oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Organisasi Tani Lokal (OTL) Desa Cilumping, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, mengorganisir ratusan petani kopi untuk mengubah komoditas mentah menjadi produk bermerek bernilai ekspor. Melalui standarisasi budidaya, pengolahan pascapanen, dan penguatan identitas merek, OTL mengangkat kopi robusta dari lahan seluas 300 hektare di ketinggian 800–900 meter dpl menjadi produk yang tampil di pameran COTECA Expo Hamburg, Jerman, pada 2019 [1]. Inovasi ini membuktikan bahwa kopi dari desa terpencil di ujung utara Cilacap mampu bersaing di pasar global [2]. Kapasitas produksi yang mencapai 150 ton per tahun dan permintaan ekspor yang terus melampaui produksi menjadi indikator kuat bahwa pasar internasional siap menyerap lebih banyak Kopi Cilumping [6].
Latar Belakang
Desa Cilumping berada di ketinggian 300 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan dan Ciamis, Jawa Barat — posisi geografis terpencil namun secara agroklimatologi ideal bagi tanaman kopi robusta. Perkebunan kopi warga di ketinggian 800–900 meter menikmati udara sejuk dan tanah vulkanik subur yang menghasilkan biji kopi berkarakter khas [6].
Namun selama puluhan tahun, kopi ini semula dikembangkan oleh warga asal Jawa Barat dan hanya dibeli pedagang dalam bentuk biji hijau mentah tanpa merek. Baru sekitar sepuluh tahun terakhir kopi ini benar-benar dikembangkan secara serius oleh petani setempat sendiri [3]. Masalah mendasar bukan pada kualitas biji kopinya, melainkan absennya sistem pengolahan pascapanen terstandar dan identitas merek yang membedakan Kopi Cilumping dari komoditas curah anonim [1].
Ketua OTL Imam Hamidi dan penggerak kopi Kardi — yang juga menjabat Ketua Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Cabang Cilacap — meyakini bahwa keterpinggiran Kopi Cilumping dari kepopuleran kopi Temanggung atau Lampung bukan soal kualitas, melainkan soal organisasi dan strategi [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Kopi Cilumping bukan sekadar inovasi produk, melainkan inovasi organisasi dan rantai nilai menyeluruh. OTL mengorganisir petani untuk menerapkan standar budidaya seragam di seluruh lahan 300 hektare — mulai dari pemilihan varietas, teknik pemupukan, penentuan waktu panen berdasarkan kematangan buah, hingga metode pengolahan pascapanen yang menjamin konsistensi rasa [1].
Biji kopi yang dipanen selektif diproses melalui metode basah atau kering sesuai karakter rasa yang ditonjolkan, lalu dikemas dalam desain bermerek yang mencerminkan identitas Desa Cilumping [2]. Setidaknya dua merek kopi dari Kecamatan Dayeuhluhur kini aktif mengolah dan memasarkan hasil perkebunan petani setempat [5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan konsolidasi petani di bawah OTL untuk menyatukan standar budidaya di seluruh lahan 300 hektare — pekerjaan besar yang membutuhkan komunikasi intensif membangun kepercayaan antarpetani yang sebelumnya bekerja individual [1]. Penyeragaman teknik panen petik merah dan metode pengolahan pascapanen menjadi fokus karena konsistensi rasa adalah syarat mutlak masuk pasar premium.
Perbaikan kemasan menjadi tonggak berikutnya: kopi yang sebelumnya dijual curah kini hadir dalam kemasan bermerek. Keputusan mengikuti COTECA Expo 2019 di Hamburg — salah satu pameran kopi terbesar dunia — merupakan langkah berani yang menguji kesiapan produk di hadapan pembeli kopi kritis dunia [4]. Kopi Cilumping langsung menarik perhatian meski baru pertama kali tampil di ajang tersebut [4].
Perjalanan ini sempat mengalami kemunduran saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri mengakui pemerintah terus mendorong perkembangan kopi ini karena sudah sampai ke Jerman, meski diakuinya “selain pecinta kopi, mungkin masih jarang yang tahu” [3]. Pemkab Cilacap kemudian berkomitmen mendorong pemasaran dan pengembangan produk kopi ini [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah kesenjangan antara kapasitas produksi 150 ton per tahun dan permintaan pasar ekspor yang terus meningkat setelah pameran internasional, sehingga petani belum mampu memenuhi permintaan ekspor secara berkelanjutan [6]. Mitigasinya diupayakan melalui perluasan lahan produktif, meski membutuhkan investasi bibit dan waktu 3–4 tahun sebelum pohon kopi berproduksi optimal.
Hambatan kedua adalah kerentanan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan pengembangan kopi Cilumping. Mitigasinya adalah diversifikasi pasar yang lebih seimbang, mencakup pasar lokal premium dan kafe-kafe spesialti nasional, tidak hanya bergantung pada jalur ekspor dan pameran [3].
Minimnya kesadaran pasar domestik terhadap Kopi Cilumping — yang diakui sendiri Pj Bupati Cilacap — juga menjadi pekerjaan rumah pemasaran yang perlu diselesaikan seiring pengembangan pasar ekspor [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Fondasi utama keberhasilan adalah solidaritas petani yang tergabung dalam OTL untuk berinvestasi waktu dalam standarisasi kualitas. Kepemimpinan Imam Hamidi sebagai Ketua OTL dan Kardi sebagai Ketua APEKI Cabang Cilacap memainkan peran sentral sebagai jembatan antara petani dan pasar global [4].
Faktor kedua adalah keberanian mengambil risiko strategis mengikuti COTECA Expo Hamburg 2019 [2]. Kajian tentang pengembangan usaha kopi berbasis keswadayaan masyarakat di desa lain (Desa Genting, Kabupaten Semarang) menunjukkan pola serupa bahwa pengembangan jaringan bisnis dan akses teknologi pengolahan adalah faktor signifikan daya saing kopi desa, sejalan dengan langkah yang ditempuh OTL Cilumping [8]. Dukungan Pemkab Cilacap pasca-pandemi melengkapi ekosistem dukungan ini [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling bersejarah adalah penetrasi pasar internasional oleh kopi dari desa yang belum banyak dikenal secara nasional. Kopi Cilumping tampil di COTECA Expo Hamburg 2019 dan disebut dalam materi promosi ikut serta dalam kompetisi kopi di Jerman dan Jepang [4]. Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menegaskan: “Pemerintah sudah mendorong perkembangan kopi ini, karena kopi tersebut sudah sampai ke Jerman” [3].
Secara ekonomi, kapasitas produksi 150 ton per tahun mencerminkan skala usaha yang sudah melampaui industri rumah tangga, dengan permintaan ekspor yang melampaui kapasitas produksi sebagai sinyal kuat penerimaan pasar internasional [6]. Kajian dampak ekonomi pengolahan kopi pada kelompok tani sejenis di Bondowoso menunjukkan bahwa pengolahan dan pemasaran yang terorganisir dalam satu wadah kelompok tani mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, pola yang relevan bagi konteks Cilumping [9].
Secara sosial, inovasi ini mengangkat martabat petani yang selama puluhan tahun menjual hasil panen kepada pedagang dengan harga murah. Keberadaan minimal dua merek kopi aktif dari Kecamatan Dayeuhluhur menunjukkan bahwa inovasi OTL Cilumping turut menginspirasi ekosistem industri kopi desa yang lebih luas [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan Kopi Cilumping sejauh ini bertumpu pada swadaya OTL dan petani anggota, tanpa modal awal besar dari pemerintah untuk fase perintisan standarisasi dan branding. Dukungan Pemkab Cilacap yang dijanjikan pasca-pandemi lebih berupa fasilitasi pemasaran dan pengembangan produk daripada suntikan modal langsung [3].
Model bisnis bertumpu pada margin nilai tambah dari penjualan produk olahan bermerek ke pasar ekspor dan pameran internasional, dibanding penjualan biji mentah curah ke pedagang. Diversifikasi produk turunan seperti briket dari limbah kulit kopi mulai dikembangkan sebagai sumber pendapatan tambahan di luar penjualan biji kopi utama [10].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Cilumping menunjukkan bahwa kualitas produk saja tidak cukup untuk menembus pasar global — organisasi petani yang solid dan keberanian mengambil risiko promosi di pameran internasional berskala besar seperti COTECA Hamburg adalah faktor pembeda yang mengangkat kopi dari desa terpencil ke panggung dunia.
Pelajaran penting lainnya, yang dibuktikan secara pahit oleh pandemi Covid-19, adalah bahwa ketergantungan berlebihan pada satu jalur pemasaran (ekspor dan pameran internasional) tanpa diversifikasi pasar domestik menciptakan kerentanan tinggi ketika akses global tiba-tiba tertutup — desa lain yang ingin mereplikasi kesuksesan serupa perlu membangun pasar domestik yang kuat sejak awal, bukan hanya mengejar pengakuan internasional semata.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kopi Cilumping bertumpu pada tiga pilar: perluasan kapasitas produksi melalui penambahan lahan tanam, penguatan kapasitas SDM petani melalui pendidikan nonformal, dan diversifikasi pasar yang lebih seimbang antara ekspor dan pasar premium domestik [7].
Inovasi bernilai tambah yang mulai dikembangkan adalah pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi briket ramah lingkungan, sebuah inovasi sirkular yang membuka sumber pendapatan tambahan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan [10]. Komitmen Pemkab Cilacap mendorong perkembangan kopi ini melalui dukungan pemasaran memberikan jaminan dukungan kelembagaan yang sebelumnya sempat absen [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Kopi Cilumping berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, dari pengentasan kemiskinan petani hingga pelestarian lingkungan melalui pertanian berkelanjutan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Transformasi dari penjualan kopi curah anonim menjadi produk bermerek meningkatkan nilai jual hasil panen petani, memotong ketergantungan pada tengkulak. |
Permintaan ekspor yang melampaui kapasitas produksi 150 ton/tahun |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
OTL menciptakan rantai nilai kopi desa yang menghasilkan pekerjaan di setiap tahap — budidaya, panen selektif, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran ekspor. |
Minimal 2 merek kopi aktif dari Kecamatan Dayeuhluhur |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi briket ramah lingkungan menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang mengurangi limbah produksi. |
Volume limbah kulit kopi yang dikonversi menjadi briket |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Perkebunan kopi di lereng pegunungan Dayeuhluhur pada ketinggian 800–900 meter berfungsi sebagai tutupan vegetasi permanen yang mencegah erosi. |
Luas lahan kopi yang menerapkan standar budidaya OTL (300 hektare) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Keberhasilan menembus COTECA Expo Hamburg dibangun di atas kemitraan antara OTL petani, APEKI, Pemkab Cilacap, dan jaringan pembeli internasional. |
Partisipasi dalam pameran internasional (COTECA Hamburg 2019) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kopi Cilumping relevan untuk direplikasi di desa penghasil kopi lain di Indonesia yang memiliki kualitas produk tinggi namun belum terorganisir untuk memasuki pasar premium [2]. Kunci replikasi terletak pada tiga komponen inti: organisasi petani yang solid, standarisasi kualitas sebagai syarat masuk pasar premium, dan keberanian mengikuti ajang promosi berskala internasional [1].
Strategi scale up meliputi perluasan lahan perkebunan untuk memenuhi permintaan ekspor, diversifikasi ke segmen specialty coffee bermargin lebih tinggi, dan pengembangan lini produk berbasis limbah kopi seperti briket [10]. Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mendorong scale up melalui fasilitasi akses ke pameran dagang internasional berikutnya dan dukungan sertifikasi ekspor [3].
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00835: Desa Cilumping Cilacap Kembangkan Kopi Robusta Berkualitas, Tembus Pameran Internasional Hamburg,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-cilumping-cilacap-kembangkan-kopi-robusta-berkualitas-tembus-pameran-internasional-hamburg/
[2] Cilumping.web.id, “Kopi Desa Cilumping — Tag Archive,” cilumping.web.id. [Online]. Tersedia: https://www.cilumping.web.id/tag/kopi-desa/
[3] S. D. Apriani, “Pemkab Cilacap Dorong Perkembangan Kopi Lokal Cilacap,” Radar Banyumas / Disway, 13 Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://radarbanyumas.disway.id/cilacap/read/93560/pemkab-cilacap-dorong-perkembangan-kopi-lokal-cilacap
[4] Instagram Kopi Cilumping, “Kopi Cilumping, Dayeuhluhur, Cilacap — Sempat Jadi Juara Nasional, Ikut Kompetisi Kopi di Jerman dan Jepang,” Instagram. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/CsONIXLsvcn/
[5] BercahayaNews, “Kopi Cilumping Didorong Lebih Berkembang — Setidaknya Ada 2 Merek yang Mengolah Kopi dari Kecamatan Dayeuhluhur,” bercahayanews.com. [Online]. Tersedia: https://www.bercahayanews.com/kopi-cilumping-didorong-lebih-berkembang/
[6] Inibaru.id, “Desa-Desa Penghasil Kopi Robusta Terbaik di Cilacap,” inibaru.id, 17 Mar. 2023. [Online]. Tersedia: https://inibaru.id/hits/desa-desa-penghasil-kopi-robusta-terbaik-di-cilacap
[7] Peneliti Universitas, “Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Pendidikan Nonformal dalam Pengolahan dan Pemasaran Kopi Desa Cilumping,” Scribd, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/936173969/
[8] A. Marsialapari, “Pengembangan Usaha Kopi Berbasis Keswadayaan Masyarakat di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang Tahun 2024,” Jurnal Marsialapari, Yayasan BHZ, Des. 2024. [Online]. Tersedia: https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Marsialapari/article/view/152
[9] R. Sitanggang et al., “Analisis Dampak Ekonomi Pengolahan Kopi Arabika pada Kelompok Tani Sumber Karya Empat, Kabupaten Bondowoso,” JABIS, Universitas Islam Indonesia. [Online]. Tersedia: https://journal.uii.ac.id/JABIS/article/download/23865/13793
[10] At-Taqwa CPG/Mamusda, “Ubah Limbah Kulit Kopi Jadi Briket Ramah Lingkungan di Desa Cilumping,” at-taqwa-cpg.mamusda.id. [Online]. Tersedia: https://at-taqwa-cpg.mamusda.id/ubah-limbah-kulit-kopi-jadi-briket-ramah-lingkungan-di-desa-cilumping/
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Tim Penggerak PKK Desa Durian, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengubah kawasan hutan mangrove dan pantai yang selama ini terbengkalai menjadi destinasi wisata alam berbasis komunitas perempuan [1]. Bermula dari musyawarah desa pada 2018, para penggerak PKK meyakinkan pemerintah desa untuk mengelola ekosistem pesisir sebagai aset ekonomi desa, menggerakkan warga secara gotong royong menata dan mempromosikan kawasan wisata mangrove dan Pantai Merut hingga dikenal wisatawan luar kabupaten [1]. Tujuan utama inovasi ini adalah menjadikan sektor wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nyata, sekaligus membuktikan bahwa perempuan desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dampaknya sudah terasa: Desa Durian kini terdaftar sebagai Desa Wisata Bahari di platform Jadesta Kementerian Pariwisata, dan Provinsi Lampung mengusulkan Desa Durian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari unggulan Kabupaten Pesawaran, dengan estimasi kebutuhan pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk TPI Durian dan fasilitas pendukungnya [3].
Latar Belakang
Desa Durian memiliki luas wilayah sekitar 686,2 hektare dan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir yang kaya ekosistem mangrove dan pantai — kekayaan alam yang bertahun-tahun dibiarkan tanpa pengelolaan berarti. Warga desa lebih banyak menggantungkan hidup pada budidaya ikan, udang, dan aktivitas nelayan yang hasilnya tidak selalu stabil karena bergantung pada cuaca dan musim tangkap [1].
Sebelum inovasi ini hadir, kawasan hutan mangrove Desa Durian tidak memiliki fasilitas wisata sama sekali: tidak ada jalur tracking, spot foto, pengelola, maupun promosi terstruktur. Kabupaten Pesawaran sendiri menyimpan potensi wisata bahari besar — sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.038.284 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi Pesawaran, dengan Pulau Pahawang sebagai magnet utama [7]. Desa Durian belum mampu ikut merebut peluang arus wisatawan itu karena belum ada lembaga yang mengambil inisiatif pengelolaan.
Kekosongan inisiatif inilah yang mendorong penggerak PKK Desa Durian bergerak, melihat bahwa hutan mangrove yang selama ini hanya berfungsi ekologis sebagai penahan abrasi sesungguhnya bisa diubah menjadi aset wisata bagi desa dan warganya [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini lahir dari musyawarah desa ketika PKK secara aktif meyakinkan Pemerintah Desa Durian untuk serius mengelola hutan mangrove sebagai destinasi wisata yang terkelola. Pemerintah desa kemudian memfasilitasi kesepakatan formal antara pemilik lahan dan PKK sebagai pengelola wisata, memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepastian dan akuntabilitas pengelolaan [1].
Secara konkret, inovasi yang diterapkan PKK mencakup empat komponen yang bekerja sinergis: penataan ruang kawasan mangrove, pembangunan jalur tracking dan spot foto, pelayanan pengunjung, dan promosi wisata melalui media sosial secara konsisten. PKK mengelola seluruh aspek operasional — kebersihan kawasan, perawatan ekosistem mangrove, penyambutan wisatawan, hingga pengelolaan pendapatan tiket untuk kontribusi PADes [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2018 ketika penggerak PKK mulai membersihkan kawasan wisata secara rutin setiap hari libur bersama warga, tanpa menunggu anggaran besar. Mereka memperlebar jalan akses menuju lokasi secara gotong royong, sembari mempromosikan kawasan ini di media sosial [1].
Pada 2019–2020, momentum pengembangan meningkat ketika mahasiswa KKN Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Kelompok 34 bergabung dan membantu pengembangan wisata tracking mangrove dengan menambah spot foto. Laporan KKN ITERA mencatat bahwa pada 2020 Desa Durian sedang berfokus penuh pada pengembangan wisata mangrove yang saat itu masih dalam proses pembangunan [6].
