oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi tata kelola kesehatan komunitas terpadu yang menggabungkan lima pilar program promotif-preventif: Bank Sampah Mandiri, Kawasan Bebas Asap Rokok (KABAR), Taman Gizi dan Toga Desa, Jumantik Mandiri, serta pengelolaan sampah terpadu melalui TPST Dewanata [1]. Inisiasi utamanya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata pada awal 2023 oleh Kepala Desa Slamet Budiyono, yang merespons darurat sampah akibat tekanan kunjungan wisatawan di dataran tinggi Dieng [3]. Tujuannya adalah membangun lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat di kawasan wisata dataran tinggi yang rentan secara ekologis [1]. Hasilnya nyata: pada Maret 2025, Desa Dieng Kulon meraih penghargaan Desa Sehat dalam Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara, mengantarkan Banjarnegara untuk pertama kalinya siap mengikuti ajang Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional [7], capaian yang turut didokumentasikan mitra pendukung TPST Dewanata sebagai kisah sukses kesehatan komunitas Dieng Kulon [9].
Latar Belakang
Desa Dieng Kulon adalah destinasi wisata unggulan yang masuk 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia versi ADWI 2021 dan menjadi tuan rumah Dieng Culture Festival, event tahunan yang menarik puluhan ribu wisatawan ke kawasan dataran tinggi di atas 2.000 meter di atas permukaan laut [2]. Namun popularitas ini membawa konsekuensi serius: produksi sampah desa melonjak drastis saat musim liburan dan gelaran Dieng Culture Festival, menjadikan sampah masalah yang bertahun-tahun menghantui kawasan wisata bersejarah ini [3]. Laporan Mongabay Indonesia mencatat bagaimana kemeriahan Dieng Culture Festival kerap menyisakan tumpukan sampah yang mencemari kawasan wisata [6].
Di sisi lain, belum ada sistem kesehatan komunitas yang terstruktur untuk menjawab kebutuhan promotif dan preventif warga secara berkelanjutan di luar penanganan sampah. Kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang solid [1].
Kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap Pendapatan Asli Daerah Banjarnegara dari sektor pariwisata yang mencapai sekitar Rp20 miliar pada 2023 membuktikan bahwa investasi dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan berpotensi menjadi investasi wisata yang menguntungkan secara jangka panjang [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari keresahan Kepala Desa Slamet Budiyono yang menyaksikan penumpukan sampah tak terkelola menghantui kawasan wisata ini bertahun-tahun tanpa solusi sistemik. Pada awal 2023, ia menginisiasi pendirian TPST Dewanata di lahan milik Perhutani seluas 500 meter persegi, dilengkapi mesin pemilah, mesin pencacah, dan alat press [3].
TPST Dewanata bekerja dengan prinsip ekonomi sirkular: sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sampah non-organik dipilah dan dijual kembali. “TPST Dewanata ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah di Dieng,” ujar Slamet Budiyono, sementara Manajer TPST Dewanata, Kabul Suwoto, menyatakan syukur karena fasilitas ini juga menjadi sumber penghasilan baru bagi pengelolanya [3].
Di level komunitas, inovasi diperluas menjadi ekosistem kesehatan terpadu mencakup empat pilar pelengkap: Bank Sampah Mandiri yang mengubah sampah anorganik warga menjadi tabungan; KABAR yang menciptakan ruang publik bebas asap rokok; Taman Gizi dan Toga Desa untuk edukasi gizi balita dan ibu hamil; serta Jumantik Mandiri yang menempatkan juru pemantau jentik di setiap rumah warga [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan pembangunan fisik TPST Dewanata pada awal 2023 yang didukung jejaring mitra strategis. Perhutani menyediakan lahan, PT Geo Dipa Energi berkontribusi pada pengadaan mesin pengolah, dan Bank Indonesia KPw Purwokerto menyumbangkan alat pemilah, alat press, alat pencacah, dan kendaraan operasional sebagai bagian dari program mendorong pariwisata hijau di Dataran Tinggi Dieng [5].
Pada tahap selanjutnya, pemerintah desa menggalang keterlibatan kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat untuk menjalankan empat program kesehatan komunitas secara paralel dengan beroperasinya TPST [1]. Bank Indonesia mendokumentasikan bahwa pengelolaan TPST Dewanata memungkinkan sampah yang sebelumnya menjadi masalah berubah menjadi sumber penghasilan bagi warga [4].
Kapasitas TPST sempat kewalahan menghadapi lonjakan sampah saat gelaran Dieng Culture Festival dan musim liburan panjang — kondisi yang memaksa manajemen mengembangkan sistem perencanaan kapasitas yang adaptif terhadap siklus kunjungan wisata [6]. Pengalaman ini mendorong pemerintah desa mengintegrasikan manajemen sampah wisatawan ke dalam SOP operasional TPST, termasuk koordinasi dengan panitia event besar.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah besarnya volume sampah dari luar desa — terutama dari wisatawan selama musim liburan dan Dieng Culture Festival — yang pada periode puncak dapat melampaui kapasitas normal TPST Dewanata [6]. Mitigasinya dilakukan melalui perencanaan kapasitas yang lebih dinamis dan koordinasi dengan panitia event agar pemilahan sampah diterapkan sejak titik awal.
Kendala lain adalah membangun dan mempertahankan konsistensi perilaku warga dalam memilah sampah dari sumbernya dan mematuhi kawasan bebas asap rokok program KABAR. Perubahan kebiasaan sosial yang sudah berlangsung puluhan tahun membutuhkan pendampingan berkelanjutan, edukasi rutin, dan keteladanan nyata dari tokoh yang dihormati di desa, bukan sekadar sosialisasi satu kali [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas, dan mitra eksternal yang bergerak dengan tujuan bersama yang jelas sejak awal [1]. Kepemimpinan Kepala Desa Slamet Budiyono yang berani menginisiasi TPST Dewanata saat masalah sampah dianggap terlalu besar untuk diselesaikan di level desa menjadi titik penting yang menggerakkan seluruh ekosistem inovasi ini [3].
Faktor kedua adalah kemampuan pemerintah desa membangun jejaring kemitraan multi-institusi yang komplementer — Bank Indonesia, Perhutani, PT Geo Dipa, dan Pupuk Indonesia berkontribusi secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih [5]. Pengelolaan TPST Dewanata sebagai entitas yang mandiri secara finansial, bukan program seremonial yang bergantung penuh pada bantuan, memastikan fondasi keberlanjutan yang kuat [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung terasa pada transformasi pengelolaan lingkungan: TPST Dewanata kini mengolah sampah desa secara sistematis, mengurangi tumpukan sampah yang lama menghantui kawasan wisata Dieng [3]. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang dimanfaatkan petani lokal, sementara petugas TPST yang seluruhnya warga Desa Dieng Kulon mendapat penghasilan dari hasil penjualan produk olahan sampah [3].
Kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap PAD Banjarnegara dari sektor pariwisata mencapai sekitar Rp20 miliar pada 2023, mencerminkan tingginya kepercayaan wisatawan terhadap kualitas destinasi yang kini lebih bersih [2]. Bank Indonesia KPw Purwokerto mendokumentasikan TPST Dewanata sebagai model program pariwisata hijau di dataran tinggi yang layak disebarluaskan [5].
Puncak pengakuan datang pada Maret 2025 melalui penghargaan Desa Sehat dalam Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara, mengantarkan Banjarnegara untuk pertama kalinya siap mengikuti Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional [7]. Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, yang menjabat sejak Februari 2025, memberikan apresiasi dan berharap Dieng Kulon menjadi inspirasi bagi desa lain di Banjarnegara [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan fisik TPST Dewanata dibiayai melalui kemitraan multi-institusi: Perhutani menyediakan lahan, PT Geo Dipa Energi mengadakan mesin pengolah, dan Bank Indonesia KPw Purwokerto menyumbangkan alat pemilah, alat press, alat pencacah, serta kendaraan operasional sebagai bagian program pariwisata hijau [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci total nilai investasi dari seluruh mitra secara gabungan.
Model bisnis operasional TPST bertumpu pada penjualan pupuk kompos hasil olahan sampah organik dan sampah non-organik daur ulang, dengan pendapatan digunakan untuk membiayai upah petugas dan kelangsungan fasilitas tanpa bergantung penuh pada Dana Desa [4]. Skema ini menjadikan TPST Dewanata unit usaha mandiri, bukan program yang berhenti ketika bantuan eksternal berakhir.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Dieng Kulon menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di kawasan wisata harus dirancang dengan kapasitas yang adaptif terhadap siklus kunjungan, bukan hanya kebutuhan harian rutin — kewalahan TPST saat Dieng Culture Festival menjadi bukti nyata bahwa desa wisata musiman memerlukan perencanaan kapasitas berbeda dari desa non-wisata.
Pelajaran lain adalah bahwa perubahan perilaku warga (memilah sampah, mematuhi kawasan bebas rokok) memerlukan pendampingan dan keteladanan berkelanjutan, bukan sosialisasi sekali jalan — desa lain yang ingin mereplikasi model ini perlu menyiapkan program edukasi jangka panjang sejak awal, bukan berharap perubahan instan setelah fasilitas fisik selesai dibangun.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi bertumpu pada tiga pilar: kemandirian finansial TPST Dewanata melalui model bisnis sirkular, integrasi program kesehatan komunitas ke dalam layanan desa yang terlembaga, dan perencanaan partisipatif yang menjadikan seluruh program agenda prioritas jangka panjang [4].
Pemerintah Desa Dieng Kulon juga menyusun perencanaan pembangunan dengan prioritas penguatan infrastruktur wisata berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat [1]. Dengan posisinya sebagai peraih penghargaan Desa Sehat yang berkontribusi pada nominasi KKS nasional, Desa Dieng Kulon memiliki insentif reputasional untuk terus mempertahankan standar kesehatan komunitasnya [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi kesehatan komunitas terpadu Desa Dieng Kulon menghubungkan pengelolaan lingkungan, kesehatan komunitas, ekonomi pariwisata, dan tata kelola inklusif dalam satu sistem yang saling memperkuat.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
TPST Dewanata menciptakan lapangan kerja tetap bagi warga sebagai petugas pengelola sampah yang mendapat upah dari penjualan produk olahan. |
Jumlah petugas TPST warga lokal yang menerima upah rutin |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Kombinasi KABAR, Jumantik Mandiri, Taman Gizi Toga, dan Bank Sampah Mandiri menciptakan lingkungan dan perilaku hidup sehat yang komprehensif. |
Penghargaan Desa Sehat Kabupaten Banjarnegara (Maret 2025) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan TPST menghasilkan lapangan kerja layak, sementara lingkungan bersih mendorong kunjungan wisatawan yang berkontribusi pada PAD Banjarnegara. |
Kontribusi PAD pariwisata Dieng Kulon ±Rp20 miliar (2023) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model desa wisata sehat mengintegrasikan aktivitas pariwisata intensif dengan pemeliharaan kualitas lingkungan dan kesehatan komunitas. |
Status Desa Wisata Terbaik ADWI 2021 tetap terjaga kebersihannya |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
TPST Dewanata mengimplementasikan ekonomi sirkular — sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah non-organik dipilah dan dijual kembali. |
Volume sampah organik/non-organik yang diolah TPST per periode |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, Bank Indonesia, Perhutani, PT Geo Dipa Energi, dan Pupuk Indonesia dalam membangun TPST Dewanata. |
Jumlah mitra institusi (BUMN, perbankan, kehutanan) yang terlibat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi kesehatan komunitas terpadu Dieng Kulon dapat direplikasi oleh desa wisata lain yang menghadapi tekanan lingkungan akibat tingginya kunjungan wisatawan, terutama destinasi yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah memadai [2]. Kunci replikasinya meliputi pembentukan unit pengelola sampah dengan model bisnis sirkular yang mandiri finansial, mobilisasi kader kesehatan lintas kelompok, dan pembangunan jejaring kemitraan dengan BUMN serta sektor swasta sejak tahap desain [4].
Untuk scale up, Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong replikasi dengan menjadikan Dieng Kulon sebagai desa percontohan kunjungan studi bagi desa wisata lain. Dengan posisi Banjarnegara yang kini bersiap mengikuti Kabupaten Kota Sehat nasional berkat kontribusi Dieng Kulon, model ini memiliki legitimasi kelembagaan untuk dipromosikan lebih luas [7].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Dieng Kulon, “Desa Dieng Kulon Raih Penghargaan Desa Sehat — Langkah Nyata Menuju Banjarnegara Sehat 2025,” dieng.desa.id, 31 Mar. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.dieng.desa.id/artikel/2025/03/31/desa-dieng-kulon-raih-penghargaan-desa-sehat-langkah-nyata-menuju-banjarnegara-sehat
[2] F. A. Aziz, “Penyumbang PAD Pariwisata Terbesar Kabupaten Banjarnegara: Desa Dieng Kulon,” Kompasiana, 21 Jul. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/farisiabdulaziz/669d1107c925c4593a21f002/
[3] Pemerintah Desa Dieng Kulon, “TPST Dewanata Desa Dieng Kulon Berhasil Atasi Persoalan Sampah,” dieng.desa.id, 25 Jul. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.dieng.desa.id/index.php/artikel/2023/7/25/tpst-dewanata-desa-dieng-kulon-berhasil-atasi-persoalan-sampah
[4] Bank Indonesia KPw Purwokerto, “TPST Dewanata Dieng: Solusi Pengelolaan Sampah yang Mengubah Masalah Menjadi Berkah,” YouTube BI Purwokerto, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=8gSLwloSSes
[5] iNews Purwokerto, “Wujudkan Sektor Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Dieng, BI Dorong Sampah Jadi Berkah,” purwokerto.inews.id, 4 Sep. 2023. [Online]. Tersedia: https://purwokerto.inews.id/read/341843/wujudkan-sektor-pariwisata-hijau-di-dataran-tinggi-dieng-bi-dorong-sampah-jadi-berkah
[6] Mongabay Indonesia, “Setelah Gelaran Dieng Culture Festival, Sampahnya Bagaimana?” mongabay.co.id, 8 Ags. 2018. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2018/08/08/setelah-gelaran-dieng-culture-festival-sampahnya-bagaimana/
[7] Netral News, “Ini Juara Lomba Kecamatan dan Desa Sehat, Banjarnegara Siap Ikuti KKS,” netralnews.com, 15 Apr. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.netralnews.com/ini-juara-lomba-kecamatan-dan-desa-sehat-banjarnegara-siap-ikuti-kks/
[8] Detik News, “Puluhan Tahun Jadi Masalah, Gunungan Sampah di Dieng Kini Datangkan Berkah,” detik.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6915334/puluhan-tahun-jadi-masalah-gunungan-sampah-di-dieng-kini-datangkan-berkah
[9] PT Geo Dipa Energi Unit Dieng, “ID 00848: Desa Dieng Kulon Integrasikan Program Kesehatan Komunitas,” Instagram, 14 Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DSUQ9nykx6v/
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Di tengah ancaman banjir, kekeringan, dan pencemaran di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cibeet, Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu desa penggerak utama gerakan Ecovillage yang dikoordinasikan Jangkar (Jaringan Kerja) Ecovillage Kabupaten Bekasi, jaringan yang menaungi sepuluh desa lintas dua kecamatan sejak 2019 [3]. Melalui program Ecovillage KDW Beriman, gerakan ini menata ulang hubungan warga dengan sampah, air, tanaman, dan ruang hidup sehari-hari secara partisipatif, bukan sebagai proyek instan dari luar [1]. Tujuan utamanya adalah membentuk desa berbudaya lingkungan yang memadukan ekologi, ekonomi, dan perubahan perilaku warga. Dampaknya tampak pada aksi nyata: pengelolaan sampah organik, biopori, konservasi tanaman keras, kawasan rumah pangan lestari, pelatihan hidroponik, dan penguatan bank sampah — semuanya menjadi landasan menuju status Kampung Program Kampung Iklim (ProKlim) [1].
Latar Belakang
Desa Kedungwaringin berada di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, kawasan yang termasuk wilayah pengembangan ecovillage di sepanjang DAS Citarum dan Cibeet — dua sungai dengan sejarah panjang persoalan lingkungan di Jawa Barat. Wilayah ini menghadapi penumpukan sampah yang mengotori badan air serta menurunnya kemampuan tanah menyerap air yang memperparah banjir dan kekeringan secara bergantian [1].
Masalah lingkungan di desa tidak hanya berwujud sampah yang terlihat mata, tetapi juga tercermin dari kebiasaan yang memisahkan urusan rumah tangga dari urusan ekologi desa. Ketika warga belum terbiasa memetakan potensi dan masalah lingkungannya sendiri, banyak persoalan berkembang tanpa penanganan yang menyentuh akar perilaku [1].
Sejak Februari 2019, Indra Jaya selaku Ketua Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi mengoordinasikan program ecovillage di sepuluh desa: enam desa di Kecamatan Kedungwaringin (Kedungwaringin, Karangmekar, Mekarjaya, Karangsambung, Waringinjaya, dan Bojongsari) serta empat desa di Kecamatan Cikarang Timur (Jatireja, Labansari, Jatibaru, dan Cipayung), dengan delapan desa lain merencanakan program mandiri dibiayai APBDes masing-masing [3]. Kedungwaringin menjadi salah satu desa yang paling konsisten mengembangkan model ini menjadi Ecovillage KDW Beriman.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Gerakan Desa Berbudaya Lingkungan melalui Ecovillage KDW Beriman — pendekatan pemberdayaan komunitas yang mendorong warga mengelola lingkungannya sendiri secara bertahap dan berbasis pemahaman yang tumbuh dari dalam, bukan proyek sesaat dari luar [1].
Cara kerjanya dimulai dari riungan warga yang partisipatif untuk menggali masalah dan potensi lingkungan, mengenali siklus air, memetakan persoalan kampung, hingga merumuskan dokumen rencana aksi. Rencana itu diterjemahkan menjadi program konkret: pengelolaan sampah organik dan limbah peternakan menjadi pupuk organik cair, pembuatan lubang biopori, penanaman pohon keras seperti suren, manglid, dan mahoni, serta pembangunan kawasan percontohan berupa rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, taman desa, dan bank sampah [1].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan diawali dengan pendekatan sosial yang menempatkan warga sebagai subjek utama perubahan sejak hari pertama — membangun kepercayaan dan keterbukaan melalui pertemuan warga sebelum masuk ke pembangunan fisik [1]. Warga bersama penggerak ecovillage kemudian melakukan pemetaan partisipatif: survei kampung, analisis kecenderungan, dan kalender musim.
Dukungan Kampung Berseri Astra (KBA) yang masuk sejak Agustus 2019 memperkuat proses ini melalui pelatihan pengelolaan bank sampah, pelatihan penyemaian media rockwool untuk hidroponik yang melibatkan 14 warga pada Oktober 2019, pelatihan UKM produk ikan lele, dan penguatan kelembagaan [1]. Dukungan sarana turut datang dari mitra lain seperti Wuling Motors yang menyumbangkan 20 unit peralatan angkut sampah untuk mendukung operasional bank sampah jaringan Ecovillage Kabupaten Bekasi [7].
Ketika pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak warga pada 2020, pembangunan rumah kompos sederhana pada Mei 2020 tetap berjalan melalui pola padat karya, dikerjakan 10 warga selama 8 hari. Produksi pupuk organik cair yang belum stabil dan belum teruji laboratorium pada masa itu menjadi pembelajaran teknis yang mendorong desa memperkuat kapasitas sebelum melangkah ke skala lebih luas [1]. Momentum World Cleanup Day 2021 turut dimanfaatkan Indra Jaya untuk memperkuat konsep ecovillage menuju arah pariwisata berkelanjutan [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis paling nyata adalah ketidakstabilan produksi pupuk organik cair yang belum diuji laboratorium, sehingga pemanfaatannya masih terbatas pada kelompok dan warga setempat. Mitigasinya dilakukan bertahap dengan memperkuat kapasitas produksi terlebih dahulu sebelum memperluas jangkauan pemasaran ke luar desa [1].
