oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Kampung Kwau di Distrik Mokwam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, mengembangkan inovasi Ekowisata Pengamatan Burung Berbasis Komunitas yang diinisiasi oleh masyarakat adat setempat di bawah penggerak utama Hans Mandacan. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas kondisi masyarakat pedalaman Pegunungan Arfak yang terisolasi secara ekonomi meskipun mendiami kawasan dengan kekayaan hayati luar biasa, termasuk burung cenderawasih dan flora langka [1]. Diintensifkan sejak 2018, ekowisata ini mengubah warga dari penonton pasif menjadi aktor sentral tata kelola pariwisata melalui jasa pemanduan profesional, akomodasi homestay tradisional, dan pengelolaan menara pandang burung. Dampak nyatanya terlihat dari penurunan drastis keluarga prasejahtera, raihan Juara III Desa Wisata Berkembang ADWI 2023, dan keterlibatan 100% masyarakat adat dalam konservasi hutan berkelanjutan [2][3].
Latar Belakang
Kawasan Pegunungan Arfak di Papua Barat merupakan lanskap hutan primer yang terletak pada ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kampung Kwau berdiri di jantung kawasan ini sebagai habitat bagi satwa langka dunia, mulai dari burung cenderawasih penari (Western Parotia) hingga burung pintar (Vogelkop Bowerbird), serta ratusan spesies anggrek dan Rhododendron Papua [1]. Topografi pegunungan membentuk iklim sejuk yang ideal bagi keanekaragaman hayati, menjadikan wilayah ini surga bagi para peneliti dan pengamat burung dari seluruh dunia.
Di balik keindahan alamnya, masyarakat Kampung Kwau menyimpan derita akibat ketimpangan akses dan keterisolasian ekonomi jangka panjang. Data kondisi awal sebelum inovasi diterapkan menunjukkan sekitar 70% kepala keluarga mengandalkan hidup dari perladangan berpindah dan hasil hutan dengan pendapatan tidak menentu [2]. Jarak tempuh dari pusat kota Manokwari memakan waktu lebih dari dua jam melewati medan jalan berbatu terjal yang hanya dapat dilalui kendaraan berpenggerak empat roda, sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat minim [4].
Momen pemicu yang menyentak kesadaran warga bermula saat meningkatnya frekuensi kunjungan para peneliti asing ke kawasan Mokwam untuk mengamati burung endemik. Masyarakat lokal menyadari betapa tingginya antusiasme dunia internasional terhadap kekayaan alam di halaman rumah mereka, namun tragisnya warga hanya bisa memandang tanpa mampu memberikan layanan pariwisata karena kendala bahasa dan ketidaktahuan manajerial [5]. Realitas pahit ini membangunkan semangat juang Hans Mandacan dan pemuda kampung bahwa tanpa inovasi dalam pengelolaan ekowisata, warga Kwau akan selamanya tertinggal di tanah surga mereka sendiri.
Inovasi yang Diterapkan
Merespons berbagai keterbatasan tersebut, lahir gagasan murni untuk mengembangkan Ekowisata Berbasis Komunitas (Community-Based Tourism) yang bertumpu pada kekuatan lokal. Gagasan dasarnya bukan menjual burung atau membabat kayu hutan, melainkan menjadikan observasi satwa liar sebagai atraksi bernilai jual tinggi [1]. Warga mengembangkan tiga lapis layanan terpadu: penyediaan pemandu wisata lokal tersertifikasi, penyewaan menara pandang burung strategis, dan transformasi rumah warga menjadi fasilitas homestay tradisional.
Mekanisme kerja inovasi ini diikat kuat dengan hukum adat dan aturan komunitas. Wisatawan asing diwajibkan menyewa jasa warga lokal untuk mengakses wilayah hutan Kwau guna menjamin keamanan dan kenyamanan satwa [3]. Terobosan paling menonjol adalah inisiatif “Kampung Inggris” otodidak yang dirintis Hans Mandacan, di mana warga belajar bahasa Inggris secara mandiri demi melayani tamu mancanegara dengan lebih humanis. Wisatawan tidak hanya datang menikmati burung, namun juga berinteraksi mendalam dengan kearifan lokal keseharian masyarakat pedalaman.
Hal utama yang membedakan inovasi ini dari pendekatan pariwisata konvensional adalah transisi masyarakat dari paradigma ekstraktif ke pelestarian proaktif. Kampung Kwau membuktikan bahwa kearifan tradisional — bahkan arsitektur rumah dan masakan lokal — adalah komoditas paling bernilai bagi ekoturis. Keterlibatan perempuan secara utuh dalam penyediaan masakan dan kerajinan membuktikan bahwa konservasi dan emansipasi sosial dapat berjalan beriringan [5].
Proses Penerapan Inovasi
Kronologi pembangunan inovasi dimulai dengan fase pemetaan wilayah ekologis, di mana tokoh pemuda dan masyarakat mengidentifikasi sarang burung Vogelkop Bowerbird dan lokasi tarian burung cenderawasih tanpa mengganggu siklus alami satwa. Setelah titik-titik pengamatan dipetakan, tahap krusial berikutnya adalah konsolidasi SDM melalui musyawarah adat berulang kali untuk meyakinkan tetua kampung bahwa pariwisata menguntungkan seluruh pihak [1]. Warga kemudian bergotong-royong mendirikan infrastruktur kayu berupa pondok pengamatan dan memperbaiki akses jalan setapak.
Perjalanan ini sarat akan eksperimen pahit yang sangat instruktif. Kegagalan paling monumental terjadi ketika masyarakat berusaha mengadaptasi gaya menu dan fasilitas homestay yang terlalu kebarat-baratan agar turis asing merasa “nyaman” — wisatawan justru mengeluhkan hilangnya keaslian suasana budaya [5]. Dari kekeliruan berharga ini, masyarakat segera mengoreksi strategi dengan mengembalikan konstruksi homestay pada bentuk arsitektur vernakular berbahan lokal serta mempromosikan masakan tradisional Papua asli. Pembelajaran empiris ini sangat krusial bagi calon desa wisata lain: jangan korbankan otentisitas kearifan lokal demi melayani fantasi pariwisata urban.
Wawasan berharga lain yang dipetik adalah urgensi penguasaan keterampilan lunak pariwisata. Proses pembelajaran bahasa Inggris secara otodidak oleh Hans Mandacan perlahan menular ke anak-anak muda lain, membentuk ekosistem sadar wisata [2]. Pemkab Manokwari kemudian merespons positif dengan memberikan pelatihan bahasa asing dan penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata secara intensif, sehingga inovasi ini bertumbuh dari embrio lokal menjadi program regional yang kokoh.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Sepanjang proses transformasi ekowisata, kapasitas SDM pariwisata yang nyaris di titik nadir menjadi tantangan internal utama. Masyarakat masih terjebak kebiasaan hidup sehari-hari yang kurang sesuai standar pariwisata internasional [3]. Mitigasi terhadap tantangan ini dilakukan melalui musyawarah komunitas yang menetapkan konsensus mengikat berupa penguatan nilai Sapta Pesona — melarang merokok dan mengunyah pinang sembarangan, serta menjaga kebersihan sanitasi lingkungan di kawasan pelayanan tamu.
Tantangan eksternal datang dari hambatan fisik infrastruktur dan akses telekomunikasi. Medan jalan ekstrem berbatu menanjak ke Gunung Soyti sering menghalangi kendaraan turis reguler, sementara minimnya jaringan sinyal seluler melumpuhkan upaya pemasaran dan pemesanan daring [4]. Pengelola wisata proaktif menggandeng Pemerintah Kabupaten Manokwari yang menjadikan desa ini sebagai prioritas pembangunan, sehingga dana peningkatan infrastruktur pengaspalan jalan mulai direalisasikan.
Dalam bidang pemasaran, Kelompok Sadar Wisata mendirikan struktur administrasi berbasis kolektif dan berhasil meluncurkan sistem pemesanan online melalui website resmi [1]. Kemitraan dengan agen wisata lintas negara dan penempatan alat pemancar sinyal (repeater) dari operator telekomunikasi lokal menjadi solusi tanggap yang mengamankan kelangsungan model pariwisata ini. Solusi-solusi cepat inilah yang membuktikan bahwa keterisolasian dapat diterobos melalui kolaborasi strategis.
Faktor Penentu Keberhasilan
Tulang punggung keberhasilan Kampung Kwau tak lepas dari peran kolaboratif seluruh elemen pemangku kepentingan. Masyarakat adat Arfak memegang peran utama dengan kepatuhan tinggi pada nilai konservasi komunal, sementara Hans Mandacan menjadi jembatan kultural yang menerjemahkan ekspektasi turis asing ke dalam standar hidup warga [2]. Komitmen tegas Dinas Pariwisata Manokwari dalam menetapkan Kampung Kwau sebagai desa percontohan memberi payung legal yang menguatkan daya tawar masyarakat di hadapan pihak swasta [3].
Fondasi terdalam kesuksesan inovasi ini terletak pada modal sosial dan ikatan kekerabatan warga berupa kearifan lokal. Pengetahuan tak tertulis mengenai identifikasi puluhan jenis kupu-kupu langka seperti Ornithoptera priamus serta botani bunga eksotis Hydrangea dan Rhododendron diteruskan sebagai kebanggaan budaya [5]. Keterikatan emosional ini mencegah dominasi ekonomi segelintir elite dan mengikat partisipasi gotong-royong komunal di segala lapisan, memposisikan alam bukan sebagai obyek eksploitasi melainkan saudara tertua yang wajib dirawat.
Hasil dan Dampak Inovasi
Kehadiran ekowisata komunitas memberikan dampak ekonomi yang terukur dan dapat dibandingkan langsung dengan kondisi sebelumnya. Jika pada kondisi awal 70% kepala keluarga mengandalkan pertanian berpindah dengan pendapatan tidak menentu, kini melalui perputaran jasa pemandu wisata dan penyediaan akomodasi homestay komunal, proporsi keluarga prasejahtera turun drastis hingga di bawah 20% [2]. Lebih dari 80% tenaga produktif desa kini terserap dalam ekosistem pariwisata, dan desa wisata ini berhasil meraih Juara III ADWI 2023 tingkat nasional serta memecahkan rekor MURI sebagai habitat resmi Burung Penari (Western Parotia) yang dikelola komunitas [3].
Perubahan perilaku dan budaya masyarakat menjadi dampak sosial yang tidak kalah signifikan. Etos kerja berubah menjadi lebih profesional dengan kedisiplinan berakar pada kesadaran etika, terbukti dari patuhnya warga terhadap pelarangan merokok dan pengelolaan limbah demi pariwisata berkelanjutan. Pelestarian hutan bukan lagi beban aturan negara, melainkan telah menyatu menjadi budaya masyarakat adat yang saling mengingatkan demi masa depan anak-cucu [5].
Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya muncul dengan terbentuknya atmosfer “kampung literasi bahasa” ketika anak muda secara sukarela memanfaatkan hari libur untuk berlatih percakapan bahasa Inggris bersama turis. Perjuangan mereka dari sekadar bertahan hidup kini menjadi melayani tamu dunia, seperti diungkapkan Hans Mandacan: “Anak muda di sini menyadari bahwa belajar bahasa Inggris dan menjaga kebersihan hutan adalah kunci untuk kesejahteraan kami ke depan” [1]. Kebanggaan dan kebermaknaan hidup warga tumbuh seiring dengan pengakuan nasional dan internasional terhadap kampung mereka.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Integritas inovasi Kampung Kwau tercermin dalam model pendanaannya yang mengutamakan kemandirian sejak fase awal. Investasi awal pembangunan fasilitas seperti pondok pengamatan dan renovasi bilik homestay bersumber dari gotong-royong swadaya masyarakat dengan pemanfaatan material lokal murni [1]. Seiring peningkatan statusnya, intervensi stimulan berupa Dana Desa dan Alokasi Dana APBD Kabupaten Manokwari diserap optimal namun hanya difokuskan pada infrastruktur fisik berat seperti jalan aspal dan sarana air bersih komunal [4].
Model pendapatan dibangun menyasar turis minat khusus berbiaya tinggi melalui pemberlakuan tiket masuk kawasan konservasi, penyewaan akomodasi otentik, distribusi rotasi pemandu lokal tersertifikasi, serta penjualan kerajinan budaya dan kuliner tradisional. Skema distribusi keuntungan mengutamakan prinsip ekonomi sirkuler — sebagian persentase retribusi secara tegas dialokasikan kembali sebagai insentif pemeliharaan hutan dan kas regenerasi SDM bagi kelompok sadar wisata [2]. Kemandirian fiskal ini menjamin bahwa operasional ekowisata tidak bergantung sepenuhnya pada dana hibah pemerintah.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Dari proses transformasi ekowisata Kampung Kwau, terdapat sejumlah pelajaran berharga yang patut menjadi refleksi bagi desa wisata lain. Keputusan paling tepat yang diambil adalah mempertahankan otentisitas kearifan lokal — desain arsitektur rumah tradisional berbahan bambu dan kayu hutan, masakan Papua asli, serta interaksi budaya yang genuine — sebagai daya jual utama. Masyarakat juga membuktikan bahwa konservasi melalui valuasi ekonomi secara bottom-up jauh lebih efektif: warga secara sukarela menjaga alam ketika mereka merasakan bahwa “menjaga” jauh lebih menguntungkan secara finansial ketimbang “mengeksploitasi” [5].
Jika memulai kembali dari nol, satu hal yang akan dilakukan berbeda adalah menginvestasikan pelatihan keterampilan SDM — terutama kemampuan bahasa Inggris terapan dan wawasan etika Sapta Pesona — secara paralel dengan pembangunan fisik pariwisata, bukan setelahnya [2]. Kegagalan awal dalam mendesain homestay bergaya urban-modern yang justru dikecewakan wisatawan mengajarkan bahwa riset pasar sederhana terhadap preferensi target pengunjung harus dilakukan sebelum investasi fasilitas. Bagi kampung atau desa lain yang ingin mereplikasi, disarankan untuk memulai dari pemetaan potensi alam unik dan konsolidasi masyarakat melalui musyawarah adat, karena tanpa keduanya inovasi ekowisata akan kehilangan fondasi [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan masa depan menitikberatkan pada proses regenerasi kepemimpinan intelektual pariwisata. Gerakan informal “Kampung Inggris” terus dikembangkan ke arah yang lebih struktural, menyasar remaja kampung sejak usia dini [1]. Pendekatan ini merupakan asuransi sosiologis untuk mengamankan kualitas layanan ketika tokoh perintis wisata memasuki masa transisi usia, menjamin bahwa kader-kader baru yang fasih bahasa asing siap melanjutkan tongkat estafet.
Dari segi tata pemerintahan kampung, regulasi perlindungan satwa terus diintegrasikan ke dalam aturan adat tertulis maupun formal berupa Peraturan Kampung. Melalui kekuatan mengikat institusi desa ini, manajemen ekowisata dan porsi dana re-investasi perawatan kawasan tidak akan goyah meski terjadi rotasi jabatan di pucuk pimpinan pemerintahan tingkat distrik maupun kabupaten [3]. Kesadaran untuk bergantung murni pada penghasilan jasa pelestarian alam menjadi kunci kemerdekaan fiskal kampung secara permanen.
Mekanisme kaderisasi dirancang melalui pelibatan pemuda kampung dalam seluruh aspek operasional — mulai dari pemanduan wisata, pengelolaan homestay, hingga administrasi keuangan — sehingga pergantian inovator utama tidak menghentikan layanan. Penguatan jaringan dengan agen wisata internasional dan platform pemesanan daring memberikan diversifikasi saluran pemasaran yang tidak bergantung pada satu sumber pendapatan tunggal [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ekowisata terpadu Kampung Kwau menyumbang kontribusi positif terhadap pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan Global secara terukur di lingkungan Kabupaten Manokwari. Kontribusi tersebut mencakup dimensi ekonomi, ketenagakerjaan, dan kelestarian ekosistem yang saling terkait erat. Tabel berikut merincikan keterkaitan antara inovasi ekowisata komunitas dengan tujuan-tujuan SDGs yang relevan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Transformasi mata pencaharian tradisional subsisten menuju industri jasa wisata berhasil mendongkrak pemasukan tunai rumah tangga melalui sistem pendapatan bergilir pemandu dan akomodasi. |
Proporsi keluarga prasejahtera turun dari 70% menjadi di bawah 20%; penyerapan lebih dari 80% tenaga produktif desa |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Melahirkan kesempatan kerja inklusif baru yang berkelanjutan (green jobs) tanpa membedakan gender, mencakup pemanduan wisata, pengelolaan homestay, penyediaan kuliner, dan penjualan kerajinan budaya. |
Partisipasi penuh kelompok perempuan dan kaum muda dalam ekosistem pariwisata desa; jumlah homestay aktif |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Inisiatif “Kampung Inggris” otodidak menciptakan ekosistem pembelajaran bahasa asing berbasis komunitas yang meningkatkan kapasitas komunikasi dan daya saing pemuda kampung di kancah pariwisata internasional. |
Jumlah pemuda yang mampu berkomunikasi bahasa Inggris terapan; terbentuknya budaya belajar bahasa bersama turis |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Keterlibatan nyata masyarakat adat sebagai agen konservasi flora (Rhododendron, Anggrek Papua) dan satwa liar endemik (Burung Penari) mencegah deforestasi dan perburuan di kawasan Pegunungan Arfak. |
Nol persen perburuan satwa wisata; luasan hutan lindung berbasis hukum adat terpelihara; rekor MURI habitat Burung Penari |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Model ekowisata yang mengutamakan pemanfaatan material lokal, kuliner tradisional, dan pengelolaan limbah berkelanjutan mencerminkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di tingkat komunitas. |
Penerapan Sapta Pesona secara konsisten; penggunaan material lokal untuk seluruh fasilitas wisata |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model ekowisata Kampung Kwau mencakup empat elemen utama: keberadaan atraksi alam otentik berupa satwa atau flora endemik yang memiliki daya tarik bagi wisatawan minat khusus, kekompakan masyarakat yang solid dan terbukti melalui musyawarah adat, komitmen ketat terhadap etika kelestarian lingkungan, serta minimal satu tokoh penggerak yang mampu menjadi jembatan kultural antara masyarakat lokal dan wisatawan [1][3]. Estimasi biaya replikasi berkisar Rp50–150 juta untuk pembangunan pondok pengamatan, renovasi homestay tradisional, perbaikan akses jalan setapak, dan pelatihan SDM, dengan durasi persiapan hingga operasional penuh sekitar 6–12 bulan tergantung kesiapan infrastruktur dan konsolidasi masyarakat.
Model adaptasi untuk konteks berbeda sangat fleksibel: di lanskap bahari pesisir, observasi satwa laut seperti penyu atau lumba-lumba dapat menggantikan pengamatan burung; di daerah savana, safari mini satwa endemik lokal menjadi atraksi utama [5]. Kabupaten Manokwari telah mendorong desa-desa di sekitar cagar alam untuk melakukan studi banding ke Kampung Kwau sebagai langkah awal replikasi. Dokumentasi melalui platform inovasi.web.id dan website resmi kampungwisatakwau.com memastikan pengalaman ini dapat diakses dan dipelajari oleh desa-desa terpencil lainnya di seluruh Indonesia [6].
Strategi perluasan dampak difokuskan pada pembentukan jejaring desa wisata antar-kampung di kawasan Pegunungan Arfak yang saling berbagi kapasitas pemasaran, pelatihan SDM, dan promosi bersama. Hans Mandacan secara terbuka mengundang kampung-kampung tetangga untuk belajar langsung dari pengalaman operasional harian Kwau [2]. Dukungan Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari dalam memfasilitasi pendaftaran ke JADESTA (Jejaring Desa Wisata) Kementerian Pariwisata memperkuat visibilitas dan legitimasi model ini di tingkat nasional.
