oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, membangun dua ruas jalan baru menggunakan Dana Desa tahun 2019 melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Jalan poros sepanjang 600 meter menuju Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dan jalan baru menuju area pertanian Pacir Ipis menjadi dua investasi infrastruktur untuk membuka isolasi desa dataran tinggi dan meningkatkan ekonomi pertanian warga [1]. Dampak inovasi ini berlapis: petani menikmati akses lebih mudah ke lahan dan pasar, harga tanah di sekitar desa meningkat, 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) terserap selama konstruksi, dan panorama alam sepanjang jalan baru membuka peluang agrowisata yang melengkapi Kemit Forest Education sebagai destinasi wisata ikonik desa [2].
Latar Belakang
Desa Karanggedang berdiri di kawasan dataran tinggi dan perbukitan Kecamatan Sidareja, berjarak 8 km dari kota kecamatan dan 80 km dari kota Kabupaten Cilacap. Posisi geografis ini selama ratusan tahun membuat warga harus menempuh jalan setapak sempit dan berbatu untuk mencapai kecamatan tetangga, Gandrungmangu, yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial mereka [1].
Para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi desa menanggung beban paling berat. Jalan setapak yang sempit membuat biaya pengangkutan hasil panen menjadi mahal dan tidak efisien, sementara akses tengkulak dari luar desa pun terbatas. Kajian mengenai infrastruktur jalan pertanian menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas jalan, semakin tinggi biaya transportasi yang harus ditanggung petani, dan semakin rendah daya tawar mereka di hadapan pembeli [3].
Kondisi ini sudah lama dirasakan warga dan diakui sebagai kebutuhan mendesak. Aspirasi pembangunan dua jalan baru pun masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sejak masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya, dan Saryo selaku kepala desa yang menjabat sejak 2019 melanjutkan komitmen tersebut saat Dana Desa 2019 mulai bisa digunakan [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi jalan setapak berusia ratusan tahun menjadi jalan poros desa menggunakan mekanisme pembangunan berbasis komunitas melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Skema ini menempatkan warga desa setempat sebagai pekerja langsung sehingga anggaran Dana Desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga uang tunai yang beredar di tingkat rumah tangga [5].
Dua ruas jalan dibangun sekaligus dalam satu tahun anggaran. Jalan poros sepanjang 600 meter menghubungkan Desa Karanggedang dengan Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dengan anggaran Rp151.000.000. Jalan kedua membuka akses baru menuju area pertanian Pacir Ipis dengan anggaran Rp51.000.000, sehingga total investasi dua ruas ini mencapai Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019 [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi dimulai dari forum musyawarah desa yang melibatkan warga, perangkat desa, dan pendamping desa. Kesepakatan pembangunan dua jalan ini merupakan buah dari perencanaan partisipatif jangka menengah yang sudah dituangkan dalam RPJMDes, bukan keputusan tiba-tiba [4].
Pelaksanaan konstruksi menerapkan mekanisme PKT yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Setidaknya 30 persen dari total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah tenaga kerja warga desa setempat, termasuk mereka yang menganggur maupun setengah menganggur [6].
Selama proses pembangunan, tantangan utama adalah kondisi topografi perbukitan yang membutuhkan pekerjaan penyiapan lahan lebih intensif dibandingkan desa di dataran rendah. Kendala ini menjadi pembelajaran bagi desa bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah berbukit memerlukan perencanaan teknis yang lebih cermat dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah kondisi geografis desa yang berupa dataran tinggi dan perbukitan. Pembangunan jalan di kawasan berbukit memerlukan volume pekerjaan tanah yang lebih besar, risiko longsor yang lebih tinggi, dan pemeliharaan yang lebih intensif dibandingkan jalan di daerah datar. Mitigasinya dilakukan melalui perencanaan teknis yang lebih cermat dan alokasi waktu pelaksanaan yang lebih panjang [1].
Kendala lain adalah kapasitas anggaran Dana Desa yang terbatas untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur sekaligus. Desa memprioritaskan dua ruas jalan yang paling strategis pada 2019, sementara ruas lain menunggu giliran melalui perencanaan jangka panjang RPJMDes agar kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap [4].
Kendala keberlanjutan berupa kerusakan jalan akibat cuaca dan arus kendaraan pengangkut hasil panen dimitigasi melalui pemeliharaan berkala, seperti pengaspalan sepanjang 300 meter senilai Rp112.830.000 dari Dana Desa 2025 yang dipimpin Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Suyono [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor terpenting adalah adanya perencanaan partisipatif yang menjadikan pembangunan jalan sebagai kesepakatan kolektif warga, bukan proyek top-down dari kepala desa. Dengan tertuangnya rencana ini dalam RPJMDes, Kepala Desa Saryo memiliki dasar hukum dan legitimasi sosial yang kuat untuk melanjutkan komitmen tersebut [4].
Faktor lain yang menentukan adalah ketersediaan Dana Desa sebagai instrumen fiskal mandiri yang memungkinkan desa mengeksekusi rencana infrastruktur tanpa harus bersaing dalam antrean panjang proyek anggaran kabupaten. Dukungan pendamping desa yang memiliki kompetensi teknis perencanaan juga memastikan pelaksanaan PKT berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan output berkualitas [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, dua ruas jalan baru berhasil terbangun dengan total anggaran Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019. Program ini menyerap 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) sehingga uang tunai mengalir langsung ke tangan keluarga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur yang menjadi sasaran utama PKT [2].
Secara ekonomi, akses jalan yang baik mendorong lebih banyak tengkulak dan pembeli dari luar desa masuk ke Karanggedang, sehingga harga hasil pertanian menjadi lebih kompetitif. Kajian tentang infrastruktur jalan pertanian membuktikan bahwa peningkatan kualitas jalan secara langsung menurunkan biaya transportasi petani dan berpotensi meningkatkan pendapatan mereka [3].
Dampak jangka panjang juga terlihat dari kenaikan harga tanah di sekitar kawasan yang kini terhubung jalan baru. Panorama alam sepanjang jalan poros membuka peluang wisata agro yang berpotensi melengkapi Kemit Forest Education — destinasi wisata ikonik Karanggedang yang sudah menarik pengunjung dari Banyumas, Kebumen, Purbalingga, hingga wilayah Jawa Barat [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pembangunan dua ruas jalan dibiayai penuh dari Dana Desa 2019, dengan rincian Rp151.000.000 untuk jalan poros menuju Dusun Sindeh dan Rp51.000.000 untuk jalan menuju Pacir Ipis, total Rp202.000.000 [1]. Sesuai ketentuan PKT, sedikitnya 30 persen dari anggaran fisik dialokasikan langsung sebagai upah tenaga kerja warga, menjadikan proyek ini sekaligus instrumen bantuan tunai bagi rumah tangga miskin dan setengah menganggur [6].
Karena berstatus infrastruktur publik, jalan poros ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi desa — nilai ekonominya bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya transportasi petani, kenaikan harga tanah, dan potensi pendapatan agrowisata di masa depan. Keberlanjutan pemeliharaan bergantung pada alokasi rutin Dana Desa tahun-tahun berikutnya, seperti pengaspalan Rp112.830.000 pada 2025 [8].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Karanggedang menunjukkan bahwa konsistensi RPJMDes lintas periode kepemimpinan desa penting agar rencana infrastruktur besar tidak terhenti hanya karena pergantian kepala desa — aspirasi jalan poros ini sudah ada sejak kepemimpinan sebelumnya dan baru terealisasi di era Kepala Desa Saryo. Skema PKT juga membuktikan bahwa proyek infrastruktur desa dapat sekaligus menjadi instrumen jaring pengaman sosial jika porsi upah tenaga kerja lokal benar-benar dijaga sesuai ketentuan minimum 30 persen.
Pelajaran teknis penting lainnya adalah bahwa desa di kawasan perbukitan perlu mengalokasikan waktu dan anggaran lebih besar untuk pekerjaan tanah dibanding desa dataran rendah — mengabaikan faktor topografi ini berisiko membuat perencanaan anggaran meleset dari kebutuhan riil di lapangan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan infrastruktur jalan dibuktikan dengan komitmen pemeliharaan yang konsisten. Pada 2025, Pemerintah Desa Karanggedang kembali mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp112.830.000 untuk pengaspalan 300 meter jalan di Dusun Wanadadi, memastikan jalan yang sudah dibangun tidak dibiarkan rusak oleh cuaca dan arus kendaraan pengangkut hasil panen [8].
Kepala Desa Saryo menyampaikan bahwa langkah pengaspalan ini merupakan wujud nyata dari visi Karanggedang untuk terus bangkit dan maju, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga [8]. Untuk jangka panjang, desa juga berupaya mendorong peningkatan status sebagian ruas jalan strategis melalui advokasi kepada pemerintah kabupaten agar pemeliharaannya dapat ditopang anggaran daerah di masa mendatang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pembangunan jalan poros Desa Karanggedang berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena memiliki efek berganda pada ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengurangan kesenjangan kawasan terpencil [10].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program PKT menyerap 1.200 HOK yang mengalirkan penghasilan tunai langsung kepada warga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur selama masa konstruksi. |
1.200 Hari Orang Kerja (HOK) terserap selama konstruksi |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Akses jalan yang lebih baik memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar, sehingga petani mendapat harga jual yang lebih kompetitif. |
Peningkatan jumlah tengkulak/pembeli luar desa yang masuk ke Karanggedang |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Skema PKT menciptakan lapangan kerja sementara yang layak bagi warga desa selama konstruksi, sekaligus mendorong potensi agrowisata jangka panjang. |
Minimal 30% anggaran fisik dialokasikan sebagai upah tenaga kerja lokal |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jalan poros menghubungkan desa terpencil ke jaringan perekonomian antar-kecamatan dan mendukung tumbuhnya industri wisata berbasis alam. |
2 ruas jalan baru sepanjang total 600+ meter dibangun 2019 |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Jalan poros mengurangi isolasi Desa Karanggedang sebagai desa dataran tinggi yang selama ratusan tahun menghadapi hambatan akses. |
Konektivitas baru ke Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Pembangunan jalan memperkuat hubungan antardesa yang telah berlangsung ratusan tahun dan mendukung kawasan perdesaan yang lebih inklusif dan terhubung. |
Pemeliharaan berkelanjutan (pengaspalan Rp112,83 juta pada 2025) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pembangunan jalan poros berbasis PKT yang diterapkan Desa Karanggedang mudah direplikasi oleh desa-desa lain di kawasan perbukitan yang menghadapi masalah isolasi serupa. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: perencanaan partisipatif yang dituangkan dalam RPJMDes, pemanfaatan Dana Desa dengan skema PKT untuk menyerap tenaga kerja lokal, dan penentuan ruas jalan yang benar-benar strategis bagi ekonomi warga [5].
Untuk scale up, desa-desa yang telah membangun jalan dapat mendorong peningkatan status jalan strategis melalui advokasi kepada pemerintah daerah, sejalan dengan komitmen berkelanjutan yang ditunjukkan Desa Karanggedang melalui pemeliharaan rutin setiap tahun anggaran [8]. Langkah scale up lainnya adalah mengintegrasikan pembangunan jalan dengan program wisata desa, sehingga jalan bukan hanya jalur pertanian tetapi juga jalur wisata yang mendatangkan pendapatan asli desa, mengikuti model kawasan wisata Kemit Forest yang sudah lebih dulu dikenal luas [11].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Jalan Poros, Inovasi Desa Karanggedang untuk Dukung Ekonomi Pertanian,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jalan-poros-inovasi-desa-karanggedang-untuk-dukung-ekonomi-pertanian/
[2] Wikipedia, “Kemit Forest,” Wikipedia Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kemit_Forest
[3] Y. Simamora et al., “Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani,” Jurnal GLORY, Universitas Nusa Cendana. [Online]. Tersedia: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/download/24798/8748
[4] Pemerintah Desa Karanggedang, “Profil Desa Karanggedang,” karanggedang-sid.desa.id. [Online]. Tersedia: https://karanggedang-sid.desa.id/profil-desa/
[5] Updesa.com, “Inilah 3 Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai Desa,” updesa.com. [Online]. Tersedia: https://updesa.com/padat-karya-tunai-desa/
[6] Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa,” banyumaskab.go.id. [Online]. Tersedia: https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_2210181007415bcd3efd51a37.pdf
[7] N. Septiani, “Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. [Online]. Tersedia: https://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI%201-2.pdf
[8] JawaPes, “Pemeliharaan Jalan Karanggedang Sidareja Ditingkatkan Lewat Pengaspalan,” jawapes.or.id, 13 Jun. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.jawapes.or.id/2025/06/pemeliharaan-jalan-karanggedang.html
[9] Cilacap Info, “Sekelumit Kisah tentang Obyek Wisata Kemit Forest di Sidareja Cilacap,” cilacap.info, 29 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.cilacap.info/ci-18869/sekelumit-kisah-tentang-obyek-wisata-kemit-forest-di-sidareja-cilacap
[10] R. Mamo et al., “Dampak Modernisasi Pertanian dan Infrastruktur Jalan terhadap Struktur Sosial Masyarakat Desa,” Journal Public UHO, Universitas Halu Oleo. [Online]. Tersedia: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/649/461/5447
[11] Visit Jawa Tengah, “Menikmati Udara Sejuk dan Keindahan Alam di Kemit Forest,” visitjawatengah.jatengprov.go.id, 31 Okt. 2024. [Online]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/menikmati-udara-sejuk-dan-keindahan-alam-di-kemit-forest
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tundakan di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menghadirkan listrik tenaga surya bagi warga Kampung Bayur di RT 3, permukiman berpenduduk sekitar 161 jiwa yang terletak delapan kilometer dari pusat desa di tengah kawasan hutan perbukitan yang belum pernah terjangkau jaringan listrik PLN [1]. Paket panel surya yang dibagikan sejak 2016 kepada kepala keluarga terdiri dari papan panel penangkap cahaya, baterai penyimpan daya, dan rangkaian lampu hemat energi, sistem yang bekerja tanpa bahan bakar minyak dan tanpa bentangan kabel panjang yang mustahil dibangun di medan terjal seperti Bayur [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mengakhiri keterisolasian energi yang selama bertahun-tahun membuat warga Kampung Bayur hanya bisa mengandalkan genset diesel bersama (“mesin domping”) yang menyala terbatas pukul 18.00-22.00. Dampak yang diharapkan mencakup waktu belajar anak yang lebih panjang di malam hari dan perpanjangan jam kerja ibu-ibu penganyam kerajinan, meski laporan terbaru pada 2026 menunjukkan sebagian panel surya yang dibagikan sudah rusak dan sebagian warga kembali bergantung pada genset berbayar, sehingga keberlanjutan program ini masih menjadi pekerjaan rumah nyata bagi pemerintah desa [8].
Latar Belakang
Desa Tundakan adalah desa yang memiliki nilai sejarah tinggi sebagai salah satu saksi perlawanan Pangeran Antasari dan Tumenggung Jalil terhadap penjajah Belanda di Kalimantan Selatan. Namun nilai sejarah itu tidak cukup mengangkat kesenjangan infrastruktur dasar: dari tiga RT yang ada di desa, RT 3 yang dikenal sebagai Kampung Bayur terletak delapan kilometer dari pusat desa, hanya bisa dicapai dengan sepeda motor modifikasi dalam waktu sekitar satu jam melewati jalan tanah liat yang licin saat musim hujan [1].
Kondisi jalan yang sulit itu menjadikan pembangunan jaringan listrik konvensional bukan sekadar mahal, tetapi secara teknis hampir mustahil dilakukan dalam jangka waktu yang terukur. Selama puluhan tahun, warga Kampung Bayur mengandalkan genset diesel bersama yang hanya menyala pukul 18.00 hingga 22.00, dengan warga patungan membeli solar sekitar Rp15.000-Rp20.000 per minggu tergantung jumlah alat elektronik yang digunakan, jauh dari akses listrik PLN penuh yang sudah dinikmati dua RT lain di Desa Tundakan [8].
Ironi yang dirasakan warga Kampung Bayur adalah bahwa kawasan hutan tempat mereka tinggal justru menerima paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, sumber energi gratis yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Pemerintah Desa Tundakan membaca peluang ini secara strategis: dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan yang memiliki program pengadaan panel surya bagi masyarakat yang belum teraliri listrik, desa dapat memotong jalur birokrasi dan langsung mendaftarkan warga RT 3 sebagai penerima program elektrifikasi desa terpencil yang dicanangkan Kementerian ESDM [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Solar Home System, paket panel listrik tenaga surya yang dipasang secara individual di setiap rumah kepala keluarga Kampung Bayur, menjadikan setiap rumah sebagai pembangkit energi listriknya sendiri. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: panel fotovoltaik yang dipasang di atap atau pekarangan untuk menangkap radiasi matahari sepanjang siang, baterai penyimpan daya yang mengakumulasi energi untuk malam hari, dan rangkaian lampu LED hemat energi [2].
Keunggulan teknologi ini dalam konteks Kampung Bayur terletak pada eliminasi dua hambatan infrastruktur terbesar yang selama ini menghalangi elektrifikasi kawasan terpencil: tidak ada kebutuhan bentangan kabel sepanjang delapan kilometer di medan terjal, dan tidak ada kebutuhan mesin generator dengan biaya operasional bahan bakar yang berat bagi keluarga miskin di pedalaman. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noor Sommeng menegaskan bahwa “solar home system ideal untuk penerangan di daerah-daerah terpencil,” sejalan dengan target ESDM saat itu melistriki 2.500 desa terpencil dan lebih dari 256.000 rumah tangga melalui teknologi panel surya [4].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2016 ketika Pemerintah Desa Tundakan melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga RT 3 Kampung Bayur yang belum memiliki akses listrik. Tim yang diterjunkan ke kawasan Bayur memetakan jumlah kepala keluarga, kondisi fisik setiap rumah, ketersediaan area terbuka yang menerima paparan matahari langsung, dan kebutuhan riil daya setiap keluarga, data yang menjadi dokumen utama pengajuan anggaran ke Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan [2].
Setelah program disetujui dan perangkat tiba di desa, pemerintah desa melatih beberapa pemuda Kampung Bayur dalam teknik pemasangan dasar panel surya agar instalasi dilakukan tenaga lokal sendiri. Eksperimen awal menghadapi kendala teknis saat menentukan sudut kemiringan optimal panel di kawasan yang sebagian wilayahnya ternaung kanopi pohon hutan, tantangan yang tidak muncul dalam panduan instalasi baku untuk kawasan terbuka. Pembelajaran dari kegagalan penentuan sudut kemiringan itu menghasilkan metode lokal yang mengutamakan survei ketersediaan matahari langsung di setiap titik pemasangan sebelum penyangga panel dipasang [1].
Dokumentasi video yang direkam Pemerintah Desa Tundakan pada masa awal program turut memperlihatkan proses sosialisasi dan pemasangan panel surya kepada warga Kampung Bayur sebagai bagian dari transparansi pelaksanaan inovasi ini [3]. Tahap terakhir adalah serah terima perangkat disertai edukasi bagi setiap kepala keluarga mengenai cara membersihkan permukaan panel, memeriksa kondisi baterai, dan menghindari beban berlebih. Namun sepuluh tahun kemudian, laporan warga pada September 2026 mengungkap bahwa sebagian unit panel surya yang dibagikan telah rusak dan tidak lagi berfungsi, sementara belum ada akses listrik PLN yang masuk ke Bayur, sehingga sebagian warga kembali sepenuhnya bergantung pada genset diesel bersama untuk penerangan malam hari [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis utama selama implementasi adalah keterbatasan paparan sinar matahari langsung di kawasan hutan perbukitan yang sebagian wilayahnya ternaung kanopi pohon, sehingga panel menghasilkan daya jauh lebih rendah di bawah naungan parsial. Kendala ini dimitigasi melalui survei titik per titik di setiap pekarangan rumah untuk menemukan area dengan paparan optimal sebelum memasang penyangga panel [1].
Tantangan jangka panjang yang jauh lebih berat, dan kini terbukti nyata, adalah pemeliharaan dan penggantian komponen yang habis masa pakainya, terutama baterai yang memiliki siklus hidup terbatas. Laporan warga pada September 2026 mengonfirmasi bahwa sebagian panel surya sudah rusak tanpa penggantian, memaksa sebagian keluarga kembali bergantung pada genset diesel berbayar Rp15.000-Rp20.000 per minggu [8]. Kendala ini semestinya dimitigasi melalui dana pemeliharaan desa dan teknisi lokal terlatih sejak awal program, namun realitas di lapangan menunjukkan mekanisme tersebut belum cukup kuat untuk mencegah kemunduran layanan, sehingga evaluasi ulang skema perawatan dan penggantian komponen menjadi kebutuhan mendesak.
Sulitnya akses ke Kampung Bayur turut memperlambat respons ketika ada komponen yang rusak dan membutuhkan penggantian segera. Kendala ini idealnya dimitigasi dengan memperkuat kemampuan teknisi lokal yang sudah dilatih sejak awal agar gangguan kecil dapat diperbaiki di tempat, namun perlu disertai jaminan pasokan suku cadang baterai yang selama ini tampaknya belum tersedia secara konsisten.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah ketepatan pilihan teknologi yang sesuai kendala geografis spesifik Kampung Bayur. Solar Home System dipilih bukan karena teknologi paling canggih, melainkan karena menjadi satu-satunya solusi yang secara teknis dan finansial memungkinkan untuk medan sejauh delapan kilometer dengan jalan tanah liat yang tidak bisa dilewati kendaraan angkutan berat [4].