Tantangan sosial yang tidak kalah berat adalah menjaga konsistensi keterlibatan warga dalam jangka panjang, karena antusiasme awal program lingkungan sering menurun ketika manfaat langsung belum terasa. Pandemi Covid-19 pada 2020 memperberat tantangan ini, namun dimitigasi melalui pola kerja padat karya berskala kecil (10 warga, 8 hari) yang tetap bisa berjalan di tengah pembatasan [1].
Cakupan Jangkar Ecovillage yang meliputi sepuluh desa juga menghadirkan tantangan pemerataan kapasitas antar desa, karena delapan dari sepuluh desa masih merencanakan program mandiri dengan pendanaan APBDes yang bervariasi, sementara Kedungwaringin relatif lebih maju berkat dukungan KBA sejak 2019 [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah konsistensi pendekatan partisipatif yang menempatkan warga sebagai pemilik proses dari awal hingga akhir, bukan sekadar penerima program dari luar [1].
Peran Indra Jaya sebagai Ketua Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi yang tinggal dan bekerja di tengah masyarakat sejak 2019 menjadi faktor kedua yang tidak tergantikan, sebagaimana tercatat dalam profil jaringan relawan lingkungan ini [4]. Dukungan sinergis dari Kampung Berseri Astra yang menyediakan pelatihan dan penguatan kelembagaan berbasis empat pilar pemberdayaan komunitas [6], serta mitra CSR lain seperti Wuling Motors yang menyumbang sarana angkut sampah, memperkuat fondasi program agar tumbuh menjadi sistem kerja komunitas yang terstruktur [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling terukur adalah lahirnya rangkaian kegiatan lingkungan yang saling terhubung: pelatihan hidroponik media rockwool melibatkan 14 warga pada Oktober 2019, sementara pembangunan rumah kompos pada Mei 2020 dikerjakan 10 warga selama 8 hari melalui pola padat karya [1].
Secara operasional, desa memperoleh infrastruktur lingkungan fungsional: rumah kompos, lubang biopori, kawasan rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, dan bank sampah yang mulai memberi nilai ekonomi bagi sampah yang sebelumnya hanya menjadi masalah [1]. Model Kedungwaringin turut mendorong desa lain di jaringan yang sama, seperti Mekarjaya dengan Situs Pacinan dan Cipayung dengan wisata tematiknya, mengembangkan potensi wisata berbasis lingkungan masing-masing [3].
Dampak paling fundamental adalah perubahan cara pandang warga terhadap lingkungan mereka sendiri — dari beban atau urusan pemerintah semata menjadi ruang hidup bersama yang perlu dirawat oleh siapa pun yang tinggal di dalamnya, sebagaimana disampaikan Indra Jaya dalam kisah perjalanannya mengembangkan ecovillage menuju arah pariwisata berkelanjutan [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan program bersumber dari kombinasi tiga jalur: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membiayai delapan dari sepuluh desa jaringan untuk program mandiri, dukungan Kampung Berseri Astra sejak Agustus 2019 berupa pelatihan dan penguatan kelembagaan, serta bantuan sarana dari mitra CSR seperti Wuling Motors berupa 20 unit peralatan angkut sampah [3] [7].
Model keberlanjutan finansial bertumpu pada bank sampah sebagai unit ekonomi yang mengonversi sampah anorganik menjadi nilai tukar bagi warga, serta potensi rumah kompos untuk menghasilkan pupuk organik bermutu jual di masa depan setelah melalui pengujian laboratorium. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal pendanaan APBDes atau nilai bantuan KBA secara spesifik.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Kedungwaringin menunjukkan bahwa perubahan perilaku lingkungan warga membutuhkan tahapan sosial (membangun kepercayaan, riungan warga) yang harus mendahului pembangunan fisik, bukan sebaliknya — sebuah urutan yang kerap terbalik pada program lingkungan konvensional. Kegagalan awal produksi pupuk organik cair yang belum stabil juga mengajarkan bahwa kapasitas teknis perlu diperkuat lebih dulu sebelum produk dipasarkan ke luar desa.
Pelajaran penting lainnya adalah bahwa gerakan ecovillage yang mencakup banyak desa sekaligus (dalam kasus ini sepuluh desa) akan menghasilkan kecepatan kemajuan yang tidak merata — desa dengan dukungan mitra eksternal seperti KBA cenderung lebih cepat berkembang dibanding desa yang murni mengandalkan APBDes mandiri, sehingga replikasi perlu memperhitungkan kesenjangan kapasitas antar desa dalam satu jaringan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Ecovillage KDW Beriman bertumpu pada tiga pilar: penguatan kelembagaan bank sampah melalui pelatihan pengurus dan perbaikan administrasi, pengembangan rumah kompos menjadi unit usaha yang menghasilkan pupuk organik bermutu teruji, dan perluasan ekosistem wisata berbasis lingkungan yang menghubungkan taman desa, tanaman obat keluarga, dan rumah pangan lestari [1].
Dengan dukungan lintas pihak — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kampung Berseri Astra, dan mitra CSR lain — Ecovillage KDW Beriman diarahkan tumbuh dari gerakan desa menjadi model kawasan pariwisata berkelanjutan, sejalan dengan visi Indra Jaya mengembangkan ecovillage menjadi destinasi yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ecovillage KDW Beriman berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, dan ekonomi sirkular berbasis sampah ke dalam satu gerakan desa yang terpadu.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Kawasan rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, dan pelatihan hidroponik memperkuat ketahanan pangan tingkat rumah tangga. |
14 warga terlatih hidroponik media rockwool (Okt. 2019) |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan rumah kompos mengurangi pencemaran sumber penyakit berbasis vektor dan pencemaran air. |
Beroperasinya rumah kompos dan bank sampah desa |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Biopori meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi risiko banjir dan kekeringan di kawasan DAS Citarum dan Cibeet. |
Jumlah lubang biopori dan luas taman desa yang dibangun |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Pengelolaan sampah organik dan limbah peternakan menjadi pupuk organik cair adalah contoh ekonomi sirkular tingkat desa. |
Volume sampah organik yang terkonversi menjadi pupuk cair |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Konservasi tanaman keras seperti suren, manglid, dan mahoni memperkuat kapasitas penyerapan karbon desa. |
Jumlah pohon keras yang ditanam dalam program konservasi |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman pohon dan pengelolaan air melalui biopori menjaga kesehatan ekosistem daratan desa di kawasan DAS Citarum. |
Cakupan wilayah konservasi di 10 desa jaringan Ecovillage |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kedungwaringin sudah menjadi rujukan bagi sembilan desa lain dalam jaringan Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, enam di Kecamatan Kedungwaringin dan empat di Kecamatan Cikarang Timur, yang sejak 2019 sama-sama menerapkan program bank sampah, rumah pangan lestari, tanaman keluarga, dan penghijauan sesuai karakteristik masing-masing desa [3]. Delapan dari desa-desa ini merencanakan mengembangkan program mandiri dengan pendanaan APBDes sendiri [3].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memperluas pendampingan ecovillage ke desa lain di sepanjang DAS Citarum dan Cibeet, dikombinasikan dengan kolaborasi lintas sektor antara dinas lingkungan hidup, akademisi, dan mitra CSR swasta seperti Kampung Berseri Astra dan Wuling Motors, agar manfaatnya meluas dari satu jaringan desa menjadi gerakan kawasan yang memperkuat ketahanan ekologi seluruh koridor Citarum [7]. Profil kelembagaan jaringan ini juga terdokumentasi secara terbuka melalui blog resmi Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, yang dapat menjadi rujukan desa lain yang ingin mempelajari struktur kerja jaringan [5].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi Gerakkan Ecovillage KDW Beriman untuk Tumbuhkan Budaya Lingkungan dan Perkuat Ketahanan Desa,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jangkar-ecovillage-kabupaten-bekasi-gerakkan-ecovillage-kdw-beriman-untuk-tumbuhkan-budaya-lingkungan-dan-perkuat-ketahanan-desa/
[2] Good News From Indonesia, “Kisah Indra Jaya: Sang Penggerak Lokal Ecovillage di Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Menjadi Pariwisata Berkelanjutan,” goodnewsfromindonesia.id, 9 Okt. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.goodnewsfromindonesia.id/network/content/kisah-indra-jaya-sang-penggerak-lokal-ecovillage-di-kedungwaringin-kabupaten-bekasi-menjadi-pariwisata-berkelanjutan-sVmyxi
[3] CNN Indonesia, “Konsep Eco Village Diterapkan di Kabupaten Bekasi,” cnnindonesia.com, 28 Feb. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190228142809-269-373475/konsep-eco-village-diterapkan-di-kabupaten-bekasi
[4] Indorelawan, “Jangkar Ecovillage Bekasi,” indorelawan.org. [Online]. Tersedia: https://www.indorelawan.org/organization/5f50c5874e67eaddc74a1393
[5] Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, “Profil dan Kegiatan,” jkrecokabbekasi.blogspot.com, 3 Nov. 2019. [Online]. Tersedia: https://jkrecokabbekasi.blogspot.com/
[6] Astra International, “Kampung Berseri Astra: Program Pemberdayaan Komunitas Berbasis Empat Pilar,” astra.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.astra.co.id/Sustainability/Kampung-Berseri-Astra
[7] Wuling Motors, “Wuling Motors Kembali Wujudkan Kepedulian Terhadap Lingkungan,” wuling.id. [Online]. Tersedia: https://wuling.id/id/blog/press-release/wuling-motors-kembali-wujudkan-kepedulian-terhadap-lingkungan/
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, menghadirkan inovasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tiga puluh jenis layanan administrasi kependudukan. Inovasi ini menetapkan standar waktu dan prosedur yang jelas untuk setiap dokumen yang diurus warga, sekaligus menutup celah pungutan liar [1]. Dampak utamanya adalah kepuasan publik yang tinggi karena warga mendapatkan pelayanan cepat, gratis, dan profesional. Komitmen ini mengantarkan Desa Margasari meraih penghargaan Desa Antikorupsi dalam ajang Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 Kabupaten Cilacap dengan nilai 98,00 berpredikat Istimewa, diserahkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 6 November 2025 [2].
Latar Belakang
Masyarakat Desa Margasari, seperti warga desa pada umumnya, kerap menghadapi ketidakpastian saat mengurus dokumen administrasi di kantor desa. Tidak adanya standar waktu yang jelas memaksa warga bolak-balik tanpa kepastian kapan surat mereka selesai, sementara informasi persyaratan seringkali simpang siur antarperangkat [1]. Kondisi ini membuka celah percaloan dan pemberian “uang pelicin” yang mencederai integritas pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Kebutuhan akan sistem pelayanan yang transparan, mudah, dan bebas biaya menjadi tuntutan warga yang semakin kritis terhadap kinerja aparatur desa. Peluang perbaikan terbuka seiring dorongan program Desa Antikorupsi yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Aksi Cegah Korupsi (ACLC) bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap [3].
Desa Margasari menyadari bahwa tanpa sistem yang baku, kualitas pelayanan akan sangat bergantung pada suasana hati petugas atau kedekatan personal dengan pemohon. Dari kebutuhan itulah Kepala Desa Samingun dan jajarannya bertekad membangun sistem pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga tanpa kecuali [4].
Inovasi yang Diterapkan
Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Samingun, Pemerintah Desa Margasari menerapkan SPM yang mencakup tiga puluh jenis layanan administrasi kependudukan, mulai dari pengantar akta kelahiran, surat keterangan domisili, hingga surat keterangan usaha. Setiap jenis layanan memiliki “janji layanan” tertulis berisi syarat dokumen, durasi penyelesaian, dan biaya nol rupiah yang dipublikasikan di papan informasi kantor desa [1].
Sistem ini bekerja dengan membuka loket pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00–14.00, dengan jaminan dokumen selesai pada hari yang sama jika persyaratan lengkap. Inovasi ini diperkuat penandatanganan Pakta Integritas Anti-Gratifikasi oleh seluruh perangkat desa dan Deklarasi Bebas Benturan Kepentingan yang disaksikan Inspektorat Daerah Cilacap [4].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan dimulai dengan pemetaan seluruh jenis layanan yang paling sering dibutuhkan warga, kemudian menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk masing-masing layanan. Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dalam merumuskan standar waktu yang realistis [5].
Tantangan mengubah pola pikir perangkat desa diatasi melalui pelatihan pelayanan prima dan pengawasan internal yang ketat oleh kepala desa. Pendampingan intensif dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yang hadir langsung ke balai desa pada Oktober 2025 memperkuat kesiapan dokumen dan indikator penilaian Desa Antikorupsi [7].
Desa juga aktif mengikuti evaluasi Zona Integritas untuk mendapatkan umpan balik eksternal atas kualitas pelayanannya. Masukan dari sosialisasi program Desa Antikorupsi KPK dijadikan bahan penyempurnaan sistem, termasuk rencana pengadaan mesin cetak KTP-el mandiri menggunakan Dana Desa untuk memangkas birokrasi kecamatan [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Kendala terbesar adalah resistensi budaya internal dari sebagian perangkat desa yang terbiasa bekerja tanpa tekanan standar dan merasa pengawasan ketat mengusik zona nyaman mereka. Mitigasinya dilakukan melalui pendampingan berulang, keteladanan langsung dari Kepala Desa Samingun, dan konsistensi penerapan aturan tanpa pengecualian [4].
Tantangan eksternal muncul dari sebagian kecil warga yang terbiasa menggunakan jalur “percepatan informal” dan merasa tidak nyaman dengan sistem antrean resmi. Mitigasi dilakukan melalui edukasi publik berkelanjutan agar warga memahami bahwa layanan cepat dan gratis adalah hak, bukan keistimewaan [3].
Keterbatasan sarana teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan yang menjadi agenda keberlanjutan berikutnya, sehingga untuk saat ini pelayanan masih dijalankan secara manual dengan pengawasan berlapis sebagai kompensasi atas keterbatasan sistem digital.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Samingun yang berani mempublikasikan “janji layanan” secara terbuka dan menerima konsekuensi akuntabilitas penuh atas janji tersebut. Keberanian untuk transparan kepada publik menciptakan tekanan positif bagi seluruh perangkat desa untuk bekerja dengan standar lebih tinggi [2].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara Pemerintah Desa Margasari, BPD, Inspektorat Daerah Cilacap, dan program nasional Desa Antikorupsi KPK. Pendampingan eksternal dari Inspektorat memberikan standar referensi objektif, sementara dukungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang aktif mencanangkan Zona Integritas di tingkat desa menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi inovasi ini [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Penerapan SPM di Desa Margasari memberikan kepastian hukum dan waktu bagi warga yang mengurus dokumen administrasi. Tidak ada lagi warga yang harus menunggu berhari-hari untuk selembar surat pengantar, dan penghapusan pungutan liar meringankan beban ekonomi warga, terutama kelompok rentan [1].
Secara kelembagaan, capaian nilai 98,00 berpredikat Istimewa dalam penilaian Desa Antikorupsi pada ajang Larwasda 2025 menempatkan Desa Margasari sebagai salah satu desa teladan tata kelola bersih di Kabupaten Cilacap [2]. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa turut terlihat dari partisipasi aktif warga dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menyusun RKPDes 2026.
Dampak kualitatif lainnya adalah iklim usaha mikro yang lebih kondusif karena kemudahan mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) tanpa biaya dan tanpa antrean panjang, mendorong warga melegalkan usaha mereka secara lebih terstruktur [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Inovasi SPM Desa Margasari merupakan reformasi tata kelola layanan publik, bukan unit usaha yang menghasilkan pendapatan, sehingga pendanaannya bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Biaya operasional mencakup pelatihan perangkat, pencetakan materi transparansi (papan informasi layanan), dan rehabilitasi fasilitas kantor desa yang dibangun melalui sinergi Dana Desa dengan gotong royong warga [11].
Karena seluruh 30 jenis layanan digratiskan bagi warga, model ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi desa — nilai tambahnya bersifat tidak langsung, yaitu peningkatan legalitas usaha mikro warga (melalui Surat Keterangan Usaha gratis) yang pada gilirannya memperluas basis pajak dan retribusi desa dalam jangka panjang. Rencana pengadaan mesin cetak KTP-el mandiri turut akan dibiayai dari Dana Desa sebagai investasi infrastruktur pelayanan berikutnya [3].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Margasari menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang bermakna tidak memerlukan investasi teknologi besar di tahap awal — komitmen kepemimpinan dan kedisiplinan prosedur sudah cukup mengubah pengalaman warga secara signifikan, sebelum digitalisasi penuh diterapkan. Publikasi terbuka standar waktu dan biaya (“janji layanan”) terbukti menjadi alat akuntabilitas yang murah namun efektif untuk menekan praktik pungli.
Pelajaran lain adalah bahwa perubahan budaya kerja aparatur memerlukan waktu dan tidak bisa dipaksakan secara instan; keteladanan pemimpin yang konsisten jauh lebih efektif membentuk kepatuhan jangka panjang dibanding sekadar aturan tertulis. Desa lain di Kabupaten Cilacap, seperti Desa Tayem di Kecamatan Karangpucung, juga tercatat merintis reformasi pelayanan serupa secara terpisah, menunjukkan bahwa dorongan perbaikan birokrasi desa sedang tumbuh di berbagai wilayah Cilacap, bukan hanya di Margasari [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan SPM Desa Margasari difokuskan pada digitalisasi pelayanan melalui pengembangan sistem administrasi desa berbasis aplikasi agar warga dapat mengajukan permohonan surat secara daring. Pemerintah desa berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas perangkat agar standar kualitas tidak menurun seiring pergantian personel [9].
Desa Margasari juga berencana mengusulkan pengadaan alat cetak KTP-el secara mandiri menggunakan Dana Desa untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi kewenangan kecamatan. Sinergi dengan Inspektorat akan terus dijaga sebagai mekanisme kontrol eksternal yang menjaga objektivitas penilaian [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi SPM dan Zona Integritas Desa Margasari berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs melalui tata kelola yang bersih, pelayanan inklusif tanpa biaya, dan penguatan kelembagaan desa.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Penghapusan pungutan liar dalam pengurusan dokumen meringankan beban ekonomi warga miskin, sementara Surat Keterangan Usaha gratis mendorong legalitas usaha mikro. |
Jumlah SKU gratis yang diterbitkan per tahun |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Kemudahan pengurusan dokumen kependudukan memperlancar akses warga terhadap layanan kesehatan berbasis BPJS yang mensyaratkan kelengkapan administrasi. |
Waktu rerata penyelesaian dokumen kependudukan (target: satu hari) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Birokrasi yang bersih dan cepat menciptakan iklim usaha kondusif yang mendorong pertumbuhan usaha mikro di desa. |
Jumlah usaha mikro yang melegalkan izin melalui SKU |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Standar pelayanan yang impersonal dan berbasis prosedur objektif menghapus diskriminasi berdasarkan kedekatan personal atau kemampuan finansial pemohon. |
Keseragaman biaya layanan (nol rupiah untuk seluruh 30 jenis layanan) |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Penerapan SPM, Pakta Integritas, dan Deklarasi Bebas Benturan Kepentingan memperkuat kelembagaan desa sebagai institusi transparan dan bebas korupsi. |
Nilai penilaian Desa Antikorupsi (98,00, predikat Istimewa) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan inovasi bertumpu pada kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD, Inspektorat Daerah Cilacap, dan program nasional Desa Antikorupsi yang diinisiasi KPK. |
Jumlah instansi mitra yang terlibat dalam pendampingan (Inspektorat, KPK, Pemkab) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model penerapan SPM dan Zona Integritas Desa Margasari layak direplikasi oleh desa lain di Kabupaten Cilacap tanpa memerlukan teknologi mahal, karena modal utamanya adalah komitmen kepala desa untuk transparan dan keberanian mengubah budaya kerja dari dalam [5]. Kajian komparatif reformasi birokrasi desa di wilayah lain menunjukkan bahwa keberhasilan serupa sangat bergantung pada konsistensi kepemimpinan lokal, bukan semata ketersediaan anggaran [10].
Strategi scale up dapat dilakukan dengan memperluas cakupan layanan yang distandardisasi melampaui administrasi kependudukan, mencakup layanan pemberdayaan ekonomi dan pengaduan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mempercepat replikasi dengan menjadikan penerapan SPM sebagai salah satu pertimbangan kinerja pemerintah desa, sejalan dengan dorongan Pemkab Cilacap mencanangkan Zona Integritas secara lebih luas [8].