Daftar Pustaka
[1] H. Mandacan, “Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas Kampung Kwau,” kampungwisatakwau.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.kampungwisatakwau.com
[2] Dinas Pariwisata Manokwari, “Penetapan Kampung Kwau sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Komunitas,” Pemerintah Kabupaten Manokwari, Manokwari, 2023. [Online]. Tersedia: https://manokwarikab.go.id
[3] Kementerian Pariwisata RI, “Profil Jejaring Desa Wisata (JADESTA): Kampung Wisata Kwau,” jadesta.kemenparekraf.go.id, Jakarta, 2023. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[4] Pemerintah Provinsi Papua Barat, “Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Prioritas Pegunungan Arfak,” papuabaratprov.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://papuabaratprov.go.id
[5] A. Salossa dan B. Rumbekwan, “Community-Based Ecotourism sebagai Strategi Konservasi Burung Endemik di Pegunungan Arfak,” Jurnal Konservasi dan Ekowisata, vol. 7, no. 1, pp. 34–48, 2023. [Online]. Tersedia: https://jurnal.unipa.ac.id
[6] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Senaru di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengelola ekosistem pariwisata berbasis komunitas yang menyatukan pendakian Gunung Rinjani, kunjungan air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep, wisata budaya rumah adat, serta penginapan lokal dalam satu sistem tata kelola [1]. Inovasi ini digerakkan Pemerintah Desa Senaru bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk menjawab kondisi lama, ketika ratusan ribu pendaki melintasi desa setiap tahun tanpa banyak transaksi ekonomi yang tertinggal bagi warga setempat [3]. Dampak inovasi ini terlihat dari terbukanya lapangan kerja warga sebagai pemandu, porter, dan pengelola penginapan, serta pengakuan yang diterima desa: Juara IV kategori Daya Tarik Wisata dan masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, dan pada 2025 menjadi satu dari empat besar finalis Sertifikasi Desa Wisata Dunia Kemenparekraf mewakili Nusa Tenggara Barat [8].
Latar Belakang
Desa Senaru terletak strategis sebagai pintu gerbang utama jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani [3]. Ratusan ribu pendaki melintasi kawasan ini setiap tahun, namun sebagian besar transaksi ekonomi perjalanan mereka lama tidak tertinggal di desa, karena warga sebelumnya lebih banyak berperan sebagai penonton dari lalu lintas wisatawan yang melewati pekarangan rumah mereka.
Minimnya sarana penginapan yang representatif membuat sebagian besar pendaki dan wisatawan menghabiskan pengeluaran mereka di luar wilayah Senaru. Kondisi ini mendorong tokoh pemuda desa merumuskan ulang tata kelola pariwisata, melihat peluang pada kebutuhan layanan pemandu lokal dan penyediaan penginapan bernuansa tradisional [4]. Warga kemudian bersepakat mengubah rumah adat dan kebun kopi menjadi bagian dari daya tarik wisata desa.
Inovasi yang Diterapkan
Masyarakat Senaru membentuk Kelompok Sadar Wisata yang mengatur standar operasional pelayanan dan menetapkan tarif resmi bagi pemandu dan porter, sebagai respons atas keinginan pemuda desa untuk mengambil peran lebih besar dalam industri pariwisata di wilayah mereka sendiri [5].
Pengelola desa menyatukan paket kunjungan air terjun Tiu Kelep, wisata rumah adat Bayan, dan pendakian Gunung Rinjani dalam satu sistem, dengan jumlah tamu didistribusikan secara bergilir kepada kelompok pemandu dan pemilik penginapan agar pendapatan tersebar merata [4]. Salah satu inisiatif yang berkembang adalah kelompok pemandu perempuan yang dirintis Sukatni (Katni), yang menurut Kepala Desa Senaru Raden Akria menjadi bagian dari upaya membuka ruang partisipasi ekonomi perempuan di sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki [4].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal pengembangan desa wisata ini dimulai dari pemetaan potensi alam dan identifikasi keahlian warga setempat [3]. Kelompok warga kemudian menggandeng Politeknik Pariwisata Lombok untuk membekali calon pemandu dengan keterampilan pelayanan yang lebih terstandar [6].
Proses ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sebagian tokoh masyarakat awalnya meragukan jaminan ekonomi dari sektor pariwisata, dan pada masa awal operasional, kesalahan pengaturan jadwal penugasan pemandu sempat memicu perselisihan di antara anggota kelompok pengelola, karena sebagian pemandu mendapat giliran tamu lebih sering dibanding yang lain [7]. Perangkat desa mengoreksi masalah ini dengan merombak sistem penugasan dan menerapkan aturan rotasi yang lebih menjamin keadilan pendapatan antaranggota kelompok.
Warga secara gotong royong memperbaiki jalan setapak menuju kawasan air terjun dan mendirikan fasilitas umum, dengan dukungan program pendampingan desa wisata dari pemerintah pusat [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal muncul pada masa awal operasional ketika kesalahan pengaturan jadwal penugasan pemandu memicu perselisihan kecil di antara anggota kelompok pengelola wisata [7]. Kendala ini dimitigasi melalui perombakan sistem penugasan dan penerapan aturan rotasi tamu yang lebih adil, sehingga distribusi pendapatan antarpemandu lebih merata.
Tantangan eksternal datang dari sejumlah agen perjalanan luar daerah yang menawarkan harga pendaftaran pendakian jauh di bawah tarif yang berlaku, memicu risiko perang tarif antarpenyedia jasa penginapan dan pemanduan di kawasan tersebut [3]. Kelompok Sadar Wisata memitigasi persaingan yang tidak sehat ini dengan menerbitkan pedoman operasional yang mewajibkan seluruh pengusaha jasa wisata di Senaru mematuhi batas tarif minimum yang telah disepakati bersama [7].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kekompakan kelompok warga dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan tata kelola pariwisata pegunungan ini [2]. Kemunculan kelompok pemandu perempuan turut memperluas basis pelaku wisata yang sebelumnya terbatas pada laki-laki, sekaligus menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara [4].
Dukungan pemerintah kabupaten dalam perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan turut mempercepat perkembangan kawasan wisata ini. Sinergi antara pemangku adat, tokoh kepemudaan, dan pelaku usaha rumah tangga memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berputar di dalam desa [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak 2023, Desa Senaru tercatat menerima lebih dari 50.000 kunjungan wisatawan, dengan sekitar 250-300 pengunjung asing per hari pada periode ramai, dan total kunjungan mencapai sekitar 75.000 wisatawan pada 2024 [8]. Ratusan warga kini bekerja sebagai pemandu, porter, penjaga kebersihan kawasan, dan perajin suvenir, sementara pemilik penginapan berbahan bambu mencatat tingkat hunian yang meningkat pada musim liburan [2].
Pengakuan atas capaian ini datang bertahap: pada Desember 2021, Senaru meraih Juara IV kategori Daya Tarik Wisata dan masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari sekitar 1.800 desa wisata se-Indonesia [1]. Pada 2025, Senaru menjadi satu dari empat besar finalis Sertifikasi Desa Wisata Dunia yang diselenggarakan Kemenparekraf, satu-satunya wakil Nusa Tenggara Barat dari sekitar 2.800 desa terdaftar, sebuah program sertifikasi domestik yang berbeda dari penghargaan Best Tourism Village UN Tourism (UNWTO) [8].
Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran warga menjaga kelestarian sumber mata air pegunungan, dengan kegiatan bersih lingkungan yang diselenggarakan secara rutin oleh warga desa [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pembangunan sarana wisata Senaru secara spesifik. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan setapak dan fasilitas umum sebagian besar dikerjakan secara gotong royong oleh warga, dengan dukungan program pendampingan desa wisata dari pemerintah pusat [8].
Model pendapatan bertumpu pada tarif resmi jasa pemandu dan porter yang ditetapkan Kelompok Sadar Wisata, sewa penginapan lokal, serta penjualan suvenir dan produk warga. Distribusi tamu secara bergilir kepada kelompok pemandu dan pemilik penginapan menjadi mekanisme pemerataan pendapatan di antara pelaku usaha desa [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membentuk Kelompok Sadar Wisata untuk menetapkan standar tarif dan mekanisme distribusi tamu sejak awal, sehingga persaingan antarpemandu dan pemilik penginapan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan [5]. Perbaikan sistem penugasan pemandu setelah perselisihan awal juga menunjukkan pentingnya mekanisme rotasi yang transparan sejak tahap perintisan.
Jika memulai dari awal, penetapan pedoman tarif minimum dan aturan rotasi tugas idealnya dirumuskan sebelum konflik atau persaingan harga benar-benar terjadi, bukan sebagai respons setelah masalah muncul [7]. Desa lain yang berada di jalur wisata alam populer disarankan membentuk kelembagaan pengelola bersama sejak tahap awal, melibatkan kelompok yang sebelumnya kurang terwakili seperti perempuan, dan menyiapkan pedoman tarif minimum sebelum agen luar daerah masuk menawarkan harga yang merusak pasar lokal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah desa menyerahkan pengelolaan operasional pariwisata kepada Pokdarwis dan tengah mendorong penguatan peran badan usaha milik desa dalam tata kelola kawasan [7]. Tim pemasar desa merancang promosi digital untuk mendatangkan kunjungan di luar musim ramai pendakian [5].
Sebagian pendapatan kelompok pariwisata dialokasikan untuk mendukung pendidikan kesenian dan pelestarian adat bagi generasi muda, agar tradisi lokal tetap terjaga seiring pertumbuhan sektor wisata [4]. Pembatasan jumlah pendaki harian juga diterapkan untuk menjaga daya dukung kawasan hutan Rinjani dari tekanan kunjungan yang terus meningkat.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Senaru berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengelolaan pariwisata terpadu membuka sumber pendapatan baru bagi warga yang sebelumnya tidak banyak menikmati manfaat ekonomi dari lalu lintas pendaki dan wisatawan yang melintasi desa. |
Ratusan warga kini bekerja sebagai pemandu, porter, penjaga kebersihan, dan perajin suvenir. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kelompok pemandu perempuan yang dirintis Sukatni membuka ruang partisipasi ekonomi perempuan di sektor pemanduan wisata yang sebelumnya didominasi laki-laki. |
Kelompok pemandu perempuan aktif melayani wisatawan yang berkunjung ke Desa Senaru. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan pariwisata satu pintu menciptakan mata pencaharian bagi pemuda desa sebagai pemandu, porter, pengelola penginapan, dan pelaku usaha kecil. |
Desa Senaru menerima sekitar 75.000 kunjungan wisatawan pada 2024. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model pariwisata berbasis komunitas dirancang agar aktivitas ekonomi wisata memperkuat, bukan mengancam, keaslian rumah adat dan lanskap Desa Senaru. |
Rumah adat dan kebun kopi warga tetap dipertahankan sebagai bagian dari daya tarik wisata. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pembatasan kuota kunjungan harian dan kegiatan bersih lingkungan rutin membantu melestarikan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani serta sumber mata air pegunungan. |
Warga menyelenggarakan kegiatan bersih lingkungan secara rutin di kawasan air terjun dan jalur pendakian. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model tata kelola pariwisata komunal Senaru relevan direplikasi oleh desa-desa penyangga taman nasional lain yang menghadapi situasi serupa: banyak dilalui wisatawan namun belum memiliki mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang jelas bagi warga [3]. Elemen inti yang dapat ditransfer adalah pembentukan kelompok pengelola bersama, penetapan tarif dan rotasi tugas yang transparan, serta pelibatan kelompok yang sebelumnya kurang terwakili seperti perempuan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyusun panduan pengembangan desa wisata dengan merujuk pada praktik Desa Senaru sebagai salah satu contoh [6]. Pendekatan ini berpotensi direplikasi ke desa-desa lain di sekitar Lombok yang memiliki potensi wisata alam serupa, dengan tetap menyesuaikan pada kearifan lokal masing-masing kawasan.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Senaru The Crown of Lombok,” jadesta.kemenpar.go.id, 31 Des. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/senaru_the_crown_of_lombok.
[2] S. A. Pratama, “Efektivitas Program Desa Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara,” Repository UMMAT, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. [Daring]. Tersedia: https://repository.ummat.ac.id/5465/1/COVER-BAB%20III.pdf.
[3] I. Puspitasari dan B. Santoso, “Strategi Pengembangan Desa Wisata Senaru Lombok Utara,” Journal of Responsible Tourism, vol. 1, no. 2, hal. 43-54, 2018. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.stpmataram.ac.id/JRT/article/view/992.
[4] Tatkala.co, “Berwisata Sambil Belajar dari Kehidupan Desa Senaru – Ada Rumah Tua dan Guide Perempuan,” tatkala.co, 18 Jun. 2023. [Daring]. Tersedia: https://tatkala.co/2023/06/19/berwisata-sambil-belajar-dari-kehidupan-desa-senaru-ada-rumah-tua-dan-guide-perempuan/.
[5] M. Rahman dkk., “Strategi Marketing dan Pengembangan Desa Wisata Senaru Lombok Utara,” Jurnal Oportunitas Ekonomi, Universitas Mataram, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/download/2406/927.
[6] Politeknik Pariwisata Lombok, “Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Wisata Senaru,” ppl.ac.id, 16 Nov. 2021. [Daring]. Tersedia: https://ppl.ac.id/berita/akademik/pelatihan-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-di-desa-wisata-senaru/.
[7] N. Hidayat, “Pengembangan Kapasitas BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata,” Jurnal Tata Sejuta, STIA Mataram, 29 Feb. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.ejurnalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/download/619/182.
[8] Inside Lombok, “Desa Wisata Senaru Masuk Nominasi Desa Wisata Dunia,” insidelombok.id, 2 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://insidelombok.id/lombok-utara/desa-wisata-senaru-masuk-nominasi-desa-wisata-dunia/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Wisata Pemuteran di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, membangun model ekowisata bahari berbasis komunitas yang mengintegrasikan teknologi Biorock untuk restorasi terumbu karang, zona konservasi laut, pelestarian tradisi Bali, dan Pemuteran Bay Festival sebagai perayaan tahunan yang memadukan seni, konservasi, dan pariwisata [1]. Inovasi ini mengubah desa nelayan kecil di ujung barat Bali, yang pada era 1980-an sempat merusak terumbu karangnya sendiri, menjadi destinasi ekowisata yang pada 17 Oktober 2025 meraih gelar Best Tourism Village 2025 dari UN Tourism (UNWTO) di Huzhou, Tiongkok [2]. Dari lebih dari 300 kandidat desa wisata dari sekitar 75 negara anggota UN Tourism, Pemuteran lolos seleksi dan masuk daftar 52 Desa Wisata Terbaik dunia untuk 2025, melengkapi rangkaian pengakuan sebelumnya: Equator Prize dari UNDP (2012), SKAL International Award (2003), PATA Gold Award (2005), UNWTO Award (2016), dan ASEAN Community-Based Tourism Standard (2023-2024) [3], [15]. Rentang lebih dari dua dekade pengakuan ini mencerminkan konsistensi model konservasi dan ekowisata yang dijalankan komunitas Pemuteran.
Latar Belakang
Pada dekade 1980-an, penduduk Desa Pemuteran yang mayoritas nelayan kerap menangkap ikan dengan cara destruktif, termasuk bom ikan dan sianida, yang saat itu merajalela di perairan Bali utara [4]. Terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan rusak parah, dan kerusakan ini justru mempersempit penghasilan nelayan karena populasi ikan yang bergantung pada terumbu karang ikut menurun [1].
Pada awal 2000-an, komunitas lokal bersama pengusaha hotel menyadari bahwa kerusakan ekosistem laut adalah ancaman nyata bagi masa depan desa [4]. Saat itu belum ada mekanisme efektif untuk memulihkan terumbu karang yang rusak, maupun model pariwisata yang memadukan kebutuhan ekonomi warga dengan pelestarian lingkungan. Kebutuhan inilah yang mendorong pencarian teknologi dan tata kelola yang mampu menjawab dua tantangan sekaligus [3].
Desa Pemuteran terletak di ujung barat Bali, relatif jauh dari arus utama pariwisata Bali selatan, dengan lanskap kaki Gunung Pulaki yang menjorok ke laut dan teluk yang tenang [1]. Posisi ini menjaga alam desa tetap relatif terjaga, sehingga kombinasi pegunungan dan teluk menjadi daya tarik yang kemudian dioptimalkan lewat inovasi ekowisata yang memadukan teknologi restorasi laut dan kearifan lokal Bali [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Pemuteran adalah teknologi Biorock, metode restorasi terumbu karang yang dikembangkan Prof. Wolf Hilbertz dan Dr. Tom Goreau, di mana rangka besi ditanam di dasar laut lalu dialiri arus listrik bertegangan sangat rendah sekitar 6 volt, menginduksi mineral kalsit dan aragonit yang menjadi substrat pertumbuhan terumbu karang [4]. Studi akademik mencatat teknologi ini dapat mempercepat laju pertumbuhan karang beberapa kali dibanding pemulihan alami, sekaligus mendukung keanekaragaman hayati, dengan satu unit Biorock mampu menampung sekitar 11 keluarga ikan dan 35 genus biota laut [10]. Yayasan Karang Lestari, yang dipimpin I Gede Agung Prana, kini mengelola lebih dari 100 unit struktur Biorock di perairan teluk [9].
Di luar Biorock, ekosistem ekowisata Pemuteran diperkaya program penangkaran penyu, zona konservasi bebas pemancingan, dan Pemuteran Bay Festival yang masuk dalam 100 Calendar of Events Indonesia dan Bali Calendar of Event sebagai agenda tahunan [5]. Festival ini menyertakan penenggelaman struktur artistik bawah laut oleh para penyelam sebagai simbol komitmen konservasi; pada Desember 2025, sebuah “Gapura Harmoni Baruna Giri” ditenggelamkan sebagai landmark bawah laut, dipadukan pertunjukan seni budaya Bali dan pasar UMKM [8]. Wisatawan juga dapat mengadopsi terumbu karang seharga Rp400.000 per unit dengan nama adopter tertera, menjadikan mereka mitra konservasi [4].
Proses Penerapan Inovasi
Proses transformasi Pemuteran dimulai dari perubahan pendekatan nelayan terhadap laut. Yayasan Karang Lestari, dibentuk dari kolaborasi warga lokal dan pengusaha hotel, meyakinkan nelayan bahwa terumbu karang yang pulih akan menghasilkan lebih banyak ikan dan menarik wisatawan yang membutuhkan jasa mereka. Pendekatan berbasis insentif ekonomi ini dinilai lebih efektif dibanding larangan semata untuk mengubah kebiasaan tangkap destruktif [3].
Pada tahap awal, pemasangan struktur Biorock menghadapi keraguan nelayan yang belum yakin arus listrik 6 volt yang lemah mampu menumbuhkan terumbu karang. Uji coba pada beberapa unit kecil menunjukkan hasil dalam beberapa bulan pertama, mendorong perluasan program ke lebih dari 100 unit struktur [4], [6]. Pada tahap pengembangan awal teknologi Biorock di Indonesia, catu daya listrik sempat mengandalkan generator diesel yang menimbulkan kekhawatiran lingkungan tersendiri untuk proyek konservasi, sehingga pengembang mencari sumber energi terbarukan sebagai koreksi jangka panjang atas pendekatan ini [14].
Pemuteran Bay Festival pertama kali diselenggarakan pada 2015 sebagai mekanisme pembaruan komitmen tahunan komunitas terhadap konservasi laut, bukan sekadar acara pariwisata [5]. Pada penyelenggaraan ke-11 tanggal 4-6 Desember 2025, penenggelaman “Gapura Harmoni Baruna Giri” menjadi elemen simbolis festival yang kini dikenal luas. Evaluasi dan penyesuaian model festival dilakukan tiap tahun berdasarkan masukan komunitas [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah mengelola tekanan kunjungan wisatawan yang terus meningkat seiring popularitas internasional Pemuteran, tanpa merusak terumbu karang yang menjadi daya tarik utamanya. Kepadatan penyelam dan snorkeler yang berlebihan berisiko merusak karang yang sudah dipulihkan selama dua dekade [3]. Kendala ini dimitigasi melalui sistem monitoring dan regulasi zona laut yang membatasi jumlah pengunjung di titik-titik tertentu, meski dokumentasi yang tersedia tidak merinci batas kapasitas pengunjung secara spesifik [6].
Tantangan kedua adalah keberlanjutan pendanaan operasional Yayasan Karang Lestari, yang selama ini bergantung pada kombinasi donasi adopsi karang, kontribusi hotel, dan hibah lembaga internasional yang tidak selalu konsisten setiap tahun. Jika satu sumber pendanaan terputus, perawatan lebih dari 100 unit struktur Biorock yang membutuhkan aliran listrik rutin dapat terganggu [4]. Kendala ini dimitigasi melalui program adopsi terumbu karang berbayar yang dirancang menjadi sumber pendanaan yang lebih mandiri dibanding hanya mengandalkan donor eksternal [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama adalah kemitraan antara komunitas nelayan, pengusaha hotel, Yayasan Karang Lestari, dan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan bersama menjaga ekosistem Pemuteran [3]. Tanpa kolaborasi ini, Biorock akan menjadi teknologi tanpa kesinambungan pendanaan dan pengawasan lapangan; tanpa keterlibatan nelayan, kawasan konservasi tidak akan terlindungi dari aktivitas merusak [2].
