oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Palugon di Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sejak 2020 mengubah kotoran ternak yang selama ini dibuang begitu saja menjadi produk pupuk organik komersial untuk memulihkan kesuburan lahan pertanian hortikultura desa [1]. Inovasi ini digagas Pemerintah Desa Palugon bersama BUMDes untuk menjawab penurunan kualitas tanah akibat pupuk kimia berlebihan, sekaligus memanfaatkan limbah kandang yang selama ini mencemari saluran air dan permukiman [6]. BUMDes Palugon mencukupi kebutuhan pupuk petani hortikultura lokal dan mendistribusikan kelebihan produksi ke desa-desa sekitar. Inovasi ini turut mendorong Pemerintah Desa Palugon menetapkan cabai sebagai komoditas unggulan, dibuktikan lewat Panen Raya Cabai Desa Palugon pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap Hj. Teti Rohatiningsih, S.Sos. [3].
Latar Belakang
Desa Palugon berdiri di kawasan pegunungan Kecamatan Wanareja pada ketinggian antara 800 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, kondisi geografis yang ideal untuk budidaya cabai dan komoditas hortikultura lain [1].
Ketergantungan petani pada pupuk kimia sintetis selama bertahun-tahun secara perlahan menguras kesuburan biologis tanah: populasi mikroorganisme menurun, struktur tanah memburuk, dan kualitas cabai yang dihasilkan merosot, sementara biaya produksi meningkat karena harga pupuk kimia yang tidak stabil [4], [5].
Di sisi lain, sebagian besar warga Palugon memelihara ternak ruminansia dan unggas sebagai penghasilan sampingan. Kotoran ternak yang dihasilkan setiap hari dibuang tanpa pemanfaatan, mencemari saluran air dan lingkungan permukiman warga. BUMDes Palugon membaca kondisi ini sebagai peluang: bahan baku pupuk organik tersedia melimpah secara gratis di desa, sementara petani mengeluarkan uang untuk membeli pupuk kimia dari luar [1], [6].
Inovasi yang Diterapkan
Desa Palugon melalui BUMDes-nya membangun unit usaha produksi pupuk organik berbahan kotoran ternak lokal yang mulai beroperasi pada 2020, membentuk rantai nilai sirkular: peternak warga menyetor kotoran ternak ke unit produksi BUMDes, kemudian diolah melalui pengomposan aerobik menjadi pupuk organik padat siap pakai bagi petani hortikultura [1], [6].
Distribusi pupuk dirancang dengan prioritas jelas: kebutuhan petani hortikultura Desa Palugon dipenuhi lebih dulu dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pupuk kimia komersial, kemudian kelebihan produksi didistribusikan ke desa-desa tetangga di Kecamatan Wanareja, menjadikan BUMDes tidak hanya produsen tetapi juga distributor yang memperluas jangkauan manfaat ke luar batas desa [6], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari forum diskusi internal antara pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, dan kelompok tani yang mengidentifikasi akar masalah: tanah yang rusak akibat kimia, bahan baku organik yang terbuang percuma, dan tidak adanya alternatif pupuk terjangkau secara lokal. Kesepakatan ini menghasilkan peta jalan sederhana: memulai dari skala kecil dengan dana desa dan modal awal BUMDes untuk membangun unit produksi pilot [1].
BUMDes memilih teknologi pengomposan aerobik yang relatif sederhana dan dapat dioperasikan tenaga lokal tanpa keahlian teknis khusus. Pada fase uji coba awal, beberapa batch pupuk mengalami ketidakseragaman kualitas akibat variasi rasio campuran bahan organik dan ketidaktepatan kondisi kelembaban selama fermentasi. Kegagalan teknis pada tahap ini mendorong BUMDes menyusun Prosedur Standar Operasional (SOP) produksi secara tertulis agar konsistensi kualitas terjaga di setiap siklus produksi berikutnya [7], [8].
Setelah SOP tersusun dan kualitas pupuk stabil, BUMDes mendistribusikan pupuk organik sebagai program percontohan di beberapa lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba. Dalam dua hingga tiga siklus tanam pertama, petani pada lahan percontohan merasakan perbaikan struktur tanah dan kualitas cabai yang berangsur meningkat, yang mengubah skeptisisme petani lain menjadi kesediaan bergabung secara sukarela [4], [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan dan kepercayaan petani yang bertahun-tahun bergantung pada pupuk kimia dan meragukan efektivitas pupuk organik dalam jangka pendek [4], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui program percontohan pada lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba, sehingga hasil nyata dapat disaksikan langsung sebelum petani lain diajak bergabung.
Kendala teknis berupa ketidakstabilan kualitas produk pada fase awal, akibat variasi kandungan nutrisi dari jenis ternak yang berbeda, sempat mengikis kepercayaan awal kelompok tani [7], [8]. Kendala ini dimitigasi melalui penyusunan SOP produksi tertulis dan respons konsisten pengurus BUMDes terhadap setiap keluhan petani dengan perbaikan proses yang terukur, sehingga kepercayaan dapat dibangun kembali secara bertahap melalui bukti kualitas yang konsisten.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keunggulan paling mendasar inovasi ini adalah kelimpahan bahan baku yang bersifat gratis dan tersedia sepanjang tahun, karena mayoritas warga Palugon memelihara ternak ruminansia dan unggas, sehingga pasokan kotoran ternak tidak bergantung pada musim [1].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Tasja Suryana yang mendorong visi bersama mengembalikan cabai sebagai komoditas unggulan desa, menciptakan arah yang jelas bagi ekosistem inovasi ini, dari pendirian unit produksi pupuk, pelatihan kelompok tani, hingga sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam Panen Raya Cabai yang dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap [3], [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung adalah transformasi limbah ternak menjadi produk pertanian komersial yang mengalir ke lahan petani hortikultura Desa Palugon, dengan BUMDes mencukupi kebutuhan pupuk lokal dan mendistribusikan kelebihan produksi ke desa-desa sekitar [1].
Petani cabai yang mengadopsi pupuk organik BUMDes melaporkan pemulihan kondisi fisik tanah setelah beberapa siklus tanam, dengan biaya produksi yang turun karena harga pupuk organik BUMDes lebih terjangkau dibanding pupuk kimia subsidi yang ketersediaannya sering tidak menentu di tingkat kecamatan [4]. Pemulihan ini menjadi fondasi bagi Panen Raya Cabai Desa Palugon pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap Hj. Teti Rohatiningsih, S.Sos., yang menyampaikan apresiasi atas kekompakan kelompok tani setempat [3].
Dari sisi lingkungan, inovasi ini mengurangi pencemaran limbah kandang yang sebelumnya mencemari saluran air dan permukiman warga. Peternak yang menyetor kotoran ternak ke BUMDes memperoleh manfaat ganda: berkurangnya beban limbah sekaligus akses pupuk dengan harga terjangkau [6], [8].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal unit produksi pupuk organik bersumber dari kombinasi dana desa dan modal awal BUMDes untuk membangun fasilitas pilot berskala kecil [1]. Dokumentasi yang tersedia, termasuk portal resmi Desa Palugon, tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik [2].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan pupuk organik kepada petani hortikultura Desa Palugon dengan harga lebih terjangkau dibanding pupuk kimia komersial, serta distribusi kelebihan produksi ke desa-desa tetangga di Kecamatan Wanareja [6]. Keberlanjutan modal kerja bertumpu pada reinvestasi bertahap dari keuntungan penjualan pupuk, bukan bergantung pada suntikan dana desa tahunan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari program percontohan pada lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba, sehingga hasil nyata dapat meyakinkan petani lain sebelum program diperluas, alih-alih memaksakan adopsi massal sejak awal [4]. Menyusun SOP tertulis setelah menemukan ketidakseragaman kualitas produk juga terbukti menjadi langkah kunci menjaga konsistensi produksi ke depannya [7].
Jika memulai dari awal, standardisasi proses pengomposan berdasarkan jenis ternak yang berbeda idealnya disiapkan sejak tahap perencanaan, bukan ditemukan sebagai kendala setelah kepercayaan petani sempat terganggu oleh ketidakstabilan kualitas. Desa lain yang memiliki populasi ternak namun belum memanfaatkan kotorannya disarankan memulai dari uji coba skala kecil dengan kelompok tani yang bersedia menjadi mitra, menyusun SOP produksi sejak awal, dan memprioritaskan kebutuhan petani lokal sebelum memperluas distribusi ke luar desa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Palugon memastikan keberlanjutan melalui reinvestasi bertahap: sebagian keuntungan dari penjualan pupuk organik diarahkan kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbarui peralatan pengomposan, sehingga pertumbuhan unit usaha mengikuti arus kas yang nyata [9].
Integrasi antara unit produksi pupuk dan agenda revitalisasi cabai sebagai komoditas unggulan desa menciptakan ekosistem yang saling menopang. Kolaborasi dengan Kelompok Tani Karya Mekar dan dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memberi landasan kelembagaan bagi kelangsungan inovasi melewati pergantian kepemimpinan desa [3], [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Palugon berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit produksi pupuk organik BUMDes menciptakan lapangan kerja bagi pengelola unit produksi dan saluran distribusi desa. |
BUMDes mempekerjakan tenaga lokal untuk mengelola unit produksi pupuk sejak 2020. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pemulihan kesuburan lahan melalui pupuk organik meningkatkan produktivitas cabai dan komoditas hortikultura lain di Desa Palugon. |
Panen Raya Cabai Desa Palugon terselenggara pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Operasional unit produksi dan distribusi pupuk mendorong pendapatan asli desa melalui BUMDes. |
Kelebihan produksi pupuk didistribusikan ke desa-desa sekitar di Kecamatan Wanareja. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Konversi kotoran ternak dari limbah menjadi produk bernilai ekonomi mewujudkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat desa. |
Peternak menyetor kotoran ternak ke BUMDes sebagai bahan baku pupuk, mengurangi limbah kandang. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Adopsi pupuk organik memulihkan keseimbangan biologis tanah yang rusak akibat paparan kimia jangka panjang. |
Petani percontohan melaporkan pemulihan struktur tanah setelah dua hingga tiga siklus tanam. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi BUMDes Palugon, Pemerintah Desa, Kelompok Tani Karya Mekar, dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap menciptakan model kemitraan multipihak. |
Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap hadir langsung dalam Panen Raya Cabai 29 Mei 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Palugon relevan direplikasi oleh desa agraris lain yang memiliki populasi ternak besar namun belum mengoptimalkan kotoran ternak sebagai sumber daya produktif. Inti replikasinya membutuhkan tiga elemen: bahan baku kotoran ternak yang melimpah, komitmen BUMDes mengelola unit produksi, dan kelompok tani yang siap beralih ke pertanian organik secara bertahap [1], [10].
BUMDes Palugon berpotensi menjadi lokasi studi tiru bagi desa-desa di Kecamatan Wanareja maupun Kabupaten Cilacap yang ingin memulai unit usaha serupa. Dengan fasilitasi Dinas Pertanian Cilacap, modul pelatihan pengomposan dan tata kelola unit usaha pupuk organik BUMDes dapat disebarluaskan sebagai bagian dari upaya pengurangan ketergantungan pupuk kimia di tingkat desa [9], [10].
Daftar Pustaka
[1] K. Narkah, “BUMDes Palugon Kembangkan Unit Usaha Produksi Pupuk Organik,” Gatra.com, Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.gatra.com/news-467945.
[2] Pemerintah Desa Palugon, “Portal Resmi Desa Palugon Kecamatan Wanareja,” palugon-wanareja.desa.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://palugon-wanareja.desa.id.
[3] Pemerintah Desa Palugon, “Panen Raya Cabai Desa Palugon Kecamatan Wanareja,” palugon-wanareja.desa.id, 29 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://palugon-wanareja.desa.id/detail/panen-raya-cabai.
[4] Redaksi Cyber88, “Rintihan Petani Cabai di Desa Palugon Wanareja,” cyber88.co.id, 21 Agu. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.cyber88.co.id/berita/13301.
[5] F. Cahyono dkk., “Dampak Penggunaan Pupuk Kimia Jangka Panjang terhadap Kesuburan Tanah Pertanian Hortikultura,” Jurnal Tanah dan Iklim, vol. 44, no. 1, hal. 45-56, 2020.
[6] Kanaldesa.com, “Inovasi BUMDes Palugon Mengolah Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik,” kanaldesa.com, 16 Des. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/inovasi-bumdes-palugon-mengolah-limbah-ternak-menjadi-pupuk-organik.
[7] Tim LPM UNISBA, “Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Organik sebagai Pupuk dan Pakan Ternak di Masyarakat Desa,” Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Bandung, 2021. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos.
[8] S. Atmaja dan I. Wardhana, “Standar Operasional Prosedur Produksi Kompos Berbahan Kotoran Ternak untuk Unit Usaha Skala Desa,” Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, vol. 22, no. 2, hal. 88-97, 2022.
[9] Bumdes.id, “Mendorong Inovasi dalam Industri Kecil dan Kerajinan melalui Badan Usaha Milik Desa,” bumdes.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/mendorong-inovasi.
[10] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Panduan Pengembangan BUMDes Berbasis Potensi Lokal,” Kemendesa PDTT, Jakarta, 2022.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Renajaya di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sejak Februari 2020 membangun kemitraan dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) untuk mengubah limbah cangkang kerang totok (Thoe/Geloina sp.), yang selama ini terbuang di bantaran Sungai Serayu, menjadi dua produk bernilai ekonomi: kerajinan tangan khas pesisir dan bahan pakan ternak kaya kalsium [1]. Inovasi ini digagas Martin Tri Santoso, S.M., Direktur BUMDes Renajaya, untuk menjawab pencemaran dan bahaya fisik cangkang tajam di sungai sekaligus rendahnya nilai ekonomi yang diterima nelayan dari komoditas kerang [2]. Kolaborasi ini bertumpu pada tiga skema dukungan UMP: penelitian sesuai kearifan lokal, pengembangan teknologi tepat guna, dan pelatihan SDM pengurus BUMDes, sehingga masalah lingkungan desa menjadi titik awal penciptaan nilai ekonomi baru bagi warga [1].
Latar Belakang
Desa Karangrena adalah desa nelayan di tepi Sungai Serayu, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dikenal sebagai salah satu sentra tangkap kerang totok (Geloina sp.) di Jawa Tengah. Kerang totok, atau Thoe dalam sebutan warga lokal, telah lama menjadi tumpuan penghidupan ratusan keluarga nelayan [2], [4].
Berat cangkang kerang totok mencapai sekitar lima kali berat isinya yang dapat dimakan, sehingga nelayan yang menghasilkan rata-rata 10 kg kerang per hari juga memproduksi sekitar 50 kg limbah cangkang setiap harinya. Dengan ratusan nelayan aktif di desa, total limbah cangkang yang dibuang ke bantaran Sungai Serayu setiap hari mencapai volume yang besar dan tidak terkelola [1].
Cangkang kerang totok yang terbuang di bantaran sungai bukan sekadar masalah estetika. Tepi cangkang yang tajam membahayakan warga yang beraktivitas di sungai, mulai dari anak-anak yang bermain hingga nelayan dan petani yang mengairi sawah, sementara penumpukan cangkang yang terus-menerus berpotensi memengaruhi kualitas air sungai [2]. Paradoks inilah yang ditangkap BUMDes Renajaya sebagai peluang: limbah yang melimpah dan menjadi masalah dapat diubah menjadi bahan baku produk bernilai jual jika dikelola dengan teknologi yang tepat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari inisiatif Martin Tri Santoso, S.M., Direktur BUMDes Renajaya sekaligus Ketua Paguyuban BUMDes se-Kecamatan Maos, yang merintis pertemuan formal dengan UMP pada 5 Februari 2020. Dalam pertemuan yang mempertemukan BUMDes dengan Wakil Rektor IV UMP Dr. H. Anwar Ma’ruf, S.T., M.T., kedua pihak sepakat cangkang kerang totok Thoe berpotensi diolah menjadi dua produk: kerajinan tangan khas pesisir Serayu dan bahan pakan ternak kaya kalsium [1].
Inovasi bekerja melalui dua jalur pengolahan yang terintegrasi dalam satu rantai nilai. Cangkang dengan kualitas estetika terbaik dipilah menjadi bahan baku kerajinan tangan, seperti hiasan dinding, aksesori, dan suvenir khas Karangrena. Cangkang yang tidak memenuhi syarat estetika dihancurkan dengan mesin hammer mill, difermentasi, dan diolah menjadi tepung atau pelet pakan ternak kaya kalsium karbonat (CaCO3), mineral penting bagi pertumbuhan unggas dan ternak ruminansia yang selama ini banyak dipenuhi dari pakan pabrikan [5], [6].
Proses Penerapan Inovasi
BUMDes Renajaya memulai proses dengan pemetaan dan inventarisasi volume limbah cangkang secara sistematis, menghitung volume limbah harian, titik pembuangan terbesar, dan kapasitas pengolahan yang dibutuhkan agar penanganan limbah efektif. Data lapangan ini menjadi fondasi menentukan skala dan model pengolahan yang sesuai kapasitas desa [2].