Faktor kedua adalah kemampuan pemerintah desa menghubungkan kebutuhan warga RT 3 dengan program yang sudah tersedia di Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan, sehingga tidak perlu menggunakan anggaran desa sendiri untuk membiayai pengadaan yang nilainya melampaui kapasitas fiskal desa. Kepala desa dan perangkatnya bertindak sebagai penghubung aktif antara program kabupaten dengan kebutuhan riil warga terpencil [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pada tahun-tahun awal setelah pemasangan, dampak paling langsung adalah berkurangnya kegelapan total di Kampung Bayur setiap malam, setelah bertahun-tahun warga hanya bergantung pada genset diesel yang menyala terbatas empat jam sehari. Anak-anak Kampung Bayur mendapat tambahan waktu belajar malam, dan ibu-ibu penganyam kerajinan tangan memperoleh perpanjangan jam kerja efektif [2].
Dampak kesehatan yang diharapkan adalah berkurangnya paparan asap pembakaran bahan bakar di dalam rumah. Penelitian di berbagai konteks serupa di Indonesia menunjukkan bahwa penggantian sumber penerangan berbahan bakar fosil dengan listrik dapat menurunkan angka infeksi saluran pernapasan atas dalam satu-dua tahun pertama setelah elektrifikasi [4].
Namun, dokumentasi terbaru pada September 2026 menunjukkan bahwa dampak positif ini belum sepenuhnya berkelanjutan: sebagian unit panel surya di Kampung Bayur telah rusak, akses listrik PLN belum juga masuk ke kawasan tersebut, dan sebagian warga kini kembali mengandalkan genset diesel berbayar sebagai sumber penerangan utama [8]. Temuan ini penting untuk dicatat secara jujur agar evaluasi program elektrifikasi desa terpencil tidak berhenti pada narasi keberhasilan awal semata, melainkan juga memperhitungkan keberlanjutan jangka panjangnya.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengadaan awal paket Solar Home System bagi Kampung Bayur dibiayai oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan melalui program pengadaan panel surya bagi masyarakat yang belum teraliri listrik, sejalan dengan program elektrifikasi desa terpencil Kementerian ESDM. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal anggaran pengadaan tersebut secara spesifik [4].
Tidak ada model bisnis komersial dalam distribusi awal panel surya ini karena sifatnya adalah bantuan pemerintah kepada warga tidak mampu. Sebagai perbandingan, model pembiayaan energi warga Bayur saat ini justru kembali ke skema urunan tunai untuk bahan bakar genset diesel (Rp15.000-Rp20.000 per minggu per rumah tangga), menunjukkan bahwa tanpa skema pembiayaan pemeliharaan panel surya yang jelas, warga kembali ke model energi lama yang lebih mahal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan melatih pemuda lokal sebagai teknisi instalasi sejak awal program terbukti menjadi langkah tepat yang membangun kapasitas dari dalam, alih-alih bergantung pada teknisi luar yang sulit dijangkau. Namun pengalaman Kampung Bayur juga mengajarkan pelajaran yang lebih pahit: bantuan perangkat keras tanpa skema pemeliharaan dan penggantian komponen yang terjamin dalam jangka panjang berisiko kembali terdegradasi, sebagaimana terbukti dari laporan kerusakan panel dan kembalinya sebagian warga ke genset diesel sepuluh tahun kemudian [8].
Jika memulai dari awal, skema pendanaan pemeliharaan dan penggantian baterai jangka panjang idealnya dirancang sejak tahap pengadaan awal, bukan diserahkan sepenuhnya pada kemampuan swadaya warga setelah program serah terima selesai. Desa lain yang menerima bantuan serupa disarankan menegosiasikan komitmen dukungan purnajual dari pemberi program (dinas terkait atau kementerian) sebelum menerima perangkat, serta membangun dana kas desa khusus perawatan energi terbarukan sejak hari pertama alat beroperasi, bukan menunggu kerusakan pertama muncul.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Desa Tundakan semestinya mengalokasikan dana desa secara khusus untuk pemeliharaan berkala sistem panel surya, termasuk penggantian komponen baterai dan lampu yang menurun fungsinya, dikelola kelompok teknisi lokal dari pemuda Kampung Bayur yang telah dilatih instalasi dan perbaikan dasar arus searah sejak program dimulai. Mengingat laporan kerusakan panel pada 2026, realisasi mekanisme ini perlu dievaluasi dan diperkuat kembali agar tidak sekadar rencana di atas kertas [8].
Ekosistem dukungan kelembagaan bagi energi surya di Balangan sesungguhnya terus berkembang: Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mencanangkan program Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya untuk desa terpencil, dan Desa Liyu di Kecamatan Halong berhasil memanfaatkan panel surya untuk mendukung pariwisata masyarakat adat sejak 2022 [5], [7]. Sinergi dengan program-program kabupaten semacam ini idealnya turut dimanfaatkan Tundakan untuk memperbarui dan memperluas cakupan Solar Home System di Kampung Bayur, alih-alih membiarkan sistem yang sudah terpasang terus menurun tanpa pembaruan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi listrik tenaga surya Desa Tundakan berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030, meski keberlanjutan capaiannya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pada periode panel berfungsi baik, penghematan pengeluaran dari tidak membeli solar genset meningkatkan pendapatan bersih keluarga. Namun kerusakan panel membuat sebagian keluarga kembali menanggung biaya bahan bakar genset. |
Urunan genset Rp15.000-Rp20.000 per rumah tangga per minggu yang kembali ditanggung sebagian warga pada 2026. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Anak-anak Kampung Bayur sempat memiliki waktu belajar malam yang lebih panjang saat panel surya berfungsi optimal, dibanding era genset terbatas empat jam per hari. |
Genset komunal sebelumnya hanya menyala pukul 18.00-22.00, membatasi jam belajar malam anak. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Solar Home System adalah implementasi langsung SDGs 7 pada skala mikro, namun laporan kerusakan panel pada 2026 menunjukkan tantangan keberlanjutan akses energi bersih di kawasan terpencil ini belum sepenuhnya teratasi. |
Sebagian unit panel surya di Kampung Bayur dilaporkan rusak per September 2026. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Elektrifikasi Kampung Bayur ditujukan menyetarakan derajat warga RT 3 dengan warga dua RT lainnya di Desa Tundakan yang sudah lama menikmati listrik PLN, meski PLN belum juga masuk hingga 2026. |
161 jiwa penduduk Kampung Bayur masih menunggu akses listrik PLN hingga laporan terakhir 2026. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Penggunaan panel surya, ketika berfungsi, menghilangkan emisi karbon lokal dari pembakaran bahan bakar fosil dibanding genset diesel yang kini kembali digunakan sebagian warga. |
Kombinasi panel surya dan genset diesel yang masih berjalan paralel di Kampung Bayur pada 2026. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Tundakan relevan direplikasi oleh desa-desa terpencil lain di Kalimantan Selatan yang menghadapi kombinasi serupa antara isolasi geografis, kelimpahan sinar matahari, dan ketidakmungkinan finansial-teknis membangun jaringan listrik konvensional. Kunci replikasinya bukan pada teknologi yang mahal, melainkan pada strategi pemerintah desa menghubungkan kebutuhan warganya dengan program elektrifikasi panel surya yang sudah tersedia di tingkat kabupaten dan kementerian [4].
Contoh replikasi yang sudah terbukti di Balangan adalah Desa Liyu di Kecamatan Halong, yang sejak 2022 memanfaatkan panel surya untuk mendukung energi masyarakat adat Dayak dan kemudian memasang panel berkapasitas 1.500 Watt di balai adat serta dua kawasan wisata pada 2023, mendorong peningkatan kunjungan wisata [6], [7]. Namun pengalaman Kampung Bayur menjadi pengingat penting bagi replikator lain: keberhasilan awal pemasangan panel surya harus diikuti komitmen pemeliharaan jangka panjang yang jelas, agar potensi energi terbarukan di daerah terpencil benar-benar termanfaatkan maksimal dan tidak terdegradasi seiring waktu [8].
Daftar Pustaka
[1] N. Azasi, “Inovasi Desa dalam Memanen Energi: Pengalaman Kampung Bayur Desa Tundakan,” Kompasiana. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/noorazasi/5f4a5807d541df0cbe787982/inovasi-desa-dalam-memanen-energi
[2] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00657: Pemerintah Desa Tundakan Menghadirkan Listrik Tenaga Surya untuk Menerangi Permukiman Terpencil dan Menggerakkan Ekonomi Warga,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-tundakan-menghadirkan-listrik-tenaga-surya-untuk-menerangi-permukiman-terpencil-dan-menggerakkan-ekonomi-warga/
[3] YouTube (Inovasi Desa), “Inovasi Desa Tundakan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan,” 25 Nov. 2018. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=i_KJeA5k9OI
[4] Kementerian ESDM RI, “Panel Surya Solusi Jangkau Desa Terpencil,” esdm.go.id, 27 Sep. 2017. [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/en/unit-news/directorate-general-ebtke/panel-surya-solusi-jangkau-desa-terpencil
[5] Cakrawala iNews, “Program PJU Tenaga Surya untuk Desa Terpencil di Balangan,” TikTok, 27 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.tiktok.com/@cakrawala.inews/photo/7612144741009984786
[6] Antara Kalsel, “Warga Dayak Desa Liyu Manfaatkan Panel Surya Gelar MPG ke-5,” kalsel.antaranews.com, 27 Jul. 2023. [Online]. Available: https://kalsel.antaranews.com/berita/380790/warga-dayak-desa-liyu-manfaatkan-panel-surya-gelar-mpg-ke-5
[7] Antara Kalsel, “Energi Terbarukan untuk Masyarakat Adat Desa Liyu,” kalsel.antaranews.com, 21 Sep. 2022. [Online]. Available: https://kalsel.antaranews.com/berita/343489/energi-terbarukan-untuk-masyarakat-adat-desa-liyu
[8] Banjarmasinpost.co.id (Tribunnews), “Isi Curhatan Warga Bayur Tundakan Balangan Kalsel, Masih Mengandalkan Genset untuk Penerangan,” banjarmasin.tribunnews.com, 3 Sep. 2026. [Online]. Available: https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1374526/isi-curhatan-warga-bayur-tundakan-balangan-kalsel-masih-mengadalkan-genset-untuk-penerangan
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menerapkan inovasi pemetaan demografi sebagai dasar ilmiah dalam menyusun prioritas program pembangunan desa, menggantikan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan usulan verbal dari dusun tanpa verifikasi berbasis data kependudukan [1]. Inovasi ini menjawab satu pertanyaan mendasar yang sering diabaikan dalam perencanaan desa: siapa sebenarnya mayoritas warga yang harus dilayani, dan apa kebutuhan nyata mereka berdasarkan struktur usia penduduk yang ada [1]. Hasilnya konkret dan terukur: berbekal peta demografi yang menunjukkan bahwa 40 persen dari sekitar 10.000 jiwa penduduk Sigar Penjalin adalah warga usia produktif, Musrenbangdes 2017 menetapkan pembangunan gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli sebagai program prioritas dengan anggaran Dana Desa Rp260 juta [1]. Bertahun-tahun kemudian, budaya perencanaan berbasis data ini turut menjadi salah satu alasan Sigar Penjalin dipilih BPS Kabupaten Lombok Utara sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pertama di kabupaten tersebut pada September 2024 [4].
Latar Belakang
Desa Sigar Penjalin, sebagaimana tercatat dalam profil dan sejarah resmi desa, terdiri atas beberapa dusun dengan karakter kependudukan yang beragam [5], menghadapi tantangan yang umum dirasakan ribuan desa di Indonesia: anggaran terbatas yang harus dialokasikan untuk memenuhi begitu banyak usulan pembangunan dari berbagai dusun yang sama-sama mendesak. Tanpa instrumen prioritisasi yang objektif, proses perencanaan desa rentan berakhir dengan kompromi politik antar-dusun yang menghasilkan program tersebar dan tidak berdampak signifikan bagi kelompok warga yang paling membutuhkan [1].
Di sisi lain, Desa Sigar Penjalin menyimpan potensi demografis yang luar biasa namun belum termanfaatkan. Sebanyak 40 persen dari total sekitar 10.000 penduduk desa adalah warga usia produktif yang gemar berolahraga dan membutuhkan saluran ekspresif yang positif, sementara Kecamatan Tanjung secara umum juga menghadapi tantangan serupa dalam menyediakan fasilitas publik yang tepat sasaran bagi struktur usia penduduknya [3]. Tanpa sarana yang memadai, energi dan bakat generasi muda ini tidak memiliki kanal yang tepat, membuat mereka rentan pada pergaulan negatif dan stagnasi pengembangan diri.
Peluang besar hadir melalui Dana Desa yang kian meningkat setiap tahunnya, namun manfaatnya hanya akan maksimal jika dialokasikan berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat sasaran, bukan semata berdasarkan tekanan aspirasi sesaat. Desa Sigar Penjalin menangkap peluang ini dengan mengembangkan metode pemetaan demografi sebagai fondasi perencanaan, menjadikan data kependudukan yang sebenarnya sudah dimiliki setiap desa sebagai kompas yang mengarahkan setiap rupiah anggaran ke tempat yang paling dibutuhkan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Sigar Penjalin adalah mengintegrasikan analisis peta demografi ke dalam siklus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai basis pengambilan keputusan prioritas program. Sebelum Musrenbangdes 2017 digelar, tim penyusun perencanaan desa terlebih dahulu melakukan pemetaan struktur usia penduduk per dusun, mengidentifikasi di mana konsentrasi warga usia produktif terbesar berada, lalu menyilangkan temuan itu dengan peta usulan kegiatan yang masuk dari berbagai dusun [1].
Inovasi ini bekerja pada dua lapisan sekaligus: lapisan proses perencanaan dan lapisan penentuan lokasi. Pada lapisan proses, peta demografi mengubah Musrenbangdes dari arena tawar-menawar antar-dusun menjadi forum deliberasi berbasis bukti. Pada lapisan lokasi, dusun dengan konsentrasi usia produktif tertinggi mendapat prioritas penempatan gedung olahraga. Gedung olahraga multifungsi yang dihasilkan mampu mengakomodasi bulu tangkis, basket, futsal, dan voli dalam satu fasilitas, menjadikannya pusat pengembangan talenta olahraga yang inklusif bagi seluruh kalangan pemuda desa [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi dimulai ketika tim penyusun perencanaan pembangunan Desa Sigar Penjalin menyadari bahwa tumpukan usulan pembangunan sarana olahraga dari berbagai dusun tidak bisa diselesaikan hanya dengan musyawarah biasa tanpa alat bantu yang objektif. Tim kemudian mengolah data administrasi kependudukan yang sudah dimiliki desa untuk menghasilkan peta sebaran usia produktif per dusun, dilengkapi analisis tentang jenis olahraga yang paling diminati warga muda [1].
Tahap awal pengolahan data ini tidak mudah, karena aparatur desa yang mengerjakannya belum terbiasa menyajikan data kependudukan secara visual dan argumentatif untuk forum musyawarah. Kekurangan ini diperbaiki secara bertahap melalui uji coba penyajian data yang berulang kali direvisi hingga peta demografi benar-benar mudah dipahami peserta Musrenbangdes, sebuah proses pembelajaran teknis yang menjadi bekal penting sebelum forum 2017 digelar.
Pada Musrenbangdes 2017, peta demografi dan rekomendasi tim perencana dipaparkan secara transparan kepada seluruh peserta musyawarah. Forum kemudian secara demokratis menyepakati pembangunan gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli sebagai program prioritas, dengan anggaran Rp260 juta dari Dana Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) 2017. Tahap konstruksi dilaksanakan dengan model swakelola yang melibatkan tukang batu dan tukang kayu lokal secara langsung, menjadikannya wujud nyata program Padat Karya Tunai yang menjadi prioritas Kementerian Desa PDTT [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah resistensi awal dari dusun-dusun yang tidak mendapatkan prioritas pembangunan meskipun juga mengajukan usulan yang dianggap mendesak oleh warganya masing-masing. Kendala ini dimitigasi melalui komunikasi yang transparan kepada seluruh peserta Musrenbangdes, menunjukkan secara terbuka data demografi yang menjadi dasar keputusan agar dusun yang tidak terpilih memahami alasan objektif di baliknya, bukan merasa dikalahkan secara politis [1].
Kendala teknis juga muncul dari keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan secara visual dan argumentatif. Kendala ini dimitigasi melalui proses uji coba dan revisi berulang pada tahap awal pengolahan data, serta dukungan pendamping desa yang membantu memastikan kualitas teknis penyajian data maupun pengerjaan konstruksi sesuai spesifikasi yang direncanakan. Ketergantungan pada kapasitas individu perencana tertentu tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi agar inovasi tidak berhenti saat personel kunci tersebut diganti atau pindah tugas.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah keberanian tim perencana desa memperkenalkan pendekatan berbasis bukti ke dalam forum musyawarah yang selama ini lebih bersifat deliberasi politis antar-kepentingan dusun. Ketika peta demografi ditampilkan sebagai argumen dalam Musrenbangdes, diskusi bergeser dari “dusun mana yang belum dapat” menjadi “kebutuhan warga mana yang paling mendesak secara data” [1].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Saiful Bahri yang konsisten mendorong budaya perencanaan berbasis data dalam tata kelola desa, bukan hanya pada satu siklus perencanaan, tetapi sebagai standar baru yang diinternalisasi oleh aparatur desa. Dukungan pendamping desa yang membantu proses swakelola konstruksi juga memainkan peran penting dalam memastikan kualitas teknis pembangunan sesuai spesifikasi yang direncanakan [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak yang paling langsung terukur adalah tersedianya satu gedung olahraga multifungsi yang mampu mengakomodasi empat cabang olahraga sekaligus, sebuah fasilitas yang sebelumnya sama sekali tidak dimiliki oleh sekitar 4.000 warga usia produktif Desa Sigar Penjalin. Dilengkapi dengan lapangan voli tambahan, total investasi infrastruktur olahraga yang berhasil dimobilisasi mencapai lebih dari Rp260 juta dari Dana Desa [1].
Dampak sosial inovasi ini terasa kuat di tingkat komunitas pemuda. Geliat turnamen dan kompetisi olahraga yang diselenggarakan pemerintah desa menciptakan ruang kebersamaan positif bagi generasi muda, membangun solidaritas sosial melalui kepanitiaan acara dan kebanggaan terhadap fasilitas milik desa sendiri [1].
Dampak jangka panjang yang paling strategis adalah lahirnya standar baru perencanaan desa berbasis data di Sigar Penjalin, yang terus terbawa hingga bertahun-tahun kemudian: pada 12 September 2024, Sigar Penjalin resmi dicanangkan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pertama di kabupaten tersebut, status yang menjadikannya lokasi fokus pembinaan BPS dan representasi kabupaten di tingkat nasional dalam pemanfaatan data untuk pembangunan [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan pembangunan gedung olahraga dan lapangan voli sepenuhnya bersumber dari Dana Desa senilai Rp260 juta yang ditetapkan dalam RKPDes 2017, dilaksanakan melalui skema swakelola dan Padat Karya Tunai yang melibatkan tukang batu dan tukang kayu lokal, sehingga sebagian anggaran konstruksi kembali menjadi pendapatan warga desa sendiri alih-alih mengalir ke kontraktor luar [2].
Inovasi pemetaan demografi itu sendiri tidak memerlukan model bisnis atau pembiayaan khusus, karena hanya mengandalkan data kependudukan yang sudah dimiliki desa dan kapasitas analisis dasar aparatur desa. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci mekanisme retribusi atau pendapatan operasional gedung olahraga secara spesifik, sehingga keberlanjutan pembiayaan perawatan fasilitas menjadi agenda yang perlu diperjelas lebih lanjut oleh pemerintah desa.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan data demografi, bukan negosiasi antar-dusun, sebagai dasar utama keputusan Musrenbangdes terbukti menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan lebih sulit dibantah legitimasinya. Investasi waktu memperbaiki cara penyajian data secara berulang pada tahap awal, alih-alih langsung memaksakan data mentah ke forum musyawarah, juga terbukti krusial agar peserta Musrenbangdes benar-benar memahami dan menerima argumen berbasis bukti tersebut.
Jika memulai dari awal, mekanisme institusionalisasi (seperti peraturan desa) idealnya disiapkan sejak siklus pertama penerapan pemetaan demografi, bukan menjadi agenda lanjutan setelah satu Musrenbangdes berhasil. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari data kependudukan yang sudah tersedia, melatih aparatur desa menyajikan data secara sederhana dan visual, serta menyiapkan strategi komunikasi kepada dusun yang tidak terpilih prioritas agar resistensi dapat dikelola sejak awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi pemetaan demografi Sigar Penjalin harus bertumpu pada institusionalisasi: menjadikan analisis demografi bukan sekadar inisiatif satu periode kepemimpinan, melainkan standar baku prosedur perencanaan desa yang tercantum dalam peraturan desa atau tata tertib Musrenbangdes. Status Desa Cinta Statistik yang disandang sejak 2024 turut memperkuat institusionalisasi ini karena mendorong pembinaan berkelanjutan dari BPS Kabupaten Lombok Utara [4].
