PKK Desa Durian Pesawaran Kelola Hutan Mangrove Menjadi Wisata Bahari dan Dongkrak Pendapatan Asli Desa

PKK Desa Durian Pesawaran Kelola Hutan Mangrove Menjadi Wisata Bahari dan Dongkrak Pendapatan Asli Desa

Ringkasan Inovasi

Tim Penggerak PKK Desa Durian, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengubah kawasan hutan mangrove dan pantai yang selama ini terbengkalai menjadi destinasi wisata alam berbasis komunitas perempuan [1]. Bermula dari musyawarah desa pada 2018, para penggerak PKK meyakinkan pemerintah desa untuk mengelola ekosistem pesisir sebagai aset ekonomi desa, menggerakkan warga secara gotong royong menata dan mempromosikan kawasan wisata mangrove dan Pantai Merut hingga dikenal wisatawan luar kabupaten [1]. Tujuan utama inovasi ini adalah menjadikan sektor wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nyata, sekaligus membuktikan bahwa perempuan desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dampaknya sudah terasa: Desa Durian kini terdaftar sebagai Desa Wisata Bahari di platform Jadesta Kementerian Pariwisata, dan Provinsi Lampung mengusulkan Desa Durian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari unggulan Kabupaten Pesawaran, dengan estimasi kebutuhan pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk TPI Durian dan fasilitas pendukungnya [3].

 

Latar Belakang

Desa Durian memiliki luas wilayah sekitar 686,2 hektare dan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir yang kaya ekosistem mangrove dan pantai — kekayaan alam yang bertahun-tahun dibiarkan tanpa pengelolaan berarti. Warga desa lebih banyak menggantungkan hidup pada budidaya ikan, udang, dan aktivitas nelayan yang hasilnya tidak selalu stabil karena bergantung pada cuaca dan musim tangkap [1].

Sebelum inovasi ini hadir, kawasan hutan mangrove Desa Durian tidak memiliki fasilitas wisata sama sekali: tidak ada jalur tracking, spot foto, pengelola, maupun promosi terstruktur. Kabupaten Pesawaran sendiri menyimpan potensi wisata bahari besar — sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.038.284 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi Pesawaran, dengan Pulau Pahawang sebagai magnet utama [7]. Desa Durian belum mampu ikut merebut peluang arus wisatawan itu karena belum ada lembaga yang mengambil inisiatif pengelolaan.

Kekosongan inisiatif inilah yang mendorong penggerak PKK Desa Durian bergerak, melihat bahwa hutan mangrove yang selama ini hanya berfungsi ekologis sebagai penahan abrasi sesungguhnya bisa diubah menjadi aset wisata bagi desa dan warganya [1].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi ini lahir dari musyawarah desa ketika PKK secara aktif meyakinkan Pemerintah Desa Durian untuk serius mengelola hutan mangrove sebagai destinasi wisata yang terkelola. Pemerintah desa kemudian memfasilitasi kesepakatan formal antara pemilik lahan dan PKK sebagai pengelola wisata, memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepastian dan akuntabilitas pengelolaan [1].

Secara konkret, inovasi yang diterapkan PKK mencakup empat komponen yang bekerja sinergis: penataan ruang kawasan mangrove, pembangunan jalur tracking dan spot foto, pelayanan pengunjung, dan promosi wisata melalui media sosial secara konsisten. PKK mengelola seluruh aspek operasional — kebersihan kawasan, perawatan ekosistem mangrove, penyambutan wisatawan, hingga pengelolaan pendapatan tiket untuk kontribusi PADes [1].

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan dimulai pada 2018 ketika penggerak PKK mulai membersihkan kawasan wisata secara rutin setiap hari libur bersama warga, tanpa menunggu anggaran besar. Mereka memperlebar jalan akses menuju lokasi secara gotong royong, sembari mempromosikan kawasan ini di media sosial [1].

Pada 2019–2020, momentum pengembangan meningkat ketika mahasiswa KKN Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Kelompok 34 bergabung dan membantu pengembangan wisata tracking mangrove dengan menambah spot foto. Laporan KKN ITERA mencatat bahwa pada 2020 Desa Durian sedang berfokus penuh pada pengembangan wisata mangrove yang saat itu masih dalam proses pembangunan [6].

Proses ini tidak bebas hambatan: pada fase awal, minimnya fasilitas membuat pengalaman pengunjung belum optimal, dan PKK menghadapi kesulitan mengelola arus kunjungan tanpa sistem tiket yang terstandar. Hambatan ini mendorong PKK membangun sistem pengelolaan kunjungan yang lebih terstruktur secara bertahap, menetapkan tarif tiket masuk terjangkau, dan membagi tugas di antara anggota sesuai kapasitas masing-masing [1].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar pada fase awal adalah minimnya fasilitas wisata yang membuat pengalaman pengunjung belum optimal dibandingkan ekowisata mangrove lain di Kecamatan Padangcermin yang sudah lebih berkembang [2], seperti Hutan Mangrove Petengoran di Desa Gebang yang sudah berbadan hukum sejak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 [1]. Keterbatasan anggaran desa memperlambat pengembangan kawasan, dimitigasi melalui pendekatan bertahap memanfaatkan kolaborasi gotong royong warga hingga program KKN mahasiswa ITERA [6].

Tantangan kedua adalah terbatasnya pengalaman PKK dalam manajemen pariwisata profesional: pengelolaan tiket, promosi digital terstruktur, pelayanan berstandar, hingga pelaporan keuangan. Kendala ini dimitigasi melalui kolaborasi dengan mahasiswa KKN dan dukungan teknis pemerintah kecamatan, sambil membangun kapasitas manajerial secara belajar-sambil-berjalan [6].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor paling menentukan adalah konsistensi dan semangat kolektif penggerak PKK yang tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Karakter perempuan desa yang mengenal ekosistem lokal dan memiliki jaringan sosial kuat menjadi modal kepercayaan yang tidak dapat diukur dengan uang [1]. Sebagai perbandingan, kajian pemberdayaan ekowisata berbasis gender di Desa Pulau Pahawang, kecamatan tetangga di Kabupaten Pesawaran yang sama, mendokumentasikan peningkatan partisipasi perempuan dari 25% menjadi 75% ketika program pemberdayaan serupa dijalankan konsisten — menunjukkan pola keberhasilan yang sejalan dengan pengalaman PKK Durian, meski bukan studi tentang Durian itu sendiri [8].

Faktor kedua adalah dukungan penuh Kepala Desa Fauzi yang memfasilitasi kesepakatan lahan dan mengintegrasikan wisata mangrove ke dalam agenda pembangunan desa. Kolaborasi lintas aktor — PKK, pemerintah desa, pemilik lahan, dan mahasiswa KKN ITERA — menciptakan ekosistem dukungan berlapis yang menjadi prasyarat keberhasilan [6].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak paling terukur adalah transformasi status Desa Durian dari desa pesisir tanpa destinasi wisata menjadi Desa Wisata Bahari yang terdaftar resmi di platform Jadesta Kementerian Pariwisata RI [4]. Pengakuan ini membuka akses Desa Durian terhadap program pengembangan, pendanaan, dan promosi nasional.

Dampak ekonomi terasa langsung: wisatawan dari luar kecamatan mulai berdatangan, menciptakan arus pendapatan dari tiket masuk yang sebelumnya tidak ada. Kabupaten Pesawaran sendiri pada 2025 menarik 1.038.284 wisatawan ke berbagai destinasinya, momentum yang secara geografis menguntungkan Desa Durian karena berada di jalur yang sama dengan destinasi populer Pesawaran lainnya [7].

Pengakuan paling strategis datang dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengusulkan Desa Durian kepada KKP sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran, bersanding dengan Pulau Pahawang yang lebih dulu terkenal [3]. Usulan ini membawa estimasi investasi pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhamad Ali menegaskan: “Pesawaran memiliki potensi laut dan pantai yang luar biasa — kami ingin potensi ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat” [5].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Sejak 2018 hingga saat ini, pengelolaan wisata mangrove Desa Durian sepenuhnya bertumpu pada swadaya PKK dan gotong royong warga tanpa modal awal dari pemerintah, dilengkapi kontribusi non-tunai berupa tenaga kerja mahasiswa KKN ITERA pada 2019–2020 [6]. Model bisnis operasional bersumber dari pendapatan tiket masuk yang dikelola PKK untuk kontribusi PADes dan reinvestasi fasilitas.

Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian dan fasilitas penunjang [3], yang jika terealisasi akan menjadi suntikan modal eksternal pertama yang signifikan setelah tujuh tahun mengandalkan swadaya murni.

 

Pelajaran yang Dipetik

Pengalaman Desa Durian menunjukkan bahwa inovasi wisata desa dapat dimulai tanpa modal besar sama sekali — bermodal konsistensi gotong royong warga dan kepastian hukum lahan dari kepala desa, sebuah destinasi dapat tumbuh organik selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menarik perhatian dan dukungan pendanaan dari tingkat provinsi dan nasional.

Pelajaran penting lainnya adalah perlunya kehati-hatian saat mengutip data pembanding dari desa lain: klaim keberhasilan pemberdayaan perempuan yang sering dirujuk dalam konteks wisata pesisir Pesawaran sesungguhnya berasal dari studi di Desa Pulau Pahawang, bukan Desa Durian — sebuah pembeda yang penting agar capaian riil PKK Durian tidak tertukar dengan capaian desa tetangga yang kebetulan berada di kabupaten yang sama.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan wisata mangrove Desa Durian bertumpu pada dua fondasi: penguatan kelembagaan PKK sebagai pengelola profesional dan integrasi program wisata ke dalam RPJMDes sebagai agenda pembangunan resmi. Pendapatan dari tiket masuk direinvestasikan untuk pemeliharaan fasilitas dan penanaman mangrove baru guna menjaga daya tarik ekologis kawasan [1].

Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar yang akan mempercepat pengembangan fasilitas [3]. Kemitraan berkelanjutan dengan ITERA juga dijaga agar desa terus mendapat dukungan teknis dari setiap angkatan mahasiswa KKN yang datang [6].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi PKK Desa Durian berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, menggabungkan pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal dalam satu model terintegrasi.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Pengelolaan wisata mangrove membuka sumber pendapatan baru bagi warga, baik dari tiket masuk sebagai PADes maupun usaha sampingan kuliner dan cinderamata. Kontribusi pendapatan tiket masuk terhadap PADes
SDGs 5: Kesetaraan Gender Model pengelolaan wisata yang digerakkan sepenuhnya oleh PKK menempatkan perempuan desa sebagai pemimpin pengambil keputusan ekonomi. Jumlah anggota PKK aktif mengelola operasional wisata
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Wisata mangrove menciptakan lapangan kerja lokal bagi perempuan desa sebagai pengelola, pemandu, dan pelaku usaha kuliner/cinderamata. Jumlah warga yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas wisata
SDGs 14: Ekosistem Lautan Pengelolaan wisata berbasis komunitas mendorong warga aktif menjaga ekosistem mangrove sebagai aset utama destinasi. Luas kawasan mangrove yang terjaga dan tertata sebagai wisata
SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan Kemitraan antara PKK, pemerintah desa, mahasiswa KKN ITERA, Pemkab Pesawaran, Pemprov Lampung, dan KKP. Status calon Desa Wisata Bahari usulan KKP (5 desa Pesawaran)

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model inovasi PKK Desa Durian relevan bagi desa pesisir lain yang memiliki ekosistem mangrove namun belum terkelola secara produktif: tidak memerlukan modal awal besar, menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di desa (kaum perempuan PKK), dan bertumpu pada aset alam yang tidak perlu dibeli [1]. Kunci replikasi terletak pada identifikasi potensi alam pesisir, fasilitasi kesepakatan lahan oleh kepala desa, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai pengelola yang diberi kepercayaan penuh.

Status Desa Durian sebagai calon Desa Wisata Bahari nasional usulan KKP membuka peluang menjadi percontohan pengembangan ekowisata berbasis komunitas perempuan bagi desa pesisir lain di Pesawaran maupun provinsi lain [3]. Strategi scale up yang realistis adalah memanfaatkan jaringan KKN ITERA dan perguruan tinggi lain di Lampung untuk menyebarkan model ini secara sistematis ke desa-desa sasaran [6].

 

Daftar Pustaka

[1] R. Allatif, “PKK Desa Durian Kelola Hutan Mangrove Jadi Destinasi Wisata,” Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, inovasi.web.id, 20 Apr. 2020. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-0838/

[2] RMol Lampung, “Hutan Mangrove, Pilihan Destinasi Wisata di Padangcermin Pesawaran,” rmollampung.id. [Online]. Tersedia: https://www.rmollampung.id/hutan-mangrove-pilihan-destinasi-wisata-di-padangcermin-pesawaran

[3] RMol Lampung, “Lampung Usulkan 5 Desa ke KKP Jadi Desa Wisata Bahari,” rmollampung.id, 28 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://rmollampung.id/lampung-usulkan-5-desa-ke-kkp-jadi-desa-wisata-bahari

[4] Jadesta Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata — Wisata Bahari Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Lampung,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/wisata_bahari_desa_durian

[5] Lampung7.com, “Pemkab Pesawaran Dorong Pembangunan Kampung Nelayan, Wabup Antonius Lakukan Koordinasi ke Kementerian KKP,” lampung7.com, 12 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampung7.com/pesawaran/

[6] Kelompok 34 KKN ITERA, “Laporan Akhir KKN Kelompok 34 — Desa Durian, Kecamatan Padangcermin: Program Pembuatan Spot Foto dan Pengembangan Wisata Tracking Mangrove,” Scribd, 2020. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/446325017/Laporan-KKN-Kelompok-34

[7] Instagram Pesawaran Tourism, “Sepanjang Tahun 2025, Pesawaran Sukses Menarik 1.038.284 Pengunjung,” Instagram, 11 Jan. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DTbZSRRk5n3/

[8] Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Unila, “Penguatan Ekowisata Berbasis Gender Equality di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran,” Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2024. [Online]. Tersedia: https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JPFP/article/view/9979

Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Bondowoso Hadirkan Wisata Tematik Indian Camp dan Gerakkan Ekonomi Warga Melalui BUMDes

Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Bondowoso Hadirkan Wisata Tematik Indian Camp dan Gerakkan Ekonomi Warga Melalui BUMDes

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mengubah lahan kosong tidak produktif menjadi wahana wisata bertema Suku Indian menggunakan Dana Desa sebagai modal utama [1]. Inovasi ini menempatkan BUMDes Penambangan sebagai pengelola destinasi wisata kreatif yang menjawab kebutuhan warga akan penghasilan baru sekaligus tren wisata foto tematik generasi muda [2]. Wahana Indian Camp yang berdiri sejak 2019 menawarkan tenda segitiga berlukis motif hewan, ruang selfie tematik, sewa kostum Indian, serta tiket masuk yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat [3]. Kunjungan wisatawan meningkat sejak peresmian, lapangan kerja lokal terbuka, dan Pendapatan Asli Desa bertumbuh dari pengelolaan BUMDes, hingga diliput Kompas Travel pada Februari 2020 sebagai destinasi wisata terbaru Bondowoso yang sedang naik daun [9].

 

Latar Belakang

Desa Penambangan di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selama bertahun-tahun tidak memiliki destinasi wisata yang mampu menarik pengunjung dari luar wilayah secara konsisten [2]. Lahan kosong di desa terbengkalai tanpa memberikan manfaat ekonomi, meski Bondowoso berada di antara destinasi wisata besar seperti Kawah Ijen dan Kawah Wurung yang sudah dikenal luas [4].

Kepala Desa Martha Suprihastini membaca perubahan perilaku generasi milenial yang gemar berswafoto dan mencari lokasi Instagramable, sebuah tren yang belum direspons desa mana pun di Kecamatan Curahdami saat itu [2]. Kajian akademik tentang pengembangan desa wisata di Penambangan mengonfirmasi bahwa tekad meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka lapangan kerja baru menjadi motor utama lahirnya inisiatif ini [6].

Pemerintah Kabupaten Bondowoso turut mendorong desa-desa memanfaatkan potensi lokal secara kreatif untuk mendukung pertumbuhan pariwisata daerah [4]. Perlu dicatat bahwa Martha Suprihastini, yang memimpin Desa Penambangan selama dua periode dan menggagas Indian Camp pada masa jabatannya, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada 15 Juni 2023 untuk maju sebagai bakal calon legislatif DPRD Bondowoso, dengan kepemimpinan desa selanjutnya dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa Samsu Efendi.

 

Inovasi yang Diterapkan

Indian Camp lahir dari gagasan Martha Suprihastini yang menangkap fenomena wisata foto tematik milenial dan menghadirkannya di desa dengan biaya terjangkau [2]. Inovasi ini mengalihfungsikan lahan desa tidak produktif menjadi wahana wisata imersif bertema Suku Indian, dibangun sejak 2019 menggunakan Dana Desa, dengan BUMDes Penambangan sebagai pengelola operasional [1].

Pengunjung disambut tenda segitiga warna-warni berlukis motif elang, kuda, banteng, dan serigala, dengan ruang selfie tematik yang mengalunkan musik khas suku asli Amerika Utara, sewa kostum lengkap seharga Rp10.000, dan tiket masuk terjangkau [3]. Paket wisata keluarga yang menggabungkan hiburan, edukasi pertanian lokal, dan permainan tradisional memperluas segmen pengunjung dari sekadar wisata foto menjadi pengalaman keluarga [2].

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses pembangunan dimulai dari identifikasi lahan desa tidak terpakai yang berlokasi sekitar enam kilometer dari pusat Kota Bondowoso, dengan jarak tempuh sekitar 15 menit [2]. Tim desa merancang konsep wahana secara partisipatif melalui musyawarah warga yang memilih tema Suku Indian sebagai konsep yang belum ada pesaingnya di Kabupaten Bondowoso saat itu [1].

Pada fase awal, pengelola BUMDes melakukan uji coba operasional dengan mengundang warga dan pelajar lokal untuk menilai kenyamanan fasilitas sebelum dibuka penuh untuk umum [2]. Masukan uji coba ini mengungkap bahwa kepadatan pengunjung yang berlebihan mengganggu pengalaman wisata, sehingga pengelola mengoreksi tata letak spot foto dan membangun sistem pemesanan rombongan lebih dulu melalui media sosial dan kontak pengelola [3].

Promosi digital melalui Instagram dan Facebook menjadi akselerator kunjungan sejak minggu-minggu awal pembukaan, didukung konten foto pengunjung yang dibagikan secara sukarela di media sosial pribadi mereka, sebagaimana juga diliput media lokal Jawa Timur yang menjuluki Indian Camp sebagai “kampung selfi” Bondowoso sejak Oktober 2019 [10]. Fenomena serupa wisata foto tematik bertema Indian juga tumbuh di daerah lain Jawa Timur, seperti kajian tentang perubahan sosial di sekitar Cowboy and Indian Camp Desa Modangan, Kabupaten Blitar, yang menunjukkan daya tarik sosial destinasi bertema serupa secara lebih luas [5].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan utama adalah menjaga konsistensi kualitas dekorasi dan properti tematik yang terpapar cuaca tropis secara terus-menerus. Material tenda, ornamen kain, dan elemen kayu rentan rusak lebih cepat dari perkiraan, sehingga BUMDes mengalokasikan sebagian pendapatan untuk dana renovasi dan perawatan berkala [2].

Tekanan kompetitif dari wahana wisata bertema Indian yang mulai bermunculan di berbagai daerah Jawa Timur, seperti di Blitar, menciptakan urgensi bagi Indian Camp untuk terus menghadirkan atraksi dan spot foto baru [5]. Mitigasinya dilakukan melalui pembaruan konten visual berkala dan diversifikasi paket wisata agar pengunjung berulang tetap tertarik [1].

Kendala operasional awal berupa kepadatan pengunjung yang tidak teratur juga dimitigasi melalui sistem pemesanan rombongan terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan pada tahap Proses Penerapan Inovasi, agar arus kunjungan lebih tertata dan pengalaman wisata tetap terjaga.

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Kepemimpinan Martha Suprihastini yang berani mengalokasikan Dana Desa untuk konsep wisata yang belum pernah dicoba di daerah ini menjadi faktor paling menentukan keberhasilan Indian Camp, didukung kemampuannya membaca tren perilaku wisata foto generasi muda [2].

Faktor kedua adalah sinergi antara Pemerintah Desa, BUMDes sebagai operator, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membangun akses infrastruktur menuju lokasi serta memberikan apresiasi yang meningkatkan visibilitas destinasi [2]. Strategi promosi digital BUMDes melalui Instagram dan Facebook yang aktif memperbarui konten menjadi mesin penarik wisatawan dengan biaya minimal [3].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Sejak peresmian pada 2019, Indian Camp disambut antusias wisatawan, terutama pelajar, generasi muda, dan keluarga dari Bondowoso serta kabupaten sekitarnya yang berdatangan setiap akhir pekan [3]. Tarif masuk dan sewa kostum yang terjangkau menjadikannya destinasi yang dapat diakses semua lapisan masyarakat [3].