Proses ini tidak bebas hambatan: pada fase awal, minimnya fasilitas membuat pengalaman pengunjung belum optimal, dan PKK menghadapi kesulitan mengelola arus kunjungan tanpa sistem tiket yang terstandar. Hambatan ini mendorong PKK membangun sistem pengelolaan kunjungan yang lebih terstruktur secara bertahap, menetapkan tarif tiket masuk terjangkau, dan membagi tugas di antara anggota sesuai kapasitas masing-masing [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase awal adalah minimnya fasilitas wisata yang membuat pengalaman pengunjung belum optimal dibandingkan ekowisata mangrove lain di Kecamatan Padangcermin yang sudah lebih berkembang [2], seperti Hutan Mangrove Petengoran di Desa Gebang yang sudah berbadan hukum sejak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 [1]. Keterbatasan anggaran desa memperlambat pengembangan kawasan, dimitigasi melalui pendekatan bertahap memanfaatkan kolaborasi gotong royong warga hingga program KKN mahasiswa ITERA [6].
Tantangan kedua adalah terbatasnya pengalaman PKK dalam manajemen pariwisata profesional: pengelolaan tiket, promosi digital terstruktur, pelayanan berstandar, hingga pelaporan keuangan. Kendala ini dimitigasi melalui kolaborasi dengan mahasiswa KKN dan dukungan teknis pemerintah kecamatan, sambil membangun kapasitas manajerial secara belajar-sambil-berjalan [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah konsistensi dan semangat kolektif penggerak PKK yang tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Karakter perempuan desa yang mengenal ekosistem lokal dan memiliki jaringan sosial kuat menjadi modal kepercayaan yang tidak dapat diukur dengan uang [1]. Sebagai perbandingan, kajian pemberdayaan ekowisata berbasis gender di Desa Pulau Pahawang, kecamatan tetangga di Kabupaten Pesawaran yang sama, mendokumentasikan peningkatan partisipasi perempuan dari 25% menjadi 75% ketika program pemberdayaan serupa dijalankan konsisten — menunjukkan pola keberhasilan yang sejalan dengan pengalaman PKK Durian, meski bukan studi tentang Durian itu sendiri [8].
Faktor kedua adalah dukungan penuh Kepala Desa Fauzi yang memfasilitasi kesepakatan lahan dan mengintegrasikan wisata mangrove ke dalam agenda pembangunan desa. Kolaborasi lintas aktor — PKK, pemerintah desa, pemilik lahan, dan mahasiswa KKN ITERA — menciptakan ekosistem dukungan berlapis yang menjadi prasyarat keberhasilan [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur adalah transformasi status Desa Durian dari desa pesisir tanpa destinasi wisata menjadi Desa Wisata Bahari yang terdaftar resmi di platform Jadesta Kementerian Pariwisata RI [4]. Pengakuan ini membuka akses Desa Durian terhadap program pengembangan, pendanaan, dan promosi nasional.
Dampak ekonomi terasa langsung: wisatawan dari luar kecamatan mulai berdatangan, menciptakan arus pendapatan dari tiket masuk yang sebelumnya tidak ada. Kabupaten Pesawaran sendiri pada 2025 menarik 1.038.284 wisatawan ke berbagai destinasinya, momentum yang secara geografis menguntungkan Desa Durian karena berada di jalur yang sama dengan destinasi populer Pesawaran lainnya [7].
Pengakuan paling strategis datang dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengusulkan Desa Durian kepada KKP sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran, bersanding dengan Pulau Pahawang yang lebih dulu terkenal [3]. Usulan ini membawa estimasi investasi pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhamad Ali menegaskan: “Pesawaran memiliki potensi laut dan pantai yang luar biasa — kami ingin potensi ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat” [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sejak 2018 hingga saat ini, pengelolaan wisata mangrove Desa Durian sepenuhnya bertumpu pada swadaya PKK dan gotong royong warga tanpa modal awal dari pemerintah, dilengkapi kontribusi non-tunai berupa tenaga kerja mahasiswa KKN ITERA pada 2019–2020 [6]. Model bisnis operasional bersumber dari pendapatan tiket masuk yang dikelola PKK untuk kontribusi PADes dan reinvestasi fasilitas.
Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian dan fasilitas penunjang [3], yang jika terealisasi akan menjadi suntikan modal eksternal pertama yang signifikan setelah tujuh tahun mengandalkan swadaya murni.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Desa Durian menunjukkan bahwa inovasi wisata desa dapat dimulai tanpa modal besar sama sekali — bermodal konsistensi gotong royong warga dan kepastian hukum lahan dari kepala desa, sebuah destinasi dapat tumbuh organik selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menarik perhatian dan dukungan pendanaan dari tingkat provinsi dan nasional.
Pelajaran penting lainnya adalah perlunya kehati-hatian saat mengutip data pembanding dari desa lain: klaim keberhasilan pemberdayaan perempuan yang sering dirujuk dalam konteks wisata pesisir Pesawaran sesungguhnya berasal dari studi di Desa Pulau Pahawang, bukan Desa Durian — sebuah pembeda yang penting agar capaian riil PKK Durian tidak tertukar dengan capaian desa tetangga yang kebetulan berada di kabupaten yang sama.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan wisata mangrove Desa Durian bertumpu pada dua fondasi: penguatan kelembagaan PKK sebagai pengelola profesional dan integrasi program wisata ke dalam RPJMDes sebagai agenda pembangunan resmi. Pendapatan dari tiket masuk direinvestasikan untuk pemeliharaan fasilitas dan penanaman mangrove baru guna menjaga daya tarik ekologis kawasan [1].
Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar yang akan mempercepat pengembangan fasilitas [3]. Kemitraan berkelanjutan dengan ITERA juga dijaga agar desa terus mendapat dukungan teknis dari setiap angkatan mahasiswa KKN yang datang [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi PKK Desa Durian berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, menggabungkan pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal dalam satu model terintegrasi.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengelolaan wisata mangrove membuka sumber pendapatan baru bagi warga, baik dari tiket masuk sebagai PADes maupun usaha sampingan kuliner dan cinderamata. |
Kontribusi pendapatan tiket masuk terhadap PADes |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Model pengelolaan wisata yang digerakkan sepenuhnya oleh PKK menempatkan perempuan desa sebagai pemimpin pengambil keputusan ekonomi. |
Jumlah anggota PKK aktif mengelola operasional wisata |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Wisata mangrove menciptakan lapangan kerja lokal bagi perempuan desa sebagai pengelola, pemandu, dan pelaku usaha kuliner/cinderamata. |
Jumlah warga yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas wisata |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengelolaan wisata berbasis komunitas mendorong warga aktif menjaga ekosistem mangrove sebagai aset utama destinasi. |
Luas kawasan mangrove yang terjaga dan tertata sebagai wisata |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Kemitraan antara PKK, pemerintah desa, mahasiswa KKN ITERA, Pemkab Pesawaran, Pemprov Lampung, dan KKP. |
Status calon Desa Wisata Bahari usulan KKP (5 desa Pesawaran) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi PKK Desa Durian relevan bagi desa pesisir lain yang memiliki ekosistem mangrove namun belum terkelola secara produktif: tidak memerlukan modal awal besar, menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di desa (kaum perempuan PKK), dan bertumpu pada aset alam yang tidak perlu dibeli [1]. Kunci replikasi terletak pada identifikasi potensi alam pesisir, fasilitasi kesepakatan lahan oleh kepala desa, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai pengelola yang diberi kepercayaan penuh.
Status Desa Durian sebagai calon Desa Wisata Bahari nasional usulan KKP membuka peluang menjadi percontohan pengembangan ekowisata berbasis komunitas perempuan bagi desa pesisir lain di Pesawaran maupun provinsi lain [3]. Strategi scale up yang realistis adalah memanfaatkan jaringan KKN ITERA dan perguruan tinggi lain di Lampung untuk menyebarkan model ini secara sistematis ke desa-desa sasaran [6].
Daftar Pustaka
[1] R. Allatif, “PKK Desa Durian Kelola Hutan Mangrove Jadi Destinasi Wisata,” Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, inovasi.web.id, 20 Apr. 2020. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-0838/
[2] RMol Lampung, “Hutan Mangrove, Pilihan Destinasi Wisata di Padangcermin Pesawaran,” rmollampung.id. [Online]. Tersedia: https://www.rmollampung.id/hutan-mangrove-pilihan-destinasi-wisata-di-padangcermin-pesawaran
[3] RMol Lampung, “Lampung Usulkan 5 Desa ke KKP Jadi Desa Wisata Bahari,” rmollampung.id, 28 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://rmollampung.id/lampung-usulkan-5-desa-ke-kkp-jadi-desa-wisata-bahari
[4] Jadesta Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata — Wisata Bahari Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Lampung,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/wisata_bahari_desa_durian
[5] Lampung7.com, “Pemkab Pesawaran Dorong Pembangunan Kampung Nelayan, Wabup Antonius Lakukan Koordinasi ke Kementerian KKP,” lampung7.com, 12 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampung7.com/pesawaran/
[6] Kelompok 34 KKN ITERA, “Laporan Akhir KKN Kelompok 34 — Desa Durian, Kecamatan Padangcermin: Program Pembuatan Spot Foto dan Pengembangan Wisata Tracking Mangrove,” Scribd, 2020. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/446325017/Laporan-KKN-Kelompok-34
[7] Instagram Pesawaran Tourism, “Sepanjang Tahun 2025, Pesawaran Sukses Menarik 1.038.284 Pengunjung,” Instagram, 11 Jan. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DTbZSRRk5n3/
[8] Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Unila, “Penguatan Ekowisata Berbasis Gender Equality di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran,” Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2024. [Online]. Tersedia: https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JPFP/article/view/9979
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi tata kelola kesehatan komunitas terpadu yang menggabungkan lima pilar program promotif-preventif: Bank Sampah Mandiri, Kawasan Bebas Asap Rokok (KABAR), Taman Gizi dan Toga Desa, Jumantik Mandiri, serta pengelolaan sampah terpadu melalui TPST Dewanata [1]. Inisiasi utamanya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata pada awal 2023 oleh Kepala Desa Slamet Budiyono, yang merespons darurat sampah akibat tekanan kunjungan wisatawan di dataran tinggi Dieng [3]. Tujuannya adalah membangun lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat di kawasan wisata dataran tinggi yang rentan secara ekologis [1]. Hasilnya nyata: pada Maret 2025, Desa Dieng Kulon meraih penghargaan Desa Sehat dalam Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara, mengantarkan Banjarnegara untuk pertama kalinya siap mengikuti ajang Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional [7], capaian yang turut didokumentasikan mitra pendukung TPST Dewanata sebagai kisah sukses kesehatan komunitas Dieng Kulon [9].
Latar Belakang
Desa Dieng Kulon adalah destinasi wisata unggulan yang masuk 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia versi ADWI 2021 dan menjadi tuan rumah Dieng Culture Festival, event tahunan yang menarik puluhan ribu wisatawan ke kawasan dataran tinggi di atas 2.000 meter di atas permukaan laut [2]. Namun popularitas ini membawa konsekuensi serius: produksi sampah desa melonjak drastis saat musim liburan dan gelaran Dieng Culture Festival, menjadikan sampah masalah yang bertahun-tahun menghantui kawasan wisata bersejarah ini [3]. Laporan Mongabay Indonesia mencatat bagaimana kemeriahan Dieng Culture Festival kerap menyisakan tumpukan sampah yang mencemari kawasan wisata [6].
Di sisi lain, belum ada sistem kesehatan komunitas yang terstruktur untuk menjawab kebutuhan promotif dan preventif warga secara berkelanjutan di luar penanganan sampah. Kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang solid [1].
Kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap Pendapatan Asli Daerah Banjarnegara dari sektor pariwisata yang mencapai sekitar Rp20 miliar pada 2023 membuktikan bahwa investasi dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan berpotensi menjadi investasi wisata yang menguntungkan secara jangka panjang [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari keresahan Kepala Desa Slamet Budiyono yang menyaksikan penumpukan sampah tak terkelola menghantui kawasan wisata ini bertahun-tahun tanpa solusi sistemik. Pada awal 2023, ia menginisiasi pendirian TPST Dewanata di lahan milik Perhutani seluas 500 meter persegi, dilengkapi mesin pemilah, mesin pencacah, dan alat press [3].
TPST Dewanata bekerja dengan prinsip ekonomi sirkular: sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sampah non-organik dipilah dan dijual kembali. “TPST Dewanata ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah di Dieng,” ujar Slamet Budiyono, sementara Manajer TPST Dewanata, Kabul Suwoto, menyatakan syukur karena fasilitas ini juga menjadi sumber penghasilan baru bagi pengelolanya [3].
Di level komunitas, inovasi diperluas menjadi ekosistem kesehatan terpadu mencakup empat pilar pelengkap: Bank Sampah Mandiri yang mengubah sampah anorganik warga menjadi tabungan; KABAR yang menciptakan ruang publik bebas asap rokok; Taman Gizi dan Toga Desa untuk edukasi gizi balita dan ibu hamil; serta Jumantik Mandiri yang menempatkan juru pemantau jentik di setiap rumah warga [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan pembangunan fisik TPST Dewanata pada awal 2023 yang didukung jejaring mitra strategis. Perhutani menyediakan lahan, PT Geo Dipa Energi berkontribusi pada pengadaan mesin pengolah, dan Bank Indonesia KPw Purwokerto menyumbangkan alat pemilah, alat press, alat pencacah, dan kendaraan operasional sebagai bagian dari program mendorong pariwisata hijau di Dataran Tinggi Dieng [5].
Pada tahap selanjutnya, pemerintah desa menggalang keterlibatan kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat untuk menjalankan empat program kesehatan komunitas secara paralel dengan beroperasinya TPST [1]. Bank Indonesia mendokumentasikan bahwa pengelolaan TPST Dewanata memungkinkan sampah yang sebelumnya menjadi masalah berubah menjadi sumber penghasilan bagi warga [4].
Kapasitas TPST sempat kewalahan menghadapi lonjakan sampah saat gelaran Dieng Culture Festival dan musim liburan panjang — kondisi yang memaksa manajemen mengembangkan sistem perencanaan kapasitas yang adaptif terhadap siklus kunjungan wisata [6]. Pengalaman ini mendorong pemerintah desa mengintegrasikan manajemen sampah wisatawan ke dalam SOP operasional TPST, termasuk koordinasi dengan panitia event besar.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah besarnya volume sampah dari luar desa — terutama dari wisatawan selama musim liburan dan Dieng Culture Festival — yang pada periode puncak dapat melampaui kapasitas normal TPST Dewanata [6]. Mitigasinya dilakukan melalui perencanaan kapasitas yang lebih dinamis dan koordinasi dengan panitia event agar pemilahan sampah diterapkan sejak titik awal.
Kendala lain adalah membangun dan mempertahankan konsistensi perilaku warga dalam memilah sampah dari sumbernya dan mematuhi kawasan bebas asap rokok program KABAR. Perubahan kebiasaan sosial yang sudah berlangsung puluhan tahun membutuhkan pendampingan berkelanjutan, edukasi rutin, dan keteladanan nyata dari tokoh yang dihormati di desa, bukan sekadar sosialisasi satu kali [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas, dan mitra eksternal yang bergerak dengan tujuan bersama yang jelas sejak awal [1]. Kepemimpinan Kepala Desa Slamet Budiyono yang berani menginisiasi TPST Dewanata saat masalah sampah dianggap terlalu besar untuk diselesaikan di level desa menjadi titik penting yang menggerakkan seluruh ekosistem inovasi ini [3].
Faktor kedua adalah kemampuan pemerintah desa membangun jejaring kemitraan multi-institusi yang komplementer — Bank Indonesia, Perhutani, PT Geo Dipa, dan Pupuk Indonesia berkontribusi secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih [5]. Pengelolaan TPST Dewanata sebagai entitas yang mandiri secara finansial, bukan program seremonial yang bergantung penuh pada bantuan, memastikan fondasi keberlanjutan yang kuat [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung terasa pada transformasi pengelolaan lingkungan: TPST Dewanata kini mengolah sampah desa secara sistematis, mengurangi tumpukan sampah yang lama menghantui kawasan wisata Dieng [3]. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang dimanfaatkan petani lokal, sementara petugas TPST yang seluruhnya warga Desa Dieng Kulon mendapat penghasilan dari hasil penjualan produk olahan sampah [3].
Kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap PAD Banjarnegara dari sektor pariwisata mencapai sekitar Rp20 miliar pada 2023, mencerminkan tingginya kepercayaan wisatawan terhadap kualitas destinasi yang kini lebih bersih [2]. Bank Indonesia KPw Purwokerto mendokumentasikan TPST Dewanata sebagai model program pariwisata hijau di dataran tinggi yang layak disebarluaskan [5].
Puncak pengakuan datang pada Maret 2025 melalui penghargaan Desa Sehat dalam Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara, mengantarkan Banjarnegara untuk pertama kalinya siap mengikuti Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional [7]. Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, yang menjabat sejak Februari 2025, memberikan apresiasi dan berharap Dieng Kulon menjadi inspirasi bagi desa lain di Banjarnegara [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan fisik TPST Dewanata dibiayai melalui kemitraan multi-institusi: Perhutani menyediakan lahan, PT Geo Dipa Energi mengadakan mesin pengolah, dan Bank Indonesia KPw Purwokerto menyumbangkan alat pemilah, alat press, alat pencacah, serta kendaraan operasional sebagai bagian program pariwisata hijau [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci total nilai investasi dari seluruh mitra secara gabungan.
Model bisnis operasional TPST bertumpu pada penjualan pupuk kompos hasil olahan sampah organik dan sampah non-organik daur ulang, dengan pendapatan digunakan untuk membiayai upah petugas dan kelangsungan fasilitas tanpa bergantung penuh pada Dana Desa [4]. Skema ini menjadikan TPST Dewanata unit usaha mandiri, bukan program yang berhenti ketika bantuan eksternal berakhir.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Dieng Kulon menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di kawasan wisata harus dirancang dengan kapasitas yang adaptif terhadap siklus kunjungan, bukan hanya kebutuhan harian rutin — kewalahan TPST saat Dieng Culture Festival menjadi bukti nyata bahwa desa wisata musiman memerlukan perencanaan kapasitas berbeda dari desa non-wisata.