Daftar Pustaka
[1] Digital Desa Margasari, “Desa Margasari Tetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Masyarakat,” margasari.digitaldesa.id, 8 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/desa-margasari-tetapkan-standar-pelayanan-minimal-untuk-tingkatkan-kualitas-layanan-masyarakat
[2] Digital Desa Margasari, “Desa Margasari Raih Penghargaan Desa Anti Korupsi 2025 dengan Nilai 98,00 Predikat Istimewa,” margasari.digitaldesa.id, 6 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/desa-margasari-raih-penghargaan-desa-anti-korupsi-2025-dengan-nilai-9800-predikat-istimewa
[3] ACLC KPK RI, “Pemberdayaan Desa Antikorupsi,” aclc.kpk.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi
[4] Digital Desa Margasari, “Inspektorat Daerah Cilacap Lakukan Pendampingan Desa Anti Korupsi di Desa Margasari,” margasari.digitaldesa.id, 12 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/inspektorat-daerah-cilacap-lakukan-pendampingan-desa-anti-korupsi-di-desa-margasari
[5] Digital Desa Margasari, “Pendampingan Desa Anti Korupsi di Margasari: Penguatan Integritas Menjelang Desk Evaluasi,” margasari.digitaldesa.id, 23 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/pendampingan-desa-anti-korupsi-di-margasari-penguatan-integritas-menjelang-desk-evaluasi
[6] Desa Tayem Karangpucung, “Reformasi Birokrasi Desa Tayem: Transformasi Menuju Pelayanan Prima,” tayem.desa.id, 16 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.tayem.desa.id/reformasi-birokrasi-desa-tayem-transformasi-menuju-pelayanan-prima/
[7] Digital Desa Margasari, “Pemdes Margasari Hadiri Desk Penilaian Desa Anti Korupsi 2025 di Inspektorat Daerah Cilacap,” margasari.digitaldesa.id, 14 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/pemdes-margasari-hadiri-desk-penilaian-desa-anti-korupsi-2025-di-inspektorat-daerah-cilacap
[8] Pemerintah Kabupaten Cilacap, “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Anti Korupsi,” Facebook @pemerintahcilacap, Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.facebook.com/pemerintahcilacap
[9] Pemerintah Desa Margasari, “Beranda – Margasari,” margasari.desa.id. [Online]. Tersedia: https://www.margasari.desa.id
[10] E. Kusmayadi, T. Nurohman, et al., “Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa (Studi Komparasi Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya),” FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2018. [Online]. Tersedia: https://fisip.unsil.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Reformasi-Birokrasi-di-Tingkat-Desa.pdf
[11] Digital Desa Margasari, “Rehabilitasi Kantor Desa Margasari Kecamatan Sidareja: Sinergi Dana Desa dan Gotong Royong Warga,” margasari.digitaldesa.id. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/rehabilitasi-kantor-desa-margasari-kecamatan-sidareja-sinergi-dana-desa-dan-gotong-royong-warga
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pelayanan Administrasi Online Desa (PAOD) adalah sistem berbasis web di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memungkinkan seluruh warga mengurus dokumen kependudukan dari gawai tanpa harus datang ke kantor desa [1]. Inovasi ini lahir dari inisiatif sembilan pemuda milenial, termasuk Bagus Sadewa, mahasiswa Teknik Informatika STIKI Malang yang dilantik menjadi perangkat Desa Pandanlandung pada 16 Februari 2019 setelah sejak 2016 menjadi operator sistem keuangan desa (Siskeudes) [1]. Dampak nyata PAOD dirasakan oleh sekitar 9.276 jiwa penduduk yang kini dapat mengakses surat pengantar, pembaruan data, dan arsip kapan saja dari mana pun, termasuk warga yang bekerja sebagai buruh migran di luar desa. Tata kelola kependudukan menjadi jauh lebih rapi karena basis data terintegrasi dengan sistem kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Malang, bagian dari Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan sejak 2016 dan bahkan mampu memetakan pola pengeluaran rumah tangga hingga ke tingkat konsumsi rokok dan pulsa [2].
Latar Belakang
Sebelum PAOD, warga Desa Pandanlandung yang terletak di lereng timur Gunung Kawi, berbatasan langsung dengan Kota Malang, harus menghadapi layanan administrasi yang lambat dan penuh ketidakpastian [5]. Data penduduk seluruhnya tercatat manual dalam buku register tebal sehingga pencarian informasi satu nama saja memerlukan waktu lama dan rentan kesalahan. Situasi ini menciptakan ruang gelap bagi oknum perantara yang memungut biaya tinggi untuk mengurus dokumen yang seharusnya gratis [1].
Keterbatasan pemahaman warga terhadap prosedur administrasi dan keengganan mengurus sendiri semakin memperparah ketergantungan pada calo. Banyak warga yang bekerja sebagai buruh di luar daerah atau menjadi TKI tidak dapat mengakses layanan dasar karena terhalang jarak dan jam kerja kantor desa yang kaku. Pemerintah desa melihat masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan bagi seluruh warganya [1].
Kebutuhan mendesak akan sistem layanan yang menjangkau semua warga tanpa diskriminasi waktu dan tempat mendorong lahirnya gagasan layanan administrasi berbasis daring. Peluang yang ditangkap adalah penetrasi telepon pintar yang mulai merata serta kehadiran generasi muda desa berlatar belakang teknologi informasi yang bersedia mengabdi sebagai perangkat desa, sejalan dengan gerakan sejumlah sarjana muda di berbagai desa Indonesia yang memilih pulang kampung untuk membangun desanya [1].
Inovasi yang Diterapkan
PAOD merupakan aplikasi web yang memindahkan seluruh proses pengurusan administrasi kependudukan ke antarmuka digital yang dapat diakses melalui ponsel pintar maupun komputer. Masyarakat cukup mengisi formulir daring, mengunggah dokumen pendukung, dan mendapatkan surat yang ditandatangani secara digital oleh kepala desa melalui sistem [1].
Aplikasi ini bekerja sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa (SID) yang lebih luas, memuat data spasial dan sosial warga mulai dari kondisi geografis, lokasi jalan desa, peta jalur irigasi, hingga lokasi rumah beserta data penghuninya. Basis data ini terhubung dengan operator desa dan Dispendukcapil Kabupaten Malang, sehingga setiap kali warga mengajukan permohonan, sistem langsung memverifikasi identitas, memvalidasi data, dan menerbitkan dokumen dalam format yang sah. Detail data yang dihimpun bahkan cukup rinci untuk memetakan pola pengeluaran bulanan rumah tangga, termasuk belanja rokok dan pulsa, sebuah kedalaman data yang jarang dimiliki sistem informasi desa lain [2].
Proses Penerapan Inovasi
Ide PAOD pertama kali diusulkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan RPJMDes Pandanlandung 2013-2019 sebagai jawaban atas keluhan panjang warga terhadap pungutan liar dan lambatnya layanan. Usulan ini disepakati untuk direalisasikan pada 2018 dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) [1].
Pengerjaan teknis dimulai dengan kolaborasi antara operator desa dan tim dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia (STIKI) Malang, tempat Bagus Sadewa masih berstatus mahasiswa semester 10 ketika dilantik sebagai perangkat desa. Mereka merancang arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna yang sederhana agar dapat dipahami warga dengan latar belakang pendidikan beragam. Proses integrasi data dengan Dispendukcapil sempat menghadapi kendala sinkronisasi akibat perbedaan format data lama, tetapi menjadi pembelajaran berharga untuk membangun mekanisme verifikasi ganda yang lebih akurat [1].
Setelah sistem terbangun, pemerintah desa tidak langsung membukanya untuk umum, melainkan melakukan uji coba terbatas dengan melibatkan beberapa kepala dusun dan tokoh masyarakat. Umpan balik dari uji coba itu mengungkap perlunya penyederhanaan alur pendaftaran dan penambahan fitur lacak status permohonan, yang segera diperbaiki sebelum peluncuran resmi. Momentum penting lain terjadi pada Desember 2018, ketika Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa PDTT mengunjungi Pandanlandung yang sudah menjadi rujukan inovasi, namun justru memberikan catatan serius bahwa aspek tata kelola pemerintahan desa masih perlu diperbaiki di luar capaian teknologinya, sebuah masukan yang mendorong desa memperkuat sisi administrasi kelembagaan seiring pengembangan PAOD [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan awal yang paling berat adalah melawan budaya perantara yang selama ini menikmati keuntungan dari rumitnya birokrasi desa. Beberapa pihak sempat menghalangi sosialisasi PAOD karena merasa sumber pendapatan mereka terancam. Kendala ini dimitigasi dengan pemerintah desa berulang kali meyakinkan warga bahwa layanan gratis adalah hak mereka, disertai transparansi proses agar warga tidak lagi bergantung pada calo [1].
Tidak semua warga langsung percaya pada keabsahan dokumen digital karena terbiasa dengan cap dan tanda tangan basah, sementara infrastruktur jaringan internet di pelosok dusun juga menjadi kendala teknis yang memperlambat akses sebagian warga. Kendala ini dimitigasi dengan menyediakan pojok layanan digital di balai desa yang terhubung koneksi stabil serta pendampingan langsung oleh operator bagi warga yang belum terbiasa [1].
Kendala kelembagaan juga muncul ketika Satgas Dana Desa Kemendes PDTT mencatat bahwa kecanggihan teknologi PAOD dan SID belum sepenuhnya diimbangi tata kelola pemerintahan desa yang baik pada akhir 2018. Kendala ini dimitigasi dengan menjadikan catatan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat prosedur administrasi dan akuntabilitas kelembagaan desa secara paralel dengan pengembangan sistem digital, bukan hanya berpuas diri pada capaian teknis semata [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberadaan operator desa yang piawai mengelola teknologi informasi, termasuk Bagus Sadewa yang berlatar belakang mahasiswa Teknik Informatika, menjadi motor utama yang memastikan sistem selalu responsif dan minim gangguan. Dukungan penuh Kepala Desa Pandanlandung yang berani mengalokasikan anggaran di tengah keterbatasan juga menggerakkan seluruh perangkat untuk serius mengawal inovasi ini [1].
Kerja sama strategis dengan STIKI Malang memberi jaminan kualitas pengembangan dan perawatan sistem yang profesional, diperkuat pelatihan komputer dan administrasi perkantoran bagi perangkat dan warga desa yang turut diselenggarakan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pendukung digitalisasi ini [4]. Partisipasi aktif warga dalam musyawarah desa dan keterbukaan pemerintah desa menerima kritik, baik saat uji coba maupun dari catatan Satgas Dana Desa Kemendes PDTT, menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap PAOD sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan [1], [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
PAOD berhasil memangkas waktu pengurusan administrasi dari hitungan hari menjadi kurang dari satu jam sejak permohonan diajukan secara daring. Warga yang berada di luar kota atau di luar negeri kini dapat memperoleh surat keterangan yang sah tanpa harus pulang atau mengutus perantara, dan aduan terkait pungutan liar tercatat menurun mendekati nol dalam dua tahun pertama penerapan [1].
Arsip kependudukan desa yang sebelumnya tersimpan dalam lusinan buku besar kini tertata dalam basis data digital yang dapat diperbarui secara waktu nyata, memudahkan penyusunan laporan bulanan dan perencanaan pembangunan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat, ditunjukkan oleh lonjakan partisipasi dalam musyawarah desa berikutnya [1].
Film dokumenter yang dibuat Pemerintah Desa Pandanlandung tentang cara penggunaan PAOD memicu perhatian desa-desa tetangga untuk belajar dan mendorong transformasi layanan administrasi di tingkat kecamatan. Kisah sembilan pemuda milenial yang memilih mengabdi sebagai perangkat desa turut menarik perhatian media nasional, menjadikan Pandanlandung dikenal luas sebagai contoh desa yang dibangun oleh generasi muda berbasis teknologi [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan PAOD dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai keputusan Musyawarah Desa Perencanaan RPJMDes 2013-2019, dengan realisasi anggaran pada 2018. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal alokasi APBDes untuk pengembangan PAOD secara spesifik [1].
PAOD tidak menerapkan model bisnis berbayar kepada warga, karena layanan administrasi kependudukan memang wajib bebas biaya. Nilai ekonomi inovasi ini justru datang dari penghematan biaya yang sebelumnya mengalir ke calo/perantara, serta efisiensi waktu kerja aparatur desa yang tidak lagi harus mencari data secara manual di buku register. Keberlanjutan pembiayaan sistem bergantung pada alokasi rutin APBDes untuk pemeliharaan dan kerja sama dengan STIKI Malang [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan melakukan uji coba terbatas dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat sebelum peluncuran resmi, alih-alih langsung membuka PAOD untuk seluruh warga, terbukti berhasil menjaring masukan penting soal penyederhanaan alur pendaftaran sebelum masalah tersebut dirasakan lebih luas oleh masyarakat [1]. Merekrut pemuda desa berlatar belakang teknologi informasi sebagai perangkat desa, alih-alih mengandalkan konsultan dari luar, juga terbukti menghasilkan sistem yang lebih dipahami dan dirawat oleh internal desa sendiri.
Catatan Satgas Dana Desa Kemendes PDTT pada akhir 2018 mengajarkan bahwa keberhasilan inovasi teknologi tidak otomatis berarti tata kelola pemerintahan desa sudah baik secara menyeluruh, sebuah pengingat penting bagi desa lain agar tidak berhenti berbenah hanya karena sudah menjadi rujukan inovasi. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi teknik/informatika terdekat, melibatkan pemuda lokal yang kompeten sebagai perangkat desa, dan tetap terbuka terhadap evaluasi kelembagaan meski sistem digitalnya sudah berjalan baik.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Desa Pandanlandung secara rutin menyisihkan dana pemeliharaan sistem dan pelatihan ulang operator dari APBDes agar PAOD terus beroperasi optimal. Kerja sama dengan STIKI Malang diikat dalam nota kesepahaman jangka panjang yang mencakup pembaruan fitur, keamanan siber, dan pengembangan aplikasi seluler agar warga semakin mudah mengakses layanan [1].
Dalam jangka panjang, desa merancang integrasi PAOD dengan layanan kesehatan dan perizinan usaha mikro agar ekosistem administrasi menjadi satu pintu. Strategi ini menjaga inovasi tetap relevan sekaligus merespons catatan tata kelola dari Kemendes PDTT dengan terus memperkuat sisi kelembagaan, bukan hanya sisi teknologi [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
PAOD Pandanlandung berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
PAOD membangun infrastruktur digital desa yang inovatif, mempercepat akses informasi, dan mendorong modernisasi layanan publik perdesaan setara standar perkotaan. |
Waktu pengurusan dokumen berkurang dari hitungan hari menjadi kurang dari satu jam. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Layanan inklusif yang menjangkau warga di perantauan menciptakan komunitas desa yang terhubung, partisipatif, dan tidak meninggalkan seorang pun dalam urusan administrasi. |
Sekitar 9.276 jiwa penduduk, termasuk buruh migran, dapat mengakses layanan dari luar desa. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
Transparansi alur administrasi dan hilangnya praktik pungutan liar memperkuat kepercayaan warga, meniadakan korupsi skala kecil, dan memantapkan kelembagaan desa yang bersih. |
Aduan pungutan liar menurun mendekati nol dalam dua tahun pertama penerapan PAOD. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Desa Pandanlandung menyebarluaskan PAOD melalui film dokumenter yang diunggah di media sosial dan kanal berbagi video, lengkap dengan tutorial penggunaannya. Strategi ini menginspirasi desa-desa di Kecamatan Wagir untuk mulai merintis sistem serupa dengan memanfaatkan jaringan pendamping desa. Kunjungan belajar dibuka secara gratis bagi aparatur desa lain yang ingin mengetahui detail teknis dan tantangan implementasi [1].
Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan PAOD sebagai salah satu model praktik baik dalam program smart village yang akan direplikasi dengan menyesuaikan konteks lokal masing-masing desa. Dokumentasi lengkap proses dan kode sumber aplikasi juga didorong untuk dibagikan melalui forum inovasi desa agar percepatan replikasi tidak terhambat biaya pengembangan, dengan catatan replikator perlu turut memperhatikan penguatan tata kelola kelembagaan seperti yang diingatkan Kemendes PDTT kepada Pandanlandung sendiri [3].
Daftar Pustaka
[1] Kompas.id, “Milenial Ndeso, Siapa Takut?,” kompas.id, 19 Feb. 2019. [Online]. Available: https://www.kompas.id/artikel/milenial-ndeso-siapa-takut
[2] Kompas.id, “Beli Rokok dan Pulsa pun Ketahuan,” kompas.id, 2019. [Online]. Available: https://www.kompas.id/artikel/beli-rokok-dan-pulsa-pun-ketahuan
[3] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Kecamatan Wagir,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/tag/kecamatan-wagir/
[4] Tim Pengabdian Masyarakat, “Pelatihan Komputer dan Administrasi Perkantoran di Desa Pandanlandung, Kabupaten Malang,” academia.edu. [Online]. Available: https://www.academia.edu/115654740/Pelatihan_Komputer_Dan_Administrasi_Perkantoran_DI_Desa_Pandanlandung_Kabupaten_Malang
[5] Kompasiana, “Mengenal Desa Pandanlandung, Wagir, Malang,” kompasiana.com, 2024. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/ghenzuli1196/671fa08aed641568f70c38f2/mengenal-desa-pandanlandung-wagir-malang
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, membuktikan bahwa pemuda kampung pesisir mampu menguasai keterampilan bertaraf internasional dan menjadi tuan rumah yang berdaulat atas kekayaan alam laut mereka sendiri [1]. Inovasi ini lahir dari transformasi panjang sembilan pemuda kampung yang memulai perjalanan dari pelatihan menyelam dasar pada 2006, berkembang menjadi organisasi Ombang Scuba Diving, lalu akhirnya mendirikan lembaga pendidikan selam berstandar internasional bernama Papua Diving Academy pada 2019 yang mampu mendidik siapa pun hingga bersertifikat SSI (Scuba Schools International) [1]. Tujuan utama inovasi ini melampaui sekadar bisnis pariwisata: Papua Diving Academy hadir sebagai instrumen kemandirian ekonomi kampung, pelestarian ekosistem laut Teluk Tanah Merah, dan pembangunan identitas pemuda Papua sebagai pelaku aktif dalam industri wisata bahari [3]. Dampak utamanya mencakup pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda kampung, layanan selam bersertifikasi internasional seharga Rp6,5 juta per orang dengan kursus tujuh hari, serta pengakuan Bupati Jayapura yang menjanjikan Kampung Tablasupa sebagai lokasi kejuaraan selam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 [1].
Latar Belakang
Kampung Tablasupa berdiri di atas laut, sebuah keunikan fisik yang menjadikan warganya hidup dalam pelukan laut sejak lahir, namun sebelumnya tidak memiliki sarana untuk menjadikan kekayaan bahari itu sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan [6]. Kawasan Teluk Tanah Merah di sekitar Tablasupa menyimpan keindahan bawah laut yang dapat dinikmati hingga kedalaman 30 meter, dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut yang menjadikannya salah satu destinasi selam terbaik di Papua. Namun sebelum adanya Papua Diving Academy, potensi itu hanya bisa diakses wisatawan yang membawa pemandu dari luar kampung [5].
Sejarah kelam juga pernah melukai laut Tablasupa. Sebelum tahun 1980-an, aktivitas penangkapan ikan dengan bom merusak terumbu karang secara masif di kawasan Teluk Tanah Merah, menghancurkan ekosistem yang telah tumbuh selama ratusan tahun dan memaksa nelayan berlayar lebih jauh ke tengah laut karena hasil tangkapan di dekat kampung terus menurun. Trauma ekologis ini meninggalkan kesadaran kolektif yang kuat di masyarakat Tablasupa bahwa laut mereka perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana [7].