Kajian pengembangan desa wisata Penambangan mencatat bahwa kehadiran Indian Camp turut mendorong tumbuhnya usaha informal lokal — pedagang makanan, jasa ojek lokal, dan perajin aksesori — yang ikut memperoleh manfaat dari arus kunjungan wisatawan [6]. Lapangan kerja baru dari operasional BUMDes, seperti pengelola loket, pemandu wisata, dan penjaga kostum, memberi penghasilan langsung bagi warga yang sebelumnya bergantung pada pertanian [1].

Kompas Travel memuat liputan Indian Camp pada Februari 2020 sebagai tempat wisata terbaru Bondowoso yang sedang naik daun, memperluas jangkauan promosi ke pembaca nasional [9]. Kajian tentang strategi pengembangan BUMDes wisata di Kabupaten Bondowoso secara umum turut menunjukkan bahwa unit usaha wisata dengan orientasi pasar yang jelas berpotensi menjadi sumber PADes berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan model serupa di BUMDes lain wilayah Bondowoso [7].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Pembangunan fisik Indian Camp dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa, tanpa investasi swasta atau utang, dengan BUMDes Penambangan bertindak sebagai pengelola operasional harian [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal alokasi Dana Desa untuk pembangunan wahana ini secara spesifik.

Model bisnis bertumpu pada pendapatan tiket masuk dan sewa kostum yang terjangkau namun bervolume tinggi setiap akhir pekan, ditambah efek promosi viral organik dari konten foto pengunjung di media sosial yang tidak membutuhkan biaya iklan berbayar [2]. Pendapatan ini kemudian dialokasikan kembali untuk perawatan fasilitas dan PADes.

 

Pelajaran yang Dipetik

Pengalaman Indian Camp menunjukkan bahwa investasi Dana Desa untuk konsep wisata yang belum teruji dapat berhasil ketika kepala desa mampu membaca tren pasar secara akurat, dan bahwa daya tarik visual yang fotogenik dapat memicu promosi viral organik tanpa biaya pemasaran besar. Uji coba terbatas sebelum peluncuran penuh, alih-alih langsung membuka untuk umum, terbukti membantu menemukan masalah operasional seperti kepadatan pengunjung sebelum berdampak luas.

Pelajaran penting lainnya adalah bahwa keberlangsungan sebuah inovasi desa tidak boleh bergantung pada satu individu pemimpin semata — pergantian Kepala Desa Martha Suprihastini pada 2023 karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menunjukkan pentingnya melembagakan pengelolaan inovasi pada BUMDes agar tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan Indian Camp ditopang mekanisme reinvestasi yang mengalokasikan sebagian keuntungan BUMDes secara berkala untuk pembaruan fasilitas dan penambahan spot foto baru sesuai tren pasar [2]. Pemerintah Kabupaten Bondowoso turut memperkuat fondasi ini dengan membangun dan merawat akses infrastruktur menuju lokasi [2].

Diversifikasi produk wisata menjadi pilar strategis jangka panjang: mengintegrasikan paket wisata edukasi pertanian, permainan tradisional, dan aktivitas malam hari diharapkan memperluas segmen pengunjung sekaligus memperpanjang durasi kunjungan rata-rata [1].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Indian Camp Desa Penambangan berkontribusi pada beberapa dimensi SDGs melalui alih fungsi lahan tidur menjadi destinasi wisata produktif berbasis BUMDes.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan PADes yang meningkat dari pengelolaan Indian Camp memberi ruang bagi program pemberdayaan warga, sementara lapangan kerja baru mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman semata. Jumlah tenaga kerja BUMDes terserap (loket, pemandu, penjaga kostum, kebersihan)
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Wahana wisata kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi informal di sekitar destinasi dan menghasilkan PADes berkelanjutan. Jumlah usaha informal (pedagang, ojek lokal, perajin) di sekitar destinasi
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan Tiket masuk dan sewa kostum yang terjangkau menjadikan Indian Camp dapat diakses semua lapisan masyarakat, dari pelajar hingga keluarga petani. Tarif sewa kostum lengkap Rp10.000, terjangkau lintas kelas ekonomi
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan Pengalihfungsian lahan tidur menjadi destinasi wisata yang hidup mencerminkan pengelolaan ruang desa yang produktif dan berkelanjutan. Luas lahan tidur yang dialihfungsikan menjadi wahana wisata
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membangun infrastruktur akses mencerminkan kemitraan lintas tingkat pemerintahan. Dukungan infrastruktur akses dari Pemkab Bondowoso menuju lokasi

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Indian Camp menunjukkan bahwa wisata tematik berbasis Dana Desa dapat mengubah lahan tidur menjadi sumber PADes tanpa investasi besar atau keahlian teknis rumit [1]. Kajian tentang pengelolaan wisata berbasis Community Based Tourism mengonfirmasi bahwa model di mana komunitas lokal menjadi pengelola dan penerima manfaat utama relatif lebih lestari dan mudah direplikasi dibanding model yang bergantung pada investor luar [8].

Strategi scale up diarahkan pada pengembangan kawasan wisata terpadu yang mengintegrasikan wisata foto tematik, edukasi pertanian, dan paket wisata bermalam untuk menarik wisatawan dari kota-kota besar Jawa Timur [1]. Desa Penambangan terbuka bagi desa lain di Kabupaten Bondowoso yang ingin mempelajari konsep, biaya pembangunan, dan sistem operasional Indian Camp sebagai panduan replikasi [2].

 

Daftar Pustaka

[1] Portal Inovasi Desa, “ID 00845: Desa Penambangan Bondowoso Hadirkan Wisata Indian Camp dan Gerakkan Ekonomi Warga,” inovasi.web.id, 7 Apr. 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-penambangan-bondowoso-hadirkan-wisata-indian-camp-dan-gerakkan-ekonomi-warga/

[2] Portal Inovasi Desa, “Indian Camp, Desa Penambangan Kembangkan Wisata ala Suku Indian di Bondowoso,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/indian-camp-desa-penambangan-kembangkan-wisata-ala-suku-indian-di-bondowoso/

[3] Y. ErLyn, “Serasa di Camp Dayak!! Wisata Home Selfie Camp Indiana Desa Penambangan Bondowoso,” YouTube, 2 Nov. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=jUilPL1RNBQ

[4] D. D. Harjo, “Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Mengembangkan Obyek Wisata Kawah Wurung,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember. [Online]. Tersedia: http://repository.unmuhjember.ac.id/4108/1/ARTIKEL.pdf

[5] Y. K. Wulandari et al., “Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Wisata Cowboy and Indian Camp di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar,” Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 3, no. 4, pp. 384–393, 2023. [Online]. Tersedia: http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/download/3488/2247

[6] A. Maulana et al., “Pengembangan Menuju Desa Wisata di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat,” Jurnal Respon Publik (RPP), UNISMA, 2022. [Online]. Tersedia: https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/18735/14236

[7] M. F. Hidayat et al., “Strategi Pengembangan Potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes Sumber Agung Desa Alassumur, Kabupaten Bondowoso,” Jurnal Agriscience, Universitas Trunojoyo Madura, Mar. 2023. [Online]. Tersedia: https://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience/article/view/15708

[8] IPDN, “Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Community Based Tourism,” eprints.ipdn.ac.id. [Online]. Tersedia: http://eprints.ipdn.ac.id/16003/1/

[9] Travel Kompas, “Berburu Foto Selfie di Indian Camp, Tempat Wisata Terbaru di Bondowoso,” travel.kompas.com, 9 Feb. 2020. [Online]. Tersedia: https://travel.kompas.com/read/2020/02/09/150518427/berburu-foto-selfie-di-indian-camp-tempat-wisata-terbaru-di-bondowoso

[10] Mitra Jatim, “Desa Penambangan Memajukan Wisata Bondowoso dengan Kampung Selfinya,” mitrajatim.com, 21 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.mitrajatim.com/2019/10/desa-penambangan-memajukan-wisata.html

Desa Wanadadi Banjarnegara Kembangkan Seakong Agroeduwisata Berbasis Komunitas dan Raih Juara Favorit Desa Wisata Jawa Tengah 2025

Desa Wanadadi Banjarnegara Kembangkan Seakong Agroeduwisata Berbasis Komunitas dan Raih Juara Favorit Desa Wisata Jawa Tengah 2025

Ringkasan Inovasi

Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan destinasi Seakong Agroeduwisata di tepi Waduk Panglima Besar Soedirman (Waduk Mrica) yang memadukan wisata alam perairan, edukasi pertanian dan perikanan, serta nilai budaya lokal sebagai tanah kelahiran musisi nasional Ebiet G. Ade [1]. Model Community Based Tourism (CBT) menempatkan warga sebagai pelaku utama wisata, bukan sekadar penonton pembangunan dari luar, sehingga nilai ekonomi kunjungan wisatawan berputar langsung di dalam komunitas [5]. Hasilnya tervalidasi secara kompetitif: pada September 2025, Desa Wisata Wanadadi meraih gelar Juara Favorit dalam Penganugerahan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025, mengungguli sejumlah desa wisata dari 29 peserta se-Jawa Tengah berkat inovasi, pengembangan potensi lokal, dan keterlibatan aktif komunitas [3].

 

Latar Belakang

Dua pertiga wilayah Desa Wanadadi merupakan kawasan perairan Waduk Mrica, kondisi geografis yang selama ini menjadi karakteristik dominan desa namun belum dimanfaatkan optimal sebagai aset wisata. Masyarakat mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya keramba jaring apung, namun nilai ekonominya terbatas karena tidak ada rantai nilai tambah yang sistemis di hilir produksi perikanan [1].

Di balik keterbatasan ekonomi itu, Desa Wanadadi menyimpan aset budaya yang langka: desa ini merupakan tanah kelahiran Ebiet G. Ade, musisi legendaris yang lagu-lagunya menembus lintas generasi. Rumah kelahirannya yang masih terjaga, dipadukan dengan panorama waduk dan aktivitas nelayan yang autentik, membentuk potensi wisata yang selama bertahun-tahun belum terkelola secara terstruktur [2].

Momentum perubahan muncul ketika lahan di Dusun Bangkong milik PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Mrica — pengelola Bendungan Panglima Besar Soedirman — mulai dikembangkan sebagai kawasan agroeduwisata seluas sekitar 12 hektare sejak Januari 2022, dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Indonesia Power terhadap pengembangan pariwisata di Banjarnegara [2]. Kepala Desa Wanadadi, Sigit Utoyo, yang telah menjabat sejak periode 2013–2019 dan berlanjut pada periode 2019–2025, mendorong potensi ini diorganisasi secara serius agar manfaatnya merata bagi seluruh warga.

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi ini berupa destinasi Seakong Agroeduwisata — nama yang berasal dari akronim “Sela” (batu) dan Dusun Bangkong, merujuk pada formasi bebatuan di kawasan tersebut — yang mengintegrasikan pengalaman alam, edukasi, dan budaya dalam satu destinasi di tepi Waduk Mrica [2]. Model CBT yang dipilih menempatkan warga sebagai pemain utama di semua lini, dari pengelolaan atraksi, kuliner, hingga pemandu wisata.

Seakong memadukan tiga dimensi wisata sekaligus: wisata alam berupa pemandangan waduk dan wahana perahu, wisata edukasi berupa pengenalan budidaya keramba jaring apung dan pertanian, serta wisata budaya melalui penelusuran jejak Ebiet G. Ade di desa kelahirannya [1]. Pengunjung dapat memancing, menyaksikan panen ikan dari keramba, menikmati spot foto tepi waduk, hingga merasakan atmosfer budaya tempat lahirnya lagu-lagu sang maestro.

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses pengembangan dimulai pada Januari 2022, disusul pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Wanadadi Berdikari” yang dikukuhkan secara resmi pada 16 November 2022 di lokasi Seakong, menandai dimulainya pengelolaan wisata yang terorganisasi [2]. Tim pengembang lalu berkoordinasi dengan BUMDesa Wanasejahtera, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara, serta perangkat desa untuk memetakan potensi dan kendala teknis sebelum destinasi resmi dibuka.

Pada 2024, mahasiswa Kelompok 70 program KPM MBKM-bR Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo turut membantu mengembangkan sarana prasarana dan strategi promosi daring Seakong [4]. Kontribusi ini mengidentifikasi dua kendala lapangan yang mendesak: akses jalan yang masih berlumpur saat musim hujan dan pengelolaan kebersihan lingkungan sekitar waduk yang belum memadai, keduanya sempat memengaruhi kenyamanan pengunjung awal.

Puncak peluncuran resmi berlangsung pada 17–19 November 2023 melalui Seakong Fest, festival tiga hari yang menghadirkan konser Ebiet G. Ade “Pulang Kampung” sekaligus penyerahan Surat Keputusan Desa Wisata kepada Kepala Desa Wanadadi [2]. Strategi peluncuran berbasis momentum budaya ini efektif menarik perhatian media dan wisatawan dari luar daerah, jauh melampaui kapasitas promosi konvensional desa.

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar pada tahap awal adalah kondisi infrastruktur dasar yang belum siap menyambut wisatawan: akses jalan yang masih berlumpur di musim hujan dan kebersihan lingkungan sekitar waduk yang belum tertata [4]. Kedua kondisi ini sempat memperlambat laju kunjungan pada bulan-bulan awal sebelum infrastruktur diperbaiki, dan menjadi pengalaman penting bahwa kesiapan infrastruktur dasar harus mendahului promosi masif.

Tantangan berikutnya adalah membangun kapasitas dan mentalitas warga sebagai tuan rumah wisata yang profesional dan konsisten menjaga kualitas layanan. Pengelola Pratama Yudha Santosa menegaskan bahwa gelar Juara Favorit bukan titik akhir, melainkan pengingat bahwa sarana prasarana, diversifikasi atraksi, dan kapasitas pelayanan sumber daya manusia lokal masih perlu terus diperbaiki [3].

Mitigasi dilakukan secara bertahap: perbaikan infrastruktur jalan dan kebersihan diprioritaskan lebih dulu berkat masukan mahasiswa KPM UNSIQ pada 2024, sementara peningkatan kapasitas SDM warga dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara [4].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama adalah sinergi antara pemerintah desa sebagai fasilitator, BUMDesa Wanasejahtera sebagai motor ekonomi, Pokdarwis Wanadadi Berdikari sebagai pengelola operasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara sebagai pembina teknis, serta dukungan CSR PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan [2]. Ketika kelima aktor ini bergerak dengan peran yang saling melengkapi, kapasitas kolektif yang dihasilkan melampaui apa yang bisa dicapai masing-masing pihak secara terpisah.

Faktor kedua adalah nilai budaya unik yang tidak dimiliki desa wisata lain: identitas sebagai tanah kelahiran Ebiet G. Ade yang menciptakan daya tarik emosional dan nostalgia lintas generasi, menjadi pembeda fundamental yang melampaui keindahan alam semata [1].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak ekonomi paling nyata terasa pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM lokal — warung kuliner, penjual jajanan, penyewa alat pancing, dan pengrajin suvenir — yang mendapat tambahan penghasilan dari arus kunjungan wisatawan sejak destinasi resmi dibuka [4]. Nelayan keramba yang sebelumnya hanya menjual ikan ke pengepul kini mendapat nilai tambah ganda karena sebagian hasil panen dijual langsung kepada pengunjung, sementara aktivitas budidaya keramba mereka sendiri menjadi atraksi edukasi.

Secara kelembagaan, inovasi Wanadadi berkontribusi pada capaian Kabupaten Banjarnegara yang menurut pemerintah kabupaten kini memiliki puluhan desa wisata aktif, dengan Wanadadi sebagai salah satu contoh model pengembangan berbasis komunitas yang berhasil naik kelas ke tingkat provinsi [2]. Studi pengabdian masyarakat lain menilai bahwa pengembangan Seakong turut berdampak pada peningkatan pendapatan warga sekitar destinasi [6], sementara liputan media memperkuat eksposur publik atas pencapaian ini [7].

Puncak pengakuan datang pada September 2025 ketika Desa Wisata Wanadadi dinobatkan sebagai Juara Favorit dalam Penganugerahan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025, setelah seleksi selama sebulan terhadap 29 peserta dari seluruh Jawa Tengah [3]. Kepala Disporapar Jawa Tengah, M. Masrofi, menegaskan bahwa Wanadadi menjadi bukti nyata desa wisata Banjarnegara mampu bersaing di tingkat provinsi [3].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Fondasi utama pendanaan Seakong berasal dari lahan milik PT Indonesia Power UBP Mrica yang dikembangkan melalui dukungan CSR perusahaan, dikombinasikan dengan fasilitasi Pemerintah Desa Wanadadi dan pembinaan teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara [2]. Skema ini memungkinkan desa mengembangkan infrastruktur wisata tanpa harus menanggung seluruh biaya investasi awal secara mandiri.

Model bisnis operasional dijalankan oleh BUMDesa Wanasejahtera yang mengelola pendapatan dari tiket masuk, sewa wahana perahu dan pancing, serta menyalurkan sebagian keuntungan kepada Pokdarwis Wanadadi Berdikari untuk operasional harian dan pelaku UMKM warga seperti warung kuliner, penjual jajanan, dan pengrajin suvenir [5]. Skema ini dirancang agar BUMDesa tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa atau bantuan insidental pemerintah daerah untuk keberlanjutan operasionalnya.

 

Pelajaran yang Dipetik

Pengalaman Wanadadi menunjukkan bahwa kemitraan dengan pemilik lahan korporat seperti PT Indonesia Power dapat menjadi jalan pintas pendanaan infrastruktur awal yang sulit dijangkau desa secara mandiri, asalkan diimbangi kelembagaan lokal yang kuat agar manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir pihak [2]. Urutan prioritas pembangunan juga menjadi pelajaran penting: infrastruktur dasar yang layak harus lebih dulu tersedia sebelum promosi besar-besaran dilakukan, karena kesan buruk pengunjung pertama sulit diperbaiki oleh strategi pemasaran sekuat apa pun.

Pelajaran lain adalah bahwa identitas budaya yang otentik, bahkan jika bersumber dari satu tokoh lokal seperti Ebiet G. Ade, dapat menjadi magnet promosi yang jauh lebih kuat dibanding keindahan alam semata. Namun demikian, penghargaan seperti gelar Juara Favorit perlu dipandang sebagai motivator untuk perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir pengembangan destinasi.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi bertumpu pada perbaikan bertahap tiga pilar: infrastruktur fisik yang semakin nyaman, mutu pelayanan yang semakin profesional, dan keragaman daya tarik wisata yang terus diperkaya [1]. BUMDesa Wanasejahtera memastikan pengelolaan wisata memiliki sumber pembiayaan berkelanjutan dari pendapatan operasional destinasi.

Kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara memastikan Wanadadi terus mendapat pembinaan teknis dan akses ke jaringan promosi pariwisata daerah yang lebih luas [8]. Identitas budaya Ebiet G. Ade direncanakan terus dikembangkan sebagai magnet wisata jangka panjang melalui festival tahunan dan pengembangan ruang memorial.

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi Seakong Agroeduwisata merupakan contoh implementasi pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas yang menggerakkan beberapa dimensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dari pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, pelestarian budaya, hingga kemitraan multipihak.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Seakong menciptakan pendapatan alternatif bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang sebelumnya bergantung pada hasil tangkapan ikan dengan nilai jual fluktuatif. Jumlah pelaku UMKM aktif di sekitar destinasi Seakong
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas Dimensi agroedukasi Seakong menjadikan destinasi ini ruang pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa, termasuk program KPM UNSIQ Wonosobo pada 2024. Jumlah kunjungan edukasi/kelompok mahasiswa per tahun
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Model CBT yang dijalankan Pokdarwis dan BUMDesa menciptakan pekerjaan layak sebagai pemandu, pengelola atraksi, dan penyedia kuliner tanpa relokasi warga. Jumlah tenaga kerja lokal terserap di unit usaha wisata
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Pengembangan Seakong mendorong penataan kawasan tepi waduk yang lebih teratur dan bersih sejak status Desa Wisata resmi diterima pada November 2023. Status resmi sebagai Desa Wisata sejak SK November 2023
SDGs 14: Ekosistem Lautan dan Perairan Integrasi budidaya keramba jaring apung ke dalam atraksi wisata menciptakan insentif ekonomi bagi nelayan untuk menjaga kualitas air Waduk Mrica. Kondisi kualitas air dan kelestarian keramba jaring apung
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kemitraan antara pemerintah desa, BUMDesa, Pokdarwis, Dinas Pariwisata, PT Indonesia Power, dan akademisi UNSIQ mencerminkan model kemitraan multipihak yang inklusif. Jumlah mitra aktif (pemerintah, korporat, akademisi) yang terlibat

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Seakong Agroeduwisata berpotensi direplikasi oleh desa lain yang memiliki potensi alam perairan — waduk, danau, sungai, atau pantai — yang belum termanfaatkan optimal sebagai destinasi wisata komunitas [5]. Kunci replikasinya terletak pada tiga prasyarat berurutan: pembentukan Pokdarwis yang solid, keterlibatan BUMDesa sebagai motor ekonomi mandiri, dan identifikasi identitas budaya lokal yang otentik sebagai pembeda kompetitif.