Setelah data terkumpul, BUMDes membangun kemitraan formal dengan UMP mencakup tiga komitmen: penelitian ilmiah tentang kandungan kimia cangkang kerang totok untuk memvalidasi potensinya sebagai pakan ternak, pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai kapasitas desa, serta pelatihan SDM pengurus BUMDes agar mampu mengoperasikan proses produksi secara mandiri [1].
Pada tahap uji coba pengolahan pakan ternak, tim menghadapi tantangan teknis nyata: kekerasan material cangkang Geloina sp. yang mengandung rata-rata 94,90% abu dan 7,76% CaCO3 membutuhkan mesin dengan daya penghancur yang cukup besar, sehingga mesin sederhana yang awalnya dicoba tidak cukup efektif [5]. Tim kemudian merujuk pengalaman pengabdian masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati yang mengolah limbah cangkang kerang hijau menjadi pakan ternak di daerah lain, yang menunjukkan kombinasi mesin hammer mill dan mixer sebagai solusi yang dapat diadaptasi di skala desa, dan mengoreksi pilihan peralatan mereka berdasarkan temuan ini [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase awal adalah keterbatasan infrastruktur pengolahan di tingkat desa, terutama pengadaan mesin penghancur cangkang (hammer mill) yang membutuhkan investasi awal cukup besar namun menjadi syarat mutlak agar produksi pakan ternak berjalan pada skala ekonomis [6]. Kendala ini dimitigasi dengan merujuk rancangan teknologi tepat guna dari pengalaman perguruan tinggi lain yang telah terbukti bekerja pada skala serupa, alih-alih merancang mesin dari nol.
Kendala kedua berasal dari perilaku nelayan: tidak semua nelayan bersedia mengubah kebiasaan membuang cangkang sembarangan ke sungai sebelum ada sistem pengumpulan limbah yang memberi insentif langsung [2]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui sistem bank limbah yang menukar setoran cangkang dengan poin atau uang tunai, sehingga nelayan merasakan manfaat ekonomi nyata dari perubahan kebiasaan tersebut, bukan hanya imbauan edukasi semata [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama adalah kepemimpinan proaktif Martin Tri Santoso yang membangun jaringan kelembagaan dengan perguruan tinggi, membuka akses pada kapasitas riset dan teknologi yang tidak dimiliki desa secara mandiri [1].
Faktor kedua adalah komitmen institusional UMP menempatkan kemitraan dengan BUMDes sebagai wujud pengabdian masyarakat, bukan proyek sampingan. Sinergi antara pengetahuan lokal nelayan tentang karakteristik kerang totok dan kapasitas ilmiah UMP dalam validasi kandungan kimia serta teknologi pengolahan menciptakan inovasi yang kokoh secara teknis sekaligus relevan secara sosial [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak lingkungan yang diharapkan adalah berkurangnya volume limbah cangkang kerang yang mencemari bantaran Sungai Serayu, seiring terbentuknya sistem pengumpulan dan pengolahan limbah yang lebih terorganisir [2]. Riset kandungan kimia cangkang kerang totok dari wilayah Cilacap turut mengonfirmasi konsentrasi mineral yang tinggi pada cangkang, yang jika terakumulasi tanpa pengelolaan berpotensi memengaruhi kualitas air sungai [5].
Secara ekonomi, nelayan Thoe memiliki peluang sumber pendapatan tambahan dari cangkang yang sebelumnya tidak bernilai. Produk kerajinan berbahan cangkang kerang totok memiliki nilai sebagai produk budaya pesisir Sungai Serayu yang khas, sementara pakan ternak berbahan tepung cangkang berpotensi menekan biaya produksi peternak lokal sebagai sumber kalsium alternatif dari pakan pabrikan [6].
Secara kelembagaan, kolaborasi BUMDes Renajaya dengan UMP memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan masalah nyata warga berbasis riset, bukan hanya pengelola aset desa [1], [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal untuk mesin hammer mill dan fasilitas pengolahan cangkang secara spesifik. Kemitraan dengan UMP mencakup dukungan riset, teknologi tepat guna, dan pelatihan SDM, sehingga sebagian kebutuhan pengembangan teknis tidak sepenuhnya dibiayai mandiri oleh BUMDes [1].
Model pendapatan direncanakan bertumpu pada dua lini: penjualan produk kerajinan cangkang kerang sebagai suvenir khas pesisir Serayu, dan penjualan tepung atau pelet pakan ternak kaya kalsium kepada peternak lokal sebagai substitusi pakan pabrikan yang lebih terjangkau [6]. Sistem bank limbah yang direncanakan turut menjadi mekanisme untuk memastikan pasokan bahan baku cangkang berjalan konsisten dari nelayan mitra.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah melakukan pemetaan volume limbah secara sistematis sebelum menentukan skala dan teknologi pengolahan, sehingga investasi peralatan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, bukan asumsi [2]. Merujuk pengalaman perguruan tinggi lain yang telah berhasil mengolah limbah cangkang sejenis, alih-alih merancang teknologi dari nol, juga terbukti mempercepat penyelesaian kendala teknis penghancuran cangkang yang keras [6].
Jika memulai dari awal, sistem insentif ekonomi bagi nelayan yang bersedia menyetorkan cangkang idealnya dirancang sejak tahap awal kemitraan, bukan sebagai respons setelah ditemukan resistensi perubahan kebiasaan. Desa pesisir lain yang menghadapi masalah limbah hasil laut serupa disarankan menggandeng perguruan tinggi terdekat untuk validasi ilmiah potensi limbah, memilih teknologi tepat guna yang sudah teruji di tempat lain, dan menyiapkan insentif ekonomi langsung bagi warga sejak perencanaan awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi bertumpu pada dua pilar: kemitraan riset jangka panjang dengan UMP yang memastikan kualitas produk terus ditingkatkan berdasarkan temuan ilmiah, dan sistem bank limbah desa yang menciptakan insentif ekonomi langsung bagi nelayan untuk menyetorkan cangkang secara rutin [1], [8].
Pengembangan pasar produk kerajinan melalui platform digital dan jaringan ekonomi kreatif menjadi agenda strategis agar pendapatan dari lini kerajinan dapat tumbuh berkelanjutan. Paguyuban BUMDes se-Kecamatan Maos yang diketuai Martin Tri Santoso berfungsi sebagai platform koordinasi agar inovasi ini tidak berhenti di satu desa [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Renajaya Karangrena berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengolahan limbah cangkang kerang totok berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi nelayan Thoe yang sebelumnya membuang cangkang tanpa nilai. |
Ratusan nelayan aktif di Desa Karangrena menghasilkan sekitar 50 kg limbah cangkang per orang per hari. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Tepung cangkang kerang totok kaya kalsium karbonat sebagai substitusi pakan ternak mendukung peternakan lokal yang lebih terjangkau. |
Cangkang kerang totok mengandung rata-rata 94,90% abu dan 7,76% CaCO3. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan dua lini produk, kerajinan tangan dan pakan ternak, berpotensi membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan ekonomi kreatif desa. |
Dua jalur produk (kerajinan dan pakan ternak) dikembangkan dari satu sumber limbah yang sama. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Inovasi ini menerapkan prinsip ekonomi sirkular: limbah dari aktivitas tangkap kerang menjadi bahan baku produk kerajinan dan pakan ternak. |
Cangkang yang tidak memenuhi syarat estetika kerajinan dialihkan menjadi bahan pakan ternak, tanpa sisa yang terbuang percuma. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Sistem pengumpulan limbah cangkang menghentikan akumulasi cangkang tajam di bantaran Sungai Serayu yang berpotensi memengaruhi kualitas air dan biota akuatik. |
Volume limbah cangkang yang dibuang ke sungai diarahkan ke sistem pengumpulan dan pengolahan BUMDes. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan formal BUMDes Renajaya dengan UMP melalui tiga skema (riset, TTG, pelatihan SDM) menjadi model kolaborasi desa-perguruan tinggi. |
Pertemuan formal BUMDes-UMP terjadi pada 5 Februari 2020 dihadiri Wakil Rektor IV UMP. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi BUMDes Renajaya relevan direplikasi oleh desa nelayan lain di kawasan pesisir dan bantaran sungai Indonesia yang menghadapi masalah limbah hasil laut serupa. Kunci replikasinya adalah tiga langkah: identifikasi limbah lokal yang berlimpah dan belum terkelola, membangun kemitraan formal dengan perguruan tinggi terdekat yang memiliki program pengabdian masyarakat, dan mengembangkan teknologi pengolahan tepat guna yang disesuaikan kapasitas SDM dan anggaran desa [7], [8].
Paguyuban BUMDes se-Kecamatan Maos yang dipimpin Martin Tri Santoso menjadi wahana yang siap menjadi pusat penyebaran model ini ke BUMDes-BUMDes tetangga di Cilacap dan sekitarnya [1].
Daftar Pustaka
[1] BUMDes Renajaya Karangrena, “Tangani Masalah Kerang Totok Thoe, BUMDes Renajaya Menggandeng Universitas Muhammadiyah Purwokerto,” Kompasiana, 5 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/bumdesrenajaya2113.
[2] S. Khairunnisa, “BUMDes Renajaya Menggandeng Universitas Muhammadiyah Purwokerto,” Portal Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, inovasi.web.id, 9 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tangani-masalah-kerang-totok-thoe.
[4] E. P. Wibisono, “Kerang Totok (Geloina sp.) di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap: Potensi dan Pengelolaannya,” Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2024. [Daring]. Tersedia: http://repository.unsoed.ac.id/29010.
[5] Tim Peneliti, “Analisis Kadar Unsur dan Senyawa Kimia Limbah Cangkang Kerang Totok (Geloina sp.) Hasil Tangkapan Nelayan Cilacap,” Academia.edu, 2016. [Daring]. Tersedia: https://www.academia.edu/23521315.
[6] Tim LPM-UGJ Cirebon, “Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cangkang Kerang Hijau sebagai Pakan Ternak dan Ikan,” Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Bandung, vol. 9, no. 2, hal. 281-288, 2021. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos.
[7] M. Maulani, “Teknologi Tepat Guna: Konsep dan Aplikasi,” Universitas Trisakti, 2022. [Daring]. Tersedia: https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id.
[8] Redaksi, “Mendorong Inovasi dalam Industri Kecil dan Kerajinan melalui Badan Usaha Milik Desa,” bumdes.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/mendorong-inovasi.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMNag Maju Bersama di Nagori Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sejak berdiri pada Juli 2017 menerapkan model bisnis berbasis modal sosial yang mengintegrasikan usaha pembibitan ikan nila warga ke dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang terkelola kolektif [1]. BUMNag tidak membangun kolam sendiri, melainkan bertindak sebagai agregator dan fasilitator, menghubungkan petani ikan anggota dengan benih unggul, pakan, pasar pembeli, dan jaringan kelompok melalui tiga pilar modal sosial: jejaring, kepercayaan, dan kerja sama [2]. Pada 2019, tercatat 36 kepala keluarga bermitra aktif, mengelola kolam seluas sekitar 6 hektare, dan mampu menghasilkan sekitar 2 juta ekor bibit ikan nila per periode panen [1]. Inovasi ini mendapat apresiasi Pemerintah Kabupaten Simalungun berupa bantuan alat pembuat pakan ikan, dan menjadikan Nagori Wonorejo sebagai salah satu sentra pengadaan bibit nila yang diperhitungkan di kawasan Simalungun [1].
Latar Belakang
Nagori Wonorejo menyimpan potensi perikanan yang besar: sebagian besar warga mengusahakan pembibitan ikan nila di lahan sawah mereka, memanfaatkan ketersediaan air dan tradisi bercocok tanam yang sudah berakar [1]. Namun pada fase awal, usaha pembibitan ikan warga hampir seluruhnya dilakukan sendiri-sendiri, skala kecil, dan hanya sebagai usaha sambilan.
Tiga hambatan struktural menghadang kemajuan usaha perikanan warga secara bersamaan: lemahnya pengetahuan teknis budidaya ikan nila yang berkelanjutan sehingga produktivitas rendah dan tingkat kematian benih tinggi [3], skala usaha yang terlalu kecil untuk memenuhi permintaan pembeli besar sehingga posisi tawar warga lemah di hadapan pedagang pengumpul, dan keterbatasan akses permodalan serta pakan berkualitas [1].
Di tengah kondisi itu, Kabupaten Simalungun memiliki ekosistem perikanan budidaya yang mendukung, termasuk industri perikanan berbasis Danau Toba yang membutuhkan pasokan bibit nila dalam jumlah besar. PT Suri Tani Pemuka, anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, tercatat menginvestasikan Rp350 miliar sejak 2012 hingga 2018 untuk budidaya ikan nila keramba jaring apung di Danau Toba, mempekerjakan sekitar 1.800 orang dan mengekspor sekitar 4.000 ton nila ke Eropa dan Amerika Serikat pada 2018 [4]. Skala industri inilah yang ditangkap BUMNag Maju Bersama sebagai peluang pasar, dengan mengorganisir kapasitas produksi warga yang sudah tersebar menjadi satu kekuatan kolektif.
Inovasi yang Diterapkan
BUMNag Maju Bersama menerapkan model bisnis agregasi produksi berbasis modal sosial, menempatkan kepercayaan, jaringan, dan kerja sama kolektif sebagai aset ekonomi yang setara pentingnya dengan modal finansial [2].
Secara operasional, BUMNag bekerja pada dua fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi input: membantu anggota mendapatkan benih dan pakan dengan harga lebih terjangkau karena dibeli kolektif dalam volume besar [1]. Kedua, fungsi pemasaran output: memasarkan produksi bibit ikan seluruh anggota secara terpadu, sehingga volume produksi gabungan sekitar 2 juta ekor per periode mampu memenuhi pembelian dari petani ikan berbagai daerah, termasuk pembeli lintas kabupaten. BUMNag juga memberikan pendampingan teknis budidaya untuk memastikan kualitas bibit memenuhi standar pasar.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan tidak dimulai dengan membangun infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur sosial. Atas bimbingan TAPP dan TAPED dari program P3MD-PID Kabupaten Simalungun, BUMNag yang berdiri Juli 2017 mulai mengidentifikasi petani ikan potensial dan mengajak mereka bergabung dalam pola kemitraan berbasis kepercayaan [1]. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun berperan sebagai pembina pada fase awal ini.
Tahun 2018 menjadi titik pembenahan menyeluruh: memperbarui mekanisme pelayanan, memperjelas skema kemitraan, dan membangun sistem pemasaran kolektif yang terstruktur. Membangun kepercayaan awal di antara warga yang terbiasa bekerja sendiri-sendiri memerlukan pembuktian nyata bahwa bergabung dengan BUMNag menguntungkan secara ekonomi, bukan sekadar sosialisasi verbal [1].
Pada 2019, model kemitraan ini berhasil menghimpun 36 kepala keluarga sebagai mitra aktif, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan bantuan alat pembuat pakan ikan sebagai apresiasi [1]. Beberapa tahun kemudian, kajian akademik pada 2023 menemukan bahwa pengurus BUMNag Maju Bersama masih menghadapi ketidakmampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, akibat keterbatasan pengetahuan pengurus di bidang ini. Tim pendamping kemudian memberikan pendampingan bertahap, mulai dari edukasi tata kelola BUMNag hingga pendampingan langsung penjurnalan, buku besar, dan penyusunan laporan keuangan, hingga laporan yang dihasilkan dapat dipresentasikan di musyawarah nagori dan diserahkan ke pemerintah kabupaten [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan pertama adalah mempertahankan konsistensi kualitas bibit dari puluhan titik produksi yang tersebar di kolam-kolam anggota dengan kondisi air, metode pemeliharaan, dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda [3]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan teknis budidaya yang diberikan BUMNag kepada anggota agar bibit yang dihasilkan memenuhi standar pasar sebelum dipasarkan secara kolektif.
Tantangan kedua, yang terdokumentasi secara akademik pada 2023, adalah ketidakmampuan pengurus BUMNag menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi karena keterbatasan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia pengelola [5]. Kendala ini dimitigasi melalui program pendampingan bertahap dari akademisi, mencakup edukasi tata kelola BUMNag dan pelatihan langsung penyusunan laporan keuangan, hingga BUMNag mampu menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan pemerintah kabupaten.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah keotentikan modal sosial yang sudah hadir secara organik di Nagori Wonorejo sebelum BUMNag berdiri, seperti tradisi gotong royong dan saling kenal antarwarga, yang mempercepat proses membangun kepercayaan organisasi [2].
Faktor kedua adalah peran pendampingan profesional dari TAPP dan TAPED P3MD-PID yang memberikan kerangka metodologis untuk menerapkan konsep modal sosial secara operasional di lapangan, dan belakangan pendampingan akademik tambahan untuk memperbaiki tata kelola keuangan BUMNag [1], [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur adalah transformasi skala produksi menjadi kekuatan produksi kolektif sekitar 2 juta ekor bibit ikan nila per periode, dihasilkan 36 kepala keluarga mitra yang mengelola kolam seluas 6 hektare secara terkoordinasi [1]. Kajian akademik atas usaha tani pembibitan nila di Wonorejo, berbasis 28 responden petani, mencatat pendapatan usaha pembibitan nila hormon rata-rata Rp76.782.003, secara signifikan lebih tinggi dibanding pembibitan nila lokal non-hormon yang rata-rata Rp58.141.902 [6].