Untuk fasilitas olahraga yang sudah terbangun, keberlanjutan ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pemanfaatannya. Pemerintah Desa Sigar Penjalin perlu membentuk unit pengelola gedung olahraga yang mandiri, idealnya melibatkan karang taruna dan organisasi pemuda desa, yang bertanggung jawab atas perawatan rutin, penjadwalan penggunaan, dan penyelenggaraan program olahraga berkala.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Sigar Penjalin berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs sekaligus karena menyentuh aspek pembangunan manusia, tata kelola, dan infrastruktur yang inklusif dalam satu paket yang saling berkaitan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Tersedianya gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli mendorong budaya hidup aktif di kalangan warga usia produktif Desa Sigar Penjalin yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas olahraga memadai. |
Sekitar 4.000 warga usia produktif kini memiliki akses ke fasilitas olahraga multifungsi desa. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Gedung olahraga desa membuka akses generasi muda pada pengembangan bakat olahraga yang sebelumnya tidak tersedia di tingkat desa, mendukung pendidikan non-formal berbasis potensi individu. |
Empat cabang olahraga (bulu tangkis, basket, futsal, voli) terakomodasi dalam satu gedung. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Pembangunan infrastruktur olahraga yang lokasinya ditentukan berdasarkan analisis peta demografi adalah contoh perencanaan ruang berbasis data yang inklusif dan tepat sasaran. |
Lokasi gedung olahraga ditentukan dari dusun dengan konsentrasi usia produktif tertinggi. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Integrasi peta demografi ke dalam Musrenbangdes memperkuat kualitas tata kelola desa yang transparan, berbasis bukti, dan akuntabel kepada seluruh warga. |
Status Desa Cinta Statistik pertama di Lombok Utara yang disandang sejak September 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pemetaan demografi Sigar Penjalin adalah inovasi yang replikatif karena tidak membutuhkan investasi teknologi tinggi, sebab setiap desa di Indonesia sudah memiliki data kependudukan yang menjadi bahan baku utama inovasi ini. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: tersedianya aparatur desa yang mampu mengolah data sederhana, keberanian kepala desa menjadikan data sebagai otoritas tertinggi dalam musyawarah prioritas, dan keterbukaan forum musyawarah menerima argumen berbasis bukti sebagai pengganti negosiasi politik antar-dusun [1].
Strategi scale up yang efektif adalah mendorong pemerintah kabupaten menjadikan pemetaan demografi sebagai bagian dari proses Musrenbangdes di seluruh desa, sebagaimana BPS Kabupaten Lombok Utara kini menargetkan replikasi status Desa Cinta Statistik ke lima desa tambahan setelah Sigar Penjalin, dengan aspirasi menjangkau seluruh desa di kabupaten tersebut [4]. Dengan mengintegrasikan inovasi ini ke dalam kurikulum pelatihan aparatur desa dan program pendampingan desa nasional, manfaatnya dapat menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia.
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00571: Berkat Inovasi Pemetaan Demografi, Desa Sigar Penjalin Prioritaskan Pengembangan Talenta Generasi Muda Desa,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/id-00571/
[2] Kementerian Desa PDTT, “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa 2017 untuk Sarana Prasarana Desa dan Padat Karya Tunai,” kemendesa.go.id, 2017. [Online]. Available: https://kemendesa.go.id
[3] BPS Lombok Utara, “Kecamatan Tanjung dalam Angka 2022,” lombokutarakab.bps.go.id, 2022. [Online]. Available: https://lombokutarakab.bps.go.id
[4] Post Kota NTB, “Sigar Penjalin Terpilih Jadi Desa Cantik Pertama di Lombok Utara,” postkotantb.com, 12 Sep. 2024. [Online]. Available: https://www.postkotantb.com/2024/09/sigar-penjalin-terpilih-jadi-desa.html
[5] Pemerintah Desa Sigar Penjalin, “Profil dan Sejarah Desa Sigar Penjalin,” sigarpenjalin-lombokutara.desa.id. [Online]. Available: https://sigarpenjalin-lombokutara.desa.id/first/artikel/57
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, mengubah pantai tersembunyi di balik hutan lindung Perhutani menjadi destinasi wisata unggulan melalui pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dari Jalur Lintas Selatan (JLS) langsung ke bibir Pantai Ngudel [1]. Program ini bertujuan memutus keterisolasian wilayah pesisir dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat desa yang selama ini hanya bergantung pada sektor pertanian [6]. Keberhasilan program ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan puluhan unit usaha baru, dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Inisiatif ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra institusional seperti Perhutani mampu mengubah potensi alam menjadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan [1].
Latar Belakang
Pantai Ngudel pada awalnya hanyalah hamparan pasir tersembunyi di balik rimbunnya hutan kawasan Perhutani KPH Malang, tanpa sentuhan pembangunan pariwisata apapun. Nama Ngudel berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada formasi batu menonjol di tengah pantai yang menyerupai pusar, penanda yang sejak lama dikenal nelayan setempat meski kawasan ini hanya dimanfaatkan untuk mencari ikan dan kayu bakar [7]. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadikan potensi alam ini terabaikan selama puluhan tahun [2].
Harapan warga memiliki sumber pendapatan baru dari sektor wisata terhalang oleh minimnya fasilitas jalan yang menghubungkan pemukiman dengan bibir pantai. Masyarakat setempat memandang kawasan pesisir ini sebagai lahan biasa tanpa nilai ekonomis karena aksesibilitas yang sangat terbatas, sementara desa-desa tetangga mulai merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisata di kawasan Malang Selatan [2].
Pemerintah desa melihat peluang ketika proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai dibangun melintasi kawasan Pantai Ngudel pada 2013-2014, membuka akses ke garis pantai yang sebelumnya tersembunyi [6]. Kepala Desa Darman kemudian memimpin inisiatif memanfaatkan momentum pembangunan JLS untuk membuka akses jalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar, momentum yang mengubah nasib Pantai Ngudel dari kawasan terlupakan menjadi destinasi wisata yang diperhitungkan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Pemerintah Desa Sindurejo berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar 6 meter dari Jalur Lintas Selatan langsung ke bibir Pantai Ngudel. Menurut dokumentasi lokal, pengerasan jalan pada tahap awal memanfaatkan material limbah batu putih hasil pengerukan proyek JLS sehingga desa tidak perlu membeli material baru, cukup menanggung biaya solar dan operasional sopir [1].
Inovasi ini dilengkapi pembentukan tata kelola pariwisata berbasis komunitas di bawah koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Warna Jati Agung, yang mengatur tahapan pembangunan fasilitas fisik sekaligus pembagian peran warga. Sistem ini bekerja dengan menyinergikan kebijakan anggaran desa dan izin pemanfaatan lahan hutan melalui skema kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang, khususnya melalui Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH), sehingga warga secara gotong royong membuka lahan dan menanam vegetasi pelindung seperti cemara udang [7]. Melalui pendekatan ini, desa tidak hanya membangun jalan fisik tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis tempat warga membuka lapak kuliner dan menyewakan fasilitas rekreasi dengan tertib.
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan mewujudkan Pantai Ngudel dimulai melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kemudian dituangkan ke dalam dokumen RPJM Desa sebagai prioritas pembangunan sejak 2013. Pemerintah desa membentuk Tim Warna Jati Agung sebagai motor penggerak koordinasi perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan proyek di lapangan [1].
Momen penting terjadi menjelang akhir 2014 ketika kerja sama Perhutani KPH Malang dan LKDPH membuka akses jalan sepanjang 2,5 kilometer dari JLS ke Pantai Ngudel. Tim menghadapi tantangan teknis dari pembukaan lahan terjal hingga kendala cuaca yang menghambat mobilitas alat berat, serta proses negosiasi perizinan dengan Perhutani yang memerlukan waktu dan kesabaran [1].
Menurut dokumentasi lokal, kegagalan kecil dalam penataan awal sistem perparkiran dan gerbang masuk pada masa uji coba dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan sebelum peluncuran resmi. Pantai Ngudel dibuka untuk publik pada 2015, disusul kunjungan program Bina Desa Wisata Kabupaten Malang pada 18-19 April 2016 yang turut menghadirkan pemasangan pipa air bersih sepanjang satu kilometer oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap kawasan ini [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah kondisi medan geografis yang ekstrem dengan topografi berbukit dan status sebagian lahan sebagai kawasan hutan lindung Perhutani yang memerlukan proses negosiasi perizinan yang panjang. Kendala ini dimitigasi melalui skema kemitraan resmi LKDPH bersama Perhutani KPH Malang, yang memberi kepastian hukum bagi pengelolaan aset wisata di kawasan hutan [7].
Pendanaan awal yang mengandalkan Dana Desa dan pemanfaatan material limbah proyek JLS menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan anggaran untuk proyek infrastruktur berbiaya tinggi. Kendala sosial juga muncul berupa keraguan sebagian warga terhadap keberhasilan program karena belum ada preseden serupa di wilayah tersebut, yang diatasi melalui keterbukaan informasi tahapan proyek kepada warga [1].
Kepadatan kunjungan yang melonjak pasca-pembukaan memunculkan kebutuhan mendesak terhadap manajemen parkir, keamanan, dan kebersihan yang lebih terstruktur, sebagaimana masih menjadi agenda rapat koordinasi rutin antara Kecamatan Gedangan dan dinas terkait hingga saat ini [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Desa Darman yang mengambil keputusan memanfaatkan momentum proyek JLS saat kesempatan itu terbuka. Peran Tim Warna Jati Agung dalam memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana, serta keterbukaan informasi kepada warga, turut membangkitkan rasa memiliki yang tinggi [1].
Kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang melalui skema LKDPH memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan aset wisata di kawasan hutan lindung. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang berupa program Bina Desa Wisata pada 2016 turut menjadi akselerator pertumbuhan Pantai Ngudel sebagai destinasi yang diperhitungkan di tingkat kabupaten [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pembangunan jalan akses Pantai Ngudel membuahkan hasil dengan tren kunjungan wisatawan yang meningkat sejak resmi dibuka pada 2015. Dengan harga tiket masuk sekitar Rp15.000 per orang, biaya parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil, serta fasilitas operasional 24 jam, Pantai Ngudel kini menjadi salah satu destinasi yang diminati di Kecamatan Gedangan [8].
Dampak ekonomi terasa melalui terciptanya puluhan unit usaha baru bagi warga desa, mulai dari pengelolaan parkir, lapak kuliner, penyewaan tenda, hingga usaha penginapan. Perekonomian Desa Sindurejo tumbuh lebih dinamis dengan perputaran uang yang mengalir langsung kepada penduduk, seiring kepadatan kunjungan yang terjadi tidak hanya pada hari libur tetapi juga hari biasa [2].
Keberhasilan ini turut meningkatkan reputasi Desa Sindurejo sebagai pusat pertumbuhan pariwisata baru di kawasan Malang Selatan, dengan Pantai Ngudel kini terdaftar resmi sebagai destinasi wisata dalam direktori Matic milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang [5]. Kegiatan penanaman vegetasi pelindung seperti cemara udang yang diinisiasi bersama Perhutani turut memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan di sekitar pantai [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan awal jalan akses Pantai Ngudel dibiayai melalui Dana Desa yang dialokasikan sesuai prioritas RPJM Desa sejak 2013, dikombinasikan dengan penghematan biaya material karena memanfaatkan limbah batu putih dari proyek JLS, sehingga desa hanya menanggung biaya operasional solar dan sopir alat berat. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal Dana Desa yang dialokasikan secara spesifik [1].
Model pendapatan Pantai Ngudel bertumpu pada tiket masuk seharga Rp15.000 per orang dan retribusi parkir kendaraan, ditambah pendapatan warga dari lapak kuliner, penyewaan tenda, dan jasa penginapan yang dikelola mandiri oleh warga di bawah koordinasi Tim Warna Jati Agung. Dukungan infrastruktur pendukung seperti jaringan pipa air bersih turut didanai Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata 2016 [6], [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memanfaatkan momentum proyek infrastruktur nasional (JLS) yang sedang berjalan, alih-alih menunggu anggaran pembangunan jalan wisata secara terpisah, terbukti menjadi keputusan cerdas yang menghemat biaya material secara signifikan bagi Desa Sindurejo [1]. Mendahulukan kepastian hukum lahan melalui skema LKDPH bersama Perhutani sebelum membangun fasilitas wisata juga terbukti menjadi fondasi yang mencegah sengketa kawasan di kemudian hari.
Pengalaman kawasan wisata pantai lain di Malang Selatan menjadi pengingat penting: sebuah laporan pada akhir 2025 mencatat kunjungan wisatawan ke Pantai Balekambang, yang berjarak tidak jauh dari Pantai Ngudel, turun sekitar 80 persen akibat akses jalan yang belum tuntas diperbaiki dan justru menyulitkan wisatawan saat musim libur [3]. Pelajaran bagi Pantai Ngudel dan desa wisata pesisir lain adalah bahwa pembangunan akses jalan harus dituntaskan sampai benar-benar layak, bukan dibiarkan setengah jadi, karena jalan yang rusak justru bisa menjadi penghalang baru bagi kunjungan wisatawan alih-alih pembuka akses.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Rencana keberlanjutan dikelola melalui mekanisme alokasi dana pemeliharaan rutin dalam APBDes setiap tahunnya, serta penguatan kapasitas tim pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan menguasai strategi pemasaran digital. Dinas pariwisata kabupaten dan pemerintah kecamatan aktif mengadakan rapat koordinasi peningkatan wisata Pantai Ngudel secara berkala guna mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung [4].
Strategi jangka panjang mencakup penguatan regulasi desa mengenai perlindungan lingkungan untuk memastikan keindahan alam pantai tidak rusak akibat tekanan pariwisata yang terus tumbuh. Pemerintah desa aktif menjalin kemitraan dengan agen perjalanan dan komunitas kreatif lokal untuk menyelenggarakan acara tahunan yang memperluas daya tarik wisata, sambil menjaga keseimbangan antara profitabilitas ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pembangunan jalan dan pengelolaan wisata Pantai Ngudel berkontribusi pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pembangunan akses jalan Pantai Ngudel menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga Desa Sindurejo melalui sektor jasa pariwisata, mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman yang rentan cuaca. |
Puluhan unit usaha baru warga (parkir, kuliner, penginapan) tercipta sejak pembukaan 2015. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kawasan wisata Pantai Ngudel menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal di sektor parkir, kuliner, penginapan, dan pemandu wisata, mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa. |
Tiket masuk Rp15.000/orang dan retribusi parkir menjadi sumber pendapatan rutin warga dan desa. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jalan sepanjang 2,5 kilometer yang memanfaatkan material limbah proyek JLS secara inovatif merupakan wujud pengembangan infrastruktur yang membuka konektivitas wilayah terisolir. |
Jalan tembus 2,5 km, lebar 6 meter, dari JLS ke bibir Pantai Ngudel selesai dibangun 2014-2015. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Model tata kelola pariwisata berbasis komunitas melalui Tim Warna Jati Agung dan kemitraan dengan Perhutani menciptakan komunitas desa yang lebih inklusif dalam mengelola aset wisata alam. |
Tim Pelaksana Kegiatan Warna Jati Agung mengelola tata kelola wisata sejak 2015. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman vegetasi pelindung seperti cemara udang bersama Perhutani KPH Malang di kawasan Pantai Ngudel memperkuat fungsi ekologis hutan lindung pesisir dan menjaga keanekaragaman hayati. |
Vegetasi pelindung cemara udang tertanam di sepanjang kawasan Pantai Ngudel. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, Perum Perhutani KPH Malang (LKDPH), Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata, dan masyarakat lokal merupakan model kemitraan yang efektif. |
Kunjungan program Bina Desa Wisata Kabupaten Malang pada 18-19 April 2016 di Pantai Ngudel. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Pemerintah Desa Sindurejo membuka peluang bagi desa-desa pesisir lain di Kabupaten Malang untuk mempelajari model keberhasilan mereka dalam membangun akses pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif, termasuk berbagi pengalaman mengenai tata cara kerja sama dengan Perhutani serta manajemen keuangan wisata yang transparan [1].
Strategi pengembangan ke depan difokuskan pada pengintegrasian Pantai Ngudel dengan objek wisata alam di sekitarnya menjadi satu kawasan ekowisata terpadu yang memberi manfaat bagi lebih banyak desa. Replikator di kawasan Malang Selatan lainnya perlu memperhitungkan pengalaman kawasan tetangga seperti Balekambang, di mana proyek jalan yang belum tuntas justru sempat menurunkan kunjungan wisatawan secara tajam, sebagai pengingat bahwa kualitas infrastruktur akhir jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan pembangunan [3].
Daftar Pustaka
[1] Tabloid Jawa Timur, “Pesona Pantai Ngudel, Sindurejo, Malang,” Tabloid Jawa Timur, 2016. [Online]. Available: https://web.archive.org/web/2020/https://tabloidjawatimur.com/pesona-pantai-ngudel-sindurejo-malang/
[2] Kompas.com, “Pantai Ngudel di Malang, Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute,” Kompas, 11 Nov. 2022. [Online]. Available: https://denpasar.kompas.com/read/2022/11/11/070000178/pantai-ngudel-di-malang-daya-tarik-harga-tiket-dan-rute
[3] Harian Bhirawa, “Akses Jalan Dibangun, Jumlah Wisatawan Pantai Malang Selatan Turun 80 Persen,” Harian Bhirawa, 2025. [Online]. Available: https://harianbhirawa.co.id/akses-jalan-dibangun-jumlah-wisatawan-pantai-malang-selatan-turun-80-persen/
[4] Kecamatan Gedangan, “Rapat Koordinasi Peningkatan Wisata Pantai Ngudel Desa Sindurejo,” gedangan.malangkab.go.id, 5 Nov. 2024. [Online]. Available: https://gedangan.malangkab.go.id/berita/gedangan-opd-rapat-koordinasi-peningkatan-wisata-pantai-ngudel-desa-sindurejo
[5] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, “Pantai Ngudel,” Matic Kabupaten Malang, 2023. [Online]. Available: https://matic.malangkab.go.id/listing/pantai-ngudel
[6] Diskominfo Provinsi Jawa Timur, “Jalur Lintas Selatan Buka Potensi Wisata Kabupaten Malang,” kominfo.jatimprov.go.id, 2016. [Online]. Available: https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/43082
[7] Disway Malang, “Menguak Sejarah dan Filosofi Nama Pantai Ngudel Malang di Pesisir Malang Selatan,” malang.disway.id. [Online]. Available: https://malang.disway.id/kulineran-pelesiran/read/19704/menguak-sejarah-dan-filosofi-nama-pantai-ngudel-malng-di-pesisir-malang-selatan
[8] Kumparan, “Pantai Ngudel Malang: Lokasi, Daya Tarik, HTM, Aktivitas, dan Cara ke Sana,” Kumparan, 2025. [Online]. Available: https://kumparan.com/jendela-dunia/pantai-ngudel-malang-lokasi-daya-tarik-htm-aktivitas-dan-cara-ke-sana-25bMz0GJZqD
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Nagori Sidomulyo di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, membangun sumur bor berteknologi mesin dalam air yang terhubung ke sistem pipanisasi bermeteran sebagai jawaban atas krisis air bersih yang lama dialami warga dataran tinggi [1]. Inovasi ini mengubah cara warga mengakses air dari menempuh jarak jauh ke parit perkebunan atau mengandalkan tadah hujan menjadi air bersih yang mengalir langsung ke rumah setiap hari [1]. Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo mendapatkan akses air bersih yang layak, terjamin kualitasnya, dan tersedia sepanjang musim termasuk saat kemarau panjang. Dampak utamanya terlihat pada peningkatan kualitas kesehatan warga, hilangnya ketergantungan pada sumber air tidak layak, dan tumbuhnya kemandirian pengelolaan layanan air melalui BUMNag Sidomakmur yang mengelola sistem ini secara profesional [1].
Latar Belakang
Nagori Sidomulyo berdiri di kawasan dataran tinggi Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, wilayah yang juga menjadi lokasi operasional Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang [3], [7]. Letak yang tinggi membuat sumber air alami sulit dijangkau, sehingga untuk memperoleh air bersih warga harus menempuh jarak yang lumayan jauh setiap harinya, sebuah kesulitan struktural yang sudah lama diterima warga sebagai bagian dari kenyataan hidup di wilayah ini [1].
Sebelum inovasi hadir, warga Nagori Sidomulyo mengandalkan dua sumber air yang sama-sama tidak ideal. Pertama, parit-parit di kawasan Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang, sumber air permukaan yang kualitasnya sangat dipengaruhi aktivitas perkebunan di sekitarnya dan tidak bisa diandalkan kecukupannya sepanjang musim. Kedua, air tadah hujan yang hanya tersedia pada musim hujan dan tidak menjamin kebersihan maupun kecukupannya di luar musim tersebut [1].