Strategi scale up dapat memanfaatkan platform Gelar Desa Wisata Jawa Tengah yang menurut Kepala Disporapar Jawa Tengah M. Masrofi dirancang sebagai ekosistem pembelajaran bersama antardesa wisata, bukan sekadar ajang kompetisi [8]. Dengan posisinya sebagai Juara Favorit tingkat provinsi, Wanadadi berpeluang menjadi rujukan bagi pengembangan desa wisata berbasis potensi alam perairan dan budaya lokal di wilayah lain.

 

Daftar Pustaka

[1] Pemerintah Desa Wanadadi / Desa Wisata Wanadadi, “Seakong Agroeduwisata — Profil Destinasi dan Pokdarwis Wanadadi Berdikari,” Instagram @desawisatawanadadi. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/desawisatawanadadi/

[2] Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, “Pokdarwis Wanadadi Berdikari Siap Promosikan Seakong sebagai Agro Edu Wisata,” banjarnegarakab.go.id, 16 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://banjarnegarakab.go.id/2022/11/16/pokdarwis-wanadadi-berdikari-siap-promosikan-seakong-sebagai-agro-edu-wisata/

[3] RRI Purwokerto, “Desa Wanadadi Juara Favorit Desa Wisata Jateng 2025,” rri.co.id, 11 Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id/purwokerto/info-pemda/1827712/desa-wanadadi-juara-favorit-desa-wisata-jateng-2025

[4] KPM MBKM-bR Kelompok 70 UNSIQ Wonosobo, “Pengembangan Wisata Seakong di Desa Wanadadi untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan,” Scribd / Publikasi Pengabdian Masyarakat, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/708401423/

[5] Bina Swadaya, “Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Desa Wisata,” binaswadaya.org, 17 Mei 2022. [Online]. Tersedia: https://binaswadaya.org/pengembangan-ekonomi-lokal-melalui-desa-wisata/

[6] Tim KPM UNSIQ Wonosobo, “Pengembangan Wisata Seakong di Desa Wanadadi untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat,” JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi), Universitas Sains Al-Qur’an, 2024. [Online]. Tersedia: https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/6694

[7] YouTube TVRI / Media Lokal, “Wanadadi Buktikan Pesona, Banjarnegara Raih Juara Favorit Desa Wisata,” YouTube, 11 Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=ttoQq-CqEVw

[8] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Puluhan Inovasi Pariwisata Dipamerkan di Festival Desa Wisata,” jatengprov.go.id, 22 Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/puluhan-inovasi-pariwisata-dipamerkan-di-festival-desa-wisata/

Pokdarwis Pagubugan Desa Melung Mengubah Sawah Terasering Menjadi Wisata Juara Nasional dan Mendongkrak Pendapatan Desa

Pokdarwis Pagubugan Desa Melung Mengubah Sawah Terasering Menjadi Wisata Juara Nasional dan Mendongkrak Pendapatan Desa

Ringkasan Inovasi

Pokdarwis Pagubugan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, mengubah sawah terasering di lereng Gunung Slamet menjadi destinasi wisata alam berkelanjutan. Inovasi ini memadukan kolam renang berair pegunungan alami di tengah hamparan sawah produktif dengan paket wisata edukasi pertanian dan atraksi budaya Banyumasan [1]. Dampaknya nyata: pendapatan wisata dilaporkan mencapai sekitar Rp272 juta pada 2025, jauh melampaui nilai sewa lahan pertanian konvensional yang sebelumnya hanya sekitar Rp10 juta per tahun. Capaian ini mengantarkan Desa Melung meraih Juara 1 Desa Wisata Nusantara 2025 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Desa 2026 di Kabupaten Boyolali pada 15 Januari 2026, menandai transformasi dari desa tertinggal menjadi desa maju berkelas nasional [2].

 

Latar Belakang

Desa Melung di lereng selatan Gunung Slamet, di perbatasan Kedungbanteng dan Baturraden, menyimpan anugerah alam berupa hamparan sawah terasering hijau dan sumber mata air pegunungan yang jernih. Namun potensi ini bertahun-tahun hanya dipandang sebagai lahan pertanian biasa dengan nilai ekonomi stagnan. Tanah kas desa seluas 4,3 hektar hanya menghasilkan pendapatan sewa pertanian sekitar Rp10 juta per tahun, angka yang jauh dari cukup untuk membiayai pembangunan desa [3].

Warga menyadari bahwa diversifikasi pendapatan desa menjadi mendesak, mengingat ketergantungan pada sektor pertanian murni sering kali tidak menentu hasilnya. Kebutuhan akan terobosan kreatif untuk mengubah aset tidur menjadi mesin ekonomi produktif tanpa mengorbankan kelestarian alam menjadi tantangan utama yang harus dijawab [4].

Peluang muncul ketika tren wisata back to nature mulai digandrungi wisatawan perkotaan yang merindukan suasana pedesaan otentik. Nama “Pagubugan” berasal dari sebutan lokal untuk gerumbul atau area sawah dengan gubuk besar yang dulu digunakan warga sebagai tempat berkumpul [3]. Kearifan lokal inilah yang menjadi fondasi identitas wisata yang membedakan Melung dari destinasi lain.

 

Inovasi yang Diterapkan

Pokdarwis Pagubugan melahirkan inovasi wisata alam yang memadukan kolam renang alami di tengah hamparan sawah produktif. Inovasi ini memanfaatkan aliran irigasi alami dari mata air lereng Gunung Slamet yang dialirkan ke kolam renang tanpa bahan kimia apa pun, sehingga airnya selalu segar dan bersumber langsung dari hutan [5]. Wisatawan menikmati sensasi berenang sembari memandang hamparan sawah terasering dan puncak Gunung Slamet dari dalam kolam [6].

Pengelola juga membangun jogging track dari bebatuan alami yang mengelilingi area persawahan, dan mendirikan gubug-gubug bambu di tepi pematang sebagai ruang istirahat yang selaras dengan kearifan lokal. Sistem air yang cerdas memastikan air kolam yang meluap kembali mengalir mengairi sawah di bawahnya sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Paket wisata edukatif juga dikembangkan, mengajak pengunjung belajar bertani, memetik sayur organik, dan mengolah gula kelapa secara tradisional [7], [8].

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses pengembangan dimulai dengan pemetaan potensi lahan secara partisipatif dan musyawarah desa untuk menyamakan visi mengenai konsep wisata berkelanjutan. Pengelola membuka akses terbatas pada tahap uji coba sekitar 2017 untuk memantau respons pengunjung dan dampak lingkungan pada area persawahan produktif [9]. Tantangan terbesar muncul dalam manajemen pengunjung agar tidak merusak tanaman padi milik petani yang justru menjadi daya tarik visual utama kawasan.

Kegagalan dalam pengelolaan sampah dan antrean pada masa uji coba menjadi pembelajaran berharga untuk memperbaiki sistem operasional dan infrastruktur pendukung secara bertahap. Tim pengelola secara konsisten mengikuti ajang lomba desa wisata sebagai sarana evaluasi dan benchmarking, dari peringkat tujuh besar pada 2023, naik ke empat besar pada 2024, hingga akhirnya meraih juara pertama pada 2025 [10].

Legalitas usaha diperkuat melalui pembentukan BUMDes yang menaungi unit usaha pariwisata agar akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga desa. Uji coba paket wisata dilakukan berulang kali kepada berbagai segmen, mulai dari pelajar sekolah dasar hingga komunitas pecinta alam, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif [11].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir warga dari sekadar petani penggarap lahan menjadi tuan rumah pariwisata yang melayani pengunjung secara profesional. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan berulang dan pembuktian nyata bahwa pariwisata menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dibanding sekadar menyewakan lahan [4]. Pada tahap awal, manajemen sampah dan kepadatan pengunjung sempat menurunkan kualitas pengalaman wisata, dimitigasi melalui perbaikan sistem operasional secara bertahap hasil evaluasi uji coba.

Kendala lain adalah aksesibilitas jalan menuju Desa Melung yang kondisinya perlu terus diperbaiki seiring lonjakan volume kendaraan pengunjung, serta keterbatasan infrastruktur parkir dan fasilitas toilet umum. Kendala ini dimitigasi secara bertahap melalui alokasi sebagian keuntungan wisata untuk perbaikan infrastruktur pendukung [1]. Risiko degradasi lingkungan akibat kelebihan kapasitas pengunjung dimitigasi dengan komitmen membatasi luas lahan wisata buatan hanya pada sepuluh persen dari total lahan yang tersedia.

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Timbul Yulianto sebagai Ketua Pokdarwis yang berhasil membangun konsensus warga untuk bergerak bersama mengembangkan potensi alam desa. Kemampuannya mengemas “kesederhanaan” desa menjadi “kemewahan pengalaman” bagi wisatawan kota merupakan terobosan konseptual yang tidak banyak desa mampu lakukan [1]. Prinsip bahwa pertanian dan pariwisata harus berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan, menjadi nilai inti yang menjaga integritas ekosistem desa.

Faktor kedua adalah partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari wisata Pagubugan. Lebih dari dua puluh rumah warga bertransformasi menjadi homestay yang memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga, sehingga setiap warga merasa memiliki tanggung jawab menjaga kualitas destinasi [4].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak ekonomi dari inovasi Pagubugan cukup signifikan: pendapatan wisata dilaporkan mencapai sekitar Rp272 juta pada 2025. Publikasi lain menunjukkan omzet wisata Pagubugan pernah tercatat sekitar Rp325-326 juta pada 2019 dan 2022, sementara sumbangan Pendapatan Asli Desa dari sektor ini berkisar Rp91 juta pada 2022 dan Rp66 juta pada 2024, menunjukkan bahwa angka pendapatan yang dipublikasikan bervariasi tergantung metode pencatatan (omzet kotor versus kontribusi PADes bersih) dan tahun pelaporan, meski trennya tetap jauh di atas nilai sewa lahan pertanian sebelumnya [10]. Lonjakan kunjungan wisatawan meningkat signifikan pascaraihan Juara 1 Desa Wisata Nusantara 2025 [10]. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 per orang terbukti menarik ratusan pengunjung per hari, ramai dikunjungi sepanjang akhir pekan [12].

Dampak sosial terasa melalui tumbuh suburnya usaha mikro warga, mulai dari kuliner mendoan dan wedang jahe hingga kerajinan bambu dan anyaman lokal. Lebih dari dua puluh rumah warga berubah menjadi homestay layak huni, memberikan penghasilan tambahan yang nyata bagi keluarga pemiliknya. Wisata Pagubugan juga banyak dijadikan rujukan studi banding dan penelitian akademis oleh mahasiswa dan pengelola desa wisata dari berbagai daerah [7], [9].

Dampak kultural yang membanggakan adalah kebangkitan kembali seni tradisi Lengger Banyumasan yang tadinya mulai redup, kini rutin dipentaskan untuk menyambut tamu wisata, menciptakan lapangan kerja bagi seniman lokal sekaligus melestarikan warisan budaya. Pemuda desa yang dulunya merantau kini mulai kembali karena melihat peluang ekonomi nyata di kampung halaman sendiri [11].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Modal awal pengembangan Pagubugan bertumpu pada pemanfaatan tanah kas desa seluas 4,3 hektar dan swadaya kelompok Pokdarwis, sebelum kemudian diperkuat dengan pembentukan BUMDes yang menaungi unit usaha pariwisata secara formal untuk akuntabilitas keuangan. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal investasi awal pembangunan kolam dan fasilitas pendukung secara spesifik [11].

Model pendapatan bertumpu pada beragam segmen harga: tiket masuk reguler Rp10.000 per orang, paket camping mandiri Rp15.000, paket camping lengkap dengan api unggun dan tenda berkapasitas empat orang Rp83.000, serta paket wisata edukasi seperti outbound, pelatihan, dan trekking masing-masing Rp150.000 per orang, hingga paket live-in Rp250.000 per orang. Homestay warga disewakan mulai Rp70.000 per malam per orang, menciptakan diversifikasi pendapatan yang menyebar ke banyak pelaku usaha desa, bukan terpusat pada satu sumber saja [12].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan menjadikan kompetisi desa wisata nasional sebagai alat evaluasi dan benchmarking bertahun-tahun (tujuh besar 2023, empat besar 2024, juara 2025), alih-alih hanya mengejar kemenangan sekali coba, terbukti menjadi strategi perbaikan berkelanjutan yang efektif. Menjaga komitmen mengalokasikan hanya sepuluh persen lahan untuk fasilitas wisata buatan, sementara sisanya tetap area pertanian, juga terbukti menjadi diferensiasi kuat yang membedakan Pagubugan dari desa wisata lain [10].

Jika memulai dari awal, sistem pengelolaan sampah dan kapasitas antrean idealnya dirancang sejak fase uji coba pertama, bukan diperbaiki setelah kegagalan awal dirasakan pengunjung. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi aset alam atau budaya lokal yang benar-benar unik terlebih dahulu, memastikan fungsi pertanian atau ekologi asli tetap dominan dibanding fasilitas wisata buatan, dan membangun kelembagaan BUMDes sejak awal agar transparansi keuangan terjaga ketika pendapatan mulai tumbuh signifikan.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan Desa Wisata Melung bertumpu pada penguatan kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis yang didukung legalitas kuat dan laporan keuangan yang transparan. Pengelola berkomitmen mempertahankan prinsip konservasi dengan hanya memanfaatkan sepuluh persen dari total 4,3 hektar lahan untuk fasilitas wisata buatan, sementara sembilan puluh persen tetap dipertahankan sebagai area pertanian produktif dan ruang terbuka hijau [8].

Generasi muda desa dilibatkan sebagai agen promosi digital yang memperkenalkan pesona Melung melalui konten media sosial. Diversifikasi paket wisata, live in, edukasi pertanian, outbound alam terbuka, dan atraksi seni budaya, dikembangkan agar wisatawan memiliki alasan kuat untuk kembali berkunjung lebih dari sekali [10].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi wisata alam Pagubugan Desa Melung berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs yang ditetapkan PBB untuk 2030, dengan memadukan pemberdayaan ekonomi warga, pelestarian alam, revitalisasi budaya lokal, dan tata kelola desa yang baik.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Transformasi lahan dari sewa sekitar Rp10 juta/tahun menjadi wisata berpendapatan ratusan juta rupiah per tahun membuka sumber penghidupan baru bagi warga, termasuk lebih dari 20 keluarga pengelola homestay. Pendapatan wisata dilaporkan sekitar Rp272 juta pada 2025, jauh di atas sewa lahan Rp10 juta/tahun.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan Paket wisata edukasi pertanian mempertahankan aktivitas pertanian produktif di 90% lahan yang tersedia, memastikan produksi pangan lokal tetap berjalan berdampingan dengan wisata. 90% dari 4,3 hektar lahan tetap difungsikan sebagai area pertanian produktif.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas Wisata Pagubugan berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi yang mengajarkan pertanian organik, pengolahan hasil bumi, dan seni budaya Banyumasan kepada pelajar dan mahasiswa. Paket edukasi (outbound, pelatihan, trekking) tersedia seharga Rp150.000 per orang.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Ekosistem wisata Pagubugan menciptakan pekerjaan bagi pengelola wisata, pemandu lokal, pelaku kuliner, pengrajin, seniman Lengger, dan pengelola homestay. Lebih dari 20 rumah warga beralih fungsi menjadi homestay berpenghasilan tambahan.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Konsep wisata yang mempertahankan 90% lahan sebagai ruang pertanian dan terbuka hijau menjadikan Desa Melung contoh permukiman pedesaan yang berkembang tanpa kehilangan identitas ekosistemnya. Status Juara 1 Desa Wisata Nusantara 2025 dari Kemendes PDT.
SDGs 15: Ekosistem Daratan Komitmen mempertahankan fungsi ekosistem sawah terasering dan hutan lereng Gunung Slamet menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi resapan air, dengan sistem irigasi kolam yang kembali mengairi sawah. Air kolam yang meluap dialirkan kembali untuk mengairi sawah di bawahnya tanpa terbuang.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Keberhasilan Pagubugan bertumpu pada kemitraan antara Pokdarwis, BUMDes, Pemerintah Desa Melung, dan Kementerian Desa PDT yang memberikan pengakuan nasional. Progres kompetisi nasional: peringkat 7 besar (2023), 4 besar (2024), Juara 1 (2025).

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Pagubugan relevan direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki lahan pertanian berpotensi tinggi namun belum termanfaatkan optimal. Kunci replikasinya terletak pada tiga elemen: identifikasi aset alam atau budaya lokal yang unik, pengemasan konsep wisata yang tidak merusak fungsi asli lahan, dan pelibatan seluruh warga sebagai pemain aktif ekosistem wisata [11]. Desa Melung kini membuka diri sebagai tempat studi banding bagi pengelola desa wisata rintisan dari seluruh Indonesia.

Strategi scale up akan dilakukan dengan mengembangkan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan Pagubugan dengan potensi lain di sekitar kawasan Baturraden dan lereng Gunung Slamet. Kolaborasi dengan sekolah, kampus, dan korporasi untuk program gathering, retreat, dan CSR menjadi strategi memperluas segmen pasar wisata [8].

 

Daftar Pustaka

[1] Kompas Travel, “Pesona Desa Wisata Melung Banyumas, Juara 1 Desa Wisata Nusantara 2025,” travel.kompas.com, 18 Jan. 2026. [Online]. Available: https://travel.kompas.com/read/2026/01/18/080000127/pesona-desa-wisata-melung-banyumas-juara-1-desa-wisata-nusantara-2025

[2] Kompas Regional, “Desa Melung Banyumas Raih Juara Desa Wisata Nusantara 2025, Begini Keindahannya,” regional.kompas.com, 21 Jan. 2026. [Online]. Available: https://regional.kompas.com/read/2026/01/21/150039278/desa-melung-banyumas-raih-juara-desa-wisata-nusantara-2025-begini

[3] Tribun Banyumas, “Pesona Desa Melung Juara Wisata Nasional: Transformasi Desa Tertinggal Jadi Desa Maju di Banyumas,” banyumas.tribunnews.com, 23 Jan. 2026. [Online]. Available: https://banyumas.tribunnews.com/better-banyumas/87192/pesona-desa-melung-juara-wisata-nasional-transformasi-desa-tertinggal-jadi

[4] Tribun Jateng, “Transformasi Melung dari Desa Tertinggal ke Desa Maju di Banyumas, Kini Jadi Juara Wisata Nasional,” jateng.tribunnews.com, 16 Jan. 2026. [Online]. Available: https://jateng.tribunnews.com/travel/1241612/transformasi-melung-dari-desa-tertinggal-ke-desa-maju-di-banyumas-kini-jadi-juara-wisata-nasional

[5] Wikipedia, “Melung, Kedungbanteng, Banyumas,” id.wikipedia.org. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Melung,_Kedungbanteng,_Banyumas

[6] IDN Times Jateng, “Wisata Pagubugan Melung, Sensasi Berenang di Tengah Sawah,” jateng.idntimes.com, 13 Agu. 2023. [Online]. Available: https://jateng.idntimes.com/travel/destination/wisata-pagubugan-melung-sensasi-berenang-di-tengah-sawah-c1c2-01-ylzzj-58v8h7

[7] Detik Travel, “Fakta-fakta Menarik Desa Melung, Juara Pertama Desa Wisata Nusantara 2025,” travel.detik.com, 22 Jan. 2026. [Online]. Available: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-8321740/fakta-fakta-menarik-desa-melung-juara-pertama-desa-wisata-nusantara-2025

[8] Kolom Desa, “Wisata Edukasi Pagubugan, Destinasi Unggulan Desa Melung,” kolomdesa.com, 25 Apr. 2024. [Online]. Available: https://kolomdesa.com/wisata-edukasi-pagubugan-destinasi-unggulan-desa-melung/6197/

[9] YouTube, “Desa Wisata Sukses di Banyumas, Kolam Renang Tengah Sawah | Pagubugan Melung,” 7 Feb. 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=U2vwSfDTLv0

[10] Suara Merdeka Banyumas, “Juara 1 Nasional Deswita Nusantara, Kunjungan Wisata Pagubugan Melung Naik Signifikan,” banyumas.suaramerdeka.com, 25 Jan. 2026. [Online]. Available: https://banyumas.suaramerdeka.com/gaya-hidup/0916617496/juara-1-nasional-deswita-nusantara-kunjungan-wisata-pagubugan-melung-naik-signifikan

[11] Desa Wisata Karangmangu, “Inspirasi Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia: Desa Wisata Melung Juara Desa Wisata Nusantara 2025,” desawisatakarangmangu.com, 21 Jan. 2026. [Online]. Available: https://desawisatakarangmangu.com/desa-wisata-melung-juara-desa-wisata-nusantara-2025/

[12] Travels Promo, “Tiket Pagubugan Melung Kolam Renang di Persawahan,” travelspromo.com, 24 Jun. 2024. [Online]. Available: https://travelspromo.com/htm-wisata/pagubugan-melung-banyumas/

Pemerintah Desa Pasir Baru Kembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong untuk Gerakkan Ekonomi Warga dan Perluas Daya Tarik Sukabumi

Pemerintah Desa Pasir Baru Kembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong untuk Gerakkan Ekonomi Warga dan Perluas Daya Tarik Sukabumi

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Pasir Baru di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong sejak 2019 sebagai destinasi berbasis panorama alam perbukitan pesisir yang digagas bersama BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Kawasan yang terletak di Kampung Cibangban ini menghadirkan menara pandang berbentuk haluan kapal berwarna-warni, sepeda gantung, area santai bermeja kayu, dan lapak kuliner khas pesisir dalam satu paket pengalaman yang mudah dikenali di media sosial [1]. Inovasi ini digagas oleh Kepala Desa Hidayah untuk mengatasi persoalan potensi alam perbukitan yang selama bertahun-tahun tidak tergarap, sementara arus wisatawan menuju Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang justru melintas begitu saja tanpa singgah di desa. Dampak utamanya terlihat pada bertambahnya variasi destinasi wisata di koridor Cisolok, terbukanya ruang usaha kuliner bagi warga desa, dan semakin dikenalnya Pasir Baru sebagai desa yang mampu mengelola potensi alamnya menjadi manfaat ekonomi bersama [2].