Faktor kedua adalah kepemimpinan I Gede Agung Prana yang menginisiasi Yayasan Karang Lestari dan memimpin gerakan konservasi ini lebih dari dua dekade [9]. Pemuteran Bay Festival yang memasuki tahun ke-11 mencerminkan konsistensi komunitas ini. Posisi geografis Pemuteran, dengan gunung dan laut yang berdekatan dalam satu lanskap, juga menambah daya tarik yang relatif jarang ditemukan di destinasi wisata bahari lain [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekologi yang terukur adalah pemulihan terumbu karang lewat lebih dari 100 unit struktur Biorock di perairan Teluk Pemuteran, dengan laju pertumbuhan karang yang meningkat signifikan dibanding pemulihan alami [10]. Kawasan yang dulu rusak kini menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan dan biota laut, termasuk penyu yang kembali bertelur di pantai Pemuteran, dengan Biorock Pemuteran meraih rating 4,7 dari 5 di TripAdvisor berdasarkan lebih dari 488 ulasan [6].
Dampak ekonomi terlihat dari transformasi desa nelayan menjadi ekosistem pariwisata yang kini mencakup homestay, hotel, villa, restoran, money changer, dan toko suvenir di sepanjang jalan desa [1]. Bawah laut Pemuteran menarik penyelam dari berbagai negara, termasuk Jerman, Belanda, dan Prancis [9]. Pemuteran Bay Festival 2025 turut memberi dampak berganda bagi pelaku UMKM dan akomodasi selama tiga hari penyelenggaraan [5].
Puncak pengakuan ini adalah penetapan Pemuteran sebagai satu dari 52 Best Tourism Village 2025 pada 17 Oktober 2025 di Huzhou, Tiongkok [3], [12], [13]. Penghargaan ini melengkapi jejak pengakuan sebelumnya, Equator Prize UNDP 2012, SKAL International Award 2003, PATA Gold Award 2005, UNWTO Award 2016, dan ASEAN CBT Standard 2023-2024 [2], [15], yang secara kumulatif turut mendukung promosi internasional Pemuteran.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan konservasi Yayasan Karang Lestari bertumpu pada kombinasi donasi adopsi terumbu karang seharga Rp400.000 per unit, kontribusi sukarela hotel mitra, dan hibah dari lembaga internasional [4]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci total anggaran operasional tahunan yayasan secara spesifik.
Model pendapatan ekosistem wisata desa bertumpu pada penginapan, restoran, aktivitas selam dan snorkeling, festival tahunan, serta penjualan suvenir dan produk UMKM yang tumbuh mengikuti kunjungan wisatawan [1]. Program adopsi terumbu karang dirancang sebagai sumber pendanaan konservasi yang lebih mandiri dibanding hanya mengandalkan donor eksternal yang tidak selalu konsisten [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah mengubah insentif nelayan lewat pendekatan ekonomi, bukan larangan semata, sehingga pemulihan terumbu karang dan mata pencaharian nelayan berjalan searah, bukan berlawanan [3]. Uji coba Biorock pada unit kecil sebelum perluasan besar juga terbukti efektif meyakinkan nelayan yang semula ragu dengan teknologi ini [4].
Ketergantungan awal pada generator diesel untuk mengalirkan listrik ke struktur Biorock mengajarkan bahwa proyek konservasi perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber energinya sendiri, bukan hanya hasil akhir restorasi karang [14]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari kemitraan nyata antara nelayan dan pelaku usaha wisata, menguji teknologi restorasi pada skala kecil terlebih dahulu, dan merancang sumber pendanaan konservasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada donor eksternal sejak awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekowisata Pemuteran bertumpu pada prinsip bahwa kesehatan ekosistem laut adalah prasyarat, bukan konsekuensi, dari kesehatan ekonomi desa [3]. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan konservasi terumbu karang sebagai salah satu prioritas kebijakan pariwisata Buleleng barat, sementara sinergi antara Yayasan Karang Lestari, pemerintah daerah, asosiasi hotel, dan komunitas nelayan memberi fondasi kelembagaan untuk bertahan melewati pergantian kepemimpinan [7], [2]. Program restorasi terumbu karang di Pemuteran juga sejalan dengan agenda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menggenjot program restorasi di berbagai perairan Bali yang terumbu karangnya masih terancam [11].
Program adopsi terumbu karang yang membangun loyalitas wisatawan menjadi mesin pendanaan konservasi yang lebih mandiri [4]. Gelar Best Tourism Village 2025 membuka akses bagi Pemuteran untuk bergabung dalam jaringan desa wisata terbaik dunia binaan UN Tourism, yang berpotensi memperluas akses pasar dan mitra internasional [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Pemuteran berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Ekosistem pariwisata yang tumbuh dari konservasi terumbu karang menciptakan lapangan kerja bagi nelayan, pelaku UMKM, pengelola akomodasi, dan pemandu selam yang sebelumnya bergantung pada hasil tangkap ikan yang tidak menentu. |
Ekosistem wisata desa kini mencakup homestay, hotel, villa, restoran, dan toko suvenir di sepanjang jalan desa. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekowisata Pemuteran menciptakan lapangan kerja di sektor selam, snorkeling, pemanduan wisata, akomodasi, dan festival budaya yang menggerakkan ekonomi desa sepanjang tahun. |
Wisatawan penyelam dari Eropa (Jerman, Belanda, Prancis) menjadi bagian rutin kunjungan desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model ekowisata berbasis komunitas menjadikan Pemuteran permukiman pesisir yang aktivitas ekonominya dirancang memperkuat, bukan mengancam, keaslian lanskap dan budaya desa. |
Pemuteran ditetapkan sebagai satu dari 52 Best Tourism Village 2025 oleh UN Tourism. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Terumbu karang yang dipulihkan melalui Biorock berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan dampak gelombang yang diperkuat perubahan iklim. |
Lebih dari 100 unit struktur Biorock terpasang di sepanjang perairan Teluk Pemuteran. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Program Biorock, zona konservasi bebas pemancingan, dan penangkaran penyu berkontribusi langsung pada pemulihan biodiversitas laut Teluk Pemuteran. |
Satu unit Biorock menampung sekitar 11 keluarga ikan dan 35 genus biota laut. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Yayasan Karang Lestari, nelayan lokal, asosiasi hotel, Pemkab Buleleng, dan mitra internasional menjadi model kemitraan multipihak yang bertahan lebih dari dua dekade. |
Yayasan Karang Lestari telah memimpin gerakan konservasi ini sejak awal 2000-an hingga sekarang. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pemuteran relevan direplikasi oleh desa pesisir dengan ekosistem terumbu karang terancam namun belum terkelola optimal, seperti di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua [2]. Tiga elemen inti yang dapat ditransfer adalah pembentukan yayasan konservasi berbasis komunitas, penerapan teknologi Biorock dengan sistem adopsi karang sebagai model pendanaan, dan penyelenggaraan festival ekowisata tahunan yang membangun identitas kolektif. Yayasan Karang Lestari sendiri telah berperan sebagai rujukan belajar bagi komunitas pesisir dari berbagai daerah [4].
Untuk scale up, gelar Best Tourism Village 2025 membuka peluang bagi Pemuteran menjadi pusat pembelajaran ekowisata bahari yang mempertemukan pengelola desa wisata pesisir dari berbagai daerah [3]. Kementerian Pariwisata dapat memprogramkan kunjungan studi ke Pemuteran bagi finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia yang memiliki potensi wisata bahari, mempercepat transfer model yang telah berjalan konsisten selama lebih dari dua dekade [2].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata RI, “Mengenal Desa Wisata Pemuteran Bali yang Meraih Gelar Best Tourism Village 2025,” kemenpar.go.id, 31 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://kemenpar.go.id/berita/mengenal-desa-wisata-pemuteran-bali-yang-meraih-gelar-best-tourism-village-2025.
[2] Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Desa Pemuteran Raih Penghargaan Best Tourism Village di Kancah Dunia,” bulelengkab.go.id, 3 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/33_desa-pemuteran-raih-penghargaan-best-tourism-village-di-kancah-dunia.
[3] Tempo, “Desa Wisata Pemuteran Bali Jadi Desa Wisata Terbaik Dunia 2025,” tempo.co, 19 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.tempo.co/hiburan/desa-pemuteran-bali-dapat-penghargaan-desa-wisata-terbaik-dunia-2081093.
[4] Biorock Indonesia, “Pemuteran, Kawasan Nelayan Jadi Desa Wisata Internasional,” biorock-indonesia.com, 29 Jan. 2015. [Daring]. Tersedia: https://www.biorock-indonesia.com/pemuteran-kawasan-nelayan-jadi-desa-wisata-internasional/.
[5] Kementerian Pariwisata RI, “Pemuteran Bay Festival,” indonesia.travel, 30 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.indonesia.travel/id/id/events/event-detail/pemuteran-bay-festival/.
[6] Biorock Indonesia, “Pengenalan Biorock di Pemuteran Bali,” biorock-indonesia.com. [Daring]. Tersedia: https://www.biorock-indonesia.com/produk/pengenalan-biorock/.
[7] Antara Bali, “Pemuteran Bay Festival Perkuat Citra Desa Wisata Berkelanjutan,” antaranews.com, 4 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/5182081/desa-pemuteran-bali-raih-penghargaan-best-tourism-village-2025.
[8] Tempo, “Pemuteran Bay Festival Dibuka dengan Pemasangan Gapura Bawah Laut,” tempo.co, 4 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.tempo.co/hiburan/pemuteran-bay-festival-dibuka-dengan-pemasangan-gapura-bawah-laut-2096027.
[9] Antara, “Biorock Pemuteran, Konservasi dan Wisata Bahari Mendunia,” antaranews.com, 16 Des. 2016. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/602044/biorock-pemuteran-konservasi-dan-wisata-bahari-mendunia.
[10] A. Ridwan dkk., “Restorasi Terumbu Karang dengan Metode Biorock: Upaya Pelestarian Ekosistem Laut Indonesia,” Journal of Tropical Peace and Livelihood Studies, Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://glbglavirtualexpo.dewaweb.cloud/index.php/jtpl/article/view/5912.
[11] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, “Terumbu Karang Bali Terancam, Program Restorasi Digenjot,” diskelkan.baliprov.go.id, 19 Sep. 2024. [Daring]. Tersedia: https://diskelkan.baliprov.go.id/terumbu-karang-bali-terancam-program-restorasi-digenjot/.
[12] Detik Travel, “Desa Pemuteran Bali, Desa Terbaik Versi UNWTO 2025,” travel.detik.com, 21 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-8271835/desa-pemuteran-bali-desa-terbaik-versi-unwto-2025.
[13] Liputan6, “Desa Wisata Pemuteran Bali Sabet Gelar Best Tourism Village 2025,” liputan6.com, 18 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/6189066/membanggakan-desa-wisata-pemuteran-bali-sabet-gelar-best-tourism-village-2025.
[14] Mongabay Indonesia, “Biorock: Harapan Masa Depan Keindahan Terumbu Karang Indonesia,” mongabay.co.id, 14 Jun. 2012. [Daring]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2012/06/14/biorock-harapan-masa-depan-keindahan-terumbu-karang-indonesia/.
[15] Equator Initiative (UNDP), “Yayasan Karang Lestari Teluk Pemuteran,” equatorinitiative.org, 2012. [Daring]. Tersedia: https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/case_1_1370555095.pdf.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Bandung di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sejak sekitar 2022 membangun ekosistem sembilan inovasi pelayanan publik yang menghubungkan dimensi digital, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum dalam satu kerangka tata kelola desa [1]. Dipimpin Kepala Desa Wahyu Kusnadiharja, S.AP, inovasi ini mencakup website desa, Mandolin (layanan surat daring mandiri), Jempol (jemput bola warga rentan), SAMAK (absensi barcode aparatur), digitalisasi BUMDes, marketplace desa, Saung Restorative Justice, santunan kematian dari PADes, dan perpustakaan digital [1].Transformasi ini mendapat sejumlah pengakuan dari pemerintah. Desa Bandung meraih Juara Harapan II Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Wilayah Jawa dan Bali 2022 dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan sebagai Desa Digital kedua di Kabupaten Pandeglang [2], [10]. Pada Januari 2025, media melaporkan Desa Bandung meraih dua penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri, dan pada September 2025 desa ini juga ditetapkan sebagai salah satu Kampung Reforma Agraria Terbaik Nasional oleh kementerian yang sama [9].
Latar Belakang
Desa Bandung terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dengan pertanian dan UMKM sebagai mata pencaharian utama warga. Sebagian warga yang bekerja merupakan perantau di luar kota, seperti Serang dan Jakarta, sehingga kebutuhan layanan administrasi desa yang dapat diakses dari jarak jauh menjadi mendesak. Sistem pelayanan lama yang sepenuhnya berbasis kehadiran fisik menempatkan warga perantau dalam posisi sulit, harus menanggung biaya dan kehilangan pendapatan hanya untuk mengurus surat keterangan [3].
Tantangan internal juga cukup serius. Pemantauan kedisiplinan perangkat desa yang masih bergantung pada daftar hadir manual memberi celah yang sulit dikontrol secara objektif, sementara pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak terkomputerisasi menyulitkan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjadikan digitalisasi layanan desa sebagai salah satu prioritas pembangunan, menciptakan momentum kebijakan bagi desa-desa untuk mengembangkan kapasitas inovasi digital [4].
Kepala Desa Wahyu Kusnadiharja, dengan latar belakang pendidikan administrasi publik, melihat digitalisasi sebagai solusi realistis untuk menjawab kesenjangan layanan di desa. Desa Bandung kemudian mendaftarkan diri sebagai kandidat pilot project desa digital Kabupaten Pandeglang, membuka dukungan infrastruktur dari pemerintah kabupaten [5].
Inovasi yang Diterapkan
Kekuatan inovasi Desa Bandung terletak pada cara sembilan program saling menguatkan membentuk satu ekosistem layanan. Deskripsi setiap program tersaji dalam tabel berikut [6].
| Program |
Mekanisme |
Sasaran & Fungsi |
| Website Desa |
desabandung.id, portal informasi resmi pemerintahan desa berbasis web |
Warga di dalam dan luar desa mengakses informasi program kerja, regulasi, dan kanal layanan tanpa datang ke kantor. Menjadi fondasi seluruh ekosistem inovasi. |
| MANDOLIN |
Layanan Mandiri Online, pengurusan surat desa melalui website tanpa kehadiran fisik |
Warga perantau dapat mengajukan surat keterangan dan dokumen administrasi secara daring, menghilangkan biaya dan waktu perjalanan pulang kampung. |
| JEMPOL |
Jemput Bola, petugas menjemput dan mengantar warga rentan menggunakan ambulans desa |
Penyandang disabilitas, lansia, dan warga sakit berat mendapat bantuan transportasi untuk mengakses titik layanan. |
| SAMAK |
Sistem Absensi Masuk Kerja berbasis barcode melalui aplikasi Android di meja kerja perangkat |
Data kehadiran direkap tiap tiga bulan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur yang lebih objektif dibanding daftar hadir manual, disertai aplikasi penilaian kepuasan warga. |
| Digitalisasi BUMDes |
Pengelolaan keuangan BUMDes berbasis komputer menggantikan pembukuan manual |
Pengelola BUMDes mencatat transaksi dan laporan keuangan secara digital, membuka akses ke skema pembiayaan yang mensyaratkan laporan yang rapi. |
| Marketplace Desa |
Platform digital yang mempertemukan penjual produk lokal dengan pembeli |
UMKM dan warga memasarkan komoditas pertanian dan produk olahan secara daring ke konsumen di luar wilayah desa. |
| Saung Restorative Justice |
Pos Bantuan Hukum desa bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk penyelesaian perkara ringan lewat musyawarah |
Warga menyelesaikan perselisihan ringan lewat mediasi di tingkat desa tanpa jalur pengadilan formal. |
| Santunan Kematian |
Bantuan Rp3 juta per kejadian kematian warga, bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) |
Keluarga warga yang meninggal menerima bantuan tunai tanpa perlu mengajukan permohonan. |
| Perpustakaan Digital |
Fasilitas akses bahan bacaan digital bagi warga desa |
Pelajar dan pemuda desa mendapat akses referensi digital yang melampaui koleksi perpustakaan fisik. |
Proses Penerapan Inovasi
Pemerintah Desa Bandung membangun ekosistem inovasi bertahap, tidak sekaligus. Fondasi pertama adalah website desa sebagai wajah resmi digital pemerintahan, sebelum layanan transaksional seperti Mandolin diperkenalkan, karena warga perlu memiliki pengalaman positif mengakses informasi daring lebih dahulu sebelum cukup percaya mengurus dokumen penting secara daring [3].
Penetapan Desa Bandung sebagai pilot project desa digital Kabupaten Pandeglang menjadi akselerator yang membuka dukungan teknis dan bimbingan dari Diskominfo Kabupaten, sekaligus memberi Kepala Desa Wahyu legitimasi lebih kuat untuk mendorong perubahan cara kerja karena setiap inovasi dilihat sebagai bagian program resmi kabupaten, bukan eksperimen individual [4].
Inovasi SAMAK lahir dari kesadaran bahwa pelayanan publik yang baik tidak dapat dibangun di atas kedisiplinan aparatur yang lemah, karena absensi manual memberi ruang interpretasi yang merugikan efektivitas layanan [6]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya program yang gagal total pada tahap awal; catatan yang ada lebih menunjukkan urutan peluncuran yang disengaja, mendahulukan fondasi kepercayaan sebelum layanan yang lebih kompleks diperkenalkan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar ekosistem inovasi digital adalah ketergantungan pada kualitas koneksi internet yang di beberapa titik wilayah Kecamatan Banjar masih belum merata, sehingga Mandolin, SAMAK, marketplace, dan perpustakaan digital dapat terganggu bersamaan ketika jaringan bermasalah [5]. Kendala ini dimitigasi dengan memanfaatkan status pilot project desa digital untuk memperoleh dukungan infrastruktur jaringan dari Diskominfo Kabupaten Pandeglang secara bertahap.
Tantangan kedua adalah menjaga keberlangsungan inovasi melampaui masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat, karena kesembilan program ini lahir dari inisiatif personal Wahyu Kusnadiharja yang kuat [1]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui dokumentasi SOP setiap program, transfer pengetahuan kepada perangkat desa yang lebih muda, dan penguatan peran BPD dalam mengawal komitmen inovasi pasca pergantian kepemimpinan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kepemimpinan Wahyu Kusnadiharja yang memperbaiki dua arah sekaligus: kualitas layanan bagi warga lewat Mandolin dan Jempol, serta kinerja internal aparatur lewat SAMAK, sehingga tidak hanya menghadirkan wajah digital di permukaan tanpa perubahan kinerja internal [7].
Faktor kedua adalah kemampuan membangun kemitraan kelembagaan yang tepat. Saung Restorative Justice memerlukan keterlibatan Kejaksaan Negeri Pandeglang sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat [8]. Faktor ketiga adalah komitmen pendanaan mandiri melalui PADes untuk santunan kematian, menunjukkan kemampuan desa mengelola pendapatan aslinya untuk program perlindungan sosial yang tidak bergantung pada Dana Desa pusat.
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur adalah berkurangnya hambatan jarak bagi warga perantau dalam mengakses layanan administrasi. Sebelum Mandolin, warga yang bekerja di Jakarta dan membutuhkan surat keterangan domisili harus mengambil cuti dan menanggung biaya transportasi pulang-pergi; dengan Mandolin, proses ini dapat diselesaikan secara daring [3].
Pada Januari 2025, media melaporkan Desa Bandung meraih dua penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri [9]. Pada September 2025, Desa Bandung juga ditetapkan sebagai salah satu Kampung Reforma Agraria Terbaik Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, pengakuan atas ketertiban data pertanahan desa yang turut didukung fondasi digital yang sudah dibangun.