Di sisi ekonomi, pemuda Kampung Tablasupa menghadapi keterbatasan lapangan kerja di wilayah pesisir terpencil yang aksesnya sekitar satu jam dari Bandara Sentani dan belum terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura [5]. Mereka menyaksikan wisatawan asing dan domestik berdatangan mengagumi keindahan laut kampung, tetapi uang yang dibawa wisatawan itu mengalir keluar kampung karena tidak ada SDM lokal yang memiliki keterampilan dan sertifikasi untuk menawarkan layanan wisata selam secara profesional. Kesenjangan inilah yang mendorong sembilan pemuda Tablasupa mengikuti pelatihan selam pada 2006, memulai perjalanan transformasi yang membutuhkan 13 tahun untuk berbuah menjadi Papua Diving Academy [1].
Inovasi yang Diterapkan
Papua Diving Academy adalah inovasi kelembagaan berbasis komunitas yang menggabungkan tiga fungsi dalam satu lembaga: sekolah selam bersertifikat internasional, penyedia layanan wisata bahari profesional, dan organisasi pelestarian lingkungan laut aktif [1]. Inovasi ini lahir bukan dari desain kebijakan top-down, melainkan dari keinginan sembilan pemuda kampung yang melihat potensi besar di depan mata dan memutuskan membekali diri dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengolah potensi itu. Dikelola oleh 16 orang pengurus yang seluruhnya warga Tablasupa bersertifikasi SSI, Papua Diving Academy menawarkan kursus selam berdurasi tujuh hari hingga peserta lulus dan memperoleh sertifikasi internasional seharga Rp6,5 juta per orang [4].
Secara operasional, Papua Diving Academy bekerja melalui empat lini layanan. Pertama, layanan diving guide bagi wisatawan yang menjelajahi 20 spot diving dan 50 spot snorkeling dengan tarif Rp350.000 per rombongan. Kedua, program kursus selam bersertifikat yang mengubah wisatawan pemula menjadi penyelam tersertifikasi dalam tujuh hari. Ketiga, penyediaan layanan sewa peralatan selam lengkap seharga Rp500.000 per hari. Keempat, program edukasi lingkungan laut bagi sekolah-sekolah dengan modul khusus yang memperkenalkan dunia bawah laut kepada generasi muda Papua sejak dini [7].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan Papua Diving Academy dimulai pada 2006 ketika Dinas Pariwisata Provinsi Papua menyelenggarakan pelatihan menyelam yang diikuti sembilan pemuda Tablasupa. Dari pelatihan itu mereka mengantongi sertifikasi Open Water, tingkat dasar dalam hierarki sertifikasi selam internasional, yang membuka mata mereka akan potensi besar yang tersembunyi di bawah permukaan laut kampung mereka sendiri. Dengan modal sertifikasi dasar itu, sembilan pemuda ini segera membentuk organisasi Ombang Scuba Diving sebagai wadah kolektif untuk menawarkan layanan pemandu selam kepada wisatawan yang mulai berdatangan ke Tablasupa [1].
Tahap peningkatan kapasitas berlangsung dalam tiga gelombang. Pada 2008, 2012, dan 2014, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura secara konsisten mengirimkan delegasi Ombang Scuba Diving ke kursus selam di Taman Nasional Bunaken, Minahasa, Sulawesi Utara, karena keunggulan standar pengajarannya dan kemiripan kondisi lautnya dengan Teluk Tanah Merah. Dari tiga gelombang pengiriman ini, tujuh delegasi berhasil meraih sertifikasi SSI yang diakui secara internasional, memberikan Ombang Scuba Diving fondasi SDM bersertifikasi yang cukup untuk mendirikan lembaga pendidikan selam yang kredibel. Proses selama delapan tahun ini bukan tanpa hambatan: biaya kursus yang tidak murah, jarak tempuh Tablasupa-Bunaken yang jauh, dan keterbatasan dukungan finansial membuat setiap pengiriman delegasi adalah perjuangan tersendiri [1].
Pada 2019, setelah lima tahun konsolidasi dan pengembangan sistem operasional, Ombang Scuba Diving resmi meluncurkan Papua Diving Academy yang diresmikan langsung oleh Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw. Untuk mempercepat kemampuan komunikasi internasional para instruktur dalam melayani wisatawan mancanegara, Papua Diving Academy menggandeng Papua Language Institute (PLI) sebagai mitra pengembangan bahasa dan komunikasi lintas budaya, sekaligus menerbitkan brosur trilingual paket snorkeling dan diving yang didistribusikan ke sekolah-sekolah [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan struktural terbesar adalah keterbatasan infrastruktur akses yang membatasi volume kunjungan wisatawan. Untuk mencapai Kampung Tablasupa, wisatawan harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dari Bandara Sentani melalui jalan pegunungan Cyclops, kemudian menyeberang menggunakan speedboat dengan tarif Rp250.000 (8 orang) dari Pantai Amai atau Rp450.000 per perahu dari jalur Sentani-Depapre [4]. Kendala ini dimitigasi dengan mengemas paket wisata terintegrasi (selam, pengamatan burung Cenderawasih, wisata budaya) agar wisatawan yang sudah menempuh perjalanan jauh memperoleh pengalaman yang sepadan dan cenderung tinggal lebih lama.
Tantangan kedua adalah ketergantungan pada dukungan pemerintah daerah yang bisa berubah seiring pergantian kepemimpinan dan prioritas anggaran [1]. Pemerintah Kampung Tablasupa mengakui dukungan anggaran yang bisa mereka berikan kepada Papua Diving Academy masih terbatas, sehingga keberlanjutan operasional lembaga bergantung pada pendapatan dari wisatawan dan kemitraan dengan Dinas Pariwisata. Kendala ini dimitigasi dengan mendiversifikasi sumber pendapatan lembaga ke empat lini layanan (pemanduan, kursus, sewa alat, edukasi sekolah) agar tidak bergantung pada satu sumber saja [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah konsistensi dukungan pemerintah daerah yang tidak bersifat transaksional melainkan transformatif: Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Jayapura hadir bukan hanya pada momen peresmian, tetapi secara aktif memfasilitasi pengiriman delegasi ke Bunaken selama tiga periode berturut-turut hingga SDM lokal mencapai standar internasional yang dibutuhkan [1]. Bupati Mathius Awoitauw memainkan peran kunci tidak hanya dengan meresmikan lembaga, tetapi juga menjanjikan penetapan Tablasupa sebagai lokasi kejuaraan selam PON XX, keputusan yang mengangkat Tablasupa dari destinasi wisata lokal menjadi arena kompetisi olahraga nasional yang berlangsung 2-15 Oktober 2021 [1].
Faktor kedua adalah keunggulan alam Tablasupa yang menjadi daya tarik intrinsik. Dengan 20 spot diving dan 50 spot snorkeling di perairan Teluk Tanah Merah, ditambah titik pengamatan burung Cenderawasih yang telah diresmikan Gubernur Papua sejak Juni 2017, Tablasupa menawarkan paket wisata alam yang lengkap [2]. Keistimewaan Tablasupa sebagai kampung yang berdiri di atas laut menambah dimensi wisata budaya, membuat pengunjung datang bukan hanya untuk menyelam, tetapi juga menyaksikan cara hidup komunitas adat yang telah hidup berdampingan dengan laut selama berabad-abad, sekaligus menikmati alam bawah laut dan burung Cenderawasih dalam satu kunjungan [6], [10].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi paling langsung adalah pembukaan lapangan kerja bagi 16 pemuda Tablasupa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pekerjaan formal di wilayah pesisir terpencil. Mereka kini berpenghasilan dari kombinasi tiga sumber: jasa pemandu selam Rp350.000 per rombongan, sewa peralatan Rp500.000 per hari, dan pendapatan dari kursus sertifikasi Rp6,5 juta per peserta, portofolio pendapatan yang lebih stabil dibanding mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung musim [4].
Dampak sosial yang sama pentingnya adalah transformasi persepsi diri pemuda kampung dari posisi “penonton” menjadi pelaku aktif atas kekayaan alam kampung mereka. Keberhasilan mendirikan lembaga yang diakui pemerintah daerah, bermitra dengan instansi bahasa internasional, dan mampu mengeluarkan sertifikat yang diakui secara global membuktikan kepada komunitas Tablasupa bahwa pemuda kampung bisa bersaing tanpa harus meninggalkan kampung halaman [1].
Dari perspektif ekologi, Papua Diving Academy berkontribusi pada pemulihan dan pelestarian ekosistem laut Teluk Tanah Merah yang sebelumnya terdampak aktivitas penangkapan ikan destruktif. Dengan menjadikan laut yang sehat sebagai aset bisnis utama, para instruktur memiliki insentif ekonomi untuk aktif menjaga kualitas terumbu karang, sinergi antara kepentingan bisnis dan konservasi. Program edukasi lingkungan laut bagi sekolah-sekolah lokal menanam kesadaran konservasi ke generasi penerus [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendirian Papua Diving Academy pada 2019 tidak bertumpu pada investasi modal besar, melainkan pada akumulasi sertifikasi SDM yang dibiayai bertahap oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Jayapura melalui tiga gelombang pengiriman delegasi ke Bunaken (2008, 2012, 2014). Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal pembiayaan pelatihan tersebut secara spesifik [1].
Model pendapatan operasional bertumpu pada empat lini layanan yang saling melengkapi: jasa pemandu selam (Rp350.000/rombongan), kursus sertifikasi (Rp6,5 juta/peserta), sewa peralatan (Rp500.000/hari), dan program edukasi sekolah. Diversifikasi ini memastikan 16 pengurus memiliki penghasilan yang tidak bergantung pada satu jenis layanan atau satu musim kunjungan wisatawan saja [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempuh jalur sertifikasi bertahap selama delapan tahun (2006-2014) melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, alih-alih terburu-buru membuka layanan wisata selam tanpa standar internasional, terbukti menjadi fondasi kredibilitas yang membuat Papua Diving Academy dipercaya wisatawan mancanegara. Menjadikan konservasi laut sebagai bagian dari model bisnis, bukan kegiatan sampingan, juga terbukti menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi para pengurus.
Jika memulai dari awal, diversifikasi sumber pendapatan dan pengurangan ketergantungan pada dukungan anggaran pemerintah idealnya dirancang sejak tahap awal pendirian lembaga, bukan menjadi respons setelah menyadari kerentanan finansial. Kampung pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari kandidat pemuda yang punya kedekatan nyata dengan laut, menempuh sertifikasi internasional secara bertahap melalui kemitraan pemerintah daerah, dan baru membuka layanan komersial setelah standar kompetensi benar-benar tercapai.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan Papua Diving Academy berpusat pada penguatan ekosistem wisata terpadu Tablasupa yang mengintegrasikan seluruh potensi alam kampung, selam, pengamatan burung Cenderawasih, wisata pantai, dan wisata budaya kampung adat di atas laut, dalam satu paket pengalaman. Penetapan Tablasupa sebagai Kampung Wisata Konservasi oleh BBKSDA Papua memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang terproteksi dari eksploitasi berlebihan [3].
Pengembangan program sertifikasi yang lebih beragam, dari Open Water hingga tingkat instruktur, akan membuka sumber pendapatan baru sekaligus membangun pipeline SDM lokal untuk generasi pengurus berikutnya. Kemitraan dengan Papua Language Institute perlu diperluas ke universitas di Papua dan lembaga konservasi laut internasional untuk membuka akses penelitian, pendanaan, dan jaringan wisatawan penyelam global [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Papua Diving Academy berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Papua Diving Academy menciptakan lapangan kerja bagi 16 pemuda Tablasupa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pekerjaan formal, dengan penghasilan yang lebih stabil dibandingkan mata pencaharian nelayan tradisional. |
16 pengurus lokal memperoleh penghasilan tetap dari empat lini layanan wisata selam. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Papua Diving Academy menyediakan jalur pendidikan vokasi berstandar internasional bagi pemuda kampung, menghasilkan instruktur selam bersertifikat SSI yang diakui secara global, serta modul edukasi laut bagi siswa sekolah. |
Tujuh delegasi meraih sertifikasi SSI internasional dari tiga gelombang pengiriman ke Bunaken (2008-2014). |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan 20 spot diving dan 50 spot snorkeling oleh SDM lokal bersertifikasi internasional menciptakan ekosistem pariwisata bahari yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi kampung berbasis aset alam yang sudah ada. |
Tiga lini pendapatan aktif: pemanduan Rp350.000/rombongan, kursus Rp6,5 juta/peserta, sewa alat Rp500.000/hari. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Papua Diving Academy menjalankan kampanye pelestarian laut sebagai bagian dari operasionalnya, menjadikan konservasi ekosistem laut Teluk Tanah Merah kepentingan bisnis yang terhubung langsung dengan keberlanjutan pendapatan pengelola. |
Status resmi Tablasupa sebagai Kampung Wisata Konservasi yang ditetapkan BBKSDA Papua. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Papua Diving Academy membangun ekosistem kemitraan multi-lapis: Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Papua, Papua Language Institute, BBKSDA Papua, SSI, dan pemerintah kampung. |
Diresmikan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada 2019; dijadikan venue selam PON XX 2021. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Papua Diving Academy menawarkan blueprint replikasi yang relevan bagi kampung pesisir lain di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang menyimpan potensi wisata bahari namun belum memiliki SDM lokal terlatih dan tersertifikasi. Formula replikasinya terdiri dari tiga langkah: identifikasi pemuda kampung yang memiliki hubungan kuat dengan laut, investasikan dalam sertifikasi internasional melalui kolaborasi pemerintah daerah, dan berikan pengakuan resmi serta dukungan promosi agar produk wisata mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas [2].
Strategi scale up yang paling strategis adalah mengembangkan Papua Diving Academy menjadi lembaga pelatihan induk yang mendidik instruktur dari kampung pesisir lain di Kabupaten Jayapura dan Papua, menggunakan model yang sama dengan yang dilakukan Bunaken kepada Tablasupa. Kemitraan dengan operator wisata nasional dan internasional melalui platform pemesanan wisata digital akan membuka akses ke segmen pasar wisatawan penyelam global yang mencari destinasi selam otentik di luar jalur konvensional Bali-Komodo-Bunaken [9].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Papua Diving Academy, Kampung Tablasupa Dirikan Sekolah Selam dengan Pengajar Lokal Bersertifikat Internasional,” inovasidesa.kemendesa.go.id, 2019. [Online]. Available: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/papua-diving-academy-kampung-tablasupa-dirikan-sekolah-selam-dengan-pengajar-lokal-bersertifikat-internasional/
[2] Mongabay Indonesia, “Saat Wisata Alam Dirancang di Tablasupa, Kampung Penyangga CA Cyclops,” mongabay.co.id, 24 Des. 2017. [Online]. Available: https://mongabay.co.id/2017/12/24/saat-wisata-alam-dirancang-di-tablasupa-kampung-penyangga-ca-cyclops/
[3] Ditjen KSDAE Kementerian LHK, “BBKSDA Papua Wadahi Kampung Tablasupa Menjadi Kampung Wisata Konservasi,” ksdae.menlhk.go.id, 2017. [Online]. Available: https://ksdae.menlhk.go.id/info/1813/bbksda-papua-wadahi-kampung-tablasupa-menjadi-kampung-wisata-konservasi.html
[4] Imaji Papua, “Berminat Menikmati Spot Selam Terbaik di Tablasupa, Ini Rute dan Harganya,” imajipapua.com, 16 Jul. 2019. [Online]. Available: https://imajipapua.com/2019/07/16/berminat-menikmati-spot-selam-terbaik-di-tablasupa-ini-rute-dan-harganya/
[5] Tribun Video, “Indahnya Kampung Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Ada 20 Spot Diving dan 50 Spot Snorkeling,” YouTube, 26 Jul. 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=D0yUjJaVI_M
[6] Malanesia News, “Mengintip Keunikan Kampung Wisata Tablasupa, Kabupaten Jayapura yang Berdiri di Atas Laut,” malanesia.news, 21 Jul. 2023. [Online]. Available: https://www.malanesia.news/mengintip-keunikan-kampung-wisata-tablasupa-kabupaten-jayapura-yang-berdiri-di-atas-laut/
[7] Yayasan Kehati, “Belajar Sambil Menyelam di Papua,” YouTube, 7 Okt. 2012. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=zMiF64sdLJM
[8] Java News Online, “Potensi Perikanan dan Pariwisata Distrik Depapre Butuh Perhatian,” javanewsonline.co.id, 3 Apr. 2023. [Online]. Available: https://javanewsonline.co.id/potensi-perikanan-dan-pariwisata-distrik-depaprebutuh-perhatian/
[9] Kemenparekraf, “Desa Wisata Tablasupa,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2022. [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tablasupa
[10] Tribun Papua, “Wisata Papua: Menikmati Alam Bawah Laut hingga Melihat Burung Cenderawasih di Kampung Tablasupa,” papua.tribunnews.com, 30 Nov. 2022. [Online]. Available: https://papua.tribunnews.com/2022/11/30/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Empat desa di Kecamatan Tidore Utara, yakni Desa Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, dan Maitara Tengah, berinovasi membangun Sekolah Menengah Umum (SMU) Tododara melalui kerja sama antardesa yang dibiayai secara swadaya [1]. Inovasi ini menjawab masalah mendasar akses pendidikan bagi anak-anak kepulauan yang selama ini terpaksa merantau jauh hanya untuk melanjutkan sekolah menengah atas [6]. Dengan berdirinya SMU Tododara, anak-anak di Kecamatan Tidore Utara kini dapat mengenyam pendidikan lanjutan di kampung halaman sendiri tanpa harus berpisah dari keluarga. Inovasi ini membuktikan bahwa desa-desa kecil di daerah terpencil sekalipun mampu berkolaborasi memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, sejalan dengan semangat kewenangan desa untuk berprakarsa yang dijamin Undang-Undang Desa [1].
Latar Belakang
Kecamatan Tidore Utara, yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil di Kota Tidore Kepulauan, sebelumnya hanya memiliki fasilitas Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama [2]. Untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, anak-anak kepulauan harus meninggalkan rumah dan pindah ke Kota Ternate maupun Tidore yang jaraknya jauh dari pulau mereka, pola yang umum dijumpai di banyak wilayah kepulauan Indonesia yang partisipasi sekolah menengahnya masih tertinggal dibanding daratan [4].
Sebagian keluarga harus menyewa tempat tinggal di kota agar anak mereka bisa bersekolah, sementara sebagian siswa lain memilih naik perahu setiap hari dengan risiko cuaca laut yang tidak menentu. Pilihan itu menyita banyak tenaga, biaya, dan waktu, sehingga anak-anak justru lebih sering terganggu perjalanan daripada fokus belajar, sebuah hambatan struktural yang lazim ditemui di daerah kepulauan terpencil Indonesia [6].
Para orang tua juga tidak bisa memantau perkembangan dan perilaku anak secara langsung karena jarak yang memisahkan mereka. Kekhawatiran tentang keselamatan anak saat menyeberang laut dalam kondisi cuaca buruk menjadi beban tersendiri yang terus menghantui setiap keluarga, kondisi yang mendorong para kepala desa dan tokoh masyarakat mencari solusi yang lebih permanen dan berpihak pada warga.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari kesadaran bersama bahwa negara dan pemerintah daerah tidak selalu bisa hadir lebih cepat dari kebutuhan masyarakat. Empat desa sepakat mendirikan sekolah menengah atas secara swadaya melalui pembentukan Yayasan Tododara, yang dalam bahasa lokal berarti “kujaga, kurawat, dan kusayangi,” memanfaatkan kewenangan desa untuk berprakarsa dan bekerja sama dengan desa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa [1].
SMU Tododara bekerja dengan model pembiayaan dan pengelolaan berbasis komunitas: dana operasional bersumber dari swadaya warga dan Dana Desa keempat desa, tenaga pengajar direkrut dari putra-putri terbaik keempat desa, dan proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan izin resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Model kerja sama antardesa semacam ini sejalan dengan panduan resmi yang disusun Kementerian Desa PDTT untuk memperkuat pelayanan publik lintas desa [5].
Proses Penerapan Inovasi
Sebelum mendirikan sekolah, setiap desa terlebih dahulu melakukan peneraan kebutuhan atau need assessment untuk menjaring aspirasi dan umpan balik masyarakat. Proses ini memanfaatkan forum-forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil, hajatan warga, musyawarah pemangku masjid, dan musyawarah dusun, agar semua lapisan masyarakat benar-benar terlibat.