Dampak sosial terlihat pada peningkatan pendapatan anggota mitra karena bibit nila kini memiliki jalur pemasaran yang pasti melalui BUMNag, serta tumbuhnya kemandirian usaha di kalangan anggota yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada pedagang pengumpul [1].
Dampak kelembagaan terlihat dari bantuan alat pembuat pakan ikan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai bentuk apresiasi, yang secara langsung memangkas biaya produksi anggota karena pakan dapat dibuat dari bahan baku lokal [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran modal awal pendirian BUMNag Maju Bersama pada 2017. Model pendapatan BUMNag bertumpu pada margin dari fasilitasi input (benih dan pakan yang dibeli kolektif) serta fasilitasi pemasaran output bibit ikan nila anggota [1].
Bagi petani anggota, perbandingan pendapatan usaha tani pembibitan nila hormon (rata-rata Rp76.782.003) dengan nila lokal non-hormon (rata-rata Rp58.141.902) menunjukkan bahwa pilihan teknik pembibitan turut memengaruhi besaran pendapatan yang diperoleh dari skema kemitraan ini [6]. Bantuan alat pembuat pakan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun turut menekan biaya produksi tanpa membebani BUMNag dengan investasi mandiri.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membangun kepercayaan lebih dulu melalui konsistensi memenuhi janji, seperti harga benih yang lebih murah dan ketepatan pembayaran hasil panen, sebelum mengharapkan warga sepenuhnya percaya pada model kemitraan baru [1]. Fokus mengorganisir kapasitas produksi warga yang sudah ada, alih-alih membangun kolam sendiri dari nol, juga terbukti menjadi pilihan strategi yang lebih efisien secara modal.
Jika memulai dari awal, penguatan kapasitas tata kelola keuangan pengurus idealnya disiapkan sejak tahun-tahun awal berdirinya BUMNag, bukan ditemukan sebagai kelemahan bertahun-tahun kemudian melalui kajian akademik eksternal pada 2023 [5]. Nagori lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi modal sosial yang sudah ada di masyarakat sejak awal, memulai dari fungsi fasilitasi sederhana (input dan pemasaran) sebelum ekspansi, dan menyiapkan pelatihan tata kelola keuangan bagi pengurus sejak tahap pendirian.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMNag Maju Bersama bertumpu pada penguatan tiga pilar modal sosialnya secara terus-menerus: memperluas jejaring anggota mitra, mempertebal kepercayaan melalui transparansi pelaporan keuangan dan pembayaran tepat waktu, serta memperdalam kerja sama dengan institusi di luar nagori seperti Balai Benih Ikan, perbankan, dan koperasi primer perikanan [2]. Alat pembuat pakan dari Pemkab Simalungun perlu dikelola sebagai unit usaha pendukung yang menghasilkan pendapatan tambahan, bukan sekadar fasilitas subsidi.
Sinergi dengan industri perikanan Danau Toba yang tengah berkembang, termasuk kebutuhan pasokan bibit dari operator skala besar seperti PT Suri Tani Pemuka, membuka peluang bagi BUMNag Maju Bersama untuk naik kelas dari sentra bibit nagori menjadi mitra pasokan yang lebih strategis [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMNag Maju Bersama Wonorejo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMNag menciptakan sumber penghasilan yang lebih pasti bagi kepala keluarga anggota yang sebelumnya menjalankan usaha pembibitan sebagai sambilan berpendapatan tidak menentu. |
36 kepala keluarga bermitra aktif dengan BUMNag pada 2019, mengelola kolam seluas 6 hektare. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi 2 juta ekor bibit ikan nila per periode berkontribusi pada ketersediaan pasokan bibit untuk budidaya ikan nila konsumsi di kawasan Simalungun dan sekitarnya. |
Industri perikanan Danau Toba mengekspor sekitar 4.000 ton nila pada 2018, membutuhkan pasokan bibit berkelanjutan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Model agregasi BUMNag mengubah pekerjaan sambilan menjadi usaha perikanan yang lebih terorganisasi dengan pendapatan yang terukur. |
Pendapatan usaha pembibitan nila hormon rata-rata Rp76.782.003, nila lokal rata-rata Rp58.141.902. |
| SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel |
Perbaikan tata kelola laporan keuangan BUMNag melalui pendampingan akademik memperkuat akuntabilitas lembaga kepada warga dan pemerintah kabupaten. |
Laporan keuangan BUMNag hasil pendampingan 2023 dipresentasikan di musyawarah nagori. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
BUMNag membangun ekosistem kemitraan antara pemerintah nagori, Dinas PMPN Simalungun, tenaga pendamping profesional P3MD-PID, dan warga petani ikan. |
TAPP dan TAPED P3MD-PID Kabupaten Simalungun mendampingi BUMNag sejak fase pembentukan pada 2017. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMNag Maju Bersama berpotensi direplikasi di nagori lain di Kabupaten Simalungun, terutama yang berada di sekitar kawasan Danau Toba dan memiliki tradisi budidaya ikan yang sudah mengakar [3]. Kunci replikasinya bukan pada ketersediaan modal finansial besar, melainkan pada kesiapan mengidentifikasi dan mengaktifkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat [2].
Strategi scale up yang strategis adalah menempatkan BUMNag Maju Bersama sebagai simpul klaster perikanan nila skala nagori yang terhubung ke rantai pasokan industri perikanan Danau Toba yang terus berkembang [4]. Pemerintah kabupaten dapat mempercepat scale up dengan memfasilitasi forum BUMNag perikanan antarnagori yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan standardisasi kualitas bibit.
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00623: BUMNag Maju Bersama Mampu Gerakkan Ekonomi Nagori Wonorejo Melalui Konsep Modal Sosial,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumnag-maju-bersama-mampu-gerakkan-ekonomi-nagori-wonorejo-melalui-konsep-modal-sosial/.
[2] A. P. Sari dan M. Zainuddin, “Modal Sosial dalam Pengembangan BUMDes: Studi Kasus BUMDes Sejahtera di Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Sosiologi, Universitas Syiah Kuala, Jun. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/32614.
[3] R. Situmorang dkk., “Sosialisasi Pembenihan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Nagori Tiga Ras, Kab. Simalungun, Sumatera Utara,” Jurnal Portal Publikasi, Mar. 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/article/view/1726.
[4] Kumparan Bisnis, “Bangun Budi Daya Ikan Nila di Danau Toba, JPFA Rogoh Rp 350 Miliar,” kumparan.com, 17 Jan. 2019. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparanbisnis/bangun-budi-daya-ikan-nila-di-danau-toba-jpfa-rogoh-rp-350-miliar-1547779863511612249.
[5] L. Saragih, M. H. Sinaga, T. Parinduri, A. Sinurat, E. O. P. Damanik, R. M. Girsang, W. J. Tarigan, T. Sipayung, D. S. Purba, dan S. Martina, “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMNAG Maju Bersama,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, vol. 3, no. 2, hal. 76-88, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.usi.ac.id/index.php/JPMSMH/article/view/34.
[6] J. Marbun, M. Siadari, dan D. I. Pratama, “Perbedaan Pendapatan Usaha Tani Pembibitan Ikan Nila Hormon dengan Ikan Nila Lokal (Studi Kasus: Desa Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun),” Jurnal Agrilink, vol. 3, no. 1, Feb. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/362197484_Perbedaan_Pendapatan_Usaha_Tani_Pembibitan_Ikan_Nila_Hormon_dengan_Ikan_Nila_Lokal_Studi_Kasus_Desa_Wonorejo_Kecamatan_Pematang_Bandar_Kabupaten_Simalungun.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pada Agustus 2025 meluncurkan website resmi desa sebagai portal informasi wisata dan budaya, serta menyelenggarakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi 30 pelaku UMKM dari lima dusun [1]. Kedua inisiatif ini digagas perangkat desa bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), didampingi Universitas Negeri Padang (UNP), untuk menjawab kesenjangan promosi digital dan minimnya nilai tambah ekonomi dari kekayaan budaya Sikerei dan pangan lokal desa [2]. Desa yang sebelumnya hanya dapat dijangkau dengan pompong menyusuri sungai selama enam jam kini hadir di ruang digital melalui desamatotonan.id, sementara warga mengolah sagu, talas, dan pisang menjadi produk kuliner. Capaian ini melengkapi status Desa Matotonan dalam 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 kategori Rintisan [4].
Latar Belakang
Desa Matotonan berada di pedalaman Pulau Siberut, digambarkan peneliti sebagai salah satu desa “terpencil, terasing, dan termarginalkan” di Kepulauan Mentawai. Dengan jarak tempuh sekitar 37-40 km dari Muara Siberut yang hanya dapat dilalui melalui sungai menggunakan pompong, desa ini secara historis hidup relatif terputus dari arus modernisasi di wilayah lain Sumatera Barat [7].
Di balik keterpencilan itu, Desa Matotonan menyimpan kekayaan budaya berupa Sikerei, dukun spiritual bertato yang menjadi simbol budaya Mentawai, ritual adat, rumah Uma tradisional, serta bahan pangan lokal seperti sagu, pisang, talas, dan keladi yang selama ini hanya dikonsumsi sendiri tanpa nilai tambah ekonomi [7], [6]. Sebelum inovasi ini hadir, belum ada platform digital yang menghubungkan kekayaan ini dengan calon wisatawan.
Riset lapangan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada 2021, bagian dari program pengembangan ekowisata di kawasan desa penyangga Taman Nasional Siberut yang juga mencakup Desa Muntei dan Desa Madobag, mengungkap tiga masalah utama: masyarakat belum mampu mengolah bahan pangan lokal menjadi produk bernilai jual, literasi keuangan UMKM masih terbatas, dan desa belum memiliki saluran promosi digital yang terstruktur [6], [5]. Temuan inilah yang mendorong Desa Matotonan menggandeng UNP sebagai mitra akademis untuk mengisi ketiga kekosongan tersebut.
Inovasi yang Diterapkan
Desa Matotonan menjalankan dua inovasi yang saling melengkapi. Pertama, desa meluncurkan website resmi di desamatotonan.id pada 10 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Desa Matotonan ke-45, sebagai portal informasi yang menampilkan profil wisata, budaya Sikerei, agenda kegiatan, dan layanan publik desa. Peluncuran ini dihadiri Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H. [1].
Kedua, desa menyelenggarakan pelatihan pengolahan pangan lokal yang mengubah sagu, talas, pisang, dan keladi menjadi produk kuliner bernilai ekonomi. Mengacu pada riset STP Trisakti yang telah mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal Matotonan, pelatihan ini menghasilkan produk seperti kue sagaik, kembang sagaik, cendol sagu, donat getek dari talas, perkedel keladi, dan berbagai olahan pisang untuk disajikan kepada wisatawan maupun dijual sebagai oleh-oleh [6], [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses ini dimulai sejak 2021 ketika STP Trisakti menerjunkan tim ke Matotonan untuk survei potensi wisata dan pelatihan diversifikasi pangan pertama yang melibatkan 15 ibu rumah tangga. Evaluasi pelatihan itu menunjukkan 93,33% peserta menyatakan pelatihan meningkatkan pengetahuan mereka, dan 86,67% menyatakan keterampilan motorik mereka meningkat signifikan [6].
Pada tahun berikutnya, UNP melalui program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) yang didanai DPPM Kemendikti Saintek mendampingi desa dengan asesmen kebutuhan yang mengidentifikasi dua prioritas: visibilitas digital dan penguatan ekonomi berbasis pangan lokal [2].
Pada tahap pengembangan website, perangkat desa dan anggota Pokdarwis mendapat pelatihan pembuatan video promosi dan pengelolaan konten digital, disertai penyerahan satu unit laptop sebagai sarana operasional mandiri. Pada sesi pelatihan pangan, sebagian peserta pada awalnya belum terbiasa dengan standar higienitas produk untuk konsumsi wisatawan; temuan ini mendorong penambahan modul sanitasi dan pengemasan dalam sesi lanjutan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah aksesibilitas geografis yang tidak berubah: Desa Matotonan tetap hanya bisa dijangkau dengan pompong menyusuri sungai selama enam jam dari Muara Siberut, menyulitkan distribusi peralatan, mobilisasi tim pendamping, dan kapasitas menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar [7]. Kendala ini dimitigasi dengan pendekatan wisata skala kecil berbasis pengalaman langsung (homestay dan interaksi budaya), bukan wisata massal yang membutuhkan akses cepat.
Ketersediaan bahan baku pendamping dan jaringan internet yang sangat terbatas juga menjadi kendala: untuk bumbu pelengkap seperti bawang merah dan bawang putih, warga harus menempuh perjalanan tujuh jam ke Kota Padang, sementara pengelolaan konten website secara real-time terhambat sinyal yang minim [6]. Kendala ini dimitigasi melalui penyerahan laptop untuk pengelolaan konten secara luring terlebih dahulu sebelum diunggah saat sinyal tersedia, serta penyesuaian resep olahan pangan pada bahan yang tersedia secara lokal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah inisiatif desa yang aktif memanfaatkan kemitraan dengan UNP untuk mengisi kekosongan kapasitas, bukan sekadar menerima program tetapi ikut merancang prioritas sesuai kebutuhan nyata warga [1], [2].
Faktor kedua adalah dukungan pemerintah daerah yang memberi legitimasi dan akselerasi. Kehadiran Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana pada peluncuran website desa menjadi sinyal kebijakan bahwa desa terpencil sekalipun berhak bertransformasi digital, memperkuat sinergi antara desa, akademisi, dan pemerintah daerah [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung dari peluncuran desamatotonan.id adalah terbukanya akses informasi Desa Matotonan tanpa batas geografis, menempatkannya dalam jangkauan calon wisatawan yang sebelumnya hanya mengenal desa ini dari cerita mulut ke mulut [3], [1].
Dari sisi ekonomi, 30 pelaku UMKM dari lima dusun kini menguasai teknik pengolahan aneka produk dari sagu, talas, pisang, dan keladi yang siap dipasarkan sebagai oleh-oleh khas Mentawai [1]. Capaian ini melengkapi status Desa Matotonan dalam 300 Besar ADWI 2023 kategori Rintisan, bersanding dengan Desa Muntei yang lebih dahulu meraih kategori lebih tinggi di ajang yang sama [4].
Riset historis menggambarkan Matotonan sebagai desa yang selama puluhan tahun bertahan hidup dari sagu dan pisang tanpa mengubahnya menjadi nilai ekonomi [7]. Transformasi menuju desa yang hadir secara digital dan memasarkan produk olahan pangan lokal merupakan perubahan yang berarti dalam konteks sejarah desa ini.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Program pengembangan website dan pelatihan pangan lokal didanai melalui program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) UNP yang bersumber dari DPPM Kemendikti Saintek, dilengkapi bantuan perangkat berupa satu unit laptop untuk operasional website [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran program secara spesifik.
Model keberlanjutan ekonomi bertumpu pada penjualan produk olahan pangan lokal kepada wisatawan yang berkunjung dan sebagai oleh-oleh, sementara website desa berfungsi sebagai kanal promosi tanpa biaya berlangganan yang membuka akses pasar wisata tanpa investasi pemasaran besar.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah melakukan riset kebutuhan lebih dulu (oleh STP Trisakti pada 2021) sebelum merancang program pendampingan yang lebih komprehensif bersama UNP, sehingga program yang dijalankan menjawab kebutuhan yang benar-benar teridentifikasi, bukan asumsi [6]. Penambahan modul sanitasi setelah ditemukan kesenjangan standar higienitas pada sesi pelatihan pertama juga menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan selama program berjalan.
Jika memulai dari awal, penyediaan solusi konektivitas internet yang lebih stabil idealnya menjadi prioritas sejak tahap perencanaan, mengingat keterbatasan sinyal terus membatasi pembaruan konten website secara real-time. Desa terpencil lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menggandeng lembaga akademik untuk riset kebutuhan awal, memulai dari pelatihan skala kecil untuk membangun kepercayaan warga, dan menyiapkan mekanisme operasional luring untuk kendala konektivitas yang mungkin tidak segera teratasi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan website desa dijaga melalui penyerahan laptop kepada perangkat desa dan pelatihan mandiri bagi pengelola konten dari Pokdarwis, sehingga operasional tidak bergantung pada kehadiran tim UNP secara fisik [1]. Untuk keberlanjutan ekonomi pangan lokal, program direncanakan dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi produk UMKM dan pembukaan akses pasar ke jaringan wisata Mentawai yang lebih luas [2].