Dampak kumulatif yang terlihat adalah perubahan persepsi warga terhadap pemerintah desa. Ketika warga di perantauan bisa mengurus surat dari jauh, keluarga berduka menerima santunan tanpa mengajukan permohonan, dan perkara ringan diselesaikan tanpa masuk pengadilan, kepercayaan masyarakat tumbuh dari pengalaman nyata [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sebagian besar program bersifat layanan publik yang memanfaatkan infrastruktur internet dan perangkat yang sudah dimiliki warga dan aparatur, sehingga tidak memerlukan investasi teknologi baru berskala besar. Santunan kematian sebesar Rp3 juta per kejadian didanai penuh dari Pendapatan Asli Desa, menjadikan program ini mandiri secara fiskal dan tidak bergantung pada alokasi Dana Desa dari pusat [1].
Status pilot project desa digital membuka dukungan teknis dan infrastruktur jaringan dari Diskominfo Kabupaten Pandeglang, mengurangi beban anggaran desa untuk pengembangan sistem [4]. Digitalisasi BUMDes dan marketplace desa berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan jangka panjang begitu skala transaksinya membesar, meski dokumentasi yang tersedia tidak merinci nilai transaksi yang sudah tercapai saat ini [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membangun kepercayaan warga secara bertahap, mulai dari layanan informasi satu arah (website) sebelum memperkenalkan layanan transaksional (Mandolin), sehingga warga sudah terbiasa dengan kanal digital sebelum diminta mempercayakan dokumen penting ke dalamnya [3]. Memperbaiki kinerja internal (SAMAK) bersamaan dengan layanan warga (Mandolin, Jempol) juga terbukti mencegah kesan bahwa digitalisasi hanya kosmetik di permukaan [7].
Jika memulai dari awal, dokumentasi SOP dan transfer pengetahuan ke perangkat desa yang lebih muda idealnya disiapkan sejak program masih berjalan baik, bukan ditunda hingga menjelang pergantian kepemimpinan [1]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari website resmi dan sistem absensi digital sederhana, baru kemudian mengembangkan layanan administrasi daring dan program sosial sesuai kebutuhan lokal, tanpa harus menghadirkan seluruh program sekaligus.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekosistem sembilan inovasi ini memerlukan pendekatan berbeda tiap lapisan: infrastruktur digital (website, SAMAK, Mandolin) memerlukan pembaruan teknis berkala; program sosial (santunan kematian, Jempol) memerlukan kepastian sumber dana dari PADes yang terus dijaga pertumbuhannya; dan program kemitraan (Saung Restorative Justice) memerlukan pembaruan MoU dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang secara periodik [1].
Digitalisasi BUMDes dan marketplace berpotensi bertumbuh menjadi penopang finansial ekosistem inovasi. BUMDes dengan sistem keuangan digital yang transparan memiliki kapasitas mengajukan kemitraan dengan lembaga keuangan, dan pendapatannya yang tumbuh dapat memperkuat PADes yang membiayai program sosial lainnya [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekosistem inovasi Desa Bandung berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Santunan kematian dari PADes memberi bantuan keuangan langsung kepada keluarga berduka. Marketplace desa membuka akses pasar digital bagi UMKM lokal yang sebelumnya terbatas pada pasar tradisional setempat. |
Santunan kematian Rp3 juta per kejadian dibiayai penuh dari PADes tanpa syarat permohonan. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Perpustakaan digital menyediakan akses referensi dan bahan bacaan yang melampaui keterbatasan koleksi perpustakaan fisik desa bagi pelajar dan pemuda. |
Warga, terutama pelajar, mengakses koleksi bahan bacaan digital di luar kurikulum sekolah formal. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Digitalisasi BUMDes membuka akses ke kemitraan dan pembiayaan yang mensyaratkan laporan keuangan terstandar. Marketplace desa membantu warga memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. |
BUMDes mencatat transaksi secara digital, membuka akses ke skema pembiayaan yang mensyaratkan laporan yang rapi dan dapat diaudit. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Jempol, Mandolin, dan santunan kematian dirancang menutup kesenjangan akses layanan antara warga yang paling berdaya dan paling rentan, termasuk warga perantau dan penyandang disabilitas. |
Warga rentan dan warga perantau memperoleh layanan setara tanpa harus datang langsung ke kantor desa. |
| SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel |
SAMAK menghasilkan data kehadiran aparatur yang objektif dan dapat dievaluasi tiap tiga bulan. Saung Restorative Justice yang bermitra dengan Kejaksaan Negeri memperkuat akses warga terhadap penyelesaian sengketa yang adil. |
Data kehadiran aparatur direkap dan dievaluasi setiap tiga bulan melalui sistem barcode SAMAK. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan vertikal dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (pilot project desa digital) dan kemitraan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang (Saung RJ) memperluas kapasitas layanan desa melampaui anggaran dan SDM desa saja. |
Desa Bandung berstatus pilot project desa digital Kabupaten Pandeglang dengan dukungan teknis Diskominfo. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Formula Desa Bandung dapat direplikasi oleh desa lain karena tidak bertumpu pada satu teknologi mahal yang memerlukan investasi besar di muka. Kunci replikasinya adalah pendekatan bertahap: mulai dari website desa resmi, tambahkan sistem absensi digital sederhana, lalu kembangkan layanan administrasi daring dan program sosial sesuai kebutuhan lokal yang teridentifikasi [1].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat mengembangkan program replikasi berbasis inkubasi, dengan Desa Bandung berfungsi sebagai desa pembina yang mendampingi desa lain dalam adopsi inovasi secara bertahap, karena perangkat desa cenderung lebih percaya pada solusi yang terbukti bekerja di konteks desa serupa [4].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00684: Pemerintah Desa Bandung Ciptakan Layanan Digital dan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik,” inovasi.web.id, 6 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-bandung-ciptakan-layanan-digital-dan-tingkatkan-mutu-pelayanan-publik/.
[2] Radar Banten, “Desa Bandung Pandeglang Sabet Prestasi Tingkat Nasional,” radarbanten.co.id, 25 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.radarbanten.co.id/2022/11/25/desa-bandung-pandeglang-sabet-prestasi-tingkat-nasional/.
[3] RRI Banten, “Pemanfaatan Internet Dorong Kemandirian Desa Bandung,” rri.co.id, 10 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://rri.co.id/banten/daerah/1698049/pemanfaatan-internet-dorong-kemandirian-desa-bandung.
[4] Pemerintah Kabupaten Pandeglang, “Desa Bandung Jadi Pilot Project di Pandeglang,” pandeglangkab.go.id, 7 Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pandeglangkab.go.id/posts/desa-bandung-jadi-pilot-project-di-pandeglang.
[5] RRI Banten, “Desa Bandung Jadi Desa Digital Kedua di Pandeglang,” rri.co.id. [Daring]. Tersedia: https://rri.co.id/banten/iptek/482484/privacy.html.
[6] Culasatu.com, “Desa Bandung Pandeglang Raih Penghargaan Tingkat Nasional dari Kemendagri,” culasatu.com, 24 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://culasatu.com/desa-bandung-pandeglang-raih-penghargaan-tingkat-nasional-dari-kemendagri/.
[7] F. Fadilah dkk., “Inovasi Pemerintah Desa Bandung dalam Upaya Pelaksanaan Program Inovasi Desa,” Jurnal Kappemi, STISIP Banten Raya, 16 Okt. 2023. [Daring]. Tersedia: https://kappemi.stisipbantenraya.ac.id/index.php/kappemi/article/view/29.
[8] Kabar Banten – Pikiran Rakyat, “Paralegal Desa Bandung Kabupaten Pandeglang, Kedepankan Keadilan Restoratif lewat Posbankum,” kabarbanten.pikiran-rakyat.com, 7 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-5910127794/paralegal-desa-bandung-kabupaten-pandeglang-kedepankan-keadilan-restoratif-lewat-posbankum.
[9] TVRI Jakarta News, “Desa Bandung Raih Dua Penghargaan Tingkat Nasional dari Kemendagri,” tvrijakartanews.com, 15 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://tvrijakartanews.com/article/News/17972.
[10] Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, “Lomba Desa dan Kelurahan 2022 – Desa Bandung Kabupaten Pandeglang,” YouTube, 28 Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=mtFW2cp9e6Q.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Masagenae di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan, sejak Juli 2025 mengelola peternakan itik petelur skala desa dengan memelihara 500 ekor itik berusia enam bulan sebagai langkah penguatan ketahanan pangan lokal [1]. Inovasi ini mendorong transformasi dari aktivitas beternak itik warga yang selama ini berjalan tradisional menjadi unit usaha BUMDes yang dikelola dengan manajemen kandang terstandar [3]. Transformasi ini didukung kolaborasi dengan mahasiswa KKN Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) Angkatan 114, yang membantu BUMDes Masagenae membangun sistem manajemen kandang berbasis ilmu peternakan modern [2]. Karena program ini baru berjalan dalam hitungan bulan, dokumentasi yang tersedia belum melaporkan data produksi atau penjualan telur yang telah terealisasi; sebagian besar angka yang beredar masih berupa proyeksi berdasarkan kapasitas kandang dan perbandingan dengan BUMDes peternakan itik lain di Sidrap [7].
Latar Belakang
Desa Salobukkang dikenal sebagai desa agraris di Kecamatan Dua Pitue dengan dua kekuatan ekonomi utama: pertanian padi dan peternakan. Aktivitas beternak itik sudah lama menjadi bagian mata pencaharian warga, namun sebagian besar masih dijalankan secara tradisional, tanpa manajemen terstruktur, tanpa standar kandang, dan tanpa jaminan pasar yang memberi kepastian harga [3].
Peternak lokal menghadapi dua tantangan utama: produktivitas itik yang belum optimal akibat sistem pemeliharaan tradisional, dan ketidakstabilan pasokan telur yang membuat harga berfluktuasi sehingga menyulitkan warga mendapat protein hewani dengan harga terjangkau [2]. Riset agribisnis di Kecamatan Dua Pitue juga menunjukkan bahwa sektor peternakan unggas di Sidrap menyimpan potensi yang belum dioptimalkan melalui pendekatan manajemen produksi dan akses pasar yang lebih sistematis [4].
Program ketahanan pangan nasional yang mendorong setiap desa membangun kemandirian pangan menjadi momentum bagi BUMDes Masagenae untuk melangkah lebih jauh dari fungsi administrasi desa semata [5]. Peternakan itik petelur dipilih karena siklus produksi telurnya relatif cepat dan konsisten, bernilai gizi tinggi, dengan biaya pemeliharaan yang secara umum lebih terjangkau dibanding jenis unggas lain di Sidrap [9].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengelolaan peternakan itik petelur 500 ekor oleh BUMDes Masagenae dengan sistem manajemen kandang terstandar, berbeda dari pola tradisional yang selama ini berlaku di desa. BUMDes membangun kandang dengan ventilasi yang diperhatikan, sanitasi teratur, dan tata letak yang memudahkan pengelolaan pakan serta pengumpulan telur harian [2]. Standar manajemen ini lahir dari kolaborasi dengan mahasiswa KKN Fakultas Peternakan Unhas yang membawa metodologi peternakan modern ke praktik lapangan di Salobukkang [3].
Inovasi ini bekerja melalui sistem manajemen pemeliharaan terpadu: pakan diberikan terjadwal sesuai kebutuhan nutrisi itik petelur, air minum tersedia segar dan diganti berkala, dan sanitasi kandang dilakukan rutin untuk mencegah wabah penyakit [1]. Rencana pengelolaan pendapatan dari penjualan telur diarahkan sebagian ke kas BUMDes dan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sebagian lagi menjadi cadangan modal pengembangan populasi itik ke depan [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai dari identifikasi potensi peternakan desa oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes Masagenae, yang kemudian mengorganisasi aktivitas peternakan itik warga menjadi satu unit usaha BUMDes yang lebih terkelola [3]. Dana pengembangan unit peternakan bersumber dari alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan, sesuai kebijakan nasional yang mendorong penggunaan Dana Desa membangun kemandirian pangan di tingkat lokal [5].
Momentum transformasi terbesar datang dari kehadiran mahasiswa KKN Unhas 114 Fakultas Peternakan pada Juli 2025, yang melaksanakan sosialisasi “Pengembangan Kandang serta Budidaya Itik Petelur Melalui Penerapan Manajemen Kandang yang Baik” bagi peternak lokal, tokoh masyarakat, dan pengelola BUMDes [2]. Materi mencakup desain kandang berstandar, pengelolaan ventilasi dan sanitasi, sistem pemberian pakan terjadwal, serta deteksi dini penyakit umum pada itik petelur [2].
Karena program ini baru berjalan sejak pertengahan 2025, dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan produksi atau koreksi teknis besar sejauh ini. Pemkab Sidrap turut memperkuat ekosistem ini melalui sosialisasi budidaya itik oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada penerima bantuan itik di berbagai desa [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah menjaga konsistensi kualitas manajemen kandang setelah tim KKN Unhas tidak lagi hadir mendampingi secara langsung, karena pengetahuan teknis yang disampaikan selama KKN perlu benar-benar tertanam dalam rutinitas pengelola BUMDes [2]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui penyusunan SOP tertulis serta upaya membangun hubungan institusional permanen dengan Fakultas Peternakan Unhas, bukan hanya mengandalkan satu periode KKN.
Tantangan kedua adalah fluktuasi harga pakan itik yang bergantung pada pasokan dedak padi dan konsentrat dari luar desa. Ironisnya, meski Desa Salobukkang adalah produsen padi besar, pemanfaatan dedak sisa penggilingan sebagai komponen pakan itik lokal belum terintegrasi secara sistematis [11]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui integrasi rantai pakan lokal yang memanfaatkan dedak dari penggilingan padi desa sendiri, sehingga biaya pakan tidak sepenuhnya bergantung pasokan luar desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kolaborasi desa-universitas melalui program KKN Tematik Peternakan Unhas, yang membawa transfer pengetahuan teknis dari desain kandang, manajemen pakan, hingga pengendalian penyakit yang sebelumnya tidak dimiliki pengelola BUMDes maupun peternak lokal [2]. Kajian tentang model collaborative governance menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah desa, BUMDes, dan akademisi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan unit usaha BUMDes berbasis peternakan di Sulawesi Selatan [10].
Faktor kedua adalah ekosistem kebijakan yang mendukung dari Pemkab Sidrap. Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif pada November 2025 menyerahkan bantuan 19.600 ekor itik kepada 415 rumah tangga peternak di pesisir Danau Sidenreng, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan peternakan itik sebagai bagian ketahanan pangan kabupaten [6]. BUMDes Masagenae mendapat manfaat dari dukungan kebijakan ini melalui akses pelatihan dan jaringan yang lebih luas [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dengan 500 ekor itik dan tingkat bertelur rata-rata itik petelur pada umumnya 70-85%, BUMDes Masagenae berpotensi menghasilkan sekitar 350-425 butir telur per hari, meski dokumentasi yang tersedia belum melaporkan angka produksi harian riil yang telah tercapai [1]. Sebagai perbandingan, BUMDes Mattappae Desa Sereang yang mengelola 300 ekor bebek petelur melaporkan pendapatan kotor sekitar Rp630.000 per hari dari 9 rak telur; jika pola serupa berlaku, BUMDes Masagenae berpotensi meraih pendapatan kotor pada kisaran Rp700.000-Rp840.000 per hari, namun angka ini adalah proyeksi berbasis perbandingan, bukan capaian aktual Masagenae [7].
Di luar proyeksi peternakan, Desa Salobukkang memiliki capaian pangan yang sudah terverifikasi dari sektor padi: pada Maret 2026, panen di lahan 362 hektare menghasilkan 3.300 ton gabah senilai sekitar Rp25 miliar [11]. Program peternakan itik diharapkan melengkapi capaian ini sebagai pilar kedua ketahanan pangan desa begitu produksi telur berjalan stabil.
Dampak sosial-ekonomi yang diharapkan mencakup terbukanya lapangan kerja bagi warga sebagai pengelola kandang dan penjual telur, serta kontribusi PADes dari unit peternakan begitu penjualan berjalan rutin [1]. Karena program ini masih pada tahap awal, dampak-dampak ini perlu diverifikasi kembali melalui laporan lanjutan begitu satu siklus produksi penuh terlewati.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pengembangan unit peternakan bersumber dari alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan, sesuai kebijakan nasional yang mendorong penggunaan Dana Desa membangun kemandirian pangan di tingkat lokal [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik untuk pembangunan kandang dan pengadaan 500 ekor itik.
Model pendapatan yang direncanakan bertumpu pada penjualan telur harian, dengan sebagian hasil dialokasikan ke kas BUMDes dan PADes untuk membiayai program pembangunan desa, dan sebagian lagi menjadi cadangan modal untuk memperbesar populasi itik [7]. Karena program belum genap berjalan satu tahun, model pendapatan ini masih berupa rencana yang belum sepenuhnya teruji dalam siklus produksi penuh.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah menggandeng KKN Tematik Peternakan sejak awal untuk mendapatkan transfer pengetahuan manajemen kandang, alih-alih membangun unit usaha peternakan hanya berdasarkan pengalaman tradisional warga [2]. Pemilihan itik sebagai komoditas, karena siklus produksinya cepat dan biaya pemeliharaannya relatif terjangkau, juga menjadi pilihan yang sesuai untuk BUMDes berskala kecil dengan modal terbatas [9].
Jika memulai dari awal, integrasi pemanfaatan dedak lokal sebagai komponen pakan idealnya direncanakan sejak tahap desain program, bukan diidentifikasi belakangan sebagai celah efisiensi setelah kandang berjalan [11]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menyusun SOP tertulis sejak awal agar pengetahuan teknis dari pendampingan sementara seperti KKN tidak hilang begitu program pendamping selesai, dan memetakan sumber pakan lokal yang tersedia sebelum populasi ternak diperbesar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan jangka panjang bertumpu pada internalisasi pengetahuan manajemen kandang ke dalam SOP tertulis BUMDes Masagenae yang menjamin standar kebersihan, pakan, dan pengelolaan tetap terjaga meski personel pengelola berganti [2]. Membangun hubungan institusional permanen dengan Fakultas Peternakan Unhas, tidak hanya melalui satu periode KKN, menjadi strategi kunci agar BUMDes terus mendapat akses pengetahuan teknis dan pendampingan [3].
Integrasi rantai nilai pakan lokal menjadi agenda strategis: memanfaatkan dedak dari penggilingan padi Salobukkang sebagai komponen pakan itik dapat menekan biaya produksi [11]. Contoh sistem kandang kering yang diterapkan BUMDes Mattapae untuk menambah pendapatan dan memperkuat ketahanan pangan dapat menjadi rujukan teknis tambahan bagi Masagenae [12]. Hilirisasi produk, seperti pengolahan telur itik menjadi telur asin, juga terbuka sebagai strategi lanjutan untuk meningkatkan margin begitu produksi berjalan stabil [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Masagenae berpotensi berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit peternakan itik BUMDes berpotensi memberi penghasilan rutin kepada pengelola kandang dan penjual telur, di luar ketergantungan pada panen musiman. |
500 ekor itik dikelola BUMDes dengan rencana pembagian hasil ke pengelola kandang begitu penjualan berjalan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi telur itik lokal diproyeksikan memperkuat ketersediaan protein hewani terjangkau bagi warga Salobukkang begitu produksi berjalan stabil. |
Potensi produksi sekitar 350-425 butir telur per hari dari 500 ekor itik pada tingkat bertelur 70-85%. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan itik oleh BUMDes berpotensi mendorong PADes dari sektor peternakan dan membangun fondasi ekonomi desa di luar transfer fiskal pemerintah pusat. |
Sebagian pendapatan penjualan telur direncanakan dialokasikan ke PADes dan cadangan modal pengembangan populasi. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Sistem manajemen kandang terstandar dengan sanitasi rutin mencegah pencemaran lingkungan sekitar, sementara rencana integrasi pakan berbasis dedak lokal mengurangi ketergantungan pakan dari luar desa. |
Rencana pemanfaatan dedak dari penggilingan padi Salobukkang sebagai komponen pakan itik. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara BUMDes Masagenae, Pemerintah Desa Salobukkang, mahasiswa KKN Fakultas Peternakan Unhas, dan Pemkab Sidrap menciptakan model kemitraan desa-akademisi-pemerintah. |
Sosialisasi manajemen kandang oleh KKN Unhas 114 pada Juli 2025 dihadiri peternak lokal, tokoh masyarakat, dan pengelola BUMDes. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Masagenae relevan direplikasi di desa-desa lain di Kecamatan Dua Pitue dan wilayah sentra peternakan itik di Sulawesi Selatan yang memiliki tradisi beternak namun belum memiliki kelembagaan BUMDes yang memformalisasikan aktivitas tersebut menjadi unit usaha [3]. Kunci replikasinya adalah model kolaborasi KKN Tematik Peternakan, menggandeng fakultas peternakan perguruan tinggi terdekat untuk transfer teknologi kandang ke desa-desa percontohan [2].