Pelajaran lain adalah bahwa perubahan perilaku warga (memilah sampah, mematuhi kawasan bebas rokok) memerlukan pendampingan dan keteladanan berkelanjutan, bukan sosialisasi sekali jalan — desa lain yang ingin mereplikasi model ini perlu menyiapkan program edukasi jangka panjang sejak awal, bukan berharap perubahan instan setelah fasilitas fisik selesai dibangun.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi bertumpu pada tiga pilar: kemandirian finansial TPST Dewanata melalui model bisnis sirkular, integrasi program kesehatan komunitas ke dalam layanan desa yang terlembaga, dan perencanaan partisipatif yang menjadikan seluruh program agenda prioritas jangka panjang [4].
Pemerintah Desa Dieng Kulon juga menyusun perencanaan pembangunan dengan prioritas penguatan infrastruktur wisata berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat [1]. Dengan posisinya sebagai peraih penghargaan Desa Sehat yang berkontribusi pada nominasi KKS nasional, Desa Dieng Kulon memiliki insentif reputasional untuk terus mempertahankan standar kesehatan komunitasnya [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi kesehatan komunitas terpadu Desa Dieng Kulon menghubungkan pengelolaan lingkungan, kesehatan komunitas, ekonomi pariwisata, dan tata kelola inklusif dalam satu sistem yang saling memperkuat.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
TPST Dewanata menciptakan lapangan kerja tetap bagi warga sebagai petugas pengelola sampah yang mendapat upah dari penjualan produk olahan. |
Jumlah petugas TPST warga lokal yang menerima upah rutin |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Kombinasi KABAR, Jumantik Mandiri, Taman Gizi Toga, dan Bank Sampah Mandiri menciptakan lingkungan dan perilaku hidup sehat yang komprehensif. |
Penghargaan Desa Sehat Kabupaten Banjarnegara (Maret 2025) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan TPST menghasilkan lapangan kerja layak, sementara lingkungan bersih mendorong kunjungan wisatawan yang berkontribusi pada PAD Banjarnegara. |
Kontribusi PAD pariwisata Dieng Kulon ±Rp20 miliar (2023) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model desa wisata sehat mengintegrasikan aktivitas pariwisata intensif dengan pemeliharaan kualitas lingkungan dan kesehatan komunitas. |
Status Desa Wisata Terbaik ADWI 2021 tetap terjaga kebersihannya |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
TPST Dewanata mengimplementasikan ekonomi sirkular — sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah non-organik dipilah dan dijual kembali. |
Volume sampah organik/non-organik yang diolah TPST per periode |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, Bank Indonesia, Perhutani, PT Geo Dipa Energi, dan Pupuk Indonesia dalam membangun TPST Dewanata. |
Jumlah mitra institusi (BUMN, perbankan, kehutanan) yang terlibat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi kesehatan komunitas terpadu Dieng Kulon dapat direplikasi oleh desa wisata lain yang menghadapi tekanan lingkungan akibat tingginya kunjungan wisatawan, terutama destinasi yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah memadai [2]. Kunci replikasinya meliputi pembentukan unit pengelola sampah dengan model bisnis sirkular yang mandiri finansial, mobilisasi kader kesehatan lintas kelompok, dan pembangunan jejaring kemitraan dengan BUMN serta sektor swasta sejak tahap desain [4].
Untuk scale up, Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong replikasi dengan menjadikan Dieng Kulon sebagai desa percontohan kunjungan studi bagi desa wisata lain. Dengan posisi Banjarnegara yang kini bersiap mengikuti Kabupaten Kota Sehat nasional berkat kontribusi Dieng Kulon, model ini memiliki legitimasi kelembagaan untuk dipromosikan lebih luas [7].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Dieng Kulon, “Desa Dieng Kulon Raih Penghargaan Desa Sehat — Langkah Nyata Menuju Banjarnegara Sehat 2025,” dieng.desa.id, 31 Mar. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.dieng.desa.id/artikel/2025/03/31/desa-dieng-kulon-raih-penghargaan-desa-sehat-langkah-nyata-menuju-banjarnegara-sehat
[2] F. A. Aziz, “Penyumbang PAD Pariwisata Terbesar Kabupaten Banjarnegara: Desa Dieng Kulon,” Kompasiana, 21 Jul. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/farisiabdulaziz/669d1107c925c4593a21f002/
[3] Pemerintah Desa Dieng Kulon, “TPST Dewanata Desa Dieng Kulon Berhasil Atasi Persoalan Sampah,” dieng.desa.id, 25 Jul. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.dieng.desa.id/index.php/artikel/2023/7/25/tpst-dewanata-desa-dieng-kulon-berhasil-atasi-persoalan-sampah
[4] Bank Indonesia KPw Purwokerto, “TPST Dewanata Dieng: Solusi Pengelolaan Sampah yang Mengubah Masalah Menjadi Berkah,” YouTube BI Purwokerto, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=8gSLwloSSes
[5] iNews Purwokerto, “Wujudkan Sektor Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Dieng, BI Dorong Sampah Jadi Berkah,” purwokerto.inews.id, 4 Sep. 2023. [Online]. Tersedia: https://purwokerto.inews.id/read/341843/wujudkan-sektor-pariwisata-hijau-di-dataran-tinggi-dieng-bi-dorong-sampah-jadi-berkah
[6] Mongabay Indonesia, “Setelah Gelaran Dieng Culture Festival, Sampahnya Bagaimana?” mongabay.co.id, 8 Ags. 2018. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2018/08/08/setelah-gelaran-dieng-culture-festival-sampahnya-bagaimana/
[7] Netral News, “Ini Juara Lomba Kecamatan dan Desa Sehat, Banjarnegara Siap Ikuti KKS,” netralnews.com, 15 Apr. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.netralnews.com/ini-juara-lomba-kecamatan-dan-desa-sehat-banjarnegara-siap-ikuti-kks/
[8] Detik News, “Puluhan Tahun Jadi Masalah, Gunungan Sampah di Dieng Kini Datangkan Berkah,” detik.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6915334/puluhan-tahun-jadi-masalah-gunungan-sampah-di-dieng-kini-datangkan-berkah
[9] PT Geo Dipa Energi Unit Dieng, “ID 00848: Desa Dieng Kulon Integrasikan Program Kesehatan Komunitas,” Instagram, 14 Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DSUQ9nykx6v/
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Boya Peramba Mandiri di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mentransformasi ekonomi desa dengan mengintegrasikan hilirisasi komoditas kopi lokal dan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Inovasi ini mengubah pola penjualan konvensional yang mengandalkan tengkulak menjadi rantai nilai mandiri yang menghasilkan produk kopi olahan siap jual bermerek Napeto Coffee [1]. Dampak nyatanya terlihat dari peningkatan pendapatan petani kopi mitra binaan serta efisiensi transaksi usaha yang kini lebih transparan. Inovasi ini mengantarkan Desa Nupabomba meraih peringkat kelima dari 48 desa peserta program Desa BRIlian wilayah Kanwil BRI Manado, sekaligus menjadi salah satu dari tiga desa pemenang kategori pendampingan langsung pada Inaugurasi Deepening Desa BRIlian, 4 Agustus 2022 [2].
Latar Belakang
Desa Nupabomba di dataran tinggi Kabupaten Donggala dianugerahi hamparan perkebunan kopi robusta yang subur, ditanam pada ketinggian 900–1.300 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian pohon kopi diwariskan sejak era kolonial Belanda. Kabupaten Donggala mencatat produksi kopi mencapai 378.516 kg per tahun dari sekitar 703 hektare lahan, dengan Nupabomba sebagai salah satu sentra paling potensial [3].
Namun selama bertahun-tahun, kekayaan alam ini belum tergarap maksimal karena pola penjualan konvensional yang bergantung penuh pada tengkulak yang menekan harga beli petani. Sistem pencatatan keuangan usaha desa yang masih manual juga menghambat transparansi yang krusial bagi kepercayaan publik dan pengembangan usaha [1].
Peluang besar terbuka seiring meningkatnya tren konsumsi kopi kekinian di Kota Palu dan sekitarnya. Barista di Kota Donggala, Ari Prasetyo, bahkan sudah lebih dulu mengemas kopi dingin siap minum dari biji Nupabomba dalam botol 250 cc bermerek “Hepipo Donggala” sejak Maret 2022 karena tingginya permintaan pasar yang belum terpenuhi produk lokal [4]. Momentum ini menjadi katalis bagi BUMDes Boya Peramba Mandiri untuk mengambil kendali rantai nilai secara penuh, dari kebun hingga konsumen akhir.
Inovasi yang Diterapkan
Muhammad Ayub bersama pengurus BUMDes menjadikan kopi robusta Nupabomba sebagai komoditas inti yang diolah menjadi produk bernilai jual tinggi dengan merek “Napeto Coffee” — nama yang diambil dari bahasa Kaili bermakna “kental/pekat” [5]. BUMDes tidak lagi menjual biji mentah ke tengkulak, melainkan memproduksi green bean, biji sangrai, kopi bubuk, dan drip bag yang dipasarkan ke toko oleh-oleh dan kedai kopi modern di Palu dan Donggala [1].
Inovasi produk ini didukung transformasi digital melalui sistem pembayaran non-tunai QRIS yang terintegrasi dengan aplikasi BRIMO. Seluruh transaksi penjualan BUMDes tercatat otomatis dalam pembukuan digital, meminimalkan risiko kebocoran anggaran dan memudahkan audit [6]. Napeto Coffee turut dipasarkan melalui aplikasi Pasardesa.id serta platform lelang.go.id milik DJKN Kementerian Keuangan melalui skema Lelang Sukarela Non Eksekusi bersama KPKNL Palu, membuka akses pasar digital yang sebelumnya tidak terjangkau petani Nupabomba [9].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan dimulai dengan pemetaan potensi lahan perkebunan kopi dan identifikasi petani lokal sebagai mitra strategis yang menjual hasil panennya langsung ke BUMDes. Pengelola kemudian mengikuti program pendampingan intensif Desa BRIlian yang melibatkan akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) untuk mempertajam model bisnis, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran [1].
Eksperimen pengolahan pascapanen kopi dilakukan berulang kali untuk menemukan profil cita rasa terbaik — kental, keasaman rendah, dengan dominasi rasa cokelat dan earthy — yang sesuai selera pasar konsumen modern [9]. Harga beli biji kopi yang ditetapkan BUMDes berkisar Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram, jauh lebih kompetitif dan stabil dibandingkan harga tengkulak yang fluktuatif [3]. Kegagalan pada desain kemasan awal yang kurang menarik menjadi pembelajaran berharga yang mendorong perbaikan visual produk agar lebih kompetitif di rak toko oleh-oleh premium.
Edukasi transaksi digital dilakukan bertahap kepada warga desa yang awalnya awam terhadap teknologi pembayaran non-tunai. Kajian umum tentang sosialisasi QRIS di desa lain di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan adopsi semacam ini lazimnya meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet, dan kekhawatiran keamanan transaksi [6], sejalan dengan temuan umum bahwa transformasi digital desa memerlukan pengenalan bertahap terhadap instrumen pembayaran modern seperti QRIS agar diterima warga [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Kendala terbesar adalah rendahnya literasi digital awal warga desa yang belum terbiasa dengan instrumen pembayaran non-tunai. Mitigasinya dilakukan melalui sosialisasi persuasif yang berulang hingga warga percaya bahwa transaksi digital lebih aman dan transparan dibanding uang tunai [6].
Pada sisi produk, desain kemasan awal yang kurang menarik sempat melemahkan daya saing Napeto Coffee di rak toko oleh-oleh premium. Proses penyempurnaan kemasan membutuhkan waktu dan biaya tambahan yang tidak dianggarkan sejak awal, menjadi pelajaran bahwa investasi identitas merek harus diprioritaskan sejak tahap perencanaan produk.
Ketergantungan pada satu komoditas utama juga menjadi kerentanan yang mendorong BUMDes mendiversifikasi produk dan sumber pendapatannya, termasuk melalui program agroforestri tanaman pelindung di kebun kopi warga [9].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Muhammad Ayub yang berani bertransformasi dari model pedagang bahan baku menjadi produsen produk jadi bermerek, dengan visi yang ia sampaikan sendiri: “Saya ingin menjadi bagian yang mengembalikan kejayaan Kopi Sulawesi Tengah” [9].
Faktor kedua adalah kemitraan strategis dengan Bank BRI melalui program Desa BRIlian bersama Unsrat yang memberi pendampingan manajemen dan akses ekosistem digital perbankan, serta dukungan Bea Cukai Pantoloan dan DJKN KPKNL Palu yang membuka kanal pemasaran lelang.go.id [9]. Survei BSIP Sulawesi Tengah pada Oktober 2023 turut memperkuat posisi Napeto Coffee dengan data potensi komoditas yang terverifikasi secara ilmiah [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pada Inaugurasi Deepening Desa BRIlian 4 Agustus 2022, Desa Nupabomba meraih peringkat kelima dari 48 desa peserta se-wilayah Kanwil BRI Manado dan masuk sebagai salah satu dari tiga desa pemenang kategori pendampingan langsung, bersama Desa Utaurano (Kepulauan Sangihe) dan Desa Palaes (Minahasa Utara) [2]. Prestasi ini diikuti dukungan pendampingan dan fasilitas dari BRI yang memperkuat kapasitas produksi BUMDes.
Secara ekonomi, petani mitra kini menjual hasil panen langsung ke BUMDes dengan harga stabil Rp120.000–Rp150.000 per kilogram, memotong ketergantungan pada tengkulak. Pendapatan Asli Desa menunjukkan tren peningkatan berkat margin keuntungan penjualan produk olahan kopi dan efisiensi manajemen keuangan digital [3].
Dampak kualitatif terlihat dari perubahan perilaku transaksi masyarakat yang semakin melek literasi keuangan digital. Desa Nupabomba kini memiliki kebanggaan kolektif atas produk lokal bermerek Napeto Coffee yang dikenal hingga tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan mendapat liputan lembaga negara seperti KPKNL Palu [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan operasional Napeto Coffee bertumpu pada modal usaha BUMDes yang diperkuat dukungan program Desa BRIlian, termasuk fasilitas pencetakan kemasan dari Bank BRI, tanpa disebutkan nominal investasi awal yang spesifik dalam dokumentasi yang tersedia [1].
Model bisnis bertumpu pada margin selisih harga beli biji kopi dari petani (Rp120.000–150.000/kg) dengan harga jual produk olahan bernilai tambah — kopi bubuk, biji sangrai, dan drip bag — ke toko oleh-oleh, kedai kopi, serta kanal digital Pasardesa.id dan lelang.go.id [9]. Diversifikasi kanal penjualan ini mengurangi ketergantungan BUMDes pada satu jalur distribusi saja.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Nupabomba menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas lokal menjadi produk bermerek jauh lebih menguntungkan petani dibanding sekadar menjual bahan mentah, asalkan diikuti investasi serius pada kemasan dan identitas merek sejak awal — kegagalan desain kemasan pertama yang harus diulang menjadi bukti nyata betapa mahalnya mengabaikan aspek ini di tahap perencanaan.
Pelajaran lain adalah bahwa prestasi seperti peringkat dalam kompetisi Desa BRIlian sebaiknya dilaporkan secara presisi — Nupabomba sesungguhnya berperingkat kelima dari 48 desa, bukan sekadar “tiga besar” secara umum, meski termasuk tiga desa pemenang kategori pendampingan langsung. Kejelasan semacam ini penting agar desa lain yang ingin mereplikasi memiliki tolok ukur yang realistis, bukan ekspektasi yang berlebihan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan usaha dijalankan dengan menjaga konsistensi kualitas cita rasa kopi melalui pengawasan ketat di setiap tahapan produksi dari kebun hingga pengemasan. Pengurus BUMDes berkomitmen memperluas jaringan pemasaran ke marketplace nasional dan toko oleh-oleh premium agar volume penjualan Napeto Coffee tetap stabil [1].
Aspek lingkungan diperhatikan melalui program agroforestri berupa penanaman durian dan alpukat sebagai tanaman pelindung di area perkebunan kopi warga, menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi petani saat panen kopi belum tiba [9]. Penguatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan manajemen lanjutan memastikan estafet pengelolaan BUMDes tidak bergantung pada satu figur saja.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi hilirisasi kopi dan digitalisasi keuangan BUMDes Boya Peramba Mandiri berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, memadukan pemberdayaan petani, inklusi keuangan digital, dan pengelolaan ekosistem pertanian berkelanjutan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes memotong rantai ketergantungan petani mitra pada tengkulak dan memastikan harga jual yang stabil dan kompetitif. |
Harga beli stabil Rp120.000–Rp150.000/kg biji kopi |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Program agroforestri penanaman durian dan alpukat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan alternatif petani di luar musim kopi. |
Jumlah tanaman pelindung produktif yang ditanam di kebun kopi |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Hilirisasi kopi menciptakan rantai nilai baru yang membuka pekerjaan di sektor pengolahan, pengemasan, dan pemasaran bagi warga desa. |
Pertumbuhan PADes dari unit usaha kopi BUMDes |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Adopsi QRIS dan sistem BRIMO merupakan modernisasi infrastruktur keuangan desa yang mendukung industrialisasi skala kecil berbasis komoditas lokal. |
Persentase transaksi BUMDes tercatat melalui QRIS/BRIMO |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Inklusi keuangan digital memberi akses transaksi modern kepada warga desa yang selama ini termarjinalkan dari ekosistem keuangan formal. |
Jumlah warga/pelaku usaha yang menggunakan QRIS BUMDes |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman tanaman pelindung di perkebunan kopi menjaga keseimbangan ekosistem daratan dataran tinggi Donggala. |
Luas kebun kopi yang menerapkan pola agroforestri |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan BUMDes bertumpu pada kemitraan dengan Bank BRI, Unsrat, BSIP Sulteng, Bea Cukai Pantoloan, dan DJKN KPKNL Palu. |
Jumlah mitra lintas sektor (perbankan, akademisi, instansi negara) yang terlibat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model bisnis hulu ke hilir komoditas kopi ini layak direplikasi oleh desa dataran tinggi lain di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi perkebunan kopi serupa namun belum tergarap optimal. BUMDes Boya Peramba Mandiri membuka diri sebagai pusat pembelajaran bagi pengurus desa lain yang ingin mempelajari integrasi hilirisasi produk lokal dan digitalisasi keuangan berbasis QRIS [10]. Praktik adopsi QRIS oleh UMKM desa secara umum juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi serupa sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan, bukan hanya penyediaan alat pembayaran semata [11].