Status dalam 300 Besar ADWI 2023 membuka akses potensial terhadap program pengembangan desa wisata dari Kementerian Pariwisata yang dapat memperkuat keberlanjutan kedua inovasi ini [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Matotonan berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pelatihan pengolahan pangan lokal membuka sumber pendapatan baru bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki produk bernilai jual dari bahan subsisten seperti sagu dan talas. |
30 pelaku UMKM dari lima dusun menguasai teknik pengolahan pangan lokal menjadi produk siap jual. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Diversifikasi olahan pangan lokal meningkatkan keragaman menu dari bahan sagu, pisang, talas, dan keladi yang tersedia di desa. |
Produk olahan mencakup kue sagaik, cendol sagu, donat getek, dan perkedel keladi. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Pelatihan STP Trisakti dan UNP meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan warga melalui pendidikan nonformal berbasis komunitas. |
93,33% peserta pelatihan awal menyatakan pengetahuan bertambah dan 86,67% menyatakan keterampilan motorik meningkat. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Website desa dan produk olahan pangan lokal bersama membuka ekosistem pariwisata yang menciptakan pekerjaan di sektor pemanduan, homestay, kuliner, dan pengelolaan konten digital. |
Desa Matotonan tercatat dalam 300 Besar ADWI 2023 kategori Rintisan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model wisata berbasis kearifan lokal menjaga kelestarian rumah Uma, tradisi Sikerei, dan lanskap alam pedalaman Siberut sebagai aset yang dilindungi, bukan dikorbankan. |
Rumah Uma tradisional dan ritual Sikerei tetap dipertahankan sebagai bagian dari paket wisata budaya. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Desa Matotonan, UNP, dan Pemkab Kepulauan Mentawai menciptakan model kemitraan desa-akademisi-pemerintah untuk transformasi desa terpencil. |
Bupati Kepulauan Mentawai hadir langsung dalam peluncuran website desa pada Agustus 2025. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Matotonan relevan direplikasi di desa adat terpencil lain di Kepulauan Mentawai yang memiliki kekayaan budaya dan pangan lokal serupa namun belum tersentuh digitalisasi. Elemen inti yang dapat ditransfer adalah pembentukan tim pengelola website desa dari unsur perangkat desa dan Pokdarwis, pelatihan diversifikasi pangan lokal bersama perguruan tinggi, dan pendaftaran desa ke program ADWI sebagai langkah menuju pengakuan nasional [4], [6].
UNP sendiri telah menerjunkan 5.051 mahasiswa KKN ke 159 desa di berbagai kabupaten/kota pada periode Juli-Desember 2025, membuka jalur replikasi yang luas di Sumatera Barat, termasuk Kepulauan Mentawai [8]. Dokumentasi program PDB UNP di Matotonan berpotensi menjadi paket pengetahuan yang dapat digunakan perguruan tinggi lain atau dinas terkait di kabupaten kepulauan lain.
Daftar Pustaka
[1] Humas UNP, “UNP Dorong Desa Matotonan Mentawai ke Panggung Dunia Lewat Website dan Inovasi Pangan Lokal,” unp.ac.id, 17 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://unp.ac.id/news/17-08-2025/unp-dorong-desa-matotonan-mentawai-ke-panggung-dunia-lewat-website-dan-inovasi-pangan-lokal.
[2] A. Komaini dkk., “Pengembangan Desa Adat ‘Bumi Sikerei’ Matotonan (Desa Suku Asli Pedalaman Mentawai) sebagai Desa Wisata Kelas Dunia Perpaduan Sport Tourism dan Wisata Budaya,” Garuda Kemendikti Saintek, 2024. [Daring]. Tersedia: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id.
[3] Desa Matotonan, “Website Resmi Desa Matotonan,” desamatotonan.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://desamatotonan.id.
[4] Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata Matotonan,” jadesta.kemenpar.go.id, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/matotonan.
[5] Institut Pariwisata Trisakti, “Pengembangan Ekowisata di Kawasan Desa Penyangga TNS (Desa Muntei, Desa Madobag, dan Desa Matotonan),” iptrisakti.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://iptrisakti.ac.id/pengembangan-ekowisata-di-kawasan-desa-penyangga-tns-desa-muntei-desa-madobag-dan-desa-matotonan-2/.
[6] I. Mayasari, N. Widyastuti, F. Asmaniati, dan D. Gantina, “Pelatihan Diversifikasi Produk Kearifan Pangan Lokal di Desa Wisata Muntei dan Desa Wisata Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat,” Jurnal Pemberdayaan Pariwisata, vol. 4, no. 2, hal. 126-137, 2022. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.30647/jpp.v4i2.1638.
[7] Z. Zubir, Armansyah, R. Adawiyah, dan A. A. Pramesti, “Nan Terpencil, Terasing dan Termarginalkan: Desa Matotonan di Jantung Pedalaman Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai 2000-2020,” Journal Idea of History, vol. 5, no. 2, hal. 1-13, 2022. [Daring]. Tersedia: https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/download/1885/1322.
[8] Humas UNP, “UNP Dorong Transformasi Desa Lewat KKN Kampus Berdampak: DPL Jadi Ujung Tombak Inovasi di Nagari,” unp.ac.id, 20 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://unp.ac.id/news/20-05-2025/unp-dorong-transformasi-desa-lewat-kkn-kampus-berdampak-dpl-jadi-ujung-tombak-inovasi-di-nagari.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Mekarjaya di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri di tengah kawasan yang bertransformasi cepat akibat pertumbuhan industri, logistik, dan kegiatan penunjang pelabuhan [1], [7]. Dokumentasi publik yang dapat ditelusuri, termasuk situs resmi desa dan berita desa, saat ini belum merinci secara spesifik unit usaha, capaian, maupun angka operasional BUMDes Mekarjaya [2]. Katalog ini disusun secara terbatas: bagian yang menjelaskan gagasan “BUMDes sebagai penghubung” antara warga dan kawasan industri ditulis sebagai kerangka konseptual yang lazim ditemukan pada BUMDes di desa penyangga kawasan industri lain di Banten, bukan sebagai capaian yang telah terverifikasi secara khusus untuk BUMDes Mekarjaya. Verifikasi langsung ke Pemerintah Desa Mekarjaya diperlukan sebelum entri ini dijadikan rujukan capaian yang telah terbukti.
Latar Belakang
Desa Mekarjaya berada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang [6], kawasan yang dikenal sebagai salah satu koridor industri paling dinamis di Provinsi Banten, dengan industri kilang minyak, industri baja, dan berbagai kegiatan penunjang pelabuhan yang menciptakan arus pergerakan tenaga kerja dan jasa yang intensif [7]. Profil lahan Desa Mekarjaya sendiri masih mencakup permukiman, perkebunan, pertanian, dan perikanan [2].
Kajian akademik tentang dampak industrialisasi di kawasan Bojonegara mencatat bahwa penyediaan lapangan kerja formal bagi warga lokal di sekitar kawasan industri masih terbatas, sementara perubahan sosial ekonomi akibat industrialisasi berlangsung cepat [9]. Kondisi ini menciptakan celah struktural yang umum dihadapi desa-desa penyangga kawasan industri: pertumbuhan ekonomi kawasan tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan warga desa setempat.
Di kecamatan yang sama, Desa Mangkunegara telah mendokumentasikan BUMDes bernama “Mangku Sahabat” yang menjalankan pengelolaan sampah mandiri, sementara BUMDes di Mangkunegara juga tercatat menyelenggarakan bimbingan teknis kelembagaan BUMDes [3]. Praktik di desa tetangga ini menjadi contoh konkret bahwa model BUMDes berbasis layanan lingkungan dan penguatan kelembagaan dapat diterapkan di kecamatan Bojonegara, meskipun dokumentasi setara untuk BUMDes Mekarjaya sendiri belum ditemukan dalam sumber publik yang tersedia.
Inovasi yang Diterapkan
Berdasarkan situs resmi desa, Mekarjaya memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang aktif, namun halaman resmi yang memuat profil BUMDes ini belum menampilkan rincian unit usaha, jenis layanan, maupun mitra kerja sama yang dapat diverifikasi secara publik [1].
Gagasan menjadikan BUMDes sebagai “penghubung” antara kapasitas warga dan kebutuhan kawasan industri, mencakup potensi jasa lingkungan, penyewaan peralatan, kemitraan vendor, dan pengelolaan aset desa, adalah kerangka strategi yang secara umum relevan bagi desa-desa di koridor industri Bojonegara-Puloampel [9], namun sejauh dokumentasi yang dapat ditelusuri, kerangka ini belum dapat dipastikan sebagai program yang telah berjalan secara operasional di Mekarjaya. Kajian akademik tentang BUMDes lain di Banten menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis bank sampah dan penyewaan alat merupakan model yang telah terbukti berjalan di beberapa desa lain di provinsi ini, sehingga secara teknis dapat direplikasi [4], [5]. Model semacam ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga, yang mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas hingga tingkat desa [8].
Proses Penerapan Inovasi
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci tahapan konkret pembentukan atau pengembangan unit usaha BUMDes Mekarjaya, termasuk tanggal pendirian, nama pengurus, maupun kronologi pengembangan usaha. Situs resmi desa mencantumkan keberadaan BUMDes sebagai bagian dari struktur kelembagaan desa, tetapi tidak menyertakan narasi proses pembentukannya [1], [2].
Sebagai perbandingan regional, penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes di Kecamatan Bojonegara telah dilakukan melalui forum bimbingan teknis (bimtek) BUMDes yang melibatkan desa-desa di kecamatan tersebut [3]. Forum semacam ini lazim menjadi tahap awal penguatan tata kelola BUMDes sebelum unit usaha baru dikembangkan, namun keikutsertaan spesifik BUMDes Mekarjaya dalam forum ini tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan pertama yang bersifat umum bagi BUMDes di kawasan industri adalah kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam membaca kontrak, menjaga pembukuan, dan bernegosiasi dengan mitra usaha yang lebih besar [10]. Kendala semacam ini secara umum dimitigasi melalui pendampingan teknis dan bimbingan kelembagaan, sebagaimana forum bimtek BUMDes yang telah diselenggarakan di Kecamatan Bojonegara [3].
Tantangan kedua adalah keterbatasan dokumentasi dan transparansi informasi publik. Untuk BUMDes Mekarjaya secara khusus, minimnya publikasi resmi mengenai unit usaha dan capaian operasional membuat proses evaluasi maupun replikasi oleh pihak luar menjadi sulit dilakukan secara akurat. Kendala ini idealnya dimitigasi dengan memperbarui situs resmi desa secara berkala dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban BUMDes yang dapat diakses publik.
Faktor Penentu Keberhasilan
Berdasarkan kajian umum tentang BUMDes di kawasan industri dan BUMDes sebagai ruang kewarganegaraan aktif, faktor yang secara konsisten menentukan keberhasilan BUMDes adalah ketepatan membaca kebutuhan pasar lokal dan komitmen tata kelola yang transparan dan akuntabel kepada warga maupun mitra usaha [10]. Kepercayaan mitra terhadap BUMDes dibangun melalui kualitas layanan dan kejujuran pembukuan yang konsisten, bukan melalui klaim semata.
Untuk BUMDes Mekarjaya secara spesifik, dokumentasi publik yang tersedia belum memungkinkan penilaian terhadap faktor-faktor keberhasilan yang benar-benar telah diterapkan di lembaga ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Dokumentasi publik yang dapat ditelusuri, termasuk situs resmi desa, berita desa, dan basis data akademik, tidak memuat data kuantitatif mengenai pendapatan, jumlah tenaga kerja, atau capaian operasional BUMDes Mekarjaya. Oleh karena itu, subbab ini tidak dapat menyajikan hasil dan dampak yang terverifikasi untuk BUMDes Mekarjaya secara spesifik.
Sebagai konteks pembanding, praktik BUMDes lain di Kecamatan Bojonegara, khususnya unit pengelolaan sampah mandiri di Desa Mangkunegara, menunjukkan bahwa model layanan lingkungan berbasis BUMDes dapat memberi manfaat langsung berupa kebersihan permukiman bagi warga [3]. Apakah manfaat serupa telah atau akan direalisasikan di Mekarjaya memerlukan konfirmasi langsung dari pemerintah desa setempat.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci sumber pendanaan awal maupun model pendapatan BUMDes Mekarjaya secara spesifik. Secara umum, BUMDes di Indonesia lazim memperoleh modal awal dari penyertaan Dana Desa, sebagaimana ditemukan pada BUMDes lain di Provinsi Banten [4], namun besaran dan skema pendanaan khusus untuk BUMDes Mekarjaya tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.
Jika kerangka “penghubung” dengan kawasan industri benar diterapkan, model pendapatan yang lazim pada BUMDes serupa mencakup retribusi jasa lingkungan, sewa peralatan dan aset, serta komisi kemitraan vendor, namun penerapan konkretnya di Mekarjaya memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Pelajaran yang Dipetik
Pelajaran paling mendasar dari penyusunan entri ini adalah pentingnya memisahkan gagasan strategi yang secara konseptual masuk akal bagi desa penyangga kawasan industri dari klaim capaian yang benar-benar terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Kerangka “BUMDes sebagai penghubung” adalah ide yang relevan bagi Bojonegara sebagai kawasan industri, tetapi ide yang relevan tidak sama dengan program yang sudah terbukti berjalan.
Bagi desa lain yang ingin mendokumentasikan inovasi BUMDes-nya, pelajaran praktisnya adalah pentingnya mempublikasikan data operasional dasar, seperti tanggal pendirian unit usaha, nama pengurus, dan capaian tahunan, secara terbuka di situs resmi desa, agar praktik baik yang benar-benar berjalan dapat dikenali, dievaluasi, dan direplikasi pihak lain secara akurat.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Desa Mekarjaya dapat mempertimbangkan penguatan tata kelola BUMDes melalui forum bimtek BUMDes tingkat kecamatan yang sudah berjalan di Bojonegara, mengikuti pola yang telah dilakukan di Desa Mangkunegara [3]. Pembaruan situs resmi desa dengan data operasional BUMDes yang transparan juga akan memperkuat kredibilitas desa dalam mengakses program pendampingan dari kabupaten maupun kementerian terkait.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Karena capaian operasional BUMDes Mekarjaya belum terverifikasi secara publik, tabel berikut menguraikan potensi kontribusi konseptual jika kerangka “penghubung” benar diterapkan, bukan capaian yang sudah dikonfirmasi.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Jika BUMDes menjembatani warga dengan kebutuhan kawasan industri, hal ini berpotensi membuka akses pekerjaan formal yang selama ini terbatas bagi warga desa penyangga. |
Belum ada data publik jumlah warga yang terserap kerja melalui BUMDes Mekarjaya. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kemitraan vendor dan pengelolaan aset desa berpotensi mendorong Pendapatan Asli Desa jika benar diterapkan secara konsisten. |
Belum ada laporan keuangan BUMDes Mekarjaya yang dipublikasikan untuk diverifikasi. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengelolaan sampah, jika diterapkan mengikuti model desa tetangga, berpotensi memperbaiki kebersihan permukiman di tengah tekanan industrialisasi. |
Desa Mangkunegara di kecamatan yang sama sudah memiliki unit pengelolaan sampah mandiri terdokumentasi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model penghubung desa-industri, jika diverifikasi berjalan, akan mencerminkan kemitraan formal antara BUMDes dan pelaku usaha kawasan. |
Belum ditemukan dokumentasi publik mengenai mitra usaha resmi BUMDes Mekarjaya. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Kerangka konseptual “BUMDes sebagai penghubung” berpotensi relevan bagi desa-desa lain di koridor industri dan kawasan pelabuhan di Indonesia, dengan syarat setiap desa memverifikasi kebutuhan riil kawasan industri di sekitarnya sebelum menyusun portofolio usaha, sebagaimana ditunjukkan kajian tentang kawasan ekonomi khusus Bojonegara [7].
Untuk kasus Mekarjaya secara khusus, langkah paling mendesak sebelum bicara replikasi adalah verifikasi dan dokumentasi capaian BUMDes yang sudah ada saat ini, agar desa lain yang ingin belajar dari Mekarjaya memiliki data yang benar-benar dapat diverifikasi, bukan kerangka konseptual semata.
Daftar Pustaka
[1] Desa Mekarjaya, “BUMDes,” mekarjaya-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mekarjaya-bojonegara.desa.id/bumdes/.
[2] Desa Mekarjaya, “Profil Desa Mekarjaya,” mekarjaya-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mekarjaya-bojonegara.desa.id/profil/.
[3] Pemerintahan Desa Mangkunegara, “Desa Mangkunegara Mempunyai Pengolahan Sampah Mandiri,” mangkunegara-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mangkunegara-bojonegara.desa.id/berita-desa/desa-mangkunegara-mempunyai-pengolahan-sampah-mandiri/.
[4] A. Fitriani dkk., “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” Jurnal Transparansi, STIAMI, Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/4307.
[5] Tim Peneliti, “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu,” Jurnal EMS Ecotas. [Daring]. Tersedia: https://journals.ecotas.org/index.php/ems/article/view/28.
[6] Kecamatan Bojonegara, “Kecamatan Bojonegara,” Pemerintah Kabupaten Serang, bojonegara.serangkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://bojonegara.serangkab.go.id/.
[7] Tim Peneliti, “Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara Serang Banten,” Jurnal Kebijakan Publik. [Daring]. Tersedia: https://media.neliti.com/media/publications/128485-ID-kebijakan-pengembangan-kawasan-ekonomi-k.pdf.
[8] Pemerintah Provinsi Banten, “Pergub Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” jdih.bantenprov.go.id, 2018. [Daring]. Tersedia: https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2018_Pergub_21.pdf.
[9] Tim Peneliti UPI, “Dampak Industrialisasi Kawasan Bojonegara terhadap Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat,” Repository UPI. [Daring]. Tersedia: http://repository.upi.edu/98976/2/s_sej_0603571_chapter1.pdf.