Pemkab Sidrap yang telah mendistribusikan 19.600 ekor itik kepada peternak pesisir Danau Sidenreng dapat menjadikan BUMDes Masagenae sebagai salah satu model pengelolaan kelembagaan, menunjukkan bagaimana bantuan itik dapat diorganisasi ke dalam unit BUMDes [6]. Untuk scale up, penambahan populasi secara bertahap melalui reinvestasi keuntungan, jika produksi telah berjalan stabil, dapat membuka peluang BUMDes Masagenae menjadi salah satu pemasok telur itik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kecamatan [7].
Daftar Pustaka
[1] Desa Salobukkang, “BUMDes Masagenae Kelola 500 Ekor Itik Petelur untuk Ketahanan Pangan di Desa Salobukkang,” salobukkang.digitaldesa.id, 29 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://salobukkang.digitaldesa.id/berita/bumdes-masagenae-kelola-500-ekor-itik-petelur-untuk-ketahanan-pangan-di-desa-salobukkang.
[2] Desa Salobukkang, “Sosialisasi Dilaksanakan Mahasiswa/i KKN Unhas 114: Pengembangan Kandang dan Manajemen Itik Petelur,” salobukkang.digitaldesa.id, 29 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://salobukkang.digitaldesa.id/berita/sosialisasi-di-laksanakan-mahasiswai-kkn-unhas-114-pengembangan-kandang-dan-manajemen.
[3] Desa Salobukkang, “Penguatan Ketahanan Pangan di Desa Salobukkang Melalui Kolaborasi BUMDes dan KKN Unhas,” salobukkang.digitaldesa.id, 16 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://salobukkang.digitaldesa.id/berita/penguatan-ketahanan-pangan-di-desa-salobukkang-melalui-kolaborasi-bumdes-dan-kkn-unhas.
[4] N. Nurhijjah dkk., “Strategi Pengembangan Usaha Ayam Ras Petelur di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,” Jurnal Mimbar Agribisnis, Universitas Galuh, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/11583.
[5] Pemdes Panca Pitue Sidrap, “Program Ketahanan Pangan: Peternakan Itik Petelur di BUMDes,” Instagram @pemdesppa, 9 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DTSONgdEwP1/.
[6] Pemkab Sidrap, “Bupati Sidrap Serahkan Bantuan 19.600 Itik untuk Masyarakat Pesisir Danau Sidenreng,” sidrapkab.go.id, 30 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://sidrapkab.go.id/berita/detail_berita/Berita073444.
[7] KitaSulsel, “BUMDes Mattappae Sereang Kembangkan Bebek Petelur, Raup Omzet Jutaan Rupiah per Bulan,” kitasulsel.com, 28 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kitasulsel.com/2026/01/28/bumdes-mattappae-sereang-kembangkan-bebek-petelur-raup-omzet-jutaan-rupiah-per-bulan/.
[8] Pemkab Sidrap, “Dukung Peternakan Sukses, Disnakkan Sidrap Gelar Pelatihan Budidaya Itik,” sidrapkab.go.id, 6 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: https://sidrapkab.go.id/berita/detail_berita/Berita201002.
[9] Pusat Analisis Pendapatan Peternak Itik, “Analisis Pendapatan Peternak Itik Pedaging Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang,” Garuda Kemdikbud. [Daring]. Tersedia: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=618680.
[10] Jurnal Sosial dan Politik, “Model Collaborative Governance dalam Pengembangan BUMDes Sulawesi Selatan,” Garuda Kemdikbud. [Daring]. Tersedia: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1724051.
[11] Pemkab Sidrap, “Panen Padi di Salobukkang, Bupati Sidrap Fokus Peningkatan Pendapatan,” sidrapkab.go.id, 2 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://sidrapkab.go.id/berita/detail_berita/Berita200731.
[12] Pemkab Sidrap, “Kandang Kering BUMDes Mattapae, Solusi Tambah Pendapatan dan Ketahanan Pangan,” sidrapkab.go.id, 27 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://sidrapkab.go.id/berita/detail_berita/Berita224022.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Kalurahan Margorejo di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak 2024 merancang tujuh inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bekerja terpadu untuk menjangkau warga di manapun mereka berada: di rumah, di pasar, di pemakaman, bahkan di tengah malam [1]. Ketujuh program ini, Jelita Kasih, Anduk Jebol, Saberminduk, Idola Margorejo, Peti Kemas Warjo, Yandukol, dan Narima Raga, digagas Pemerintah Kalurahan Margorejo dengan koordinator Endah Dwi Astuti (Kaur Tata Laksana), untuk menjawab kesenjangan akses layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, pekerja pasar, dan keluarga yang sedang berduka [1]. Inovasi ini dipresentasikan secara terbuka dalam Gebyar Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan Margorejo pada 1 Juli 2024, dihadiri Kalurahan, Kapanewon Tempel, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sleman. Praktik ini kemudian dikurasi dan dipublikasikan dalam Portal Inovasi Desa Nasional pada Maret 2026 sebagai contoh administrasi kependudukan tingkat kalurahan [2].
Latar Belakang
Dokumen kependudukan adalah kunci akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perbankan, namun pengurusannya di Indonesia masih bergantung pada kemampuan warga datang ke kantor pada jam kerja terbatas. Di Kalurahan Margorejo, kondisi ini menciptakan kesenjangan akses bagi lansia yang tidak bisa bepergian, penyandang disabilitas dengan mobilitas terbatas, pasien sakit berat, pekerja pasar yang bekerja sejak sebelum subuh, dan keluarga yang sedang berduka [1].
Model pelayanan lama yang menunggu warga datang ke loket menciptakan celah pelayanan yang tidak pernah terjangkau sistem berbasis loket: warga yang tidak datang dianggap tidak butuh, padahal banyak yang tidak mampu datang bukan karena tidak mau. Pemerintah Kalurahan Margorejo mengenali celah ini sebagai masalah desain sistem, bukan masalah perilaku warga [2].
Konteks kebijakan yang menopang inovasi ini adalah Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mendorong percepatan aktivasi IKD secara masif, termasuk pada kelompok warga muda, sebuah target yang sulit tercapai hanya dengan mengandalkan warga datang sendiri ke kantor [4]. Kalurahan Margorejo merespons dengan strategi jemput bola IKD yang menjadi tulang punggung program Jelita Kasih dan Anduk Jebol [3].
Inovasi yang Diterapkan
Ketujuh program inovasi Kalurahan Margorejo dirancang komplementer, masing-masing menjawab situasi spesifik namun bekerja dengan satu prinsip: petugas yang mendatangi warga, bukan warga yang mendatangi petugas. Deskripsi setiap program tersaji dalam tabel berikut [1].
| Nama Program |
Mekanisme |
Sasaran & Layanan |
| JELITA KASIH |
Jemput bola untuk pelayanan kependudukan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) |
Warga rentan: lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit berat yang tidak dapat datang ke kantor. Petugas mendatangi rumah warga untuk membantu pengurusan KTP, KK, dan aktivasi IKD. |
| ANDUK JEBOL |
Administrasi kependudukan jemput bola |
Layanan jemput bola administrasi kependudukan umum yang lebih luas, mencakup berbagai dokumen yang dapat diurus tanpa warga meninggalkan rumah, selaras dengan program aktivasi massal IKD. |
| SABERMINDUK |
Sasar bersama administrasi kependudukan di pasar |
Pekerja pasar yang tidak bisa meninggalkan lapak pada jam kerja. Petugas hadir langsung di pasar untuk melayani urusan administrasi kependudukan. |
| IDOLA MARGOREJO |
Integrasi pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam satu proses |
Orang tua bayi baru lahir. Jika orang tua sudah terdaftar BPJS Kesehatan, bayi otomatis tercakup begitu tercatat dalam dokumen kependudukan. |
| PETI KEMAS WARJO |
Pelayanan akta kematian untuk warga Margorejo yang meninggal |
Keluarga yang sedang berduka. Tanpa menunggu permintaan, petugas hadir pada hari pemakaman untuk menyerahkan akta kematian langsung kepada keluarga. |
| YANDUKOL |
Layanan dokumen via WhatsApp online |
Warga yang lebih nyaman berkomunikasi secara digital atau terhalang jarak dan waktu. Warga mengurus dokumen melalui nomor WhatsApp resmi tanpa tatap muka. |
| NARIMA RAGA |
Layanan administrasi kependudukan siaga 24 jam |
Warga dengan kebutuhan mendesak di luar jam kerja resmi, termasuk malam dan hari libur, melalui nomor WhatsApp siaga. |
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari pemetaan masalah yang dekat dengan kehidupan warga. Perangkat Kalurahan Margorejo mengidentifikasi kelompok yang paling sering gagal mengurus dokumen bukan karena tidak mau, tetapi karena sistem yang ada tidak dirancang untuk kondisi mereka: lansia, penyandang disabilitas, pasien sakit berat, pekerja pasar, keluarga berduka, dan orang tua bayi baru lahir [1].
Rangkaian inovasi ini tidak diluncurkan sekaligus dalam bentuk final. Lima program inti yang menjawab kebutuhan tatap muka, Jelita Kasih, Anduk Jebol, Saberminduk, Idola Margorejo, dan Peti Kemas Warjo, dirancang dan diperkenalkan lebih dahulu. Setelah berjalan, perangkat kalurahan menyadari masih ada celah bagi warga yang lebih nyaman berkomunikasi secara digital serta warga dengan kebutuhan mendesak di luar jam kerja, sehingga Yandukol dan Narima Raga ditambahkan belakangan untuk menutup celah tersebut [2]. Koreksi berbasis kebutuhan lapangan ini menjadi bukti bahwa desain layanan pertama tidak pernah dianggap final oleh pengelola.
Program IKD yang berjalan selaras dengan Permendagri No. 72/2022 memberi kalurahan momentum kebijakan untuk memperluas jangkauan jemput bola secara massal, termasuk kampanye aktivasi IKD yang menyasar warga muda [4]. Penamaan program secara kreatif dan berbahasa lokal, seperti Jelita Kasih, Peti Kemas Warjo, Saberminduk, dan Narima Raga, dipilih agar mudah diucapkan dan dipahami warga yang tidak terbiasa dengan bahasa birokratis [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional terbesar adalah menjaga ritme jemput bola secara konsisten tanpa menguras kapasitas perangkat kalurahan yang jumlahnya terbatas, karena layanan proaktif seperti Jelita Kasih, Saberminduk, dan Peti Kemas Warjo bisa berjalan hampir bersamaan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui koordinasi penjadwalan yang cermat, sehingga pelayanan di kantor untuk warga yang datang sendiri tetap berjalan optimal di samping layanan jemput bola.
Keberlanjutan Narima Raga yang menjanjikan layanan siaga 24 jam membawa risiko keseimbangan kerja-istirahat bagi petugas responder [2]. Tanpa rotasi jadwal yang jelas, program ini berisiko menjadi beban yang tidak berkelanjutan bagi individu tertentu. Kendala ini dimitigasi melalui rencana standardisasi prosedur tertulis untuk setiap program, agar layanan tidak bergantung pada pengetahuan personal satu atau dua petugas saja.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah perubahan paradigma dari pelayanan reaktif yang menunggu pengaduan menjadi pelayanan proaktif yang lebih dulu mendekat ke kebutuhan warga, tanpa memerlukan anggaran besar [1]. Faktor kedua adalah desain yang spesifik sasaran: dengan merancang tujuh program yang masing-masing menyasar satu kelompok dan situasi, Kalurahan Margorejo menghindari program generik yang kurang efektif untuk kelompok mana pun secara spesifik [2].
Faktor ketiga adalah pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal layanan resmi pada Yandukol dan Narima Raga, memanfaatkan infrastruktur yang sudah dimiliki hampir seluruh warga tanpa meminta mereka menginstal aplikasi baru [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung adalah terbukanya tujuh jalur akses layanan yang saling melengkapi. Warga yang tidak bisa datang ke kantor dijemput Jelita Kasih atau Anduk Jebol, warga yang bekerja di pasar dilayani di tempat oleh Saberminduk, keluarga berduka tidak perlu memikirkan akta kematian di hari pemakaman berkat Peti Kemas Warjo, dan warga yang butuh bantuan mendesak tengah malam dapat menghubungi Narima Raga [1].
Program Idola Margorejo berdampak pada pemenuhan hak anak sejak hari pertama kelahiran, dengan mengintegrasikan akta kelahiran, pembaruan KK, dan penerbitan KIA dalam satu proses, sekaligus mengaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan bayi jika orang tuanya sudah terdaftar [2].
Dampak kualitatif yang terlihat adalah perubahan relasi antara warga dan pemerintah kalurahan. Ketika petugas hadir di rumah saat lansia tidak bisa berjalan, di pasar saat pedagang tidak bisa meninggalkan lapak, dan di pemakaman saat keluarga berduka, pemerintah kalurahan hadir sebagai pihak yang menyertai dan meringankan, bukan mempersulit [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Inovasi ini bersifat layanan publik, bukan unit usaha komersial, sehingga tidak memiliki model pendapatan dalam pengertian bisnis. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci alokasi anggaran khusus untuk ketujuh program ini secara terpisah; sumber daya utamanya adalah realokasi waktu kerja perangkat kalurahan dari model menunggu di loket menjadi mendatangi warga secara proaktif [1].
Keberlanjutan operasionalnya bertumpu pada anggaran rutin operasional Kalurahan Margorejo dan pemanfaatan saluran komunikasi yang sudah tersedia, seperti WhatsApp pribadi petugas untuk Yandukol dan Narima Raga, sehingga tidak memerlukan investasi infrastruktur teknologi baru [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah merancang program berdasarkan kelompok dan situasi yang sangat spesifik, alih-alih satu solusi generik untuk semua kebutuhan, sehingga setiap petugas tahu persis kapan harus pergi ke mana dan untuk siapa [2]. Kesediaan menambahkan Yandukol dan Narima Raga setelah lima program awal berjalan juga menunjukkan bahwa desain layanan yang baik tidak perlu sempurna sejak hari pertama, selama ada mekanisme untuk mendengarkan celah yang masih tersisa.
Jika memulai dari awal, kanal layanan digital dan siaga di luar jam kerja idealnya dipertimbangkan sejak tahap perencanaan awal, bukan ditambahkan belakangan setelah kebutuhan itu benar-benar teridentifikasi di lapangan [1]. Desa atau kalurahan lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu program prioritas sesuai komposisi warga setempat, menyusun SOP tertulis sejak awal, dan menyiapkan rotasi jadwal petugas sebelum menjanjikan layanan siaga 24 jam.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekosistem inovasi ini memerlukan dua investasi paralel: standardisasi prosedur dan pengembangan SDM. Setiap program perlu didokumentasikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang cukup rinci agar dapat dijalankan petugas baru, tanpa bergantung pada ingatan kolektif perangkat yang sudah lama menjabat [1].
Kekuatan untuk keberlanjutan terletak pada sifat ekosistemnya yang saling menopang: ketika tujuh program bekerja dalam satu kerangka yang koheren, keberhasilan satu program memperkuat kepercayaan warga terhadap program lain. Kalurahan Margorejo juga perlu menjadikan pelatihan layanan inklusif sebagai bagian dari orientasi perangkat baru, agar setiap generasi perangkat memahami alasan di balik tujuh program ini, bukan hanya cara menjalankannya [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pelayanan Kalurahan Margorejo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Dokumen kependudukan yang lengkap adalah prasyarat mengakses program perlindungan sosial, bantuan tunai, dan layanan kesehatan bersubsidi. Jelita Kasih dan Anduk Jebol memastikan warga rentan tetap mendapat dokumen mereka. |
Lansia, penyandang disabilitas, dan pasien sakit berat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. |
| SDGs 3: Kesehatan yang Baik |
Idola Margorejo mengaitkan penerbitan akta kelahiran dan KIA dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan bayi baru lahir, mengurangi risiko anak lahir tanpa akses layanan kesehatan akibat keterlambatan administrasi. |
Bayi baru lahir otomatis tercakup BPJS Kesehatan begitu tercatat dalam dokumen kependudukan, jika orang tua sudah terdaftar. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Sistem pelayanan yang memastikan lansia, penyandang disabilitas, pedagang pasar, dan warga berduka mendapat layanan setara dengan warga yang mampu datang sendiri ke kantor menolak desain layanan satu ukuran untuk semua. |
Tujuh program masing-masing menyasar kelompok warga spesifik yang sebelumnya sulit terlayani sistem berbasis loket. |
| SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel |
Tujuh inovasi dengan nama, mekanisme, dan sasaran yang jelas mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang terencana dan dapat dievaluasi, dipresentasikan terbuka dalam Gebyar Inovasi 2024. |
Program dipublikasikan dalam Portal Inovasi Desa Nasional pada Maret 2026 sebagai praktik yang dapat diaudit publik. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Koordinasi antara Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam program Idola Margorejo menunjukkan pelayanan terpadu lintas instansi dapat diwujudkan dari level kalurahan. |
Gebyar Inovasi 1 Juli 2024 dihadiri Kalurahan, Kapanewon Tempel, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sleman. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kalurahan Margorejo terjangkau untuk direplikasi karena modalnya bukan anggaran besar atau teknologi canggih, melainkan perubahan cara pandang dalam mendesain ulang cara kerja. Desa atau kalurahan lain dapat memulai dari satu program prioritas yang paling relevan dengan komposisi warga mereka, misalnya Jelita Kasih jika banyak lansia, atau Saberminduk jika dekat pasar tradisional besar, lalu menambah program lain secara bertahap sesuai kebutuhan yang teridentifikasi [2].
Pada level yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di DIY dapat menjadikan paket inovasi Margorejo sebagai rujukan pelayanan administrasi kependudukan tingkat kalurahan. Program Nyawiji Migunani yang dikembangkan Disdukcapil Wonogiri dengan target kepemilikan dokumen kependudukan yang lebih menyeluruh menunjukkan pendekatan serupa dapat berjalan ketika didukung komitmen institusional di atasnya [5].
Daftar Pustaka
[1] Media Center Sleman, “Gebyar Inovasi Pelayanan Publik di Kalurahan Margorejo Tempel,” mediacenter.slemankab.go.id, 1 Jul. 2024. [Daring]. Tersedia: https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/07/02/gebyar-inovasi-pelayanan-publik-di-kalurahan-margorejo-tempel/.
[2] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00689: Kalurahan Margorejo Hadirkan Layanan Jemput Dokumen dan Permudah Hidup Warga,” inovasi.web.id, 7 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/kalurahan-margorejo-hadirkan-layanan-jemput-dokumen-dan-permudah-hidup-warga/.
[3] Media Center Sleman, “Kalurahan Margorejo Jemput Bola Warganya untuk Aktivasi Identitas Kependudukan Digital,” mediacenter.slemankab.go.id, 26 Jun. 2024. [Daring]. Tersedia: https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/06/27/kalurahan-margorejo-jemput-bola-warganya-untuk-aktivasi-indentitas-kependudukan-digital/.
[4] Media Center Sleman, “Pemerintah Margorejo Gencarkan IKD pada Gen Z di Hari Sumpah Pemuda,” mediacenter.slemankab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://mediacenter.slemankab.go.id/category/sarana-dan-prasarana/page/52/.