 

Latar Belakang

Desa Pasir Baru terletak di kawasan pesisir dan perbukitan Kecamatan Cisolok, sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Posisi ini strategis karena desa berada tidak jauh dari Pantai Cikembang dan Geyser Cisolok, pemandian air panas yang sudah lama menjadi daya tarik utama kawasan, sehingga arus wisatawan sebenarnya sudah melintas dekat desa ini jauh sebelum Bukit Cienong ada [3].

Selama bertahun-tahun, arus wisatawan itu lewat begitu saja tanpa berhenti cukup lama di Desa Pasir Baru. Potensi bukit yang menghadap ke bentang pesisir selatan Sukabumi belum memiliki kemasan wisata yang kuat, tidak ada titik pemberhentian yang menarik perhatian, dan tidak ada peluang usaha yang bisa ditawarkan kepada pengunjung yang melintas. Pemuda desa yang mencari pekerjaan cenderung pergi ke luar desa, sementara perputaran uang dari industri wisata kawasan tidak sempat mampir ke tangan warga Pasir Baru [4].

Di sisi lain, Desa Pasir Baru sudah memiliki modal sosial yang tidak kecil. Kampung Cibongkok di desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan kaos kaki yang menunjukkan masyarakat sudah terbiasa bekerja dalam ekosistem usaha kecil yang produktif. Kepala Desa Hidayah membaca kombinasi antara potensi alam yang belum tergarap, modal sosial kewirausahaan warga, dan arus wisatawan yang sudah ada di kawasan itu sebagai peluang yang bisa diintegrasikan melalui satu inovasi wisata kreatif [1].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Kreatif Bukit Cienong sebagai destinasi berbasis panorama alam dan kreativitas visual yang dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Elemen paling ikonik dari kawasan ini adalah menara pandang berbentuk haluan kapal berwarna-warni yang berdiri di puncak bukit, sebuah struktur yang langsung menjadi identitas destinasi sekaligus magnet swafoto yang mendorong penyebaran konten organik di media sosial. Di sekitar menara, pengelola membangun ekosistem pengalaman yang lebih lengkap: sepeda gantung, deretan kursi dan meja di landasan kayu untuk bersantai memandangi pesisir, serta area kuliner tempat warga menjual makanan khas pesisir [5].

Cara kerja inovasi ini kontekstual dengan perilaku wisatawan masa kini yang mencari kombinasi pengalaman visual, aktivitas ringan, dan suasana nyaman untuk berlama-lama. Ketika pengunjung naik ke menara haluan kapal dan memotret panorama pesisir selatan Sukabumi, foto itu tersebar di media sosial dan menjadi iklan gratis yang mengundang gelombang pengunjung berikutnya. Siklus organik antara pengalaman wisata dan penyebaran konten digital inilah yang membuat Bukit Cienong tumbuh menjadi destinasi populer tanpa anggaran promosi besar dari pemerintah desa [6].

 

Proses Penerapan Inovasi

Bukit Cienong dibangun pada 2019 menggunakan dana Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan (P3K), sumber pendanaan yang menunjukkan inovasi ini lahir dari perencanaan terkoordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan, bukan sekadar inisiatif spontan tanpa dukungan kelembagaan. Kepala Desa Hidayah memimpin proses pembangunan fisik kawasan dengan melibatkan warga sebagai tenaga kerja lokal, sehingga sejak tahap konstruksi manfaat ekonomi sudah mulai berputar di tangan masyarakat desa sebelum satu tiket pun terjual [2].

Pengelolaan kawasan kemudian diserahkan kepada BUMDes Karya Mandiri dan Patriot, sebuah keputusan yang memisahkan fungsi pembangunan sebagai domain pemerintah desa dari fungsi operasional bisnis wisata yang memerlukan orientasi pelayanan lebih adaptif. Pembukaan resmi untuk publik dilakukan pada 16 September 2020, diresmikan langsung oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang memberikan apresiasi terhadap kreativitas Desa Pasir Baru dalam menghadirkan destinasi baru di kawasan Cisolok. Momentum peresmian di tengah masa pandemi Covid-19 turut mewajibkan pengelola membangun protokol kesehatan sebagai standar operasional harian sejak hari pertama kawasan dibuka [1].

Dalam perjalanan operasionalnya, pengelola menghadapi pembelajaran nyata tentang pentingnya merawat daya tarik wisata secara konsisten. Rekam jejak dari awal 2022 menunjukkan lantai kayu di spot foto haluan kapal jebol dimakan rayap, ilalang menutup sebagian kawasan, bale-bale rusak tak terurus, dan dua wahana sepeda gantung berkarat, dengan kerusakan tercatat sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Pengalaman pahit ini menjadi pembelajaran paling berharga bagi replikator: destinasi wisata desa tidak cukup dibangun sekali, tetapi harus dirawat, diperbarui, dan dikelola secara konsisten agar tidak kehilangan daya tariknya [7].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan internal terbesar yang terdokumentasi dari Bukit Cienong adalah lemahnya kapasitas pemeliharaan fasilitas setelah euforia awal pembukaan mereda. Kerusakan lantai kayu, bale-bale, dan wahana sepeda gantung yang tercatat sejak pertengahan 2021 mencerminkan kesenjangan antara kapasitas membangun fasilitas wisata dan kapasitas merawatnya secara berkelanjutan, karena BUMDes belum menyisihkan dana pemeliharaan rutin sejak awal beroperasi. Sebagai respons, sekretaris desa melaporkan bahwa Pemerintah Desa Pasir Baru telah mengajukan proposal perbaikan Bukit Cienong kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi agar kawasan dapat direvitalisasi [9].

Tantangan eksternal yang dihadapi adalah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat di kawasan Cisolok dan Sukabumi secara keseluruhan, termasuk keberadaan Geopark Ciletuh yang sudah berstatus UNESCO Global Geopark. Mitigasi yang diperlukan untuk tantangan ini adalah pembaruan daya tarik secara berkala dan integrasi Bukit Cienong ke dalam paket kunjungan bersama Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang, sehingga destinasi ini tidak bersaing sendirian melainkan menjadi bagian dari satu koridor wisata yang saling menguatkan [8].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu pertama adalah ketepatan membaca karakter pasar wisata milenial yang mendominasi pola kunjungan wisata alam perbukitan saat ini. Bukit Cienong tidak dibangun sebagai tempat yang rumit atau mahal, melainkan sebagai ruang sederhana dengan identitas visual kuat melalui menara haluan kapal berwarna-warni. Keputusan desain yang tampak sederhana ini sesungguhnya strategis, karena elemen visual yang unik dan mudah difoto adalah formula promosi media sosial paling efektif dan murah bagi destinasi wisata desa dengan anggaran terbatas [8].

Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara pemerintah desa sebagai pengembang infrastruktur dan BUMDes Karya Mandiri dan Patriot sebagai operator wisata. Pemisahan peran ini menjamin keputusan operasional wisata, termasuk penetapan harga tiket, pembagian lapak pedagang, dan standar kebersihan kawasan, dibuat berdasarkan pertimbangan bisnis yang responsif terhadap kebutuhan pengunjung. Legitimasi dari Bupati Marwan Hamami yang meresmikan langsung kawasan ini pada September 2020 turut mempercepat penerimaan publik dan memperkuat posisi Bukit Cienong dalam peta wisata resmi Kabupaten Sukabumi [1].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Hasil paling nyata dari inovasi ini adalah masuknya Bukit Cienong ke peta destinasi wisata resmi Kabupaten Sukabumi, bahkan masuk dalam daftar tujuh destinasi wisata Sukabumi yang direkomendasikan Detik Travel pada September 2020, hanya beberapa hari setelah peresmian. Kehadiran Bukit Cienong melengkapi koridor wisata Cisolok yang sebelumnya didominasi Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang, sehingga wisatawan yang datang memiliki pilihan pengalaman yang lebih beragam [8].

Dari sisi ekonomi warga, inovasi ini mengubah bukit yang sebelumnya tidak menghasilkan pendapatan menjadi ruang ekonomi aktif yang mempertemukan pengunjung dengan pelaku usaha lokal setiap akhir pekan. Warga yang berjualan makanan dan minuman khas pesisir di lapak-lapak kawasan mendapatkan sumber penghasilan baru yang tidak bergantung pada musim panen atau kondisi pasar komoditas. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci angka pasti jumlah pedagang maupun nilai transaksi, namun arus kunjungan akhir pekan tercatat menciptakan permintaan yang lebih stabil dibanding sumber penghasilan berbasis pertanian [6].

Dampak kualitatif yang paling penting adalah berubahnya cara warga Desa Pasir Baru memandang potensi desanya sendiri. Sebelum Bukit Cienong ada, warga melihat bukit hanya sebagai lanskap biasa; setelah kawasan ini dikenal secara regional, bukit yang sama menjadi kebanggaan dan sumber identitas desa yang baru. Periode penurunan kondisi kawasan pada 2021-2022 juga mengajarkan warga dan BUMDes bahwa pengelolaan wisata memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya semangat pada masa pembukaan [4].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Pembangunan awal Bukit Cienong pada 2019 dibiayai sepenuhnya melalui dana Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan (P3K), skema pembiayaan tingkat kecamatan yang disalurkan kepada desa untuk merealisasikan usulan pembangunan hasil musyawarah warga. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik, namun sumber dana ini menunjukkan bahwa destinasi wisata desa dapat dibangun tanpa bergantung pada investor swasta maupun pinjaman komersial [2].

Model bisnis operasional Bukit Cienong bertumpu pada pendapatan tiket masuk dan retribusi lapak pedagang kuliner yang dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Pendapatan inilah yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pemeliharaan rutin fasilitas, meski periode kerusakan pada 2021-2022 menunjukkan bahwa alokasi dana pemeliharaan belum berjalan konsisten sejak awal operasional. Perbaikan tata kelola pendapatan tiket dan retribusi menjadi kunci agar kawasan ini tidak lagi mengalami periode terbengkalai serupa [9].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan yang terbukti tepat dari pengalaman Bukit Cienong adalah investasi pada satu elemen visual yang sangat ikonik, yaitu menara haluan kapal berwarna-warni, yang terbukti efektif menjadi magnet swafoto dan promosi organik tanpa memerlukan anggaran pemasaran besar. Pemisahan peran antara pemerintah desa sebagai pembangun infrastruktur dan BUMDes sebagai operator bisnis juga terbukti menjadi fondasi kelembagaan yang sehat sejak awal [5].

Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah menetapkan skema pemeliharaan rutin dan pos anggaran khusus perawatan sejak hari pertama kawasan dibuka, bukan menunggu kerusakan nyata seperti yang terjadi pada 2021. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktisnya adalah menyisihkan sebagian pendapatan tiket sejak bulan pertama beroperasi dan menjadwalkan inspeksi fasilitas secara berkala, sehingga siklus antara euforia pembukaan dan penurunan kondisi seperti yang dialami Bukit Cienong dapat dicegah lebih dini [7].

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Pelajaran terpenting dari pengalaman pasang surut Bukit Cienong adalah bahwa keberlanjutan destinasi wisata desa harus direncanakan sejak awal, bukan ditangani secara reaktif setelah kunjungan menurun. Pembaruan daya tarik secara berkala, baik melalui wahana baru, dekorasi musiman, maupun event wisata lokal, menjadi strategi yang menjaga Bukit Cienong tetap relevan bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung sebelumnya [4].

Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi penting karena inovasi ini masih sangat bertumpu pada inisiatif Kepala Desa Hidayah; keberlanjutannya ke depan bergantung pada sejauh mana BUMDes Karya Mandiri dan Patriot mampu melembagakan tata kelola operasional secara mandiri, tidak semata bergantung pada figur kepala desa yang menjabat. Strategi jangka panjang yang paling menjanjikan adalah integrasi Bukit Cienong ke dalam paket wisata terpadu kawasan Cisolok bersama Geyser Cisolok, Pantai Cikembang, dan sentra kerajinan kaos kaki Kampung Cibongkok. Status Desa Pasir Baru yang sudah terdaftar sebagai Desa Wisata di platform Jadesta Kementerian Pariwisata membuka akses ke program pembinaan dan promosi nasional yang dapat memperkuat kapasitas pengelola [3].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Wisata Kreatif Bukit Cienong berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan mengembangkan potensi alam perbukitan pesisir menjadi destinasi wisata yang menggerakkan ekonomi warga, inovasi ini menyentuh dimensi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, permukiman berkelanjutan, pelestarian ekosistem, dan kemitraan pembangunan.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Bukit Cienong membuka sumber penghasilan baru bagi warga yang berjualan makanan dan minuman di kawasan wisata, penghasilan yang tidak bergantung pada musim panen atau kondisi pasar komoditas. Jumlah pelaku usaha kuliner/lapak yang beroperasi rutin di kawasan Bukit Cienong setiap akhir pekan sejak destinasi dibuka pada 2020 (dokumentasi tidak merinci angka pasti).
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pengelolaan Bukit Cienong oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot menciptakan lapangan kerja terstruktur di sektor pariwisata, termasuk pengelola kawasan dan operator wahana sepeda gantung. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam struktur pengelolaan BUMDes Karya Mandiri dan Patriot untuk operasional Bukit Cienong.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Pengembangan Bukit Cienong sebagai kawasan wisata terencana menjadikan Desa Pasir Baru contoh permukiman desa yang mengelola potensi alam pesisir-perbukitan sebagai aset pembangunan berkelanjutan. Status resmi Desa Pasir Baru sebagai Desa Wisata yang terdaftar di platform Jadesta Kementerian Pariwisata.
SDGs 14 dan 15: Ekosistem Laut dan Daratan Posisi Bukit Cienong di kawasan perbukitan pesisir selatan Sukabumi yang berdekatan dengan garis pantai menuntut pengelolaan wisata yang bertanggung jawab terhadap ekosistem pesisir dan perbukitan. Tidak adanya alih fungsi lahan hutan atau tutupan vegetasi bukit untuk pembangunan fasilitas wisata sejak 2019 hingga dokumentasi ini ditulis.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi antara Pemerintah Desa Pasir Baru, BUMDes Karya Mandiri dan Patriot, Kecamatan Cisolok selaku penyedia dana P3K, dan Pemkab Sukabumi yang meresmikan kawasan mencerminkan model kemitraan pemerintahan bertingkat. Jumlah tingkat pemerintahan yang terlibat aktif: desa, kecamatan (dana P3K), kabupaten (peresmian Bupati), dan kementerian (pendaftaran Jadesta).

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Bukit Cienong dapat direplikasi oleh desa-desa pesisir dan perbukitan lain di Jawa Barat dan Indonesia yang memiliki potensi panorama alam tetapi belum mempunyai kemasan wisata yang kuat dan identitas visual yang dikenal publik. Kunci replikasinya bukan biaya besar, karena Bukit Cienong dibangun hanya dengan dukungan dana P3K tingkat kecamatan, melainkan pada kemampuan desa menciptakan satu elemen visual yang ikonik, mudah difoto, dan langsung terhubung dengan platform media sosial yang sudah dikuasai wisatawan muda [2].

Untuk scale up di tingkat kawasan, Desa Pasir Baru berpotensi menjadi simpul wisata kreatif dalam jaringan desa wisata Kecamatan Cisolok yang menghubungkan Geyser Cisolok, Pantai Cikembang, Kampung Cibongkok, dan Bukit Cienong dalam satu paket wisata terpadu satu hari. Jika Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi membangun paket promosi terpadu untuk koridor wisata Cisolok ini dan menghubungkannya dengan arus wisatawan Geopark Ciletuh, Bukit Cienong dapat berkembang dari destinasi berbasis pengunjung lokal menjadi tujuan wisata yang dikenal di skala Jawa Barat dan nasional, dengan syarat pengelolaan pemeliharaan fasilitasnya sudah lebih mapan dibanding periode 2021-2022 [3].

 

Daftar Pustaka

[1] Tatar Sukabumi, “Marwan Hamami Resmikan Tribun dan Kawasan Wisata Bukit Cienong Cisolok,” tatarsukabumi.id, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://www.tatarsukabumi.id/read/6933/Marwan-Hamami-Resmikan-Tribun-dan-Kawasan-Wisata-Bukit-Cienong-Cisolok

[2] Sukabumi Now, “Bukit Cienong, Destinasi Wisata Baru di Cisolok,” sukabuminow.com, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://sukabuminow.com/bukit-cienong-destinasi-wisata-baru-di-cisolok/

[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Pasirbaru,” Jadesta — Jaringan Desa Wisata. [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pasirbaru

[4] Inovasi Desa, “ID 00660: Pemerintah Desa Pasir Baru Kembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong untuk Gerakkan Ekonomi Warga dan Perluas Daya Tarik Sukabumi,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-pasir-baru-kembangkan-wisata-kreatif-bukit-cienong-untuk-gerakkan-ekonomi-warga-dan-perluas-daya-tarik-sukabumi/

[5] Detik Travel, “Melihat Wisata Kreatif Bukit Cienong Cisolok Sukabumi,” travel.detik.com, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5175897/melihat-wisata-kreatif-bukit-cienong-cisolok-sukabumi

[6] Magnet Indonesia, “Bukit Cienong Menambah Panjang Daftar Destinasi Wisata Baru di Sukabumi,” magnetindonesia.co, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://www.magnetindonesia.co/2020/09/bukit-cienong-menambah-panjang-daftar-destinasi-wisata-baru-di-sukabumi/

[7] Jurnalis Warga Sukabumi, “Nasib Wisata Bukit Cienong di Sukabumi yang Instagramable — Terbengkalai dan Ditinggalkan,” YouTube, 25 Jan. 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=hQKZ-Xhu1s8

[8] Detik Travel, “Ini 7 Wisata Sukabumi yang Bikin Rindu Traveling,” travel.detik.com, 22 Sep. 2020. [Online]. Available: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5184812/ini-7-wisata-sukabumi-yang-bikin-rindu-traveling

[9] Tribunjabar.id, “Dulu Diresmikan Bupati Sukabumi, Wisata Bukit Cienong Kini Rusak Terbengkalai, Begini Kondisinya,” jabar.tribunnews.com, 22 Jan. 2022. [Online]. Available: https://jabar.tribunnews.com/2022/01/22/dulu-diresmikan-bupati-sukabimi-wisata-bukit-cienong-kini-rusak-terbengkalai-begini-kondisinya

Kampung Nau Distrik Oudate Waropen Kembangkan Wisata Bahari Pulau Nau Resmi Jadi Kampung Wisata Papua

Kampung Nau Distrik Oudate Waropen Kembangkan Wisata Bahari Pulau Nau Resmi Jadi Kampung Wisata Papua

Ringkasan Inovasi

Kampung Nau di Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, mengembangkan inovasi desa wisata berbasis kekayaan alam bahari yang masih alami dan belum banyak terjamah [1], [2]. Pemerintah kampung bersama warga lokal mengaktifkan potensi pasir putih, terumbu karang, biota laut, dan wisata religi sebagai daya tarik yang terintegrasi dalam satu destinasi. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah Pulau Nau dari pulau terpencil menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Waropen. Pada 29 April 2023, Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penetapan yang membuka jalan bagi pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi secara lebih terstruktur [8].