[10] Tim Peneliti, “Analisis Peran BUMDes sebagai Ruang Kewarganegaraan Aktif,” Jurnal Khatulistiwa, ResearchHub. [Daring]. Tersedia: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/9353/4936.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Griya Sinau Digital (GSD) adalah program kursus komputer dan literasi digital gratis yang diselenggarakan Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sejak November 2019. Program yang diketuai Sekretaris Desa Nur Amiril ini menyasar anak usia kelas 3 SD hingga kelas 3 SMP dari keluarga kurang mampu, dengan seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT, dan diajarkan sepenuhnya oleh perangkat desa tanpa honor instruktur [1]. Sejak diluncurkan, GSD telah menjangkau lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu. Ekosistem digital Desa Sugihwaras juga mencakup marketplace desa, layanan administrasi berbasis SiPraja, dan aplikasi layanan mandiri lain yang dikembangkan aparatur desa sendiri, menjadikan Sugihwaras salah satu percontohan program Smart Village Kementerian Desa PDTT RI [2].
Latar Belakang
Desa Sugihwaras memiliki struktur sosial ekonomi yang beragam: sebagian warga bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, dan pegawai negeri, sementara sebagian lain hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Kesenjangan akses terhadap pendidikan keterampilan digital terlihat nyata, karena keluarga mampu dapat mendaftarkan anaknya ke kursus komputer berbayar di Sidoarjo, sementara anak dari keluarga kurang mampu tidak memiliki jalan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar kerja yang semakin membutuhkan kecakapan digital [3].
Pemerintah Desa Sugihwaras di bawah Kepala Desa Syaiful membaca kesenjangan ini sebagai masalah yang bisa dipecahkan dengan sumber daya yang sudah dimiliki desa: perangkat desa yang melek komputer, balai desa yang tidak digunakan optimal di luar jam kerja, dan Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan manusia jangka panjang [4].
Konteks yang melatarbelakangi lahirnya GSD adalah program Smart Village yang dipromosikan Kementerian Desa PDTT RI di bawah Menteri Abdul Halim Iskandar, sebuah kebijakan nasional yang mendorong desa mengadopsi konsep kota pintar dalam skala perdesaan. Desa Sugihwaras memanfaatkan kebijakan ini untuk mengakses dukungan dan pengakuan bagi program yang sudah dirancang sesuai kebutuhan nyata warganya [5].
Inovasi yang Diterapkan
GSD dirancang sebagai program pembelajaran berjenjang agar peserta memiliki keterampilan praktis, bukan sekadar pemahaman teoretis tentang komputer. Empat kelas dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan, sehingga setiap peserta belajar sesuai kecepatan dan kedalaman materi yang sesuai kemampuannya [6].
| Kelas |
Materi Utama |
Capaian yang Diharapkan |
| Kelas 1 – Dasar |
Pengenalan hardware dan software komputer, sistem operasi dasar, pengetikan, manajemen file, dan browsing internet dasar |
Peserta mampu mengoperasikan komputer secara mandiri dan menggunakan internet untuk keperluan belajar yang aman dan terarah |
| Kelas 2 – Aplikasi Perkantoran |
Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint; pengolahan data dasar, pembuatan dokumen dan presentasi |
Peserta menguasai aplikasi office yang menjadi standar minimum di banyak sektor kerja, sekaligus mendukung nilai TIK di sekolah |
| Kelas 3 – Desain Grafis |
Desain grafis menggunakan Canva atau software sejenis; prinsip tipografi, komposisi warna, dan konten visual |
Peserta memiliki keterampilan desain yang dapat dimanfaatkan sebagai jasa freelance atau mendukung UMKM keluarga |
| Kelas 4 – Pembuatan Aplikasi |
Video editing, dasar pembuatan website, pengantar pembuatan aplikasi Android, dan logika pemrograman dasar |
Peserta mendapat paparan awal keterampilan pengembangan perangkat lunak bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang teknologi informasi |
Selain kelas reguler bagi anak-anak setiap hari Minggu, GSD juga menyelenggarakan pelatihan komputer khusus bagi pengurus lembaga desa setiap Sabtu malam, sehingga kapasitas digital tumbuh baik di kalangan generasi muda maupun pengambil keputusan desa [6].
Proses Penerapan Inovasi
GSD dimulai dari keputusan menggunakan balai desa yang kosong setiap Minggu dan Sabtu malam sebagai ruang kursus, dan menugaskan perangkat desa yang memiliki kecakapan komputer sebagai pengajar tanpa tambahan honor, sehingga tidak diperlukan gedung baru maupun rekrutmen instruktur dari luar [3].
Pada peluncuran November 2019, GSD dimulai dengan hanya 10 anak peserta, sebuah pilihan skala kecil yang disengaja untuk menguji model pembelajaran dan membangun kepercayaan warga sebelum diperluas. Jumlah peserta bertumbuh menjadi lebih dari 50 pada 2021-2022 dan mencapai lebih dari 73 peserta secara kumulatif [5].
Pada Februari 2022, tim KKN-P Kelompok 10 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bergabung sebagai mitra pendampingan selama empat minggu (6-27 Februari 2022), membantu pengajar desa memonitor pembelajaran komputer anak-anak [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis besar dalam pelaksanaan GSD itu sendiri; kajian tentang tata kelola digital Desa Sugihwaras secara lebih luas justru mencatat bahwa penerapan sistem informasi desa lain (SID) sempat terkendala karena hanya sebagian kecil perangkat desa yang benar-benar memahami pengoperasiannya, sebuah pengalaman yang turut mendasari perlunya pelatihan komputer berjenjang seperti GSD [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling mendasar adalah ketergantungan program pada komitmen personal perangkat desa sebagai pengajar tanpa honor. Model tanpa biaya ini sekaligus menjadi kerentanan: jika terjadi rotasi perangkat desa yang memiliki kemampuan mengajar, atau jika perangkat yang bersangkutan kehabisan waktu karena beban administrasi desa, program berisiko terganggu tanpa mekanisme pengganti yang siap [8]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui institusionalisasi peran pengajar lewat aturan desa, agar keberlangsungan program tidak hanya bergantung pada kesediaan individu.
Tantangan kedua adalah konsistensi dokumentasi program: perbedaan pencatatan jumlah kelas antara sumber yang berbeda menunjukkan sistem pencatatan perkembangan program belum sepenuhnya terstandardisasi, yang dapat menyulitkan evaluasi dampak secara akurat ketika dipresentasikan kepada pihak eksternal [6]. Kendala ini perlu dimitigasi melalui sistem dokumentasi terpusat dan berkala yang dapat diakses publik melalui situs resmi desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah model pengajaran berbasis perangkat desa yang menghilangkan biaya honor instruktur. Sekretaris Desa Nur Amiril bersama perangkat desa lain yang melek komputer menjadi pengajar sukarela, sebuah model yang hanya bekerja jika perangkat desa memiliki kemampuan komputer memadai dan pimpinan desa memiliki otoritas menugaskan mereka mengajar di luar jam kerja [1].
Faktor kedua adalah ketepatan mekanisme seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT, yang lebih akurat mengenali kondisi ekonomi warga dibanding survei formal, sehingga manfaat program tidak bocor ke keluarga yang sebenarnya mampu [6]. Faktor ketiga adalah konteks ekosistem digital desa yang lebih luas, karena GSD bukan program terpisah, melainkan bagian dari visi Desa Sugihwaras sebagai desa digital yang mencakup marketplace desa dan layanan publik berbasis aplikasi [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak terukur adalah perluasan akses keterampilan digital kepada lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu, yang belajar keterampilan yang dapat langsung ditunjukkan: desain grafis, video editing, dokumen office, dan dasar pembuatan aplikasi [2].
Dampak pada pendidikan formal tercatat berupa peningkatan nilai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di sekolah masing-masing peserta, sebuah dampak lintas sistem yang jarang dicapai program pendidikan informal berbasis desa [1].
Pengakuan yang melampaui batas desa datang dari Kementerian Desa PDTT RI yang mendokumentasikan Sugihwaras sebagai model Smart Village dengan GSD sebagai salah satu program unggulan, termasuk dalam liputan video resmi kementerian [9], [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
GSD dijalankan tanpa biaya honor instruktur karena seluruh pengajar adalah perangkat desa yang mengajar secara sukarela di luar jam kerja, sehingga beban utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hanya berupa pemeliharaan fasilitas dan pengadaan unit komputer [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran tahunan spesifik yang dialokasikan untuk unit komputer dan operasional GSD.
Sebagai program layanan publik, GSD tidak memiliki model pendapatan komersial. Keberlanjutan pendanaannya bergantung pada komitmen anggaran desa yang berkelanjutan serta potensi kemitraan dengan perguruan tinggi dan pihak ketiga untuk pengadaan perangkat maupun tenaga pengajar tambahan [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dengan skala kecil (10 peserta) untuk menguji model pembelajaran sebelum memperluas jangkauan, sehingga kesalahan desain program dapat diperbaiki lebih awal dengan risiko yang kecil [5]. Memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, balai desa dan perangkat desa yang melek komputer, alih-alih menunggu anggaran besar untuk gedung dan instruktur baru, juga terbukti menjadi kunci program ini dapat dimulai tanpa hambatan modal [3].
Jika memulai dari awal, sistem dokumentasi peserta dan capaian program idealnya distandardisasi sejak tahun pertama, agar tidak terjadi perbedaan pencatatan antarsumber di kemudian hari. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan setidaknya dua perangkat desa yang menguasai komputer sebelum memulai, menyusun mekanisme seleksi peserta yang sederhana namun akurat seperti surat keterangan RT, dan menyiapkan rencana regenerasi pengajar sejak awal agar program tidak bergantung pada satu individu saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GSD bertumpu pada tiga langkah: pengembangan kurikulum berkelanjutan mengikuti kebutuhan industri digital, seperti penambahan materi kecerdasan buatan dasar dan keamanan digital; pembangunan jalur sertifikasi resmi bagi lulusan melalui lembaga seperti LSP atau BNSP; dan formalisasi kemitraan dengan perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sudah terlibat dalam KKN-P 2022, sebagai sumber tenaga pengajar tambahan yang berkelanjutan [1], [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Griya Sinau Digital berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
GSD memberi keterampilan digital gratis kepada anak keluarga kurang mampu, memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan yang lebih layak dibanding generasi orang tua. |
Lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu telah mengikuti program GSD sejak 2019. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
GSD menyediakan akses pendidikan keterampilan digital tanpa biaya, dengan dampak langsung pada peningkatan nilai mata pelajaran TIK di sekolah formal peserta. |
Peserta GSD tercatat mengalami peningkatan nilai TIK di sekolah masing-masing. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Keterampilan desain grafis, video editing, dan aplikasi perkantoran yang diajarkan GSD memiliki permintaan nyata di pasar kerja digital yang terus tumbuh. |
Empat jenjang kelas GSD mencakup keterampilan office, desain grafis, hingga dasar pemrograman. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Mekanisme seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu memastikan manfaat GSD tepat sasaran menjangkau kelompok yang paling tereksklusi dari akses keterampilan digital. |
Seleksi peserta menggunakan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keterlibatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui KKN-P dan pengakuan Kementerian Desa PDTT RI sebagai model Smart Village membuka kemitraan lintas lembaga. |
Tim KKN-P Umsida mendampingi GSD selama empat minggu pada Februari 2022. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GSD relatif mudah direplikasi karena hambatan masuknya rendah: tidak memerlukan gedung baru, instruktur profesional berbayar, atau perangkat keras mahal. Syarat minimumnya adalah satu ruangan di balai desa yang dapat digunakan di luar jam kerja, setidaknya dua perangkat desa yang menguasai komputer, beberapa unit komputer yang dapat diperoleh dari Dana Desa atau donasi, dan komitmen jadwal mingguan yang konsisten [1].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo yang telah mendaftarkan GSD dalam sistem SETIA dapat mengembangkan paket replikasi berupa modul kurikulum terstandardisasi, panduan pengelolaan program, dan akses jaringan kemitraan perguruan tinggi di Sidoarjo dan Surabaya [6].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Griya Sinau Digital, Inovasi Desa Sugihwaras untuk Kembangkan Ruang Komunitas Digital Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/griya-sinau-digital-inovasi-desa-sugiwaras-untuk-kembangkan-ruang-komunitas-digital-desa/.
[2] Kangamir, “Membangun Generasi Digital Sejak Usia Dini,” Kompasiana, 22 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/kangamir/6444c56908a8b51c05137522/membangun-generasi-digital-sejak-usia-dini.
[3] Beritabaru.co, “Desa Sugihwaras Sidoarjo Terapkan Pelayanan Berbasis Digital,” beritabaru.co. [Daring]. Tersedia: https://beritabaru.co/desa-sugihwaras-sidoarjo-terapkan-pelayanan-berbasis-digital/.
[4] Website Resmi Desa Sugihwaras, “Griya Sinau Digital – Inovasi Desa Sugihwaras,” sugihwaras.desa.id, 24 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://sugihwaras.desa.id/artikel/2019/11/24/griya-sinau-digital-inovasi-desa-sugihwaras.
[5] DRPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, “Wujudkan Generasi Paham IPTEK, Tim KKN Umsida Dampingi Kegiatan Belajar Program Griya Sinau Digital,” drpm.umsida.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://drpm.umsida.ac.id/wujudkan-generasi-paham-iptek-tim-kkn-umsida-dampingi-kegiatan-belajar-program-griya-sinau-digital/.
[6] SETIA – Sistem Informasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo, “Griya Sinau Digital – Inovasi Desa Sugihwaras,” setia.sidoarjokab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://setia.sidoarjokab.go.id/inovasi/inovasi_sidoarjo/read?aksara=7688a5&id=78&per_page=7.
[7] Jurnal Kebijakan Publik UTU, “Innovation in Sugihwaras Village, Sidoarjo District as A Smart Village Based on Government Policy,” jurnal.utu.ac.id, 29 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/5971.
[8] ResearchHub ID, “Digitalisasi Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa di Desa Sugihwaras,” researchhub.id, 29 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/1861.
[9] Kementerian Desa PDTT RI, “Sugihwaras, Desa di Sidoarjo yang Sedang Bersolek Menuju Desa Digital,” YouTube, 9 Mar. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=QDtWUChCcvY.
[10] Pemerintah Desa Sugihwaras, “Griya Sinau Digital Desa Sugihwaras,” YouTube, 30 Jun. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=27QL4OkyyBQ.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Di workshop kecil di Jalan Poros RT 01, Desa Suka Maju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sampah plastik rumah tangga yang sebelumnya menjadi beban lingkungan kini diolah menjadi paving block. Bank Sampah Mandiri (BSM), yang dirintis dan dipimpin Yayuk Sehati sejak 2018, mengembangkan teknologi daur ulang plastik campuran menjadi bahan bangunan yang digunakan langsung untuk pembangunan fasilitas desa [1]. Inovasi ini mendapat perhatian lintas instansi: produk paving block plastik Desa Suka Maju dipresentasikan dalam Pekan Inovasi Daerah 2023 yang digelar BRIDA Kutai Kartanegara, dan BRIDA Kukar memberikan dukungan berupa pengadaan armada pengangkut sampah senilai Rp200 juta untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan bahan baku plastik dari warga [2].
Latar Belakang
Desa Suka Maju, seperti sebagian besar desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, menghadapi persoalan sampah plastik yang mengendap di sekitar rumah, jalan, parit, dan badan sungai. Kalimantan Timur memiliki tekanan lingkungan yang tinggi dari aktivitas pertambangan dan perkebunan, sehingga limbah plastik rumah tangga yang tidak terkelola menambah beban pencemaran daerah aliran sungai yang sudah tertekan [3].
Sebagian besar plastik campuran, seperti kantong kresek, gelas air minum, botol bekas, jeriken, dan baskom rusak, tidak memiliki nilai jual di pasar rosok konvensional karena sulit dipilah dan tidak diterima pengepul biasa. Plastik kategori residu ini paling sulit terurai dan paling sering berakhir dibakar atau dibuang sembarangan, menghasilkan dioksin dan polutan berbahaya bagi kesehatan warga [4].
Yayuk Sehati, yang kini juga menjadi tokoh penggerak lingkungan desa, melihat bahwa plastik yang tidak diterima pasar rosok justru memiliki sifat fisik yang berguna: keras ketika dipadatkan, tidak menyerap air, dan tahan terhadap beban tekanan. Sifat inilah yang mengarahkan eksperimennya menuju produk paving block, bahan bangunan yang permintaannya ada di hampir setiap desa dan kota di Indonesia [5].
Inovasi yang Diterapkan
Teknologi produksi yang dikembangkan BSM relatif sederhana dan menggunakan peralatan yang dapat dirakit dari komponen yang tersedia di pasar lokal. Alur produksinya mencakup tujuh tahap: pengumpulan dan pemilahan plastik melalui sistem tabungan sampah warga, pembersihan dari kotoran organik, peleburan bertahap dengan kontrol waktu dan suhu, pencampuran dengan agregat berupa abu, sekam padi, pasir, dan kerikil, pencetakan dan pengepresan, pendinginan alami, serta pengendalian mutu sebelum dipasarkan [5].