Alternatif membangun sumur bor secara mandiri pun tidak mudah ditempuh warga karena biaya pembuatan sumur bor konvensional sangat besar, sementara hasilnya sering mengecewakan akibat kedalaman yang tidak memadai mengingat kondisi tanah dataran tinggi yang berbeda dari wilayah datar. Kekosongan layanan dasar inilah yang mendorong Pemerintah Nagori Sidomulyo mengambil peran aktif sebagai penggagas solusi kolektif [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan sumur bor berteknologi mesin dalam air yang dirancang menjangkau lapisan air tanah lebih dalam dan lebih bersih daripada yang bisa dicapai sumur gali atau sumur bor konvensional, sesuai model pengelolaan air bersih berbasis komunitas dengan sistem pipanisasi bermeteran yang telah diuji di berbagai wilayah perdesaan [4]. Air yang dipompa dari kedalaman tersebut ditampung dalam tangki reservoir yang menjaga ketersediaan air tetap stabil sepanjang waktu, termasuk di musim kemarau [1].
Dari tangki reservoir itulah air dialirkan ke setiap rumah penduduk melalui jaringan pipanisasi yang dilengkapi meteran di setiap sambungan rumah. Sistem meteran ini memungkinkan pengukuran konsumsi yang adil dan transparan, mendorong warga menggunakan air secara hemat, serta menyediakan dasar penagihan yang jelas untuk menopang biaya operasional. Sejak 2017, seluruh sistem ini dikelola oleh BUMNag Sidomakmur yang bertindak sebagai operator layanan air bersih tingkat nagori [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi ini dimulai bukan dari pembangunan fisik, melainkan dari pemetaan kebutuhan yang dilakukan Pemerintah Nagori Sidomulyo secara door-to-door ke setiap rumah tangga, mencatat kebutuhan air per keluarga, kondisi sumber air yang digunakan, dan tingkat kesediaan warga berkontribusi dalam pembiayaan layanan. Dari data itulah pemerintah nagori membangun argumen yang terukur untuk diajukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Simalungun [1].
Sebelum pengajuan formal, pemerintah nagori menyelenggarakan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya air bersih layak konsumsi dan dampak kesehatan dari air yang tidak terjamin kualitasnya. Dengan kesepakatan yang terbangun dari forum warga, pemerintah nagori dan masyarakat bersama-sama mengusulkan program ke Dinas Tarukim, yang menyetujui dan mendanai pembangunan sumur bor pada 2016 [1].
Setahun setelah sistem beroperasi, pemerintah nagori mengalihkan pengelolaan dari tangan pemerintah langsung ke BUMNag Sidomakmur pada 2017, mengikuti pedoman pengelolaan unit usaha air bersih berbasis BUMDes/BUMNag yang memisahkan fungsi regulasi dari fungsi operasional layanan [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis spesifik pada tahap konstruksi maupun uji coba awal; tantangan yang lebih menonjol justru bersifat sosial, yaitu membangun kesediaan warga membayar iuran untuk layanan yang sebelumnya mereka peroleh tanpa biaya meski dengan kualitas rendah.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase awal adalah membangun kepercayaan warga terhadap sistem baru yang mengharuskan mereka membayar untuk sesuatu yang sebelumnya, meskipun dengan susah payah dan kualitas rendah, mereka peroleh secara gratis. Kendala ini dimitigasi melalui sosialisasi yang sabar dan berulang sebelum pembangunan dimulai, mengubah mentalitas warga dari “air adalah pemberian alam yang gratis” menjadi “air bersih berkualitas adalah layanan yang memerlukan biaya pengelolaan” [1].
Tantangan teknis jangka panjang adalah pemeliharaan mesin pompa dan jaringan pipa yang usianya terus bertambah, mengingat pompa mesin dalam air memerlukan perawatan berkala dan penggantian komponen yang biayanya tidak kecil. Kendala ini dimitigasi dengan mewajibkan BUMNag Sidomakmur mengelola dana iuran secara disiplin dan transparan sebagai cadangan pemeliharaan, serta mendorong pelatihan teknisi lokal agar tidak selalu bergantung pada ahli dari luar nagori untuk perawatan dasar [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kepemimpinan Pangulu Sumadi yang mendorong solusi berbasis data dan konsensus, bukan sekadar inisiatif seremonial. Dengan mendahulukan pemetaan kebutuhan dan sosialisasi sebelum membangun, pemerintah nagori memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nyata dan warga memiliki rasa memiliki yang kuat [1].
Faktor kedua adalah kesediaan warga membayar biaya administrasi dan perawatan dari penghasilan mereka sendiri secara rutin, hasil dari sosialisasi yang berhasil membangun kesadaran bahwa air bersih berkualitas memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Ketika warga mau membayar, BUMNag Sidomakmur memiliki arus kas yang cukup untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa terus bergantung pada anggaran nagori [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah tersalurnya air bersih ke 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo secara langsung melalui pipa ke rumah masing-masing, cakupan yang berarti hampir seluruh warga yang sebelumnya kesulitan akses air kini terlayani. Ketersediaan air yang stabil sepanjang musim menghilangkan kecemasan musiman yang selama ini menjadi bagian kehidupan warga [1].
Dampak kesehatan tidak kalah penting: dengan beralih dari air parit perkebunan dan tadah hujan yang rentan kontaminasi biologis maupun kimia ke air tanah dalam yang dipompa dan didistribusikan melalui pipa tertutup, risiko penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan penyakit kulit berkurang signifikan [1].
Secara kelembagaan, pengelolaan sumur bor oleh BUMNag Sidomakmur membuktikan bahwa desa mampu mengelola layanan publik dasar secara mandiri dan akuntabel. Pengalaman mengelola layanan air bermeteran melatih BUMNag dalam manajemen keuangan, administrasi pelanggan, dan perencanaan pemeliharaan yang dapat diterapkan pada unit usaha nagori lainnya [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan fisik sumur bor pada 2016 didanai sepenuhnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Simalungun setelah pemerintah nagori mengajukan proposal berbasis data pemetaan kebutuhan warga. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal dana pembangunan secara spesifik [1].
Sejak 2017, model bisnis operasional bertumpu pada tarif air bermeteran yang dibayar 131 KK pelanggan kepada BUMNag Sidomakmur, mengikuti pedoman pengelolaan unit usaha air bersih berbasis badan usaha milik desa yang memisahkan pendapatan usaha dari kas pemerintah nagori. Pendapatan iuran ini diputar untuk biaya listrik pompa, perawatan pipa, dan cadangan perbaikan sistem, sehingga layanan tidak bergantung pada suntikan anggaran nagori setiap tahun [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mendahulukan pemetaan kebutuhan dan sosialisasi sebelum mengajukan proposal pembangunan, alih-alih langsung membangun infrastruktur dan berharap warga menerimanya, terbukti menjadi kunci yang membuat 131 KK pelanggan bersedia membayar iuran secara konsisten sejak awal [1]. Memisahkan fungsi operasional ke BUMNag Sidomakmur setahun setelah sistem beroperasi juga terbukti tepat karena memberi ruang bagi tata kelola keuangan yang lebih profesional dibanding jika tetap dipegang langsung oleh pemerintah nagori.
Jika memulai dari awal, pelatihan teknisi lokal untuk perawatan pompa dan jaringan pipa idealnya disiapkan sejak tahap pembangunan, bukan menunggu kerusakan pertama terjadi. Nagori atau desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pemetaan kebutuhan dan kesediaan membayar warga sebelum mengajukan proposal ke dinas terkait, serta menyerahkan pengelolaan operasional kepada BUMDes/BUMNag sejak sistem mulai stabil agar akuntabilitas keuangan terjaga.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan sistem air bersih Nagori Sidomulyo bertumpu pada dua fondasi. Pertama, kesinambungan arus iuran warga sebagai sumber pendanaan operasional: BUMNag Sidomakmur perlu menjaga transparansi pengelolaan keuangan dan secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada warga agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga [1].
Kedua, kesepakatan komunal warga untuk menjaga kawasan di sekitar sumur bor dari aktivitas yang dapat mencemari air tanah harus terus dipelihara sebagai norma sosial nagori. Dalam jangka panjang, nagori juga perlu merencanakan perluasan jaringan pipa untuk menjangkau warga di luar Huta I yang mungkin belum terlayani, menggunakan pendapatan BUMNag yang terakumulasi sebagai modal pengembangan cakupan layanan [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi sumur bor Nagori Sidomulyo berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menjawab kebutuhan paling mendasar manusia, yakni akses air bersih yang layak, inovasi ini menyentuh dimensi kesehatan, kesetaraan akses layanan dasar, pemberdayaan kelembagaan desa, dan kemitraan pemerintahan bertingkat sekaligus, selaras dengan agenda global penyediaan air minum dan sanitasi yang masih menjadi tantangan di banyak wilayah perdesaan dunia [6].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Akses air bersih yang terjangkau mengurangi beban ekonomi warga yang sebelumnya mengeluarkan waktu dan tenaga untuk memperoleh air dari sumber yang jauh. Pengelolaan oleh BUMNag Sidomakmur menciptakan unit usaha nagori yang menghasilkan pendapatan dari iuran air. |
131 KK di Huta I Sidomulyo tidak lagi mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengangkut air dari sumber jauh. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pergantian sumber air dari parit perkebunan dan tadah hujan menjadi air tanah dalam yang bersih mengurangi risiko penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan penyakit kulit. |
131 KK beralih dari sumber air permukaan berisiko kontaminasi ke sistem pipa tertutup. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Kontribusi paling langsung pada SDGs 6: menyediakan akses air minum yang aman bagi 131 KK yang sebelumnya tidak memilikinya, dengan sistem pipanisasi bermeteran berbasis komunitas sesuai semangat SDGs 6.b tentang partisipasi komunitas dalam manajemen air. |
Cakupan layanan pipa bermeteran mencapai 131 KK di Huta I Sidomulyo sejak 2017. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Warga dataran tinggi Nagori Sidomulyo sebelumnya mengalami ketimpangan akses layanan dasar dibanding warga wilayah datar. Inovasi ini menghapus ketimpangan geografis itu. |
Layanan air bersih setara kini menjangkau kawasan dataran tinggi yang sebelumnya tertinggal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Nagori Sidomulyo, Dinas Tarukim Kabupaten Simalungun sebagai penyandang dana, dan BUMNag Sidomakmur sebagai operator mencerminkan model kemitraan pemerintahan bertingkat yang fungsional. |
Pendanaan konstruksi 2016 oleh Dinas Tarukim; operasional dialihkan ke BUMNag pada 2017. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Nagori Sidomulyo dapat direplikasi oleh nagori dan desa lain di Kabupaten Simalungun dan wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang menghadapi masalah serupa. Kunci replikasinya bukan pada skala investasi teknologinya, karena sumur bor bukan teknologi baru, melainkan pada urutan proses yang terbukti berhasil: pemetaan kebutuhan, sosialisasi untuk membangun kesepakatan warga, pengajuan program berbasis data ke pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dengan dukungan dinas, dan serah terima pengelolaan ke BUMDes/BUMNag [1].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mendokumentasikan model Sidomulyo sebagai panduan teknis dan kelembagaan bagi nagori lain yang belum memiliki akses air bersih memadai. Program sumur bor-BUMNag ini juga relevan diintegrasikan dengan program nasional PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang telah memiliki kerangka kelembagaan dan pendanaan pendukung replikasi di ribuan desa di seluruh Indonesia [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Sulit Mengakses Air Bersih, Pemerintah Nagori Sidomulyo Berinovasi Membangun Sumur Bor,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/sulit-mengakses-air-bersih-pemerintah-nagori-sidomulyo-berinovasi-membangun-sumur-bor/
[2] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, “Panduan Teknis PAMSIMAS III: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,” PUPR, 2019. [Online]. Available: https://pamsimas.pu.go.id
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, “Kecamatan Bosar Maligas dalam Angka,” BPS Simalungun, 2023. [Online]. Available: https://simalungunkab.bps.go.id
[4] A. Sudarmadi dan B. Prasetyo, “Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Perdesaan: Model Sumur Bor dengan Sistem Pipanisasi Bermeteran,” Jurnal Teknik Lingkungan, vol. 14, no. 1, 2018. [Online]. Available: https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL
[5] Kementerian Desa PDTT RI, “Badan Usaha Milik Desa: Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Air Bersih,” Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[6] WHO dan UNICEF, “Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2020: Five Years into the SDGs,” WHO/UNICEF, 2021. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030848
[7] Pemerintah Kabupaten Simalungun, “Profil Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas,” simalungunkab.go.id. [Online]. Available: https://www.simalungunkab.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengubah tanah kas desa seluas 7 hektar yang selama ini menganggur di area perbukitan menjadi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berstandar nasional [1]. Dengan modal awal hanya Rp30 juta dari Dana Desa, BUMDes Karya Mukti mendesain dan menata lahan tersebut sebagai arena balap motor grasstrack yang diakui oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Hasilnya melebihi ekspektasi awal. Ribuan penonton hadir setiap event balap, warga desa meraup penghasilan dari berdagang, dan pada 2018 BUMDes Karya Mukti menyumbang Rp10 juta ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Inovasi ini membuktikan bahwa aset desa yang tidak produktif dapat diubah menjadi motor ekonomi desa melalui pendekatan pariwisata olahraga yang terorganisasi [1].
Latar Belakang
Desa Penyarang berdiri di perbukitan setinggi sekitar 400 meter di atas permukaan laut, menjadikannya desa tertinggi di Kecamatan Sidareja. Kawasan ini kaya potensi alam: hamparan hutan produksi perhutani, pohon-pohon pinus menjulang, Bukit Julag Ngadeg, dan Bukit Purut yang menawarkan panorama Kota Sidareja dari ketinggian. Namun potensi alam melimpah itu lama tidak dikelola menjadi sumber pendapatan yang nyata [2].
Di sisi lain, Sidareja menyimpan komunitas penghobi motor yang besar, dari kalangan remaja hingga dewasa, dari pengguna motor matic hingga motor trail. Para penghobi ini tidak memiliki arena resmi untuk menyalurkan hasrat berkendara secara aman dan terorganisasi. Mereka kerap berlatih di lahan-lahan tidak resmi yang rawan kecelakaan dan tidak memiliki standar keselamatan yang memadai [1].
Pertemuan antara dua realitas inilah yang mendorong lahirnya inovasi. Desa memiliki lahan menganggur seluas 7 hektar di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang secara alami cocok untuk sirkuit offroad, sementara komunitas motor di Sidareja memiliki kebutuhan nyata akan arena resmi. BUMDes Karya Mukti menangkap pertemuan peluang ini dan memutuskan mengubahnya menjadi peluang ekonomi desa [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah konversi tanah kas desa yang tidak produktif menjadi infrastruktur olahraga bertaraf nasional melalui pendekatan wisata olahraga. Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana dirancang mengikuti standar Peraturan Kejuaraan Nasional Grasstrack IMI, yang mensyaratkan panjang lintasan 1.000–2.000 meter, lebar minimum 8 meter, kontur bergelombang dengan jumpingan, dan sistem penggolongan kelas yang terstruktur [3].
Cara kerja inovasi ini berlapis ganda. Di satu sisi, sirkuit berfungsi sebagai arena latihan dan kompetisi yang menyediakan sarana olahraga aman bagi komunitas motor. Di sisi lain, setiap event balap secara otomatis mengundang ribuan penonton yang menggerakkan ekonomi warga melalui perdagangan makanan, minuman, dan jasa parkir. Dua fungsi ini saling menguatkan dalam satu lokasi yang sama [1].
Proses Penerapan Inovasi
Pembangunan sirkuit dimulai pada 2017. BUMDes Karya Mukti menggerakkan warga desa untuk bersama-sama mendesain dan menata kontur tanah di kawasan Bukit Nirwana. Semangat gotong royong menjadi penentu efisiensi biaya: seluruh pekerjaan penataan awal hanya menyerap anggaran Rp30 juta dari Dana Desa, jauh di bawah biaya pembangunan sirkuit grasstrack di daerah lain yang umumnya mencapai ratusan juta rupiah [1].
Setelah sirkuit siap, BUMDes menjalin kerja sama resmi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyelenggarakan event balap. Kemitraan dengan IMI menjadi kunci legitimasi, karena setiap event yang diselenggarakan di bawah naungan IMI memiliki struktur kelas, sistem penilaian, dan mekanisme keselamatan yang diakui secara nasional [4].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan konstruksi spesifik yang harus dikoreksi selama pembangunan; tantangan yang lebih nyata justru datang dari keterbatasan anggaran itu sendiri, yang dijawab dengan mengandalkan tenaga gotong royong warga alih-alih menyewa kontraktor profesional untuk seluruh penataan kontur lahan. Pengelolaan berjalan berkelanjutan: BUMDes Karya Mukti mengembangkan portofolio unit bisnis yang saling menopang, mencakup pengelolaan pasar desa, wisata view Bukit Julag Ngadeg, wisata Nirwana Penyarang Land, dan jasa persewaan tenda untuk keperluan pesta, memastikan arus pendapatan BUMDes tidak hanya bergantung pada frekuensi event grasstrack semata [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis yang perlu diantisipasi adalah pemeliharaan lintasan sirkuit agar tetap memenuhi standar IMI sepanjang waktu. Kontur tanah berbukit rentan terhadap erosi, terutama di musim hujan, dan lintasan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pembalap [3]. Kendala ini dimitigasi dengan memasukkan biaya pemeliharaan berkala ke dalam rencana bisnis BUMDes agar keberlangsungan sirkuit terjaga.
Kendala lain adalah ketergantungan pendapatan pada frekuensi event; jika tidak ada event balap dalam waktu cukup lama, sirkuit tidak menghasilkan pendapatan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui diversifikasi fungsi sirkuit dan lahan sekitarnya menjadi arena latihan berbayar, lokasi wisata, dan jasa persewaan tenda, sehingga BUMDes tetap menghasilkan pendapatan di luar jadwal event resmi.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan utama inovasi ini terletak pada ketepatan membaca potensi lahan dan kebutuhan pasar secara bersamaan. Kontur tanah perbukitan yang miring dan bergelombang di Bukit Nirwana menjadi aset alam yang tidak perlu banyak direkayasa untuk memenuhi spesifikasi sirkuit grasstrack [3].
Faktor lain yang menentukan adalah kemitraan dengan IMI yang memberikan legitimasi nasional. Sirkuit desa yang sudah mendapat pengakuan IMI langsung terbuka menjadi tuan rumah kejuaraan resmi, yang meningkatkan jumlah peserta, penonton, dan efek ekonomi yang ditimbulkan. Kajian tentang BUMDes mengonfirmasi bahwa kemitraan dengan lembaga eksternal adalah salah satu strategi prioritas untuk meningkatkan PADes secara berkelanjutan [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, hasil paling terukur adalah kontribusi BUMDes Karya Mukti kepada PADes Desa Penyarang sebesar Rp10 juta pada 2018, hanya satu tahun setelah sirkuit mulai beroperasi. Pencapaian ini diraih dari investasi awal hanya Rp30 juta. Setiap event balap yang diselenggarakan selalu menarik ribuan penonton, menciptakan keramaian ekonomi yang memberi peluang usaha nyata bagi warga desa [1].
Secara kualitatif, Sirkuit Bukit Nirwana menempatkan Desa Penyarang dalam peta olahraga otomotif nasional. Desa yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kawasan perbukitan kini memiliki identitas baru sebagai tujuan event olahraga bermotor, setara dengan desa-desa lain seperti Desa Monterado di Kalimantan Barat yang juga menjadikan sirkuit grasstrack sebagai destinasi unggulan desa [6].
Dampak ekonomi bagi warga bersifat langsung dan tidak langsung: langsung melalui pendapatan dari perdagangan saat event berlangsung, dan tidak langsung melalui meningkatnya kunjungan ke kawasan wisata Desa Penyarang secara keseluruhan. Sirkuit menjadi magnet yang menarik orang datang untuk pertama kali, lalu sebagian di antara mereka kembali menikmati wisata alam Bukit Julag Ngadeg dan Nirwana Penyarang Land [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pembangunan awal sirkuit bersumber dari Dana Desa sebesar Rp30 juta, yang digunakan untuk penataan kontur lahan dengan mengandalkan tenaga gotong royong warga, jauh lebih efisien dibanding biaya pembangunan sirkuit grasstrack di daerah lain yang umumnya mencapai ratusan juta rupiah [1].
Model pendapatan BUMDes Karya Mukti terdiversifikasi melalui beberapa unit usaha yang saling menopang: retribusi dan sewa lahan saat event balap sirkuit, pengelolaan pasar desa, wisata view Bukit Julag Ngadeg, wisata Nirwana Penyarang Land, dan jasa persewaan tenda untuk keperluan pesta warga. Diversifikasi ini memastikan arus kas BUMDes tidak semata bergantung pada frekuensi event grasstrack [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengandalkan gotong royong warga untuk penataan kontur lahan, alih-alih menyewa kontraktor profesional, terbukti menjadi kunci efisiensi biaya yang membuat modal Rp30 juta cukup untuk membangun sirkuit berstandar nasional [1]. Menjalin kemitraan resmi dengan IMI sejak sirkuit selesai dibangun juga terbukti mempercepat legitimasi dan kepercayaan peserta serta penonton dibanding membiarkan sirkuit beroperasi sebagai arena amatir tanpa pengakuan formal.