 

Latar Belakang

Pulau Nau adalah satu-satunya kepulauan milik Kabupaten Waropen dan merupakan pecahan dari wilayah Kabupaten Yapen Waropen yang terbentuk setelah pemekaran daerah. Pulau ini dapat dicapai dengan perahu motor dari Kampung Sarafambai dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan motor tempel berkekuatan 40 PK. Meski aksesnya relatif mudah, potensi wisata Pulau Nau belum pernah dikelola secara terencana [1], [2].

Sebelum inovasi ini dimulai, kekayaan alam Pulau Nau hanya dinikmati segelintir pengunjung tanpa sistem layanan yang memadai. Tidak ada infrastruktur wisata, panduan lokal terlatih, maupun mekanisme retribusi yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga kampung. Hasil penelitian pembangunan pariwisata di Pulau Nau menunjukkan bahwa potensi destinasi ini layak dikembangkan menjadi destinasi wisata favorit di Papua [5].

Peluang besar terbuka karena keberadaan Pulau Yapen dan Pulau Biak di bagian utara membuat ombak di sepanjang pantai Pulau Nau cenderung tenang, kondisi ideal untuk berenang, snorkeling, dan menyelam sepanjang tahun. Kampung Nau membutuhkan inovasi tata kelola pariwisata yang mampu mengangkat potensi tersebut menjadi produk wisata bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal [1], [3].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Kampung Nau sebagai desa wisata berbasis ekosistem bahari dan budaya yang dikelola mandiri oleh pemerintah kampung. Kepala Kampung Elisa Mbaubedari menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wisata, mulai dari menjadi pemandu hingga penyedia akomodasi sederhana [1], [2].

Inovasi ini bekerja melalui tiga pilar utama wisata yang saling melengkapi. Pertama, wisata bahari mencakup snorkeling dan menyelam di terumbu karang alami, berenang di pantai berpasir putih, hingga menyaksikan lumba-lumba yang kerap mendekati bibir pantai. Kedua, wisata religi melalui rangkaian patung yang menggambarkan kisah hidup Yesus di kawasan Bukit Windewen. Ketiga, wisata alam dan budaya berupa interaksi langsung dengan masyarakat asli Pulau Nau [1], [3], [4].

 

Proses Penerapan Inovasi

Langkah awal penerapan dimulai dari identifikasi dan pemetaan seluruh potensi wisata Pulau Nau secara sistematis. Pemerintah kampung bersama tokoh adat dan warga menginventarisasi titik-titik wisata bahari, lokasi terumbu karang terbaik, dan situs religi yang layak dipromosikan [1], [5].

Pada tahap berikutnya, pemerintah kampung mulai membangun fasilitas pendukung wisata dasar. Bupati Waropen Yermias Bisai turun langsung meninjau progres pembukaan jalan lingkar Pulau Nau pada Maret 2022, jalan yang strategis karena memungkinkan wisatawan menjelajahi seluruh garis pantai pulau [6]. Puncaknya, pada 29 April 2023, Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh perwakilan Kemenko Marves, Kemenparekraf, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Waropen, penetapan yang mengangkat status Pulau Nau dari destinasi rintisan menjadi kampung wisata resmi berjenjang nasional [8].

Penetapan tarif masuk sebesar Rp100.000 per pengunjung menjadi terobosan dalam mengelola kunjungan wisata secara berkelanjutan, digunakan untuk biaya pemeliharaan ekosistem dan kompensasi bagi warga yang menjaga kebersihan pulau. Namun demikian, laporan lapangan terbaru mencatat rangkaian patung wisata religi di Bukit Windewen saat ini belum mendapat perawatan yang optimal, kondisi yang mendorong perhatian pemerintah daerah untuk segera menata ulang pengelolaan situs tersebut sebagai bagian dari warisan spiritual kampung [7].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan Pulau Nau dengan daratan utama Kabupaten Waropen. Ketergantungan pada transportasi laut membuat aksesibilitas sangat bergantung pada kondisi cuaca, dan pada musim gelombang tinggi, kunjungan wisatawan dapat terhenti selama berminggu-minggu [2], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pembangunan jalan lingkar pulau yang didukung Pemerintah Kabupaten Waropen agar mobilitas di dalam pulau tetap berjalan meski akses laut terganggu.

Kendala lain adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia kampung dalam mengelola pariwisata secara profesional, termasuk keahlian hospitality, pemanduan wisata bawah laut, dan pemasaran digital [5]. Kendala ini dimitigasi melalui rekomendasi penelitian agar Dinas Pariwisata Kabupaten Waropen lebih intensif melakukan pelatihan dan promosi digital. Kendala ketiga adalah pemeliharaan situs wisata religi Bukit Windewen yang belum optimal, yang direncanakan dimitigasi melalui perhatian dan penataan ulang oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelestarian warisan spiritual kampung [7].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor utama keberhasilan adalah kealamian ekosistem Pulau Nau yang masih sangat terjaga dan menjadi nilai jual utama yang tidak dapat ditiru destinasi lain. Terumbu karang, biota laut, dan habitat ikan lumba-lumba yang masih asri menjadi daya tarik pembeda yang kuat di tengah persaingan destinasi wisata bahari Papua [1], [3].

Faktor kedua adalah dukungan pemerintah daerah Kabupaten Waropen yang menjadikan Pulau Nau sebagai ikon wisata prioritas, ditegaskan melalui peninjauan langsung Bupati atas pembukaan jalan lingkar dan puncaknya penetapan resmi sebagai Kampung Wisata pada 2023 oleh tiga tingkat pemerintahan sekaligus [6], [8].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak yang paling terasa adalah meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Pulau Nau dari berbagai penjuru Papua dan luar Papua. Pulau Nau kini masuk daftar rekomendasi destinasi wisata Kabupaten Waropen yang aktif dipromosikan media online lokal dan nasional [3], [4].

Secara ekonomi, kehadiran wisatawan membuka peluang usaha baru bagi warga kampung, mulai dari jasa transportasi perahu, penjualan makanan dan minuman, hingga penyewaan perlengkapan snorkeling. Retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan yang dikelola kampung menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung yang stabil [3], [4].

Pengakuan formal tertinggi datang pada 29 April 2023, ketika Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata dalam seremoni yang melibatkan Kemenko Marves, Kemenparekraf, dan Pemerintah Provinsi Papua, dengan kerangka pengembangan tiga pilar: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi [8]. Dampak lingkungan yang signifikan adalah tumbuhnya kesadaran warga untuk aktif menjaga kebersihan laut dan kelestarian terumbu karang, karena warga memahami kualitas ekosistem laut berbanding lurus dengan jumlah wisatawan yang datang [5], [1].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran pembangunan awal jalan lingkar dan fasilitas dasar Pulau Nau secara spesifik, meskipun peninjauan langsung Bupati Waropen mengindikasikan dukungan anggaran pemerintah kabupaten sejak tahap awal [6]. Penetapan status Kampung Wisata pada 2023 turut membuka akses dukungan program dari kementerian tingkat pusat untuk pengembangan aksesibilitas dan amenitas [8].

Model pendapatan bertumpu pada retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan yang dikelola kampung, ditambah pendapatan warga dari jasa transportasi perahu, penjualan makanan dan minuman, serta penyewaan perlengkapan snorkeling. Sebagian retribusi dialokasikan untuk biaya pemeliharaan ekosistem dan kompensasi warga yang menjaga kebersihan pulau [3], [4].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan memberdayakan warga kampung sendiri sebagai pemandu dan penyedia akomodasi, alih-alih menyerahkan pengelolaan kepada operator wisata dari luar, terbukti membangun rasa memiliki yang mendorong warga aktif menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai aset wisata utama mereka [1], [5]. Menetapkan retribusi sejak awal juga menjadi pelajaran penting bahwa mekanisme pembiayaan pemeliharaan perlu dibangun bersamaan dengan pembukaan destinasi, bukan menyusul kemudian.

Jika memulai dari awal, rencana pemeliharaan situs wisata religi idealnya disusun sejak pembangunan awal, mengingat rangkaian patung Bukit Windewen kini memerlukan penataan ulang setelah sempat kurang mendapat perhatian pemeliharaan. Kampung pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menyertakan rencana pemeliharaan jangka panjang untuk setiap elemen wisata sejak tahap perencanaan, tidak hanya berfokus pada pembangunan awal semata.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penguatan kelembagaan pengelola wisata di tingkat kampung dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan pantai, pengawasan aktivitas snorkeling agar tidak merusak terumbu karang, dan pengelolaan retribusi secara transparan [5], [1].

Dalam jangka panjang, desa wisata Pulau Nau perlu membangun platform promosi digital yang aktif, disertai penataan kembali situs wisata religi Bukit Windewen sebagai bagian warisan spiritual yang tidak boleh terbengkalai [7]. Kerangka pengembangan tiga pilar (aksesibilitas, amenitas, atraksi) yang ditetapkan bersama status Kampung Wisata 2023 menjadi peta jalan resmi bagi pengembangan jangka panjang, termasuk potensi kerja sama festival budaya dan pengembangan homestay berbasis rumah warga asli [8], [6].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi pengembangan desa wisata Pulau Nau memberikan kontribusi pada berbagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Pengembangan wisata bahari Pulau Nau membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat kampung melalui jasa transportasi, kuliner, pemandu wisata, dan retribusi tiket. Retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri wisata berbasis komunitas menciptakan lapangan kerja layak bagi warga Kampung Nau tanpa mengharuskan mereka meninggalkan kampung halaman. Warga terlibat sebagai pemandu wisata, penyedia akomodasi, dan penyewa perlengkapan snorkeling.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan Pengelolaan Pulau Nau sebagai desa wisata memperkuat identitas budaya dan kesatuan komunitas, dengan pengembangan infrastruktur jalan lingkar meningkatkan kualitas permukiman warga pulau. Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh tiga tingkat pemerintahan pada 29 April 2023.
SDGs 14: Ekosistem Lautan Pengelolaan wisata bahari yang bertanggung jawab mendorong pelestarian terumbu karang, biota laut, dan habitat lumba-lumba di perairan Pulau Nau. Sebagian retribusi wisata dialokasikan untuk pemeliharaan ekosistem laut Pulau Nau.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi antara Pemerintah Kampung Nau, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Provinsi Papua, Kemenko Marves, dan Kemenparekraf memperlihatkan model kemitraan multitingkat yang efektif. Penetapan Kampung Wisata 2023 melibatkan perwakilan resmi tiga tingkat pemerintahan sekaligus.

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model desa wisata bahari Pulau Nau relevan direplikasi di kampung-kampung pesisir dan kepulauan Papua yang memiliki kekayaan alam laut namun belum terkelola. Kunci replikasinya terletak pada pemberdayaan komunitas lokal sebagai pengelola utama, bukan aktor luar, karena hanya warga setempat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi laut dan budaya lokal [1], [5].

Untuk scale up, Dinas Pariwisata Provinsi Papua dapat memasukkan Pulau Nau dalam peta destinasi wisata bahari unggulan Papua, memanfaatkan momentum penetapan status Kampung Wisata 2023 dan kerangka tiga pilar aksesibilitas-amenitas-atraksi yang sudah disepakati lintas kementerian. Penyelenggaraan festival budaya dan promosi melalui platform wisata digital nasional berpotensi memperluas jangkauan pasar Pulau Nau secara signifikan [8], [5].

 

Daftar Pustaka

[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00033: Desa Wisata Pulau Nau, Surga Wisata Bahari Bawah Laut,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-wisata-pulau-nau-surga-wisata-bahari-bawah-laut/.

[2] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pantai Pulau Nau,” id.wikipedia.org, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_pulau_nau.

[3] Salam Papua, “Pulau Nau, Pulau Mungil Menawan di Waropen,” salampapua.com, 26 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://salampapua.com/2024/12/pulau-nau-pulau-mungil-menawan-di-waropen.html.

[4] Harapan Rakyat, “Tempat Wisata di Kabupaten Waropen Papua,” harapanrakyat.com, 5 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.harapanrakyat.com/2022/09/tempat-wisata-di-kabupaten-waropen-papua/.

[5] A. N. Erari, M. Ogotan, dan J. J. Rares, “Pembangunan Pariwisata di Pulau Nau Kabupaten Waropen Provinsi Papua,” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Sam Ratulangi. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19225/18776.

[6] Kilas Papua, “Bupati Waropen Tinjau Pembukaan Jalan Lingkar Pulau Nau,” kilaspapua.com, 13 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kilaspapua.com/kabupaten-waropen/bupati-waropen-tinjau-pembukaan-jalan-lingkar-pulau-nau/.

[7] Papua Global News, “Begini Kondisi Wisata Rohani Pulau Nau Saat Ini,” papuaglobal.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://papuaglobal.com/begini-kondisi-wisata-rohani-pulau-nau-saat-ini/.

[8] Media Suara Mabes, “Pulau Nau Resmi Dinobatkan Oleh Pemerintah Menjadi Kampung Wisata,” suaramabes.com, 29 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.suaramabes.com/pulau-nau-resmi-dinobatkan-oleh-pemerintah-menjadi-kampung-wisata/.

Desa Sikasur Kecamatan Belik Pemalang Bangun Ekosistem Wisata Terpadu BUMDes Mahardhika Raih Desa Wisata Maju

Desa Sikasur Kecamatan Belik Pemalang Bangun Ekosistem Wisata Terpadu BUMDes Mahardhika Raih Desa Wisata Maju

Ringkasan Inovasi

Desa Sikasur di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, membangun inovasi tata kelola desa wisata terpadu yang memadukan kekayaan alam, Curug Bengkawah, Telaga Silating, dan rafting, dengan kekuatan budaya lokal seperti kuda lumping, sintren, calung, dan karawitan, serta kewirausahaan warga melalui homestay, UMKM, dan Pasar Krempyeng [1], [5]. Inovasi ini menempatkan BUMDes Mahardhika sebagai simpul pengelola tunggal yang menghubungkan seluruh komponen ekosistem wisata agar manfaat ekonomi berputar dan menguat di tangan warga sebagai pelaku utama [8]. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah potensi alam yang tersebar menjadi sumber ekonomi desa yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Dampak utamanya nyata: Sikasur meraih predikat terbaik kategori Desa Wisata Maju pada Festival Lomba Desa Wisata Kabupaten Pemalang, 29 Maret 2022, mengalahkan 15 desa wisata peserta se-Kabupaten Pemalang, dan tumbuh sebagai ruang usaha bersama bagi 80 pedagang lokal, pengelola wisata, pelaku homestay, dan kelompok seni desa [1], [4].

 

Latar Belakang

Sikasur berada di wilayah selatan Pemalang yang kaya lanskap alam pegunungan, namun selama bertahun-tahun desa ini berada di pinggir arus utama pertumbuhan pariwisata Jawa Tengah tanpa mampu mengkonversi potensi alamnya menjadi kesejahteraan nyata bagi warga [5], [3]. Potensi Curug Bengkawah, Telaga Silating, dan aliran sungai yang cocok untuk rafting sesungguhnya besar, namun tanpa tata kelola yang terstruktur, kunjungan wisatawan berlalu tanpa meninggalkan nilai ekonomi yang berarti bagi masyarakat lokal [6].

Kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi sebelum inovasi ini menguat adalah model pengelolaan yang mampu menyatukan objek wisata, pelaku usaha, dan budaya lokal dalam satu arus manfaat yang terukur [7]. Riset tentang pembangunan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat mengonfirmasi bahwa tanpa kelembagaan pengelola yang jelas, keuntungan wisata cenderung terkonsentrasi pada segelintir pelaku dan tidak menyentuh rumah tangga paling miskin [6].

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperjelas betapa rapuhnya ekonomi desa yang tidak ditopang inovasi adaptif dan sumber penghasilan yang terdiversifikasi [8]. Ketika situasi mulai pulih pascapandemi, Desa Sikasur menangkap momentum pemulihan untuk menata ulang ekosistem wisatanya secara lebih sistematis, mengintegrasikan objek alam, tradisi budaya, dan usaha warga dalam satu model pengelolaan berbasis BUMDes [1].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan Desa Sikasur adalah model tata kelola desa wisata terpadu berbasis BUMDes Mahardhika dan partisipasi penuh masyarakat, yang menggabungkan Curug Bengkawah, Telaga Silating, rafting, homestay, Pasar Krempyeng, UMKM kuliner, dan pertunjukan budaya lokal menjadi satu paket pengalaman wisata yang utuh [1], [3], [9]. Inovasi ini lahir dari kesadaran Kepala Desa Kusni bahwa wisata akan bertahan kuat hanya jika desa menjual cerita, suasana, dan keterlibatan warga, bukan sekadar pemandangan. BUMDes Mahardhika diposisikan sebagai simpul pengelola yang mengoordinasikan seluruh pelaku, dari pemandu wisata, penyedia homestay, pedagang Pasar Krempyeng, seniman kuda lumping dan sintren, hingga pelaku UMKM yang menjual kuliner khas seperti Nasi Tenong [11].

Secara teknis, inovasi ini bekerja melalui mekanisme ekosistem yang saling mengunci: wisatawan yang datang menikmati alam diarahkan pula ke atraksi budaya, kemudian ke pasar warga untuk berbelanja produk lokal, lalu menginap di homestay yang dikelola warga desa [5], [8]. Setiap titik dalam rantai pengalaman wisata ini dikelola warga Sikasur sendiri, sehingga setiap transaksi langsung menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga lokal tanpa perantara dari luar desa.

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan inovasi dimulai dari pemetaan menyeluruh terhadap aset wisata, budaya, dan pelaku ekonomi yang ada di Desa Sikasur [1]. Setelah peta potensi terbentuk, Pemerintah Desa merancang struktur kelembagaan yang menempatkan BUMDes Mahardhika sebagai pengelola tunggal yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis, pengembangan atraksi, pembinaan UMKM, dan pengelolaan homestay [8].

Tahap eksperimen dan pengujian model layanan dilakukan dengan menggabungkan atraksi alam dan budaya secara terencana dalam satu kalender wisata desa yang rutin diperbarui [5]. Pengujian pasar yang paling krusial dilakukan melalui pembentukan Pasar Krempyeng yang melibatkan 80 pedagang lokal, langkah yang membuktikan distribusi manfaat wisata ke pelaku kecil bisa dilakukan secara cepat tanpa menunggu akumulasi keuntungan BUMDes terlebih dahulu [1].

Kegagalan awal dalam standarisasi kualitas homestay dan konsistensi jadwal atraksi budaya menjadi pelajaran yang mendorong BUMDes Mahardhika menyusun panduan layanan dan kalender atraksi yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi wisatawan yang merencanakan kunjungan dari jauh [7]. Proses iterasi berbasis evaluasi nyata inilah yang akhirnya membawa Sikasur ke titik kematangan pengelolaan yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang [1].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan utama yang dihadapi Desa Wisata Sikasur adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kunjungan wisatawan dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama desa [1], [5]. Curug Bengkawah dan Telaga Silating memerlukan perlindungan ekosistem secara aktif, sehingga pengembangan fasilitas wisata harus dilakukan hati-hati agar tidak rusak oleh tekanan kunjungan berlebih. Kendala ini dimitigasi melalui alokasi sebagian pendapatan wisata untuk dana konservasi lingkungan yang menjaga kelestarian kedua aset alam tersebut [7].

Kendala berikutnya adalah kebutuhan mendesak meningkatkan kapasitas SDM pengelola wisata dan memperkuat kehadiran digital Sikasur di platform promosi wisata yang semakin kompetitif [8], [7]. Kesinambungan kualitas layanan dari seluruh 80-an pelaku usaha yang terlibat membutuhkan sistem pembinaan yang terstruktur. Kendala ini dimitigasi melalui penyusunan standar operasional layanan yang mengikat seluruh pelaku usaha serta pelatihan berkelanjutan yang dikoordinasikan BUMDes Mahardhika [6].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama keberhasilan Sikasur adalah kepemimpinan Kepala Desa Kusni yang mampu menerjemahkan visi pariwisata berbasis komunitas menjadi kerja kolektif nyata yang melibatkan seluruh elemen desa, perangkat desa, BUMDes, pelaku seni, pedagang, dan warga biasa, dalam peran yang saling melengkapi [1], [8]. Komitmen Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran secara konsisten untuk pengembangan fasilitas, pelatihan warga, dan promosi digital menjadi bukti bahwa visi wisata Sikasur adalah prioritas pembangunan jangka panjang.