Strategi scale up dilakukan dengan mengembangkan varian produk turunan kopi seperti masker wajah organik dan pengharum ruangan berbahan biji kopi untuk memperluas segmen pasar. Ekspansi ke luar provinsi melalui marketplace digital nasional seperti Pasardesa.id dan lelang.go.id sudah mulai dijajaki [7]. Rencana pendirian kedai kopi signature Napeto Coffee di pusat Kota Palu akan menjadikan Nupabomba pemilik merek yang hadir langsung di hadapan konsumen akhir.
Daftar Pustaka
[1] Mercusuar, “BRIlian Dorong Kemajuan BUMDes Boya Peramba Mandiri,” mercusuar.web.id, 9 Mar. 2024. [Online]. Tersedia: https://mercusuar.web.id/donggala/brilian-dorong-kemajuan-bumdes-boya-peramba-mandiri/
[2] Website Resmi Desa Nupabomba, “Inaugurasi Deepening Desa BRIlian 2022,” nupabomba.digitaldesa.id, 4 Ags. 2022. [Online]. Tersedia: https://nupabomba.digitaldesa.id/berita/inaugurasi-deepening-desa-brilian-2022
[3] Website Resmi Desa Nupabomba, “Produksi Kopi di Donggala Capai 378.516 Kg Per Tahun,” nupabomba.digitaldesa.id, 18 Nov. 2023. [Online]. Tersedia: https://nupabomba.digitaldesa.id/berita/produksi-kopi-di-donggala-capai-378516-kg-per-tahun
[4] Alkhairaat Media, “Dikemas Menarik, Kopi Nupabomba Semakin Diminati,” media.alkhairaat.id, 26 Apr. 2022. [Online]. Tersedia: https://media.alkhairaat.id/dikemas-menarik-kopi-nupabomba-semakin-diminati/
[5] BSIP Sulawesi Tengah, “BSIP Sulawesi Tengah Lakukan Survei Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kopi di Kabupaten Donggala,” sulteng.brmp.pertanian.go.id, 18 Okt. 2023. [Online]. Tersedia: https://sulteng.brmp.pertanian.go.id/berita/bsip-sulawesi-tengah-lakukan-survei-pelaku-utama-dan-pelaku-usaha-kopi-di-kabupaten-donggala
[6] R. Ramadhan et al., “Sosialisasi QRIS: Peluang dan Tantangan Digital Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang),” Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, vol. 18, no. 2, 2024. [Online]. Tersedia: https://researchhub.id/index.php/optimal/article/view/8313
[7] Pasardesa.id, “Napeto Coffee dari BUMDes Boya Peramba Mandiri di Aplikasi Pasardesa,” Instagram @pasardesa_id. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/pasardesa_id/
[8] Tim KKN UMGresik, “Transformasi Digital Desa: Mengenal QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Modern di Desa,” Prosiding KKN Universitas Muhammadiyah Gresik, 2023. [Online]. Tersedia: https://journal.umg.ac.id/index.php/prosidingkkn/article/download/8901/4717/30630
[9] N. P. Artanti, “Mengangkat Sejarah dalam Cita Rasa: Kopi Asa UMKM Napeto Coffee,” KPKNL Palu — DJKN Kementerian Keuangan RI, djkn.kemenkeu.go.id, 22 Mei 2023. [Online]. Tersedia: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-berita/32251/Mengangkat-Sejarah-Dalam-Cita-Rasa-Kopi-Asa-UMKM-Napeto-Coffee.html
[10] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Replikasi Inovasi Desa,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tag/replikasi-inovasi-desa/
[11] M. F. Pramana et al., “Implementasi QRIS dalam Mendukung Digitalisasi UMKM di Desa,” Jurnal Abdimas Nusantara Global, 2024. [Online]. Tersedia: https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/ejoin/article/download/3434/3381/19049
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, membangun dua ruas jalan baru menggunakan Dana Desa tahun 2019 melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Jalan poros sepanjang 600 meter menuju Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dan jalan baru menuju area pertanian Pacir Ipis menjadi dua investasi infrastruktur untuk membuka isolasi desa dataran tinggi dan meningkatkan ekonomi pertanian warga [1]. Dampak inovasi ini berlapis: petani menikmati akses lebih mudah ke lahan dan pasar, harga tanah di sekitar desa meningkat, 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) terserap selama konstruksi, dan panorama alam sepanjang jalan baru membuka peluang agrowisata yang melengkapi Kemit Forest Education sebagai destinasi wisata ikonik desa [2].
Latar Belakang
Desa Karanggedang berdiri di kawasan dataran tinggi dan perbukitan Kecamatan Sidareja, berjarak 8 km dari kota kecamatan dan 80 km dari kota Kabupaten Cilacap. Posisi geografis ini selama ratusan tahun membuat warga harus menempuh jalan setapak sempit dan berbatu untuk mencapai kecamatan tetangga, Gandrungmangu, yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial mereka [1].
Para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi desa menanggung beban paling berat. Jalan setapak yang sempit membuat biaya pengangkutan hasil panen menjadi mahal dan tidak efisien, sementara akses tengkulak dari luar desa pun terbatas. Kajian mengenai infrastruktur jalan pertanian menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas jalan, semakin tinggi biaya transportasi yang harus ditanggung petani, dan semakin rendah daya tawar mereka di hadapan pembeli [3].
Kondisi ini sudah lama dirasakan warga dan diakui sebagai kebutuhan mendesak. Aspirasi pembangunan dua jalan baru pun masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sejak masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya, dan Saryo selaku kepala desa yang menjabat sejak 2019 melanjutkan komitmen tersebut saat Dana Desa 2019 mulai bisa digunakan [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi jalan setapak berusia ratusan tahun menjadi jalan poros desa menggunakan mekanisme pembangunan berbasis komunitas melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Skema ini menempatkan warga desa setempat sebagai pekerja langsung sehingga anggaran Dana Desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga uang tunai yang beredar di tingkat rumah tangga [5].
Dua ruas jalan dibangun sekaligus dalam satu tahun anggaran. Jalan poros sepanjang 600 meter menghubungkan Desa Karanggedang dengan Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dengan anggaran Rp151.000.000. Jalan kedua membuka akses baru menuju area pertanian Pacir Ipis dengan anggaran Rp51.000.000, sehingga total investasi dua ruas ini mencapai Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019 [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi dimulai dari forum musyawarah desa yang melibatkan warga, perangkat desa, dan pendamping desa. Kesepakatan pembangunan dua jalan ini merupakan buah dari perencanaan partisipatif jangka menengah yang sudah dituangkan dalam RPJMDes, bukan keputusan tiba-tiba [4].
Pelaksanaan konstruksi menerapkan mekanisme PKT yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Setidaknya 30 persen dari total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah tenaga kerja warga desa setempat, termasuk mereka yang menganggur maupun setengah menganggur [6].
Selama proses pembangunan, tantangan utama adalah kondisi topografi perbukitan yang membutuhkan pekerjaan penyiapan lahan lebih intensif dibandingkan desa di dataran rendah. Kendala ini menjadi pembelajaran bagi desa bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah berbukit memerlukan perencanaan teknis yang lebih cermat dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah kondisi geografis desa yang berupa dataran tinggi dan perbukitan. Pembangunan jalan di kawasan berbukit memerlukan volume pekerjaan tanah yang lebih besar, risiko longsor yang lebih tinggi, dan pemeliharaan yang lebih intensif dibandingkan jalan di daerah datar. Mitigasinya dilakukan melalui perencanaan teknis yang lebih cermat dan alokasi waktu pelaksanaan yang lebih panjang [1].
Kendala lain adalah kapasitas anggaran Dana Desa yang terbatas untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur sekaligus. Desa memprioritaskan dua ruas jalan yang paling strategis pada 2019, sementara ruas lain menunggu giliran melalui perencanaan jangka panjang RPJMDes agar kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap [4].
Kendala keberlanjutan berupa kerusakan jalan akibat cuaca dan arus kendaraan pengangkut hasil panen dimitigasi melalui pemeliharaan berkala, seperti pengaspalan sepanjang 300 meter senilai Rp112.830.000 dari Dana Desa 2025 yang dipimpin Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Suyono [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor terpenting adalah adanya perencanaan partisipatif yang menjadikan pembangunan jalan sebagai kesepakatan kolektif warga, bukan proyek top-down dari kepala desa. Dengan tertuangnya rencana ini dalam RPJMDes, Kepala Desa Saryo memiliki dasar hukum dan legitimasi sosial yang kuat untuk melanjutkan komitmen tersebut [4].
Faktor lain yang menentukan adalah ketersediaan Dana Desa sebagai instrumen fiskal mandiri yang memungkinkan desa mengeksekusi rencana infrastruktur tanpa harus bersaing dalam antrean panjang proyek anggaran kabupaten. Dukungan pendamping desa yang memiliki kompetensi teknis perencanaan juga memastikan pelaksanaan PKT berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan output berkualitas [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, dua ruas jalan baru berhasil terbangun dengan total anggaran Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019. Program ini menyerap 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) sehingga uang tunai mengalir langsung ke tangan keluarga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur yang menjadi sasaran utama PKT [2].
Secara ekonomi, akses jalan yang baik mendorong lebih banyak tengkulak dan pembeli dari luar desa masuk ke Karanggedang, sehingga harga hasil pertanian menjadi lebih kompetitif. Kajian tentang infrastruktur jalan pertanian membuktikan bahwa peningkatan kualitas jalan secara langsung menurunkan biaya transportasi petani dan berpotensi meningkatkan pendapatan mereka [3].
Dampak jangka panjang juga terlihat dari kenaikan harga tanah di sekitar kawasan yang kini terhubung jalan baru. Panorama alam sepanjang jalan poros membuka peluang wisata agro yang berpotensi melengkapi Kemit Forest Education — destinasi wisata ikonik Karanggedang yang sudah menarik pengunjung dari Banyumas, Kebumen, Purbalingga, hingga wilayah Jawa Barat [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pembangunan dua ruas jalan dibiayai penuh dari Dana Desa 2019, dengan rincian Rp151.000.000 untuk jalan poros menuju Dusun Sindeh dan Rp51.000.000 untuk jalan menuju Pacir Ipis, total Rp202.000.000 [1]. Sesuai ketentuan PKT, sedikitnya 30 persen dari anggaran fisik dialokasikan langsung sebagai upah tenaga kerja warga, menjadikan proyek ini sekaligus instrumen bantuan tunai bagi rumah tangga miskin dan setengah menganggur [6].
Karena berstatus infrastruktur publik, jalan poros ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi desa — nilai ekonominya bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya transportasi petani, kenaikan harga tanah, dan potensi pendapatan agrowisata di masa depan. Keberlanjutan pemeliharaan bergantung pada alokasi rutin Dana Desa tahun-tahun berikutnya, seperti pengaspalan Rp112.830.000 pada 2025 [8].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Karanggedang menunjukkan bahwa konsistensi RPJMDes lintas periode kepemimpinan desa penting agar rencana infrastruktur besar tidak terhenti hanya karena pergantian kepala desa — aspirasi jalan poros ini sudah ada sejak kepemimpinan sebelumnya dan baru terealisasi di era Kepala Desa Saryo. Skema PKT juga membuktikan bahwa proyek infrastruktur desa dapat sekaligus menjadi instrumen jaring pengaman sosial jika porsi upah tenaga kerja lokal benar-benar dijaga sesuai ketentuan minimum 30 persen.
Pelajaran teknis penting lainnya adalah bahwa desa di kawasan perbukitan perlu mengalokasikan waktu dan anggaran lebih besar untuk pekerjaan tanah dibanding desa dataran rendah — mengabaikan faktor topografi ini berisiko membuat perencanaan anggaran meleset dari kebutuhan riil di lapangan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan infrastruktur jalan dibuktikan dengan komitmen pemeliharaan yang konsisten. Pada 2025, Pemerintah Desa Karanggedang kembali mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp112.830.000 untuk pengaspalan 300 meter jalan di Dusun Wanadadi, memastikan jalan yang sudah dibangun tidak dibiarkan rusak oleh cuaca dan arus kendaraan pengangkut hasil panen [8].
Kepala Desa Saryo menyampaikan bahwa langkah pengaspalan ini merupakan wujud nyata dari visi Karanggedang untuk terus bangkit dan maju, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga [8]. Untuk jangka panjang, desa juga berupaya mendorong peningkatan status sebagian ruas jalan strategis melalui advokasi kepada pemerintah kabupaten agar pemeliharaannya dapat ditopang anggaran daerah di masa mendatang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pembangunan jalan poros Desa Karanggedang berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena memiliki efek berganda pada ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengurangan kesenjangan kawasan terpencil [10].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program PKT menyerap 1.200 HOK yang mengalirkan penghasilan tunai langsung kepada warga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur selama masa konstruksi. |
1.200 Hari Orang Kerja (HOK) terserap selama konstruksi |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Akses jalan yang lebih baik memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar, sehingga petani mendapat harga jual yang lebih kompetitif. |
Peningkatan jumlah tengkulak/pembeli luar desa yang masuk ke Karanggedang |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Skema PKT menciptakan lapangan kerja sementara yang layak bagi warga desa selama konstruksi, sekaligus mendorong potensi agrowisata jangka panjang. |
Minimal 30% anggaran fisik dialokasikan sebagai upah tenaga kerja lokal |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jalan poros menghubungkan desa terpencil ke jaringan perekonomian antar-kecamatan dan mendukung tumbuhnya industri wisata berbasis alam. |
2 ruas jalan baru sepanjang total 600+ meter dibangun 2019 |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Jalan poros mengurangi isolasi Desa Karanggedang sebagai desa dataran tinggi yang selama ratusan tahun menghadapi hambatan akses. |
Konektivitas baru ke Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Pembangunan jalan memperkuat hubungan antardesa yang telah berlangsung ratusan tahun dan mendukung kawasan perdesaan yang lebih inklusif dan terhubung. |
Pemeliharaan berkelanjutan (pengaspalan Rp112,83 juta pada 2025) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pembangunan jalan poros berbasis PKT yang diterapkan Desa Karanggedang mudah direplikasi oleh desa-desa lain di kawasan perbukitan yang menghadapi masalah isolasi serupa. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: perencanaan partisipatif yang dituangkan dalam RPJMDes, pemanfaatan Dana Desa dengan skema PKT untuk menyerap tenaga kerja lokal, dan penentuan ruas jalan yang benar-benar strategis bagi ekonomi warga [5].
Untuk scale up, desa-desa yang telah membangun jalan dapat mendorong peningkatan status jalan strategis melalui advokasi kepada pemerintah daerah, sejalan dengan komitmen berkelanjutan yang ditunjukkan Desa Karanggedang melalui pemeliharaan rutin setiap tahun anggaran [8]. Langkah scale up lainnya adalah mengintegrasikan pembangunan jalan dengan program wisata desa, sehingga jalan bukan hanya jalur pertanian tetapi juga jalur wisata yang mendatangkan pendapatan asli desa, mengikuti model kawasan wisata Kemit Forest yang sudah lebih dulu dikenal luas [11].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Jalan Poros, Inovasi Desa Karanggedang untuk Dukung Ekonomi Pertanian,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jalan-poros-inovasi-desa-karanggedang-untuk-dukung-ekonomi-pertanian/
[2] Wikipedia, “Kemit Forest,” Wikipedia Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kemit_Forest
[3] Y. Simamora et al., “Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani,” Jurnal GLORY, Universitas Nusa Cendana. [Online]. Tersedia: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/download/24798/8748
[4] Pemerintah Desa Karanggedang, “Profil Desa Karanggedang,” karanggedang-sid.desa.id. [Online]. Tersedia: https://karanggedang-sid.desa.id/profil-desa/
[5] Updesa.com, “Inilah 3 Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai Desa,” updesa.com. [Online]. Tersedia: https://updesa.com/padat-karya-tunai-desa/
[6] Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa,” banyumaskab.go.id. [Online]. Tersedia: https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_2210181007415bcd3efd51a37.pdf
[7] N. Septiani, “Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. [Online]. Tersedia: https://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI%201-2.pdf
[8] JawaPes, “Pemeliharaan Jalan Karanggedang Sidareja Ditingkatkan Lewat Pengaspalan,” jawapes.or.id, 13 Jun. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.jawapes.or.id/2025/06/pemeliharaan-jalan-karanggedang.html
[9] Cilacap Info, “Sekelumit Kisah tentang Obyek Wisata Kemit Forest di Sidareja Cilacap,” cilacap.info, 29 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.cilacap.info/ci-18869/sekelumit-kisah-tentang-obyek-wisata-kemit-forest-di-sidareja-cilacap
[10] R. Mamo et al., “Dampak Modernisasi Pertanian dan Infrastruktur Jalan terhadap Struktur Sosial Masyarakat Desa,” Journal Public UHO, Universitas Halu Oleo. [Online]. Tersedia: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/649/461/5447
[11] Visit Jawa Tengah, “Menikmati Udara Sejuk dan Keindahan Alam di Kemit Forest,” visitjawatengah.jatengprov.go.id, 31 Okt. 2024. [Online]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/menikmati-udara-sejuk-dan-keindahan-alam-di-kemit-forest
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Di tengah ancaman banjir, kekeringan, dan pencemaran di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cibeet, Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu desa penggerak utama gerakan Ecovillage yang dikoordinasikan Jangkar (Jaringan Kerja) Ecovillage Kabupaten Bekasi, jaringan yang menaungi sepuluh desa lintas dua kecamatan sejak 2019 [3]. Melalui program Ecovillage KDW Beriman, gerakan ini menata ulang hubungan warga dengan sampah, air, tanaman, dan ruang hidup sehari-hari secara partisipatif, bukan sebagai proyek instan dari luar [1]. Tujuan utamanya adalah membentuk desa berbudaya lingkungan yang memadukan ekologi, ekonomi, dan perubahan perilaku warga. Dampaknya tampak pada aksi nyata: pengelolaan sampah organik, biopori, konservasi tanaman keras, kawasan rumah pangan lestari, pelatihan hidroponik, dan penguatan bank sampah — semuanya menjadi landasan menuju status Kampung Program Kampung Iklim (ProKlim) [1].