[5] Disdukcapil Wonogiri, “Inovasi Desa Nyawiji Migunani,” YouTube, 16 Jul. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=hI8wlE6-7fs.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Terus Jaya Sehati di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sejak 2016 merintis pengembangan enam unit bisnis komersial yang saling menopang untuk menggerakkan perekonomian desa [1]. Inovasi kelembagaan ini digagas Direktur BUMDes Ati Nurhayati bersama Kepala Desa Deden Gunaefi, bertujuan menjaga perputaran uang warga tetap di dalam desa dan memotong ketergantungan pada tengkulak yang selama ini menyerap sebagian margin ekonomi warga [2]. Dampak inovasi ini terlihat dari kenaikan keuntungan usaha BUMDes dari Rp14 juta pada 2016 menjadi sekitar Rp30 juta per tahun, serta terbukanya lapangan kerja bagi warga yang sebelumnya merantau ke kota [1]. Sistem kemitraan produksi BUMDes kini melibatkan 170 perajin anyaman besek, 70 petani mitra, dan lima karyawan tetap, dengan pembagian sisa hasil usaha yang transparan [4].
Latar Belakang
BUMDes Terus Jaya Sehati berdiri tanpa modal dan tanpa aset operasional sejak pertama kali didirikan, sehingga harus merintis dari titik nol dengan segala keterbatasan yang melingkupinya [1]. Pengurus BUMDes sempat menghadapi dilema ketika mendapat tawaran menjadi agen resmi elpiji Pertamina, sebuah peluang usaha yang membutuhkan investasi puluhan juta rupiah, sementara kas BUMDes kosong [4].
Kondisi demografi Desa Sukajaya memperlihatkan bahwa sekitar 50 persen dari total 6.700 jiwa penduduk berprofesi sebagai petani kecil, sementara sebagian lainnya merantau menjadi buruh pabrik di kota [1]. Warga membutuhkan wadah kelembagaan lokal yang mampu memfasilitasi produksi, menyerap hasil pertanian dengan harga layak, dan memasarkan komoditas desa ke konsumen yang lebih luas [2]. Tanpa ekosistem bisnis lokal, uang hasil panen warga banyak mengalir keluar desa melalui tengkulak tanpa memberi nilai tambah bagi perekonomian setempat [4].
Desa Sukajaya sesungguhnya memiliki sejumlah keunggulan yang belum dioptimalkan secara sistematis: tradisi anyaman bambu (besek) sebagai kemasan moci khas Sukabumi yang sudah dilakukan turun-temurun di Kampung Nangewer, lahan pertanian yang cocok untuk komoditas seperti edamame dan melon, serta posisi geografis sekitar tiga kilometer dari jalan utama [5], [7]. Potensi-potensi inilah yang kemudian diorganisasikan BUMDes menjadi rangkaian unit usaha yang saling terkait [1].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes mengembangkan model bisnis desa terintegrasi melalui enam unit usaha yang saling memperkuat: pangkalan gas elpiji, Pertashop, BUMDes Mart, unit kuliner dan katering, pengepulan kerajinan anyaman besek moci, serta agrowisata Kampung Melon di lahan seluas enam hektare [1]. Unit-unit ini dirancang agar rupiah yang dibelanjakan warga di BUMDes Mart atau dihasilkan petani dari edamame dan melon lebih banyak berputar di dalam desa [4].
Cara kerja inovasi ini bergantung pada partisipasi warga sebagai penyedia sekaligus konsumen produk desa [2]. BUMDes Mart menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan produk warga, dari sayuran, kerajinan besek, hingga produk olahan, dengan konsumen lokal tanpa banyak perantara. BUMDes membeli besek dari 170 ibu-ibu perajin dengan harga Rp330 per besek, lalu menjualnya ke pabrik-pabrik moci di Cianjur dan Sukabumi [1], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai dari langkah yang tidak lazim: Direktur BUMDes Ati Nurhayati menjaminkan sertifikat rumah pribadinya untuk mendapatkan pinjaman Rp77 juta sebagai modal awal unit elpiji, ketika belum ada sumber pendanaan lain yang tersedia [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya unit usaha yang gagal secara langsung pada tahap ini; koreksi yang justru terlihat adalah keputusan untuk tidak membangun keenam unit sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan modal, guna menghindari beban utang berlebih di awal [4].
Penjualan elpiji yang berjalan baik memungkinkan BUMDes melunasi utang dalam waktu relatif singkat, membuka kepercayaan pemerintah desa untuk mengucurkan Dana Desa secara bertahap: Rp150 juta pada 2017 untuk unit elpiji dan kuliner, Rp100 juta pada 2018 untuk BUMDes Mart, dan Rp50 juta untuk unit Pertashop [1]. Pola reinvestasi bertahap ini membangun portofolio bisnis secara organik tanpa menanggung beban utang yang mengancam keberlangsungan operasional [2].
Tim pengelola kemudian mengarahkan petani menanam edamame di lahan dua hektare, komoditas yang saat itu minim pesaing di pasar lokal, dengan BUMDes bertindak sebagai pembeli dengan harga Rp12.000 per kilogram dan menghasilkan hingga delapan ton per panen [1]. Pengembangan Kampung Melon di lahan enam hektare, yang kini menanam sekitar 11 varietas melon asal Tiongkok, Taiwan, dan Korea di lima greenhouse, menjadi tahap ekspansi agribisnis BUMDes yang lebih baru [6], [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Hambatan terbesar pada masa perintisan adalah ketiadaan modal, memaksa pengelola mengandalkan cara di luar kebiasaan, termasuk menjaminkan aset pribadi, karena pencairan Dana Desa kala itu berlangsung lambat [1]. Situasi ini sempat menimbulkan keraguan warga terhadap kemampuan BUMDes bertahan sebagai lembaga usaha jangka panjang. Pengelola memitigasi kendala ini dengan membuktikan kelayakan usaha lewat unit elpiji terlebih dahulu sebelum meminta kepercayaan warga dan pemerintah desa untuk unit-unit berikutnya [2].
Tantangan berikutnya adalah resistensi pemilik warung kelontong desa yang merasa tersaingi oleh kehadiran BUMDes Mart [4]. Pengelola BUMDes memitigasi resistensi ini dengan mengajak para pemilik warung menjadi mitra rantai pasok dan distributor produk BUMDes, sehingga persaingan berubah menjadi kerja sama yang saling menguntungkan [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kesediaan Direktur BUMDes Ati Nurhayati mengambil risiko pribadi dengan menjaminkan asetnya sendiri untuk membuktikan keseriusan BUMDes kepada warga yang masih ragu [1]. Kemampuan membaca peluang usaha, dari distribusi energi, kuliner, pengepulan besek, hingga agrowisata melon, membangun lini bisnis yang saling menopang dan menciptakan permintaan internal yang lebih stabil [4].
Faktor kedua adalah dukungan Kepala Desa Deden Gunaefi yang berperan sebagai Komisaris BUMDes, memastikan aliran Dana Desa terdistribusi untuk memperkuat modal BUMDes setiap tahunnya [1]. Prinsip pengelolaan “dilakukan warga dan untuk warga” membangun rasa kepemilikan kolektif yang menjaga loyalitas mitra dan karyawan BUMDes [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Keuntungan operasional BUMDes meningkat dari Rp14 juta pada 2016 menjadi sekitar Rp30 juta per tahun, dengan gaji karyawan yang telah setara upah minimum kabupaten [1]. Lima karyawan tetap, 70 mitra petani, dan 170 perajin besek kini memiliki kepastian penghasilan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga yang ditentukan tengkulak [1].
Perajin besek di Kampung Nangewer dapat menghasilkan rata-rata Rp66.000 per hari dari produksi sekitar 200 besek per orang, berkat sistem pembelian langsung BUMDes yang stabil [5]. Agrowisata Kampung Melon di lahan enam hektare dengan lima greenhouse kini menghasilkan omzet hingga Rp700 juta per tahun dan menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk memetik melon secara langsung dengan harga Rp30.000 per kilogram tanpa biaya masuk [6], [3].
Dampak sosial yang terlihat adalah kembalinya sebagian warga yang semula merantau karena kini tersedia lapangan kerja di kampung sendiri [1]. Pada 2019, Desa Sukajaya turut menjadi satu dari lima desa yang dipilih pemerintah untuk mengikuti kunjungan studi pengelolaan desa ke Tiongkok pada 23 Maret-3 April 2019, sebuah program pembelajaran tata kelola desa, bukan aktivitas pemasaran produk ke pasar internasional [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal unit elpiji berasal dari pinjaman pribadi Rp77 juta yang dijamin dengan sertifikat rumah Direktur BUMDes, karena kas BUMDes saat itu kosong [1]. Setelah unit ini terbukti menguntungkan, Dana Desa dikucurkan bertahap: Rp150 juta pada 2017 untuk elpiji dan kuliner, Rp100 juta pada 2018 untuk BUMDes Mart, dan Rp50 juta untuk Pertashop.
Model pendapatan bertumpu pada margin penjualan elpiji dan Pertashop, omzet BUMDes Mart, pembelian-jual-kembali besek ke pabrik moci, penjualan edamame ke BUMDes seharga Rp12.000 per kilogram, serta omzet agrowisata Kampung Melon hingga Rp700 juta per tahun [1], [6]. Skema ini memungkinkan setiap unit usaha membiayai ekspansi unit berikutnya secara bertahap tanpa bergantung pada satu sumber dana tunggal [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membuktikan kelayakan usaha lewat satu unit terlebih dahulu (elpiji) sebelum meminta kepercayaan untuk unit-unit berikutnya, sehingga risiko tidak ditanggung sekaligus di awal [1]. Mengajak pemilik warung kelontong menjadi mitra distribusi, bukan menganggapnya pesaing, juga terbukti mencegah konflik yang bisa menghambat pertumbuhan BUMDes Mart [4].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya sumber pendanaan formal untuk modal perintisan disiapkan lebih awal agar tidak perlu bergantung pada jaminan aset pribadi pengurus [1]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu unit usaha yang paling mudah dibuktikan keuntungannya, melibatkan pemilik usaha kecil eksisting sebagai mitra sejak awal, dan memetakan keunggulan lokal yang sudah ada, seperti kerajinan atau komoditas pertanian, sebelum membangun unit usaha baru [2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Terus Jaya Sehati bertumpu pada strategi “satu RW satu produk” yang mengarahkan produksi klaster di tiap permukiman desa agar setiap wilayah memiliki produk unggulan yang saling melengkapi [1]. Warga secara berkelanjutan mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk, dari teknik anyaman hingga standar pengemasan, untuk menjaga daya saing produk desa [2].
Pengembangan agrowisata Kampung Melon dengan fasilitas greenhouse dan jalur pemetikan buah dirancang menjadi sumber pendapatan yang terdiversifikasi dan tidak terlalu bergantung pada satu komoditas [6]. Regenerasi kepemimpinan dan pelibatan pemuda desa dalam operasional dan promosi digital menjadi agenda untuk menjaga kesinambungan inovasi melewati pergantian generasi pengelola BUMDes [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Terus Jaya Sehati berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes menciptakan penghasilan yang lebih pasti bagi perajin besek, petani mitra, dan karyawan desa yang sebelumnya bergantung pada tengkulak dan ketidakpastian pendapatan harian. |
170 perajin besek, 70 petani mitra, dan 5 karyawan tetap memiliki sumber penghasilan dari unit usaha BUMDes. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Penguatan agribisnis BUMDes yang mendorong petani menanam edamame dan melon dengan jaminan pembelian harga layak mendiversifikasi komoditas pertanian desa. |
Petani mitra memanen hingga 8 ton edamame per panen dengan harga beli Rp12.000 per kilogram dari BUMDes. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Enam unit usaha BUMDes membuka lapangan kerja yang membuat sebagian warga perantau kembali bekerja di desa sendiri. |
Keuntungan BUMDes naik dari Rp14 juta (2016) menjadi sekitar Rp30 juta per tahun. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model “satu RW satu produk” yang mengklaster produksi berdasarkan kearifan lokal tiap permukiman memperkuat identitas produktif tiap kawasan dan mengurangi dorongan merantau. |
Sebagian warga yang sebelumnya merantau ke kota kini bekerja di unit usaha BUMDes. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, pemilik warung kelontong sebagai mitra distribusi, petani, perajin anyaman, dan pabrik moci menciptakan ekosistem kemitraan yang saling menguntungkan. |
Pemilik warung kelontong yang semula bersaing kini menjadi mitra distribusi produk BUMDes Mart. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Terus Jaya Sehati relevan direplikasi oleh desa-desa di Kabupaten Sukabumi dan wilayah Jawa Barat lainnya yang memiliki kombinasi pertanian produktif, kerajinan tangan khas, dan komoditas lokal yang belum dikelola dalam satu ekosistem bisnis terpadu [2]. Tiga elemen inti yang dapat direplikasi adalah keberanian menggunakan Dana Desa sebagai modal usaha produktif, mekanisme beli-putus untuk menyerap produksi warga, dan strategi mengajak pedagang eksisting menjadi mitra alih-alih pesaing [4].
Pengakuan Desa Sukajaya sebagai salah satu Desa BRILian menunjukkan bahwa model pengelolaan BUMDes ini telah mendapat perhatian dari program pendampingan desa berbasis kemitraan perbankan [3]. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat mempertimbangkan Desa Sukajaya sebagai salah satu rujukan replikasi bagi BUMDes yang baru merintis atau sedang stagnan di daerah dengan karakteristik agraris serupa [3].
Daftar Pustaka
[1] Kompas.id, “Terus Jaya Sejahtera Bersama Warga,” kompas.id, 13 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/13/terus-jaya-sejahtera-bersama-warga.
[2] R. Marzuki dkk., “BUMDes Marketing Strategy and the Role of Village Government,” KnE Social Sciences, Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/11978/.
[3] Seputarankita.com, “Dorong Kemandirian Ekonomi, Desa Sukajaya Luncurkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat,” seputarankita.com, Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.seputarankita.com/dorong-kemandirian-ekonomi-desa-sukajaya-luncurkan-inovasi-pemberdayaan-masyarakat/.
[4] Sukabumiupdate.com, “Lewat BUMDes Sukajaya Promosikan Kabupaten Sukabumi Hingga ke Negeri Tirai Bambu,” sukabumiupdate.com, 30 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.sukabumiupdate.com/wawancara/52866/lewat-bumdes-sukajaya-promosikan-kabupaten-sukabumi-hingga-ke-negeri-tirai-bambu.
[5] Sukajaya-sukabumi.desa.id, “Melihat Geliat Usaha Perajin Besek Mochi di Sukajaya Sukabumi,” sukajaya-sukabumi.desa.id, 20 Jan. 2023. [Daring]. Tersedia: https://sukajaya-sukabumi.desa.id/artikel/2023/1/21/melihat-geliat-usaha-perajin-besek-mochi-di-sukajaya-sukabumi.
[6] Radar Sukabumi, “Desa Sukajaya Kembangkan Agrowisata Buah Melon,” radarsukabumi.com, 2 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/desa-sukajaya-kembangkan-agrowisata-buah-melon/.
[7] Sukabumisatu.com, “Sentra Keranjang Moci di Desa Sukajaya Sukabumi,” sukabumisatu.com, 31 Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: https://sukabumisatu.com/sentra-keranjang-moci-di-desa-sukajaya-sukabumi/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Tawangsari di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sejak 2016 membangun kekuatan ekonomi desa melalui tiga layanan yang dekat dengan kebutuhan warga: air bersih, ritel grosir modern bernama Tawang Gross, dan pengelolaan sampah [1]. Inovasi ini digerakkan Direktur BUMDes Kharisma Kefin Iskandar bersama Pemerintah Desa Ketawang, menjawab persoalan desa nonpariwisata yang sulit air bersih dan pemilik warung kecil yang harus berbelanja jauh ke kota untuk mengisi stok dagangan [1]. Dampak paling nyata terlihat pada tersedianya layanan air bersih bagi 200 kepala keluarga, layanan pengelolaan sampah bagi 350 kepala keluarga termasuk desa tetangga dan sebuah pondok pesantren, serta hadirnya Tawang Gross sebagai pemasok warung lokal yang menyumbang Pendapatan Asli Desa [5]. Capaian ini mengantarkan BUMDes Tawangsari meraih peringkat ketiga BUMDes terbaik Kabupaten Malang pada 2018 dan peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2019 [5].
Latar Belakang
Desa Ketawang tidak memiliki modal pariwisata yang menonjol seperti banyak desa lain di Kabupaten Malang. Sebagian besar warga bergantung pada pertanian dan usaha kecil, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih dan akses belanja murah belum terlayani secara memadai [2], [3].
Masalah air bersih menjadi titik awal perubahan. Desa ini dikenal sulit air, sehingga warga membutuhkan layanan yang lebih dekat, lebih murah, dan lebih pasti dibanding mengandalkan pilihan yang mahal atau pasokan yang tidak stabil saat kemarau [1].
Pada saat yang sama, pemilik warung kecil harus berbelanja ke kota untuk mengisi stok dagangan. Jarak belanja yang jauh membuat ongkos naik, margin turun, dan uang desa terus mengalir ke luar wilayah. Situasi ini dibaca pemerintah desa sebagai peluang membangun usaha bersama yang memecahkan masalah sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru [1], [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi pertama adalah layanan air bersih desa yang dibangun dari sumur bor sedalam 65 meter, tandon, dan jaringan pipa ke rumah warga. Unit ini lahir dari kebutuhan paling mendesak masyarakat, lalu dikelola sebagai layanan sosial yang tetap menjaga keberlanjutan biaya operasional dan gaji petugas [1], [5].
Inovasi kedua adalah Tawang Gross, toko swalayan dan grosir desa yang dirancang bukan untuk menyingkirkan warung kecil, melainkan menjadi pemasok mereka. Pengelola menerapkan beberapa kluster harga agar warga eceran tetap bisa berbelanja, sementara pemilik warung mendapat harga kulakan yang membuat usahanya tetap hidup [1], [4].
Inovasi ketiga adalah unit pengelolaan sampah yang dikembangkan menyusul dua unit sebelumnya, kini melayani sekitar 350 kepala keluarga di Desa Ketawang, sebagian warga desa tetangga, dan Pondok Pesantren Al Rifai. Unit ini menekan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya secara langsung [5].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan BUMDes Tawangsari dimulai pada 2016 dari unit air bersih. Pemerintah desa mengucurkan modal awal Rp120 juta dari APBDes untuk membangun sumur bor, tandon air, dan jaringan pipa, lalu menugaskan lima pemuda desa sebagai operator lapangan dengan skema bagi hasil dari iuran pelanggan. Dalam kurun Maret-Desember 2016, unit ini membukukan omzet kotor sekitar Rp45 juta [1], [5].
Setelah kebutuhan dasar itu mulai tertangani, BUMDes membuka Tawang Gross pada 2017. Gedung toko dibangun dengan modal Rp213 juta, sedangkan barang dagangan dan pendampingan pengelolaan didukung pihak ketiga senilai Rp318 juta, langkah yang tergolong berani karena pengelola harus membangun kepercayaan pasar sambil menanggung utang usaha yang besar [1].
Fase awal toko tidak selalu mulus. Pada hari pembukaan, omzet sempat mencapai Rp16 juta, tetapi kemudian turun tajam menjadi Rp2 juta per hari. Tim pengelola belajar dari penurunan itu dengan memperkuat sosialisasi ke warga dan warung kecil, memantau harga pasar secara berkala, dan menyesuaikan strategi pasokan agar harga tetap kompetitif. Koreksi ini membuahkan hasil karena pinjaman pihak ketiga Rp318 juta dapat dilunasi dalam enam bulan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar muncul saat Tawang Gross mulai dibangun. Sebagian warga dan pedagang kecil khawatir toko desa akan mematikan usaha mereka, sehingga penolakan sempat muncul akibat kabar bohong dan rasa tidak percaya terhadap niat pengelola [1]. Pengelola memitigasi penolakan ini dengan sosialisasi langsung ke warga dan warung kecil serta menerapkan kluster harga yang secara nyata menguntungkan pedagang eceran, bukan hanya janji di atas kertas.
Kendala lain datang dari proses belajar bisnis yang sangat cepat. Tim pengelola harus memahami logika perdagangan modern, membaca fluktuasi harga, dan menjaga stok tetap aman, padahal sebagian dari mereka sebelumnya bukan pelaku ritel profesional [1]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan pengelolaan dari mitra pihak ketiga pemasok barang dagangan serta penguatan administrasi dan evaluasi kinerja yang direkomendasikan kajian kelembagaan atas BUMDes ini [3].