Pada 2014, delegasi keempat desa menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai para kepala desa, tokoh masyarakat, pengusaha kapal, kelompok nelayan, dan kelompok perempuan. Forum ini menghasilkan kesepakatan mendirikan sekolah secara swadaya, sekaligus mengidentifikasi calon tenaga pengajar dan staf administrasi dari warga desa sendiri.
Pada 2015, tim kerja resmi dibentuk untuk mengurus pendirian yayasan, dan SMU Tododara secara resmi berbadan hukum pada 13 Oktober 2015 dengan lokasi di Desa Maitara Utara. Dana swadaya yang terkumpul sebesar Rp20 juta digunakan untuk mengurus akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional. Sambil menunggu gedung sendiri, SMU Tododara menumpang di gedung SMP Negeri 17 Tidore Kepulauan di Pulau Maitara hingga akhirnya pada 2018 Dana Desa digunakan untuk membangun dua ruang kelas permanen pertama.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam mendirikan SMU Tododara adalah keterbatasan anggaran karena APBDesa tidak dapat langsung digunakan pada tahap awal pendirian yayasan. Kendala ini dimitigasi dengan bertumpu sepenuhnya pada swadaya masyarakat yang terkumpul Rp20 juta untuk mengurus legalitas awal, sebelum kemudian secara bertahap mengalokasikan Dana Desa begitu dasar hukum yayasan telah berdiri.
Kendala lain muncul dari aspek legalitas dan infrastruktur. SMU Tododara harus menumpang di gedung SMP selama beberapa tahun sebelum memiliki ruang kelas sendiri, sementara status seluruh tenaga pendidik yang non-ASN membuat stabilitas ketenagaan bergantung pada komitmen moral para pengajar. Kendala ini dimitigasi melalui pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 menggunakan Dana Desa, serta advokasi berkelanjutan kepada Dinas Pendidikan agar status guru dan fasilitas sekolah diakui secara formal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kunci utama keberhasilan inovasi ini adalah kuatnya rasa memiliki bersama dari seluruh warga keempat desa. Gagasan mendirikan sekolah tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari musyawarah akar rumput yang merangkul semua elemen masyarakat, sehingga setiap orang merasa menjadi bagian dari solusi.
Faktor kedua adalah kepemimpinan para kepala desa yang berani mengambil prakarsa di luar jalur birokrasi biasa. Mereka memilih tidak menggunakan APBDesa pada tahap awal untuk menghindari hambatan regulasi, dan justru menggerakkan potensi sosial warga sebagai modal utama, sebuah pendekatan yang konsisten dengan semangat kerja sama antardesa yang didorong Kementerian Desa PDTT sebagai model penguatan layanan publik lintas wilayah [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, SMU Tododara berhasil menampung sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pendidik non-ASN yang seluruhnya berasal dari keempat desa pendiri. Pada 2018, angkatan pertama siswa berhasil diwisuda, menandai tonggak keberhasilan nyata dari kerja kolektif masyarakat kepulauan yang dimulai dari nol.
Secara kualitatif, dampak paling terasa adalah pemulihan kedekatan keluarga. Para orang tua kini dapat memantau tumbuh kembang anak setiap hari, biaya transportasi dan sewa tempat tinggal di kota berkurang signifikan, dan anak-anak memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sekaligus membantu orang tua mendaratkan dan menjual hasil tangkapan ikan.
Sekolah ini terus aktif hingga saat ini, terbukti dari kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi PPKn Universitas Khairun pada Juni 2024 yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan multietnik untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat pesisir di SMA Tododara, menunjukkan sekolah ini telah berkembang menjadi ruang belajar yang mempertemukan keragaman etnis warga kepulauan [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pendirian Yayasan Tododara pada 2015 sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat keempat desa sebesar Rp20 juta, digunakan untuk akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional dasar. Setelah yayasan berbadan hukum, pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 dibiayai melalui Dana Desa dari keempat desa pendiri, yang pada tahun anggaran 2025 tercatat menerima alokasi Dana Desa masing-masing berkisar Rp601 juta hingga Rp686 juta [3].
Model operasional sekolah tidak bertumpu pada uang sekolah tinggi dari orang tua, melainkan pada kombinasi swadaya awal, Dana Desa berkelanjutan untuk infrastruktur, dan tenaga pengajar non-ASN yang direkrut dari warga desa sendiri sehingga biaya operasional tetap terkendali. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran pasti kontribusi tahunan setiap desa untuk operasional sekolah setelah tahap pendirian.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan untuk tidak menunggu bantuan pemerintah daerah dan memulai dari swadaya masyarakat, meski hanya terkumpul Rp20 juta, terbukti menjadi langkah yang realistis untuk mengurus legalitas awal yayasan tanpa terjebak birokrasi APBDesa yang lebih rumit pada tahap rintisan. Memanfaatkan forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil dan musyawarah dusun, alih-alih membentuk forum baru dari nol, juga terbukti mempercepat konsolidasi dukungan warga.
Jika memulai dari awal, kejelasan status tenaga pendidik non-ASN dan rencana advokasi ke Dinas Pendidikan idealnya dirancang sejak tahap pendirian, bukan menjadi agenda yang baru didorong setelah sekolah berjalan bertahun-tahun. Desa-desa lain di wilayah kepulauan yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari Musyawarah Antar Desa yang inklusif, menyiapkan dana swadaya untuk legalitas dasar, dan merencanakan sejak awal jalur menumpang gedung sementara sebelum memiliki fasilitas sendiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan SMU Tododara bertumpu pada dua fondasi utama: kekuatan yayasan sebagai payung hukum yang mandiri dan komitmen keempat desa untuk terus mengalokasikan dukungan, termasuk penggunaan Dana Desa untuk pembangunan gedung sebagaimana telah dimulai pada 2018. Kemandirian kelembagaan ini memastikan sekolah tidak runtuh saat kepemimpinan desa berganti.
Dalam jangka panjang, advokasi untuk memperoleh pengakuan dan bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan menjadi langkah krusial yang perlu terus didorong. Penambahan ruang kelas, pengangkatan guru berstatus ASN, dan perluasan fasilitas belajar akan memperkuat fondasi SMU Tododara agar mampu melayani lebih banyak generasi anak-anak kepulauan di masa mendatang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pendirian SMU Tododara menyentuh beberapa dimensi pembangunan berkelanjutan secara bersamaan, mulai dari akses pendidikan, pengurangan kesenjangan, hingga penguatan kelembagaan desa.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Kehadiran SMU Tododara memangkas pengeluaran rumah tangga warga kepulauan yang sebelumnya harus menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi harian anak di kota. |
Keluarga tidak lagi menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi laut harian untuk sekolah anak. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
SMU Tododara membuka akses pendidikan menengah atas yang sebelumnya tidak tersedia di Kecamatan Tidore Utara, dikelola dengan izin resmi Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan. |
Sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pengajar lokal sejak 2015. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Inovasi ini menjembatani kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat kepulauan dan warga perkotaan, memberi anak-anak nelayan dan petani hak setara menempuh pendidikan lanjutan tanpa merantau. |
Angkatan pertama siswa diwisuda pada 2018 tanpa perlu merantau ke Ternate atau Tidore. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Proses Musyawarah Antar Desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan mencerminkan tata kelola yang inklusif. Pembentukan yayasan sebagai lembaga resmi memperkuat fondasi hukum dan akuntabilitas pengelolaan sekolah berbasis komunitas. |
Yayasan Tododara berbadan hukum resmi sejak 13 Oktober 2015. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama antara empat desa, yayasan, Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, dan masyarakat adalah teladan kemitraan multipihak yang mampu menghasilkan solusi yang tidak bisa dicapai satu pihak saja. |
Empat desa (Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, Maitara Tengah) bekerja sama sejak MAD 2014. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model kerja sama antardesa dalam mendirikan lembaga pendidikan swadaya ini relevan untuk direplikasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil lain yang menghadapi masalah serupa. Kuncinya ada pada tiga hal: kemauan kepala desa untuk berprakarsa bersama, forum musyawarah yang inklusif, dan keberanian membangun dari sumber daya yang tersedia tanpa menunggu bantuan dari atas, sejalan dengan panduan kerja sama antardesa yang disusun Kementerian Desa PDTT [5].
Untuk scale up, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kementerian Desa dapat menjadikan SMU Tododara sebagai model percontohan pembangunan pendidikan berbasis komunitas di daerah kepulauan. Legalisasi dan penguatan status guru, penambahan ruang kelas melalui Dana Desa, serta penyusunan panduan replikasi yang sederhana akan mempercepat lahirnya lebih banyak sekolah komunitas di seluruh penjuru kepulauan Indonesia yang masih menghadapi hambatan akses pendidikan menengah [6].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2014. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[2] Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan dalam Angka 2023. Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2023. [Online]. Available: https://tidorekepulauankota.bps.go.id
[3] Tribun Manado, “Daftar Lengkap Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara 2025,” manado.tribunnews.com, 20 Mar. 2025. [Online]. Available: https://manado.tribunnews.com/2025/03/20/daftar-lengkap-dana-desa-di-kota-tidore-kepulauan-maluku-utara-2025
[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Kepulauan dan Terpencil,” Statistik Pendidikan Indonesia, 2022. [Online]. Available: https://referensi.data.kemdikbud.go.id
[5] Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Panduan Kerja Sama Antardesa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id/panduan
[6] Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, “Hambatan Akses Pendidikan Menengah di Daerah Kepulauan Indonesia,” Laporan Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2019. [Online]. Available: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id
[7] Program Studi PPKn Universitas Khairun, “Pengabdian Pada Masyarakat: Focus Group Discussion tentang Urgensi Pendidikan Multietnik untuk Penguatan Integrasi Sosial Masyarakat Pesisir di SMA 5 Tododara Maitara Kota Tidore Kepulauan,” 8 Jun. 2024. [Online]. Available: https://pkn.unkhair.ac.id/pengabdian-pada-masyarakat-focus-group-discussion-fgd-tentang-urgensi-pendidikan-multietnik-untuk-penguatan-integrasi-sosial-masyarakat-pesisir-di-sma-5-tododara-maitara-kota-tido/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mentransformasi diri dari “desa merah” tertinggal menjadi desa cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan energi terbarukan, sebuah proses yang dibangun bertahap selama lebih dari satu dekade sejak Dwinanto, SE menjabat kepala desa pada 2013 [1]. Inovasi ekosistem digital ini mencakup lima pilar: smart government berbasis chatbot AI dan aplikasi SiPolgan, smart agriculture dengan irigasi tenaga surya IoT, smart economy melalui BUMDes digital Tokodesaku.id dan Ngojol, smart environment lewat CCTV dan WiFi desa, serta smart society yang membangun literasi digital warga [4]. Krandegan meraih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025 yang penghargaannya diserahkan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto kepada Kepala Desa Dwinanto pada puncak Hari Desa Nasional 2026, 15 Januari 2026 di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali [2]. Desa ini juga berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes PDT, yang pertama di Kabupaten Purworejo, dan kini ditetapkan sebagai benchmarking resmi bagi 16 desa percontohan digital di kabupaten tersebut [7].
Latar Belakang
Desa Krandegan yang berdiri di atas lahan seluas 800 hektare di Kabupaten Purworejo dulunya masuk kategori desa tertinggal atau “desa merah”, label yang mencerminkan minimnya layanan publik, rendahnya produktivitas pertanian, dan terbatasnya akses ekonomi warganya [1]. Infrastruktur layanan publik yang serba manual membuat warga kesulitan mengurus administrasi kependudukan secara cepat, karena setiap urusan surat-menyurat mengharuskan kunjungan fisik ke balai desa yang tidak selalu bisa dilakukan warga yang bekerja di luar desa. Bagi pekerja migran dan warga yang tinggal jauh dari balai desa, biaya transportasi dan waktu yang terbuang untuk urusan administratif adalah beban riil yang menghambat produktivitas [3].
Di sektor pertanian, ratusan petani Krandegan terkungkung keterbatasan sistem irigasi yang bergantung sepenuhnya pada pompa diesel berbahan bakar solar, dengan biaya operasional hingga Rp800.000 per hari di musim kemarau [3]. Lahan sawah seluas 70 hektare yang seluruhnya tadah hujan hanya mampu panen sekali setahun karena biaya irigasi diesel terlalu berat ditanggung petani secara mandiri, jebakan kemiskinan struktural yang mengunci produktivitas pertanian selama puluhan tahun [9].
Kepala Desa Dwinanto yang menjabat sejak 2013 menangkap peluang dari perkembangan teknologi digital untuk mengubah wajah Krandegan secara fundamental [1]. Momentum ini menguat dengan masuknya Krandegan dalam program smart village yang menjadi prioritas RPJMD 2021 Kabupaten Purworejo, memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis pemerintah daerah, sementara kemitraan akademik dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi bahan bakar transformasi digital desa yang kini berbuah prestasi nasional [4].
Inovasi yang Diterapkan
Dwinanto merancang ekosistem digitalisasi Krandegan dalam lima pilar yang saling menopang: smart government (SiPolgan dan chatbot AI 24 jam), smart economy (Tokodesaku.id dan Ngojol), smart environment (CCTV pengawasan banjir dan WiFi gratis desa), smart society (literasi digital warga), serta smart agriculture (irigasi tenaga surya 18 kW berbasis IoT) [4]. Seluruh komponen ini dirancang dan dikelola secara mandiri oleh SDM lokal Krandegan, pendekatan yang memastikan tidak ada ketergantungan pada vendor luar. Filosofi ini dirumuskan Dwinanto secara jernih: “Digitalisasi bukan soal gaya-gayaan. Ini adalah keniscayaan yang harus kita jalani dan hadapi.” [3]
Secara teknis, chatbot AI yang diluncurkan Februari 2025 menjawab pertanyaan warga tentang KTP, Kartu Keluarga, status surat, dan profil desa secara real-time selama 24 jam melalui WhatsApp, laman krandegan.id, dan aplikasi Android SiPolgan yang terdaftar di Google Play Store [5]. Sistem irigasi PLTS berkekuatan 18 kilowatt yang dikembangkan bersama UNS Surakarta menggerakkan pompa berdebit 77 liter per detik secara gratis melalui kontrol IoT dari ponsel, menggantikan pompa diesel yang boros dan mencemari lingkungan [9]. BUMDes digital mengelola Tokodesaku.id sebagai marketplace produk lokal dan Ngojol sebagai layanan ojek daring dengan skema bagi hasil 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen masuk kas BUMDes [10].
Proses Penerapan Inovasi
Proses digitalisasi Krandegan dibangun bertahap selama lebih dari satu dekade, dimulai 2013 dengan penyiapan infrastruktur keras dan lunak secara paralel yang dipandu visi kepala desa yang konsisten [1]. Dwinanto memprioritaskan penyediaan WiFi gratis sejak 2020, pemasangan CCTV pengawasan lingkungan termasuk deteksi banjir, dan pengembangan aplikasi SiPolgan sebagai fondasi digital awal. Krandegan kemudian mencatatkan diri sebagai desa pertama di Kabupaten Purworejo yang meraih status IDM Desa Mandiri [7].
Pengembangan sistem irigasi tenaga surya melewati perjalanan panjang: dimulai dari program irigasi gratis berbasis donatur yang berjalan sembilan tahun sebagai bukti konsep awal, sebelum Dwinanto mengajukan proposal resmi pembangunan PLTS kepada Gubernur Jawa Tengah [1]. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo akhirnya mengucurkan dana Rp450 juta untuk mewujudkan sistem irigasi surya terintegrasi berdaya 18 kW, dengan dukungan teknis UNS Surakarta dalam integrasi sistem IoT. Sejak 2022, sistem ini telah menghemat biaya irigasi hingga 50 persen dibanding pompa diesel [6].
Pada Februari 2025, tim digital lokal meluncurkan chatbot AI setelah melewati fase eksperimen yang menghadapi tantangan tidak terduga: sistem awalnya kesulitan memahami pertanyaan warga yang menggunakan bahasa Jawa dialek lokal Purworejo yang kaya variasi [3]. Tantangan linguistik ini mendorong tim menyempurnakan database respons secara berulang hingga sistem semakin responsif dan mampu melayani warga dalam bahasa sehari-hari mereka. Hasilnya, dari 900 Kepala Keluarga di Krandegan, 800 di antaranya (89%) telah mengunduh dan menggunakan aplikasi SiPolgan [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir sebagian warga dan perangkat desa yang masih menaruh kepercayaan penuh pada cara manual, resistensi yang wajar namun membutuhkan energi dan kesabaran untuk diatasi, terutama di kalangan warga lanjut usia dengan keterbatasan literasi teknologi [1]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan dan sosialisasi door-to-door secara intensif, serta pelatihan berkala dan sosialisasi tatap muka yang memastikan transformasi digital tidak meninggalkan siapapun [1].
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan struktural yang menguat ketika kebijakan efisiensi nasional Dana Desa mulai berdampak pada pembiayaan program inovasi digital yang membutuhkan investasi teknologi berkelanjutan [8]. Ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan Purworejo pada jam-jam tertentu juga sempat mengganggu performa chatbot AI dan SiPolgan, mendorong tim teknis merancang mekanisme layanan offline sebagai jaring pengaman. Kedua tantangan ini adalah tantangan sistemik yang membutuhkan solusi kebijakan di tingkat lebih tinggi, bukan sekadar upaya desa secara individual [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan visioner Dwinanto yang konsisten mendorong inovasi selama lebih dari satu dekade tanpa kehilangan fokus di tengah tantangan anggaran, resistensi warga, dan perubahan prioritas kebijakan [4]. Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana tentang Desa Krandegan menyimpulkan digitalisasi desa ini terjadi karena digerakkan kepala desa berjiwa wirausaha, didukung generasi milenial yang melek teknologi, dan dipercepat momentum pandemi Covid-19 yang memaksa percepatan layanan digital tanpa tatap muka [4].
Faktor kedua adalah keberadaan kader digital lokal yang terlatih mendalam, bukan sekadar pengguna pasif teknologi, melainkan pengembang dan pemelihara aktif seluruh sistem yang beroperasi di desa, sehingga tidak ada ketergantungan kritis pada vendor luar [1]. Dukungan institusional berlapis dari UNS Surakarta (teknis IoT), Pemprov Jawa Tengah (hibah PLTS Rp450 juta), dan Pemkab Purworejo (penetapan sebagai benchmarking 16 desa) memberikan ekosistem dukungan yang komprehensif di sekeliling inovasi yang tumbuh dari dalam [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling konkret adalah transformasi produktivitas pertanian: sistem irigasi tenaga surya meningkatkan frekuensi panen petani Krandegan dari satu kali menjadi tiga kali setahun, melipatgandakan pendapatan lebih dari 100 petani yang menggarap lahan sawah seluas 70 hektare [1]. Biaya irigasi yang sebelumnya mencapai Rp800.000 per hari kini mendekati nol rupiah, karena pompa berdebit 77 liter per detik itu digerakkan sinar matahari yang tidak pernah mengirimkan tagihan [9].
Dari sisi layanan publik, chatbot AI dan SiPolgan memangkas waktu pengurusan administrasi yang sebelumnya membutuhkan kunjungan fisik dan antrean menjadi cukup sepuluh detik melalui ponsel. Tingkat adopsi SiPolgan yang mencapai 89 persen (800 dari 900 KK) menjadi validasi bahwa produk digital yang menjawab kebutuhan warga akan digunakan tanpa harus dipaksa, sebagaimana disampaikan Rina, warga Krandegan yang bekerja di luar desa: “Saya kerja di luar desa, tapi tetap bisa mengurus dokumen. Tidak perlu bolak-balik pulang ke desa, hemat waktu dan biaya.” [5]
Krandegan kini berstatus Desa Mandiri IDM, pertama di Kabupaten Purworejo, dan menjadi benchmarking resmi bagi 16 desa percontohan digital se-kabupaten [7]. Prestasi Juara 3 Lomba Desa Digital Nasional 2025 yang diraih bersaing dengan ribuan desa dari seluruh Indonesia mengukuhkan posisi Krandegan sebagai referensi pengembangan desa cerdas berbasis kekuatan lokal [2], [12]. BUMDes digital yang mengoperasikan Tokodesaku.id dan Ngojol mengalirkan pendapatan rutin ke kas desa sambil membuka lapangan kerja bagi pengemudi dan pelaku UMKM lokal [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan sistem irigasi PLTS berdaya 18 kW dibiayai hibah senilai Rp450 juta dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, didahului sembilan tahun program irigasi gratis berbasis donatur sebagai bukti konsep sebelum proposal resmi diajukan [6]. Pengembangan chatbot AI, aplikasi SiPolgan, WiFi desa, dan CCTV dibangun secara mandiri oleh kader digital lokal dengan dukungan alokasi Dana Desa, sehingga biaya pengembangan relatif rendah dibanding jika menyewa vendor luar [11].