Latar Belakang
Desa Kedungwaringin berada di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, kawasan yang termasuk wilayah pengembangan ecovillage di sepanjang DAS Citarum dan Cibeet — dua sungai dengan sejarah panjang persoalan lingkungan di Jawa Barat. Wilayah ini menghadapi penumpukan sampah yang mengotori badan air serta menurunnya kemampuan tanah menyerap air yang memperparah banjir dan kekeringan secara bergantian [1].
Masalah lingkungan di desa tidak hanya berwujud sampah yang terlihat mata, tetapi juga tercermin dari kebiasaan yang memisahkan urusan rumah tangga dari urusan ekologi desa. Ketika warga belum terbiasa memetakan potensi dan masalah lingkungannya sendiri, banyak persoalan berkembang tanpa penanganan yang menyentuh akar perilaku [1].
Sejak Februari 2019, Indra Jaya selaku Ketua Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi mengoordinasikan program ecovillage di sepuluh desa: enam desa di Kecamatan Kedungwaringin (Kedungwaringin, Karangmekar, Mekarjaya, Karangsambung, Waringinjaya, dan Bojongsari) serta empat desa di Kecamatan Cikarang Timur (Jatireja, Labansari, Jatibaru, dan Cipayung), dengan delapan desa lain merencanakan program mandiri dibiayai APBDes masing-masing [3]. Kedungwaringin menjadi salah satu desa yang paling konsisten mengembangkan model ini menjadi Ecovillage KDW Beriman.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Gerakan Desa Berbudaya Lingkungan melalui Ecovillage KDW Beriman — pendekatan pemberdayaan komunitas yang mendorong warga mengelola lingkungannya sendiri secara bertahap dan berbasis pemahaman yang tumbuh dari dalam, bukan proyek sesaat dari luar [1].
Cara kerjanya dimulai dari riungan warga yang partisipatif untuk menggali masalah dan potensi lingkungan, mengenali siklus air, memetakan persoalan kampung, hingga merumuskan dokumen rencana aksi. Rencana itu diterjemahkan menjadi program konkret: pengelolaan sampah organik dan limbah peternakan menjadi pupuk organik cair, pembuatan lubang biopori, penanaman pohon keras seperti suren, manglid, dan mahoni, serta pembangunan kawasan percontohan berupa rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, taman desa, dan bank sampah [1].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan diawali dengan pendekatan sosial yang menempatkan warga sebagai subjek utama perubahan sejak hari pertama — membangun kepercayaan dan keterbukaan melalui pertemuan warga sebelum masuk ke pembangunan fisik [1]. Warga bersama penggerak ecovillage kemudian melakukan pemetaan partisipatif: survei kampung, analisis kecenderungan, dan kalender musim.
Dukungan Kampung Berseri Astra (KBA) yang masuk sejak Agustus 2019 memperkuat proses ini melalui pelatihan pengelolaan bank sampah, pelatihan penyemaian media rockwool untuk hidroponik yang melibatkan 14 warga pada Oktober 2019, pelatihan UKM produk ikan lele, dan penguatan kelembagaan [1]. Dukungan sarana turut datang dari mitra lain seperti Wuling Motors yang menyumbangkan 20 unit peralatan angkut sampah untuk mendukung operasional bank sampah jaringan Ecovillage Kabupaten Bekasi [7].
Ketika pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak warga pada 2020, pembangunan rumah kompos sederhana pada Mei 2020 tetap berjalan melalui pola padat karya, dikerjakan 10 warga selama 8 hari. Produksi pupuk organik cair yang belum stabil dan belum teruji laboratorium pada masa itu menjadi pembelajaran teknis yang mendorong desa memperkuat kapasitas sebelum melangkah ke skala lebih luas [1]. Momentum World Cleanup Day 2021 turut dimanfaatkan Indra Jaya untuk memperkuat konsep ecovillage menuju arah pariwisata berkelanjutan [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis paling nyata adalah ketidakstabilan produksi pupuk organik cair yang belum diuji laboratorium, sehingga pemanfaatannya masih terbatas pada kelompok dan warga setempat. Mitigasinya dilakukan bertahap dengan memperkuat kapasitas produksi terlebih dahulu sebelum memperluas jangkauan pemasaran ke luar desa [1].
Tantangan sosial yang tidak kalah berat adalah menjaga konsistensi keterlibatan warga dalam jangka panjang, karena antusiasme awal program lingkungan sering menurun ketika manfaat langsung belum terasa. Pandemi Covid-19 pada 2020 memperberat tantangan ini, namun dimitigasi melalui pola kerja padat karya berskala kecil (10 warga, 8 hari) yang tetap bisa berjalan di tengah pembatasan [1].
Cakupan Jangkar Ecovillage yang meliputi sepuluh desa juga menghadirkan tantangan pemerataan kapasitas antar desa, karena delapan dari sepuluh desa masih merencanakan program mandiri dengan pendanaan APBDes yang bervariasi, sementara Kedungwaringin relatif lebih maju berkat dukungan KBA sejak 2019 [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah konsistensi pendekatan partisipatif yang menempatkan warga sebagai pemilik proses dari awal hingga akhir, bukan sekadar penerima program dari luar [1].
Peran Indra Jaya sebagai Ketua Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi yang tinggal dan bekerja di tengah masyarakat sejak 2019 menjadi faktor kedua yang tidak tergantikan, sebagaimana tercatat dalam profil jaringan relawan lingkungan ini [4]. Dukungan sinergis dari Kampung Berseri Astra yang menyediakan pelatihan dan penguatan kelembagaan berbasis empat pilar pemberdayaan komunitas [6], serta mitra CSR lain seperti Wuling Motors yang menyumbang sarana angkut sampah, memperkuat fondasi program agar tumbuh menjadi sistem kerja komunitas yang terstruktur [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling terukur adalah lahirnya rangkaian kegiatan lingkungan yang saling terhubung: pelatihan hidroponik media rockwool melibatkan 14 warga pada Oktober 2019, sementara pembangunan rumah kompos pada Mei 2020 dikerjakan 10 warga selama 8 hari melalui pola padat karya [1].
Secara operasional, desa memperoleh infrastruktur lingkungan fungsional: rumah kompos, lubang biopori, kawasan rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, dan bank sampah yang mulai memberi nilai ekonomi bagi sampah yang sebelumnya hanya menjadi masalah [1]. Model Kedungwaringin turut mendorong desa lain di jaringan yang sama, seperti Mekarjaya dengan Situs Pacinan dan Cipayung dengan wisata tematiknya, mengembangkan potensi wisata berbasis lingkungan masing-masing [3].
Dampak paling fundamental adalah perubahan cara pandang warga terhadap lingkungan mereka sendiri — dari beban atau urusan pemerintah semata menjadi ruang hidup bersama yang perlu dirawat oleh siapa pun yang tinggal di dalamnya, sebagaimana disampaikan Indra Jaya dalam kisah perjalanannya mengembangkan ecovillage menuju arah pariwisata berkelanjutan [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan program bersumber dari kombinasi tiga jalur: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membiayai delapan dari sepuluh desa jaringan untuk program mandiri, dukungan Kampung Berseri Astra sejak Agustus 2019 berupa pelatihan dan penguatan kelembagaan, serta bantuan sarana dari mitra CSR seperti Wuling Motors berupa 20 unit peralatan angkut sampah [3] [7].
Model keberlanjutan finansial bertumpu pada bank sampah sebagai unit ekonomi yang mengonversi sampah anorganik menjadi nilai tukar bagi warga, serta potensi rumah kompos untuk menghasilkan pupuk organik bermutu jual di masa depan setelah melalui pengujian laboratorium. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal pendanaan APBDes atau nilai bantuan KBA secara spesifik.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Kedungwaringin menunjukkan bahwa perubahan perilaku lingkungan warga membutuhkan tahapan sosial (membangun kepercayaan, riungan warga) yang harus mendahului pembangunan fisik, bukan sebaliknya — sebuah urutan yang kerap terbalik pada program lingkungan konvensional. Kegagalan awal produksi pupuk organik cair yang belum stabil juga mengajarkan bahwa kapasitas teknis perlu diperkuat lebih dulu sebelum produk dipasarkan ke luar desa.
Pelajaran penting lainnya adalah bahwa gerakan ecovillage yang mencakup banyak desa sekaligus (dalam kasus ini sepuluh desa) akan menghasilkan kecepatan kemajuan yang tidak merata — desa dengan dukungan mitra eksternal seperti KBA cenderung lebih cepat berkembang dibanding desa yang murni mengandalkan APBDes mandiri, sehingga replikasi perlu memperhitungkan kesenjangan kapasitas antar desa dalam satu jaringan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Ecovillage KDW Beriman bertumpu pada tiga pilar: penguatan kelembagaan bank sampah melalui pelatihan pengurus dan perbaikan administrasi, pengembangan rumah kompos menjadi unit usaha yang menghasilkan pupuk organik bermutu teruji, dan perluasan ekosistem wisata berbasis lingkungan yang menghubungkan taman desa, tanaman obat keluarga, dan rumah pangan lestari [1].
Dengan dukungan lintas pihak — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kampung Berseri Astra, dan mitra CSR lain — Ecovillage KDW Beriman diarahkan tumbuh dari gerakan desa menjadi model kawasan pariwisata berkelanjutan, sejalan dengan visi Indra Jaya mengembangkan ecovillage menjadi destinasi yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ecovillage KDW Beriman berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, dan ekonomi sirkular berbasis sampah ke dalam satu gerakan desa yang terpadu.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Kawasan rumah pangan lestari, tanaman obat keluarga, dan pelatihan hidroponik memperkuat ketahanan pangan tingkat rumah tangga. |
14 warga terlatih hidroponik media rockwool (Okt. 2019) |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan rumah kompos mengurangi pencemaran sumber penyakit berbasis vektor dan pencemaran air. |
Beroperasinya rumah kompos dan bank sampah desa |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Biopori meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi risiko banjir dan kekeringan di kawasan DAS Citarum dan Cibeet. |
Jumlah lubang biopori dan luas taman desa yang dibangun |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Pengelolaan sampah organik dan limbah peternakan menjadi pupuk organik cair adalah contoh ekonomi sirkular tingkat desa. |
Volume sampah organik yang terkonversi menjadi pupuk cair |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Konservasi tanaman keras seperti suren, manglid, dan mahoni memperkuat kapasitas penyerapan karbon desa. |
Jumlah pohon keras yang ditanam dalam program konservasi |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman pohon dan pengelolaan air melalui biopori menjaga kesehatan ekosistem daratan desa di kawasan DAS Citarum. |
Cakupan wilayah konservasi di 10 desa jaringan Ecovillage |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kedungwaringin sudah menjadi rujukan bagi sembilan desa lain dalam jaringan Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, enam di Kecamatan Kedungwaringin dan empat di Kecamatan Cikarang Timur, yang sejak 2019 sama-sama menerapkan program bank sampah, rumah pangan lestari, tanaman keluarga, dan penghijauan sesuai karakteristik masing-masing desa [3]. Delapan dari desa-desa ini merencanakan mengembangkan program mandiri dengan pendanaan APBDes sendiri [3].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memperluas pendampingan ecovillage ke desa lain di sepanjang DAS Citarum dan Cibeet, dikombinasikan dengan kolaborasi lintas sektor antara dinas lingkungan hidup, akademisi, dan mitra CSR swasta seperti Kampung Berseri Astra dan Wuling Motors, agar manfaatnya meluas dari satu jaringan desa menjadi gerakan kawasan yang memperkuat ketahanan ekologi seluruh koridor Citarum [7]. Profil kelembagaan jaringan ini juga terdokumentasi secara terbuka melalui blog resmi Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, yang dapat menjadi rujukan desa lain yang ingin mempelajari struktur kerja jaringan [5].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi Gerakkan Ecovillage KDW Beriman untuk Tumbuhkan Budaya Lingkungan dan Perkuat Ketahanan Desa,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jangkar-ecovillage-kabupaten-bekasi-gerakkan-ecovillage-kdw-beriman-untuk-tumbuhkan-budaya-lingkungan-dan-perkuat-ketahanan-desa/
[2] Good News From Indonesia, “Kisah Indra Jaya: Sang Penggerak Lokal Ecovillage di Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Menjadi Pariwisata Berkelanjutan,” goodnewsfromindonesia.id, 9 Okt. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.goodnewsfromindonesia.id/network/content/kisah-indra-jaya-sang-penggerak-lokal-ecovillage-di-kedungwaringin-kabupaten-bekasi-menjadi-pariwisata-berkelanjutan-sVmyxi
[3] CNN Indonesia, “Konsep Eco Village Diterapkan di Kabupaten Bekasi,” cnnindonesia.com, 28 Feb. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190228142809-269-373475/konsep-eco-village-diterapkan-di-kabupaten-bekasi
[4] Indorelawan, “Jangkar Ecovillage Bekasi,” indorelawan.org. [Online]. Tersedia: https://www.indorelawan.org/organization/5f50c5874e67eaddc74a1393
[5] Jangkar Ecovillage Kabupaten Bekasi, “Profil dan Kegiatan,” jkrecokabbekasi.blogspot.com, 3 Nov. 2019. [Online]. Tersedia: https://jkrecokabbekasi.blogspot.com/
[6] Astra International, “Kampung Berseri Astra: Program Pemberdayaan Komunitas Berbasis Empat Pilar,” astra.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.astra.co.id/Sustainability/Kampung-Berseri-Astra
[7] Wuling Motors, “Wuling Motors Kembali Wujudkan Kepedulian Terhadap Lingkungan,” wuling.id. [Online]. Tersedia: https://wuling.id/id/blog/press-release/wuling-motors-kembali-wujudkan-kepedulian-terhadap-lingkungan/
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mengubah lahan kosong tidak produktif menjadi wahana wisata bertema Suku Indian menggunakan Dana Desa sebagai modal utama [1]. Inovasi ini menempatkan BUMDes Penambangan sebagai pengelola destinasi wisata kreatif yang menjawab kebutuhan warga akan penghasilan baru sekaligus tren wisata foto tematik generasi muda [2]. Wahana Indian Camp yang berdiri sejak 2019 menawarkan tenda segitiga berlukis motif hewan, ruang selfie tematik, sewa kostum Indian, serta tiket masuk yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat [3]. Kunjungan wisatawan meningkat sejak peresmian, lapangan kerja lokal terbuka, dan Pendapatan Asli Desa bertumbuh dari pengelolaan BUMDes, hingga diliput Kompas Travel pada Februari 2020 sebagai destinasi wisata terbaru Bondowoso yang sedang naik daun [9].
Latar Belakang
Desa Penambangan di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selama bertahun-tahun tidak memiliki destinasi wisata yang mampu menarik pengunjung dari luar wilayah secara konsisten [2]. Lahan kosong di desa terbengkalai tanpa memberikan manfaat ekonomi, meski Bondowoso berada di antara destinasi wisata besar seperti Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang sudah dikenal luas [4].
Kepala Desa Martha Suprihastini membaca perubahan perilaku generasi milenial yang gemar berswafoto dan mencari lokasi Instagramable, sebuah tren yang belum direspons desa mana pun di Kecamatan Curahdami saat itu [2]. Kajian akademik tentang pengembangan desa wisata di Penambangan mengonfirmasi bahwa tekad meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka lapangan kerja baru menjadi motor utama lahirnya inisiatif ini [6].
Pemerintah Kabupaten Bondowoso turut mendorong desa-desa memanfaatkan potensi lokal secara kreatif untuk mendukung pertumbuhan pariwisata daerah [4]. Perlu dicatat bahwa Martha Suprihastini, yang memimpin Desa Penambangan selama dua periode dan menggagas Indian Camp pada masa jabatannya, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada 15 Juni 2023 untuk maju sebagai bakal calon legislatif DPRD Bondowoso, dengan kepemimpinan desa selanjutnya dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa Samsu Efendi.
Inovasi yang Diterapkan
Indian Camp lahir dari gagasan Martha Suprihastini yang menangkap fenomena wisata foto tematik milenial dan menghadirkannya di desa dengan biaya terjangkau [2]. Inovasi ini mengalihfungsikan lahan desa tidak produktif menjadi wahana wisata imersif bertema Suku Indian, dibangun sejak 2019 menggunakan Dana Desa, dengan BUMDes Penambangan sebagai pengelola operasional [1].
Pengunjung disambut tenda segitiga warna-warni berlukis motif elang, kuda, banteng, dan serigala, dengan ruang selfie tematik yang mengalunkan musik khas suku asli Amerika Utara, sewa kostum lengkap seharga Rp10.000, dan tiket masuk terjangkau [3]. Paket wisata keluarga yang menggabungkan hiburan, edukasi pertanian lokal, dan permainan tradisional memperluas segmen pengunjung dari sekadar wisata foto menjadi pengalaman keluarga [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembangunan dimulai dari identifikasi lahan desa tidak terpakai yang berlokasi sekitar enam kilometer dari pusat Kota Bondowoso, dengan jarak tempuh sekitar 15 menit [2]. Tim desa merancang konsep wahana secara partisipatif melalui musyawarah warga yang memilih tema Suku Indian sebagai konsep yang belum ada pesaingnya di Kabupaten Bondowoso saat itu [1].