BSM menerima semua jenis plastik campuran tanpa persyaratan pemilahan warna atau jenis resin, sehingga menangkap aliran plastik residu yang selama ini paling sulit diserap pasar rosok konvensional [4]. Produk dijual seharga Rp10.000 per buah dalam dua bentuk standar (segi empat dan segi enam), digunakan pemerintah desa untuk pembangunan fasilitas desa, serta dijual ke pembeli eksternal termasuk desa tetangga dan perusahaan swasta [4].
Proses Penerapan Inovasi
Bank Sampah Mandiri berdiri pada 2018 dengan 15 anggota awal, sebagian besar ibu rumah tangga dan remaja Desa Suka Maju, didorong keprihatinan terhadap kondisi sampah di lingkungan sekitar. Pada fase awal, kegiatan berpusat pada pengumpulan dan pencatatan tabungan sampah warga, sebelum produksi skala besar dimulai [1].
Eksperimen pembuatan paving block dimulai secara serius pada Juni 2019. Yayuk dan tim menghabiskan waktu berminggu-minggu menyesuaikan parameter produksi, suhu peleburan, waktu pemanasan, komposisi agregat, dan tekanan cetakan. Proses percobaan yang berulang ini mengungkap bahwa waktu peleburan terlalu cepat menghasilkan paving yang rapuh, sementara waktu terlalu lama menyebabkan plastik terdegradasi dan berasap berlebihan, hingga akhirnya ditemukan rentang waktu peleburan 15-30 menit tergantung ketebalan plastik sebagai standar produksi [4].
Kemitraan dengan BUMDes Suka Maju memberi inovasi ini fondasi kelembagaan yang lebih stabil, dengan BUMDes berperan sebagai mitra distribusi dan pengembangan pasar sementara BSM fokus pada produksi dan pengelolaan bahan baku [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling kritis adalah ketidakstabilan pasokan bahan baku. Pada fase awal, produksi sering terhenti atau melambat karena stok plastik di wilayah terdekat sudah habis dipungut, sementara lokasi pengumpulan berikutnya semakin jauh dari workshop [4]. Kendala ini dimitigasi melalui pengadaan armada pengangkut sampah senilai Rp200 juta dari BRIDA Kukar, yang memperluas jangkauan pengumpulan bahan baku ke desa-desa sekitar Tenggarong Seberang.
Tantangan kedua adalah aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses peleburan plastik, karena pembakaran plastik pada suhu tinggi menghasilkan emisi gas yang perlu dikelola dengan ventilasi memadai dan alat pelindung diri bagi operator tungku [5]. Kendala ini memerlukan mitigasi berkelanjutan berupa standar keselamatan kerja yang konsisten, agar inovasi yang bertujuan memperbaiki lingkungan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru bagi para pengolahnya.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kepemimpinan Yayuk Sehati yang menggabungkan tiga peran: inovator teknis yang bereksperimen langsung, manajer produksi yang menjaga konsistensi kualitas, dan penghubung antara warga penyetor sampah dan pasar pembeli produk [4].
Faktor kedua adalah pilihan produk yang tepat secara pasar. Paving block memiliki permintaan yang stabil dan terdistribusi luas, sehingga dapat langsung bersaing dengan paving block semen konvensional [3]. Faktor ketiga adalah sistem tabungan sampah yang mengubah warga dari pembuang pasif menjadi penyuplai aktif bahan baku, karena warga mendapat uang atau sembako dari sampah yang disetorkan, sehingga partisipasi memiliki insentif ekonomi yang berulang.
Hasil dan Dampak Inovasi
Kapasitas produksi tumbuh dari 50 buah per hari pada fase eksperimen awal menjadi 100 buah per hari ketika proses produksi sudah terstandardisasi, dan menurut data OkeBorneo, kini mencapai sekitar 200 buah per hari [6]. Lima pemesanan pertama datang dari Desa Loa Raya, Desa Kerta Buana, Desa Bukit Pariaman, TK Mekar Sari Desa Suka Maju, dan manajemen PT KPUC, menunjukkan bahwa produk ini dapat dijual kepada pembeli di luar desa, termasuk sektor swasta [4].
Pemerintah desa kini menggunakan paving block plastik BSM untuk pembangunan fasilitas desa, sekaligus menjadi bentuk komitmen anggaran pemerintah desa terhadap produk inovasi lokal [2]. Kepala Desa Kuswara menyatakan bahwa sampah yang dulu sering menjadi keluhan warga kini justru menjadi peluang ekonomi [2].
Dampak rambatan yang terlihat adalah kunjungan studi banding dari berbagai desa di Kutai Kartanegara ke workshop BSM Suka Maju, menjadikan inovasi ini rujukan bagi desa lain di kabupaten yang sama [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal BSM berasal dari swadaya kelompok 15 anggota pendiri pada 2018, dengan pengembangan bertahap seiring bertambahnya pengalaman produksi. Dukungan eksternal terbesar datang dari BRIDA Kukar berupa armada pengangkut sampah senilai Rp200 juta pada tahap perluasan jaringan pengumpulan bahan baku [2].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan paving block seharga Rp10.000 per buah kepada pemerintah desa, desa tetangga, institusi pendidikan, dan perusahaan swasta, sementara warga penyetor sampah menerima uang tunai atau sembako melalui sistem tabungan sampah sebagai insentif pasokan bahan baku [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membangun sistem tabungan sampah dan partisipasi komunitas terlebih dahulu sebelum memulai produksi skala besar, sehingga rantai pasok bahan baku sudah terbentuk ketika permintaan produk meningkat [1]. Kesediaan menghabiskan waktu berminggu-minggu menguji parameter peleburan sebelum menetapkan standar produksi juga terbukti krusial untuk menghasilkan produk yang cukup kuat dan konsisten [4].
Jika memulai dari awal, perluasan jaringan pengumpulan bahan baku antar desa idealnya direncanakan sejak tahap awal, bukan menunggu produksi terhambat akibat kehabisan stok plastik lokal [4]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari kelompok kecil 10-15 orang dengan sistem tabungan sampah sederhana, menguji parameter produksi sesuai jenis plastik lokal yang dominan, serta menyiapkan standar keselamatan kerja sejak awal sebelum skala produksi diperbesar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BSM Suka Maju bertumpu pada tiga pilar: pasokan bahan baku melalui perluasan jaringan tabungan sampah antar desa, kapasitas produksi yang ditingkatkan bertahap selaras permintaan pasar, dan kemitraan dengan BUMDes yang terus diperkuat untuk membuka jalur distribusi [2]. Yayuk Sehati menyatakan harapannya agar pemerintah daerah turut menggunakan paving block dari limbah plastik ini untuk proyek pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi komunitas pengelola sampah [7].
Pengembangan varian produk dengan ukuran, warna, dan tekstur berbeda juga dipertimbangkan untuk menyasar segmen landscaping dan dekorasi taman, sementara penerapan uji kuat tekan sesuai standar SNI paving block penting untuk membuka akses ke pasar pengadaan pemerintah yang mensyaratkan sertifikasi produk [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi paving block plastik Desa Suka Maju berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Sistem tabungan sampah BSM memberi uang tunai atau sembako kepada warga penyetor, menciptakan pendapatan tambahan bagi ibu rumah tangga dan warga tanpa pekerjaan formal. |
15 anggota aktif BSM dan warga penyetor sampah menerima insentif dari sistem tabungan sampah. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BSM menciptakan pekerjaan baru di sektor pengolahan limbah: operator tungku, pencetakan, pengendalian mutu, dan distribusi produk. |
Kapasitas produksi tumbuh dari 50 menjadi sekitar 200 buah paving block per hari. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Paving block plastik yang digunakan untuk pembangunan fasilitas desa menghasilkan infrastruktur fisik dari bahan yang sebelumnya menjadi beban lingkungan. |
Pemerintah desa menggunakan paving block BSM untuk pembangunan fasilitas desa. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
BSM menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan menerima semua jenis plastik campuran tanpa seleksi resin, menangkap aliran plastik residu yang paling sulit didaur ulang jalur konvensional. |
BSM menerima kantong kresek, gelas, botol, jeriken, dan baskom rusak tanpa syarat pemilahan jenis plastik. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Mengalihkan plastik dari pembakaran terbuka menuju jalur pengolahan produktif mengurangi emisi dan senyawa berbahaya dari pembakaran plastik di lingkungan terbuka. |
Plastik residu yang sebelumnya dibakar warga kini diproses menjadi paving block bernilai jual. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Berkurangnya sampah plastik yang dibuang ke parit, sungai, dan lahan sekitar desa mengurangi kontaminasi tanah dan air di wilayah Kutai Kartanegara. |
Sampah plastik yang sebelumnya mengendap di parit dan badan sungai kini disetorkan ke BSM sebagai bahan baku. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BSM Suka Maju relatif mudah direplikasi secara teknis dan kelembagaan karena tidak memerlukan insinyur atau ilmuwan untuk dioperasikan, bahan bakunya tersedia di setiap desa, dan pasar produknya ada di mana-mana. Langkah replikasi dapat dimulai dari bank sampah yang sudah ada atau kelompok kecil 10-15 orang, membangun sistem tabungan sampah sederhana, lalu memulai produksi paving block sambil menyesuaikan parameter produksi dengan jenis plastik lokal yang dominan [5].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadikan model BSM sebagai rujukan program pengelolaan sampah desa, dengan dukungan pelatihan teknisi paving block dan komitmen pengadaan untuk proyek infrastruktur desa. Kajian akademik tentang ekonomi sirkular sampah plastik di daerah lain turut menegaskan bahwa pengolahan plastik residu menjadi produk bernilai jual adalah strategi yang dapat direplikasi lintas daerah [8].
Daftar Pustaka
[1] KutaiRaya.com, “Desa Suka Maju Tenggarong Seberang Miliki Bank Sampah Mandiri,” kutairaya.com, 3 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.kutairaya.com/news.php?id=5933.
[2] UPNews.id, “Desa Suka Maju Jadikan Limbah Plastik Sebagai Komoditas Ekonomi Lewat Produksi Paving Block,” upnews.id, 14 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.upnews.id/desa-suka-maju-jadikan-limbah-plastik-sebagai-komoditas-ekonomi-lewat-produksi-paving-block/.
[3] Kaltimtoday.co, “Ubah Sampah Jadi Bernilai, Desa Suka Maju Dorong Produksi Paving Block dari Limbah Plastik,” kaltimtoday.co, 28 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://kaltimtoday.co/ubah-sampah-jadi-bernilai-desa-suka-maju-dorong-produksi-paving-block-dari-limbah-plastik.
[4] Kolomdesa.com, “Eco Paving di Desa Suka Maju: Inovasi Potensial yang Perlu Dirawat,” kolomdesa.com, 11 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://kolomdesa.com/eco-paving-di-desa-suka-maju-inovasi-potensial-yang-perlu-dirawat-36914/.
[5] Suluh Muda Nusantara, “Bank Sampah Mandiri Desa Suka Maju Ubah Sampah Plastik Jadi Paving Block,” suluhmudanusantara.com, 25 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://suluhmudanusantara.com/bank-sampah-mandiri-desa-suka-maju-ubah-sampah-plastik-jadi-paving-block/.
[6] OkeBorneo, “Produksi Paving Blok Plastik Bank Sampah Sukamaju Capai 200 Buah per Hari,” okeborneo.com. [Daring]. Tersedia: https://okeborneo.com/produksi-paving-blok-plastik-bank-sampah-sukamaju-capai-200-buah-per-hari/.
[7] OkeBorneo, “Paving Blok Plastik Buatan Bank Sampah Sukamaju Diharapkan Dipakai di Proyek Daerah,” okeborneo.com, 15 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://okeborneo.com/paving-blok-plastik-buatan-bank-sampah-sukamaju-diharapkan-dipakai-di-proyek-daerah/.
[8] A. Nurfadhila dan P. S. A. Sitogasa, “Sirkular Ekonomi Sampah Plastik TPST Kartoharjo,” Jurnal Teknik SILITEK, vol. 5, no. 1, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnalteknikpasifik.id/index.php/jts/article/view/143.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kawasan Ekowisata Boon Pring Andeman sebagai langkah menuju desa mandiri energi terbarukan. PLTMH ini memanfaatkan debit air sekitar 0,50 meter kubik per detik dari kawasan Sumber Andeman untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas generator 20 kVA dan produksi rata-rata 13 kilowatt, memasok puluhan kios PKL dan titik lampu penerangan jalan di kawasan wisata [1], [8]. Peletakan batu pertama dilakukan pada 2018, dengan konstruksi utama berlangsung pada 2019 dan diresmikan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Maret 2020, didukung dana CSR BNI [2]. Pada 2019, Ekowisata Boon Pring meraih penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) kategori Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal – Green Bronze, dan pada Mei 2022 BUMDes Kertoraharjo meraih The 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Leadership Award mewakili Indonesia [3], [9].
Latar Belakang
Ekowisata Boon Pring Andeman tumbuh menjadi destinasi unggulan Kabupaten Malang berkat kekayaan 65 jenis bambu dan telaga alami di lahan seluas sekitar 36,8 hektare. Seiring pertumbuhan pengunjung, kebutuhan energi listrik kawasan untuk penerangan kios PKL, fasilitas umum, dan penunjang wisata malam meningkat, sementara pasokan mandiri belum tersedia [1].
Ketergantungan penuh pada pasokan listrik PLN membatasi potensi wisata malam dan menambah biaya operasional kawasan. Desa Sanankerto memiliki potensi alam berupa debit air yang relatif stabil dari beberapa mata air di kawasan Andeman, yang berpeluang dikonversi menjadi listrik melalui teknologi mikrohidro tanpa emisi dan tanpa biaya bahan bakar [1], [5].
Teknologi PLTMH dikenal sebagai solusi energi terbarukan yang relevan bagi desa dengan aliran air berdebit kontinu, menawarkan biaya operasional rendah dan dampak lingkungan minimal dibanding pembangkit berbahan bakar fosil [5]. Desa Sanankerto mengambil langkah menjadi salah satu pelopor desa wisata mandiri energi terbarukan di Kabupaten Malang, menggabungkan misi lingkungan dan ekonomi dalam satu infrastruktur [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan PLTMH yang terintegrasi langsung dengan pengelolaan Ekowisata Boon Pring. PLTMH ini memanfaatkan debit air sekitar 0,50 meter kubik per detik yang dialirkan melalui pipa pesat menuju turbin propeler D300 dengan tinggi jatuh efektif 3,46 meter, menghasilkan listrik bertegangan 380 volt, 50 Hz, dengan generator berkapasitas 20 kVA dan produksi rata-rata 13 kilowatt per hari, yang menyalakan puluhan kios PKL dan titik lampu penerangan di kawasan wisata [8].
Turbin yang digunakan dirancang khusus oleh tim teknis UMM sesuai karakteristik debit dan topografi lokasi, bukan sekadar turbin standar pabrikan [6]. Selain sebagai sumber listrik kawasan wisata, sistem ini turut direncanakan mengalirkan air bersih ke dusun di area atas kawasan yang diproyeksikan berkembang menjadi wisata petik buah, sehingga satu infrastruktur berpotensi melayani dua fungsi sekaligus [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan survei teknis oleh tim UMM yang dipimpin Suwignyo untuk mengukur debit air, tinggi jatuh (head), dan potensi daya listrik Sumber Andeman. Peletakan batu pertama pada 2018 dihadiri Rektor UMM Dr. Fauzan, Wakil Bupati Malang Sanusi, perwakilan BNI Wilayah Malang Ali Suasono, dan Kepala Desa Subur [1].
Konstruksi fisik berlangsung pada 2019 sebelum PLTMH diresmikan pada Maret 2020. Selama masa konstruksi, tim teknis UMM turut melatih operator teknis lokal dari warga Desa Sanankerto agar sistem dapat dioperasikan dan dipelihara secara mandiri [2].
Proses ini menemui tantangan teknis nyata: pemilihan jenis turbin yang tepat sesuai karakteristik aliran Sumber Andeman membutuhkan waktu pengujian lebih panjang dari jadwal awal karena variasi debit musiman yang perlu diperhitungkan secara cermat. Pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa desain PLTMH harus berangkat dari data hidrologi spesifik lokasi, bukan dari spesifikasi standar katalog pabrikan, agar daya yang dihasilkan optimal dan stabil sepanjang tahun [7], [10].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis utama adalah menjaga konsistensi pasokan listrik saat musim kemarau panjang menurunkan debit mata air secara signifikan, yang berpotensi mengurangi kapasitas produksi listrik PLTMH [10]. Kendala ini dimitigasi dengan desain sistem yang memanfaatkan gabungan beberapa mata air di kawasan Andeman, bukan hanya satu sumber tunggal, sehingga fluktuasi debit satu mata air tidak langsung menghentikan pasokan listrik secara keseluruhan.