Model bisnis berkelanjutan bertumpu pada BUMDes digital: Tokodesaku.id memungut komisi dari transaksi marketplace produk lokal, sementara Ngojol menerapkan skema bagi hasil 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen masuk kas BUMDes sebagai sumber Pendapatan Asli Desa [10]. Pendapatan inilah yang sebagian dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur teknologi desa, mengurangi ketergantungan pada Dana Desa yang besarannya dapat berubah setiap tahun, terutama di tengah kebijakan efisiensi nasional yang mulai berdampak pada pembiayaan program digital desa [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan membangun kapasitas digital secara mandiri melalui kader lokal, bukan bergantung pada vendor luar, terbukti menjadi kunci keberlanjutan karena desa tidak kehilangan kendali sistem ketika kontrak vendor berakhir [1]. Pendekatan bertahap selama satu dekade, dimulai dari program irigasi donatur berskala kecil sebelum mengajukan hibah PLTS besar, juga terbukti menjadi jalan yang lebih realistis dibanding menunggu anggaran besar sejak awal [1].
Jika memulai dari awal, antisipasi keragaman dialek bahasa lokal semestinya menjadi bagian dari perancangan awal chatbot AI, bukan ditemukan setelah peluncuran, mengingat database respons harus disempurnakan berulang kali pascapeluncuran akibat kesulitan memahami dialek Jawa Purworejo [3]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memprioritaskan konsistensi kepemimpinan dan pembangunan kapasitas SDM lokal ketimbang mengejar teknologi canggih tanpa kader yang mampu merawatnya, serta menyiapkan mekanisme layanan offline sejak awal untuk mengantisipasi ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekosistem digital Krandegan ditopang dua pilar mandiri: BUMDes digital sebagai mesin pendapatan, dan infrastruktur surya sebagai tulang punggung pertanian [4]. BUMDes digital yang mengelola Tokodesaku.id dan Ngojol menghasilkan aliran PADes yang sebagian dialokasikan khusus untuk pemeliharaan dan pembaruan berkala infrastruktur teknologi desa, menciptakan ekosistem pembiayaan yang tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa. Sistem irigasi PLTS yang tidak membutuhkan bahan bakar dan memiliki masa pakai panel surya lebih dari 25 tahun menjadi infrastruktur pertanian berkelanjutan dengan beban biaya operasional minim [9].
Regenerasi kader digital desa dipersiapkan melalui program pelatihan berkelanjutan yang melibatkan generasi muda desa, memastikan sistem tidak bergantung pada satu atau dua individu saja [1]. Pemerintah desa merancang siklus pembaruan teknologi berkala agar semua platform digital tetap relevan dengan kebutuhan warga yang terus berkembang, dengan mengalokasikan anggaran pembaruan dari hasil pendapatan BUMDes digital [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekosistem desa cerdas Krandegan berkontribusi pada tujuh tujuan SDGs sekaligus, membuktikan bahwa inovasi teknologi di tingkat desa mampu menciptakan dampak lintas-dimensi ketika didesain dengan pendekatan holistik [4].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Irigasi tenaga surya gratis yang meningkatkan frekuensi panen dari 1 menjadi 3 kali setahun melipatgandakan pendapatan petani yang sebelumnya terperangkap kemiskinan akibat biaya diesel Rp800.000/hari. BUMDes digital membuka lapangan kerja bagi pengemudi Ngojol dan pelaku UMKM lokal. |
Lebih dari 100 keluarga petani penggarap 70 hektare sawah kini panen 3 kali per tahun. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Sistem irigasi IoT tenaga surya yang memompa 77 liter air per detik secara gratis memperkuat ketahanan pangan desa, memastikan sawah tetap terairi bahkan di musim kemarau tanpa membebani petani dengan biaya operasional. |
Debit pompa 77 liter/detik menjangkau 70 hektare lahan tadah hujan sepanjang tahun. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
PLTS 18 kW yang menggantikan pompa diesel adalah implementasi nyata transisi energi bersih di tingkat desa, menghapus emisi karbon dari sistem irigasi sekaligus menekan biaya energi petani dari Rp800.000/hari menjadi mendekati nol. |
Kapasitas PLTS 18 kW beroperasi sejak 2022, menghemat biaya irigasi hingga 50% dibanding diesel. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes digital yang mengoperasikan Tokodesaku.id dan Ngojol menciptakan lapangan kerja layak bagi pengemudi lokal dan pelaku UMKM desa dengan skema bagi hasil 80% untuk pengemudi dan 20% untuk BUMDes. |
Skema bagi hasil Ngojol 80:20 dan pendapatan komisi Tokodesaku.id mengalir rutin ke PADes. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Ekosistem teknologi desa yang mencakup WiFi gratis, CCTV, chatbot AI, IoT irigasi, dan aplikasi SiPolgan membangun infrastruktur digital di pedesaan, dikembangkan dan dikelola mandiri oleh kader lokal desa. |
Aplikasi SiPolgan diunduh dan digunakan oleh 800 dari 900 KK (89%) di Desa Krandegan. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Chatbot AI 24 jam dan SiPolgan yang memangkas waktu layanan administrasi menjadi 10 detik mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan dapat diakses seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk warga lanjut usia dan warga yang bekerja jauh dari desa. |
Waktu layanan administrasi berkurang dari kunjungan fisik berjam-jam menjadi sekitar 10 detik via ponsel. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Krandegan, UNS Surakarta (dukungan teknis IoT), Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Purworejo (hibah PLTS Rp450 juta), serta penetapan sebagai benchmarking 16 desa digital membuktikan model kemitraan multipihak. |
Hibah PLTS Rp450 juta dari APBD Provinsi dan Kabupaten; status benchmarking bagi 16 desa se-Purworejo. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Krandegan telah menjadi destinasi studi banding resmi bagi puluhan desa dari berbagai penjuru Indonesia yang ingin mengadopsi model digitalisasi desa secara komprehensif, dan kini Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkannya sebagai role model dan benchmarking bagi 16 desa percontohan digital di seluruh wilayah kabupaten [7]. Modul pelatihan, dokumentasi sistem teknis, dan panduan operasional yang telah tersusun membentuk paket transfer pengetahuan yang siap disebarluaskan ke desa-desa lain. Strategi replikasi paling kritis untuk dipahami adalah bahwa keberhasilan Krandegan bukan produk anggaran besar, melainkan konsistensi kepemimpinan selama lebih dari satu dekade [4].
Strategi scale up Krandegan diarahkan pada pembentukan klaster desa digital di Kecamatan Bayan yang saling terhubung dalam satu ekosistem layanan dan data terintegrasi, memungkinkan berbagi infrastruktur server, kader teknis, dan platform pemasaran bersama [1]. Model klaster ini akan menekan biaya transformasi digital bagi desa-desa yang lebih kecil dan terbatas anggarannya. Ketika model klaster terbukti efektif di Kecamatan Bayan, Krandegan siap bertransformasi menjadi pusat pengembangan kapasitas desa digital di tingkat Provinsi Jawa Tengah [7].
Daftar Pustaka
[1] Kompas.com, “Di Puncak Hari Desa Nasional, Desa Krandegan Purworejo Ukir Prestasi Desa Digital,” regional.kompas.com, 15 Jan. 2026. [Online]. Available: https://regional.kompas.com/read/2026/01/15/193332178/
[2] Pituruhnews.com, “Desa Krandegan Jadi Inspirasi, Sukses Raih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025,” pituruhnews.com, 14 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.pituruhnews.com/2026/01/desa-krandegan-jadi-inspirasi-sukses.html
[3] GovInsider Asia, “Transformasi Desa Cerdas Krandegan: Dari Chatbot AI sampai IoT,” govinsider.asia, 5 Nov. 2025. [Online]. Available: https://govinsider.asia/indo-en/article/transformasi-desa-cerdas-krandegan-dari-chatbot-ai-sampai-iot
[4] R. Novita et al., “Peran Digitalisasi Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Krandegan, Kabupaten Purworejo,” Jurnal Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana. [Online]. Available: https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/8361/2454
[5] Pemerintah Desa Krandegan, “Pemerintah Desa Krandegan Maksimalkan Pelayanan Warga dengan Chatbot Kecerdasan Buatan (AI),” krandegan-bayan.desa.id, 7 Feb. 2025. [Online]. Available: https://krandegan-bayan.desa.id/artikel/2025/2/7/pemerintah-desa-krandegan-maksimalkan-pelayanan-warga-dengan-chatbot
[6] Kolom Desa, “Pemdes Krandegan Manfaatkan Panel Surya untuk Irigasi Sawah,” kolomdesa.com, 3 Jul. 2024. [Online]. Available: https://kolomdesa.com/pemdes-krandegan-manfaatkan-panel-surya-untuk-irigasi-sawah-29675/
[7] Kecamatan Bayan Purworejo, “Pemaparan Kepala Desa Krandegan dalam Ajang Lomba Desa Digital Nasional 2025,” kec-bayan.purworejokab.go.id, 11 Jul. 2025. [Online]. Available: https://kec-bayan.purworejokab.go.id/berita/detail/pemaparan-kepala-desa-krandegan-dalam-ajang-lomba-desa-digital-nasional-2025
[8] Pemerintah Desa Krandegan, “Nasib Program Desa Digital di Tengah Disrupsi Dana Desa,” krandegan-bayan.desa.id, 23 Jan. 2026. [Online]. Available: https://krandegan-bayan.desa.id/artikel/2026/1/24/nasib-program-desa-digital-di-tengah-disrupsi-dana-desa
[9] Koran Juri, “Hebat, Desa Krandegan di Purworejo Ciptakan Sistem Irigasi Bertenaga Surya,” koranjuri.com, 11 Des. 2022. [Online]. Available: https://koranjuri.com/hebat-desa-krandegan-di-purworejo-ciptakan-sistem-irigasi-bertenaga-surya/
[10] UKSW Jurnal Kritis, “Peran Digitalisasi Desa: Ngojol dan Tokodesaku BUMDes Krandegan,” ejournal.uksw.edu. [Online]. Available: https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/8361/2454
[11] Pituruhnews.com, “Desa Krandegan Mantap Menuju Smart Village, Hadirkan Chatbot AI dan Website Desa,” pituruhnews.com, 12 Des. 2025. [Online]. Available: https://www.pituruhnews.com/2025/12/desa-krandegan-mantap-menuju-smart.html
[12] Seputar Purworejo, “Desa Krandegan Purworejo Raih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025,” seputarpurworejo.com, 15 Jan. 2026. [Online]. Available: https://seputarpurworejo.com/desa-krandegan-purworejo-raih-juara-3-lomba-desa-digital-tingkat-nasional-2025/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, melalui BUMDes Tunjung Mekar meluncurkan program fasilitasi kerja di kapal pesiar internasional dengan skema pinjaman modal tanpa agunan [1]. Program ini menghapus hambatan finansial terbesar yang selama ini menghalangi warga kurang mampu mengakses pekerjaan bergaji tinggi di industri pariwisata global, yaitu ketiadaan biaya awal untuk paspor, dokumen, dan pelatihan keberangkatan. Inovasi ini bertujuan menekan angka pengangguran di empat banjar dinas Desa Tunjung sekaligus membangun sumber devisa keluarga yang stabil. Sejak diluncurkan, program telah memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda secara legal ke kapal pesiar dengan rute Eropa dan Kanada pada tahun-tahun awal [2], dan menurut catatan terbaru BUMDes Tunjung Mekar, jumlah ini telah bertambah menjadi lebih dari 40 orang seiring berjalannya program [8].
Latar Belakang
Desa Tunjung berdiri di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, di wilayah pegunungan Bali Utara. Perekonomian warga bertumpu pada hasil bumi, kopi, cengkih, dan sayuran, yang menghidupi keluarga petani dari generasi ke generasi. Namun ketika angkatan kerja muda tumbuh pesat, lahan pertanian yang terbatas tidak lagi mampu menyerap mereka semua [3].
Peluang kerja di kapal pesiar internasional sudah lama dikenal sebagian warga Desa Tunjung. Industri pariwisata bahari global menawarkan gaji jauh di atas upah minimum daerah, dengan fasilitas akomodasi dan makan yang ditanggung perusahaan. Namun satu tembok tinggi menghalangi pemuda desa untuk melangkah masuk: biaya awal untuk paspor, sertifikasi, pelatihan, dan dokumen keberangkatan yang mencapai jutaan rupiah tidak terjangkau oleh keluarga petani gunung yang tidak memiliki aset sebagai jaminan pinjaman [4].
Perbekel I Made Sadia membaca situasi ini sebagai celah kebijakan yang bisa diisi: jika desa dapat menyediakan modal awal tanpa mensyaratkan agunan, hambatan terbesar itu runtuh dengan sendirinya. Kehadiran seorang mantan pekerja kapal pesiar yang kemudian menjabat Ketua BUMDes Tunjung Mekar menjadi modal sosial yang berharga, karena ia memahami dari dalam bagaimana sistem rekrutmen, pelatihan, dan kehidupan kerja di atas kapal pesiar itu bekerja [5].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Tunjung Mekar mengembangkan skema kredit tanpa agunan khusus bagi warga yang telah lolos seleksi rekrutmen kapal pesiar. Pinjaman ini dikenakan bunga rendah, yang menurut laporan sekitar 1 persen per bulan, jauh di bawah bunga lembaga keuangan formal maupun koperasi konvensional, semata untuk menutup biaya operasional administrasi dan pengelolaan dana bergulir. Besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pekerja: biaya paspor, tes kesehatan, sertifikasi Basic Safety Training (BST), seragam, dan tiket keberangkatan [1].
Inovasi ini tidak berhenti pada pembiayaan semata. BUMDes Tunjung Mekar bekerja sama dengan agen penyaluran tenaga kerja kapal pesiar yang telah memiliki rekam jejak terpercaya untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan kontrak kerja yang sah, perlindungan hukum, dan kepastian gaji sesuai standar internasional [6]. Seluruh mekanisme ini dirancang sebagai sistem terintegrasi: BUMDes sebagai pemberi modal, agen sebagai penyalur ke perusahaan kapal pesiar, dan pemerintah desa sebagai penjamin moral yang memastikan setiap warga yang berangkat adalah tenaga kerja terlatih dan terdokumentasi dengan baik.
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama yang ditempuh Perbekel I Made Sadia adalah membangun fondasi kompetensi calon pekerja sebelum satu rupiah pun dari BUMDes dicairkan. Kelas bahasa Inggris intensif digelar di kantor desa, dan pelatihan keterampilan teknis hospitaliti dilaksanakan rutin di bawah bimbingan Ketua BUMDes yang pernah merasakan langsung ritme kerja di atas kapal [7].
Setelah peserta dinilai siap secara kompetensi, proses seleksi bersama agen penyaluran dilakukan untuk memastikan hanya kandidat dengan komitmen dan kemampuan memadai yang menerima pinjaman BUMDes. Keputusan memberikan pinjaman tanpa agunan pada awalnya memunculkan kekhawatiran di internal BUMDes tentang risiko gagal bayar. Pemerintah desa menjawab kekhawatiran itu dengan membangun sistem monitoring cicilan berbasis kepercayaan sosial: karena peminjam adalah warga desa yang dikenal secara personal oleh pengurus BUMDes, tekanan sosial komunitas desa terbukti lebih efektif sebagai mekanisme penagihan daripada jaminan aset [5].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kasus gagal bayar spesifik yang benar-benar terjadi; kekhawatiran ini lebih bersifat antisipatif dan dikelola sejak awal melalui desain program, bukan dikoreksi setelah kegagalan nyata terjadi. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa kegagalan bukan datang dari ketiadaan modal, tetapi dari ketiadaan kesiapan, sehingga BUMDes Tunjung Mekar memastikan setiap rupiah yang dipinjamkan menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar diterima dan bertahan di kapal pesiar [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi sejak awal adalah kekhawatiran risiko gagal bayar dari skema pinjaman tanpa agunan. Bagi BUMDes yang mengelola dana terbatas, satu atau dua kasus wanprestasi berpotensi mengganggu kesinambungan dana bergulir [5]. Kendala ini dimitigasi melalui mekanisme seleksi yang ketat sebelum pencairan pinjaman dan pemanfaatan modal sosial desa, sehingga tekanan sosial komunitas menjadi mekanisme penagihan yang lebih efektif dibanding jaminan aset formal.
Tantangan lain yang lebih struktural adalah ketergantungan program pada satu jaringan agen penyaluran dan satu figur kunci, yakni Ketua BUMDes yang memiliki pengalaman kapal pesiar. Jika agen mengalami masalah perizinan atau Ketua BUMDes tidak lagi menjabat, program berisiko kehilangan dua sumber daya paling kritis sekaligus [1]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui diversifikasi mitra agen dan pendokumentasian pengetahuan teknis Ketua BUMDes ke dalam modul pelatihan tertulis, agar keberlanjutan program tidak bergantung pada satu individu semata.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor yang paling menentukan adalah keberadaan Ketua BUMDes yang merupakan mantan pekerja kapal pesiar. Pengetahuan praktisnya tentang standar rekrutmen, budaya kerja di atas kapal, dan jaringan koneksi dengan agen penyaluran terpercaya tidak bisa digantikan oleh pelatihan teknis apa pun [4].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Perbekel I Made Sadia yang berani mengambil risiko kelembagaan dengan menjamin pinjaman tanpa agunan menggunakan otoritas moral pemerintah desa. Di desa dengan ikatan komunitas yang kuat seperti Tunjung, jaminan moral perbekel jauh lebih mengikat secara sosial daripada sertifikat tanah sekalipun. Dukungan keluarga, terutama restu orang tua yang mengizinkan anak-anak merantau ke laut lepas, melengkapi ekosistem kepercayaan yang menjadi fondasi program ini [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil yang paling terukur adalah keberhasilan memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda dari Desa Tunjung ke kapal pesiar internasional secara legal pada tahun-tahun awal program, dengan rute utama Eropa dan Kanada [2]. Menurut catatan terbaru BUMDes Tunjung Mekar sendiri, jumlah pekerja yang difasilitasi telah bertambah menjadi lebih dari 40 orang seiring waktu, menunjukkan program terus berjalan dan berkembang, bukan berhenti setelah gelombang pertama [8].
Dampak ekonomi yang dirasakan langsung keluarga pekerja adalah masuknya kiriman devisa yang digunakan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan konsumsi keluarga. BUMDes Tunjung Mekar sendiri mendapatkan manfaat berupa arus cicilan pinjaman yang diputar kembali sebagai modal gelombang pemberangkatan berikutnya [6].
Secara kualitatif, program ini mengubah cara pandang pemuda desa terhadap masa depan mereka, dari identitas “anak petani gunung yang tidak punya pilihan” menjadi “tenaga profesional hospitaliti internasional.” Pergeseran ini membangun kepercayaan diri generasi baru Desa Tunjung bahwa keterbatasan geografis bukan takdir ekonomi yang harus diterima begitu saja [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal skema pinjaman bertumpu pada dana BUMDes Tunjung Mekar sendiri, dengan besaran pinjaman disesuaikan kebutuhan nyata calon pekerja untuk paspor, tes kesehatan, sertifikasi BST, seragam, dan tiket keberangkatan [1]. BUMDes juga tercatat menyalurkan bantuan pinjaman darurat senilai Rp35.100.000 kepada 13 rumah tangga saat pandemi Covid-19, menunjukkan kapasitas dana bergulir yang lebih luas dari sekadar pembiayaan kapal pesiar [8].