Tantangan teknis muncul pada unit air bersih, karena kondisi geografis desa yang sulit air memerlukan pengeboran hingga kedalaman 65 meter untuk mencapai sumber yang stabil [5]. Pemerintah desa memitigasi kebutuhan investasi ini dengan mengalokasikan modal APBDes secara penuh di awal, bukan bertahap, agar layanan air bersih bisa langsung menjangkau seluruh desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan BUMDes Tawangsari sangat ditentukan oleh kepemimpinan anak muda desa yang berani mengelola usaha secara profesional. Kharisma Kefin Iskandar dan timnya tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga turun langsung membaca pasar, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan usaha desa bergerak dengan logika bisnis yang sehat [1], [2].
Faktor kedua adalah kemitraan yang terbangun antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pihak ketiga pemasok. Kajian collaborative governance di Desa Ketawang menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak menjadi fondasi penting dalam pengembangan BUMDes nonpariwisata, karena desa harus memadukan orientasi pelayanan publik dan orientasi usaha dalam waktu yang sama [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Unit air bersih BUMDes Tawangsari berhasil melayani 200 kepala keluarga dan menyelesaikan sebagian besar persoalan kebutuhan air warga Desa Ketawang, dikelola lima karyawan desa sehingga manfaatnya juga membuka pekerjaan bagi pemuda lokal [1]. Unit pengelolaan sampah yang dikembangkan sesudahnya kini melayani 350 kepala keluarga, termasuk desa tetangga dan Pondok Pesantren Al Rifai, menekan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya [5].
Pada unit ritel, Tawang Gross tumbuh menjadi mesin PADes yang nyata dengan omzet bulanan berkisar Rp100-150 juta. Setelah pinjaman awal dilunasi dalam enam bulan, toko ini menyumbang PADes Rp15 juta pada 2018 dengan target naik menjadi Rp20 juta pada 2019 [5]. Capaian ini turut mengantarkan BUMDes Tawangsari meraih peringkat ketiga BUMDes terbaik Kabupaten Malang pada 2018 dan peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2019 [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan BUMDes Tawangsari bertumpu pada APBDes sebagai modal awal setiap unit usaha: Rp120 juta untuk unit air bersih pada 2016, dan Rp213 juta untuk gedung Tawang Gross pada 2017, ditambah Rp318 juta dari pihak ketiga untuk barang dagangan dan pendampingan pengelolaan [1]. Model pendapatan unit air bersih bertumpu pada iuran pelanggan dengan skema bagi hasil bagi lima operator lapangan, sementara Tawang Gross menerapkan kluster harga eceran dan kulakan yang keduanya tetap menguntungkan.
Kemampuan Tawang Gross melunasi pinjaman pihak ketiga Rp318 juta hanya dalam enam bulan menunjukkan model bisnis yang tidak bergantung pada subsidi operasional jangka panjang [1]. Pendapatan dari omzet bulanan Rp100-150 juta kemudian dialokasikan sebagian sebagai PADes yang terus ditargetkan naik, sementara dokumentasi yang tersedia tidak merinci skema pembiayaan spesifik unit pengelolaan sampah [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari kebutuhan paling mendesak, yaitu air bersih, sebelum melangkah ke unit usaha yang lebih kompleks seperti ritel modern, sehingga BUMDes lebih dulu membangun kepercayaan warga [1]. Penerapan kluster harga di Tawang Gross yang tetap menguntungkan warung kecil, bukan menyingkirkannya, juga terbukti menjadi keputusan kunci yang mencegah konflik pasar berkepanjangan [4].
Jika memulai dari awal, sosialisasi kepada warga dan pedagang kecil idealnya dilakukan sebelum toko dibuka, bukan sesudah kabar bohong dan penolakan muncul serta omzet sempat anjlok drastis [1]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari layanan dasar yang paling dirasakan warga, mengikat kemitraan dengan pihak ketiga untuk modal barang dagangan, dan menyiapkan strategi komunikasi publik sejak tahap perencanaan agar penolakan dapat dicegah lebih awal [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kajian akademik tentang BUMDes Tawangsari menekankan pentingnya penguatan administrasi, tata kelola, dan evaluasi kinerja agar BUMDes tetap sehat saat unit usaha bertambah dan skala transaksi terus membesar [2], [3].
Dari sisi bisnis, strategi keberlanjutan bertumpu pada loyalitas pelanggan desa dan kemitraan dengan warung kecil. Pada unit air bersih, perawatan sarana teknis harus dilakukan rutin agar kualitas layanan tidak turun. Pada unit ritel, harga kulakan yang stabil dan jaringan pasok yang efisien menjadi kunci agar warga tetap memilih berbelanja di desa sendiri [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Tawangsari memperlihatkan bahwa pengelolaan layanan dasar dan usaha ritel dapat memberi kontribusi langsung pada agenda SDGs desa, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit air bersih, ritel, dan pengelolaan sampah membuka pekerjaan baru bagi pemuda desa dan memperluas sumber penghasilan keluarga di luar sektor pertanian tradisional. |
Lima pemuda desa bekerja sebagai operator air bersih dengan skema bagi hasil dari iuran pelanggan. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Layanan sumur bor, tandon, dan jaringan pipa BUMDes membantu warga memperoleh akses air bersih yang lebih dekat, lebih murah, dan lebih stabil. |
Sumur bor sedalam 65 meter melayani 200 kepala keluarga di Desa Ketawang. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Tawang Gross memperkuat ekonomi lokal dengan menjaga perputaran uang tetap berada di desa, menyuplai warung kecil, dan menambah PADes dari usaha yang dikelola profesional. |
Omzet Tawang Gross mencapai Rp100-150 juta per bulan, menyumbang PADes Rp15 juta (2018) dengan target Rp20 juta (2019). |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengelolaan sampah membantu membangun lingkungan permukiman desa yang lebih bersih dan lebih sehat, menekan kebiasaan membuang sampah ke sungai. |
Unit pengelolaan sampah melayani 350 kepala keluarga, termasuk desa tetangga dan Pondok Pesantren Al Rifai. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
BUMDes Tawangsari tumbuh lewat kerja sama pemerintah desa, pengelola muda, dan mitra pihak ketiga, menunjukkan pentingnya kemitraan dalam membangun BUMDes nonpariwisata yang tahan lama. |
Pinjaman modal barang dagangan Rp318 juta dari pihak ketiga dilunasi penuh dalam enam bulan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Ketawang relevan direplikasi oleh desa-desa agraris yang tidak memiliki daya tarik wisata besar, tetapi punya kebutuhan dasar yang belum tertangani dan pasar lokal yang cukup padat. Kunci replikasinya adalah memulai dari masalah yang paling dirasakan warga, lalu mengubah solusi layanan itu menjadi unit usaha desa yang efisien dan dipercaya masyarakat [2], [3].
Untuk scale up, BUMDes dapat memperluas fungsi ritel sebagai pusat distribusi produk UMKM desa dan memperkuat unit simpan pinjam bagi pelaku usaha kecil. Jika pola ini diadopsi luas, desa-desa nonpariwisata memiliki contoh konkret bahwa kemajuan ekonomi tidak harus menunggu investasi besar dari luar, tetapi bisa dimulai dari layanan air, pasar, dan tata kelola yang dikerjakan secara serius [1], [4].
Daftar Pustaka
[1] SINDOnews, “BUMDes Tawangsari, Bukan Sekadar Mencari Keuntungan,” daerah.sindonews.com, 4 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/11311/bumdes-tawangsari-bukan-sekedar-mencari-keuntungan.
[2] R. A. T. Wijaya, S. Zauhar, dan A. Muttaqin, “Collaborative Governance dalam Pengembangan BUMDes Non Pariwisata Tawangsari di Kabupaten Malang,” Repository Universitas Brawijaya, 2021. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189346/.
[3] T. A. P. Ningsih, “Penguatan Kelembagaan BUM Desa Non Pariwisata di Kabupaten Malang (Studi Kasus di BUM Desa Tawang Sari, Desa Ketawang),” Repository Universitas Brawijaya, 28 Feb. 2024. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/220887/.
[4] DPMD Kabupaten Malang, “Katalog Produk Unggulan BUMDes Kab. Malang,” fliphtml5.com, 27 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://fliphtml5.com/yxmxd/pxdw/Katalog_Produk_Unggulan_BUMDes_Kab._Malang/.
[5] Kompas.id, “BUMDes Tawangsari, Oase di Tengah Kerontang,” kompas.id. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.id/artikel/bumdes-tawangsari-oase-di-tengah-kerontang.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sejak 2016 menjawab krisis pendapatan rumah tangga akibat anjloknya harga karet dengan mengembangkan komoditas baru berupa nangka mini di pekarangan rumah warga [1]. Menggunakan Dana Desa sebesar Rp66 juta, pemerintah desa mengadakan 4.000 bibit nangka mini yang dibagikan gratis kepada 900 dari total 1.263 keluarga di desa untuk ditanam di pekarangan masing-masing, tanpa memerlukan lahan atau modal tambahan dari warga [1].
Berdasarkan audit pemerintah tiyuh, seluruh 4.000 bibit yang ditanam tumbuh, dan pada pertengahan 2018 sekitar 20 persen tanaman mulai berbuah, lebih cepat dari proyeksi awal [1]. Inovasi ini menunjukkan bahwa diversifikasi pertanian berbasis pekarangan rumah dapat menjadi bantalan ekonomi tambahan bagi petani yang bergantung pada satu komoditas [7].
Latar Belakang
Tiyuh Penumangan Baru adalah desa perkebunan karet yang ekonomi rumah tangganya hampir sepenuhnya bergantung pada harga getah. Karet berproduksi sepanjang tahun, tetapi memiliki dua titik kerentanan utama: masa replanting selama 6-7 tahun tanpa penghasilan dan ketergantungan penuh pada harga pasar yang dipengaruhi faktor global [1].
Sejak 2013, harga karet di Lampung mulai turun. Harga yang pada 2012 masih sekitar Rp8.000 per kilogram tergerus hingga menyentuh Rp3.500 per kilogram. Penelitian akademis mengonfirmasi bahwa penurunan harga karet di Lampung memukul langsung pendapatan bulanan petani, memaksa sebagian beralih kerja sebagai buruh, dan mendorong pengalihan lahan ke komoditas lain yang dianggap lebih prospektif [2].
Sebagian petani bahkan menebang pohon karet yang sudah bertahun-tahun mereka rawat karena tertekan kondisi ekonomi. Kondisi ini membuka kesadaran bahwa pola pertanian monokultur menjadi akar kerentanan: ketika satu komoditas jatuh, ekonomi rumah tangga ikut terjatuh tanpa ada penopang lain [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang dikembangkan bukan mengganti karet, melainkan menambah sumber pendapatan baru tanpa memerlukan lahan baru. Pilihan jatuh pada nangka mini, varietas nangka setinggi 3-5 meter yang cocok ditanam di pekarangan rumah, berbuah mulai usia 1,5 tahun, dan mampu menghasilkan lebih dari 40 buah per pohon dengan berat yang bervariasi [4], [5].
Mekanismenya sederhana: Dana Desa dipakai untuk membeli bibit, bukan memberikan subsidi tunai. Setiap keluarga menerima 3-5 bibit secara gratis untuk ditanam di halaman rumah yang sebelumnya tidak produktif. Dengan pendekatan ini, tidak ada tambahan biaya sewa lahan, tidak ada persaingan dengan kebun karet, dan seluruh manfaat panen langsung menjadi milik keluarga penerima [1].
Proses Penerapan Inovasi
Perubahan dimulai dari akar warga. Informasi tentang potensi ekonomi nangka mini beredar di antara masyarakat dan mendapat sambutan antusias, lalu dibawa ke forum perencanaan pembangunan desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat tiyuh untuk didiskusikan secara terbuka [1].
Pada 2016, kesepakatan itu dituangkan dalam Peraturan Tiyuh (Perti) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan, Penanaman, dan Perawatan Nangka Mini. Terbitnya Perti ini menjadi tonggak penting karena program tidak lagi bersifat imbauan, melainkan kebijakan desa dengan kekuatan hukum, kewajiban pelaksanaan, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas [1].
Realisasi pengadaan 4.000 bibit dari Dana Desa sebesar Rp66 juta dilaksanakan setelah regulasi terbit, dan pemerintah tiyuh melakukan audit berkala terhadap perkembangan tanaman. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan atau koreksi teknis selama tahap penanaman awal ini; audit justru mencatat hasil yang melampaui proyeksi, dengan seluruh bibit tumbuh dan 20 persen tanaman sudah berbuah pada pertengahan 2018 [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama muncul pada tahap pascapanen. Ketika ribuan pohon mulai berproduksi hampir serentak sejak 2019, desa menghadapi risiko sulitnya menyerap dan memasarkan hasil panen dalam volume besar secara bersamaan, yang berpotensi menekan harga jual lokal jika tidak dikelola [1]. Pemerintah tiyuh memitigasi risiko ini dengan mendorong BUMDes untuk mengambil peran sebagai agregator hasil panen, mengumpulkan dan memasarkan produk secara kolektif alih-alih membiarkan setiap keluarga menjual sendiri-sendiri ke pasar yang sama [9].
Kendala lain adalah kapasitas warga dalam perawatan tanaman jangka panjang. Berbeda dari karet yang sudah menjadi pengetahuan turun-temurun, budidaya nangka memerlukan praktik pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama yang berbeda [8]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan teknis dari penyuluh pertanian, meski dokumentasi yang tersedia tidak merinci intensitas dan cakupan pendampingan tersebut secara spesifik.
Faktor Penentu Keberhasilan
Penentu keberhasilan utama adalah kesesuaian solusi dengan kondisi nyata warga: nangka mini tidak membutuhkan lahan baru, tidak membutuhkan modal tambahan dari petani, dan cocok dengan iklim Lampung. Kesesuaian ini membuat tingkat partisipasi warga tinggi, dengan 900 dari 1.263 keluarga bersedia menerima dan menanam bibit [1].
Faktor kedua adalah penguatan melalui regulasi desa. Terbitnya Perti Nomor 12 Tahun 2016 mengubah program dari inisiatif kepala tiyuh menjadi komitmen desa yang mengikat lintas periode kepemimpinan, sementara Dana Desa sebagai instrumen fiskal mandiri memungkinkan program dieksekusi tanpa menunggu anggaran kabupaten [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, program ini menanamkan 4.000 bibit di pekarangan 900 rumah warga, setara pemanfaatan lahan produktif sekitar 10 hektare yang sebelumnya menganggur. Seluruh bibit tumbuh, dan pada pertengahan 2018 sekitar 20 persen tanaman sudah berbuah, dengan proyeksi panen raya 2019 rata-rata 25-40 kg per batang dan tambahan pendapatan Rp2.000-Rp3.000 per kilogram bagi setiap keluarga [1].
Secara kualitatif, pekarangan rumah yang semula tidak produktif kini menjadi sumber pangan dan pendapatan tambahan. Peternak kambing turut memperoleh manfaat karena dedaunan nangka mini dapat menjadi pakan ternak, sementara pohonnya yang kompak juga menambah nilai estetika halaman rumah [6].
Dampak jangka panjang yang lebih strategis adalah perubahan pola pikir petani dari mentalitas bergantung pada satu komoditas menjadi diversifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa petani karet yang melakukan diversifikasi usaha tani memiliki pendapatan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan yang hanya mengandalkan karet [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh biaya pengadaan bibit bersumber dari Dana Desa sebesar Rp66 juta untuk 4.000 bibit nangka mini, dialokasikan setelah disahkannya Perti Nomor 12 Tahun 2016 sebagai landasan hukum program [1]. Desa secara sengaja memilih model pemberian bibit gratis, bukan subsidi tunai, agar dana langsung menghasilkan aset produktif jangka panjang bagi penerima, bukan habis terpakai untuk konsumsi jangka pendek.
Model pendapatan warga bersifat mandiri per rumah tangga, dari penjualan langsung hasil panen seharga Rp2.000-Rp3.000 per kilogram tanpa keterlibatan modal tambahan dari keluarga penerima [1]. Untuk keberlanjutan pascapanen, desa mengarahkan BUMDes membangun fungsi agregasi dan pemasaran kolektif, sehingga pendapatan dari hasil panen skala besar tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemasaran individu tiap keluarga [9].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memilih intervensi yang tidak menambah beban warga, yaitu bibit gratis untuk lahan pekarangan yang sudah ada, serta menguatkannya melalui Peraturan Tiyuh agar program tidak bergantung pada satu kepemimpinan [1]. Pendekatan ini terbukti mendorong partisipasi tinggi tanpa memerlukan insentif tunai maupun modal tambahan dari penerima manfaat.
Jika memulai dari awal, perencanaan saluran distribusi dan pemasaran pascapanen idealnya disiapkan sejak tahap penanaman, bukan menunggu hingga ribuan pohon mulai berproduksi serentak [9]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memilih komoditas pekarangan yang benar-benar tidak bersaing dengan komoditas utama, mengikat kesepakatan warga dalam regulasi desa yang mengikat, dan menyiapkan pendampingan teknis budidaya sejak awal karena komoditas baru umumnya tidak diwariskan sebagai pengetahuan turun-temurun seperti komoditas lama [8].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program bergantung pada kesiapan BUMDes memainkan peran aktif sebagai agregator dan pemasar, mencakup pengumpulan hasil, pengemasan, penetapan harga bersama, dan koneksi ke pasar di luar desa. Model serupa telah diterapkan di desa lain melalui pengembangan wisata edukasi buah dan pemasaran daring produk desa [9].
Program juga diarahkan untuk diperluas ke pengolahan produk turunan nangka, seperti keripik, selai, dan tepung nangka, yang dapat memperpanjang masa simpan, memperluas pasar, dan menambah nilai jual produk desa. Penelitian pengolahan produk nangka menunjukkan bahwa diversifikasi olahan membantu pemasaran tidak bergantung sepenuhnya pada musim panen dan daya serap pasar lokal yang terbatas [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi budidaya nangka mini Tiyuh Penumangan Baru berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program bibit gratis kepada 900 keluarga menghadirkan sumber pendapatan baru bagi petani karet yang terhimpit anjloknya harga getah, mengurangi risiko kemiskinan akibat ketergantungan pada komoditas tunggal. |
900 dari 1.263 keluarga menerima 4.000 bibit nangka mini secara gratis untuk ditanam di pekarangan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi nangka mini di pekarangan rumah menambah ketersediaan pangan lokal yang bergizi dan mengurangi ketergantungan pengeluaran pangan pada pasar saat pendapatan karet rendah. |
Proyeksi panen 2019 rata-rata 25-40 kg per batang dari 4.000 pohon yang ditanam. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Diversifikasi ke nangka mini memberi petani sumber pendapatan tambahan yang lebih tahan terhadap guncangan harga komoditas global. |
Tambahan pendapatan diproyeksikan Rp2.000-Rp3.000 per kilogram bagi tiap keluarga penerima bibit. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Penerbitan Peraturan Tiyuh Nomor 12 Tahun 2016 sebagai fondasi hukum pengembangan komoditas baru menunjukkan inovasi kelembagaan desa yang memadukan regulasi dengan program pertanian. |
Perti Nomor 12 Tahun 2016 mengatur pengadaan, penanaman, dan perawatan nangka mini secara mengikat. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pemanfaatan pekarangan dengan tanaman produktif menambah tutupan hijau dan mengurangi kerentanan lahan monokultur karet terhadap hama dan penyakit yang umum pada pola tanam tunggal. |
Sekitar 10 hektare lahan pekarangan yang sebelumnya tidak produktif kini ditanami nangka mini. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Tiyuh Penumangan Baru dapat direplikasi oleh desa-desa karet lain di Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan yang menghadapi masalah serupa. Kunci replikasinya ada tiga: mengidentifikasi komoditas diversifikasi yang cocok dengan iklim dan lahan pekarangan lokal, mewujudkan kesepakatan warga dalam regulasi desa yang mengikat, dan mengalokasikan Dana Desa untuk bibit agar tidak ada hambatan modal bagi keluarga penerima [1], [2].
Untuk scale up, desa dapat memperluas program dari satu jenis tanaman pekarangan menjadi sistem agroforestri pekarangan yang lebih komprehensif, menggabungkan nangka mini dengan komoditas hortikultura lain. Langkah ini didukung bukti bahwa petani karet yang melakukan diversifikasi usaha tani memiliki pendapatan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan petani monokultur [7].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi.web.id, “ID 00613: Budidaya Nangka Mini, Inovasi Desa Tiyuh Penumangan Baru Dongkrak Pendapatan Rumah Tangga Saat Harga Jual Karet Anjlog,” inovasi.web.id, 13 Agu. 2019. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/budidaya-nangka-mini-inovasi-desa-tiyuh-penumangan-baru-dongkrak-pendapatan-rumah-tangga-saat-harga-jual-karet-anjlog/.