Faktor kedua adalah kemampuan desa mengemas wisata sebagai ekosistem pengalaman yang utuh, bukan sekadar kumpulan destinasi tunggal [3], [5]. Ketika Curug Bengkawah, Telaga Silating, rafting, homestay, Pasar Krempyeng, Nasi Tenong, dan pertunjukan seni tradisional saling terhubung dalam satu narasi pengalaman, pengunjung mendapat alasan kuat untuk tinggal lebih lama. Penelitian tentang strategi pembangunan desa wisata menegaskan bahwa keunggulan kompetitif yang paling tahan lama lahir dari keunikan budaya dan keterlibatan komunitas, bukan kecanggihan fasilitas fisik semata [7].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Hasil yang paling terukur adalah keberhasilan Desa Sikasur meraih predikat terbaik kategori Desa Wisata Maju pada Festival Lomba Desa Wisata Kabupaten Pemalang, 29 Maret 2022, mengungguli Desa Nyalembeng dan Desa Penggarit di kategori yang sama, dari total 15 desa wisata peserta yang dinilai dari enam aspek: dukungan kebijakan desa, partisipasi aktif warga, kualitas sarana prasarana, keterlibatan UMKM, pelestarian budaya lokal, dan inovasi pengelolaan [1], [4]. Kabupaten Pemalang sendiri tengah mengembangkan 27 desa wisata secara paralel, dan pengakuan terhadap Sikasur memperkuat posisinya sebagai lokomotif pengembangan wisata perdesaan di wilayah selatan Pemalang [10].

Dampak ekonomi terlihat konkret dari tumbuhnya berbagai unit usaha warga yang beroperasi dalam ekosistem wisata Sikasur [1]. Kehadiran 80 pedagang dalam Pasar Krempyeng membuktikan inovasi ini membuka ruang usaha riil yang langsung menyentuh pendapatan rumah tangga, terutama bagi warga tanpa modal besar untuk memulai usaha mandiri. Kajian tentang dampak desa wisata terhadap ekonomi masyarakat secara umum mencatat bahwa pengembangan desa wisata nasional turut menjadi bagian dari target pemerintah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024 melalui sektor pariwisata desa, konteks yang menempatkan capaian Sikasur sebagai satu kontribusi lokal dari agenda yang lebih besar tersebut [13].

Dampak kualitatif yang bermakna adalah transformasi identitas kolektif warga Sikasur dari komunitas yang sekadar menikmati alam desanya menjadi komunitas pelaku wisata yang aktif membangun reputasi desanya [5], [6]. Keterlibatan kelompok seni budaya lokal dalam paket wisata menghasilkan pendapatan tambahan bagi para seniman sekaligus menghidupkan kembali praktik budaya yang sebelumnya kurang mendapat apresiasi [7].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pengembangan fasilitas wisata Sikasur secara spesifik, meskipun Pemerintah Desa tercatat mengalokasikan anggaran secara konsisten untuk pengembangan fasilitas, pelatihan warga, dan promosi digital [1]. Bantuan pengembangan desa wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menjadi salah satu sumber dukungan eksternal bagi ekosistem wisata ini [12].

Model pendapatan bertumpu pada tiket masuk, paket wisata, sewa homestay, dan retribusi Pasar Krempyeng, dengan pendapatan dikelola BUMDes Mahardhika secara transparan dan dialokasikan untuk tiga prioritas: perawatan fasilitas wisata, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan pelaku UMKM, serta dana konservasi lingkungan Curug Bengkawah dan Telaga Silating [2].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan menggabungkan objek wisata alam dengan atraksi budaya dan usaha warga dalam satu paket pengalaman, alih-alih menjual setiap daya tarik secara terpisah, terbukti memperpanjang waktu tinggal wisatawan dan memperluas manfaat ekonomi ke lebih banyak pelaku usaha [3], [5]. Kegagalan awal dalam standarisasi homestay dan jadwal atraksi budaya juga menjadi pelajaran bahwa integrasi ekosistem wisata tidak bisa dipaksakan sekaligus, melainkan harus tumbuh bertahap melalui pendampingan dan evaluasi jujur setiap siklus kunjungan.

Jika memulai dari awal, standar operasional layanan dan kalender atraksi yang terstruktur idealnya disiapkan sejak tahap awal peluncuran, bukan disusun setelah keluhan ketidakkonsistenan layanan muncul dari wisatawan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan aset alam, budaya, dan pelaku ekonomi secara jujur sejak awal, menunjuk BUMDes sebagai pengelola tunggal yang jelas, dan menghubungkan objek wisata dengan usaha warga secara sistematis agar belanja wisatawan tidak bocor keluar desa.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi Desa Wisata Sikasur dijaga melalui penguatan kelembagaan BUMDes Mahardhika sebagai fondasi manajerial yang profesional dan akuntabel, dengan penyusunan standar operasional layanan yang mengikat seluruh pelaku usaha dalam ekosistem wisata [8], [6]. Siklus reinvestasi yang terencana memastikan Sikasur terus berkembang dari kekuatannya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan program pemerintah yang sifatnya periodik [2].

Strategi jangka panjang lainnya adalah memperkuat kehadiran digital resmi Sikasur melalui kanal media sosial yang dikelola profesional, memperluas jejaring pemasaran ke segmen wisatawan minat khusus [2], [3]. Visi jangka panjang yang paling ambisius adalah menjadikan Sikasur sebagai pusat jaringan wisata pedesaan di selatan Pemalang, dengan kalender atraksi budaya tahunan yang menjadi agenda tetap pariwisata Jawa Tengah [10].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi tata kelola desa wisata terpadu Sikasur berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Ekosistem wisata Sikasur membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga desa melalui homestay, UMKM, Pasar Krempyeng, jasa pemandu wisata, dan pertunjukan seni budaya yang dikelola langsung warga lokal. 80 pedagang tercatat berjualan aktif di Pasar Krempyeng.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pengelolaan wisata berbasis BUMDes Mahardhika menciptakan pekerjaan layak bagi warga desa di berbagai segmen, dari pengelola wisata alam dan budaya hingga pelaku UMKM kerajinan. Sikasur meraih predikat Desa Wisata Maju mengungguli 15 desa wisata se-Kabupaten Pemalang.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Model desa wisata Sikasur membangun komunitas desa yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjadikan warisan budaya dan kekayaan alam sebagai aset pembangunan yang dikelola partisipatif. Kuda lumping, sintren, calung, dan karawitan terintegrasi rutin dalam kalender wisata desa.
SDGs 15: Ekosistem Daratan Pengelolaan wisata alam Curug Bengkawah dan Telaga Silating mendorong Desa Sikasur aktif melindungi ekosistem darat dan sumber daya air yang menjadi tulang punggung daya tarik wisatanya. Sebagian pendapatan wisata dialokasikan untuk dana konservasi Curug Bengkawah dan Telaga Silating.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Sikasur membangun kemitraan antara Pemerintah Desa, BUMDes Mahardhika, kelompok seni budaya, pelaku UMKM, Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang, dan rencana kerja sama kawasan Dewi Nadulang. Rencana kawasan wisata terpadu Dewi Nadulang melibatkan desa-desa wisata selatan Pemalang.

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Sikasur potensial direplikasi oleh desa-desa lain karena bertumpu pada prinsip yang universal dan tidak membutuhkan modal awal yang luar biasa besar: pemetaan jujur terhadap aset lokal yang ada, penunjukan pengelola kelembagaan yang jelas melalui BUMDes, dan penghubungan objek wisata dengan usaha warga secara sistematis agar belanja wisatawan tidak bocor keluar desa [7], [6].

Strategi scale up yang realistis adalah pengembangan kerja sama kawasan wisata terpadu “Dewi Nadulang” (Desa Wisata Naik Daun Pemalang Selatan), dengan Sikasur berperan sebagai lokomotif yang menarik desa-desa wisata sekitarnya untuk bergabung dalam satu sistem promosi, rute kunjungan, dan paket pengalaman yang dijual bersama [10]. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan bantuan pengembangan desa wisata menjadi ekosistem kelembagaan dan finansial yang kondusif bagi percepatan scale up ini [12].

 

Daftar Pustaka

[1] Pemerintah Kabupaten Pemalang, “Sikasur Dinobatkan sebagai Desa Wisata Maju,” pemalangkab.go.id, Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pemalangkab.go.id/2022/03/sikasur-dinobatkan-sebagai-desa-wisata-maju.

[2] Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata Sikasur — Jadesta,” jadesta.kemenpar.go.id. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/21296.

[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Sikasur,” jadesta.kemenparekraf.go.id. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sikasur_2.

[4] Redaksi Kabar Pemalang, “Sikasur Menjadi Desa Wisata Terbaik 2022,” kabarpemalang.id, 29 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kabarpemalang.id/arsip/sikasur-menjadi-desa-wisata-terbaik-2022/.

[5] Redaksi Langit7, “Desa Wisata Sikasur, Padukan Budaya dan Potensi Alam yang Memukau,” langit7.id, 13 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://langit7.id/read/19045/1/desa-wisata-sikasur-padukan-budaya-dan-potensi-alam-yang-memukau-1657746449.

[6] Journal of Administration, Governance, and Political Issues, “Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,” journal.pubmedia.id. [Daring]. Tersedia: https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/article/download/2516/2822/5250.

[7] Journal Center, “Strategi Pembangunan Desa Wisata untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat,” journalcenter.org. [Daring]. Tersedia: https://journalcenter.org/index.php/jempper/article/download/5614/4318.

[8] JSPM Unimal, “Peran BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat,” ojs.unimal.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/download/22124/9464/60116.

[9] Jadesta Jawa Tengah, “Atraksi Telaga Silating,” jateng.jadesta.com. [Daring]. Tersedia: https://jateng.jadesta.com/atraksi/telaga_silating.

[10] Pemerintah Kabupaten Pemalang, “Bangkitkan Pariwisata di Pemalang, Disparpora Kembangkan Potensi 27 Desa Wisata,” pemalangkab.go.id, 11 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pemalangkab.go.id/2022/04/bangkitkan-pariwisata-di-pemalang-disparpora-kembangkan-potensi-27-desa-wisata.

[11] Jadesta Jawa Tengah, “Produk Wisata Nasi Tenong,” jateng.jadesta.com. [Daring]. Tersedia: https://jateng.jadesta.com/paket/nasi_tenong.

[12] Redaksi Suara.com, “Kembangkan Ekonomi Daerah, Ganjar Gelontorkan Bantuan untuk Bangun Desa Wisata,” suara.com, 2 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/081444/kembangkan-ekonomi-daerah-ganjar-gelontorkan-bantuan-untuk-bangun-desa-wisata.

[13] Redaksi ANTARA, “Desa Wisata Berdampak pada Peningkatan Ekonomi dan Lapangan Kerja,” antaranews.com, 27 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/3509787/desa-wisata-berdampak-pada-peningkatan-ekonomi-dan-lapangan-kerja.

Desa Tenilo Tilamuta Boalemo Gorontalo Sulap Pantai Pasir Putih Jadi Wisata Pulau Ratu Penggerak Ekonomi

Desa Tenilo Tilamuta Boalemo Gorontalo Sulap Pantai Pasir Putih Jadi Wisata Pulau Ratu Penggerak Ekonomi

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, mengubah hamparan pinggiran pantai pasir putih yang semula tidak terkelola menjadi destinasi wisata bahari bernama Pantai Ratu, atau populer disebut Pulau Ratu [1], [2]. Inovasi ini memanfaatkan Dana Desa untuk membangun cottage, koridor kayu di atas laut, gazebo, jembatan, dan dermaga yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Sejak dibuka pada Februari 2019, Pulau Ratu bertumbuh menjadi destinasi wisata bahari favorit di Kabupaten Boalemo. Dampaknya berlipat: Pendapatan Asli Desa (PADes) Tenilo meningkat, warga memperoleh penghasilan dari usaha kuliner dan parkir, promosi digital anak muda mempercepat popularitasnya, dan pemerintah kabupaten berkomitmen membangun jalan akses sepanjang 3 km menuju destinasi ini [3].

 

Latar Belakang

Kabupaten Boalemo menyimpan kekayaan alam pesisir yang luar biasa. Desa Tenilo menghadap Teluk Tomini dengan garis pantai panjang berpasir putih, keindahan bawah laut yang kaya hayati, dan bukit-bukit hijau yang mengitarinya. Namun selama bertahun-tahun, potensi itu tersimpan tanpa sentuhan pengembangan wisata yang serius [2].

Masyarakat desa membutuhkan sumber pendapatan alternatif selain sektor primer seperti nelayan dan pertanian. Pada saat yang sama, pariwisata berbasis alam pesisir sedang tumbuh pesat di seluruh Indonesia, dan model wisata bahari seperti Pulo Cinta di Botumoito, yang sudah dikenal hingga mancanegara, membuktikan bahwa potensi Teluk Tomini mampu menarik wisatawan dari luar daerah [4].

Peluang itu mendorong Kepala Desa Tenilo, Raflin Bia, mengambil langkah untuk mengembangkan kawasan pantai ini. Nama “Ratu” menjadi simbol yang bermakna ganda: merujuk pada legenda seorang ratu yang singgah dan terpikat keindahan pantai ini, sekaligus merupakan singkatan dari nama Kepala Desa dan istrinya, Raflin dan Tuti, yang menjadi pemrakarsa transformasi kawasan pantai ini [5].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan kawasan wisata bahari berbasis ekonomi kerakyatan menggunakan Dana Desa sebagai modal investasi awal. Desa Tenilo membangun fasilitas wisata yang menghadirkan pengalaman “berada di atas laut” melalui koridor kayu yang meliuk-liuk di permukaan air, gazebo apung, cottage berukuran 4×6 meter di bibir pantai, jembatan kayu penghubung antarcottage, dan dermaga yang sekaligus menjadi spot foto favorit pengunjung [2], [1].

Inovasi ini bekerja melalui model pariwisata berbasis ekonomi rakyat di mana pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan model ini, warga desa diberi ruang untuk membuka usaha pendukung seperti warung makan, minuman, jasa parkir, dan sewa perahu, sehingga manfaat ekonomi wisata menyebar ke banyak keluarga, bukan hanya ke pengelola utama [3].

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses dimulai dari musyawarah desa yang mengidentifikasi potensi pantai dan menyepakati alokasi Dana Desa untuk pembangunan fasilitas wisata. Pemerintah Desa Tenilo menyiapkan desain kawasan yang mengoptimalkan keindahan alami pantai, yaitu hamparan pasir putih, pemandangan Teluk Tomini, dan topografi bukit di latar belakangnya, sebagai modal utama daya tarik yang tidak perlu diciptakan dari nol [6].

Pembangunan fisik dimulai dengan konstruksi cottage, koridor kayu, dan dermaga yang selesai tepat waktu untuk dibuka pada Februari 2019. Setelah dibuka, pengembangan terus berjalan berdasarkan respons pasar dan masukan pengunjung. Strategi promosi digital yang tidak direncanakan secara formal justru menjadi katalis percepatan popularitas: wisatawan yang datang mengunggah foto dan video di media sosial, memicu efek berantai yang mendatangkan lebih banyak pengunjung tanpa biaya promosi berarti [7].

Satu pembelajaran penting muncul pada fase awal: proses pemanfaatan kawasan pesisir untuk fasilitas wisata ternyata membutuhkan kelengkapan izin resmi dari instansi kelautan dan perikanan provinsi yang belum sepenuhnya dipenuhi saat pembangunan berjalan. Hal ini sempat menjadi polemik, namun Pemerintah Kabupaten Boalemo bertindak cepat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melengkapi proses perizinan agar pengembangan Pantai Ratu berjalan sesuai regulasi tata ruang pesisir [8].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan awal yang paling nyata adalah belum tersedianya akses jalan yang memadai menuju Pantai Ratu. Kondisi jalan yang sulit ditempuh membatasi jumlah wisatawan yang bisa datang, terutama dari luar daerah yang tidak familiar dengan medan lokal [1]. Kendala ini dimitigasi melalui komitmen Bupati Boalemo mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sepanjang 3 km menuju destinasi ini.

Kendala kedua adalah kelengkapan izin pemanfaatan kawasan pesisir yang sempat dipersoalkan otoritas kelautan dan perikanan provinsi karena belum lengkap saat pembangunan fasilitas wisata berjalan [8]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan wisata desa yang bergerak cepat kadang mendahului kerangka perizinan yang berlaku. Kendala ini dimitigasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melengkapi proses legalisasi, hingga akhirnya Gubernur Gorontalo menandatangani rekomendasi izin Pantai Ratu pada Desember 2019, sehingga Pantai Ratu dapat terus berkembang dalam koridor perizinan yang lebih jelas [11].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor utama keberhasilan Pulau Ratu adalah keberanian Kepala Desa Raflin Bia mengambil keputusan investasi menggunakan Dana Desa untuk sektor wisata yang sebelumnya belum umum dilakukan di desa-desa Boalemo. Visi yang melihat pantai bukan sebagai latar belakang kehidupan nelayan, melainkan sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan, menjadi titik balik transformasi Desa Tenilo [5].

Faktor lain yang menentukan adalah promosi organik melalui media sosial yang dilakukan spontan oleh wisatawan. Foto-foto instagrammable di koridor kayu atas laut dan dermaga menyebar luas tanpa biaya, mengundang rasa ingin tahu ribuan pengguna media sosial untuk datang dan mengalaminya sendiri. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang membantu proses perizinan turut mempercepat pertumbuhan wisata ini [3].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Dalam waktu singkat sejak dibuka Februari 2019, Pulau Ratu berhasil menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah secara konsisten. Destinasi ini menghadirkan pilihan beragam bagi pengunjung: menikmati pasir putih, bersantai di gazebo apung, bermalam di cottage, snorkeling dan menyelam untuk menjelajahi keanekaragaman hayati bawah laut Teluk Tomini, hingga menikmati panorama perbukitan dari dermaga kayu [9], [2].

Secara ekonomi, keberadaan Pantai Ratu mendatangkan manfaat berlapis bagi warga Desa Tenilo. Pendapatan mengalir dari tiket masuk wisata, sewa cottage, sewa perahu, warung makan dan minuman, serta jasa parkir kendaraan. Seluruh arus pendapatan ini bermuara pada meningkatnya PADes dan bertambahnya sumber penghasilan bagi keluarga-keluarga warga desa yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian [10].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Modal pembangunan Pulau Ratu bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Desa Tenilo untuk membangun cottage, koridor kayu, gazebo, jembatan, dan dermaga [2], [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran total investasi awal secara spesifik.

Model pendapatan bertumpu pada tiket masuk, sewa cottage, sewa perahu, serta usaha pendukung warga seperti warung makan, minuman, dan jasa parkir yang dikelola mandiri oleh masyarakat di bawah koordinasi BUMDes. Seluruh penerimaan resmi dari pengelolaan kawasan dicatat sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa [10], [3].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan menjadikan keindahan alami pantai, pasir putih, panorama Teluk Tomini, dan topografi bukit, sebagai modal utama daya tarik tanpa perlu menciptakan atraksi buatan dari nol, terbukti menjadi strategi yang efisien dan efektif menarik wisatawan sejak hari pembukaan [6]. Membiarkan promosi berjalan organik lewat media sosial pengunjung juga terbukti menjadi kanal pemasaran yang jauh lebih murah dibanding promosi berbayar konvensional.

Jika memulai dari awal, kelengkapan izin pemanfaatan kawasan pesisir idealnya diselesaikan bersamaan dengan tahap perencanaan pembangunan, bukan menyusul setelah fasilitas mulai beroperasi dan menimbulkan polemik. Desa pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan berkoordinasi lebih awal dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi terkait perizinan pemanfaatan kawasan pesisir, sembari tetap mengandalkan keindahan alam yang sudah ada sebagai daya tarik utama.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan Pulau Ratu dirancang melalui skema pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan yang menempatkan BUMDes sebagai pengelola utama dengan warga sebagai pelaku usaha pendukung. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, diharapkan terus memperkuat promosi dan infrastruktur destinasi ini dari tingkat provinsi [3].