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada bunga pinjaman rendah (sekitar 1 persen per bulan) yang menutup biaya operasional pengelolaan dana bergulir, bukan mencari keuntungan besar dari peminjam [1]. Cicilan yang dibayarkan pekerja setelah bekerja diputar kembali menjadi modal bagi gelombang pemberangkatan berikutnya, menciptakan siklus pembiayaan mandiri; BUMDes bahkan telah mengalokasikan Rp50.000.000 dari akumulasi keuntungan tiga tahun untuk mendukung kegiatan upacara adat komunitas, menandakan dana bergulir ini juga menghasilkan surplus di luar pembiayaan kapal pesiar [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mendahulukan pembangunan kompetensi (bahasa Inggris, keterampilan hospitaliti, simulasi wawancara) sebelum pencairan pinjaman, alih-alih memberi modal terlebih dahulu, terbukti menjadi kunci memastikan setiap rupiah yang dipinjamkan menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar diterima dan bertahan di kapal pesiar [7]. Mengandalkan kepercayaan sosial komunitas sebagai mekanisme penagihan, alih-alih mensyaratkan agunan formal, juga terbukti efektif tanpa menimbulkan kasus gagal bayar yang terdokumentasi.
Jika memulai dari awal, diversifikasi mitra agen penyaluran dan pendokumentasian pengetahuan teknis Ketua BUMDes idealnya dilakukan sejak tahap awal, bukan diidentifikasi belakangan sebagai kerentanan struktural. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi figur kunci dengan pengalaman industri yang otentik terlebih dahulu, membangun pelatihan kompetensi sebelum pembiayaan, dan merancang sejak awal mekanisme keberlanjutan yang tidak bergantung pada satu individu atau satu mitra agen saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dibangun di atas mekanisme dana bergulir yang mandiri secara finansial: cicilan pinjaman dari pekerja yang sudah berangkat langsung diputar menjadi modal pinjaman bagi calon pekerja di gelombang berikutnya, sehingga program tidak bergantung pada suntikan anggaran desa setiap tahun [8].
Strategi jangka panjang yang inovatif adalah membangun jaringan alumni pekerja kapal pesiar sebagai agen pengetahuan aktif. Para alumni diajak kembali ke desa saat masa kontrak selesai untuk berbagi pengalaman, membimbing calon pekerja baru, dan memperbarui informasi tentang kebutuhan rekrutmen kapal pesiar yang terus berubah, sehingga pengetahuan tidak lagi tersimpan di satu kepala saja [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program fasilitasi kerja kapal pesiar BUMDes Tunjung Mekar berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Skema pinjaman tanpa agunan meruntuhkan hambatan finansial yang mengunci warga miskin dari akses pekerjaan bergaji tinggi, mengangkat daya beli rumah tangga dan membangun aset keluarga. |
Lebih dari 40 warga tercatat telah difasilitasi bekerja ke luar negeri atau kapal pesiar. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Program pelatihan bahasa Inggris intensif dan simulasi wawancara kerja yang diselenggarakan BUMDes adalah bentuk pendidikan vokasional non-formal yang diberikan gratis kepada warga desa. |
Kelas bahasa Inggris dan pelatihan hospitaliti digelar rutin di kantor desa sebelum pencairan pinjaman. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Program ini menciptakan akses ke pekerjaan layak dengan kontrak resmi, gaji standar internasional, dan perlindungan hukum bagi pekerja migran dari desa terpencil. |
Dana bergulir BUMDes menguat dari cicilan pekerja untuk membiayai gelombang pemberangkatan berikutnya. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Dengan menyasar warga tanpa aset agunan, program ini memotong mekanisme ketimpangan yang mengunci kemiskinan antargenerasi di desa pegunungan terpencil. |
Pinjaman tanpa agunan diberikan khusus bagi warga yang lolos seleksi rekrutmen kapal pesiar. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, agen penyaluran tenaga kerja swasta, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mencerminkan kemitraan multipihak yang fungsional. |
Dinas Tenaga Kerja Buleleng turut memberikan pelatihan dan mendukung proses sertifikasi calon pekerja. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Tunjung Mekar dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Buleleng dan wilayah pegunungan Bali yang menghadapi masalah pengangguran pemuda serupa, dengan satu syarat utama: desa harus memiliki atau berhasil mengidentifikasi setidaknya satu figur kunci yang memiliki pengetahuan teknis industri kapal pesiar atau industri kerja luar negeri yang menjadi sasaran program [3]. Pemerintah Desa Tunjung siap mengadakan lokakarya teknis bagi pengurus BUMDes se-Kabupaten Buleleng untuk berbagi mekanisme mitigasi risiko pinjaman, sistem monitoring cicilan, dan kurikulum pelatihan yang telah terbukti.
Untuk scale up ke tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali yang pada 2017 telah mengumumkan rencana memfasilitasi 1.000 tenaga kerja lulusan SMK untuk bekerja di kapal pesiar pada 2018 dapat mengadopsi model BUMDes Tunjung Mekar sebagai mekanisme pelaksanaan di tingkat desa yang lebih efisien daripada program pelatihan terpusat [9]. Model ini menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak seleksi, pelatihan, dan pembiayaan dengan dukungan teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan dukungan modal awal dari Dana Desa.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00668: Pemerintah Desa Tunjung Fasilitasi Warga Bekerja di Kapal Pesiar Guna Atasi Pengangguran Desa,” inovasi.web.id, 3 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-tunjung-fasilitasi-warga-bekerja-di-kapal-pesiar-guna-atasi-pengangguran-desa/.
[2] Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Atasi Pengangguran, Desa Tunjung Fasilitasi Masyarakat Bekerja ke Luar Negeri,” bulelengkab.go.id, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/68_atasi-pengangguran-desa-tunjung-fasilitasi-masyarakat-bekerja-ke-luar-negeri.
[3] LenteraEsai.id, “Langkah Inovatif, Desa Tunjung Fasilitasi Warga Bekerja ke Luar Negeri untuk Atasi Pengangguran,” lenteraesai.id, 20 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://lenteraesai.id/2022/04/20/langkah-inovatif-desa-tunjung-fasilitasi-warga-bekerja-ke-luar-negeri-untuk-atasi-pengangguran/.
[4] Bali Tribunnews, “Tekan Angka Kemiskinan, BUMDes Tunjung Beri Pinjaman Modal untuk Pekerja Migran Indonesia,” bali.tribunnews.com, 20 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bali.tribunnews.com/2022/04/20/tekan-angka-kemiskinan-bumdes-tunjung-beri-pinjaman-modal-untuk-pekerja-migran-indonesia.
[5] Koran Buleleng, “BUMDes Desa Tunjung Fasilitasi Warga yang Ingin Kerja di Luar Negeri,” koranbuleleng.com, 21 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://koranbuleleng.com/2022/04/21/bumdes-desa-tunjung-fasilitasi-warga-yang-ingin-kerja-di-luar-negeri/.
[6] Bali JPNN, “Desa Tunjung Libatkan BUMDes Berangkatkan Warga ke Kapal Pesiar Atasi Pengangguran,” bali.jpnn.com, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bali.jpnn.com/bali-terkini/15030/desa-tunjung-libatkan-bumdes-berangkatkan-warga-ke-kapal-pesiar-atasi-pengangguran.
[7] Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, “Berikan Pelatihan dan Pinjaman Modal Kerja bagi Masyarakat yang Akan Bekerja ke Kapal Pesiar,” disnaker.bulelengkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/43_berikan-pelatihan-dan-pinjaman-modal-kerja-bagi-mayarakat-yang-akan-bekerja-ke-kapal-pesiar.
[8] BUM Desa Tunjung Mekar Tunjung, “Misi Sosial BUM Desa Tunjung Mekar Tunjung,” bumdesatunjungmekar.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bumdesatunjungmekar.com/misi-sosial-bum-desa-tunjung-mekar-tunjung/.
[9] ANTARA News Bali, “Bali Fasilitasi 1.000 Tenaga Kerja Kapal Pesiar,” bali.antaranews.com, 4 Sep. 2017. [Daring]. Tersedia: https://bali.antaranews.com/berita/110343/bali-fasilitasi-1000-tenaga-kerja-kapal-pesiar.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Tanjunganom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi pencegahan stunting bernama GURIS, Gerakan Untuk Rakyat Indonesia Sehat, yang diinisiasi Kader Posyandu Anggrek 2 bersama pemerintah desa sejak 16 Januari 2025 [1]. Inovasi ini menggabungkan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, kunjungan rumah intensif, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara terpadu, memanfaatkan potensi Kecamatan Rakit sebagai kawasan “Desa Seribu Kolam” penghasil ikan nila sebagai sumber protein hewani utama [2]. Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting di tingkat komunitas melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis pemberdayaan masyarakat, menempatkan kader posyandu sebagai agen perubahan perilaku gizi di level keluarga [1]. Inovasi ini menjadikan Desa Tanjunganom model desa yang mengintegrasikan potensi ekonomi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas secara berkelanjutan [3].
Latar Belakang
Stunting masih menjadi tantangan serius di banyak desa di Kabupaten Banjarnegara, termasuk di Desa Tanjunganom yang memiliki populasi balita aktif yang dipantau rutin melalui Posyandu Anggrek 2 [1]. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada 2022 tercatat 21,6 persen, sementara Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting semula menargetkan penurunan hingga 14 persen pada 2024. Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya pemahaman sebagian ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif dan pola makan bergizi seimbang [6], [1].
Sebelum GURIS hadir, penanganan stunting di tingkat desa berjalan secara parsial, kader posyandu, bidan desa, puskesmas, dan lintas sektor bergerak sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur [1]. Kajian akademik tentang strategi desa dalam penanggulangan stunting mengonfirmasi bahwa ketiadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terkoordinasi di tingkat desa menjadi hambatan sistemik yang menghalangi efektivitas intervensi gizi di level komunitas [7].
Desa Tanjunganom menyimpan potensi besar untuk mengatasi masalah gizi ini dari dalam komunitas itu sendiri [2]. Kecamatan Rakit, tempat desa ini berada, dikenal sebagai kawasan “Desa Seribu Kolam” dengan 400 rumah tangga perikanan yang pada 2024 memproduksi lebih dari 230 juta ekor benih ikan nila, sumber protein hewani berlimpah yang dapat menjadi komponen utama PMT bergizi bagi balita berisiko stunting. Kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, pada Juli 2025 yang membawa bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul bagi lima kelompok pembudidaya menegaskan posisi kawasan ini sebagai simpul ketahanan pangan berbasis protein hewani yang strategis di Banjarnegara [4], [2].
Inovasi yang Diterapkan
GURIS lahir dari kepedulian para kader Posyandu Anggrek 2 yang setiap bulan menyaksikan angka stunting di wilayah binaan mereka belum turun signifikan meski posyandu rutin berjalan [1]. Inovasi ini diresmikan pada 16 Januari 2025 sebagai gerakan komunitas yang menempatkan kader posyandu sebagai agen perubahan perilaku gizi yang hadir langsung ke pintu keluarga paling rentan, selaras dengan arah kebijakan nasional yang mendorong transformasi posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) [6].
GURIS bekerja melalui lima jalur intervensi: koordinasi aktif dengan puskesmas dan lintas sektor; penyuluhan stunting dan ASI eksklusif bagi ibu hamil dan menyusui; edukasi PMT berbahan pangan lokal termasuk ikan nila dari kolam warga; kunjungan rumah rutin untuk pemantauan tumbuh kembang balita; serta monitoring pola makan keluarga yang terdeteksi berisiko [1]. Integrasi sumber protein hewani lokal ke dalam menu PMT menjadi kunci yang menghilangkan hambatan ekonomi paling lazim dalam program gizi: biaya bahan makanan bergizi yang dianggap mahal oleh keluarga kurang mampu [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan membangun kesepahaman bersama antara kader posyandu, bidan desa, dan Puskesmas Rakit tentang pola intervensi terkoordinasi yang dijalankan secara sinergis [1]. Mekanisme koordinasi ini menjawab kelemahan mendasar yang selama ini membuat intervensi stunting di tingkat desa berjalan tidak optimal karena masing-masing pihak bekerja dalam silo terpisah [7].
Tahap selanjutnya adalah pemetaan seluruh balita di wilayah Posyandu Anggrek 2 untuk mengidentifikasi anak berisiko maupun yang sudah terdeteksi stunting berdasarkan data pengukuran tinggi dan berat badan rutin [1]. Data pemetaan ini menjadi acuan menentukan prioritas kunjungan rumah, keluarga dengan risiko tinggi mendapat kunjungan lebih sering dan pendampingan lebih intensif.
Pembelajaran penting dari proses implementasi adalah bahwa edukasi di posyandu saja tidak cukup untuk menjangkau keluarga yang paling membutuhkan perubahan perilaku gizi [1]. Kunjungan rumah menjadi terobosan kunci: dengan hadir langsung, kader memantau asupan harian balita secara nyata dan mendampingi ibu menyiapkan PMT dari bahan lokal. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan spesifik yang dikoreksi selama fase awal implementasi; pembelajaran utama justru datang dari perbandingan metode edukasi pasif di posyandu dengan pendekatan kunjungan rumah yang lebih personal, yang terbukti jauh lebih efektif menjangkau keluarga paling rentan [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi GURIS adalah konsistensi kehadiran keluarga berisiko stunting dalam kegiatan posyandu dan sesi penyuluhan [1]. Sebagian keluarga, terutama yang orang tuanya bekerja penuh hari di sawah atau mengelola kolam ikan, sulit meluangkan waktu hadir rutin dalam kegiatan terjadwal. Kendala ini dimitigasi melalui kunjungan rumah langsung oleh kader, alih-alih hanya mengandalkan kehadiran keluarga di posyandu.
Kendala struktural yang menyertai adalah keterbatasan waktu dan tenaga kader posyandu yang menjalankan seluruh program GURIS secara sukarela di luar kesibukan rumah tangga mereka sendiri [1]. Beban kerja kunjungan rumah yang intensif memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah desa. Kendala ini dimitigasi melalui rencana penguatan kapasitas dan apresiasi kader posyandu lewat insentif yang lebih memadai, agar keberlanjutan program tidak semata bertumpu pada keikhlasan kader yang bisa fluktuatif [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah semangat dan komitmen para kader Posyandu Anggrek 2 yang bergerak sukarela dengan rasa memiliki tinggi terhadap program pencegahan stunting [1]. Dukungan pemerintah desa yang mengintegrasikan GURIS ke dalam sistem layanan kesehatan desa memberi legitimasi kelembagaan yang memperkuat posisi kader di hadapan warga [2].
Faktor kedua adalah ketersediaan sumber protein hewani lokal yang berlimpah dari ekosistem perikanan Kecamatan Rakit, ikan nila yang dibudidayakan warga menjadi bahan dasar PMT yang mudah diakses dan terjangkau [2]. Bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul dari KKP pada Juli 2025 turut memperkuat ekosistem perikanan lokal yang menjadi tulang punggung GURIS untuk tahun-tahun mendatang [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dokumentasi resmi program menyatakan prevalensi stunting di wilayah Posyandu Anggrek 2 mulai menunjukkan perubahan sejak GURIS diterapkan, namun angka pembanding sebelum dan sesudah program secara spesifik belum dipublikasikan secara lengkap, mengingat program baru berjalan sejak Januari 2025 dan membutuhkan beberapa siklus pemantauan untuk melihat dampak antropometrik yang signifikan [1]. Kunjungan posyandu menjadi lebih rutin karena kepercayaan keluarga terhadap kader meningkat melalui pendekatan kunjungan rumah yang personal.
Secara kualitatif, ibu hamil dan menyusui di Desa Tanjunganom menunjukkan pemahaman lebih baik tentang ASI eksklusif, MPASI tepat waktu di usia 6 bulan, dan pentingnya variasi sumber protein dalam menu harian balita [1]. Edukasi PMT berbahan pangan lokal mengubah persepsi warga bahwa makanan bergizi tidak harus identik dengan mahal, ikan nila dari kolam tetangga yang diolah menjadi nugget, bubur, atau pepes menjadi sajian bergizi yang lebih segar dan lebih murah [8].
Pada skala lebih luas, keberhasilan GURIS memperkuat posisi Desa Tanjunganom mendukung aksi konvergensi stunting Kabupaten Banjarnegara yang bersiap menggelar Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 [5]. Kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Juli 2025 yang memberikan bantuan induk nila unggul kepada lima kelompok pembudidaya memvalidasi pendekatan GURIS yang mengintegrasikan potensi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas [4]. Perlu dicatat, target nasional penurunan stunting ke 14 persen pada 2024 pada akhirnya tidak sepenuhnya tercapai secara nasional (hasil SSGI 2024 mencatat 19,8 persen), sehingga pemerintah kini menetapkan target baru 14,2 persen pada 2029 melalui RPJMN, konteks yang tetap menjadikan program berbasis komunitas seperti GURIS relevan sebagai kontribusi lokal terhadap target jangka menengah tersebut [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran khusus yang dialokasikan Pemerintah Desa Tanjunganom untuk GURIS; program ini pada dasarnya berjalan melalui kerja sukarela kader Posyandu Anggrek 2 dengan dukungan fasilitas rutin dari Puskesmas Rakit [1]. Sebagai program kesehatan publik, GURIS tidak memiliki model pendapatan komersial.
Nilai ekonomi tidak langsung program ini bekerja melalui pemanfaatan hasil budidaya ikan nila warga sebagai bahan PMT, mengurangi kebutuhan pembelian sumber protein dari luar desa. Keberlanjutan pembiayaan ke depan bergantung pada integrasi GURIS ke anggaran resmi Posyandu ILP serta dukungan bantuan sarana perikanan dari KKP yang memperkuat pasokan bahan baku pangan lokal [4], [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengintegrasikan sumber protein hewani yang sudah tersedia di lingkungan warga (ikan nila) ke dalam menu PMT, alih-alih mengandalkan bahan pangan dari luar desa yang lebih mahal, terbukti menjadi solusi yang menghilangkan hambatan ekonomi utama program gizi [2]. Kunjungan rumah yang menggantikan ketergantungan penuh pada kehadiran keluarga di posyandu juga terbukti menjadi terobosan paling efektif menjangkau keluarga paling rentan.
Jika memulai dari awal, mekanisme insentif atau dukungan logistik bagi kader yang menjalankan kunjungan rumah secara sukarela idealnya dirancang sejak tahap perencanaan program, bukan diidentifikasi belakangan sebagai kendala keberlanjutan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan sumber pangan protein lokal yang paling mudah diakses warganya, memberdayakan kader posyandu sebagai agen kunjungan rumah aktif, dan membangun koordinasi lintas sektor sejak awal alih-alih membiarkan penanganan stunting berjalan dalam silo yang terpisah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GURIS dijamin melalui integrasi program ke dalam Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), pendekatan transformasi posyandu yang didorong Kementerian Kesehatan RI secara nasional untuk memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar yang komprehensif di level desa [1]. Dengan integrasi ini, GURIS tidak lagi berdiri sebagai program ad hoc yang rentan terhenti, melainkan bagian dari sistem layanan kesehatan rutin desa [6].