Jika memulai dari awal, rencana pemeliharaan lintasan terhadap risiko erosi musim hujan idealnya disusun sejak tahap desain awal, bukan diantisipasi setelah sirkuit beroperasi. Desa lain yang memiliki lahan kas desa menganggur dengan kontur berbukit disarankan memetakan komunitas olahraga di sekitarnya terlebih dahulu, memanfaatkan gotong royong warga untuk menekan biaya konstruksi, dan segera menjalin kemitraan dengan federasi olahraga resmi begitu fasilitas siap dioperasikan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Karya Mukti telah memiliki peta keberlanjutan yang matang. Selain sirkuit, BUMDes mengembangkan unit usaha jasa persewaan tenda yang menyasar warga desa yang membutuhkan peralatan pesta. Pendapatan dari unit bisnis ini mengalir tanpa bergantung pada jadwal event tertentu, memastikan BUMDes memiliki arus kas yang lebih stabil [1].
Untuk jangka panjang, desa merencanakan pengembangan kawasan secara terintegrasi. Bendungan air yang belum dimanfaatkan ditargetkan menjadi kolam pemancingan berbayar, sehingga kawasan Bukit Nirwana berkembang dari sekadar sirkuit menjadi kompleks wisata olahraga dan rekreasi yang komprehensif. Kawasan pohon pinus di sekitar sirkuit turut menyimpan potensi tree top adventure yang dapat dikembangkan di masa mendatang [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berkontribusi pada berbagai dimensi SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Setiap event balap menciptakan lapangan kerja informal bagi warga desa yang berjualan makanan, minuman, dan jasa parkir, mengalirkan pendapatan tunai ke rumah tangga yang selama ini bergantung pada sektor pertanian. |
Ribuan penonton hadir dan berbelanja pada setiap event balap yang diselenggarakan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan sirkuit oleh BUMDes Karya Mukti mendorong pertumbuhan PADes, menciptakan ekosistem usaha desa yang mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. |
PADes Desa Penyarang dari BUMDes Karya Mukti mencapai Rp10 juta pada 2018. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Konversi tanah kas desa menganggur menjadi sirkuit grasstrack berstandar nasional membuktikan bahwa aset lokal yang tidak produktif dapat ditransformasi menjadi investasi jangka panjang dengan modal yang efisien. |
Lahan 7 hektare yang menganggur diubah menjadi sirkuit sesuai standar Peraturan Grasstrack IMI dengan modal Rp30 juta. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Sirkuit Bukit Nirwana menyediakan ruang publik olahraga yang aman dan terstandar bagi komunitas motor Sidareja, mengurangi praktik berlatih di lahan tidak resmi yang rawan kecelakaan. |
Komunitas motor Sidareja kini memiliki arena resmi berstandar IMI, bukan lahan latihan liar. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama BUMDes Karya Mukti dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah model kemitraan desa dengan organisasi olahraga nasional yang memberi legitimasi, jaringan event, dan standar teknis yang tidak bisa dicapai desa secara mandiri. |
Sirkuit Bukit Nirwana beroperasi di bawah naungan resmi IMI untuk penyelenggaraan event balap. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Penyarang mudah direplikasi oleh desa-desa yang memiliki tanah kas menganggur dengan topografi bergelombang, terutama di kawasan perbukitan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Kunci replikasinya hanya dua: petakan komunitas olahraga yang ada di kawasan tersebut, lalu tata lahan sesuai standar IMI dengan biaya minimal melalui pendekatan gotong royong warga dan Dana Desa [6].
Untuk scale up, sirkuit desa dapat dikembangkan menjadi venue kejuaraan daerah hingga regional dengan menambah fasilitas tribun penonton, paddock pembalap, dan sistem drainase lintasan. Pengalaman Sirkuit Grasstrack Jakabaring Sport City di Palembang, yang dibangun bertahap hingga mampu menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Grasstrack pada 2025 dengan potensi pengembangan lebih lanjut ke level internasional bila animo peserta dan hasil kejuaraan nasional terus positif, menunjukkan bahwa sirkuit desa yang dimulai dari skala kecil dapat berkembang signifikan seiring waktu, meski jenjang menuju level internasional itu sendiri masih dalam tahap rencana, bukan capaian yang telah terealisasi [7].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “BUMDes Karya Mukti Desa Penyarang Kembangkan Unit Usaha Jasa Persewaan Tenda,” inovasi.web.id, 4 Des. 2018. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumdes-karya-mukti-desa-penyarang-kembangkan-unit-usaha-jasa-persewaan-tenda/.
[2] S. A. Izzatunnisa, “Asal Usul Desa Penyarang,” Kumparan, 28 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/syifa-aulia-izzatunnisa/asal-usul-desa-penyarang-26KglNc4dQX.
[3] Ikatan Motor Indonesia, “Peraturan Grasstrack IMI 2024,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/754804237/Peraturan-Grsstrack-Imi-2024.
[4] Ikatan Motor Indonesia, “Regulasi Olahraga Sepeda Motor IMI 2026,” imi.id. [Daring]. Tersedia: https://imi.id/regulasi-olahraga-sepeda-motor/.
[5] Jurnal JEMSI, “Pengelolaan BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan di Desa,” journal.lembagakita.org. [Daring]. Tersedia: https://journal.lembagakita.org/jemsi/article/download/2779/2114/9647.
[6] Suara Kalbar, “Sirkuit Grasstrack jadi Destinasi Unggulan Desa Monterado,” pontianak.suarakalbar.co.id, 7 Agu. 2019. [Daring]. Tersedia: https://pontianak.suarakalbar.co.id/2019/08/sirkuit-grasstrack-jadi-destinasi.html.
[7] Kompas TV Palembang, “Sirkuit Grasstrack Jakabaring, Dari Latihan ke Kejuaraan Dunia,” YouTube, 20 Jun. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=_BvhEkxXG5M.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, membangun jembatan beton sepanjang 290 meter sebagai pengganti jembatan kayu anyam yang lapuk dan tidak aman bagi warga Suku Tepera yang hunian-huniannya berdiri di atas atau di tepi perairan pesisir [1]. Inovasi infrastruktur ini didanai secara bertahap melalui Dana Respek dan Dana Desa, dengan konstruksi yang melibatkan warga setempat. Jembatan beton pesisir ini bukan hanya penopang mobilitas warga sehari-hari, tetapi juga penghubung menuju kawasan wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan pengamatan burung cenderawasih di Distrik Depapre [2], [3]. Keberadaan jembatan beton yang menghubungkan permukiman dengan bibir Pantai Harlen turut dikonfirmasi liputan wisata independen sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap pengembangan wisata kampung, meski sejumlah angka dampak spesifik belum dapat diverifikasi silang secara menyeluruh sehingga disampaikan secara berhati-hati dalam dokumentasi ini [5], [1].
Latar Belakang
Kampung Tablasupa dikenal secara historis sebagai “kampung berlabu” (Yo Sero), identitas komunitas masyarakat adat Suku Tepera yang telah lama menetap di pesisir Kabupaten Jayapura, di bagian utara Gunung Cyclop, sekitar satu jam perjalanan dari Bandara Sentani [4], [3]. Pola permukiman pesisir seperti ini melahirkan kebutuhan mutlak akan jembatan penghubung antarbagian kampung agar warga dapat beraktivitas sehari-hari secara aman.
Selama bertahun-tahun, jembatan penghubung antara rumah-rumah warga Tablasupa hanya terbuat dari kayu yang dianyam dan diikat seadanya. Material kayu yang mudah lapuk akibat paparan air laut dan kelembapan tinggi menjadi ancaman keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang melewatinya setiap hari [1].
Di sisi lain, Kampung Tablasupa menyimpan potensi wisata besar melalui keindahan Pantai Amai, yang memiliki sekitar 70 persen tutupan karang hidup dan menjadi lokasi snorkeling serta menyelam, dan Pantai Harlen yang juga dikenal wisatawan lokal [3]. Sekitar 70 persen warga kampung bahkan telah beralih dari nelayan menuju pekerjaan berbasis wisata, seperti jasa transportasi dan penyewaan peralatan kemah [3]. Namun potensi itu belum bisa dioptimalkan selama akses menuju bibir pantai masih terbatas dan tidak aman bagi pengunjung, kebutuhan yang menjadi titik berangkat lahirnya inovasi jembatan beton pesisir ini [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini lahir dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung, ketika warga dan pemerintah kampung bersepakat mengganti jembatan kayu dengan konstruksi beton bertulang yang jauh lebih kokoh dan tahan lama. Yang membedakan inovasi ini dari proyek infrastruktur biasa adalah desain dan pelaksanaan konstruksi yang melibatkan warga setempat, sejalan dengan pendekatan kepemimpinan Kepala Kampung Salonika Kisiwaitouw yang sebelumnya juga dikenal aktif mengalokasikan anggaran kampung untuk program konservasi alam bersama Kelompok Pencinta Alam Amemay [1], [2].
Jembatan beton dibangun secara bertahap dengan total panjang 290 meter yang terbagi dalam dua segmen: sekitar 160 meter menggunakan Dana Respek dan 130 meter sisanya melalui Dana Desa. Jembatan ini menghubungkan rumah-rumah warga di dalam kawasan permukiman sekaligus membentang ke arah kawasan Pantai Harlen, membuka koridor akses yang mendukung program wisata desa [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari forum musyawarah kampung, di mana kebutuhan penggantian jembatan kayu menjadi agenda prioritas yang disepakati warga. Tim yang melibatkan warga kampung kemudian memetakan jalur jembatan, menghitung kebutuhan material, dan menyesuaikan spesifikasi konstruksi dengan kondisi lingkungan pesisir [1].
Pembangunan dilakukan dalam dua fase yang terhubung dengan sumber pendanaan berbeda: fase pertama menggunakan Dana Respek untuk segmen sepanjang 160 meter, dilanjutkan fase kedua melalui Dana Desa untuk 130 meter berikutnya. Pada fase pertama, warga sempat menghadapi kendala keterlambatan pengiriman material konstruksi, yang berdampak pada perlambatan jadwal pengerjaan. Pengalaman ini mendorong tim menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat pada fase kedua, sehingga fase berikutnya berjalan lebih terkendali [1].
Penyesuaian desain pondasi yang harus menahan beban di atas permukaan pesisir berair juga menjadi tantangan teknis pada tahap awal, yang diselesaikan warga melalui diskusi teknis bersama sebelum konstruksi segmen berikutnya dilanjutkan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis terbesar muncul dari kondisi geografis pesisir yang mengharuskan desain pondasi khusus agar struktur beton mampu menopang beban secara stabil di atas permukaan berair. Kendala ini dimitigasi melalui diskusi teknis bersama warga sebelum konstruksi segmen berikutnya dilanjutkan, alih-alih memaksakan desain seragam tanpa penyesuaian pada setiap titik [1].
Dari sisi pendanaan, skema dua fase yang bergantung pada Dana Respek dan Dana Desa menuntut kesabaran pengelolaan anggaran agar ketersediaan dana pada setiap fase terjamin. Keterlambatan pengiriman material pada fase pertama turut menghambat jadwal pengerjaan. Kendala ini dimitigasi dengan menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat pada fase kedua serta menjaga komunikasi terbuka antara pemerintah kampung dan warga selama proses pencairan anggaran berlangsung [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Musyawarah kampung sebagai mekanisme pengambilan keputusan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan inovasi ini, karena keputusan yang lahir dari kesepakatan warga menghasilkan komitmen kolektif untuk menyelesaikan pembangunan. Kepemimpinan Kepala Kampung Salonika Kisiwaitouw yang dikenal konsisten mengawal program-program kampung, termasuk sebelumnya dalam inisiatif konservasi alam, turut menjaga momentum dan kepercayaan warga [2], [1].
Skema pendanaan ganda melalui Dana Respek dan Dana Desa memungkinkan pembangunan berlangsung tanpa harus menunggu satu sumber anggaran besar sekaligus. Keterlibatan langsung warga dalam desain dan konstruksi turut memangkas biaya yang biasanya muncul bila proyek diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Keberadaan jembatan beton sepanjang 290 meter mengubah pengalaman sehari-hari warga Tablasupa: perjalanan yang dulunya memerlukan kehati-hatian ekstra di atas bilah kayu lapuk kini dapat dilakukan dengan lebih aman, termasuk oleh anak-anak dan lansia. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci data pembanding kuantitatif jumlah insiden sebelum dan sesudah pembangunan jembatan, sehingga peningkatan keselamatan ini disampaikan sebagai capaian kualitatif yang dilaporkan pemerintah kampung, bukan angka yang terverifikasi independen [1].
Dari sisi pariwisata, jembatan yang menghubungkan permukiman ke arah Pantai Harlen mendukung akses menuju kawasan yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan pengamatan burung cenderawasih, sejalan dengan pergeseran mata pencaharian sekitar 70 persen warga Tablasupa dari nelayan ke sektor jasa wisata seperti transportasi dan penyewaan peralatan [3]. Liputan wisata independen turut mencatat keberadaan jembatan beton ini sebagai penghubung permukiman dengan bibir Pantai Harlen yang mendukung aktivitas kunjungan wisatawan dan homestay warga [5]. Pada dimensi sosial, pengalaman membangun infrastruktur secara swadaya memperkuat kebanggaan warga terhadap hasil karya kolektif mereka sendiri [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan jembatan beton pesisir dibiayai melalui dua sumber utama: Dana Respek untuk segmen sepanjang 160 meter pada fase pertama, dan Dana Desa untuk 130 meter pada fase kedua [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci total nilai anggaran dalam rupiah untuk masing-masing fase secara spesifik.
Inovasi ini tidak dirancang sebagai unit usaha penghasil pendapatan langsung, melainkan sebagai infrastruktur publik yang menjadi prasyarat pengembangan ekonomi wisata desa. Nilai ekonominya bekerja secara tidak langsung, yakni membuka akses yang mendukung pertumbuhan sektor jasa wisata (transportasi, penyewaan alat, homestay) yang telah mulai digeluti sebagian besar warga [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan musyawarah kampung sebagai landasan pengambilan keputusan, alih-alih menyerahkan sepenuhnya kepada kontraktor luar, terbukti membangun rasa kepemilikan warga terhadap infrastruktur yang dihasilkan [1]. Menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat setelah mengalami keterlambatan pada fase pertama juga menjadi pelajaran praktis yang langsung diterapkan pada fase kedua.
Jika memulai dari awal, kajian desain pondasi untuk kondisi tanah pesisir berair idealnya dilakukan sebelum pembangunan fase pertama dimulai, bukan disesuaikan di tengah proses konstruksi. Kampung pesisir lain yang ingin membangun infrastruktur serupa disarankan memastikan jadwal pengadaan material tersusun matang sejak awal, memanfaatkan skema pendanaan bertahap seperti Dana Respek dan Dana Desa agar tidak bergantung pada satu sumber anggaran tunggal, dan melibatkan warga secara langsung dalam desain teknis sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Kampung Tablasupa mengandalkan partisipasi warga sebagai mekanisme pemeliharaan jembatan beton secara berkala, menjaga rasa kepemilikan warga sekaligus menekan ketergantungan pada anggaran besar dari luar untuk perawatan rutin [1].
Pengembangan sektor wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen yang terus didorong pemerintah kampung, termasuk lewat kelompok pencinta alam dan pendampingan BBKSDA Papua, berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan sebagian untuk pemeliharaan infrastruktur ke depan [2], [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi jembatan beton pesisir Kampung Tablasupa memberikan kontribusi pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan komunitas pesisir adat di Papua, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Jembatan beton membuka akses ekonomi bagi warga Tablasupa melalui dukungan terhadap wisata berbasis komunitas, menciptakan peluang pendapatan baru bagi keluarga yang beralih dari nelayan ke sektor jasa. |
Sekitar 70 persen warga Tablasupa beralih dari nelayan ke pekerjaan berbasis wisata. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Infrastruktur jembatan yang memadai mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Kampung Tablasupa, membuka peluang jasa transportasi, penyewaan peralatan, dan homestay bagi warga. |
Jembatan 290 meter menghubungkan permukiman warga dengan kawasan wisata Pantai Harlen. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jembatan beton yang dirancang dan dikerjakan bersama warga merupakan solusi infrastruktur mandiri berbasis kearifan dan partisipasi komunitas adat pesisir. |
Jembatan sepanjang 290 meter dibangun bertahap melalui Dana Respek (160 m) dan Dana Desa (130 m). |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Jembatan beton mengubah Kampung Tablasupa menjadi permukiman pesisir yang lebih aman dan terhubung, tanpa mengorbankan identitas budaya Suku Tepera. |
Jembatan kayu yang lapuk digantikan konstruksi beton permanen di kawasan permukiman berlabuh. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Proses musyawarah kampung yang menghasilkan kesepakatan pembangunan jembatan merupakan praktik demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput yang memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. |
Keputusan pembangunan jembatan disepakati melalui musyawarah kampung, bukan keputusan sepihak pemerintah kampung. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pembangunan jembatan pesisir berbasis musyawarah dan swadaya warga di Kampung Tablasupa relevan bagi permukiman pesisir serupa di Papua yang menghadapi tantangan infrastruktur penghubung sejenis. Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat memfasilitasi dokumentasi teknis dan sosial dari pengalaman Tablasupa sebagai panduan bagi kampung-kampung pesisir lain di Distrik Depapre [1].
Langkah scale up dapat dimulai dengan berbagi pengalaman antarkampung pesisir di Distrik Depapre mengenai skema pendanaan bertahap (Dana Respek dan Dana Desa) serta pendekatan konstruksi berbasis musyawarah warga. Sinergi dengan pengembangan wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen, termasuk potensi kemitraan dengan BBKSDA Papua yang telah mendampingi program konservasi kampung, membuka peluang pembiayaan tambahan untuk memperluas jaringan infrastruktur pesisir di kawasan ini [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00121: Jembatan Beton Pesisir, Kampung Tablasupa Perbaiki Akses Permukiman Warga dan Dukung Program Wisata Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jembatan-beton-pesisir-kampung-tablasupa-perbaiki-akses-permukiman-warga-dan-dukung-program-wisata-desa/.
[2] Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Salonika Kisiwaitou, Kepala Kampung Tablasupa yang Mengalokasikan Dana Desa untuk Konservasi Alam,” ksdae.kehutanan.go.id. [Daring]. Tersedia: https://ksdae.kehutanan.go.id/berita/6437/Salonika-Kisiwaitou-Kepala-Kampung-Tablasupa-yang-Mengalokasikan-Dana-Desa-untuk-Konservasi-Alam.html.
[3] Kompas.com, “Tablasupa Papua, Kampung dengan Keindahan Alam Bawah Laut dan Pengamatan Burung Cenderawasih,” regional.kompas.com, 15 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/132318878/tablasupa-papua-kampung-dengan-keindahan-alam-bawah-laut-dan-pengamatan?page=all.
[4] Mongabay Indonesia, “Saat Wisata Alam Dirancang di Tablasupa, Kampung Penyangga CA Cyclops,” mongabay.co.id, 24 Des. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2017/12/24/saat-wisata-alam-dirancang-di-tablasupa-kampung-penyangga-ca-cyclops/.
[5] Koper Traveler, “Kampung Tablasupa,” kopertraveler.id. [Daring]. Tersedia: https://www.kopertraveler.id/kampung-tablasupa/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menerapkan pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis Dana Desa dengan mengalokasikan Rp12 juta untuk mendirikan Pasar Kampung di RW 01 RT 02, yang dirancang sebagai ruang berdagang resmi bagi Mama-Mama Papua, perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga melalui penjualan hasil bumi, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari [1]. Inovasi ini lahir dari amanat Musyawarah Kampung 2016 dan diwujudkan pada pertengahan 2017, menjadi contoh bahwa proses demokrasi desa dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kelompok warga yang membutuhkan perlindungan ekonomi [2]. Tujuan utama Pasar Kampung Sereh adalah menyediakan infrastruktur ekonomi dasar yang melindungi Mama-Mama Papua dari kerentanan berjualan di tempat tidak layak, sekaligus membuka akses pasar yang lebih terorganisir bagi produk hasil bumi lokal yang menjadi sumber penghidupan utama keluarga di kampung [1]. Dampak utamanya terlihat dari antusiasme mama-mama yang langsung memanfaatkan pasar begitu bangunan berdiri, sementara kondisi mama-mama di Sentani yang terpaksa berjualan di trotoar pascakebakaran Pasar Pharaa pada Desember 2024 menegaskan pentingnya infrastruktur pasar kampung bagi keberlanjutan ekonomi perempuan Papua [7].
Latar Belakang
Mama-Mama Papua adalah pilar utama ketahanan ekonomi keluarga di kampung-kampung Papua, karena mereka membuka lahan, meramu hasil hutan, dan menjual produk kebun sendiri ke pasar sebagai sumber penghasilan tunai harian yang paling diandalkan [8]. Namun di Kampung Sereh, aktivitas ekonomi ini berlangsung tanpa wadah yang layak: mama-mama berjualan di pinggir jalan, di halaman rumah, atau di ruang informal yang tidak memberi perlindungan dari cuaca maupun kepastian lokasi usaha bagi pembeli. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan pengakuan kelembagaan terhadap peran ekonomi perempuan yang sudah berlangsung turun-temurun sebagai fondasi ekonomi kampung [5].
