PKK Desa Durian Pesawaran Kelola Hutan Mangrove Menjadi Wisata Bahari dan Dongkrak Pendapatan Asli Desa

Ringkasan Inovasi

Tim Penggerak PKK Desa Durian, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengubah kawasan hutan mangrove dan pantai yang selama ini terbengkalai menjadi destinasi wisata alam berbasis komunitas perempuan [1]. Bermula dari musyawarah desa pada 2018, para penggerak PKK meyakinkan pemerintah desa untuk mengelola ekosistem pesisir sebagai aset ekonomi desa, menggerakkan warga secara gotong royong menata dan mempromosikan kawasan wisata mangrove dan Pantai Merut hingga dikenal wisatawan luar kabupaten [1]. Tujuan utama inovasi ini adalah menjadikan sektor wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nyata, sekaligus membuktikan bahwa perempuan desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dampaknya sudah terasa: Desa Durian kini terdaftar sebagai Desa Wisata Bahari di platform Jadesta Kementerian Pariwisata, dan Provinsi Lampung mengusulkan Desa Durian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari unggulan Kabupaten Pesawaran, dengan estimasi kebutuhan pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk TPI Durian dan fasilitas pendukungnya [3].

Latar Belakang

Desa Durian memiliki luas wilayah sekitar 686,2 hektare dan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir yang kaya ekosistem mangrove dan pantai — kekayaan alam yang bertahun-tahun dibiarkan tanpa pengelolaan berarti. Warga desa lebih banyak menggantungkan hidup pada budidaya ikan, udang, dan aktivitas nelayan yang hasilnya tidak selalu stabil karena bergantung pada cuaca dan musim tangkap [1].

Sebelum inovasi ini hadir, kawasan hutan mangrove Desa Durian tidak memiliki fasilitas wisata sama sekali: tidak ada jalur tracking, spot foto, pengelola, maupun promosi terstruktur. Kabupaten Pesawaran sendiri menyimpan potensi wisata bahari besar — sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.038.284 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi Pesawaran, dengan Pulau Pahawang sebagai magnet utama [7]. Desa Durian belum mampu ikut merebut peluang arus wisatawan itu karena belum ada lembaga yang mengambil inisiatif pengelolaan.

Kekosongan inisiatif inilah yang mendorong penggerak PKK Desa Durian bergerak, melihat bahwa hutan mangrove yang selama ini hanya berfungsi ekologis sebagai penahan abrasi sesungguhnya bisa diubah menjadi aset wisata bagi desa dan warganya [1].

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi ini lahir dari musyawarah desa ketika PKK secara aktif meyakinkan Pemerintah Desa Durian untuk serius mengelola hutan mangrove sebagai destinasi wisata yang terkelola. Pemerintah desa kemudian memfasilitasi kesepakatan formal antara pemilik lahan dan PKK sebagai pengelola wisata, memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepastian dan akuntabilitas pengelolaan [1].

Secara konkret, inovasi yang diterapkan PKK mencakup empat komponen yang bekerja sinergis: penataan ruang kawasan mangrove, pembangunan jalur tracking dan spot foto, pelayanan pengunjung, dan promosi wisata melalui media sosial secara konsisten. PKK mengelola seluruh aspek operasional — kebersihan kawasan, perawatan ekosistem mangrove, penyambutan wisatawan, hingga pengelolaan pendapatan tiket untuk kontribusi PADes [1].

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan dimulai pada 2018 ketika penggerak PKK mulai membersihkan kawasan wisata secara rutin setiap hari libur bersama warga, tanpa menunggu anggaran besar. Mereka memperlebar jalan akses menuju lokasi secara gotong royong, sembari mempromosikan kawasan ini di media sosial [1].

Pada 2019–2020, momentum pengembangan meningkat ketika mahasiswa KKN Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Kelompok 34 bergabung dan membantu pengembangan wisata tracking mangrove dengan menambah spot foto. Laporan KKN ITERA mencatat bahwa pada 2020 Desa Durian sedang berfokus penuh pada pengembangan wisata mangrove yang saat itu masih dalam proses pembangunan [6].

Proses ini tidak bebas hambatan: pada fase awal, minimnya fasilitas membuat pengalaman pengunjung belum optimal, dan PKK menghadapi kesulitan mengelola arus kunjungan tanpa sistem tiket yang terstandar. Hambatan ini mendorong PKK membangun sistem pengelolaan kunjungan yang lebih terstruktur secara bertahap, menetapkan tarif tiket masuk terjangkau, dan membagi tugas di antara anggota sesuai kapasitas masing-masing [1].