Pemerintah Desa Tanjunganom juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan lokal sebagai pilar gizi jangka panjang, sejalan dengan potensi produksi benih nila Kecamatan Rakit yang terus berkembang dan menjadikan Banjarnegara bersiap sebagai salah satu pemasok benih nila berkualitas tingkat nasional [4], [9]. Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 yang dilaksanakan Bappeda Banjarnegara pada April 2026 turut memperkuat komitmen sistemik daerah dalam mendukung keberlanjutan program seperti GURIS di seluruh desa [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi GURIS Desa Tanjunganom merupakan contoh implementasi SDGs di level komunitas desa yang menghubungkan intervensi gizi berbasis pangan lokal dengan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, dan penguatan kelembagaan kesehatan primer, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
GURIS mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi balita dengan mengintegrasikan ikan nila lokal sebagai sumber PMT utama. |
PMT berbahan ikan nila dari kolam warga digunakan sebagai pengganti sumber protein yang lebih mahal. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Edukasi PMT berbahan ikan nila lokal dan pemantauan asupan gizi rutin oleh kader GURIS memperkuat ketahanan gizi komunitas desa. |
Lebih dari 230 juta ekor benih ikan nila diproduksi Kecamatan Rakit pada 2024 sebagai basis pangan protein. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
GURIS berkontribusi pada penurunan risiko stunting di Posyandu Anggrek 2 dan meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif dan MPASI bergizi. |
Lima jalur intervensi GURIS berjalan rutin sejak 16 Januari 2025 di wilayah Posyandu Anggrek 2. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
GURIS memberdayakan perempuan, khususnya kader posyandu dan ibu-ibu muda, sebagai agen utama perubahan perilaku gizi di komunitas desa. |
Kader Posyandu Anggrek 2, seluruhnya perempuan, menjadi penggerak utama pelaksanaan GURIS. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan (Perairan Darat) |
Pemanfaatan produk budidaya ikan nila lokal sebagai sumber PMT memberi insentif ekonomi bagi warga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan darat. |
2.000 ekor calon induk nila unggul disalurkan KKP kepada lima kelompok pembudidaya pada Juli 2025. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
GURIS membangun kemitraan antara kader posyandu, pemerintah desa, Puskesmas Rakit, Dinas Kesehatan Banjarnegara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 melibatkan Bappeda Banjarnegara. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GURIS dapat direplikasi oleh desa-desa lain dengan menyesuaikan sumber pangan protein hewani lokal yang tersedia di masing-masing wilayah, tidak harus ikan nila, tetapi bisa telur ayam kampung, daging unggas, ikan sungai, atau hasil budidaya lokal lain yang mudah dijangkau keluarga kurang mampu [1]. Kunci replikasinya bukan pada jenis bahan pangannya, melainkan pada pemberdayaan kader posyandu sebagai agen gizi komunitas aktif yang bergerak melalui kunjungan rumah [7].
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dapat memfasilitasi diseminasi model GURIS ke seluruh desa dengan prevalensi stunting tinggi melalui pelatihan kader terintegrasi dan penyediaan panduan operasional sederhana [5]. Pengalaman Desa Tanjunganom membuktikan bahwa inovasi paling berdampak dalam penurunan stunting sering lahir bukan dari program besar berbiaya tinggi, melainkan dari kepedulian komunitas yang bertindak dengan sumber daya yang sudah ada di sekitar mereka [8].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Tanjunganom, “Posyandu ILP Anggrek 2 Desa Tanjunganom — Inovasi GURIS,” tanjunganom-banjarnegara.desa.id, 16 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.tanjunganom-banjarnegara.desa.id/index.php/artikel/2025/1/17/posyandu-ilp-anggrek-2-desa-tanjunganom.
[2] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “‘Desa Seribu Kolam’ Tanjunganom Banjarnegara, Terima Bantuan Ribuan Calon Indukan Nila Unggul,” jatengprov.go.id, 21 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-seribu-kolam-tanjunganom-banjarnegara-terima-bantuan-ribuan-calon-indukan-nila-unggul.
[3] Katalog Inovasi Desa, “ID 00849: Desa Tanjunganom Terapkan GURIS Berbasis Pangan Lokal,” Instagram, 8 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DW6TgNJkhg9/.
[4] Serayu News, “Banjarnegara Punya Desa Seribu Kolam! Dirjen KKP Datang, Ini Harapannya untuk Petani Ikan,” serayunews.com, 21 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://serayunews.com/banjarnegara-punya-desa-seribu-kolam-dirjen-kkp-datang-ini-harapannya-untuk-petani-ikan.
[5] Bappeda Banjarnegara, “Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2026,” bapperida.banjarnegarakab.go.id, 21 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bapperida.banjarnegarakab.go.id/rapat-koordinasi-persiapan-intervensi-serentak-pencegahan-stunting-tahun-2026/.
[6] Kementerian Kesehatan RI, “Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting,” lms-elearning.bkkbn.go.id. [Daring]. Tersedia: https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/.
[7] I. Fitriana et al., “Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting Melalui Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Larangan,” archive.umsida.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/7647/54774/60817.
[8] Radar Banyumas, “Potensi Besar Perikanan Banjarnegara, KKP Kucurkan Bantuan Ribuan Induk Nila,” radarbanyumas.disway.id, 22 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://radarbanyumas.disway.id/banjarnegara/read/141074/potensi-besar-perikanan-banjarnegara-kkp-kucurkan-bantuan-ribuan-induk-nila.
[9] Banyumas Ekspres, “KKP Serahkan Dua Ribu Induk Nila, Banjarnegara Siap Suplai Benih Nila Nasional,” banyumasekspres.id, 23 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://banyumasekspres.id/banjarnegara-siap-suplai-benih-nila-nasional/.
[10] TP2S / Kementerian Kesehatan RI, “SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%,” stunting.go.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menginisiasi program Bebas TBC melalui pembentukan kader relawan komunitas bernama Kahartos, akronim dari Kader Harapan Temukan Obati Sampai Sembuh [1]. Program ini menggerakkan warga desa sebagai garda terdepan deteksi dini tuberkulosis, menjemput bola langsung ke rumah-rumah warga yang menunjukkan gejala batuk kronis, mengumpulkan sampel dahak, dan mendampingi proses pengobatan dari awal hingga tuntas sembuh. Pada 2015, Desa Cibiruwetan dinobatkan sebagai Desa Peduli TBC pertama di Provinsi Jawa Barat, sebuah prestasi yang mencerminkan efektivitas model berbasis komunitas dalam menekan penyebaran penyakit infeksi menular ini [1]. Kini inovasi ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Tuxedovation BSKDN sebagai model inovasi desa yang signifikan dalam upaya eliminasi TBC [2].
Latar Belakang
Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara dan masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Indonesia menanggung beban TBC yang berat, dengan lebih dari 1.060.000 kasus baru tercatat setiap tahun secara nasional, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia [4].
Di Desa Cibiruwetan, tingginya kepadatan permukiman dan intensitas interaksi sosial harian menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran bakteri TBC [3]. Masalah yang memperburuk kondisi adalah rendahnya kesadaran warga untuk memeriksakan gejala batuk kronis yang mereka anggap biasa. Rasa malu, stigma sosial terhadap penderita TBC, dan minimnya edukasi kesehatan membuat banyak kasus tidak pernah terdeteksi hingga infeksi sudah menyebar ke orang-orang terdekat penderita [1].
Kepala Desa Asep Hasan Sazili, yang mulai menjabat pada 2013, menangkap peluang untuk mengubah paradigma penanganan TBC dari yang semata menunggu pasien datang ke puskesmas menjadi aktif menjemput bola langsung ke rumah warga [1]. Filosofi ini sejalan dengan temuan riset yang menunjukkan bahwa tanpa penjaringan aktif (active case finding) di komunitas, kasus-kasus TBC di desa terpencil akan terus luput dari sistem kesehatan formal [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pemberdayaan komunitas berbasis kader kesehatan desa melalui pembentukan satuan relawan TB Care Kahartos, model community-based active case finding yang menempatkan warga terlatih sebagai ujung tombak deteksi dan pendampingan TBC di tingkat rukun warga [2]. Yayasan Aisyiyah diundang sebagai mitra yang memberikan pelatihan teknis kepada kader pertama, meletakkan fondasi ilmiah bagi gerakan sukarela ini [1].
Secara teknis, setiap kader Kahartos bertugas mendatangi warga yang menunjukkan gejala TBC, terutama batuk lebih dari dua minggu, untuk meminta dan mengumpulkan sampel dahak menggunakan alat yang disediakan puskesmas. Sampel dahak kemudian diantarkan ke Puskesmas Cibiru Hilir untuk diperiksa menggunakan metode mikroskopik; hasil positif segera ditindaklanjuti dengan pendampingan pengobatan intensif yang membutuhkan waktu minimal enam bulan hingga tuntas [3], [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai pada 2013 di bawah kepemimpinan Kepala Desa Asep Hasan Sazili dengan hanya dua orang relawan perintis [1]. Kedua pionir ini mendapatkan pelatihan teknis dari Yayasan Aisyiyah, mencakup identifikasi gejala TBC, teknik pengambilan sampel dahak yang aman, komunikasi persuasif dengan pasien, dan pendampingan kepatuhan minum obat.
Pemerintah Desa Cibiruwetan kemudian merekrut 19 kader tambahan secara bertahap, sehingga total kader Kahartos berkembang menjadi 21 orang yang mewakili setiap wilayah Rukun Warga (RW) di seluruh desa [1]. Penempatan satu kader per RW adalah keputusan strategis: kader mengenal warganya secara personal dan bisa membangun kepercayaan yang tidak mudah dibangun oleh tenaga kesehatan yang datang sekali lalu pergi.
Perjalanan tidak selalu mulus: pada fase awal, kader sering menghadapi penolakan dari warga yang menolak memberikan sampel dahak karena takut hasilnya positif dan identitasnya diketahui tetangga [1]. Penolakan ini menjadi pelajaran yang mendorong tim kader mengoreksi pendekatannya: alih-alih langsung masuk ke prosedur medis yang terasa mengancam, kader mengembangkan pendekatan komunikasi empatik, mendahulukan obrolan santai dan membangun rasa aman sebelum meminta sampel. Proses uji-coba dalam strategi komunikasi inilah yang menghasilkan kepiawaian kader meyakinkan warga yang paling skeptis sekalipun untuk bersedia diperiksa [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat yang terus membayangi langkah para kader adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap penderita TBC. Pasien TBC sering memilih menyembunyikan kondisinya karena takut dikucilkan dari lingkungan sosial, ketakutan yang memperlambat proses deteksi dini karena warga yang paling berisiko justru paling aktif menghindari pemeriksaan [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pendekatan komunikasi empatik kader yang mengutamakan pembangunan rasa aman dan kepercayaan personal sebelum meminta sampel dahak.
Tantangan kedua adalah menjaga stamina dan konsistensi kader dalam jangka panjang, mengingat tugas mereka membutuhkan kunjungan rumah rutin, waktu, energi, dan keterampilan komunikasi yang tidak sedikit. Penolakan berulang dari warga berdampak pada demotivasi kader baru yang belum berpengalaman menghadapi resistensi lapangan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui sistem mentoring antarkader, di mana kader senior berbagi strategi komunikasi kepada kader junior, mekanisme transfer pengetahuan informal yang nilainya tidak kalah dengan pelatihan formal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah komitmen kelembagaan Pemerintah Desa Cibiruwetan yang mengalokasikan dana operasional tetap dari APBDesa untuk membiayai seluruh kegiatan kader setiap tahun [1]. Kepastian anggaran ini menjadi sinyal bahwa program ini adalah prioritas resmi desa, bukan kegiatan sukarela yang bisa dihentikan kapan pun.
Faktor kedua adalah desain insentif yang dirancang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Cibiruwetan berupa penghargaan bulanan kepada kader yang berhasil mengumpulkan sampel dahak terbanyak [1]. Sistem kompetisi positif ini menjaga motivasi kader tetap tinggi. Kemitraan dengan Puskesmas Cibiru Hilir yang menyediakan alat pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan pendampingan medis lanjutan melengkapi ekosistem dukungan yang membuat kader bisa bekerja dengan kompetensi yang terjamin [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling bersejarah dari inovasi ini adalah dinobatkannya Desa Cibiruwetan sebagai Desa Peduli TBC pertama di Provinsi Jawa Barat pada 2015, pengakuan yang datang hanya dua tahun setelah program dimulai [1]. Pengakuan nasional juga datang dari Kementerian Dalam Negeri yang mendaftarkan Kahartos dalam platform inovasi Tuxedovation BSKDN sebagai model unggulan penanggulangan TBC berbasis komunitas [2].
Menurut dokumentasi program, kader Kahartos berhasil mendeteksi 115 suspek TBC pada 2017 dengan 10 warga terkonfirmasi positif, meningkat menjadi 124 suspek terdeteksi dengan 11 kasus positif pada 2018 [1]. Puskesmas Cibiru Hilir yang menjadi mitra rujukan turut mencatat penemuan puluhan kasus positif TBC dalam periode enam bulan pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan cakupan deteksi yang terus berjalan [3].
Dampak sosial yang nyata adalah pergeseran budaya kesehatan masyarakat Cibiruwetan: warga kini lebih terbuka membicarakan TBC dan menyadari bahwa batuk kronis adalah sinyal yang harus segera dilaporkan ke kader [1]. Desa Cibiruwetan kini juga bekerja sama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dalam program Active Case Finding yang memperluas cakupan deteksi dini [6]. Model kader berbasis desa semacam ini sejalan dengan kebijakan provinsi; Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dalam konteks penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara umum, menegaskan bahwa eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor hingga ke tingkat desa [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Program TB Care Kahartos didanai melalui alokasi dana operasional tetap dari APBDesa Cibiruwetan yang dicairkan rutin setiap tahun untuk membiayai seluruh kegiatan kader [1]. Sebagai layanan kesehatan publik berbasis komunitas, program ini tidak memiliki model pendapatan komersial; pemeriksaan dan pengobatan bagi warga sepenuhnya gratis melalui kemitraan dengan Puskesmas Cibiru Hilir.
Skema insentif kader dikelola LPMD Cibiruwetan melalui penghargaan bulanan bagi kader dengan capaian pengumpulan sampel dahak terbanyak, mekanisme yang menjaga motivasi tanpa membebani anggaran desa secara berlebihan [1]. Keberlanjutan pembiayaan diperkuat lewat kemitraan dengan Stop TB Partnership Indonesia yang turut menyuntikkan sumber daya dan pelatihan lanjutan [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan satu kader per Rukun Warga, alih-alih mengandalkan tenaga kesehatan luar yang tidak mengenal warga secara personal, terbukti menjadi kunci membangun kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan anggaran berapa pun [1]. Mengintegrasikan program ke dalam struktur APBDesa resmi sejak awal, alih-alih membiarkannya sebagai inisiatif sukarela semata, juga terbukti melindungi program dari risiko terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
Jika memulai dari awal, pelatihan komunikasi empatik untuk menghadapi penolakan warga idealnya menjadi bagian kurikulum dasar kader sejak perekrutan pertama, bukan ditemukan lewat trial-and-error setelah penolakan berulang terjadi di lapangan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengalokasikan anggaran operasional resmi sejak tahap awal, menjalin kemitraan pelatihan dengan lembaga kesehatan atau organisasi masyarakat, dan merancang sistem insentif kader yang terukur dan adil sejak program dimulai.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dijamin secara kelembagaan melalui alokasi dana tetap dari APBDesa yang dicairkan rutin untuk membiayai operasional seluruh kegiatan kader [1]. Integrasi program TB Care Kahartos dalam struktur anggaran desa yang resmi memastikan program tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan kepala desa, risiko yang umum menghentikan inovasi berbasis personal kepemimpinan di banyak desa lain.
Kemitraan dengan Stop TB Partnership Indonesia yang aktif dalam beberapa tahun terakhir memperkuat keberlanjutan program dengan menyuntikkan sumber daya, pelatihan lanjutan, dan jaringan advokasi yang melampaui kemampuan desa secara mandiri [6]. Pendaftaran inovasi Kahartos dalam platform Tuxedovation BSKDN Kementerian Dalam Negeri memastikan dokumentasi dan visibilitas program terjaga secara nasional [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program TB Care Kahartos berkontribusi secara langsung pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
TBC adalah penyakit yang berkaitan erat dengan kemiskinan; warga yang sakit kehilangan kemampuan bekerja dan menguras tabungan keluarga untuk biaya pengobatan. Deteksi dini dan pengobatan gratis mencegah warga jatuh sakit parah. |
Pengobatan TBC bagi warga terkonfirmasi positif diberikan gratis melalui Puskesmas Cibiru Hilir. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
TB Care Kahartos berkontribusi pada target SDGs 3.3 yang bertujuan mengakhiri epidemi TBC pada 2030, memutus rantai penularan secara aktif di tingkat komunitas. |
115 suspek terdeteksi (10 positif) pada 2017; 124 suspek terdeteksi (11 positif) pada 2018. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Program kader berbasis komunitas menjangkau warga yang paling sulit diakses sistem kesehatan formal, mendemokratisasi akses layanan kesehatan bagi warga yang selama ini tersisih karena stigma atau keterbatasan waktu. |
21 kader Kahartos tersebar mewakili setiap wilayah Rukun Warga di Desa Cibiruwetan. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Integrasi program dalam struktur APBDesa dan LPMD Cibiruwetan membangun kelembagaan desa yang lebih tangguh dalam menyediakan layanan publik dasar bagi warganya. |
Program TB Care Kahartos tercatat resmi dalam APBDesa dan diakui platform Tuxedovation BSKDN. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model TB Care Kahartos memiliki keunggulan replikasi yang krusial: biaya implementasinya rendah namun dampaknya tinggi. Program ini tidak membutuhkan peralatan medis canggih, gedung baru, atau teknologi mahal, cukup kader warga yang terlatih, komitmen kepala desa mengalokasikan anggaran rutin, dan kemitraan dengan puskesmas setempat sebagai pintu rujukan pemeriksaan [1], [5].
Jawa Barat telah mengembangkan program Desa Siaga TBC yang mendorong replikasi model berbasis komunitas serupa di seluruh kabupaten/kota, dengan Desa Cibiruwetan menjadi salah satu rujukan praktik baik [8]. Stop TB Partnership Indonesia yang bermitra aktif dengan Cibiruwetan membuka peluang scale up nasional melalui jaringan program eliminasi TBC yang menyasar puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota [9].
Daftar Pustaka
[1] Tim Kerja Inovasi Desa Kemendes PDTT, “ID 00839: Desa Cibiruwetan Pelopori Kader Peduli TB di Jawa Barat,” inovasi.web.id, 22 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-00839/.
[2] Tuxedovation BSKDN Kemendagri, “KAHARTOSS (Kader Harapan Temukan Obati Sampai Sembuh) — Inovasi Penanggulangan TBC Wilayah Kerja Puskesmas Cibiru Hilir,” tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id. [Daring]. Tersedia: https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/160806.
[3] Jabar Herald, “Dalam Enam Bulan, Puskesmas Cibiru Hilir Temukan 24 Kasus Positif TBC,” jabar.herald.id, 13 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://jabar.herald.id/2022/07/13/dalam-enam-bulan-puskesmas-cibiru-hilir-temukan-24-kasus-positif-tbc/.
[4] Ekuatorial / USAID, “Pemkot Bandung dan USAID Gulirkan Program Bebas TBC,” ekuatorial.com, 29 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.ekuatorial.com/2024/05/pemkot-bandung-dan-usaid-gulirkan-program-bebas-tbc/.
[5] M. A. Safitri et al., “Pelatihan Skrining Kasus TB pada Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Penemuan Suspek TBC di Wilayah Puskesmas,” Jurnal Healthcare, Payung Negeri, vol. 13, no. 1, Jun. 2024, hal. 119–127. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.payungnegeri.ac.id/index.php/healthcare/article/download/451/250/.
[6] Instagram Stop TB Partnership Indonesia — Desa Cibiru Wetan, “Active Case Finding Tuberkulosis dan Cek Kesehatan Gratis, Kerja Sama dengan STPI,” instagram.com, 14 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DV7qmjFElz7/.
[7] Liputan6.com, “Tanggulangi Penyakit TBC, Wagub Jabar Minta Dukungan Seluruh Sektor,” liputan6.com, 17 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/6106012/tanggulangi-penyakit-tbc-wagub-jabar-minta-dukungan-seluruh-sektor.
[8] SlideShare, “Aksi Nyata dan Inovasi Provinsi Jawa Barat Menuju Eliminasi TBC — Desa/Kelurahan Siaga TBC di Jawa Barat,” slideshare.net, 26 Agt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.slideshare.net/slideshow/rev_aksi-nyata-dan-inovasi-provinsi-jawa-barat-menuju-eliminasi-tbc_subang_26ags25-pptx/283.
[9] TB Komunitas, “KAK Seleksi SSR SR Komunitas Eliminasi TBC Provinsi Jawa Barat — Program GF TB 2024–2026,” tbckomunitas.id, Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://tbckomunitas.id/wp-content/uploads/2024/10/KAK-Seleksi-SSR-SR-Jawa-Barat.pdf.