Pada fase awal, pengelola BUMDes melakukan uji coba operasional dengan mengundang warga dan pelajar lokal untuk menilai kenyamanan fasilitas sebelum dibuka penuh untuk umum [2]. Masukan uji coba ini mengungkap bahwa kepadatan pengunjung yang berlebihan mengganggu pengalaman wisata, sehingga pengelola mengoreksi tata letak spot foto dan membangun sistem pemesanan rombongan lebih dulu melalui media sosial dan kontak pengelola [3].
Promosi digital melalui Instagram dan Facebook menjadi akselerator kunjungan sejak minggu-minggu awal pembukaan, didukung konten foto pengunjung yang dibagikan secara sukarela di media sosial pribadi mereka, sebagaimana juga diliput media lokal Jawa Timur yang menjuluki Indian Camp sebagai “kampung selfi” Bondowoso sejak Oktober 2019 [10]. Fenomena serupa wisata foto tematik bertema Indian juga tumbuh di daerah lain Jawa Timur, seperti kajian tentang perubahan sosial di sekitar Cowboy and Indian Camp Desa Modangan, Kabupaten Blitar, yang menunjukkan daya tarik sosial destinasi bertema serupa secara lebih luas [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah menjaga konsistensi kualitas dekorasi dan properti tematik yang terpapar cuaca tropis secara terus-menerus. Material tenda, ornamen kain, dan elemen kayu rentan rusak lebih cepat dari perkiraan, sehingga BUMDes mengalokasikan sebagian pendapatan untuk dana renovasi dan perawatan berkala [2].
Tekanan kompetitif dari wahana wisata bertema Indian yang mulai bermunculan di berbagai daerah Jawa Timur, seperti di Blitar, menciptakan urgensi bagi Indian Camp untuk terus menghadirkan atraksi dan spot foto baru [5]. Mitigasinya dilakukan melalui pembaruan konten visual berkala dan diversifikasi paket wisata agar pengunjung berulang tetap tertarik [1].
Kendala operasional awal berupa kepadatan pengunjung yang tidak teratur juga dimitigasi melalui sistem pemesanan rombongan terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan pada tahap Proses Penerapan Inovasi, agar arus kunjungan lebih tertata dan pengalaman wisata tetap terjaga.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan Martha Suprihastini yang berani mengalokasikan Dana Desa untuk konsep wisata yang belum pernah dicoba di daerah ini menjadi faktor paling menentukan keberhasilan Indian Camp, didukung kemampuannya membaca tren perilaku wisata foto generasi muda [2].
Faktor kedua adalah sinergi antara Pemerintah Desa, BUMDes sebagai operator, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membangun akses infrastruktur menuju lokasi serta memberikan apresiasi yang meningkatkan visibilitas destinasi [2]. Strategi promosi digital BUMDes melalui Instagram dan Facebook yang aktif memperbarui konten menjadi mesin penarik wisatawan dengan biaya minimal [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak peresmian pada 2019, Indian Camp disambut antusias wisatawan, terutama pelajar, generasi muda, dan keluarga dari Bondowoso serta kabupaten sekitarnya yang berdatangan setiap akhir pekan [3]. Tarif masuk dan sewa kostum yang terjangkau menjadikannya destinasi yang dapat diakses semua lapisan masyarakat [3].
Kajian pengembangan desa wisata Penambangan mencatat bahwa kehadiran Indian Camp turut mendorong tumbuhnya usaha informal lokal — pedagang makanan, jasa ojek lokal, dan perajin aksesori — yang ikut memperoleh manfaat dari arus kunjungan wisatawan [6]. Lapangan kerja baru dari operasional BUMDes, seperti pengelola loket, pemandu wisata, dan penjaga kostum, memberi penghasilan langsung bagi warga yang sebelumnya bergantung pada pertanian [1].
Kompas Travel memuat liputan Indian Camp pada Februari 2020 sebagai tempat wisata terbaru Bondowoso yang sedang naik daun, memperluas jangkauan promosi ke pembaca nasional [9]. Kajian tentang strategi pengembangan BUMDes wisata di Kabupaten Bondowoso secara umum turut menunjukkan bahwa unit usaha wisata dengan orientasi pasar yang jelas berpotensi menjadi sumber PADes berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan model serupa di BUMDes lain wilayah Bondowoso [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan fisik Indian Camp dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa, tanpa investasi swasta atau utang, dengan BUMDes Penambangan bertindak sebagai pengelola operasional harian [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal alokasi Dana Desa untuk pembangunan wahana ini secara spesifik.
Model bisnis bertumpu pada pendapatan tiket masuk dan sewa kostum yang terjangkau namun bervolume tinggi setiap akhir pekan, ditambah efek promosi viral organik dari konten foto pengunjung di media sosial yang tidak membutuhkan biaya iklan berbayar [2]. Pendapatan ini kemudian dialokasikan kembali untuk perawatan fasilitas dan PADes.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Indian Camp menunjukkan bahwa investasi Dana Desa untuk konsep wisata yang belum teruji dapat berhasil ketika kepala desa mampu membaca tren pasar secara akurat, dan bahwa daya tarik visual yang fotogenik dapat memicu promosi viral organik tanpa biaya pemasaran besar. Uji coba terbatas sebelum peluncuran penuh, alih-alih langsung membuka untuk umum, terbukti membantu menemukan masalah operasional seperti kepadatan pengunjung sebelum berdampak luas.
Pelajaran penting lainnya adalah bahwa keberlangsungan sebuah inovasi desa tidak boleh bergantung pada satu individu pemimpin semata — pergantian Kepala Desa Martha Suprihastini pada 2023 karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menunjukkan pentingnya melembagakan pengelolaan inovasi pada BUMDes agar tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Indian Camp ditopang mekanisme reinvestasi yang mengalokasikan sebagian keuntungan BUMDes secara berkala untuk pembaruan fasilitas dan penambahan spot foto baru sesuai tren pasar [2]. Pemerintah Kabupaten Bondowoso turut memperkuat fondasi ini dengan membangun dan merawat akses infrastruktur menuju lokasi [2].
Diversifikasi produk wisata menjadi pilar strategis jangka panjang: mengintegrasikan paket wisata edukasi pertanian, permainan tradisional, dan aktivitas malam hari diharapkan memperluas segmen pengunjung sekaligus memperpanjang durasi kunjungan rata-rata [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Indian Camp Desa Penambangan berkontribusi pada beberapa dimensi SDGs melalui alih fungsi lahan tidur menjadi destinasi wisata produktif berbasis BUMDes.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
PADes yang meningkat dari pengelolaan Indian Camp memberi ruang bagi program pemberdayaan warga, sementara lapangan kerja baru mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman semata. |
Jumlah tenaga kerja BUMDes terserap (loket, pemandu, penjaga kostum, kebersihan) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Wahana wisata kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi informal di sekitar destinasi dan menghasilkan PADes berkelanjutan. |
Jumlah usaha informal (pedagang, ojek lokal, perajin) di sekitar destinasi |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Tiket masuk dan sewa kostum yang terjangkau menjadikan Indian Camp dapat diakses semua lapisan masyarakat, dari pelajar hingga keluarga petani. |
Tarif sewa kostum lengkap Rp10.000, terjangkau lintas kelas ekonomi |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Pengalihfungsian lahan tidur menjadi destinasi wisata yang hidup mencerminkan pengelolaan ruang desa yang produktif dan berkelanjutan. |
Luas lahan tidur yang dialihfungsikan menjadi wahana wisata |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membangun infrastruktur akses mencerminkan kemitraan lintas tingkat pemerintahan. |
Dukungan infrastruktur akses dari Pemkab Bondowoso menuju lokasi |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Indian Camp menunjukkan bahwa wisata tematik berbasis Dana Desa dapat mengubah lahan tidur menjadi sumber PADes tanpa investasi besar atau keahlian teknis rumit [1]. Kajian tentang pengelolaan wisata berbasis Community Based Tourism mengonfirmasi bahwa model di mana komunitas lokal menjadi pengelola dan penerima manfaat utama relatif lebih lestari dan mudah direplikasi dibanding model yang bergantung pada investor luar [8].
Strategi scale up diarahkan pada pengembangan kawasan wisata terpadu yang mengintegrasikan wisata foto tematik, edukasi pertanian, dan paket wisata bermalam untuk menarik wisatawan dari kota-kota besar Jawa Timur [1]. Desa Penambangan terbuka bagi desa lain di Kabupaten Bondowoso yang ingin mempelajari konsep, biaya pembangunan, dan sistem operasional Indian Camp sebagai panduan replikasi [2].
Daftar Pustaka
[1] Portal Inovasi Desa, “ID 00845: Desa Penambangan Bondowoso Hadirkan Wisata Indian Camp dan Gerakkan Ekonomi Warga,” inovasi.web.id, 7 Apr. 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-penambangan-bondowoso-hadirkan-wisata-indian-camp-dan-gerakkan-ekonomi-warga/
[2] Portal Inovasi Desa, “Indian Camp, Desa Penambangan Kembangkan Wisata ala Suku Indian di Bondowoso,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/indian-camp-desa-penambangan-kembangkan-wisata-ala-suku-indian-di-bondowoso/
[3] Y. ErLyn, “Serasa di Camp Dayak!! Wisata Home Selfie Camp Indiana Desa Penambangan Bondowoso,” YouTube, 2 Nov. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=jUilPL1RNBQ
[4] D. D. Harjo, “Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Mengembangkan Obyek Wisata Kawah Wurung,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember. [Online]. Tersedia: http://repository.unmuhjember.ac.id/4108/1/ARTIKEL.pdf
[5] Y. K. Wulandari et al., “Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Wisata Cowboy and Indian Camp di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar,” Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 3, no. 4, pp. 384–393, 2023. [Online]. Tersedia: http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/download/3488/2247
[6] A. Maulana et al., “Pengembangan Menuju Desa Wisata di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat,” Jurnal Respon Publik (RPP), UNISMA, 2022. [Online]. Tersedia: https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/18735/14236
[7] M. F. Hidayat et al., “Strategi Pengembangan Potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes Sumber Agung Desa Alassumur, Kabupaten Bondowoso,” Jurnal Agriscience, Universitas Trunojoyo Madura, Mar. 2023. [Online]. Tersedia: https://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience/article/view/15708
[8] IPDN, “Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Community Based Tourism,” eprints.ipdn.ac.id. [Online]. Tersedia: http://eprints.ipdn.ac.id/16003/1/
[9] Travel Kompas, “Berburu Foto Selfie di Indian Camp, Tempat Wisata Terbaru di Bondowoso,” travel.kompas.com, 9 Feb. 2020. [Online]. Tersedia: https://travel.kompas.com/read/2020/02/09/150518427/berburu-foto-selfie-di-indian-camp-tempat-wisata-terbaru-di-bondowoso
[10] Mitra Jatim, “Desa Penambangan Memajukan Wisata Bondowoso dengan Kampung Selfinya,” mitrajatim.com, 21 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.mitrajatim.com/2019/10/desa-penambangan-memajukan-wisata.html
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
BUMDes Bersinar Desaku mengelola Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME), sistem kelistrikan komunal berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Muara Enggelam, desa terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang [3]. Desa ini termasuk wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan inovasi ini mengubah keterbatasan akses listrik warga menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan. Sejak beroperasi awal 2015 dengan kapasitas 30 kWp yang kemudian diperluas menjadi 42 kWp, rasio elektrifikasi desa naik dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen [4]. Tarif listrik pun turun dari Rp30.000 per hari untuk genset diesel enam jam menjadi sekitar Rp3.000 per hari untuk listrik 24 jam [4]. Inovasi ini meraih pengakuan sebagai role model PLTS komunal nasional dan tampil dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 [4].
Latar Belakang
Desa Muara Enggelam merupakan permukiman terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang, hanya dapat dijangkau sekitar dua jam melalui jalur darat dari ibu kota kabupaten dilanjutkan satu jam perjalanan sungai [3]. Desa ini dihuni sekitar 700 jiwa yang tergabung dalam 174 kepala keluarga, mayoritas berasal dari etnis Kutai [3]. Selama bertahun-tahun, warga di desa ini hanya mengandalkan generator berbahan bakar solar yang menyala terbatas sekitar enam jam per malam dengan biaya sekitar Rp30.000 per hari [3].
Keterbatasan pasokan listrik ini menghambat produktivitas ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada perikanan air tawar, termasuk pengolahan ikan asin yang menjadi komoditas ekspor [3]. Kapasitas daya generator yang minim membatasi penggunaan pendingin untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan sebelum dijual ke luar desa. Kondisi geografis desa yang bebas dari halangan pepohonan di atas air justru membuatnya berpotensi besar memanen energi surya secara optimal.
Pada 2014, pemerintah mengumumkan rencana pemasangan 150 unit panel surya di Muara Enggelam melalui pendanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai sekitar Rp4 miliar [4]. Rencana ini kemudian menjadi cikal bakal PLTS komunal yang beroperasi awal 2015 [4]. Momentum ini sejalan dengan program nasional “Terang Kampungku” yang menyasar elektrifikasi daerah terpencil di seluruh Indonesia [3].
Inovasi yang Diterapkan
KLIK ME adalah sistem tata kelola kelistrikan komunal yang memadukan infrastruktur PLTS bantuan pemerintah dengan manajemen layanan pelanggan ala perusahaan utilitas, dikelola penuh oleh BUMDes Bersinar Desaku [4]. Sistem ini semula mendistribusikan daya dari kapasitas 30 kWp untuk 160 rumah tangga pelanggan [3]. Kapasitas ini kemudian diperluas menjadi 42 kWp untuk turut menerangi fasilitas umum seperti masjid, penerangan jalan, puskesmas, dan sekolah [3].
Warga membayar iuran harian sekitar Rp3.000, jauh lebih murah dibanding biaya genset sebelumnya [4]. Aturan pemakaian yang disepakati bersama menjaga agar distribusi daya tetap adil bagi seluruh 174 kepala keluarga pelanggan. Skema iuran harian ini dipilih karena lebih mudah dipahami dan diawasi warga dibandingkan skema tarif bulanan berjenjang.
Proses Penerapan Inovasi
Perintisan operasional dimulai dengan musyawarah warga untuk menyepakati skema tarif dan aturan pemakaian listrik komunal, proses partisipatif yang penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas aset PLTS bantuan pemerintah [6]. BUMDes Bersinar Desaku sendiri telah berdiri sejak 2015 di bawah kepemimpinan Direktur pertama Ramsyah, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Aliansyah [3]. Kepengurusan awal ini langsung dihadapkan pada tugas mengoperasikan aset infrastruktur bernilai miliaran rupiah tanpa pengalaman sebelumnya mengelola utilitas publik.
Selama tahap awal distribusi, sejumlah warga mencuri arus listrik komunal secara ilegal tanpa melalui prosedur sambungan resmi, masalah yang tidak sepenuhnya diantisipasi pengurus BUMDes pada rancangan awal sistem [7]. Temuan ini mendorong BUMDes mengoreksi tata kelola dengan menerapkan sanksi sosial tegas bagi pelaku pencurian arus, demi menjaga keadilan distribusi daya bagi seluruh pelanggan yang membayar. Pengelolaan jaringan distribusi di atas air juga memerlukan penjadwalan pemeliharaan yang disiplin, mengingat medan perairan yang rawan cuaca ekstrem [3]. Pembelajaran ini menegaskan bahwa sistem kelistrikan komunal memerlukan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan teknis sekaligus, bukan hanya infrastruktur yang andal.
Sejak 2015, BUMDes Bersinar Desaku memperluas usahanya melampaui listrik komunal, kini mengelola enam unit usaha sekaligus: PLTS komunal, air minum isi ulang, televisi kabel berlangganan, Pamsimas, budidaya sarang walet, dan pasar desa [5]. Keenam unit usaha ini bersama-sama menyerap 11 tenaga kerja lokal, sebagaimana juga didokumentasikan dalam liputan media desa mengenai bisnis setrum terbarukan ini [1]. Ekspansi ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak berhenti pada pengelolaan infrastruktur bantuan semata, melainkan terus mengembangkan portofolio usaha secara mandiri.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan eksternal utama adalah risiko kerusakan infrastruktur distribusi akibat cuaca ekstrem di perairan terbuka, mengingat lokasi desa yang sepenuhnya berada di atas danau [3]. Gelombang dan angin kencang sewaktu-waktu dapat merusak kabel distribusi maupun struktur penyangga panel surya. Mitigasinya dilakukan melalui penjadwalan pemeliharaan rutin dan kesiapsiagaan teknisi lokal terhadap gangguan cuaca.
Tantangan internal berupa perawatan baterai penyimpan daya yang menua, yang memerlukan kedisiplinan teknis tinggi dari pengelola BUMDes [3]. Keterbatasan kapasitas awal sempat membatasi penggunaan pendingin untuk pengolahan ikan bernilai ekspor, sehingga menghambat potensi ekonomi warga. Kendala ini dimitigasi melalui perluasan kapasitas dari 30 kWp menjadi 42 kWp serta rencana pembaruan baterai, panel, dan inverter senilai sekitar Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara [5].
Kesulitan penagihan iuran pada masa awal turut menjadi kendala kelembagaan, mengingat BUMDes belum memiliki pengalaman mengelola pelanggan dalam skala ratusan rumah tangga [3]. Sejumlah warga sempat menunggak pembayaran tanpa mekanisme penindakan yang jelas. Kendala ini dimitigasi melalui pencatatan transparan dan aturan disiplin pembayaran yang disepakati bersama warga sebagai bagian dari tata kelola BUMDes.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan BUMDes Bersinar Desaku yang konsisten sejak dirintis Direktur Ramsyah pada 2015 hingga dilanjutkan Aliansyah menjadi faktor penentu utama keberlangsungan program [3]. Dukungan Kepala Desa Madi turut memastikan legitimasi lokal bagi pengelolaan aset PLTS oleh BUMDes. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah Bupati Edi Damansyah turut memastikan program mendapat perhatian dan pendanaan lanjutan.