Kebutuhan yang paling mendesak sebelum inovasi ini hadir adalah ruang berdagang yang resmi, terstruktur, dan terlindungi, tempat mama-mama bisa berjualan tanpa risiko digusur, kehujanan, atau kehilangan pembeli karena lokasi yang tidak konsisten [7]. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan Papua mengonfirmasi bahwa hambatan terbesar yang menghalangi kemajuan ekonomi mama-mama bukan hanya kurangnya modal atau keterampilan, melainkan juga ketiadaan infrastruktur pendukung yang mengakui dan memfasilitasi peran ekonomi mereka [5]. Persoalan serupa juga terjadi di wilayah Jayapura lainnya, tempat mama-mama pedagang lama memperjuangkan pasar permanen sebelum akhirnya terwujud lewat advokasi berkepanjangan [10]. Tanpa infrastruktur pasar yang jelas, mama-mama Papua terus berada dalam posisi rentan terhadap persaingan dengan pedagang pendatang yang memiliki kios permanen dan modal lebih besar [9].
Peluang mengubah kondisi ini muncul ketika Dana Desa mulai mengalir ke kampung-kampung di Papua, memberi Pemerintah Kampung Sereh kapasitas finansial yang sebelumnya tidak ada untuk berinvestasi dalam infrastruktur ekonomi berbasis kebutuhan komunitas [2]. Kepala kampung dan perangkat kampung, didampingi Pendamping Desa, memanfaatkan forum Musyawarah Kampung 2016 sebagai ruang partisipatif yang mendengarkan aspirasi warga, dan suara mama-mama yang menginginkan pasar kampung sendiri menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut. Momentum ini mengubah keinginan mama-mama menjadi agenda pembangunan kampung yang resmi, terencana, dan memiliki anggaran [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan Pasar Kampung sebagai infrastruktur ekonomi berbasis Dana Desa yang diperuntukkan bagi Mama-Mama Papua sebagai pedagang prioritas, berdiri di atas keputusan musyawarah warga kampung, bukan atas inisiatif top-down dari pemerintah daerah atau program nasional [1]. Inovasi ini lahir dari proses perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, tempat Pendamping Desa membantu Pemerintah Kampung Sereh menyusun prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan yang diungkapkan warga dalam forum musyawarah, mekanisme yang memastikan Rp12 juta Dana Desa yang diinvestasikan menjawab kebutuhan mendesak warga sehari-hari [2].
Pasar Kampung Sereh bekerja sebagai ruang perdagangan mikro yang menyediakan lapak berdagang tertata di lokasi tetap dan dikenal warga, memberikan kepastian tempat usaha bagi mama-mama yang sebelumnya berpindah-pindah [1]. Produk yang diperdagangkan mencerminkan hasil kerja mama-mama, yaitu buah-buahan lokal, sayuran hasil kebun, umbi-umbian, pinang, ikan asar, sagu, dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya hanya bisa ditemukan di pasar kota yang jaraknya jauh dari kampung. Ke depan, Pemerintah Kampung Sereh juga merencanakan layanan keuangan mikro yang terintegrasi dengan pasar kampung agar mama-mama memiliki akses permodalan yang aman dan terlindungi dari rentenir [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari Musyawarah Kampung Sereh pada 2016, forum tempat mama-mama Papua untuk pertama kalinya mengungkapkan kebutuhan mereka akan pasar kampung di hadapan perangkat dan warga kampung [2]. Pendamping Desa berperan mendampingi proses penyusunan rencana pembangunan kampung, memastikan aspirasi mama-mama diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan yang sah dan mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa. Keputusan musyawarah ini menjadi mandat yang mengikat Pemerintah Kampung untuk mewujudkan pasar kampung pada periode anggaran berikutnya [1].
Pembangunan fisik pasar dilaksanakan pada pertengahan 2017 dengan anggaran Rp12 juta dari Dana Desa, jumlah sederhana namun cukup untuk mendirikan bangunan pasar fungsional di lokasi RW 01 RT 02 yang mudah diakses warga dari berbagai penjuru kampung [1]. Proses pembangunan melibatkan warga secara langsung melalui mekanisme swakelola kampung, tempat tenaga kerja lokal dilibatkan dalam konstruksi sehingga sebagian anggaran juga mengalir kembali ke warga sebagai upah. Dokumentasi program tidak mencatat kegagalan konstruksi selama proses pembangunan, karena skala bangunan yang sederhana dan lingkup pekerjaan yang terbatas.
Setelah pasar beroperasi, keterbatasan desain awal mulai teridentifikasi: bangunan sederhana ini belum dilengkapi fasilitas penyimpanan bertemperatur atau penanganan higienis khusus, sehingga produk seperti ikan segar dan produk olahan sulit dikelola dengan optimal [7]. Temuan ini menjadi dasar bagi rencana penguatan fasilitas pasar secara bertahap pada periode anggaran berikutnya, wawasan penting bagi replikator bahwa desain pasar tahap pertama sebaiknya sudah mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan produk segar, meski dengan anggaran awal yang terbatas [1]. Pembelajaran terpenting dari proses ini adalah bahwa inovasi paling berdampak di kampung terpencil tidak selalu harus mahal, yang dibutuhkan adalah kepekaan pemimpin kampung mendengarkan kebutuhan kelompok warga yang suaranya paling jarang terdengar [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama Pasar Kampung Sereh adalah keterbatasan anggaran yang membuat bangunan pasar berdiri dalam kondisi sederhana, membatasi kapasitas pedagang, kualitas perlindungan dari cuaca, dan daya tarik pasar bagi pembeli dari luar kampung [1]. Kondisi pasar yang sederhana juga membatasi jenis produk yang bisa diperdagangkan secara optimal, karena produk yang membutuhkan penyimpanan bertemperatur atau penanganan higienis, seperti ikan segar, sulit dikelola tanpa fasilitas memadai [7]. Pemerintah Kampung Sereh memitigasi tantangan ini melalui rencana penguatan fisik infrastruktur pasar secara bertahap menggunakan alokasi Dana Desa pada tahun-tahun anggaran berikutnya [1].
Kendala struktural yang lebih dalam adalah risiko jeratan rentenir yang mengintai mama-mama pedagang yang membutuhkan modal usaha kecil namun tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal [1]. Pemerintah Kampung Sereh memitigasi ancaman ini dengan merencanakan layanan keuangan mikro yang terintegrasi dengan pasar kampung, meski realisasinya membutuhkan dukungan teknis dan permodalan yang belum sepenuhnya tersedia di tingkat kampung [1]. Tanpa solusi akses keuangan yang nyata, pasar kampung yang sudah berdiri berisiko tidak berkembang optimal karena mama-mama terjebak dalam siklus modal kecil yang sulit bertumbuh [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Pasar Kampung Sereh adalah kualitas proses musyawarah kampung yang partisipatif, yang memberi ruang bagi mama-mama Papua menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung di forum pengambilan keputusan kampung dan mendapatkan respons berupa alokasi anggaran [2]. Pemerintah Kampung Sereh, melalui kepemimpinan Plt. Kepala Kampung Nikson Wanimbo, menunjukkan komitmen memprioritaskan kebutuhan mama-mama dalam perencanaan anggaran Dana Desa, di tengah berbagai kepentingan pembangunan kampung yang selalu lebih banyak dari anggaran yang tersedia [1].
Faktor kedua adalah peran Pendamping Desa sebagai penghubung antara aspirasi warga dan mekanisme perencanaan formal Dana Desa yang memiliki aturan dan prosedur yang tidak selalu dipahami aparat kampung secara mandiri [2]. Tanpa pendampingan teknis, aspirasi mama-mama yang muncul dalam musyawarah 2016 berisiko tenggelam dalam kerumitan administratif perencanaan dan penganggaran Dana Desa. Kombinasi kepemimpinan kampung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan pendampingan teknis yang memadai inilah yang memastikan inovasi ini terwujud dari rencana menjadi kenyataan yang dimanfaatkan mama-mama setiap harinya [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, mama-mama Kampung Sereh berjualan di pinggir jalan atau halaman rumah tanpa perlindungan dan kepastian lokasi usaha [5]. Hasil yang paling langsung dan terukur dari inovasi ini adalah tersedianya satu unit bangunan pasar kampung yang fungsional di RW 01 RT 02, dibangun dengan investasi Rp12 juta Dana Desa, dan langsung dimanfaatkan mama-mama sebagai tempat berdagang hasil bumi, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari pada hari-hari pertama pasar dibuka [1]. Antusiasme mama-mama ini menjadi indikator bahwa pasar kampung mengisi kekosongan kebutuhan yang sudah lama ada dan dirasakan perempuan kampung yang sebelumnya berjualan tanpa kepastian tempat [7].
Dampak ekonomi yang dihasilkan Pasar Kampung Sereh berputar dalam ekosistem kampung itu sendiri: mama-mama mendapatkan kepastian penghasilan harian dari lokasi berdagang yang tetap dan dikenal pembeli, sementara warga kampung mendapatkan akses lebih mudah terhadap produk hasil bumi segar tanpa harus pergi jauh ke pasar kota Sentani [8]. Penelitian akademik tentang peran ekonomi mama Papua mengonfirmasi bahwa perempuan Papua yang memiliki akses terhadap ruang berdagang yang layak mampu meningkatkan kontribusi penghasilan bagi keluarga, yang berdampak pada peningkatan gizi keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan rumah tangga [6].
Dampak kualitatif terpenting adalah pergeseran posisi mama-mama Papua dalam struktur ekonomi kampung, dari pedagang yang beroperasi di ruang informal tanpa pengakuan, menjadi pelaku ekonomi yang memiliki tempat dan legitimasi kelembagaan untuk berdagang di pasar kampung yang berdiri atas nama kebutuhan mereka [5]. Beberapa tahun setelah pasar berdiri, mama-mama Kampung Sereh juga tercatat aktif dalam persiapan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, dampak ikutan yang menunjukkan menguatnya kapasitas organisasi komunitas mama-mama pascaberdirinya pasar kampung [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan Pasar Kampung Sereh sepenuhnya dibiayai melalui Dana Desa senilai Rp12 juta yang dialokasikan Pemerintah Kampung Sereh berdasarkan hasil Musyawarah Kampung 2016 [1]. Model ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi kampung, karena pasar berfungsi sebagai infrastruktur publik yang disediakan gratis bagi mama-mama pedagang, sehingga orientasinya murni pada penyediaan ruang usaha yang layak, bukan skema bisnis yang menghasilkan retribusi [1].
Dokumentasi program tidak merinci biaya operasional pasar maupun mekanisme retribusi yang mungkin diterapkan, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke Pemerintah Kampung Sereh [3]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada integrasi layanan keuangan mikro, seperti simpan-pinjam kelompok mama-mama atau kerja sama dengan lembaga keuangan mikro lokal, agar mama-mama memiliki modal usaha tanpa bergantung pada rentenir [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan Musyawarah Kampung sebagai basis legitimasi pembangunan pasar, alih-alih keputusan sepihak pemerintah kampung, terbukti menjadi keputusan kunci yang memastikan pasar benar-benar menjawab kebutuhan mama-mama [2]. Keputusan memulai dengan bangunan sederhana yang sesuai anggaran Rp12 juta, alih-alih menunda pembangunan sampai dana lebih besar tersedia, juga terbukti tepat karena mama-mama membutuhkan kepastian tempat lebih dulu dibandingkan kemewahan fasilitas [1].
Jika memulai dari awal, pengurus kampung mengakui idealnya kebutuhan fasilitas penyimpanan produk segar dan higienis sudah dipertimbangkan sejak desain awal, agar penguatan fasilitas tidak harus menunggu tahap anggaran berikutnya [7]. Kampung lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memastikan forum musyawarah benar-benar mendengarkan aspirasi kelompok rentan seperti mama-mama pedagang, melibatkan Pendamping Desa sejak tahap perencanaan anggaran, dan mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan produk segar sejak desain awal meski dengan anggaran terbatas [2], [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Pasar Kampung Sereh dijaga melalui dua jalur yang berjalan paralel: penguatan fisik infrastruktur pasar secara bertahap menggunakan alokasi Dana Desa pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan penguatan kapasitas ekonomi mama-mama melalui pelatihan pengelolaan usaha, diversifikasi produk, dan akses terhadap layanan keuangan mikro yang melindungi mereka dari ketergantungan pada rentenir [1]. Pemerintah Kampung Sereh berkomitmen memprioritaskan pasar kampung dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai aset infrastruktur yang perlu dirawat, ditingkatkan, dan dilengkapi fasilitasnya secara konsisten [2].
Mekanisme keberlanjutan ini tidak sepenuhnya bergantung pada figur Plt. Kepala Kampung Nikson Wanimbo secara personal, karena keputusan membangun pasar berakar pada mandat Musyawarah Kampung yang mengikat kelembagaan desa, bukan inisiatif individu, sehingga arah kebijakan berpotensi berlanjut meski kepemimpinan kampung berganti di masa depan [2]. Keterlibatan aktif Pendamping Desa dalam proses perencanaan lanjutan, monitoring penggunaan pasar, dan pendampingan kelompok mama-mama pedagang menjadi kunci operasional keberlanjutan yang tidak bisa digantikan oleh dokumen atau regulasi semata [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Pasar Kampung Sereh berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan kemiskinan di wilayah Papua. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pasar Kampung Sereh memberikan mama-mama Papua akses ke ruang berdagang resmi yang meningkatkan kepastian penghasilan harian mereka sebagai penopang ekonomi keluarga. |
Mama-mama memperoleh lokasi berdagang tetap di pasar kampung sejak pertengahan 2017. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Keberadaan pasar kampung memastikan ketersediaan produk pangan lokal lebih dekat dan terjangkau bagi warga Kampung Sereh tanpa harus menempuh jarak jauh ke pasar kota. |
Buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, sagu, dan ikan tersedia rutin di pasar kampung. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Pasar Kampung Sereh adalah ekspresi kebijakan gender-responsif di tingkat kampung, dengan penggunaan Dana Desa secara khusus untuk membangun infrastruktur yang diperuntukkan bagi perempuan. |
Rp12 juta Dana Desa dialokasikan khusus untuk infrastruktur berdagang Mama-Mama Papua. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pasar kampung menciptakan kondisi perdagangan yang lebih layak bagi mama-mama dengan tempat berdagang yang diakui resmi oleh pemerintah kampung. |
Mama-mama beralih dari berjualan informal di pinggir jalan menjadi pedagang resmi di pasar kampung. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Proses musyawarah kampung yang inklusif menghasilkan keputusan membangun pasar untuk mama-mama, praktik tata kelola kampung yang partisipatif dan responsif terhadap kelompok rentan. |
Keputusan pembangunan pasar berasal dari mandat resmi Musyawarah Kampung 2016. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pasar Kampung Sereh relatif mudah direplikasi oleh kampung-kampung lain di Papua dan Papua Barat, karena hanya membutuhkan anggaran terjangkau dari Dana Desa, mekanisme musyawarah kampung yang sudah ada secara regulasi, dan kemauan kepala kampung memprioritaskan kebutuhan mama-mama dalam dokumen perencanaan [2]. Kunci suksesnya bukan pada besarnya modal, melainkan pada kualitas proses musyawarah yang memastikan kebutuhan perempuan didengar dan direspons, proses yang bisa difasilitasi Pendamping Desa yang terlatih dalam perspektif gender dan pemberdayaan masyarakat [1]. Informasi lebih lanjut tentang profil kampung dan mekanisme kontak dapat diakses melalui website resmi Kampung Sereh [3].
Strategi scale up yang berdampak luas adalah mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura mengadopsi model pasar kampung mama-mama ini sebagai program prioritas pembangunan desa di seluruh distrik, dengan menjadikan Kampung Sereh sebagai contoh yang bisa dipelajari kepala kampung dan pendamping desa dari seluruh kabupaten [9]. Penguatan lebih lanjut dapat dilakukan melalui integrasi program layanan keuangan mikro, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui kelompok usaha mama-mama, yang memberi akses permodalan formal kepada pedagang pasar kampung agar skala usaha mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan [5].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi inovasi.web.id, “ID 00134: Pasar Kampung, Pemerintah Kampung Sereh Bangun Pasar untuk Mama-Mama di Papua,” inovasi.web.id, 29 Apr. 2018. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pasar-kampung-pemerintah-kampung-sereh-bangun-pasar-untuk-mama-mama-di-papua/.
[2] Pendamping Desa, “Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa,” pendampingdesa.or.id. [Daring]. Tersedia: http://pendampingdesa.or.id.
[3] Pemerintah Kampung Sereh, “Website Resmi Kampung Sereh,” sereh.kampungjayapurakab.id. [Daring]. Tersedia: http://sereh.kampungjayapurakab.id/.
[4] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Kesiapan Mama-mama Kampung Sereh Jelang KMAN VI,” aman.or.id, 2 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://aman.or.id/news/read/1481.
[5] R. Situmorang et al., “Pemberdayaan Perempuan Papua untuk Kemajuan Ekonomi Lokal,” SSCH Journal – DRJ Publisher, Jun. 2024. [Daring]. Tersedia: https://drjpublisher.org/index.php/SSCH/article/view/4.
[6] Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, “Peran Ekonomi Mama Papua di Pasar Tradisional,” ejournal.uncen.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JEB/article/download/2384/1928.
[7] Redaksi Jubi, “Berjualan di Trotoar Sepi Pembeli, Mama Papua Minta Pasar Pharaa Sentani Segera Dibangun Kembali,” jubi.id, 6 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://jubi.id/mamta/2025/berjualan-di-trotoar-sepi-pembeli-mama-papua-minta-pasar-pharaa-sentani-segera-dibangun-kembali/.
[8] Jurnal Antropologi Papua, Universitas Cenderawasih, “Mama-mama Urban Jual Beli di Pasar Sentani,” ejournal.uncen.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAP/article/download/3351/2472/8284.
[9] Redaksi JubiTV, “Pedagang Mama Papua Merasa Penting Pemkot Jayapura Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018,” jubitv.id, 5 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jubitv.id/pedagang-mama-papua-merasa-penting-pemkot-jayapura-implementasi-perda-nomor-10-tahun-2018/.
[10] ELSAM, “Pasar Permanen Mama-mama Papua di Jayapura, Buah Panjang Perjuangan SOLPAP dalam Advokasi Hak,” elsam.or.id. [Daring]. Tersedia: https://www.elsam.or.id/.
oleh Tim Inovasi Desa | 11 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Sebangau Mulya, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, mengembangkan Program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejak tahun 2018. Program ini lahir sebagai jawaban atas larangan membakar lahan pascakebakaran gambut 2015 yang merugikan negara hingga Rp220 triliun [4]. Pemerintah desa di bawah Kepala Desa Hariwung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018-2019 dalam skema Padat Karya Tunai untuk membuka demplot pertanian gambut seluas 13 hektare tanpa membakar, melibatkan 60 warga desa [1]. Larangan bakar lahan yang sah secara hukum sempat melumpuhkan pertanian padi karena warga tak memiliki cara lain mengolah gambut, sehingga desa yang semula swasembada beras terpaksa membeli dari luar. PLTB bekerja sama dengan WWF Indonesia Site Kalimantan Tengah untuk membangun tata air gambut. Kolaborasi ini berhasil memulihkan panen padi gogo pada awal 2019 dan, menurut klaim Kepala Desa, menekan kejadian kebakaran hingga hampir nihil dalam tiga tahun berikutnya [3]. Program ini kini menjadi rujukan nasional bagi desa-desa gambut lain yang ingin memanfaatkan Dana Desa untuk restorasi gambut berbasis masyarakat.
Latar Belakang
Desa Sebangau Mulya berdiri di jantung kawasan gambut Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh wilayah desa merupakan lahan gambut yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau, salah satu kawasan gambut tropika terbesar di dunia dan habitat utama orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus [6]. Warisan proyek Pengembangan Lahan Gambut sejuta hektare era 1990-an meninggalkan jaringan kanal besar yang mengalirkan air keluar dari gambut, membuat tanah yang semula basah berubah kering dan mudah terbakar. Bagi warga desa, gambut yang mengering bukan sekadar ancaman lingkungan, melainkan juga ladang utama tempat mereka menanam padi untuk menyambung hidup.
Pada kemarau panjang El Nino 2015, ancaman laten itu berubah menjadi bencana nyata ketika 120.000 hektare lahan gambut Kalimantan Tengah terbakar dalam satu musim [4]. Kerugian ekonomi nasional akibat kebakaran gambut tahun itu ditaksir mencapai Rp220 triliun, belum termasuk kerugian kesehatan warga akibat kabut asap yang menyelimuti Kalimantan, Sumatera, dan sebagian Asia Tenggara [4]. Sebagai desa penyangga Taman Nasional Sebangau, Sebangau Mulya menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak, dan pemerintah merespons dengan larangan keras membakar lahan yang mengancam sanksi perdata maupun pidana. Larangan yang sah secara hukum ini datang tanpa solusi teknis pengganti, sehingga kegiatan menanam padi yang menjadi tulang punggung pangan keluarga turun drastis karena warga tak memiliki keterampilan mengolah gambut tanpa api. Desa yang semula mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri berbalik menjadi pembeli beras dari daerah lain.