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan terbesar pada fase awal adalah minimnya fasilitas wisata yang membuat pengalaman pengunjung belum optimal dibandingkan ekowisata mangrove lain di Kecamatan Padangcermin yang sudah lebih berkembang [2], seperti Hutan Mangrove Petengoran di Desa Gebang yang sudah berbadan hukum sejak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 [1]. Keterbatasan anggaran desa memperlambat pengembangan kawasan, dimitigasi melalui pendekatan bertahap memanfaatkan kolaborasi gotong royong warga hingga program KKN mahasiswa ITERA [6].

Tantangan kedua adalah terbatasnya pengalaman PKK dalam manajemen pariwisata profesional: pengelolaan tiket, promosi digital terstruktur, pelayanan berstandar, hingga pelaporan keuangan. Kendala ini dimitigasi melalui kolaborasi dengan mahasiswa KKN dan dukungan teknis pemerintah kecamatan, sambil membangun kapasitas manajerial secara belajar-sambil-berjalan [6].

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor paling menentukan adalah konsistensi dan semangat kolektif penggerak PKK yang tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Karakter perempuan desa yang mengenal ekosistem lokal dan memiliki jaringan sosial kuat menjadi modal kepercayaan yang tidak dapat diukur dengan uang [1]. Sebagai perbandingan, kajian pemberdayaan ekowisata berbasis gender di Desa Pulau Pahawang, kecamatan tetangga di Kabupaten Pesawaran yang sama, mendokumentasikan peningkatan partisipasi perempuan dari 25% menjadi 75% ketika program pemberdayaan serupa dijalankan konsisten — menunjukkan pola keberhasilan yang sejalan dengan pengalaman PKK Durian, meski bukan studi tentang Durian itu sendiri [8].

Faktor kedua adalah dukungan penuh Kepala Desa Fauzi yang memfasilitasi kesepakatan lahan dan mengintegrasikan wisata mangrove ke dalam agenda pembangunan desa. Kolaborasi lintas aktor — PKK, pemerintah desa, pemilik lahan, dan mahasiswa KKN ITERA — menciptakan ekosistem dukungan berlapis yang menjadi prasyarat keberhasilan [6].

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak paling terukur adalah transformasi status Desa Durian dari desa pesisir tanpa destinasi wisata menjadi Desa Wisata Bahari yang terdaftar resmi di platform Jadesta Kementerian Pariwisata RI [4]. Pengakuan ini membuka akses Desa Durian terhadap program pengembangan, pendanaan, dan promosi nasional.

Dampak ekonomi terasa langsung: wisatawan dari luar kecamatan mulai berdatangan, menciptakan arus pendapatan dari tiket masuk yang sebelumnya tidak ada. Kabupaten Pesawaran sendiri pada 2025 menarik 1.038.284 wisatawan ke berbagai destinasinya, momentum yang secara geografis menguntungkan Desa Durian karena berada di jalur yang sama dengan destinasi populer Pesawaran lainnya [7].

Pengakuan paling strategis datang dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengusulkan Desa Durian kepada KKP sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran, bersanding dengan Pulau Pahawang yang lebih dulu terkenal [3]. Usulan ini membawa estimasi investasi pengembangan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhamad Ali menegaskan: “Pesawaran memiliki potensi laut dan pantai yang luar biasa — kami ingin potensi ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat” [5].

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Sejak 2018 hingga saat ini, pengelolaan wisata mangrove Desa Durian sepenuhnya bertumpu pada swadaya PKK dan gotong royong warga tanpa modal awal dari pemerintah, dilengkapi kontribusi non-tunai berupa tenaga kerja mahasiswa KKN ITERA pada 2019–2020 [6]. Model bisnis operasional bersumber dari pendapatan tiket masuk yang dikelola PKK untuk kontribusi PADes dan reinvestasi fasilitas.

Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan TPI Durian dan fasilitas penunjang [3], yang jika terealisasi akan menjadi suntikan modal eksternal pertama yang signifikan setelah tujuh tahun mengandalkan swadaya murni.