Kedisiplinan warga membayar iuran harian serta kesediaan mematuhi aturan pemakaian bersama menjadi kunci keberlanjutan operasional PLTS komunal ini [3]. Modal sosial berupa rasa kepemilikan kolektif atas aset PLTS mempermudah penegakan aturan tanpa memerlukan sanksi formal yang berat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Hadi Mulyadi terhadap capaian desa ini turut memperkuat eksposur dan dukungan lintas tingkat pemerintahan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Rasio elektrifikasi Desa Muara Enggelam meningkat dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen setelah KLIK ME beroperasi [4]. Biaya listrik warga turun signifikan dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp3.000 per hari, penghematan lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan era genset diesel. Penghematan ini melonggarkan pengeluaran rumah tangga nelayan untuk kebutuhan lain seperti gizi dan pendidikan anak.
Secara kelembagaan, BUMDes Bersinar Desaku yang kini mengelola enam unit usaha mencatatkan pendapatan rata-rata sekitar Rp25 juta per bulan pada 2021, jauh meningkat dibanding kondisi sebelum PLTS beroperasi [5]. Pendapatan ini menjadi sumber pendapatan asli desa yang sebelumnya tidak tersedia dari sektor kelistrikan. Statusdesa juga berubah dari kategori sangat tertinggal menjadi desa berkembang pada 2020, capaian yang sejalan dengan membaiknya akses infrastruktur dasar warga [3].
Ketersediaan listrik 24 jam turut mendorong tumbuhnya usaha mikro warga yang sebelumnya terkendala keterbatasan daya [3]. Perubahan ini mencerminkan pergeseran perilaku warga dari sekadar menerima pasokan listrik terbatas menjadi aktif memanfaatkan energi untuk kegiatan produktif. Muara Enggelam pun terangkat sebagai desa role model PLTS komunal yang dikunjungi berbagai daerah lain untuk belajar.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Infrastruktur awal PLTS senilai sekitar Rp4 miliar sepenuhnya berasal dari hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2014-2015, bukan swadaya desa [4]. Skema ini menempatkan BUMDes sebagai pengelola operasional, bukan investor infrastruktur, sehingga risiko finansial pembangunan awal ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turut merencanakan tambahan dana sekitar Rp1,65 miliar untuk pembaruan baterai, panel surya, dan inverter agar sistem tetap prima [5].
Model bisnis operasional bertumpu pada iuran harian pelanggan listrik sekitar Rp3.000 per rumah tangga [5]. Pendapatan ini dikombinasikan dengan pendapatan lima unit usaha lain — air minum, TV kabel, Pamsimas, walet, dan pasar desa — yang bersama-sama menyumbang pendapatan BUMDes rata-rata Rp25 juta per bulan pada 2021. Diversifikasi unit usaha ini memastikan BUMDes tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pengalaman Muara Enggelam menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur bantuan pemerintah sangat bergantung pada kualitas tata kelola operasional di tingkat desa. PLTS bernilai sama dapat gagal di desa lain tanpa BUMDes yang disiplin mengelola iuran, pemeliharaan, dan aturan pemakaian bersama. Keputusan mendiversifikasi ke enam unit usaha, bukan hanya bertumpu pada listrik semata, juga terbukti memperkuat ketahanan finansial BUMDes terhadap fluktuasi satu sektor usaha.
Jika memulai dari awal, BUMDes dapat merancang mekanisme pencatatan iuran dan pengawasan pemakaian sejak hari pertama, alih-alih membangunnya setelah menghadapi kesulitan penagihan dan pencurian arus di lapangan. Perencanaan spesifikasi baterai dan kapasitas cadangan yang lebih besar sejak awal juga akan menghindarkan desa dari kebutuhan perluasan kapasitas mendesak di kemudian hari. Dokumentasi proses pembentukan aturan pemakaian bersama sejak awal pun akan mempermudah desa lain mereplikasi mekanisme serupa tanpa harus mengulang proses coba-coba yang sama.
Desa lain yang ingin mereplikasi model ini perlu menyadari bahwa capaian besar seperti KLIK ME tetap membutuhkan investasi infrastruktur berskala miliaran rupiah dari pemerintah pusat atau daerah [4] [5]. Modal komunitas semata tidak cukup untuk pembangunan PLTS berkapasitas puluhan kWp, sehingga kemitraan lintas tingkat pemerintahan menjadi prasyarat mutlak, bukan sekadar pelengkap. Kedua, siapkan kelembagaan BUMDes yang transparan sejak awal agar infrastruktur bantuan tidak sia-sia akibat tata kelola yang lemah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan KLIK ME dijaga melalui alokasi cadangan dana penyusutan perangkat keras dari pendapatan BUMDes, mengantisipasi masa pakai baterai dan komponen PLTS yang terbatas [5]. Rencana pembaruan baterai, panel surya, dan inverter senilai Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi langkah konkret menjaga keandalan sistem jangka panjang. Pembaruan berkala semacam ini penting agar layanan listrik 24 jam tidak terganggu akibat penurunan performa komponen yang menua.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes telah teruji sejak transisi dari Direktur pertama Ramsyah kepada Aliansyah, menunjukkan bahwa program tidak bergantung pada satu individu semata [3]. Pendokumentasian prosedur operasional dan pencatatan keuangan yang tertib mempermudah direktur baru melanjutkan pengelolaan tanpa harus memulai dari nol. Dukungan Pemerintah Desa di bawah Kepala Desa Madi turut menjaga kesinambungan pengawasan meski terjadi pergantian pengurus BUMDes.
BUMDes juga terus mengembangkan diversifikasi lima unit usaha lain di luar listrik untuk memperkuat fondasi finansial dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan [3]. Rencana pendapatan mandiri ini mencakup perluasan usaha air minum isi ulang, TV kabel, Pamsimas, budidaya walet, dan pasar desa. BUMDes sembari menjaga komunikasi rutin dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi agar dukungan teknis dan pendanaan tetap berkelanjutan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
KLIK ME memberikan kontribusi nyata pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa terpencil.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
PLTS komunal memastikan 174 kepala keluarga mengakses listrik bersih 24 jam dengan tarif terjangkau, menggantikan genset diesel yang mahal dan terbatas. |
Rasio elektrifikasi naik dari 60% menjadi 100%; tarif
turun dari Rp30.000 menjadi Rp3.000/hari |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Diversifikasi enam unit usaha BUMDes menciptakan lapangan kerja lokal dan sumber pendapatan asli desa yang stabil di luar sektor perikanan. |
11 tenaga kerja lokal terserap; pendapatan BUMDes ±Rp25
juta/bulan (2021) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Panel surya menciptakan permukiman terapung yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil generator. |
Status desa naik dari sangat tertinggal menjadi berkembang (2020) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi fondasi pendanaan dan keberlanjutan
infrastruktur. |
Hibah awal ±Rp4 miliar (ESDM) dan tambahan ±Rp1,65 miliar (Pemkab Kukar) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model tata kelola KLIK ME berpotensi direplikasi di desa terpencil lain yang telah menerima bantuan infrastruktur PLTS namun kesulitan mengelolanya secara berkelanjutan [4]. Prasyarat utamanya adalah BUMDes yang disiplin mengelola iuran dan pemeliharaan, bukan sekadar menerima bantuan perangkat keras semata. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan Muara Enggelam sebagai lokasi kunjungan belajar bagi desa-desa lain yang ingin mempelajari model pengelolaan serupa.
Rencana pengembangan ke depan mencakup pemanfaatan kelebihan daya untuk mendukung sektor pariwisata desa terapung [3]. Kelebihan kapasitas ini juga direncanakan untuk memperluas kapasitas pendingin ikan agar nelayan dapat mengakses pasar ekspor secara lebih kompetitif. Rencana ini sejalan dengan liputan yang mendokumentasikan kemandirian energi desa tanpa daratan ini sebagai model transisi energi berkeadilan [2].
Daftar Pustaka
[1] Kanal Desa, “Bisnis Setrum Terbarukan BUMDes Bersinar Desaku,” kanaldesa.com, Des. 2022. [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com
[2] M. Clysia, “Muara Enggelam, Mandiri Energi Desa Tanpa Daratan dari PLTS Komunal,” Transisi Energi Berkeadilan, Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://transisienergiberkeadilan.id
[3] Yovanda, “Muara Enggelam, Desa ‘Role Model’ PLTS Komunal di Kalimantan Timur,” Mongabay Indonesia, 16 Ags. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id
[4] Kementerian PANRB, “Klik Me, Solusi Layanan Listrik untuk Daerah Terpencil di Kutai Kartanegara,” menpan.go.id, 3 Ags. 2020. [Online]. Tersedia: https://menpan.go.id
[5] Kutai Raya, “BUMDes Bersinar Desaku Terus Berinovasi, Kini Miliki 6 Unit Usaha,” kutairaya.com, 24 Okt. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.kutairaya.com
[6] Y. Hendri, “Keberlanjutan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melalui BUM Desa Bersinar Desaku Muara Enggelam,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023. [Online]. Tersedia: https://etd.repository.ugm.ac.id
[7] A. N. Barsei and J. Sabtohadi, “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Muara Enggelam,” INOVASI: Jurnal Politik dan zebijakan, vol. 20, no. 1, pp. 41-54, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/372221935
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, menghadirkan inovasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tiga puluh jenis layanan administrasi kependudukan. Inovasi ini menetapkan standar waktu dan prosedur yang jelas untuk setiap dokumen yang diurus warga, sekaligus menutup celah pungutan liar [1]. Dampak utamanya adalah kepuasan publik yang tinggi karena warga mendapatkan pelayanan cepat, gratis, dan profesional. Komitmen ini mengantarkan Desa Margasari meraih penghargaan Desa Antikorupsi dalam ajang Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 Kabupaten Cilacap dengan nilai 98,00 berpredikat Istimewa, diserahkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 6 November 2025 [2].
Latar Belakang
Masyarakat Desa Margasari, seperti warga desa pada umumnya, kerap menghadapi ketidakpastian saat mengurus dokumen administrasi di kantor desa. Tidak adanya standar waktu yang jelas memaksa warga bolak-balik tanpa kepastian kapan surat mereka selesai, sementara informasi persyaratan seringkali simpang siur antarperangkat [1]. Kondisi ini membuka celah percaloan dan pemberian “uang pelicin” yang mencederai integritas pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Kebutuhan akan sistem pelayanan yang transparan, mudah, dan bebas biaya menjadi tuntutan warga yang semakin kritis terhadap kinerja aparatur desa. Peluang perbaikan terbuka seiring dorongan program Desa Antikorupsi yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Aksi Cegah Korupsi (ACLC) bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap [3].
Desa Margasari menyadari bahwa tanpa sistem yang baku, kualitas pelayanan akan sangat bergantung pada suasana hati petugas atau kedekatan personal dengan pemohon. Dari kebutuhan itulah Kepala Desa Samingun dan jajarannya bertekad membangun sistem pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga tanpa kecuali [4].
Inovasi yang Diterapkan
Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Samingun, Pemerintah Desa Margasari menerapkan SPM yang mencakup tiga puluh jenis layanan administrasi kependudukan, mulai dari pengantar akta kelahiran, surat keterangan domisili, hingga surat keterangan usaha. Setiap jenis layanan memiliki “janji layanan” tertulis berisi syarat dokumen, durasi penyelesaian, dan biaya nol rupiah yang dipublikasikan di papan informasi kantor desa [1].
Sistem ini bekerja dengan membuka loket pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00–14.00, dengan jaminan dokumen selesai pada hari yang sama jika persyaratan lengkap. Inovasi ini diperkuat penandatanganan Pakta Integritas Anti-Gratifikasi oleh seluruh perangkat desa dan Deklarasi Bebas Benturan Kepentingan yang disaksikan Inspektorat Daerah Cilacap [4].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan dimulai dengan pemetaan seluruh jenis layanan yang paling sering dibutuhkan warga, kemudian menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk masing-masing layanan. Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dalam merumuskan standar waktu yang realistis [5].
Tantangan mengubah pola pikir perangkat desa diatasi melalui pelatihan pelayanan prima dan pengawasan internal yang ketat oleh kepala desa. Pendampingan intensif dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yang hadir langsung ke balai desa pada Oktober 2025 memperkuat kesiapan dokumen dan indikator penilaian Desa Antikorupsi [7].
Desa juga aktif mengikuti evaluasi Zona Integritas untuk mendapatkan umpan balik eksternal atas kualitas pelayanannya. Masukan dari sosialisasi program Desa Antikorupsi KPK dijadikan bahan penyempurnaan sistem, termasuk rencana pengadaan mesin cetak KTP-el mandiri menggunakan Dana Desa untuk memangkas birokrasi kecamatan [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Kendala terbesar adalah resistensi budaya internal dari sebagian perangkat desa yang terbiasa bekerja tanpa tekanan standar dan merasa pengawasan ketat mengusik zona nyaman mereka. Mitigasinya dilakukan melalui pendampingan berulang, keteladanan langsung dari Kepala Desa Samingun, dan konsistensi penerapan aturan tanpa pengecualian [4].
Tantangan eksternal muncul dari sebagian kecil warga yang terbiasa menggunakan jalur “percepatan informal” dan merasa tidak nyaman dengan sistem antrean resmi. Mitigasi dilakukan melalui edukasi publik berkelanjutan agar warga memahami bahwa layanan cepat dan gratis adalah hak, bukan keistimewaan [3].
Keterbatasan sarana teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan yang menjadi agenda keberlanjutan berikutnya, sehingga untuk saat ini pelayanan masih dijalankan secara manual dengan pengawasan berlapis sebagai kompensasi atas keterbatasan sistem digital.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Samingun yang berani mempublikasikan “janji layanan” secara terbuka dan menerima konsekuensi akuntabilitas penuh atas janji tersebut. Keberanian untuk transparan kepada publik menciptakan tekanan positif bagi seluruh perangkat desa untuk bekerja dengan standar lebih tinggi [2].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara Pemerintah Desa Margasari, BPD, Inspektorat Daerah Cilacap, dan program nasional Desa Antikorupsi KPK. Pendampingan eksternal dari Inspektorat memberikan standar referensi objektif, sementara dukungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang aktif mencanangkan Zona Integritas di tingkat desa menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi inovasi ini [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Penerapan SPM di Desa Margasari memberikan kepastian hukum dan waktu bagi warga yang mengurus dokumen administrasi. Tidak ada lagi warga yang harus menunggu berhari-hari untuk selembar surat pengantar, dan penghapusan pungutan liar meringankan beban ekonomi warga, terutama kelompok rentan [1].
Secara kelembagaan, capaian nilai 98,00 berpredikat Istimewa dalam penilaian Desa Antikorupsi pada ajang Larwasda 2025 menempatkan Desa Margasari sebagai salah satu desa teladan tata kelola bersih di Kabupaten Cilacap [2]. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa turut terlihat dari partisipasi aktif warga dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menyusun RKPDes 2026.
Dampak kualitatif lainnya adalah iklim usaha mikro yang lebih kondusif karena kemudahan mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) tanpa biaya dan tanpa antrean panjang, mendorong warga melegalkan usaha mereka secara lebih terstruktur [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Inovasi SPM Desa Margasari merupakan reformasi tata kelola layanan publik, bukan unit usaha yang menghasilkan pendapatan, sehingga pendanaannya bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Biaya operasional mencakup pelatihan perangkat, pencetakan materi transparansi (papan informasi layanan), dan rehabilitasi fasilitas kantor desa yang dibangun melalui sinergi Dana Desa dengan gotong royong warga [11].
Karena seluruh 30 jenis layanan digratiskan bagi warga, model ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi desa — nilai tambahnya bersifat tidak langsung, yaitu peningkatan legalitas usaha mikro warga (melalui Surat Keterangan Usaha gratis) yang pada gilirannya memperluas basis pajak dan retribusi desa dalam jangka panjang. Rencana pengadaan mesin cetak KTP-el mandiri turut akan dibiayai dari Dana Desa sebagai investasi infrastruktur pelayanan berikutnya [3].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Margasari menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang bermakna tidak memerlukan investasi teknologi besar di tahap awal — komitmen kepemimpinan dan kedisiplinan prosedur sudah cukup mengubah pengalaman warga secara signifikan, sebelum digitalisasi penuh diterapkan. Publikasi terbuka standar waktu dan biaya (“janji layanan”) terbukti menjadi alat akuntabilitas yang murah namun efektif untuk menekan praktik pungli.
Pelajaran lain adalah bahwa perubahan budaya kerja aparatur memerlukan waktu dan tidak bisa dipaksakan secara instan; keteladanan pemimpin yang konsisten jauh lebih efektif membentuk kepatuhan jangka panjang dibanding sekadar aturan tertulis. Desa lain di Kabupaten Cilacap, seperti Desa Tayem di Kecamatan Karangpucung, juga tercatat merintis reformasi pelayanan serupa secara terpisah, menunjukkan bahwa dorongan perbaikan birokrasi desa sedang tumbuh di berbagai wilayah Cilacap, bukan hanya di Margasari [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan SPM Desa Margasari difokuskan pada digitalisasi pelayanan melalui pengembangan sistem administrasi desa berbasis aplikasi agar warga dapat mengajukan permohonan surat secara daring. Pemerintah desa berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas perangkat agar standar kualitas tidak menurun seiring pergantian personel [9].