Momentum bertindak datang ketika dua tekanan itu bertemu pada satu titik: hukum melarang cara lama, sementara warga belum memiliki cara baru untuk bertahan hidup. Pemerintah Desa Sebangau Mulya di bawah Kepala Desa Hariwung menyadari bahwa menunggu bantuan dari luar hanya akan memperpanjang krisis pangan yang sudah berjalan. Keputusan strategis pun diambil pada penyusunan APBDes 2018, yakni mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai langsung eksperimen pertanian tanpa bakar. Desa memilih jalur ini alih-alih menunggu program restorasi gambut dari pemerintah pusat yang belum tentu menjangkau desa kecil seperti Sebangau Mulya [1].
Inovasi yang Diterapkan
Ide PLTB lahir dari kebutuhan mendesak warga, bukan dari uji coba laboratorium: pemerintah desa dan warga mencari cara nyata mengolah gambut tanpa melanggar hukum dan tanpa mengulang bencana 2015. Filosofi dasarnya sederhana namun mengubah kebiasaan puluhan tahun, yaitu menggantikan api sebagai alat bersih lahan dengan kombinasi teknik mekanis, biologis, dan hidrologis. Alih-alih membakar untuk mempercepat pembukaan lahan, warga membuka gambut secara manual sambil membangun infrastruktur tata air yang menjaga kelembapannya.
Program ini diwujudkan melalui delapan komponen yang saling terhubung, dengan rincian pada tabel komponen di bawah. Komponen tersebut mencakup demplot seluas 13 hektare, pemilihan varietas padi gogo yang tahan kondisi gambut kering, hingga pembangunan DAM pengatur tata air bersama WWF Indonesia. Setiap komponen dirancang saling memperkuat satu sama lain: tata air yang baik menjaga gambut tetap lembap, dan tanaman sekat bakar menahan rambatan api dari luar. Sistem agroforestri melengkapi keduanya dengan membangun struktur vegetasi berlapis yang meniru hutan gambut alami.
Elemen yang membedakan PLTB dari kampanye larangan membakar pada umumnya adalah insentif ekonomi yang melekat pada metodenya sendiri. Warga dibayar melalui skema Padat Karya Tunai untuk membuka lahan secara manual, sehingga kepatuhan terhadap larangan bakar tidak hanya bersandar pada ancaman sanksi, tetapi juga pada upah nyata yang mereka terima. Pendekatan ini berbeda dari kampanye larangan membakar pada umumnya yang hanya menyediakan aturan tanpa alternatif mata pencaharian bagi warga yang terdampak.
| Komponen |
Deskripsi Teknis dan Fungsi |
| Demplot PLTB 13 Ha |
Lahan gambut dangkal seluas 13 hektare dibuka secara mekanis tanpa pembakaran melalui skema Padat Karya Tunai yang melibatkan 60 warga desa. Pembukaan manual ini memberi upah langsung kepada warga sekaligus memperkenalkan teknik bersih lahan tanpa bakar sebagai kebiasaan baru yang mereka alami sendiri, bukan sekadar instruksi dari atas. |
| Pertanian Padi Gogo |
Varietas padi gogo dipilih karena lebih toleran terhadap kondisi gambut kering atau semi-kering dibandingkan padi sawah konvensional. Penanaman pada musim pertama 2018 menghasilkan panen yang memuaskan pada awal 2019, membuktikan bahwa produktivitas pertanian di gambut dangkal tidak harus bergantung pada pembakaran. |
| DAM Pengatur Tata Air Gambut |
Bekerja sama dengan WWF Indonesia, pemerintah desa membangun DAM atau sekat kanal di dalam dan sekitar demplot untuk memulihkan tinggi muka air gambut. Tata air yang baik adalah kunci pencegahan kebakaran karena gambut yang lembap tidak mudah terbakar, sekaligus memungkinkan pengaturan kelembapan lahan sesuai kebutuhan tanaman. |
| Tanaman Sekat Bakar |
Penanaman jenis tanaman yang tidak mudah terbakar di sekeliling dan di dalam demplot berfungsi sebagai barier biologis yang memperlambat atau menghentikan rambatan api dari lahan sekitar. Sekat bakar juga meningkatkan keanekaragaman vegetasi yang mendukung keseimbangan ekosistem gambut lokal. |
| Tanaman Pengendali Hama |
Penanaman tanaman refugia dan repelen alami di sekitar area pertanian mengurangi serangan hama tanpa ketergantungan pada pestisida kimia yang berbahaya bagi ekosistem gambut yang rentan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pertanian ramah lingkungan yang menjadi semangat keseluruhan program. |
| Pola Tanam Campur (Agroforestri) |
Sistem tanam campuran yang mengombinasikan padi, tanaman hortikultura, dan tanaman tahunan dalam satu area meningkatkan diversifikasi hasil dan mengurangi risiko gagal panen total. Struktur vegetasi berlapis yang terbentuk meniru ekosistem hutan gambut alami dan lebih tahan terhadap tekanan lingkungan ekstrem. |
| Sumur Pencegahan Kebakaran |
Instalasi sumur di titik strategis demplot menjadi cadangan air untuk pemadaman dini jika terjadi percikan api pada musim kemarau, termasuk yang berasal dari luar batas desa. Sumur ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi tambahan saat pasokan air dari DAM tidak mencukupi di puncak kemarau. |
| Perikanan Kolam Tradisional (Beje) |
Beje adalah sistem perikanan kolam tradisional Dayak yang memanfaatkan cekungan atau galian di lahan gambut sebagai kolam ikan alami berisi air gambut. Integrasi beje ke dalam desain demplot menambah dimensi ketahanan pangan protein hewani sekaligus mempertahankan kelembapan area sekitar kolam. |
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan PLTB melewati dua fase yang berbeda pendekatan dan sumber dayanya. Fase pertama pada 2018 adalah fase demonstrasi murni untuk membuktikan kepada warga dan pihak luar bahwa pertanian tanpa bakar di gambut dapat dilakukan dan menghasilkan. Pemerintah desa memasukkan program ini ke APBDes 2018 dalam skema Padat Karya Tunai. Pilihan ini sekaligus membuka lahan dengan metode baru dan memberi upah tunai kepada 60 warga yang kehilangan penghasilan pertanian akibat larangan bakar lahan. Pendampingan intensif dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi jembatan antara pengetahuan agronomi dan realitas yang dihadapi petani gambut setiap hari.
Pembukaan lahan manual pada fase pertama ini belum disertai sistem tata air yang memadai, sehingga demplot tetap berisiko mengering saat kemarau meski tidak pernah dibakar. Kekurangan ini baru disadari sepenuhnya setelah panen pertama, ketika pemerintah desa dan pendamping menyimpulkan bahwa mencegah pembakaran saja tidak cukup tanpa menjaga kelembapan gambut secara aktif. Koreksi atas kekurangan itu mendorong desa menggandeng WWF Indonesia pada fase kedua untuk membangun DAM pengatur tata air, komponen yang idealnya direncanakan sejak awal jika desa sudah memiliki keahlian hidrologi gambut sendiri. Pelajaran bagi replikator: sistem tata air bukan pelengkap opsional, melainkan prasyarat yang sebaiknya disiapkan bersamaan dengan pembukaan demplot pertama, bukan menyusul setelahnya.
Panen padi gogo yang berhasil pada awal 2019 menjadi titik balik sosial paling penting dalam keseluruhan proses, karena tidak ada argumen teoretis yang lebih meyakinkan warga dibanding bukti panen nyata. Keberhasilan ini mendorong pemerintah desa memasuki fase kedua, yakni merancang desain pengembangan demplot yang komprehensif mencakup tata air, sekat bakar, perikanan beje, dan sistem agroforestri. Visi jangka panjang ini jauh lebih ambisius dan memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah supra-desa, sehingga kemitraan dengan WWF Indonesia diperluas untuk fokus membangun DAM tata air sebagai infrastruktur paling kritis mencegah kekeringan gambut berulang.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal pertama adalah resistensi warga yang telah puluhan tahun terbiasa membuka lahan dengan membakar karena dianggap lebih cepat dan murah. Pemerintah desa memitigasi resistensi ini bukan lewat imbauan semata, melainkan lewat skema Padat Karya Tunai yang membayar upah nyata kepada 60 warga untuk membuka lahan secara manual, sehingga metode baru terasa menguntungkan sejak hari pertama. Tantangan internal kedua adalah biaya besar untuk membangun sekat kanal dan sistem tata air yang komprehensif, jauh melampaui kapasitas APBDes satu desa. Pemerintah desa memitigasi keterbatasan ini dengan menggandeng WWF Indonesia sebagai mitra teknis, sekaligus menyiapkan dokumen desain pengembangan demplot sebagai dasar mengajukan dukungan pembiayaan ke pemerintah kabupaten dan provinsi.
Tantangan eksternal yang paling nyata adalah risiko rambatan api dari desa tetangga yang belum menerapkan PLTB, kerentanan yang tetap diakui Kepala Desa Hariwung bahkan setelah tiga tahun program berjalan [3]. Selama warga di kawasan sekitar masih membuka lahan dengan membakar, gambut Sebangau Mulya yang sudah dipulihkan tetap berisiko ikut terbakar saat kemarau panjang. Mitigasi yang ditempuh desa adalah membangun sumur pencegahan kebakaran di titik strategis demplot sebagai cadangan air pemadaman dini, serta menanam tanaman sekat bakar di sekeliling area sebagai barier biologis. Tantangan eksternal kedua, yaitu larangan hukum membakar lahan yang semula datang tanpa alternatif teknis, pada akhirnya dijawab langsung oleh PLTB sebagai solusi konkret di lapangan.
Tantangan jangka panjang yang tersisa adalah mempertahankan kepatuhan warga pada metode PLTB tanpa pendampingan intensif dari PPL dan WWF Indonesia yang tidak selamanya tersedia. Kebiasaan membakar lahan adalah praktik yang mengakar selama puluhan tahun, sehingga satu musim panen yang berhasil belum cukup mengubah kebiasaan secara permanen. Mitigasi yang direncanakan desa adalah penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani, BUMDes, atau lembaga adat, yang diharapkan dapat menjaga kepatuhan terhadap PLTB bahkan ketika pendampingan eksternal sudah tidak ada.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah komitmen fiskal pemerintah desa yang memilih menggunakan Dana Desa untuk program yang secara teknis lebih mahal dan lebih kompleks daripada sekadar membakar lahan. Keputusan memasukkan PLTB ke APBDes bukan keputusan populis yang mudah, karena ada resistensi internal dari warga yang sudah bertahun-tahun terbiasa dengan cara lama. Kepemimpinan Kepala Desa Hariwung yang konsisten mendorong keputusan ini menjadi fondasi kelembagaan yang memungkinkan seluruh komponen teknis berjalan.
Faktor kedua adalah pilihan skema Padat Karya Tunai yang efektif secara sosial, karena membayar upah warga untuk membuka lahan secara manual sekaligus membangun pengalaman langsung bahwa metode tanpa bakar bisa mereka lakukan sendiri. Warga yang dibayar untuk mengerjakan sesuatu memiliki rasa memiliki yang jauh lebih kuat terhadap hasilnya dibanding warga yang hanya menonton proyek dikerjakan tenaga luar. Faktor ketiga adalah kemitraan dengan WWF Indonesia yang mengisi celah pengetahuan teknis hidrologi gambut yang tidak bisa dipenuhi pemerintah desa sendiri, mengingat penempatan DAM yang salah justru bisa memperburuk kondisi gambut.
Modal sosial yang mengikat partisipasi warga bersumber dari kearifan lokal Dayak, termasuk tradisi beje atau kolam ikan gambut yang sudah dikenal turun-temurun dan mudah diintegrasikan ke desain demplot. Kedekatan warga dengan gambut sebagai bagian identitas budaya, bukan sekadar aset ekonomi, membuat ajakan menjaga kelembapan gambut lebih mudah diterima dibanding pendekatan yang murni teknokratis. Modal sosial semacam ini tidak bisa dibangun proyek teknis semata, melainkan tumbuh dari sejarah panjang warga hidup berdampingan dengan ekosistem gambut.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum PLTB berjalan, kegiatan menanam padi di Sebangau Mulya nyaris lumpuh total setelah larangan membakar lahan diberlakukan pascakebakaran 2015, dan desa yang semula swasembada beras berbalik membeli dari luar. Setelah demplot 13 hektare dibuka tanpa bakar dan ditanami padi gogo, panen pertama berhasil dituai pada awal 2019 [1], [5], bukti bahwa pertanian produktif di gambut dangkal tidak lagi bergantung pada api. Perbandingan paling terukur datang dari klaim Kepala Desa Hariwung pada forum WWF Indonesia di Jakarta, September 2019, yang menyebut kejadian kebakaran di wilayah desa berkurang hingga 100 persen dibanding sebelum PLTB diterapkan [3]. Data ini bersumber dari pengakuan pemerintah desa dan belum diverifikasi lembaga independen, namun tetap menjadi indikator kuantitatif paling eksplisit yang tersedia atas keberhasilan program selama periode 2018-2019.
Dampak ekonomi langsung dari skema Padat Karya Tunai adalah pembagian upah kepada 60 warga yang terlibat dalam pembukaan demplot. Upah ini berfungsi sebagai intervensi ekonomi darurat yang mencegah kerusakan lebih dalam pada kesejahteraan warga selama masa transisi teknologi pertanian. Contoh ini menunjukkan bahwa inovasi lingkungan dapat dirancang memberi manfaat ekonomi langsung kepada warga yang paling terdampak kebijakan lingkungan, bukan hanya manfaat ekologis yang abstrak dan berjangka panjang.
Dampak yang melampaui batas desa terlihat dari fungsi Sebangau Mulya sebagai percontohan bagi desa lain di kawasan gambut Kalimantan Tengah. Program ini menunjukkan bahwa Dana Desa bisa dimanfaatkan aktif untuk restorasi gambut berbasis masyarakat yang selama ini dianggap hanya bisa dilakukan lembaga konservasi besar. Ketika sebuah desa berhasil melakukannya dengan anggaran APBDes dan 60 warga biasa, hambatan psikologis desa lain untuk melakukan hal serupa turun secara signifikan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pembiayaan awal PLTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sebangau Mulya tahun 2018-2019, dialokasikan dalam skema Padat Karya Tunai yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi warga [1], [2]. Program ini tidak dirancang sebagai unit usaha pencari laba, melainkan sebagai investasi restorasi ekosistem dan ketahanan pangan yang hasilnya berupa panen padi untuk konsumsi warga sendiri, bukan pendapatan tunai dari penjualan produk. Dukungan teknis WWF Indonesia untuk pembangunan DAM tata air diberikan dalam bentuk pendampingan dan keahlian, tanpa dokumentasi mengenai nilai investasi spesifik yang dikeluarkan mitra tersebut.
Untuk pembiayaan lanjutan, desa merencanakan dua jalur utama. Jalur pertama adalah mengajukan dukungan infrastruktur tata air komprehensif ke pemerintah kabupaten dan provinsi berbasis dokumen desain pengembangan demplot yang sudah disusun. Jalur kedua adalah mengembangkan nilai ekonomi hasil pertanian gambut melalui label produk ramah gambut atau karbon positif, yang berpotensi meningkatkan harga jual dan mengurangi ketergantungan desa pada dana hibah eksternal.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan larangan membakar dengan insentif ekonomi lewat Padat Karya Tunai terbukti menjadi keputusan kunci yang tepat. Warga tidak hanya diminta menaati aturan baru, tetapi juga dibayar untuk mempraktikkannya, sehingga kepatuhan tumbuh dari pengalaman langsung, bukan sekadar ancaman sanksi. Menjadikan panen pertama sebagai bukti publik juga terbukti jauh lebih efektif mengubah keyakinan warga dibanding penyuluhan verbal semata.
Jika memulai dari awal, pemerintah desa mengakui idealnya sistem tata air gambut sudah direncanakan bersamaan dengan pembukaan demplot pertama, bukan menyusul setelah panen awal berhasil. Menunda pembangunan DAM ke fase kedua membuat demplot 2018 sempat rentan mengering meski sudah bebas dari pembakaran. Kemitraan teknis dengan lembaga seperti WWF Indonesia idealnya juga digalang sejak tahap perencanaan, bukan setelah kebutuhan teknis mendesak muncul di lapangan.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari demplot kecil yang benar-benar bisa dikelola dengan sumber daya yang ada, alih-alih langsung membuka lahan luas tanpa uji coba. Menggandeng mitra teknis yang menguasai hidrologi gambut sejak tahap perencanaan awal akan menghemat waktu dan biaya koreksi di kemudian hari. Menjadikan skema Padat Karya Tunai sebagai kendaraan pembiayaan juga layak dipertimbangkan agar warga merasakan manfaat ekonomi sekaligus belajar keterampilan baru secara bersamaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan PLTB bergantung pada tiga fondasi yang harus dibangun secara bersamaan. Pertama, penyelesaian rencana desain pengembangan demplot yang komprehensif, mencakup tata air, sekat bakar, beje, dan agroforestri, menjadi landasan teknis untuk mengajukan dukungan pembiayaan ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Tanpa dokumen perencanaan yang kuat, proposal pembiayaan infrastruktur tata air sulit bersaing di hadapan pengambil keputusan anggaran supra-desa.
Kedua, formalisasi kemitraan dengan WWF Indonesia dan lembaga mitra lainnya ke dalam perjanjian kerja sama yang memberi kepastian dukungan teknis jangka menengah. Program restorasi gambut berbasis komunitas di kawasan lain di Kalimantan menunjukkan bahwa kemitraan teknis jangka panjang adalah salah satu faktor paling kritis bagi keberhasilan restorasi gambut. Ketiga, pengembangan nilai ekonomi produk pertanian PLTB, termasuk potensi label produk ramah gambut atau produk karbon positif, diharapkan memberi insentif ekonomi jangka panjang bagi warga untuk mempertahankan komitmen pada metode pertanian tanpa bakar.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian penting mengingat program ini masih sangat bertumpu pada inisiatif Kepala Desa Hariwung. Penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani dan BUMDes disiapkan agar PLTB tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti di masa depan. Dokumentasi prosedur dan hasil program secara tertulis turut membantu memastikan pengetahuan teknis tidak hilang bersama pergantian pemimpin.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program PLTB Desa Sebangau Mulya berkontribusi pada sedikitnya lima tujuan SDGs PBB untuk tahun 2030, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pelestarian ekosistem gambut. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator terukur yang dapat dipantau oleh pengelola program di lapangan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Skema Padat Karya Tunai yang membayar upah kepada 60 warga untuk membuka demplot PLTB memberikan penghasilan tunai langsung kepada kelompok warga yang paling terdampak secara ekonomi oleh larangan pembakaran lahan. |
60 warga menerima upah tunai dari skema Padat Karya Tunai selama pembukaan demplot 2018-2019. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pemulihan pertanian padi melalui demplot PLTB 13 hektare secara langsung memulihkan ketahanan pangan desa yang sempat lumpuh akibat larangan membakar lahan. |
Panen padi gogo dari demplot 13 hektare berhasil dituai pada awal 2019, memulihkan produksi beras desa. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Kebakaran gambut adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dan program PLTB yang
mencegah pembakaran lahan gambut merupakan intervensi mitigasi iklim bernilai karbon tinggi. |
Kejadian kebakaran di wilayah desa dilaporkan menurun hingga 100 persen dibanding sebelum PLTB (klaim
Kepala Desa, 2019). |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Desa Sebangau Mulya berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau, kawasan hutan gambut tropika
penting yang menjadi habitat kritis orangutan Kalimantan dan ratusan spesies endemik lainnya. |
Tekanan kebakaran dari kawasan penyangga Taman Nasional Sebangau berkurang seiring penerapan PLTB di lahan
desa. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi tiga pihak antara Pemerintah Desa Sebangau Mulya, penyuluh pertanian lapangan, dan WWF
Indonesia menunjukkan bahwa restorasi gambut berbasis komunitas memerlukan kontribusi unik dari setiap
mitra. |
Tiga pihak (Pemdes, PPL, WWF Indonesia) menjalankan peran teknis dan pendanaan yang saling melengkapi
dalam satu program terintegrasi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi PLTB adalah kepemilikan lahan gambut yang jelas dan dukungan politik kepala desa untuk mengalokasikan Dana Desa. Warga juga harus bersedia mengikuti skema Padat Karya Tunai sebagai pengganti kebiasaan membakar lahan. Desa perlu mengakses pendampingan teknis pertanian gambut, baik dari penyuluh pertanian lapangan maupun lembaga konservasi seperti WWF Indonesia atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Tanpa tiga prasyarat ini, replikasi berisiko berhenti di tahap wacana tanpa pernah benar-benar menyentuh lahan.
Dokumentasi program tidak merinci angka investasi per hektare secara spesifik. Desa calon replikator perlu mengacu pada besaran APBDes yang dialokasikan Sebangau Mulya untuk skema Padat Karya Tunai tahun 2018-2019 sebagai titik awal estimasi. Fase demonstrasi awal, yakni pembukaan demplot dan penanaman padi gogo hingga panen pertama, berlangsung sekitar satu tahun. Pembangunan infrastruktur tata air komprehensif pada fase kedua memerlukan waktu lebih panjang karena bergantung pada dukungan pembiayaan eksternal.