Tantangan kedua adalah keberlanjutan kapasitas teknis operator lokal yang telah dilatih UMM, karena tanpa pembaruan kompetensi berkala, kemampuan menangani kerusakan turbin dan sistem kelistrikan berpotensi melemah seiring waktu [2]. Kendala ini dimitigasi melalui kemitraan teknis jangka panjang dengan UMM yang tetap memberi akses dukungan teknis (engineering) kapan pun dibutuhkan, sehingga operator lokal tidak sepenuhnya dilepas tanpa pendampingan lanjutan [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kolaborasi tiga pihak, pemerintah desa, akademisi UMM, dan sektor korporasi BNI melalui program CSR, menjadi faktor penentu utama. Tanpa pendanaan CSR, modal infrastruktur tidak tersedia; tanpa keahlian teknis UMM, tidak ada kapasitas merancang turbin yang sesuai kondisi lokal; dan tanpa inisiatif Kepala Desa Subur, kolaborasi ini tidak akan terbentuk [6].
Faktor kedua adalah kapasitas manajerial BUMDes Kertoraharjo yang sudah berpengalaman mengelola Ekowisata Boon Pring sebelum PLTMH dibangun, dengan sistem keuangan dan SDM yang terbiasa merawat aset wisata, sehingga PLTMH menjadi bagian organik dari operasional yang sudah berjalan, bukan beban baru [2], [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara teknis, PLTMH Boon Pring menghasilkan listrik 380 volt dengan produksi rata-rata 13 kilowatt per hari dari generator berkapasitas 20 kVA, seluruhnya dari energi terbarukan tanpa emisi karbon, memasok puluhan kios PKL dan titik lampu penerangan jalan di kawasan wisata [8]. Keandalan pasokan listrik mandiri ini membuka peluang pengembangan paket wisata malam yang sebelumnya sulit dilaksanakan karena keterbatasan penerangan.
Dampak ekonomi dirasakan pedagang kios yang tidak lagi menanggung biaya listrik dari PLN untuk kebutuhan operasional dasar, sehingga margin usaha mereka relatif meningkat [9]. Ekosistem bisnis kawasan wisata yang lebih lengkap, dari kios kuliner hingga penginapan, ikut terangkat oleh ketersediaan energi mandiri.
Pada tingkat pengakuan, Ekowisata Boon Pring meraih ISTA 2019 kategori Green Bronze dari Kementerian Pariwisata, dan pada 12 Mei 2022 BUMDes Kertoraharjo menerima The 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award mewakili Indonesia dalam kategori NGO/CSO, melalui pengusulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur [3], [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan PLTMH dibiayai melalui dana CSR BNI, dengan estimasi nilai investasi berkisar Rp348-465 juta [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci lebih jauh pembagian penggunaan dana pada masing-masing tahap konstruksi.
Model keberlanjutan bertumpu pada penghematan biaya listrik kios dan fasilitas wisata yang sebelumnya ditanggung dari tagihan PLN, dengan BUMDes Kertoraharjo mengalokasikan sebagian pendapatan Ekowisata Boon Pring untuk dana perawatan mesin PLTMH setiap tahun [6]. Rencana pengembangan sistem PLTMH on-grid yang memungkinkan penjualan kelebihan listrik ke jaringan PLN berpotensi menjadi sumber pendapatan baru di luar penghematan biaya operasional [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah merancang turbin berdasarkan data hidrologi spesifik Sumber Andeman, bukan menggunakan spesifikasi standar pabrikan, meski hal ini membutuhkan waktu pengujian lebih panjang dari jadwal awal [7]. Melatih operator teknis lokal sejak masa konstruksi juga terbukti penting agar sistem tidak sepenuhnya bergantung pada teknisi luar begitu UMM menyelesaikan pendampingan awal [2].
Jika memulai dari awal, rencana cadangan pasokan energi untuk mengantisipasi penurunan debit saat kemarau panjang idealnya dirancang sejak tahap perencanaan, bukan sebagai respons setelah pengoperasian berjalan [10]. Desa lain yang memiliki aliran air berdebit kontinu disarankan melakukan survei hidrologi menyeluruh sebelum menentukan jenis turbin, menyiapkan skema kemitraan pendanaan dan teknis sejak awal, dan merancang program pelatihan ulang berkala bagi operator lokal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan PLTMH ditopang tiga mekanisme: alokasi dana perawatan tahunan dari pendapatan Ekowisata Boon Pring, kemitraan teknis jangka panjang dengan UMM untuk dukungan engineering, dan integrasi PLTMH dengan pengembangan wisata malam serta rencana agrowisata petik buah di dusun atas kawasan [6].
Dalam jangka panjang, pengembangan sistem PLTMH on-grid yang memungkinkan desa menjual kelebihan listrik ke jaringan nasional dipertimbangkan sebagai sumber pendapatan desa tambahan di luar penghematan biaya operasional [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Sanankerto berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Listrik mandiri dari PLTMH memangkas biaya operasional pedagang kios PKL, meningkatkan margin usaha dan membuka peluang perluasan paket wisata malam. |
Puluhan kios PKL di kawasan Boon Pring tidak lagi menanggung biaya listrik PLN untuk penerangan dasar. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
PLTMH Boon Pring mengonversi debit air kawasan Andeman menjadi listrik terbarukan tanpa emisi karbon untuk kebutuhan kawasan wisata. |
Generator berkapasitas 20 kVA menghasilkan listrik 380 volt dengan produksi rata-rata 13 kilowatt per hari. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ketersediaan energi mandiri memperkuat ekosistem usaha di kawasan Boon Pring, dari pedagang kuliner hingga operator teknis PLTMH. |
Warga lokal dilatih UMM sebagai operator teknis PLTMH yang mengelola sistem secara mandiri. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Penggunaan energi air sebagai pengganti listrik berbahan bakar fosil menurunkan emisi karbon di tingkat desa, ditopang hutan bambu yang menjaga debit mata air. |
Seluruh kebutuhan listrik dasar kawasan wisata dipasok dari energi air tanpa emisi karbon. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pelestarian 65 jenis bambu di Boon Pring menjaga kelangsungan debit mata air yang menjadi sumber energi PLTMH sekaligus daya tarik wisata. |
Kawasan Boon Pring seluas sekitar 36,8 hektare mempertahankan 65 jenis bambu sebagai ekosistem penjaga sumber air. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kolaborasi tiga pihak antara Pemerintah Desa Sanankerto, UMM, dan BNI melalui CSR membangun kerangka kemitraan desa-akademisi-korporasi. |
BUMDes Kertoraharjo meraih The 5th ASEAN RDPE Leadership Award mewakili Indonesia pada Mei 2022. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model PLTMH Sanankerto relevan direplikasi di desa wisata yang memiliki aliran air berdebit kontinu sepanjang tahun, terutama di kawasan hulu sungai Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang kaya sumber air namun belum memanfaatkannya untuk energi lokal [5]. Mekanisme replikasinya mencakup survei potensi hidrologi oleh tim teknis perguruan tinggi, diikuti pembangunan yang dibiayai melalui CSR BUMN atau dana desa dengan skema yang disesuaikan kondisi lokal [6].
Untuk scale up, Desa Sanankerto telah menerima kunjungan studi banding dari berbagai desa yang ingin membangun energi mandiri berbasis wisata [9]. Pengembangan sistem PLTMH generasi berikutnya berbasis on-grid yang memungkinkan desa menjual kelebihan listrik ke jaringan PLN dapat menjadi langkah lanjutan, mengubah desa dari konsumen energi mandiri menjadi turut berkontribusi pada jaringan listrik yang lebih luas [7].
Daftar Pustaka
[1] Antara Jatim, “Eco Wisata Boonpring Malang Miliki PLTMH,” jatim.antaranews.com, 22 Apr. 2019. [Daring]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/291303/eco-wisata-boonpring-malang-miliki-pltmh.
[2] Republika, “UMM Resmikan PLTMH di Kawasan Wisata Boon Pring,” republika.co.id, 2 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://republika.co.id/berita/pendidikan/universitas-muhammadiyah-malang/20/03/02/q6jslc368-umm-resmikan-pltmh-di-kawasan-wisata-boon-pring.
[3] TravelPlus Indonesia, “Inilah 18 Destinasi Peraih ISTA 2019,” travelplusindonesia.blogspot.com, 26 Sep. 2019. [Daring]. Tersedia: http://travelplusindonesia.blogspot.com/2019/09/inilah-18-destinasi-peraih-ista-2019.html.
[5] T. M. Sitompul dkk., “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH),” TEKTRO, Jurnal Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2023. [Daring]. Tersedia: https://e-jurnal.pnl.ac.id/TEKTRO/article/download/5670/4003.
[6] IDN Times Jatim, “Kembangkan Ekowisata Terpadu, UMM Bangun PLTMH di Boonpring,” jatim.idntimes.com, 1 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/kembangkan-ekowisata-terpadu-umm-bangun-pltmh-di-boonpring-00-db9b5-cvcwwm.
[7] R. Ramadhan dkk., “Rancang Bangun PLTMH Skala Kecil dengan Sistem On-Grid,” Kapalamada, Azramedia Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia: https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/download/1432/1507/9940.
[8] Mongabay Indonesia, “Nyala Terang Listrik di Boon Pring Bersumber dari Mikro Hidro,” mongabay.co.id, 1 Sep. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2020/09/01/nyala-terang-listrik-di-boon-pring-bersumber-dari-mikro-hidro/.
[9] Kompas, “Kembangkan Wisata Bambu, BUMDes Desa Sanankerto Malang Raih Penghargaan Tingkat ASEAN,” surabaya.kompas.com, 12 Mei 2022. [Daring]. Tersedia: https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/12/183939578/kembangkan-wisata-bambu-bumdes-desa-sanankerto-malang-raih-penghargaan.
[10] H. Sinaga dkk., “Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Berbasis Mikrohidro,” JITET, Jurnal Ilmiah Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Universitas Lampung, 13 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/6810.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Kampung Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, mengembangkan destinasi ekowisata yang memadukan panorama gugusan pulau karst yang menyerupai Raja Ampat, wisata religi Masjid Tua Patimburak yang dibangun pada 1870, dan tradisi memancing tanpa umpan ke dalam satu paket kunjungan [1], [4], [7]. Inovasi ini digerakkan Pemerintah Kampung Ugar bersama kelompok Papua Muda Inspiratif (PMI) untuk membuka sumber pendapatan baru bagi warga yang sebelumnya bergantung penuh pada hasil tangkapan laut sebagai nelayan tradisional [5]. Pada Oktober 2022, Kampung Ugar masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan meraih Juara Harapan Satu kategori Desa Wisata Maju, menjadikannya satu-satunya wakil Provinsi Papua Barat dalam ajang tersebut [3]. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu, Sandiaga Uno, turut mengunjungi kampung ini dan menyatakan komitmen memberikan pelatihan dan pendampingan lanjutan [2].
Latar Belakang
Kabupaten Fakfak memiliki bentang kepulauan tropis dengan ratusan pulau kecil bertebing karst yang selama ini lebih banyak dilalui perahu nelayan mencari nafkah dibanding dikunjungi wisatawan [1]. Penduduk lokal yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menghadapi ketidakpastian pendapatan, terutama saat cuaca buruk melanda perairan.
Minimnya infrastruktur dan promosi selama ini membuat kawasan ini lebih banyak menjadi lokasi persinggahan sementara sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Papua [3]. Kebutuhan akan daya tarik yang mampu membuat wisatawan tinggal lebih lama menjadi tantangan tersendiri bagi warga.
Pemerintah kampung bersama kelompok pemuda melihat peluang mengembangkan potensi budaya dan alam yang selama ini belum dikelola secara maksimal, seiring tren pariwisata berbasis pelestarian alam yang tumbuh pascapandemi [2].
Inovasi yang Diterapkan
Warga kampung menerapkan tata kelola pariwisata yang memadukan wisata bahari, wisata spiritual, dan pengalaman budaya lokal. Salah satu daya tarik khasnya adalah tradisi memancing tanpa umpan, yang dikemas sebagai atraksi utama bagi wisatawan [1].
Paket wisata juga mencakup penelusuran gua-gua karst seperti Goa Namnam, Goa Ular, Goa Soa Soa, Goa Paniki, dan Goa Ikan, kunjungan ke situs lukisan dinding prasejarah, serta interaksi dengan penyu hijau dan penyu sisik di perairan sekitar [1]. Kelompok ibu rumah tangga menyajikan kuliner khas seperti ikan kakap kuah kuning, tagas-tagas, ayam bumbu bakar bambu, nasi kelapa bakar, kue lontar, dan sirup pala kepada wisatawan [2].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal dimotori pemuda kampung yang secara swadaya membersihkan pesisir dari sampah plastik kiriman laut, lalu menggandeng jejaring nelayan untuk menyepakati standar keselamatan operasional perahu angkutan wisatawan [5].
Setelah fondasi ini terbentuk, kelompok Papua Muda Inspiratif meluncurkan promosi melalui media sosial. Deputi IV Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara, Gde Made Kartikajaya, bersama PMI mengunjungi Kampung Patimburak dan Kampung Ugar pada akhir September 2022, dengan Koordinator PMI Fakfak Abdul Wahab Iha menjelaskan program pengembangan wisata di tiap kampung sebagai upaya meningkatkan pendapatan warga [5]. Pada tahap awal promosi, sejumlah agen perjalanan sempat enggan bekerja sama karena kendala akses transportasi menuju kampung, sehingga pengelola harus meyakinkan mitra secara bertahap sebelum kerja sama terjalin [5].
Pada Oktober 2022, Menteri Sandiaga Uno mengunjungi langsung Kampung Ugar dan menyatakan Kemenparekraf akan memberikan pelatihan dan pendampingan lanjutan, termasuk potensi kemitraan dengan pelaku usaha swasta nasional untuk penguatan produk ekonomi kreatif [2], [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah minimnya sarana pendukung seperti koneksi internet dan transportasi umum reguler, yang memaksa wisatawan menyewa kapal carter dengan biaya relatif tinggi [3]. Kendala ini dimitigasi dengan menjalin standar operasional bersama jejaring nelayan lokal, sehingga transportasi wisata tetap tersedia meski belum ada angkutan umum reguler.
Tantangan kedua adalah proses birokrasi lintas lembaga yang memperlambat pencairan dukungan bagi rintisan wisata pemuda desa [3]. Kendala ini dimitigasi dengan mengandalkan swadaya warga dan dukungan bertahap dari Kemenparekraf serta mitra swasta, alih-alih menunggu satu sumber pendanaan tunggal. Keengganan awal sejumlah agen perjalanan bekerja sama karena akses transportasi juga dimitigasi melalui pendekatan langsung dan bertahap oleh pengelola hingga kepercayaan mitra terbangun [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kolaborasi antara tokoh adat, pemuka agama, dan kelompok Papua Muda Inspiratif menjadi faktor penggerak utama, dengan tetua adat membuka ruang bagi pemuda mempromosikan kampung melalui media digital [5]. Dukungan Kemenparekraf serta kunjungan langsung Menteri Sandiaga Uno turut mempercepat pengakuan dan pembenahan sarana yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran kampung [3].
Keunikan kombinasi wisata bahari, situs prasejarah, dan Masjid Tua Patimburak yang menjadi simbol toleransi antaragama di Fakfak turut membedakan Kampung Ugar dari destinasi wisata bahari lain di Papua Barat [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pada Oktober 2022, Kampung Ugar masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia dan meraih Juara Harapan Satu kategori Desa Wisata Maju, sebagai satu-satunya wakil Papua Barat dalam ajang tersebut [3]. Pengakuan ini turut mendorong perhatian Kemenparekraf terhadap potensi ekonomi kreatif kampung, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan lokal [2].
Dampak ekonomi terlihat dari terbukanya sumber pendapatan alternatif bagi nelayan saat cuaca tidak memungkinkan melaut, melalui layanan pemandu wisata dan penjualan kuliner serta olahan sirup pala [2]. Dampak kualitatif yang muncul adalah tumbuhnya kesadaran warga menjaga kelestarian laut dan situs budaya yang kini menjadi bagian dari daya tarik ekonomi kampung.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pembangunan sarana wisata Kampung Ugar. Pembersihan pesisir dan penyusunan standar operasional perahu wisata pada tahap awal dilakukan secara swadaya oleh warga dan pemuda kampung [5].
Model pendapatan bertumpu pada jasa pemandu wisata, sewa perahu angkutan wisatawan, penjualan kuliner khas dan sirup pala, serta potensi kemitraan dengan pelaku usaha swasta nasional yang diarahkan Kemenparekraf untuk penguatan produk ekonomi kreatif [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari pembersihan pesisir dan penataan standar keselamatan perahu sebelum melakukan promosi besar-besaran, sehingga fondasi layanan sudah relatif siap ketika kunjungan mulai meningkat [5]. Pendekatan bertahap meyakinkan agen perjalanan yang semula ragu karena akses transportasi juga menunjukkan pentingnya kesabaran membangun kepercayaan mitra usaha sejak awal.
Jika memulai dari awal, penyelesaian kendala transportasi dan konektivitas idealnya menjadi prioritas lebih awal, mengingat keterbatasan ini terus memengaruhi lama tinggal wisatawan hingga saat ini. Desa pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan keunikan budaya dan sejarah lokal yang otentik, membangun standar keselamatan transportasi wisata sejak tahap awal, dan memanfaatkan jaringan komunitas pemuda untuk promosi digital sebelum bergantung pada agen perjalanan luar daerah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah daerah menetapkan aturan perlindungan konservasi terumbu karang di sekitar zona penangkapan ikan tradisional warga Ugar, agar aktivitas wisata tidak merusak sumber daya laut yang sama-sama menjadi mata pencaharian warga [6]. Kaderisasi pemandu wisata bersertifikat yang mampu berbahasa asing juga terus didorong untuk menjangkau segmen wisatawan mancanegara [6].