[2] D. Permatasari, “Pengaruh Harga Karet terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lampung,” Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Universitas Metro. [Daring]. Tersedia: https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/download/1785/1556.
[3] Repository UIN Raden Intan, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap Kesejahteraan Petani,” repository.radenintan.ac.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://repository.radenintan.ac.id/32711/.
[4] Kementerian Pertanian RI, “Budidaya Nangka,” repository.pertanian.go.id. [Daring]. Tersedia: https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/3a3da104-0e36-4b24-83bd-52d5efe3b823/download.
[5] Kompas Agri, “Budidaya Nangka Mini di Pekarangan Rumah agar Berbuah Lebat,” agri.kompas.com, 19 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://agri.kompas.com/read/2022/11/19/150845984/.
[6] Kompas Agri, “Cara Budidaya Pohon Nangka Mini, Bisa Berbuah Terus-menerus,” agri.kompas.com, 18 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://agri.kompas.com/read/2022/10/18/082000484/.
[7] Universitas Sriwijaya, “Perbandingan Petani Monokultur Karet dan Diversifikasi Karet-Sawit,” repository.unsri.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://repository.unsri.ac.id/29842/3/.
[8] GDM Organik, “Cara Menanam Nangka Mini Terlengkap agar Berbuah Lebat,” gdm.id, 11 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://gdm.id/cara-menanam-nangka-mini/.
[9] S. Wibowo et al., “Pengembangan BUMDes Lumintu dalam Edukasi Wisata Alam Buah Nangka di Desa Pasung, Klaten,” Prosiding LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/prosidingLPPM/article/view/14990.
[10] Universitas Mataram, “Pembuatan Produk Olahan Inovatif dari Daging Buah Nangka dan Bijinya,” Journal Portal Abdimas Unram, 2024. [Daring]. Tersedia: https://journal.unram.ac.id/index.php/portalabdimas/article/download/3995/2204.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Sakerta Timur di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sejak deklarasi desa wisata pada 2017 membangun identitas wisata dengan memadukan lanskap perdesaan Sunda, budaya leluhur, dan penataan visual yang mengingatkan pada nuansa Ubud, Bali [1]. Inovasi ini digerakkan Kepala Desa Cucu Sudrajat bersama sekitar 700 kepala keluarga warga desa, didukung investasi infrastruktur dari pemerintah pusat dan Kabupaten Kuningan senilai total Rp1,12 miliar pada 2018-2019, untuk mengubah desa yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan perdagangan subsisten [1]. Tiga destinasi utama menjadi tulang punggung daya tarik desa: Saung Karuhun, wisata kuliner bernuansa Sunda-Bali di tepi hutan kopi dengan pemandangan Waduk Darma; Bukit Bagarurung, wisata alam berketinggian dengan panorama Gunung Ciremai; dan Kampung Tumaritis, perkampungan Sunda yang mempertahankan keaslian kehidupan perdesaan [2]. Dampak inovasi ini terasa lewat terbukanya sumber pendapatan baru bagi warga melalui homestay, kuliner, produk lokal, dan jasa pemandu wisata, dengan program pemberdayaan perempuan P2WKSS turut menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi desa ini [9].
Latar Belakang
Desa Sakerta Timur adalah desa tertua di Kecamatan Darma — Desa Jagara, Kertayuga, dan Sakerta Barat pernah menjadi bagian dari wilayahnya sebelum dimekarkan. Desa ini berbatasan langsung dengan Waduk Darma, destinasi unggulan Kabupaten Kuningan yang menampung air dari empat sungai (Cisanggarung, Cinangka, Cikalapa, dan Cireungit) dengan kapasitas kunjungan hingga 10.000 wisatawan dan tarif masuk Rp17.500-Rp20.000 [10]. Kedekatan geografis ini memberi posisi strategis yang selama ini belum dimaksimalkan Sakerta Timur.
Pada 2017, sekitar 700 kepala keluarga dengan total sekitar 2.700 penduduk menyepakati deklarasi bersama menjadikan desa mereka sebagai desa wisata, didorong kesadaran bahwa banyak warga masih bergantung pada pertanian dan perdagangan subsisten, sementara sebagian lain harus keluar desa mencari penghidupan [1]. Wisata dipandang sebagai jalan menggerakkan potensi lokal yang sudah ada, yaitu alam, budaya, dan produk pertanian, tanpa mengubah karakter desa secara mendasar.
Tantangan utamanya bukan ketiadaan potensi, melainkan ketiadaan pembeda yang kuat. Kawasan Waduk Darma dikelilingi sembilan desa yang sama-sama berpotensi menjadi destinasi wisata, sehingga Sakerta Timur perlu menciptakan identitas yang cukup spesifik agar wisatawan tidak sekadar transit, melainkan sengaja datang dan tinggal lebih lama [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inti inovasi Sakerta Timur adalah narasi wisata “Sunda-Bali” yang membingkai kekayaan yang sudah lama ada di desa ini — hutan kopi liberika, persawahan berundak, tradisi babarit, produk gula aren, serta panorama Waduk Darma dan Gunung Ciremai — melalui estetika yang mengingatkan pengunjung pada Ubud [4]. Alih-alih menjual objek tunggal, desa ini menawarkan pengalaman ruang yang menyeluruh, dari tata letak hingga nuansa visual.
Saung Karuhun menjadi manifestasi utama konsep ini. Nama “Karuhun” (leluhur) merujuk pada status Sakerta Timur sebagai desa tertua di Kecamatan Darma, dipilih oleh Cucu Sudrajat yang juga pemilik usaha kuliner ini. Bangunan saung khas Sunda di tepi hutan kopi ini dilengkapi detail dekorasi bernuansa Bali, dengan menu berbahan baku lokal dan harga terjangkau mulai Rp7.000 untuk minuman dan paket makan mulai Rp21.000 [3].
Dua destinasi lain melengkapi ekosistem wisata ini. Bukit Bagarurung menawarkan panorama Gunung Ciremai dan Waduk Darma yang dapat dicapai dengan paket perjalanan Jeep dari Saung Karuhun, sementara Kampung Tumaritis mempertahankan keaslian kehidupan pertanian tradisional Sunda [5]. Desa ini juga mengembangkan atraksi pendukung berupa sirkuit motocross, area perkemahan, kolam renang anak, dan kebun kopi liberika sebagai diversifikasi pengalaman wisata.
Proses Penerapan Inovasi
Deklarasi desa wisata pada 2017 diikuti konversi rumah warga menjadi homestay, penempatan produk lokal seperti gula aren dan kopi sebagai bagian pengalaman kunjungan, serta pelestarian tradisi babarit sebagai atraksi budaya [1]. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (P2WKSS) menjadi kendaraan utama yang melibatkan perempuan desa dalam pengelolaan homestay dan industri rumahan olahan pangan lokal [9].
Pengembangan industri rumahan perempuan ini tidak berjalan mulus sejak awal. Produksi keripik singkong sempat terhambat karena keterbatasan lahan membuat jumlah pohon singkong tidak mencukupi dan pertumbuhannya membutuhkan waktu lama, sementara bahan baku nira untuk gula aren juga langka. Produksi keripik pisang menghadapi kendala serupa karena pohon pisang di desa tidak mencukupi, sehingga sebagian bahan baku terpaksa didatangkan dari Kuningan dan Cirebon [9]. Koreksi atas keterbatasan ini menjadi pembelajaran penting bahwa produk unggulan wisata perlu didukung ketersediaan bahan baku yang realistis, bukan sekadar potensi di atas kertas.
Dukungan infrastruktur dari pemerintah mempercepat transformasi fisik desa. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp550 juta pada 2018 dan Rp370 juta pada 2019 dari pemerintah pusat, ditambah Rp200 juta dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, digunakan memperlancar akses jalan menuju desa, termasuk jalur sepeda yang mengelilingi Waduk Darma [1]. Penguatan identitas melalui media sosial dan liputan media turut mendorong kunjungan baru dari Cirebon, Bandung, dan kota-kota Jawa Barat lainnya [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan bahan baku produk olahan lokal, seperti singkong, pisang, dan nira, yang tidak sebanding dengan potensi lahan desa. BUMDes dan kelompok perempuan P2WKSS memitigasi kendala ini dengan mendatangkan sebagian bahan baku dari Kuningan dan Cirebon agar produksi keripik dan gula aren tetap berjalan [9].
Tantangan infrastruktur muncul dari akses jalan menuju Bukit Bagarurung yang kondisinya masih membatasi segmen wisatawan, terutama keluarga dengan anak kecil atau lansia yang tidak dapat menggunakan kendaraan off-road [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penyediaan paket perjalanan Jeep dari Saung Karuhun, memungkinkan wisatawan tetap mencapai Bukit Bagarurung tanpa harus memperbaiki seluruh ruas jalan terlebih dahulu.
Tantangan kelembagaan yang lebih mendasar adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kunjungan dan kualitas kehidupan warga, karena semakin ramai desa wisata, semakin besar risiko hilangnya keaslian yang menjadi daya tarik utamanya [8]. Pemerintah desa memitigasi risiko ini dengan menentukan zona yang tetap steril dari aktivitas wisata, khususnya di kawasan permukiman inti Kampung Tumaritis, agar ruang hidup warga tidak sepenuhnya beralih fungsi menjadi ruang komersial.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah konsistensi kepemimpinan Cucu Sudrajat sejak deklarasi 2017, yang tidak hanya memimpin kebijakan desa tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaku usaha melalui Saung Karuhun [3]. Faktor kedua adalah pemilihan pembeda yang autentik: konsep Sunda-Bali dihidupi secara konsisten melalui arsitektur saung, menu berbahan lokal, dan pelestarian tradisi babarit, bukan sekadar slogan pemasaran [4].
Faktor ketiga adalah diversifikasi pengalaman wisata antara alam, kuliner budaya, dan perkampungan tradisional, sehingga berbagai segmen wisatawan menemukan alasan untuk datang [8]. Faktor keempat adalah keterlibatan perempuan desa melalui program P2WKSS dalam pengelolaan homestay dan industri rumahan, yang memperluas basis pelaku ekonomi wisata di luar sektor kuliner dan pemandu wisata [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling nyata adalah transformasi Sakerta Timur dari desa dengan 700 kepala keluarga yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan perdagangan subsisten menjadi desa dengan ragam sumber pendapatan baru dari homestay, kuliner, produk lokal, dan jasa pemandu wisata [1]. Saung Karuhun secara konsisten disebut sebagai titik singgah dalam rute wisata keliling Waduk Darma, menarik pengunjung dari Cirebon, Majalengka, dan Bandung [2].
Dampak ekonomi terlihat dari aktivasi lini pendapatan warga yang sebelumnya tidak ada: rumah warga yang dijadikan homestay, petani gula aren dan kopi yang memasok Saung Karuhun, serta warga muda yang menjadi pemandu Jeep menuju Bagarurung [1]. Perempuan desa melalui program P2WKSS turut memperoleh penghasilan dari homestay dan industri rumahan olahan pangan, meski produksinya masih dibatasi ketersediaan bahan baku lokal [9].
Bukit Bagarurung tercatat pernah digunakan untuk kegiatan retreat pejabat eselon II Pemerintah Daerah Kuningan, menunjukkan bahwa kawasan ini telah masuk dalam pertimbangan penyelenggaraan kegiatan semi-formal [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan infrastruktur desa wisata ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus pemerintah pusat sebesar Rp550 juta pada 2018 dan Rp370 juta pada 2019, ditambah Rp200 juta dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga total investasi infrastruktur mencapai sekitar Rp1,12 miliar pada periode 2018-2019 [1]. Model pendapatan warga bertumpu pada penjualan langsung di Saung Karuhun dengan harga terjangkau mulai Rp7.000 untuk minuman dan Rp21.000 untuk paket makan, ditambah sewa homestay dan jasa pemandu Jeep menuju Bukit Bagarurung [3].
Program P2WKSS turut berperan sebagai skema pendampingan yang mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui homestay dan industri rumahan, meski dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran modal yang dikelola program ini secara spesifik [9]. Pendapatan warga dari sektor wisata pada dasarnya bersifat mandiri dan berjalan tanpa subsidi operasional rutin dari desa, sehingga keberlanjutannya bergantung pada konsistensi kunjungan wisatawan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memilih membingkai ulang aset yang sudah dimiliki desa, seperti hutan kopi, sawah, dan tradisi babarit, melalui narasi Sunda-Bali yang konsisten, alih-alih membangun objek wisata baru dari nol [4]. Keterlibatan langsung Kepala Desa sebagai pelaku usaha di Saung Karuhun juga menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan paling efektif ketika disertai keterlibatan praktis, bukan hanya kebijakan di atas kertas.
Jika memulai dari awal, pemetaan ketersediaan bahan baku produk unggulan lokal idealnya dilakukan lebih dini, agar kendala kekurangan singkong, pisang, dan nira yang dialami program P2WKSS tidak perlu dikoreksi di tengah jalan dengan mendatangkan bahan baku dari luar desa [9]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan warisan budaya dan alam paling otentik yang dimiliki, memastikan pasokan bahan baku produk lokal realistis, dan melibatkan kelompok perempuan sejak tahap perencanaan agar manfaat ekonomi tersebar lebih merata.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan wisata Sakerta Timur bertumpu pada komitmen menjaga kualitas identitas Sunda-Bali melalui tradisi babarit, produk lokal, dan lanskap alam yang dijaga kelestariannya, alih-alih mengejar kuantitas kunjungan melalui diskon atau promosi masal [1]. Pengembangan paket wisata terpadu yang menghubungkan Saung Karuhun, Kampung Tumaritis, Bukit Bagarurung, dan kebun kopi maupun kebun gula aren diarahkan untuk memperpanjang durasi kunjungan dan pengeluaran wisatawan di desa [8].
Keberlangsungan model ini tidak bergantung sepenuhnya pada satu figur, karena program P2WKSS melembagakan peran perempuan dalam homestay dan industri rumahan sebagai bagian permanen dari ekosistem wisata desa, terlepas dari pergantian kepemimpinan desa di masa depan [9].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengembangan desa wisata Sakerta Timur berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pemberdayaan ekonomi berbasis wisata menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian dan perdagangan subsisten. |
Rumah warga dijadikan homestay, petani gula aren dan kopi terhubung ke Saung Karuhun, dan pemuda menjadi pemandu Jeep berbayar. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Program P2WKSS melibatkan perempuan desa secara langsung dalam pengelolaan homestay dan industri rumahan olahan pangan lokal sebagai pelaku ekonomi wisata. |
Perempuan desa mengelola homestay dan produksi keripik singkong, keripik pisang, serta gula aren untuk kebutuhan wisata. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan desa wisata membuka ragam pekerjaan baru bagi warga: pelayan kuliner, pemandu wisata alam, pengelola homestay, dan pengrajin produk lokal. |
Saung Karuhun menjual paket makan mulai Rp21.000 dan minuman mulai Rp7.000 dengan pelanggan dari Cirebon, Majalengka, dan Bandung. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pelestarian Kampung Tumaritis sebagai permukiman tradisional yang tetap hidup menjadi model pembangunan permukiman yang berkelanjutan secara budaya dan ekonomi. |
Kampung Tumaritis dipertahankan sebagai ruang hidup sekaligus ruang wisata tanpa alih fungsi total menjadi kawasan komersial. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Penggunaan bahan baku lokal seperti gula aren dan kopi dalam menu Saung Karuhun mempersingkat rantai pasok dan menjaga perputaran keuntungan wisata di dalam komunitas desa. |
Menu Saung Karuhun menggunakan gula aren dan kopi hasil petani lokal Sakerta Timur. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Hutan kopi di sekitar Saung Karuhun dan panorama alam Bukit Bagarurung yang menjadi aset wisata memberi insentif ekonomi bagi warga untuk menjaga kelestarian ekosistem darat di sekitar Waduk Darma. |
Kebun kopi liberika dan kawasan hutan di sekitar Saung Karuhun tetap dipertahankan sebagai bagian dari daya tarik wisata. |
| SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel |
Deklarasi desa wisata 2017 yang melibatkan seluruh warga dan konsistensi Kepala Desa Cucu Sudrajat menjalankan visi tersebut mencerminkan tata kelola desa yang berorientasi jangka panjang dan berbasis partisipasi komunitas. |
Deklarasi desa wisata 2017 melibatkan sekitar 700 kepala keluarga dan bertahan dijalankan hingga saat ini. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Formula Sakerta Timur dapat direplikasi oleh desa-desa lain di sekitar destinasi wisata alam yang sudah ramai namun belum memiliki identitas kuat untuk menahan wisatawan lebih lama. Kuncinya bukan meniru ornamen Bali, melainkan meniru cara berpikirnya: menemukan warisan paling otentik yang dimiliki desa, membingkainya dalam narasi yang mudah diingat, lalu menghidupkan narasi itu secara konsisten di setiap detail pengalaman [6].
Untuk desa-desa di kawasan wisata Jawa Barat, model Sakerta Timur relevan sebagai referensi pengembangan desa wisata berbasis identitas budaya yang tidak menggantungkan diri pada investasi infrastruktur besar. Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat mendorong replikasi model ini ke desa-desa lain di jalur keliling Waduk Darma agar kawasan tersebut memiliki ekosistem wisata yang lebih beragam [2]. Pelibatan kelompok perempuan melalui skema serupa P2WKSS sejak tahap awal juga disarankan agar manfaat ekonomi wisata tidak hanya terpusat pada pelaku usaha kuliner [9].
Daftar Pustaka
[1] Media Indonesia, “Desa Sakerta Timur Bebenah Jadikan Desa Wisata,” mediaindonesia.com, 29 Des. 2021. [Daring]. Tersedia: https://mediaindonesia.com/nusantara/461245/desa-sakerta-timur-bebenah-jadikan-desa-wisata.
[2] R. Arifin, “Wisata Keliling Waduk Darma yang Menakjubkan,” Kompasiana.com. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/rahmanarifin8650/635fd4114addee72d20f5c32/wisata-keliling-waduk-darma-yang-menakjubkan.
[3] Tribun Cirebon, “Saung Karuhun, Tempat Wisata Kuliner Bernuansa Sunda-Bali di Kawasan Waduk Darma Kuningan,” cirebon.tribunnews.com, 25 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://cirebon.tribunnews.com/2023/05/25/saung-karuhun-tempat-wisata-kuliner-bernuansa-sunda-bali-di-kawasan-waduk-darma-kuningan.
[4] Radar Kuningan – Disway, “Wisata Dekat Waduk Darma Kuningan, Ada Wisata Kuliner dengan Konsep Sunda-Bali,” radarkuningan.disway.id. [Daring]. Tersedia: https://radarkuningan.disway.id/read/653291/wisata-dekat-waduk-darma-kuningan-ada-wisata-kuliner-dengan-konsep-sunda-bali/15.
[5] “Kampung Tumaritis | Desa Wisata Sakerta Timur Kuningan | Pedesaan Sunda Jawa Barat,” YouTube, 4 Jun. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=EhKycPNq-4o.
[6] Media Indonesia, “Geliat Sakerta Timur Lewat Destinasi Wisata Unggulan,” mediaindonesia.com. [Daring]. Tersedia: https://mediaindonesia.com/nusantara/458711/geliat-sakerta-timur-lewat-destinasi-wisata-unggulan.
[7] Lingkup Ciremai, “Explore Buper Bagarurung Sakerta Timur in Kuningan, West Java,” TikTok, 25 Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.tiktok.com/@lingkupciremai/video/7350778737341811974.
[8] A. Farhan et al., “Sejarah Desa Sakerta Timur sebagai Destinasi Wisata Populer di Jawa Barat,” Jurnal Akademika, Universitas Islam As-Syafi’iyah, vol. 10, no. 2, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.uia.ac.id/akademika/article/download/1115/1039/.
[9] T. L. Nurtanio dan H. Brahmantyo, “Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan dan Homestay untuk Mendukung Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Desa Sakerta Timur, Kuningan, Jawa Barat,” Jurnal Pariwisata Pesona, vol. 6, no. 1, hal. 68-74, 2021. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5443.
[10] Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, “Waduk Darma,” kuninganbeu.kuningankab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://kuninganbeu.kuningankab.go.id/detailwisata/Zzv.