Desa Margasari juga berencana mengusulkan pengadaan alat cetak KTP-el secara mandiri menggunakan Dana Desa untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi kewenangan kecamatan. Sinergi dengan Inspektorat akan terus dijaga sebagai mekanisme kontrol eksternal yang menjaga objektivitas penilaian [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi SPM dan Zona Integritas Desa Margasari berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs melalui tata kelola yang bersih, pelayanan inklusif tanpa biaya, dan penguatan kelembagaan desa.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Penghapusan pungutan liar dalam pengurusan dokumen meringankan beban ekonomi warga miskin, sementara Surat Keterangan Usaha gratis mendorong legalitas usaha mikro. |
Jumlah SKU gratis yang diterbitkan per tahun |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Kemudahan pengurusan dokumen kependudukan memperlancar akses warga terhadap layanan kesehatan berbasis BPJS yang mensyaratkan kelengkapan administrasi. |
Waktu rerata penyelesaian dokumen kependudukan (target: satu hari) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Birokrasi yang bersih dan cepat menciptakan iklim usaha kondusif yang mendorong pertumbuhan usaha mikro di desa. |
Jumlah usaha mikro yang melegalkan izin melalui SKU |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Standar pelayanan yang impersonal dan berbasis prosedur objektif menghapus diskriminasi berdasarkan kedekatan personal atau kemampuan finansial pemohon. |
Keseragaman biaya layanan (nol rupiah untuk seluruh 30 jenis layanan) |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Penerapan SPM, Pakta Integritas, dan Deklarasi Bebas Benturan Kepentingan memperkuat kelembagaan desa sebagai institusi transparan dan bebas korupsi. |
Nilai penilaian Desa Antikorupsi (98,00, predikat Istimewa) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan inovasi bertumpu pada kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD, Inspektorat Daerah Cilacap, dan program nasional Desa Antikorupsi yang diinisiasi KPK. |
Jumlah instansi mitra yang terlibat dalam pendampingan (Inspektorat, KPK, Pemkab) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model penerapan SPM dan Zona Integritas Desa Margasari layak direplikasi oleh desa lain di Kabupaten Cilacap tanpa memerlukan teknologi mahal, karena modal utamanya adalah komitmen kepala desa untuk transparan dan keberanian mengubah budaya kerja dari dalam [5]. Kajian komparatif reformasi birokrasi desa di wilayah lain menunjukkan bahwa keberhasilan serupa sangat bergantung pada konsistensi kepemimpinan lokal, bukan semata ketersediaan anggaran [10].
Strategi scale up dapat dilakukan dengan memperluas cakupan layanan yang distandardisasi melampaui administrasi kependudukan, mencakup layanan pemberdayaan ekonomi dan pengaduan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mempercepat replikasi dengan menjadikan penerapan SPM sebagai salah satu pertimbangan kinerja pemerintah desa, sejalan dengan dorongan Pemkab Cilacap mencanangkan Zona Integritas secara lebih luas [8].
Daftar Pustaka
[1] Digital Desa Margasari, “Desa Margasari Tetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Masyarakat,” margasari.digitaldesa.id, 8 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/desa-margasari-tetapkan-standar-pelayanan-minimal-untuk-tingkatkan-kualitas-layanan-masyarakat
[2] Digital Desa Margasari, “Desa Margasari Raih Penghargaan Desa Anti Korupsi 2025 dengan Nilai 98,00 Predikat Istimewa,” margasari.digitaldesa.id, 6 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/desa-margasari-raih-penghargaan-desa-anti-korupsi-2025-dengan-nilai-9800-predikat-istimewa
[3] ACLC KPK RI, “Pemberdayaan Desa Antikorupsi,” aclc.kpk.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi
[4] Digital Desa Margasari, “Inspektorat Daerah Cilacap Lakukan Pendampingan Desa Anti Korupsi di Desa Margasari,” margasari.digitaldesa.id, 12 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/inspektorat-daerah-cilacap-lakukan-pendampingan-desa-anti-korupsi-di-desa-margasari
[5] Digital Desa Margasari, “Pendampingan Desa Anti Korupsi di Margasari: Penguatan Integritas Menjelang Desk Evaluasi,” margasari.digitaldesa.id, 23 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/pendampingan-desa-anti-korupsi-di-margasari-penguatan-integritas-menjelang-desk-evaluasi
[6] Desa Tayem Karangpucung, “Reformasi Birokrasi Desa Tayem: Transformasi Menuju Pelayanan Prima,” tayem.desa.id, 16 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.tayem.desa.id/reformasi-birokrasi-desa-tayem-transformasi-menuju-pelayanan-prima/
[7] Digital Desa Margasari, “Pemdes Margasari Hadiri Desk Penilaian Desa Anti Korupsi 2025 di Inspektorat Daerah Cilacap,” margasari.digitaldesa.id, 14 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/pemdes-margasari-hadiri-desk-penilaian-desa-anti-korupsi-2025-di-inspektorat-daerah-cilacap
[8] Pemerintah Kabupaten Cilacap, “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Desa Anti Korupsi,” Facebook @pemerintahcilacap, Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.facebook.com/pemerintahcilacap
[9] Pemerintah Desa Margasari, “Beranda – Margasari,” margasari.desa.id. [Online]. Tersedia: https://www.margasari.desa.id
[10] E. Kusmayadi, T. Nurohman, et al., “Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa (Studi Komparasi Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya),” FISIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2018. [Online]. Tersedia: https://fisip.unsil.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Reformasi-Birokrasi-di-Tingkat-Desa.pdf
[11] Digital Desa Margasari, “Rehabilitasi Kantor Desa Margasari Kecamatan Sidareja: Sinergi Dana Desa dan Gotong Royong Warga,” margasari.digitaldesa.id. [Online]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/rehabilitasi-kantor-desa-margasari-kecamatan-sidareja-sinergi-dana-desa-dan-gotong-royong-warga
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Bank Sampah Bersih Sehat dan Indah (BSI) hadir sebagai solusi pengelolaan limbah rumah tangga di Kampung Sukajadi, RW 03, Desa Sugihmukti, yang terletak di kaki Gunung Patuha pada ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut [1]. Program ini mengubah sampah rumah tangga menjadi tabungan bernilai ekonomi melalui mekanisme yang meniru sistem perbankan konvensional. Tujuan utama program ini adalah mendidik warga untuk tidak lagi membuang atau membakar sampah sembarangan sekaligus memberi nilai ekonomi dari limbah yang dihasilkan rumah tangga [1]. Setelah beroperasi sekitar dua tahun sejak dirintis warga RW 03 dengan dukungan Pemerintah Desa Sugihmukti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha, program ini menjadi salah satu rujukan pengelolaan bank sampah tingkat desa di Kabupaten Bandung [1].
Latar Belakang
Desa Sugihmukti terletak di kawasan pegunungan kaki Gunung Patuha dengan udara sejuk dan bentang alam berupa perkebunan dan hutan yang dihuni lebih dari 100 jenis burung endemik, serta berpenduduk sekitar 10.791 jiwa [6]. Sebelum adanya Bank Sampah BSI, sebagian warga masih terbiasa membakar sisa rumah tangga di pekarangan, sebuah kebiasaan yang berisiko mencemari udara pegunungan yang bersih.
Pemerintah Desa Sugihmukti bersama warga RW 03 Kampung Sukajadi memandang tumpukan sampah rumah tangga yang selama ini dianggap tidak bernilai sebagai peluang ekonomi tambahan bagi warga, sekaligus cara mengatasi minimnya fasilitas pengelolaan limbah di kawasan tersebut [1]. Kondisi ini sejalan dengan mandat visi-misi Pemerintah Desa Sugihmukti untuk mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomis bagi warganya [1].
Inovasi yang Diterapkan
Bank Sampah BSI (Bersih, Sehat, dan Indah) digagas warga RW 03 Kampung Sukajadi bersama aparat kewilayahan dan Karang Taruna setempat sebagai lembaga yang mengonversi sampah rumah tangga menjadi saldo tabungan warga [1]. Slogan program ini adalah “Sayangi Desa Kita, Pelihara Kampung Kita” [1].
Warga bertindak sebagai nasabah yang menyetorkan sampah kering hasil pemilahan mandiri untuk ditimbang petugas, kemudian dikonversi menjadi saldo di buku tabungan berdasarkan harga pasar material seperti botol plastik, kertas, dan logam. Sistem ini dilengkapi pembukuan sederhana yang dapat dipantau nasabah, sehingga membangun kepercayaan antara warga dan pengelola.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan dimulai dengan sosialisasi dari pintu ke pintu oleh relawan Karang Taruna untuk menjemput sampah sekaligus mengedukasi warga tentang bahaya membakar sampah. Pendekatan personal ini membantu meruntuhkan keraguan warga yang awalnya skeptis terhadap program baru ini.
Pengurus sempat menerapkan metode penjemputan sampah secara serentak dalam satu hari untuk seluruh kepala keluarga, namun cara ini terbukti tidak efisien dan menyebabkan kelelahan pada relawan lapangan mengingat medan pegunungan yang terjal. Pengalaman ini mendorong pengurus mengubah sistem menjadi jadwal penjemputan bergilir berdasarkan zona RT, yang terbukti lebih berkelanjutan bagi relawan maupun nasabah.
PT Geo Dipa Energi Unit Patuha memberikan pendampingan intensif dalam pemanfaatan sampah, sementara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyediakan satu unit Cator (gerobak motor) untuk mengangkut sampah dari titik pengumpulan [1]. Belakangan, kerja sama diperluas melalui program tanggung jawab sosial PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama PT Pindad di bawah konsorsium Defend ID dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha, yang pada 19 Desember 2025 meresmikan program pengolahan sampah ramah lingkungan di Desa Sugihmukti dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sugih Alam Lestari sebagai pengelola [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan awal adalah mengubah cara pandang warga yang menganggap sampah sebagai barang kotor yang tidak layak disentuh atau dipilah. Pengurus mengatasinya melalui edukasi langsung dari pintu ke pintu dan penjelasan rinci mengenai harga setiap jenis material, sehingga warga dapat memperkirakan sendiri manfaat ekonomi dari pemilahan.
Harga beli sampah plastik yang relatif rendah di tingkat pengepul besar sempat membuat sebagian warga merasa kompensasi tidak sebanding dengan usaha memilah. Kendala logistik berupa medan pegunungan yang terjal juga menyulitkan penjemputan rutin di beberapa titik terpencil, sehingga pengurus mengubah jadwal penjemputan serentak menjadi jadwal bergilir per zona RT untuk menjaga konsistensi layanan dan kepercayaan nasabah.
Faktor Penentu Keberhasilan
Dukungan Pemerintah Desa Sugihmukti di bawah Kepala Desa H. Ruswan Bukhori dalam memberikan payung kebijakan dan sarana prasarana menjadi faktor penentu utama keberlangsungan program. Karang Taruna berperan sebagai motor penggerak operasional harian yang menjembatani warga dengan pengelola.
Kemitraan dengan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha sebagai penyedia energi panas bumi di sekitar desa turut menjadi faktor eksternal penting yang memberikan pendampingan teknis pengelolaan sampah [1]. Perusahaan yang sama juga tercatat aktif membina pelaku UMKM produk lokal di sekitar wilayah kerjanya, menunjukkan pola kemitraan CSR yang konsisten dan berkelanjutan bagi desa-desa penyangga [3], dengan capaian program tanggung jawab sosial yang terus dilaporkan setiap tahunnya [5]. Transparansi dalam proses penimbangan dan pencatatan saldo tabungan menjadi kunci kepercayaan warga terhadap keberlanjutan bank sampah ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Setelah beroperasi sekitar dua tahun, Bank Sampah BSI telah menjadi salah satu percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sugihmukti dan dirujuk oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai model yang layak dikembangkan ke RW lain di desa yang sama [1]. Warga kini memiliki sumber pendapatan tambahan dari hasil pemilahan sampah rumah tangga.
Secara kualitatif, kebiasaan membakar sampah sembarangan berangsur berkurang seiring warga terbiasa memilah sampah kering untuk ditabung. Pertemuan rutin di titik penyetoran turut mempererat interaksi antarwarga sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif menjaga kebersihan lingkungan kampung.
Perluasan dukungan melalui kemitraan CSR PTDI, Pindad, dan Geo Dipa Energi pada akhir 2025 menandai babak baru pengembangan fasilitas pengolahan sampah di Desa Sugihmukti yang dikelola BUMDESMA Sugih Alam Lestari, memperluas cakupan program dari sekadar bank sampah tingkat RW menjadi fasilitas pengolahan berskala desa [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal dan operasional Bank Sampah BSI ditopang kombinasi dukungan lintas pihak: Pemerintah Desa Sugihmukti menyediakan payung kebijakan dan fasilitas dasar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyumbang sarana angkut berupa Cator, dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha memberikan pendampingan teknis pemanfaatan sampah sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan panas bumi tersebut [1].
Model bisnis bank sampah bertumpu pada selisih harga jual material daur ulang ke pengepul dengan nilai yang dikreditkan ke saldo tabungan nasabah, sehingga bank sampah memperoleh margin operasional dari volume material yang berhasil dikumpulkan. Perluasan pendanaan terbaru datang dari kemitraan CSR PTDI, Pindad (konsorsium Defend ID), dan Geo Dipa Energi yang membangun fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan dikelola BUMDESMA Sugih Alam Lestari, memperkuat basis pembiayaan program di luar swadaya desa semata [2].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Bank Sampah BSI menunjukkan bahwa pendekatan edukasi personal dari pintu ke pintu jauh lebih efektif mengubah kebiasaan warga dibanding sosialisasi massal satu arah, terutama di masyarakat yang awalnya skeptis terhadap program baru. Kegagalan awal dalam skema penjemputan serentak sehari penuh juga mengajarkan pentingnya menyesuaikan operasional dengan kondisi geografis riil, bukan hanya rencana di atas kertas.
Pelajaran lain adalah pentingnya membangun kemitraan bertahap: bank sampah yang semula murni inisiatif swadaya RW berhasil menarik dukungan bertingkat, mulai dari pemerintah desa dan kabupaten hingga akhirnya kemitraan CSR perusahaan besar seperti PTDI dan Pindad, yang menunjukkan bahwa keberhasilan skala kecil dapat menjadi bukti konsep yang meyakinkan mitra yang lebih besar untuk berinvestasi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ditopang kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Desa Sugihmukti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha, yang kini diperluas dengan kemitraan CSR PTDI dan Pindad melalui BUMDESMA Sugih Alam Lestari untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan [2]. Kepala Desa menyampaikan rencana mengembangkan Bank Sampah BSI ke RW lain di Desa Sugihmukti sebagai langkah perluasan bertahap [1].
Pembinaan berkelanjutan dari kelompok pemerhati lingkungan turut memperkuat kapasitas warga dalam mengelola bank sampah secara mandiri, sehingga keberlangsungan program tidak bergantung pada satu atau dua penggerak saja.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Bank Sampah Bersih Sehat dan Indah berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit bank sampah menciptakan peluang penghasilan tambahan bagi warga melalui konversi limbah menjadi saldo tabungan yang dapat dicairkan untuk kebutuhan keluarga. |
Jumlah nasabah aktif bank sampah RW 03 |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan limbah menciptakan peran operasional bagi pemuda Karang Taruna dan mendorong ekonomi sirkular tingkat kampung. |
Jumlah relawan/petugas Karang Taruna yang terlibat |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Sistem pengelolaan sampah mandiri mengurangi praktik pembakaran sampah yang berisiko mencemari kualitas udara di kawasan permukiman pegunungan. |
Jumlah rumah tangga yang beralih dari membakar ke memilah sampah |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Edukasi pemilahan sampah mendorong warga mengelola kembali limbah rumah tangga melalui proses daur ulang alih-alih membuang atau membakarnya. |
Volume/jenis material daur ulang yang terkumpul per periode |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa, DLH Kabupaten Bandung, PT Geo Dipa Energi, serta konsorsium CSR PTDI dan Pindad melalui BUMDESMA mencerminkan kemitraan multipihak dalam pengelolaan sampah desa. |
Jumlah mitra aktif (pemerintah, BUMN, BUMDESMA) yang terlibat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Kepala Desa Sugihmukti telah menyampaikan rencana memperluas Bank Sampah BSI ke RW lain di desa yang sama sebagai langkah replikasi internal paling dekat [1]. Model pengelolaan berbasis RW dengan penjemputan bergilir per zona ini relatif mudah diadaptasi oleh desa lain di Kabupaten Bandung yang memiliki karakteristik geografis pegunungan serupa.
Perluasan dukungan dari kemitraan CSR PTDI, Pindad, dan Geo Dipa Energi melalui BUMDESMA Sugih Alam Lestari membuka peluang scale up dari bank sampah tingkat RW menjadi fasilitas pengolahan sampah berskala desa yang lebih permanen [2]. Model kemitraan bertingkat ini — dari swadaya RW, dukungan pemerintah kabupaten, hingga CSR korporasi BUMN — dapat menjadi rujukan bagi desa lain di kawasan penghasil energi panas bumi yang ingin mereplikasi pendekatan serupa, sejalan dengan arah program prioritas Kabupaten Bandung yang mendorong pengelolaan sampah berbasis desa di berbagai kecamatan [4].
Daftar Pustaka
[1] “Bank Sampah BSI, Percontohan Bank Sampah di Desa Sugihmukti,” Warta Parahyangan, 24 Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://wartaparahyangan.com/bank-sampah-bsi-percontohan-bank-sampah-di-desa-sugihmukti/
[2] I. Satyawati and A. Prastowo, “PTDI Bersama Defend ID Resmikan Program CSR Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan,” PT Dirgantara Indonesia, 19 Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.indonesian-aerospace.com/en/media/press_release/detail/349/ptdi-bersama-defend-id-resmikan-program-csr-pengolahan-sampah-ramah-lingkungan
[3] “Kembangkan Produk Lokal, PT Geo Dipa Energi Unit Patuha Bina Pelaku UMKM,” Warta Parahyangan. [Online]. Tersedia: https://wartaparahyangan.com/kembangkan-produk-lokal-pt-geo-dipa-energi-unit-patuha-bina-pelaku-umkm/
[4] “Bupati Bandung Evaluasi Program Kampung Bedas,” RMOL Jabar. [Online]. Tersedia: https://www.rmoljabar.id/bupati-bandung-evaluasi-program-kampung-bedas
[5] “Pencapaian Target 2023 PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha,” Bandung Berita. [Online]. Tersedia: https://bandungberita.com/pencapaian-target-2023-pt-geo-dipa-energi-persero-unit-patuha/
[6] “Desa Wisata Sugihmukti,” Jadesta — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/sugihmukti_1