Untuk jangka panjang, Desa Tenilo memiliki peluang mengintegrasikan dua aset wisata yang dimilikinya, Pantai Ratu dan Air Terjun Tenilo, menjadi satu paket wisata desa yang komprehensif. Dengan dukungan jalan akses yang sedang diupayakan, diversifikasi produk wisata ini akan memperpanjang waktu tinggal wisatawan dan memperluas manfaat ekonomi bagi lebih banyak warga desa [12].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi wisata Pantai Ratu Desa Tenilo berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Wisata Pantai Ratu membuka lapangan kerja dan usaha baru bagi warga Desa Tenilo melalui warung makan, parkir, sewa perahu, dan layanan cottage. Warga desa memperoleh penghasilan tambahan dari usaha kuliner, parkir, dan penyewaan perahu di kawasan wisata.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Model pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan yang diterapkan BUMDes mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan PADes dari sektor wisata yang sebelumnya tidak ada. PADes Desa Tenilo tercatat meningkat sejak Pulau Ratu beroperasi pada Februari 2019.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Pembangunan koridor kayu, cottage, gazebo, jembatan, dan dermaga menggunakan Dana Desa menunjukkan inovasi infrastruktur wisata berbasis sumber daya lokal. Pemerintah Kabupaten Boalemo berkomitmen membangun akses jalan sepanjang 3 km menuju destinasi.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan Wisata Pantai Ratu mengembangkan kawasan pesisir dengan menempatkan warga sebagai pelaku utama ekonomi wisata dan membangun identitas budaya lokal melalui legenda Ratu. Pengelolaan kawasan sepenuhnya diserahkan kepada BUMDes Desa Tenilo dengan partisipasi warga.
SDGs 14: Ekosistem Lautan Pengembangan wisata bahari yang mengandalkan keanekaragaman hayati Teluk Tomini mendorong kesadaran warga dan wisatawan menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai daya tarik utama. Snorkeling dan diving di perairan Teluk Tomini menjadi bagian aktivitas wisata Pantai Ratu.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pengembangan Pantai Ratu melibatkan kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Koordinasi lintas pemerintahan menyelesaikan proses perizinan pemanfaatan kawasan pesisir wisata.

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pengembangan wisata Desa Tenilo dapat direplikasi oleh desa-desa pesisir lain yang memiliki potensi pantai namun belum terkelola. Kunci replikasinya adalah mengidentifikasi daya tarik alam yang sudah ada, merancang fasilitas yang mempertegas keindahan alami tersebut, mengurus kelengkapan izin pemanfaatan kawasan sejak tahap awal, dan menggunakan Dana Desa sebagai modal awal dengan skema BUMDes agar manfaat ekonomi menyebar ke seluruh warga [13].

Untuk scale up, Pantai Ratu dapat berkembang menjadi destinasi yang bersaing dengan Pulo Cinta di Botumoito melalui penambahan cottage, paket diving dan snorkeling, dan pemasaran digital yang lebih terstruktur. Dukungan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menjadi fondasi penting bagi Pantai Ratu untuk melangkah dari destinasi lokal menuju destinasi yang dikenal lebih luas [3].

 

Daftar Pustaka

[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00584: Pulau Ratu, Desa Tenilo Kembangkan Wisata Pantai Pasir Putih dengan Dana Desa,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pulau-ratu-desa-tenilo-kembangkan-wisata-pantai-pasir-putih-dengan-dana-desa/.

[2] Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, “Pantai Ratu,” pariwisata.gorontaloprov.go.id, 23 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://pariwisata.gorontaloprov.go.id/publik/detail_destinasi/pantai-ratu.

[3] Berita Gorontalo, “Boalemo Kembangkan Destinasi Wisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan,” berita.gorontaloprov.go.id, 12 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://berita.gorontaloprov.go.id/2019/06/12/boalemo-kembangkan-destinasi-wisata-berbasis-ekonomi-kerakyatan/.

[4] DJP RI, “Pulo Cinta: Serpihan Surga Maldives van Nusantara,” stats.pajak.go.id, 13 Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: http://stats.pajak.go.id/id/artikel/pulo-cinta-serpihan-surga-maldives-van-nusantara.

[5] YouTube, “Ratu Boalemo Beach! An Instagrammable Spot,” 25 Mar. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=G8mMZdF2jBY.

[6] Antara Gorontalo, “Wisata Pantai Ratu Boalemo Suguhkan Pasir Putih dan Panorama Alam,” gorontalo.antaranews.com, 7 Agu. 2020. [Daring]. Tersedia: https://gorontalo.antaranews.com/berita/126906/wisata-pantai-ratu-boalemo-suguhkan-pasir-putih-dan-panorama-alam.

[7] Klaster Oleander, “Pulau Ratu Boalemo,” klaster-oleander.my.id. [Daring]. Tersedia: https://klaster-oleander.my.id/Baca-berita-Ri9zdCtvZGlJTVlJOXJYUTk5RnBrUT09.

[8] Jatimexplore, “Obyek Wisata Pantai Ratu, DKP Provinsi: Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir,” jatimexplore.net, 19 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://jatimexplore.net/2019/06/19/obyek-wisata-pantai-ratu-dkp-provinsi-belum-kantongi-izin-pemanfaatan-wilayah-pesisir/.

[9] Waktu News, “Pantai Ratu Boalemo, Favorit Para Pecinta Diving dan Snorkeling,” waktu.news, 22 Feb. 2021. [Daring]. Tersedia: https://waktu.news/pantai-ratu/.

[10] Z. Sasaja, “Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa dari Kawasan Wisata Pantai Ratu,” zulkiflisasaja.wordpress.com, 28 Sep. 2019. [Daring]. Tersedia: https://zulkiflisasaja.wordpress.com/.

[11] Berita Gorontalo, “Gubernur Gorontalo Siap Teken Izin Pantai Ratu,” berita.gorontaloprov.go.id, 13 Des. 2019. [Daring]. Tersedia: https://berita.gorontaloprov.go.id/2019/12/13/gubernur-gorontalo-siap-teken-izin-pantai-ratu/.

[12] Desa Patoameme, “Pantai Ratu Boalemo,” patoameme.digitaldesa.id. [Daring]. Tersedia: https://patoameme.digitaldesa.id/wisata/pantai-ratu-boalemo.

[13] DJPb Kementerian Keuangan RI, “Merajut Asa Kemandirian Desa,” djpb.kemenkeu.go.id, 17 Nov. 2021. [Daring]. Tersedia: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/marisa/id/data-publikasi/artikel/2868-merajut-asa-kemandirian-desa.html.

Desa Wisata Bedagung Paninggaran Kabupaten Pekalongan Kembangkan Agrowisata Kopi Warisan VOC Menembus 10 Besar Jawa Tengah

Desa Wisata Bedagung Paninggaran Kabupaten Pekalongan Kembangkan Agrowisata Kopi Warisan VOC Menembus 10 Besar Jawa Tengah

Ringkasan Inovasi

Desa Wisata Bedagung di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan inovasi wisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan agrowisata kopi bersejarah, wisata alam pegunungan, camping ground, dan kearifan lokal dalam satu ekosistem destinasi [4]. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Marga Jati menjadi motor penggerak utama yang mengorganisasi warga desa membangun dan mengelola destinasi wisata secara kolektif di dataran tinggi 1.200 mdpl [6]. Inovasi ini membawa Desa Wisata Bedagung menembus 10 Besar Gelar Desa Wisata (GDW) Jawa Tengah 2025, menjadi satu-satunya wakil Kabupaten Pekalongan yang mencapai babak final dari 29 peserta kabupaten/kota se-Jawa Tengah [1], [10]. Dampak utamanya adalah peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan warga desa, dan menaikkan citra Kabupaten Pekalongan sebagai destinasi wisata pegunungan unggulan di Jawa Tengah bagian barat [5].

 

Latar Belakang

Desa Bedagung berada di dataran tinggi sekitar 1.200 mdpl, dikelilingi hutan pinus, perkebunan kopi, teh, dan hamparan tanaman kapulaga yang subur [4]. Selama bertahun-tahun, potensi alam dan agrikultur ini belum terkelola sebagai aset wisata; warga hanya menjual komoditas mentah tanpa menangkap nilai tambah dari pesona alam dan warisan pertanian yang mereka miliki [5].

Komoditas paling unik di Desa Bedagung adalah Kopi Gunung Lumping, varietas kopi robusta yang ditanam di ketinggian 1.200 mdpl dan menurut catatan sejarah merupakan warisan perkebunan era VOC dari tahun 1700-an yang kini tumbuh secara organik di Gunung Lumping [2]. VOC mulai membudidayakan kopi secara intensif di berbagai wilayah keresidenan Jawa sejak awal abad ke-18, termasuk di Banten, Priangan, dan Pekalongan sendiri [8]. Kopi berusia sekitar tiga abad yang tumbuh organik di Gunung Lumping adalah aset wisata dan budaya bernilai tinggi yang sebelumnya belum pernah dikemas sebagai produk wisata [2].

Ditetapkannya Desa Wisata Bedagung melalui SK Bupati Pekalongan Nomor 500 13.2/365 tanggal 27 November 2023 menjadi titik balik yang menentukan [3]. Penetapan resmi ini membuka jalan bagi Pokdarwis Marga Jati untuk mengorganisasi warga desa secara sistematis, mengubah desa pertanian pegunungan menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang kompetitif di tingkat provinsi [6].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi utama Desa Wisata Bedagung adalah model wisata desa terintegrasi yang memadukan dua pilar saling menguatkan: agrowisata kopi bersejarah (heritage agrotourism) dan wisata alam petualangan pegunungan [4]. Pengunjung yang datang untuk berkemah di hutan pinus juga diajak mengenal warisan Kopi Gunung Lumping, sementara pecinta agrowisata kopi dapat menikmati trekking ke air terjun dan hamparan alam Gunung Lumping [2].

Secara operasional, inovasi ini bekerja melalui Pokdarwis Marga Jati yang mengelola beberapa unit wisata sekaligus: Jungle What Campground, Pinus Siampel, Sijangkung Coffee & Campground, Curug Bajang, paket edukasi kopi dari kebun ke cangkir, jeep tour hutan, serta paket homestay bersama warga [4]. Wisatawan dapat memilih paket sesuai minat mereka, dari menyeduh kopi langsung dari perkebunan berusia tiga abad hingga menikmati malam bertabur bintang di camping ground pegunungan [5].

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses pengembangan Desa Wisata Bedagung dimulai dengan pembentukan Pokdarwis Marga Jati sebagai kelembagaan pengelola wisata berbasis masyarakat yang transparan dan akuntabel. Pokdarwis kemudian mendaftarkan Desa Bedagung ke platform Jadesta (Jejaring Desa Wisata) Kemenpar sebagai langkah awal membangun visibilitas digital di tingkat nasional [4]. Registrasi di Jadesta memungkinkan wisatawan dari seluruh Indonesia menemukan Bedagung melalui portal resmi pemerintah tanpa biaya promosi konvensional yang besar [6].

Untuk mengikuti GDW Jawa Tengah 2025 bertema “Harmoni Desa Wisata: Merajut Langkah Menjemput Asa Berdaya Bersama,” Pokdarwis memproduksi video kreatif yang berhasil menarik perhatian tim juri provinsi [1]. Proses kompetisi berlangsung melalui empat tahap: unggah video dan administrasi (23 Juni–15 Juli 2025), penilaian juri (21–26 Juli 2025), verifikasi lapangan (Agustus 2025), dan pengumuman pemenang (11 September 2025) di Banjarnegara, di mana Bedagung bersaing dengan desa-desa lain seperti Desa Wanadadi yang meraih Juara Favorit dan Desa Jarum di Klaten yang meraih Juara Harapan pada kategori berbeda [9], [7].

Tahap verifikasi lapangan oleh tim provinsi menjadi ujian sesungguhnya karena tim datang langsung menilai kesiapan fasilitas, manajemen Pokdarwis, dan autentisitas produk wisata [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kekurangan spesifik yang ditemukan pada tahap ini, namun pengalaman menghadapi verifikasi langsung mengajarkan Pokdarwis Marga Jati bahwa konsistensi antara narasi promosi dan kondisi nyata di lapangan adalah kunci kepercayaan juri dan wisatawan, mendorong mereka terus meningkatkan standar pelayanan secara berkelanjutan [5].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Kendala utama yang masih dihadapi Desa Wisata Bedagung adalah aksesibilitas jalan menuju lokasi yang masih dalam tahap pengembangan [4]. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya mulus menjadi hambatan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan roda empat biasa, berpotensi mengurangi kunjungan dari wisatawan keluarga dan kelompok usia lanjut. Kendala ini dimitigasi melalui pengembangan infrastruktur jalan yang terus berjalan bertahap dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan [5].

Tantangan lain adalah menjaga autentisitas dan kualitas Kopi Gunung Lumping seiring meningkatnya permintaan wisata [2]. Peningkatan kunjungan memerlukan kapasitas produksi kopi yang lebih besar, sementara kopi warisan VOC ini ditanam secara organik dengan jumlah pohon terbatas dan tidak bisa diperbanyak secara instan tanpa mengorbankan keaslian yang menjadi daya tarik utamanya. Kendala ini dimitigasi dengan membatasi paket edukasi kopi sesuai kapasitas panen aktual, alih-alih memaksakan produksi massal yang berisiko merusak keaslian perkebunan bersejarah [2].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Keunikan produk wisata menjadi keunggulan kompetitif Bedagung yang sulit ditiru desa wisata lain. Kopi Gunung Lumping, warisan perkebunan VOC dari abad ke-18 yang tumbuh organik di ketinggian 1.200 mdpl, adalah produk wisata dengan nilai historis dan autentisitas yang tinggi [2]. Riset tentang agrowisata menunjukkan wisatawan modern semakin mencari pengalaman autentik yang terhubung dengan sejarah dan kearifan lokal, ceruk pasar yang berhasil diisi Bedagung secara alamiah [8].

Pengelolaan berbasis komunitas melalui Pokdarwis Marga Jati memastikan semua warga memiliki peran dan manfaat nyata dari perkembangan wisata desa [6]. Semangat kolektif “Merajut Langkah Menjemput Asa Berdaya Bersama” mencerminkan model pengelolaan wisata partisipatif yang membuat seluruh ekosistem wisata desa bergerak sinergis, dari petani kopi, pengelola camping ground, pemandu trekking, hingga penyedia kuliner lokal [3].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Pencapaian terbesar dan terukur adalah masuknya Desa Wisata Bedagung dalam 10 Besar Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025, sebagai satu-satunya wakil Kabupaten Pekalongan dari 29 peserta kabupaten/kota se-Jawa Tengah [1], [10]. Pengakuan tingkat provinsi ini menempatkan Bedagung dalam peta destinasi wisata Jawa Tengah yang diakses jutaan wisatawan domestik setiap tahunnya [6].

Dampak ekonomi langsung dirasakan warga melalui pendapatan dari pengelolaan camping ground, penjualan Kopi Gunung Lumping, jasa pemandu wisata, layanan homestay, dan kuliner lokal yang dikelola warga desa sendiri [4]. Kehadiran Bedagung di platform Jadesta Kemenpar dan pengakuan provinsi meningkatkan visibilitas digital desa, menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang sebelumnya belum mengenal Bedagung sebagai destinasi [5].

Secara kualitatif, pengembangan wisata desa mengubah persepsi warga tentang potensi kampung halaman mereka sendiri. Pemuda desa yang sebelumnya cenderung merantau kini memiliki alasan untuk tetap tinggal dan berkontribusi sebagai pengelola wisata, pemandu trekking, barista kopi lokal, atau pengembang konten digital [6].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pembangunan fasilitas Jungle What Campground, Pinus Siampel, dan Sijangkung Coffee & Campground secara spesifik, meskipun penetapan resmi melalui SK Bupati Pekalongan mengindikasikan dukungan kelembagaan pemerintah kabupaten sejak tahap awal [3]. Pembangunan unit wisata tampak bertumpu pada swadaya Pokdarwis Marga Jati dan warga pemilik lahan camping ground serta kebun kopi.

Model pendapatan bertumpu pada tiket dan sewa camping ground, penjualan Kopi Gunung Lumping dan paket edukasi kopi dari kebun ke cangkir, jasa pemandu trekking dan jeep tour, layanan homestay, serta kuliner lokal, dengan seluruh unit usaha dikelola langsung oleh warga di bawah koordinasi Pokdarwis [4], [5].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan menjadikan Kopi Gunung Lumping, aset yang sudah dimiliki desa selama tiga abad, sebagai magnet utama wisata, alih-alih membangun atraksi baru dari nol, terbukti menjadi strategi paling efisien membangun keunikan yang tidak dapat ditiru desa lain [2]. Mendaftarkan diri ke Jadesta sejak tahap awal juga terbukti membuka visibilitas nasional tanpa biaya promosi besar sebelum desa memiliki anggaran pemasaran yang memadai.

Jika memulai dari awal, perbaikan akses jalan idealnya diprioritaskan bersamaan dengan pembentukan Pokdarwis, bukan menyusul setelah destinasi mulai dikenal luas, mengingat aksesibilitas tetap menjadi kendala utama hingga saat ini. Desa lain yang memiliki komoditas perkebunan bersejarah serupa disarankan menelusuri riwayat komoditas tersebut sebagai narasi wisata, membentuk kelembagaan Pokdarwis yang transparan sejak awal, dan mendaftarkan diri ke Jadesta sebagai pintu masuk pasar nasional sebelum mengandalkan promosi berbayar.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan Desa Wisata Bedagung bertumpu pada penguatan kelembagaan Pokdarwis Marga Jati sebagai pengelola profesional yang tidak bergantung pada satu generasi kepemimpinan [6]. Digitalisasi pemasaran melalui website resmi bedagung.id, platform Jadesta Kemenpar, dan media sosial menjamin visibilitas desa secara berkelanjutan tanpa biaya promosi konvensional yang mahal [6].

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendaftarkan Bedagung ke ajang GDW Jawa Tengah secara berkala memberikan momentum tahunan untuk terus meningkatkan standar pengelolaan wisata [1]. Pengembangan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung akan membuka aksesibilitas lebih luas, memungkinkan Bedagung menyambut lebih banyak wisatawan secara inklusif [4].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Desa Wisata Bedagung membuktikan bahwa wisata berbasis komunitas yang dikelola kolektif oleh warga desa mampu menjawab berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan secara bersamaan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan unit wisata Jungle What Campground, Pinus Siampel, Sijangkung Coffee & Campground, pemanduan trekking, dan homestay warga menciptakan lapangan kerja layak bagi warga desa dari berbagai usia. Bedagung menembus 10 Besar GDW Jawa Tengah 2025 dari 29 peserta kabupaten/kota.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Model wisata berbasis komunitas menjadikan Bedagung permukiman pegunungan berkelanjutan, di mana aktivitas wisata memperkuat, bukan mengancam, keaslian lanskap alam dan warisan pertanian kopi. Kebun Kopi Gunung Lumping berusia sekitar tiga abad tetap dipertahankan sebagai daya tarik utama.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Produksi Kopi Gunung Lumping yang sepenuhnya organik, serta edukasi wisata “dari kebun ke cangkir,” mendorong pola produksi pertanian dan konsumsi pangan yang lebih bertanggung jawab. Paket edukasi kopi dibatasi sesuai kapasitas panen organik untuk menjaga keaslian produksi.
SDGs 15: Ekosistem Daratan Kawasan hutan pinus dan perkebunan kopi organik di Gunung Lumping yang menjadi inti daya tarik wisata secara otomatis terjaga kelestariannya karena nilai ekonominya dirasakan langsung warga desa. Hutan pinus dan kebun kopi organik dipertahankan sebagai lokasi Jungle What Campground dan Sijangkung Coffee.
SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh Pokdarwis Marga Jati yang mengelola seluruh unit wisata secara kolektif dan transparan menciptakan kelembagaan desa yang akuntabel dan demokratis. Penetapan resmi Desa Wisata Bedagung lewat SK Bupati Nomor 500 13.2/365 tanggal 27 November 2023.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi antara Pokdarwis Marga Jati, Pemerintah Desa Bedagung, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan Kementerian Pariwisata melalui Jadesta menciptakan ekosistem kemitraan multipihak. Desa Bedagung terdaftar resmi di platform Jadesta Kemenpar sejak 2023.

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pengembangan wisata desa berbasis komunitas dan agrowisata komoditas lokal yang diterapkan Bedagung relevan direplikasi oleh desa-desa pegunungan lain di Kecamatan Paninggaran dan Kabupaten Pekalongan yang memiliki komoditas perkebunan khas seperti teh, manggis, dan cengkeh, namun belum mengemas proses produksinya sebagai pengalaman wisata edukasi [2]. Tiga elemen inti yang dapat ditransfer adalah pembentukan Pokdarwis sebagai kelembagaan pengelola yang akuntabel, pendaftaran di Jadesta sebagai pintu masuk pasar nasional, dan identifikasi satu produk unggulan unik sebagai magnet utama destinasi [4].

Pada skala provinsi, keberhasilan Bedagung masuk 10 Besar GDW 2025 membuka peluang kolaborasi dengan desa-desa wisata finalis lain, seperti Desa Wanadadi (Juara Favorit) dan Desa Jarum Klaten (Juara Harapan), untuk membangun paket wisata lintas desa di Jawa Tengah bagian barat [9], [7]. Pengakuan di platform Jadesta Kemenpar mendorong desa-desa lain di Kabupaten Pekalongan untuk mendaftar dan mengembangkan model wisata berbasis potensi lokal masing-masing [6].

 

Daftar Pustaka

[1] Visit Jawa Tengah, “Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025: 29 Desa Tampilkan Pesona Wisata Unggulan,” visitjawatengah.jatengprov.go.id, 28 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/gelar-desa-wisata-jawa-tengah-2025-29-desa-tampilkan-pesona-wisata-unggulan-.