Kunci replikasinya adalah meniru pendekatan, bukan sekadar menyalin teknis semata. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah nyata warga, lalu menggunakan skema Padat Karya Tunai untuk mengubah investasi Dana Desa menjadi upah langsung bagi warga paling terdampak. Panen pertama kemudian dijadikan demonstrasi publik yang mengubah skeptisisme warga menjadi keingintahuan aktif. Untuk scale up di tingkat nasional, BRGM dapat mengadopsi model ini sebagai standar program restorasi gambut berbasis masyarakat yang didanai Dana Desa di seluruh Indonesia. Warga yang memiliki keahlian teknis dan merasakan manfaat ekonominya sendiri menjadi garis pertahanan pertama yang paling kritis mencegah kebakaran gambut berulang.
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Sebangau Mulya dan WWF Indonesia, “Desa Sebangau Mulya Manfaatkan Dana Desa untuk Program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar,” Dokumentasi Inovasi Desa, 2019–2020.
[2] Kementerian Desa PDTT RI, “Padat Karya Tunai: Skema Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Dana Desa,” Jakarta, 2018. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[3] Redaksi Kompas.com, “Kisah Desa Sebangau Mulya 3 Tahun Cegah Karhutla dengan Dana Desa,” sains.kompas.com, 19 Sep. 2019. [Online]. Available: https://sains.kompas.com/read/2019/09/19/200500323/kisah-desa-sebangau-mulya-3-tahun-cegah-karhutla-dengan-dana-desa
[4] Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, “Data Kebakaran Gambut Kalimantan Tengah 2015 dan Estimasi Kerugian Rp220 Triliun,” Jakarta, 2016. [Online]. Available: https://brg.go.id
[5] Video Dokumentasi Program PLTB Desa Sebangau Mulya, YouTube, 2019. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=oz3_feowziw
[6] Balai Taman Nasional Sebangau, “Profil Kawasan Taman Nasional Sebangau sebagai Penyangga Ekosistem Gambut Kalimantan Tengah,” Palangka Raya. [Online]. Available: https://tn-sebangau.com
[7] WWF Indonesia, “Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat – Kalimantan Tengah,” WWF-Indonesia Site Kalimantan Tengah, 2018–2019. [Online]. Available: https://www.wwf.id
[8] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Desa Sebangau Mulya Manfaatkan Dana Desa untuk Program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/desa-sebangau-mulya-manfaatkan-dana-desa-untuk-program-pembukaan-lahan-tanpa-bakar/
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Gampong Cot Baroh di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis website dan media sosial sebagai instrumen promosi gampong, transparansi pemerintahan, dan percepatan pembangunan pascakonflik sejak 2013. Dimotori oleh semangat pemuda gampong yang terinspirasi dari tayangan televisi tentang Desa Melung di Jawa Tengah, inovasi ini membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk berhenti berinovasi [1], [6]. Tujuan utamanya adalah menghapus keterisolasian informasi yang dialami gampong terpencil pasca-konflik Aceh dan menjadikan internet sebagai jembatan penghubung antara Gampong Cot Baroh dengan dunia luar. Dampaknya luar biasa: gampong meraih Destika Award nasional dari Kemenkominfo 2014, ditetapkan sebagai Gampong TIK Terbaik se-Aceh 2016, masuk Program Desa Broadband Terpadu Kominfo 2018, dan perjuangannya diabadikan dalam film dokumenter nasional “Asa Dessa” yang diputar di berbagai negara [2], [5], [7].
Latar Belakang
Gampong Cot Baroh terletak jauh dari pusat kota Pidie dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie Jaya, perkebunan rakyat, dan barisan perbukitan. Kondisi geografis yang terpencil ini diperparah oleh luka panjang konflik Aceh yang sempat membuat gampong ini porak-poranda. Memasuki tahun ke delapan perdamaian Aceh pada 2013, Gampong Cot Baroh masih jauh tertinggal dari sisi fasilitas sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat [1], [3].
Sebelum inovasi ini berjalan, tidak ada mekanisme apa pun yang menghubungkan Gampong Cot Baroh dengan dunia luar secara digital. Tidak ada kantor keuchik, tidak ada komputer gampong, dan tidak ada anggaran operasional dari pemerintah gampong untuk kegiatan promosi. Potensi lokal gampong berupa produk unggulan, kegiatan budaya, dan proses pembangunan yang tengah berjalan tidak dapat disampaikan kepada publik lebih luas karena absennya infrastruktur dan literasi informasi digital [1], [6].
Titik balik terjadi pada 2013 ketika sejumlah pemuda Gampong Cot Baroh menonton tayangan televisi nasional tentang Desa Melung di Jawa Tengah yang sukses memanfaatkan internet untuk tata kelola dan promosi desa. Penelitian dari Universitas Islam Indonesia mencatat bahwa model Desa Melung kemudian menjadi inspirasi kolektif bagi ribuan desa di Indonesia, dari Gampong Cot Baroh di Pidie hingga Kampung Omon di Jayapura, yang kemudian menggulirkan gerakan besar pemanfaatan TIK di perdesaan [5], [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan ekosistem informasi digital gampong yang dimulai dari pemanfaatan Facebook dan Blogspot, kemudian berkembang menjadi website resmi beralamat gampongcotbaroh.desa.id di bawah domain DESA.ID yang difasilitasi oleh Program 1.000 Website Gratis dari Gerakan Desa Membangun. Inovasi ini lahir dari inisiatif mandiri pemuda gampong yang bekerja secara swadaya, menggunakan komputer pribadi mereka sendiri karena gampong belum memiliki perangkat apa pun [1], [2].
Cara kerja inovasi ini berjalan melalui tiga fungsi utama yang saling melengkapi. Pertama, fungsi promosi, yaitu mempublikasikan potensi gampong, produk unggulan, dan kegiatan masyarakat kepada publik nasional dan internasional melalui konten website dan media sosial. Kedua, fungsi partisipasi kebijakan, yaitu terlibat aktif dalam diskusi dan konferensi video dengan Pansus RUU Desa DPR RI pada saat perumusan Undang-Undang Desa dari pelosok Aceh. Ketiga, fungsi transparansi tata kelola, yaitu menjadikan website sebagai kanal resmi informasi publik gampong yang bisa diakses siapa saja kapan saja [1], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama dimulai dari keberanian para pemuda gampong yang mengambil inisiatif tanpa diminta dan tanpa anggaran. Mereka meminjam komputer pribadi satu sama lain untuk membuat akun Facebook, blog, hingga akhirnya memperoleh website domain DESA.ID melalui Program 1.000 Website Gratis Gerakan Desa Membangun. Keterbatasan ini justru mengajarkan pelajaran paling berharga bahwa inovasi bukan soal alat, melainkan soal tekad dan kreativitas manusianya [1], [6].
Koneksi internet untuk operasional website dan video conference awalnya mengandalkan modem pribadi yang pulsanya disumbang oleh Gerakan Desa Membangun setelah melihat kegigihan para pemuda ini. Pada September 2014, Gampong Cot Baroh menerima undangan resmi ke Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (Destika) II di Desa Tanjungsari, Majalengka, Jawa Barat, dengan seluruh biaya dan akomodasi ditanggung Gerakan Desa Membangun. Di sana, Gampong Cot Baroh meraih Destika Award dari Kemenkominfo dan PANDI, sebuah penghargaan atas inisiatif, inovasi, dan kreativitas pemanfaatan TIK dan penggunaan domain DESA.ID, sekaligus mendapat hadiah satu unit laptop [2], [5].
Pada 2016, setelah Dana Desa mulai mengalir, pemerintah gampong resmi mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan website sehingga operasional tidak lagi bergantung pada swadaya individu. Sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Gampong Cot Baroh juga membangun tower internet gampong untuk menjamin kemudahan akses warga terhadap dunia maya. Kesinambungan investasi digital ini mengantarkan Gampong Cot Baroh ditetapkan sebagai salah satu dari 222 lokasi Program Desa Broadband Terpadu Kementerian Kominfo pada 2018 [1], [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling berat di fase awal adalah absennya infrastruktur dasar: tidak ada kantor keuchik, tidak ada komputer gampong, tidak ada anggaran operasional, dan koneksi internet yang sangat terbatas di wilayah terpencil perbatasan Pidie-Pidie Jaya. Para pemuda harus menanggung sendiri seluruh beban operasional dari kantong pribadi, yang sangat membatasi konsistensi dan kualitas konten yang diproduksi. Kendala ini baru benar-benar teratasi pada 2016 ketika pemerintah gampong mengalokasikan Dana Desa secara resmi untuk pengelolaan website dan pembangunan tower internet, sehingga operasional tidak lagi bergantung pada swadaya individu [1], [4].
Kendala lain yang muncul seiring berkembangnya inovasi adalah regenerasi pengelola konten digital yang terampil dan berdedikasi. Pemuda penggagas awal yang bertumbuh tidak selamanya dapat terus aktif mengelola website karena tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang berkembang. Pemerintah gampong memitigasi risiko ini dengan meluncurkan Program Literasi Digital yang menyasar warga dari berbagai usia, sehingga pengelolaan TIK tidak lagi bertumpu pada segelintir pemuda penggagas awal [3], [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama adalah semangat dan keberanian para pemuda gampong yang memilih bertindak tanpa menunggu perintah, anggaran, atau fasilitas dari pihak mana pun. Mereka mengubah keterbatasan menjadi cerita inspirasi yang kemudian menarik perhatian nasional dan internasional. Studi dari Universitas Al-Ghafur Pidie mengonfirmasi bahwa kualitas sumber daya manusia perangkat gampong yang melek teknologi adalah variabel paling menentukan dalam keberhasilan penerapan e-government di Kecamatan Glumpang Tiga [4], [6].
Faktor kedua adalah dukungan ekosistem jaringan Gerakan Desa Membangun yang menyediakan program helpdesk teknis, Program 1.000 Website Gratis, dan koneksi ke panggung nasional melalui festival Destika. Tanpa jaringan pendukung yang membuka akses ke sumber daya dan ajang pengakuan, perjuangan swadaya para pemuda gampong bisa dengan mudah tenggelam tanpa dikenal. Sinergi antara inisiatif lokal yang kuat dan jaringan fasilitator yang tepat inilah yang mengakselerasi dampak inovasi Gampong Cot Baroh jauh melampaui batas geografis gampong itu sendiri [5], [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pengakuan nasional yang diraih sangat signifikan. Gampong Cot Baroh meraih Destika Award 2014 dari Kemenkominfo sebagai penerima penghargaan pertama dari Aceh, kemudian dinobatkan sebagai Juara 1 Gampong IT se-Aceh pada Desember 2016 dalam penilaian Komunitas Aceh Smart City. Kunjungan resmi Tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Desember 2015 membuktikan bahwa inovasi ini sudah diakui sebagai praktik terbaik oleh pemerintah pusat [2], [7].
Dampak yang melampaui batas nasional adalah pembuatan film dokumenter “Asa Dessa” yang mengabadikan perjuangan Gampong Cot Baroh dan diputar di berbagai negara, menjadikan gampong kecil di pelosok Aceh ini dikenal oleh khalayak internasional. Partisipasi aktif dalam konferensi video bersama Pansus RUU Desa DPR RI membuktikan bahwa internet berhasil menghapus jarak fisik antara gampong terpencil dan pusat pengambilan kebijakan di Jakarta. Sejak program literasi digital diluncurkan, partisipasi warga dalam menggunakan fasilitas digital untuk keperluan produktif terus meningkat secara signifikan [1], [3].
Dari sisi tata kelola, penetapan sebagai salah satu dari 222 lokasi Program Desa Broadband Terpadu Kominfo 2018 membawa peningkatan infrastruktur internet gampong secara signifikan. Tower internet gampong yang dibangun menggunakan Dana Desa memastikan seluruh warga dapat mengakses internet dengan kualitas yang jauh lebih stabil. Transformasi ini menjadikan Gampong Cot Baroh dari gampong yang hampir tidak dikenal menjadi salah satu ikon nasional gerakan desa digital Indonesia [1], [8].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan inovasi ini berkembang bertahap mengikuti kematangan kelembagaannya. Pada fase rintisan 2013–2015, seluruh biaya operasional ditanggung swadaya oleh pemuda gampong menggunakan komputer dan modem pribadi, dengan bantuan pulsa modem dari Gerakan Desa Membangun serta hadiah satu unit laptop dari Destika Award 2014 sebagai satu-satunya dukungan eksternal [1], [2]. Sejak 2016, pemerintah gampong mulai mengalokasikan Dana Desa secara resmi untuk pengelolaan website dan pembangunan tower internet, mengikuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Model pembiayaan Gampong Cot Baroh tidak berorientasi pada pendapatan langsung, melainkan pada investasi infrastruktur publik yang dibiayai bertahap: swadaya individu di tahap awal, dukungan hibah jaringan pendamping (Gerakan Desa Membangun) di tahap pengembangan, dan Dana Desa serta Program Desa Broadband Terpadu Kominfo 2018 di tahap pematangan. Keberlanjutan pembiayaan ke depan bertumpu pada pos anggaran rutin gampong untuk TIK, sementara potensi pendapatan mandiri dapat digali lewat promosi produk unggulan gampong secara daring yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tambahan bagi warga.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Gampong Cot Baroh menunjukkan bahwa keputusan pemuda gampong untuk bertindak tanpa menunggu anggaran maupun fasilitas sempurna adalah keputusan kunci yang tepat, karena momentum awal itulah yang kemudian menarik dukungan Gerakan Desa Membangun dan pengakuan Kemenkominfo. Keputusan menautkan diri ke jaringan pendamping eksternal sejak dini, alih-alih bekerja sepenuhnya sendirian, juga terbukti mempercepat akses sumber daya dan panggung pengakuan yang tidak mungkin diraih gampong ini sendirian.
Jika memulai dari awal, penguatan infrastruktur dasar dan mekanisme regenerasi pengelola idealnya direncanakan sejak tahap rintisan, bukan menyusul setelah masalah muncul — Gampong Cot Baroh baru mendapat anggaran resmi pada 2016, tiga tahun setelah inovasi dimulai, sehingga fase swadaya berlangsung lebih lama dan lebih rentan dari yang seharusnya.
Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis terpenting adalah memulai dengan modal minim yang tersedia — satu orang melek digital, satu koneksi internet meskipun lambat, dan satu platform gratis seperti domain DESA.ID — sembari aktif mencari jaringan pendamping yang dapat membuka akses ke sumber daya dan ajang pengakuan yang lebih luas.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui institusionalisasi pengelolaan TIK gampong ke dalam anggaran resmi yang bersumber dari Dana Desa sejak 2016. Pemerintah Gampong Cot Baroh juga meluncurkan Program Literasi Digital untuk mempersiapkan generasi baru pengelola digital yang melek teknologi, mulai dari anak-anak hingga lansia. Pendekatan inklusif ini memastikan pengetahuan dan keterampilan digital tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu, tetapi menyebar merata ke seluruh lapisan warga gampong [3], [8].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada pelembagaan program literasi digital yang tidak bergantung pada satu sosok penggagas — dengan pengelolaan TIK kini menjadi bagian dari anggaran dan program resmi gampong, pergantian Sekretaris Gampong maupun kepala desa tidak akan menghentikan keberlangsungan layanan digital yang sudah melekat dalam struktur pemerintahan gampong.
Dalam jangka panjang, Gampong Cot Baroh perlu mengembangkan ekosistem digital yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan website, media sosial, dan platform e-commerce lokal untuk memasarkan produk unggulan gampong secara langsung kepada konsumen akhir sebagai strategi pendapatan mandiri. Kerja sama yang berkelanjutan dengan Ruang Komunitas Digital Desa yang sudah aktif menggelar pelatihan literasi digital di Gampong Cot Baroh pada 2024 menjadi jaminan bahwa pendampingan teknis tidak akan pernah terputus [8], [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Internet Gampong Cot Baroh memberikan kontribusi nyata pada berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Program Literasi Digital Gampong Cot Baroh meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital warga dari berbagai usia secara inklusif, dan akses internet melalui tower gampong membuka sumber belajar digital yang luas. |
Jumlah peserta Program Literasi Digital dari berbagai kelompok usia |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Promosi produk unggulan gampong melalui website dan media sosial membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, sekaligus menciptakan peluang kerja baru di bidang pengelolaan konten dan pemasaran digital. |
Jumlah konten promosi produk unggulan gampong yang dipublikasikan |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan tower internet gampong menggunakan Dana Desa membangun infrastruktur digital yang menjadi fondasi konektivitas seluruh warga, membuktikan desa tertinggal mampu mengadopsi TIK secara mandiri. |
Status sebagai salah satu dari 222 lokasi Program Desa Broadband Terpadu Kominfo |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Akses internet gampong mengurangi kesenjangan informasi antara warga gampong terpencil di Aceh dengan warga kota, dibuktikan lewat partisipasi aktif gampong dalam penyusunan RUU Desa melalui video conference. |
Keterlibatan gampong dalam forum kebijakan nasional (Pansus RUU Desa DPR RI) |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Website resmi gampongcotbaroh.desa.id mewujudkan transparansi informasi publik yang memungkinkan warga mengakses kebijakan dan program pemerintah gampong secara terbuka. |
Ketersediaan kanal informasi publik resmi gampong yang aktif diperbarui |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Gampong Cot Baroh dengan Gerakan Desa Membangun, Kemenkominfo, PANDI, dan Ruang Komunitas Digital Desa membangun ekosistem kemitraan multipihak yang saling memperkuat. |
Jumlah mitra aktif (Gerakan Desa Membangun, Kemenkominfo, PANDI, Ruang Komunitas Digital Desa) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Inovasi Gampong Cot Baroh sudah secara organik menginspirasi ribuan desa di seluruh Indonesia melalui pemberitaan media nasional dan jaringan Gerakan Desa Membangun. Model replikasinya sangat sederhana: satu pemuda desa yang melek digital, satu koneksi internet meskipun lambat, dan satu platform gratis domain DESA.ID sudah cukup untuk memulai. Kunci keberhasilannya terletak pada keberanian mengambil inisiatif tanpa menunggu anggaran dan fasilitas yang sempurna, sebagaimana dicontohkan para pemuda Gampong Cot Baroh yang memulai hanya dengan modal laptop dan modem pribadi [5], [6].
Untuk scale up, pengalaman Gampong Cot Baroh sebagai salah satu penerima Program Desa Broadband Terpadu Kominfo 2018 menunjukkan bahwa gampong-gampong yang sudah membangun fondasi digital secara mandiri mendapat prioritas dalam program infrastruktur digital pemerintah. Kemenkominfo dan Kemendes PDTT perlu menjadikan model Gampong Cot Baroh sebagai kurikulum wajib dalam pelatihan kepala desa dan aparatur desa tentang pemanfaatan TIK untuk tata kelola dan promosi desa. Dengan lebih dari 77.000 desa di Indonesia yang memerlukan transformasi digital, model sederhana namun terbukti dari Gampong Cot Baroh ini menjadi panduan paling relevan dan dapat diimplementasikan tanpa bergantung pada modal besar [5], [3].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00139: Internet Gampong, Cot Baroh Manfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Media Promosi Gampong,” inovasi.web.id, 16 Mar. 2018. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/internet-gampong-cot-baroh-manfaatkan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-untuk-media-promosi-gampong/
[2] Kabar Desa, “Gampong Cot Baroh Raih Juara Satu Gampong IT Se-Aceh,” kabardesa.com, 27 Des. 2015. [Online]. Tersedia: https://www.kabardesa.com/2015/12/27/425/gampong-cot-baroh-raih-juara-satu-gampong-it-se-aceh
[3] Pemerintah Gampong Cot Baroh, “Program Literasi Digital: Memanfaatkan Teknologi, Membangun Gampong,” gampongcotbaroh.desa.id, 29 Ags. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.gampongcotbaroh.desa.id/program/literasi-digital/
[4] L. Qadriah, “Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia dalam Penerapan E-Government pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie: Studi Kasus pada Perangkat Gampong Cot Baroh,” Jurnal Al-Ghafur, Universitas Al-Ghafur Pidie, 2021. [Online]. Tersedia: https://journal.unigha.ac.id/index.php/JAR/article/view/468
[5] P. Hariyanti, “Peran Relawan TIK dalam Program Desa Broadband Terpadu,” Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Indonesia. [Online]. Tersedia: https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/9917/7895/20105
[6] Inovasi Desa, “Dari Desa Melung Menuju Gampong Cot Baroh: Strategi Replikasi Inovasi Desa Melek Internet di Indonesia,” inovasi.web.id, 13 Jan. 2019. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/dari-desa-melung-menuju-gampong-cot-baroh-strategi-replikasi-inovasi-desa-melek-internet-di-indonesia/
[7] Scribd/Modul Desa Cerdas, “Pembangunan Desa Cerdas dan Kewenangannya — Gampong Cot Baroh sebagai Komunitas Digital Desa Fenomenal,” 2025. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/559006091/Modul-1-Bacaan
[8] InfoNanggroe, “Ruang Komunitas Digital Desa Gelar Pelatihan Literasi Digital di Gampong Cot Baroh,” infonanggroe.com, 3 Okt. 2024. [Online]. Tersedia: https://infonanggroe.com/ing-25697/ruang-komunitas-digital-desa-gelar-pelatihan-literasi-digital-di-gampong-cot-baroh/