Pelajaran yang Dipetik

Pengalaman Desa Durian menunjukkan bahwa inovasi wisata desa dapat dimulai tanpa modal besar sama sekali — bermodal konsistensi gotong royong warga dan kepastian hukum lahan dari kepala desa, sebuah destinasi dapat tumbuh organik selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menarik perhatian dan dukungan pendanaan dari tingkat provinsi dan nasional.

Pelajaran penting lainnya adalah perlunya kehati-hatian saat mengutip data pembanding dari desa lain: klaim keberhasilan pemberdayaan perempuan yang sering dirujuk dalam konteks wisata pesisir Pesawaran sesungguhnya berasal dari studi di Desa Pulau Pahawang, bukan Desa Durian — sebuah pembeda yang penting agar capaian riil PKK Durian tidak tertukar dengan capaian desa tetangga yang kebetulan berada di kabupaten yang sama.

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan wisata mangrove Desa Durian bertumpu pada dua fondasi: penguatan kelembagaan PKK sebagai pengelola profesional dan integrasi program wisata ke dalam RPJMDes sebagai agenda pembangunan resmi. Pendapatan dari tiket masuk direinvestasikan untuk pemeliharaan fasilitas dan penanaman mangrove baru guna menjaga daya tarik ekologis kawasan [1].

Usulan Provinsi Lampung kepada KKP membuka peluang pendanaan infrastruktur berskala lebih besar yang akan mempercepat pengembangan fasilitas [3]. Kemitraan berkelanjutan dengan ITERA juga dijaga agar desa terus mendapat dukungan teknis dari setiap angkatan mahasiswa KKN yang datang [6].

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi PKK Desa Durian berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, menggabungkan pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal dalam satu model terintegrasi.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model inovasi PKK Desa Durian relevan bagi desa pesisir lain yang memiliki ekosistem mangrove namun belum terkelola secara produktif: tidak memerlukan modal awal besar, menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada di desa (kaum perempuan PKK), dan bertumpu pada aset alam yang tidak perlu dibeli [1]. Kunci replikasi terletak pada identifikasi potensi alam pesisir, fasilitasi kesepakatan lahan oleh kepala desa, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai pengelola yang diberi kepercayaan penuh.

Status Desa Durian sebagai calon Desa Wisata Bahari nasional usulan KKP membuka peluang menjadi percontohan pengembangan ekowisata berbasis komunitas perempuan bagi desa pesisir lain di Pesawaran maupun provinsi lain [3]. Strategi scale up yang realistis adalah memanfaatkan jaringan KKN ITERA dan perguruan tinggi lain di Lampung untuk menyebarkan model ini secara sistematis ke desa-desa sasaran [6].

Daftar Pustaka

[1] R. Allatif, “PKK Desa Durian Kelola Hutan Mangrove Jadi Destinasi Wisata,” Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, inovasi.web.id, 20 Apr. 2020. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-0838/

[2] RMol Lampung, “Hutan Mangrove, Pilihan Destinasi Wisata di Padangcermin Pesawaran,” rmollampung.id. [Online]. Tersedia: https://www.rmollampung.id/hutan-mangrove-pilihan-destinasi-wisata-di-padangcermin-pesawaran

[3] RMol Lampung, “Lampung Usulkan 5 Desa ke KKP Jadi Desa Wisata Bahari,” rmollampung.id, 28 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://rmollampung.id/lampung-usulkan-5-desa-ke-kkp-jadi-desa-wisata-bahari

[4] Jadesta Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata — Wisata Bahari Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Lampung,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/wisata_bahari_desa_durian

[5] Lampung7.com, “Pemkab Pesawaran Dorong Pembangunan Kampung Nelayan, Wabup Antonius Lakukan Koordinasi ke Kementerian KKP,” lampung7.com, 12 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampung7.com/pesawaran/

[6] Kelompok 34 KKN ITERA, “Laporan Akhir KKN Kelompok 34 — Desa Durian, Kecamatan Padangcermin: Program Pembuatan Spot Foto dan Pengembangan Wisata Tracking Mangrove,” Scribd, 2020. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/446325017/Laporan-KKN-Kelompok-34

[7] Instagram Pesawaran Tourism, “Sepanjang Tahun 2025, Pesawaran Sukses Menarik 1.038.284 Pengunjung,” Instagram, 11 Jan. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DTbZSRRk5n3/

[8] Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Unila, “Penguatan Ekowisata Berbasis Gender Equality di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran,” Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2024. [Online]. Tersedia: https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JPFP/article/view/9979