[2] Jadesta Kemenpar, “Produk Wisata: Kopi Lokal Gunung Lumping Bedagung,” jadesta.kemenpar.go.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/paket/kopi_lokal_gunung_lumping_bedagung.

[3] Desa Wisata Bedagung, “GDW 2025 | Desa Wisata Bedagung Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan,” YouTube, 14 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=0f4V1M9neEM.

[4] Jadesta Kemenpar, “Desa Wisata Bedagung,” jadesta.kemenpar.go.id, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/bedagung.

[5] Radar CBS, “Desa Wisata Bedagung Pekalongan: Surga Tersembunyi di Lereng Pegunungan yang Bikin Jatuh Cinta,” radarcbs.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://radarcbs.com/read/6578/desa-wisata-bedagung-pekalongan-surga-tersembunyi-di-lereng-pegunungan-yang-bikin-jatuh-cinta.

[6] Pemerintah Desa Bedagung, “Website Resmi Desa Bedagung,” bedagung.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bedagung.id.

[7] Solopos/Espos, “Selamat! Desa Jarum Klaten Juara Harapan Anugerah Gelar Desa Wisata Jateng 2025,” solopos.espos.id, 14 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://solopos.espos.id/selamat-desa-jarum-klaten-juara-harapan-anugerah-gelar-desa-wisata-jateng-2025-2141629.

[8] Kumparan Bisnis, “Mengulik Jejak Kopi Era VOC di Banten yang Kini Gerakkan Ekonomi Petani Lokal,” kumparan.com, Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengulik-jejak-kopi-era-voc-di-banten-yang-kini-gerakkan-ekonomi-petani-lokal-26Xcgz1xtWi.

[9] RRI Purwokerto, “Desa Wanadadi Juara Favorit Desa Wisata Jateng 2025,” rri.co.id, 11 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://rri.co.id/purwokerto/info-pemda/1827712/desa-wanadadi-juara-favorit-desa-wisata-jateng-2025.

[10] Dinporapar Kab. Pekalongan, “10 Besar Desa Wisata Tahun 2025 — Desa Wisata Bedagung,” Instagram @dinporapar, Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DOm7OG3k0_6/.

BUMDes Limbangan Wanareja Cilacap Ubah Bekas Pemakaman Jadi Agrowisata Durian Montong Cane Penggerak Ekonomi Warga

BUMDes Limbangan Wanareja Cilacap Ubah Bekas Pemakaman Jadi Agrowisata Durian Montong Cane Penggerak Ekonomi Warga

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengembangkan inovasi agrowisata berbasis lahan kas desa dengan mengalihfungsikan kebun durian Montong Cane seluas lima hektar yang dikelola BUMDes menjadi destinasi wisata petik buah langsung dari pohon [1], [8]. Kebun ini dibangun di atas bekas tanah pemakaman umum seluas tujuh hektar yang sebagian besar terlantar sejak lama, dan mulai ditanami durian pada 2012 [6]. Inovasi ini mengintegrasikan kebun durian produktif dengan embung desa dan Curug Bandung di kawasan pegunungan Wanareja, menjadikan Desa Limbangan sebagai simpul agrowisata terpadu [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mendiversifikasi sumber pendapatan desa, meningkatkan kesejahteraan 28 petani anggota Kelompok Tani, dan mempersingkat rantai distribusi buah durian dari petani langsung ke tangan konsumen wisatawan [4]. Keberhasilan agrowisata ini membuktikan bahwa lahan kas desa yang semula terlantar dapat dikelola BUMDes menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri [2].

 

Latar Belakang

Desa Limbangan berdiri di kawasan pegunungan Kecamatan Wanareja, wilayah Cilacap Barat yang dikenal dengan bentang alam hijau berupa sawah, perkebunan, dan aliran sungai dengan curug-curug alami yang belum banyak dikenal wisatawan luar, salah satunya Curug Bandung di Dusun Karanganyar yang hanya dapat dicapai lewat jalur setapak sekitar 500 meter dengan kemiringan curam [1], [3].

Lahan seluas tujuh hektar di Dusun Nangkabesar yang kini menjadi kebun durian sebelumnya adalah tanah pemakaman umum yang hanya sekitar 25 persen di antaranya benar-benar digunakan untuk pemakaman, sementara sisanya dibiarkan ditumbuhi semak dan tanaman liar bertahun-tahun. Kepala Desa Harsono menggambarkan kondisi ini sebagai lahan terlantar dengan struktur tanah yang tampak tidak ideal untuk bercocok tanam [6]. Sejak 2012, lahan ini ditanami durian Montong Cane dan dikelola secara konvensional oleh 28 petani anggota Kelompok Tani, sekadar memanen dan menjual buah ke pasar tanpa menambahkan nilai lebih melalui konsep wisata [4]. Pendapatan petani sangat bergantung pada fluktuasi harga durian di tingkat pasar, yang kerap merugikan petani saat produksi berlimpah namun permintaan tengkulak melemah [6].

BUMDes Limbangan yang telah terbentuk dan tercatat pada portal resmi desa belum beroperasi seproduktif yang direncanakan, sementara potensi aset desa terus menunggu untuk dioptimalkan [9]. Embung desa yang selesai dibangun sekitar satu kilometer dari Curug Bandung, jalur curug alami, serta produktivitas kebun buah yang mulai memasuki fase panen pada tahun ketiga sejak 2018 menciptakan peluang untuk diintegrasikan ke dalam satu sistem bisnis wisata terpadu [5], [1]. Kepala Desa Harsono menangkap momentum ini sebagai titik balik untuk mengubah BUMDes dari unit kelembagaan yang pasif menjadi motor aktif penggerak ekonomi desa [1].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi utama Desa Limbangan adalah mengalihfungsikan kebun durian lahan kas desa yang semula hanya menjadi kebun produksi biasa menjadi destinasi agrowisata petik buah langsung dari pohon. BUMDes merancang konsep wisata terpadu di mana wisatawan tidak hanya membeli durian, tetapi merasakan pengalaman memetik durian Montong Cane langsung di tengah kebun seluas lima hektar yang asri dan sejuk di pegunungan Wanareja [1], [2].

Inovasi ini bekerja dengan memadukan dua daya tarik sekaligus: kualitas premium durian Montong Cane yang berbobot antara 2,5 hingga 7 kilogram per buah dengan cita rasa manis legit berpadu aroma khas, dan pengalaman wisata alam autentik di pegunungan yang tidak bisa direplikasi di pasar konvensional manapun [6]. BUMDes merancang paket wisata terintegrasi yang menghubungkan kebun durian dengan embung desa untuk wisata perikanan rekreatif dan area piknik keluarga, serta jalur menuju Curug Bandung sebagai bagian dari paket ekowisata satu kawasan yang memperpanjang durasi kunjungan wisatawan [5], [3].

 

Proses Penerapan Inovasi

Langkah pertama BUMDes adalah melakukan pemetaan aset dan potensi desa secara menyeluruh, mengidentifikasi kondisi pohon durian, kapasitas tampung embung, aksesibilitas jalur curug, dan kesiapan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Dari sekitar 600 bibit durian Montong Cane yang ditanam sejak 2012 atas inisiatif pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, sekitar 100 pohon mati pada tahun-tahun awal akibat kekurangan pasokan air saat musim kemarau dan kerentanan terhadap penyakit, menyisakan sekitar 500 pohon yang bertahan hingga berproduksi [6]. Kegagalan awal ini mendorong petani dan pemerintah desa memperketat jadwal irigasi dan perawatan tanaman secara berkala, sehingga pohon-pohon yang tersisa dapat tumbuh hingga memasuki fase produktif pada tahun ketiga panen, dengan setiap pohon menghasilkan 20 hingga 60 butir buah per musim [6], [1].

Pemerintah desa secara paralel memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan desa sebagai prasyarat mutlak pengembangan pariwisata pedesaan. BUMDes kemudian memperbaiki tata kelola manajemen dengan mengadopsi sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan, mekanisme pembagian hasil yang adil kepada petani anggota, dan sistem pemesanan kunjungan wisatawan yang lebih terstruktur agar arus pengunjung dapat diatur dan tidak merusak kebun [2], [4].

Koordinasi antara BUMDes dan 28 petani anggota juga memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan bersama, karena petani yang terbiasa dengan pola panen-jual konvensional perlu diyakinkan bahwa model wisata petik durian akan memberikan nilai tambah lebih tinggi dan pendapatan lebih stabil daripada menjual kepada tengkulak. Pembelajaran dari fase transisi ini mendorong BUMDes melibatkan petani lebih intensif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, menjadikan mereka mitra aktif, bukan sekadar penyedia lahan [6], [2].

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar adalah musimalitas produksi durian yang membuat agrowisata petik buah hanya dapat beroperasi optimal selama beberapa bulan musim panen dalam setahun. Kendala ini dimitigasi dengan mengembangkan daya tarik wisata alternatif di luar musim durian, yakni embung, Curug Bandung, dan wisata alam pegunungan, agar arus kunjungan dan pendapatan desa tidak terkonsentrasi hanya pada satu musim [7].

Kapasitas manajemen BUMDes yang masih perlu diperkuat menjadi kendala tersendiri karena pengelolaan wisata membutuhkan kompetensi baru di bidang pemasaran digital, manajemen pengalaman tamu, dan pengembangan paket wisata kreatif yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pengelola BUMDes saat ini [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penguatan kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap untuk pendampingan tata kelola. Keterbatasan infrastruktur akses jalan yang terus dalam proses perbaikan juga sesekali membatasi kenyamanan kunjungan wisatawan dari daerah jauh, dan dimitigasi dengan menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas anggaran desa yang berjalan bertahap [1].

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Ketersediaan aset produktif yang matang menjadi fondasi utama keberhasilan, kebun durian yang ditanam sejak 2012 dan mulai berproduksi pada tahun ketiga panen memberikan BUMDes modal alam yang tidak perlu dibangun dari nol, meski sempat kehilangan sekitar 100 dari 600 pohon pada masa awal penanaman. Jenis Montong Cane yang dipilih merupakan varietas unggulan dengan daya tarik pasar premium, sehingga mampu bersaing di segmen wisata agro yang semakin diminati wisatawan urban [6], [1].

Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Harsono yang mendorong sinergi nyata antara pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok tani dalam satu visi bersama mengembangkan agrowisata terpadu. Komitmen pemerintah desa memperbaiki infrastruktur jalan sebagai enabler fundamental pengembangan wisata menunjukkan keseriusan mewujudkan kawasan agrowisata yang dapat dinikmati wisatawan dari berbagai daerah. Studi kasus agrowisata durian di berbagai daerah mengonfirmasi bahwa ketersediaan varietas unggulan, infrastruktur akses yang memadai, dan tata kelola BUMDes yang transparan adalah tiga pilar yang paling menentukan keberhasilan model serupa [6], [7].

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Sejak memasuki fase produksi pada tahun ketiga panen, kebun agrowisata Desa Limbangan menghasilkan panen berlimpah setiap musim, setiap pohon menghasilkan 20 hingga 60 butir buah berbobot 2,5 hingga 7 kilogram per buah, dengan harga jual berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram di tingkat grosir dan sekitar Rp50.000 per kilogram di tingkat eceran [6]. Produksi ini tidak lagi sekadar dijual sebagai komoditas, tetapi menjadi magnet wisata yang menarik pengunjung untuk datang langsung ke desa dan merasakan pengalaman petik durian dari pohon [4].

Dampak ekonomi yang paling nyata adalah terbukanya rantai nilai baru bagi seluruh ekosistem warga desa. Kunjungan wisatawan menggerakkan penjualan kuliner lokal di warung sekitar kawasan, membuka peluang industri kreatif berbasis olahan durian seperti dodol, bolu, dan keripik durian, serta meningkatkan pendapatan petani yang kini mendapatkan nilai jual lebih tinggi dari sistem wisata petik langsung dibandingkan menjual ke tengkulak [4], [2]. Model kolaborasi BUMDes Pesahangan dan Negarajati di Cimanggu, yang membangun agrowisata durian bernama Azizs Paradise di atas 500 pohon pada lima hektar lahan ditambah kemitraan tujuh hektare lahan Perhutani, membuktikan bahwa agrowisata durian berbasis BUMDes di Cilacap mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah, tolok ukur potensi skala yang bisa dicapai Desa Limbangan [2].

Embung desa yang telah rampung dibangun membuka lini wisata tambahan berupa perikanan rekreatif dan piknik keluarga yang memperpanjang durasi kunjungan wisatawan di desa [5]. Curug Bandung yang terhubung dalam paket wisata terpadu memperkuat daya tarik Desa Limbangan sebagai destinasi wisata alam lengkap, tidak hanya untuk pecinta durian, tetapi juga keluarga dan wisatawan alam yang mencari pengalaman autentik pegunungan Cilacap Barat [3], [1].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal penanaman kebun durian pada 2012, meskipun inisiatif ini berjalan atas koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Pertanian, mengindikasikan dukungan anggaran desa dan pendampingan teknis dari dinas terkait sejak tahap perintisan [6]. Pembangunan embung desa turut menjadi bagian dari investasi infrastruktur desa yang kemudian dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata tambahan [5].

Model pendapatan bertumpu pada penjualan tiket petik buah langsung dari pohon dengan harga premium dibanding penjualan grosir konvensional (Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram di tingkat grosir versus sekitar Rp50.000 per kilogram bila dibeli langsung wisatawan), retribusi wisata embung dan curug, serta penjualan produk olahan durian seperti dodol dan bolu oleh warga sekitar kawasan [6], [4].

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan mengubah lahan bekas pemakaman yang terlantar menjadi kebun produktif membuktikan bahwa aset desa yang tampak tidak bernilai sekalipun dapat diubah menjadi motor ekonomi jika dikelola dengan tekad dan pendampingan teknis yang tepat [6]. Kehilangan sekitar 100 dari 600 pohon pada masa awal penanaman juga menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan jangka panjang memerlukan investasi serius pada irigasi dan perawatan tanaman sejak tahun-tahun pertama, bukan hanya pada penanaman awal semata.

Jika memulai dari awal, kajian kesesuaian lahan dan sistem irigasi darurat musim kemarau idealnya disiapkan sebelum penanaman massal, mengingat seperlima lebih dari total bibit sempat mati karena kekurangan air. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari inventarisasi aset desa yang selama ini dianggap tidak produktif, memastikan pendampingan teknis pertanian sejak tahap penanaman, dan melibatkan petani sebagai mitra pengambil keputusan sejak awal, bukan sekadar penyedia lahan setelah kebun matang.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

BUMDes Limbangan merancang konsep wisata terpadu yang menghubungkan seluruh aset desa, kebun durian, embung, dan Curug Bandung, dalam satu paket kunjungan yang dapat dinikmati dalam satu hari penuh [1]. Integrasi aset ini memastikan wisatawan tidak hanya datang untuk satu atraksi sehingga nilai belanja per kunjungan meningkat dan multiplier effect ekonomi lokal tercipta secara optimal [2].

Untuk menjamin keberlanjutan produksi, BUMDes berencana melakukan peremajaan dan perluasan kebun secara bertahap dengan menanam varietas unggulan lain yang memiliki periode panen berbeda, sehingga musim agrowisata dapat diperpanjang. Penguatan kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dan program pendampingan BUMDes dari pemerintah provinsi akan terus diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola dan memperluas jangkauan pemasaran digital [6], [4].

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Agrowisata Durian Montong Cane Desa Limbangan adalah contoh konvergensi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, di mana satu inovasi pengelolaan lahan kas desa mampu secara bersamaan menjawab dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Model wisata petik langsung memotong ketergantungan 28 petani anggota Kelompok Tani pada harga tengkulak yang fluktuatif, meningkatkan margin pendapatan petani secara langsung. Harga jual petik langsung sekitar Rp50.000/kg, lebih tinggi dari harga grosir Rp35.000–40.000/kg ke tengkulak.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan Pengelolaan kebun durian produktif seluas lima hektar oleh BUMDes menjamin kesinambungan produksi buah berkualitas, memperkuat basis pertanian hortikultura desa. Sekitar 500 pohon durian produktif menghasilkan 20–60 butir buah per pohon setiap musim.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Agrowisata menciptakan lapangan kerja layak di berbagai lini: pengelola kebun, pemandu wisata, pengelola embung, penjaja kuliner, dan operator parkir. 28 petani anggota Kelompok Tani terlibat langsung dalam pengelolaan kebun dan agrowisata.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan Pemanfaatan lahan kas desa bekas pemakaman terlantar dan embung sebagai kawasan wisata terpadu mengoptimalkan aset publik untuk kepentingan ekonomi dan rekreasi masyarakat. Lahan bekas TPU seluas 7 hektare beralih fungsi menjadi kebun agrowisata produktif seluas 5 hektare.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Model wisata petik langsung dari pohon meminimalkan rantai distribusi dan limbah pasca-panen, sementara produk olahan durian mendorong pemanfaatan hasil panen secara optimal. Olahan durian seperti dodol, bolu, dan keripik dipasarkan warga sekitar kawasan wisata.
SDGs 15: Ekosistem Daratan Pengelolaan kebun durian berkelanjutan mempertahankan tutupan vegetasi pohon produktif di kawasan pegunungan Wanareja, mencegah alih fungsi lahan yang merusak. Lahan yang sebelumnya terlantar kini tertutup vegetasi durian produktif seluas 5 hektare.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, Kelompok Tani, Dinas Pariwisata Cilacap, dan model kolaborasi lintas-BUMDes seperti di Cimanggu menciptakan kerangka kemitraan multipihak. Model Azizs Paradise (BUMDes Pesahangan-Negarajati) menjadi rujukan kolaborasi lintas-BUMDes bagi Limbangan.

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model agrowisata durian BUMDes Desa Limbangan memiliki potensi replikasi tinggi di desa-desa Kecamatan Wanareja lainnya yang menyimpan potensi perkebunan buah, embung, dan curug yang belum dioptimalkan [3]. Kunci replikasinya terletak pada tiga langkah: inventarisasi aset produktif desa yang sudah ada (termasuk lahan yang tampak tidak bernilai seperti bekas pemakaman), pembentukan BUMDes yang dikelola secara profesional, dan perancangan paket wisata terpadu yang menggabungkan semua potensi dalam satu pengalaman kunjungan yang utuh [2].

Untuk scale up, model kolaborasi lintas-BUMDes seperti Azizs Paradise yang sukses diterapkan BUMDes Pesahangan dan Negarajati di Pegunungan Cimanggu, yang membangun agrowisata durian 500 batang di lima hektare lahan ditambah kemitraan tujuh hektare lahan Perhutani dan menghasilkan pendapatan miliaran rupiah, menjadi referensi konkret yang dapat diadopsi Desa Limbangan untuk menggandeng desa-desa tetangga membentuk kluster agrowisata Cilacap Barat berskala regional [2]. Pengembangan platform pemasaran digital akan memperluas jangkauan promosi jauh melampaui batas geografis kabupaten [3].

 

Daftar Pustaka

[1] Liputan6, “Pagi Rupawan Curug Bandung, Surga Tersembunyi Pegunungan Cilacap Barat,” liputan6.com, 1 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/4169228.

[2] Kanal Desa, “Kolaborasi Dua BUMDes Kembangkan Agrowisata Durian,” kanaldesa.com, 2021. [Daring]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/kolaborasi-dua-bumdes-kembangkan-agrowisata-durian.

[3] TV Tani – Kementerian Pertanian RI, “Mengolah Potensi Alam Agrowisata Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah,” YouTube, 21 Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=KqeVCq0DPgo.

[4] Gatra, “BUMDes Kembangkan Agrowisata Durian di Pegunungan,” gatra.com, 12 Sep. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.gatra.com/news-522540.

[5] Instamajenang, “Embung Curug Bandung Wanareja Mulai Dibangun,” Facebook, 26 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/instamajenang.

[6] Liputan6, “Berburu Legitnya Durian Montong Cane Murah di Pegunungan Cilacap Barat,” liputan6.com, 26 Jan. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/4164061/berburu-legitnya-durian-montong-cane-murah-di-pegunungan-cilacap-barat.

[7] K. Angganarsati, “Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Durian di Kecamatan Mijen Kota Semarang Berdasarkan Daya Dukung Lahan,” Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019. [Daring]. Tersedia: https://repository.its.ac.id/67567/.

[8] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00875: Desa Limbangan Cilacap Mengelola Agrowisata Durian Montong dan Menggerakkan Ekonomi Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-limbangan-cilacap-mengelola-agrowisata-durian-montong-dan-menggerakkan-ekonomi-desa/.

[9] Pemerintah Desa Limbangan, “BUMDes Limbangan Kelola Agrowisata Durian,” limbangan.kab-cilacap.id. [Daring]. Tersedia: https://limbangan.kab-cilacap.id/detail/bumdes-limbangan-kelola-agrowisata-durian.