Kemitraan dengan Kemenparekraf dan pelaku usaha swasta diarahkan untuk membantu pembenahan tata kelola keuangan kelompok wisata serta desain kemasan produk kerajinan dan kuliner agar lebih kompetitif di pasar yang lebih luas [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekowisata Kampung Ugar berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Layanan pemandu wisata dan penjualan kuliner memberi sumber pendapatan alternatif bagi nelayan saat cuaca tidak memungkinkan melaut. |
Warga menjual kuliner khas seperti sirup pala dan ikan kakap kuah kuning kepada wisatawan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pembukaan rute ekowisata menciptakan pekerjaan bagi pemuda pesisir sebagai pemandu wisata dan penyedia jasa perahu serta kuliner. |
Kampung Ugar meraih Juara Harapan Satu kategori Desa Wisata Maju ADWI 2022. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pelestarian situs prasejarah tebing karst dan Masjid Tua Patimburak memperkuat identitas budaya kawasan permukiman pesisir. |
Masjid Tua Patimburak yang dibangun 1870 tetap dipertahankan sebagai warisan sejarah dan simbol toleransi. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Promosi tradisi memancing tanpa umpan dan aturan perlindungan terumbu karang membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dari praktik penangkapan ikan yang merusak. |
Zona konservasi terumbu karang ditetapkan di sekitar area penangkapan ikan tradisional warga. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Kampung Ugar, Papua Muda Inspiratif, Kemenparekraf, dan pelaku usaha swasta menciptakan model kemitraan multipihak dalam pengembangan wisata desa. |
Menteri Sandiaga Uno dan Deputi IV BIN Gde Made Kartikajaya turut mengunjungi dan mendukung Kampung Ugar pada 2022. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengemasan wisata berbasis tradisi memancing tanpa umpan dan sejarah lokal ini dapat direplikasi oleh komunitas nelayan pesisir lain yang memiliki kombinasi keunikan alam dan budaya serupa [1]. Pendekatan promosi berbasis komunitas pemuda melalui media sosial, sebagaimana dilakukan Papua Muda Inspiratif, juga terbukti dapat menjangkau perhatian nasional dengan biaya promosi yang relatif terjangkau [5].
Pemerintah daerah berpotensi menyusun panduan tata kelola ekowisata kepulauan dengan merujuk pengalaman Kampung Ugar, sekaligus mengintegrasikan jaringan pulau wisata di Fakfak agar biaya kunjungan antarpulau menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan.
Daftar Pustaka
[1] Sinar Harapan, “Kampung Ugar, Desa Wisata Bahari dan Sejarah,” sinarharapan.net, 12 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.sinarharapan.net/kampung-ugar-desa-wisata-bahari-dan-sejarah/.
[2] Antara News, “Sandi Bilang Desa Wisata Ugar di Fakfak Miliki Ekowisata Berkelanjutan,” antaranews.com, 14 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/3178801/sandi-bilang-desa-wisata-ugar-di-fafak-miliki-ekowisata-berkelanjutan.
[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Andalkan Wisata Bahari dan Sejarah, Desa Wisata Kampung Ugar Masuk 50 Besar ADWI 2022,” kemenparekraf.go.id. [Daring]. Tersedia: https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-andalkan-wisata-bahari-dan-sejarah-desa-wisata-kampung-ugar-masuk-50-besar-adwi-2022.
[4] Kompas Travel, “Cantiknya Kepulauan Ugar di Fakfak, Panorama Alamnya Mirip Raja Ampat,” travel.kompas.com, 14 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://travel.kompas.com/read/2022/10/14/085423427/cantiknya-kepulauan-ugar-di-fakfak-panorama-alamnya-mirip-raja-ampat?page=all.
[5] Kumparan News, “Papua Muda Inspiratif Promosikan Desa Wisata di Fakfak, Pantainya Begitu Indah,” kumparan.com, 25 Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparannews/papua-muda-inspiratif-promosikan-desa-wisata-di-fakfak-pantainya-begitu-indah-1yw23VwzA57.
[6] Antara News Papua Barat, “Sandiaga Uno Kunjungi Kampung Wisata Ugar Fakfak,” papuabarat.antaranews.com, 14 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://papuabarat.antaranews.com/berita/20681/sandiaga-uno-kunjungi-kampung-wisata-ugar-fakfak.
[7] Liputan6, “Kisah Masjid Tertua di Kampung Ugar Papua Barat,” liputan6.com. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5098143/kisah-masjid-tertua-di-kampung-ugar-papua-barat.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Wisata Kubu Gadang di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sejak 2014 mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang memadukan agrowisata sawah, pelestarian budaya Minangkabau, dan pemberdayaan ekonomi warga melalui homestay [1]. Inovasi ini digagas Yuliza Zen, yang memulai perintisan pada usia 21 tahun, mengubah kampung yang sebelumnya hanya dilintasi wisatawan menjadi destinasi yang menawarkan pengalaman menginap dan belajar langsung dari kehidupan warga [8]. Dampak inovasi ini terlihat dari 22 unit homestay yang dikelola warga dengan sekitar 100 rumah tangga terlibat dalam aktivitas pariwisata, serta sekitar 75 persen pendapatan wisata yang berputar di dalam komunitas [8]. Kubu Gadang meraih kategori Desa Wisata Maju dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dan Juara 1 kategori Wisata IMA UMKM Award 2024, sementara Yuliza Zen secara pribadi meraih penghargaan Asia’s Top Outstanding Young Marketer 2025 dari Asia Marketing Federation [10], [9], [11].
Latar Belakang
Kota Padang Panjang memiliki lanskap pegunungan dan sawah yang dikelilingi Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikat, dan Bukit Barisan. Laju pembangunan kota yang terus berkembang lambat laun menekan keberadaan lahan pertanian yang menjadi penopang hidup warga, sementara modernisasi turut memudarkan minat generasi muda terhadap kesenian tradisional warisan leluhur [3].
Pemuda setempat cenderung lebih tertarik merantau dibanding mengelola sawah atau mempelajari silat tradisional. Kondisi ini mendorong tokoh adat dan warga mencari wadah ekonomi yang dapat merangkul potensi masyarakat sekaligus menahan laju migrasi pemuda ke kota [4].
Yuliza Zen, yang memulai perintisan pada 2014 saat berusia 21 tahun, melihat peluang dari keaslian alam dan kehidupan pedesaan Kubu Gadang bagi wisatawan perkotaan. Ia membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama warga untuk merancang program wisata berbasis pengalaman hidup sehari-hari warga [8].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Kubu Gadang adalah pengemasan tradisi Minangkabau menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan esensi aslinya. Atraksi andalannya adalah Silek Lanyah, pertunjukan silat tradisional yang dipentaskan di kubangan lumpur persawahan, dilengkapi paket belajar menanam padi dan memasak rendang [2].
Pengelola juga mengembangkan pengalaman menginap di rumah warga, dengan 22 unit homestay yang disewakan seharga Rp600.000-Rp700.000 per malam [8]. Tuan rumah dilatih menyambut tamu secara personal, menciptakan interaksi yang lebih dekat antara pengunjung dan warga dibanding wisata konvensional [4]. Setiap Minggu, Kubu Gadang juga menyelenggarakan Pasar Digital dengan kode busana bertema vintage dan jajanan tradisional sebagai daya tarik tambahan [1].
Proses Penerapan Inovasi
Perombakan desa dimulai dari pengorganisasian modal sosial secara swadaya dan gotong royong. Yuliza Zen bersama pemuda setempat merangkul tetua adat untuk meminta restu menjadikan pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata, hingga seorang maestro silat bersedia melatih pemuda tampil di hadapan wisatawan [2].
Tahap berikutnya adalah penyempurnaan standar layanan penginapan rumahan, yang sempat terkendala minimnya pemahaman warga soal kebersihan dan penyajian makanan. Dengan pendampingan bertahap, standar penyajian dan kebersihan fasilitas penginapan warga berangsur membaik [5]. Salah satu tantangan permodalan terberat, menurut penuturan Yuliza Zen sendiri, adalah harus mencari solusi pembiayaan hingga puluhan kali karena tidak adanya modal awal yang memadai [8].
Pada 2018, Kubu Gadang membangun Pasar Digital sebagai inovasi baru, namun program ini terhenti total ketika pandemi COVID-19 melanda, karena kunjungan wisatawan berhenti sepenuhnya. Pengelola kemudian mengoreksi pendekatannya dengan mengalihkan fokus ke model wisata edukasi yang lebih fleksibel begitu kunjungan wisatawan pulih pascapandemi [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan struktural yang dihadapi Kubu Gadang adalah statusnya sebagai kelurahan, bukan desa, sehingga tidak memiliki akses ke Dana Desa yang lazim menjadi modal pengembangan desa wisata lain [8]. Kendala ini dimitigasi dengan mengandalkan swadaya warga, kemitraan dengan akademisi, dan pendampingan dinas pariwisata sebagai sumber modal dan pengetahuan alternatif [4].
Tantangan berikutnya adalah ketidaksiapan warga menyambut lonjakan pengunjung pada musim liburan awal, yang sempat memunculkan keluhan soal kecepatan pelayanan [3]. Kendala ini dimitigasi melalui pelatihan tata graha bagi pengelola homestay secara berkelanjutan. Pandemi COVID-19 juga sempat menghentikan total program Pasar Digital yang baru dibangun, dan dimitigasi dengan peluncuran paket wisata edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar pascapandemi [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah konsistensi Yuliza Zen sebagai penggerak yang merangkul warga lintas latar belakang untuk bekerja sama mengelola potensi wisata desa mereka [1]. Faktor kedua adalah keterlibatan akademisi yang membantu mempertajam strategi pemasaran digital, dengan dosen dan mahasiswa membimbing warga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau calon pengunjung [3].
Sinergi tiga pihak, warga, akademisi, dan dinas pariwisata, menjadi fondasi pengelolaan wisata yang relatif tangguh meski tanpa akses Dana Desa [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kubu Gadang kini mengelola 22 unit homestay dengan sekitar 100 rumah tangga terlibat dalam aktivitas pariwisata, dan sekitar 75 persen pendapatan wisata berputar di dalam komunitas [8]. Salah satu penyelenggaraan acara wisata selama lima hari tercatat menghasilkan pendapatan sekitar Rp70 juta [8].
Pada Agustus 2023, Kubu Gadang meraih kategori Desa Wisata Maju dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), setelah bersaing dari 4.573 desa wisata yang dinilai secara nasional, disaring menjadi 500 semifinalis, dan akhirnya masuk 75 besar finalis [10]. Pada Desember 2024, Kubu Gadang juga meraih Juara 1 kategori Wisata dalam IMA UMKM Award 2024 di Jakarta [9]. Yuliza Zen secara pribadi kemudian meraih penghargaan Asia’s Top Outstanding Young Marketer 2025 dari Asia Marketing Federation, yang diserahkan di Colombo, Sri Lanka [11].
Dampak kualitatif terlihat dari meningkatnya minat generasi muda mempelajari kembali silat tradisional dan kesenian randai, seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tertarik menyaksikan pertunjukan tersebut [2]. Kajian akademik turut mencatat bahwa pengembangan pariwisata di Kubu Gadang memberi pengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha setempat, meski sejumlah faktor lain di luar pariwisata juga turut memengaruhi capaian tersebut [6]. Penelitian lain mencatat bahwa dampak sosial budaya pariwisata di Kubu Gadang tidak sepenuhnya positif, sehingga pengelolaan interaksi antara wisatawan dan warga tetap perlu diperhatikan agar nilai budaya lokal tidak tergerus [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Karena Kubu Gadang berstatus kelurahan, bukan desa, pengembangan wisata ini tidak dapat mengandalkan Dana Desa dan bertumpu pada swadaya warga sejak tahap awal [8]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik, namun menegaskan bahwa keterbatasan modal menjadi tantangan nyata pada masa perintisan.
Model pendapatan bertumpu pada sewa homestay seharga Rp600.000-Rp700.000 per malam, penyelenggaraan paket wisata edukasi dan atraksi budaya, serta Pasar Digital mingguan. Sekitar 75 persen pendapatan wisata berputar di dalam komunitas, menunjukkan model bisnis yang relatif mandiri dari subsidi eksternal [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah merangkul tetua adat sejak awal sebelum mengomersialkan tradisi silat dan budaya lokal, sehingga inovasi ini diterima sebagai pelestarian, bukan eksploitasi budaya [2]. Ketekunan mencari solusi pembiayaan meski berulang kali gagal juga menjadi pelajaran bahwa keterbatasan akses modal formal tidak selalu menghentikan inovasi desa jika warga bersedia bergotong royong [8].
Kegagalan Pasar Digital yang dibangun pada 2018 dan terhenti total akibat pandemi mengajarkan bahwa program wisata baru perlu memiliki rencana cadangan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kunjungan fisik wisatawan. Desa atau kelurahan lain yang tidak memiliki akses Dana Desa disarankan membangun kemitraan sejak awal dengan akademisi dan dinas pariwisata untuk menutup kesenjangan modal dan pengetahuan teknis.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pelatihan tata graha bagi pengelola homestay terus digalakkan untuk menjaga standar layanan, sementara kaderisasi silat dan kesenian tradisional disiapkan secara estafet dari tetua kepada generasi muda agar tidak tergerus perubahan zaman [2].
Pengelola wisata membangun kemitraan dengan agen perjalanan untuk menjaga arus kunjungan sepanjang tahun, sementara promosi digital terus diperkuat mengikuti pengakuan yang diterima Kubu Gadang di tingkat nasional [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Kubu Gadang berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengelolaan homestay dan atraksi wisata menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi warga yang sebelumnya hanya bergantung pada pertanian atau merantau ke kota. |
Sekitar 100 rumah tangga terlibat dalam aktivitas pariwisata Kubu Gadang. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Yuliza Zen sebagai perempuan penggerak utama menunjukkan peran perempuan sebagai pemimpin inovasi ekonomi desa, diakui lewat penghargaan pemasaran tingkat Asia. |
Yuliza Zen meraih penghargaan Asia’s Top Outstanding Young Marketer 2025 dari Asia Marketing Federation. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Fasilitas penginapan lokal dan Pasar Digital membuka peluang kerja baru bagi pemuda setempat sekaligus menahan laju migrasi ke kota. |
22 unit homestay dikelola warga dengan sekitar 75 persen pendapatan wisata berputar di komunitas. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pelestarian kesenian randai dan silat tradisional melindungi warisan budaya lokal dari ancaman kepunahan akibat modernisasi. |
Pertunjukan Silek Lanyah dan randai rutin ditampilkan sebagai bagian dari paket wisata. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penetapan area persawahan sebagai bagian dari agrowisata membantu mempertahankan fungsi lahan pertanian dari tekanan alih fungsi lahan perkotaan. |
Lahan persawahan tetap dipertahankan sebagai lokasi atraksi Silek Lanyah dan edukasi tanam padi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pariwisata komunal Kubu Gadang menjadi rujukan bagi berbagai daerah, termasuk delegasi dari luar Sumatera yang berkunjung mempelajari pengelolaannya [4]. Kesederhanaan konsepnya memungkinkan direplikasi oleh desa atau kelurahan lain yang memiliki potensi budaya lokal yang masih terjaga, termasuk yang tidak memiliki akses Dana Desa sekalipun, selama warga bersedia bergotong royong dan mencari kemitraan alternatif [1].
Pengelola berencana membangun kolaborasi dengan desa wisata tetangga untuk membentuk kawasan wisata terpadu, menawarkan paket kuliner dan wisata edukatif yang saling melengkapi antardesa di sekitar Padang Panjang.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Kubu Gadang,” jadesta.kemenpar.go.id, 31 Des. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/kubu_gadang_1.
[2] IDN Times, “Menikmati Tari Piring dan Silek Lanyah di Desa Wisata Kubu Gadang Sumbar,” idntimes.com. [Daring]. Tersedia: https://www.idntimes.com/travel/destination/menikmati-tari-piring-dan-silek-lanyah-di-desa-wisata-kubu-gadang-sumbar-00-g3crm-np4qf4.
[3] K. Baswir, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan pada Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang,” Skripsi, Universitas Andalas, 2025. [Daring]. Tersedia: http://scholar.unand.ac.id/506391/7/BAB%20VI%20PENUTUP.pdf.
[4] R. Ramadan, F. Fasandra, dan N. Hibatullah, “Strategi Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Desa Wisata Kubu Gadang Provinsi Sumatera Barat,” Jurnal Projemen UNIPA, vol. 12, no. 2, hal. 72-84, 2025. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.59603/projemen.v12i2.866.
[5] Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pariwisata (JIMPAR), “Peran Desa Wisata Kubu Gadang dalam Mengintegrasikan Produk Kuliner Tradisional Padang Panjang,” Universitas Mataram, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/jimpar/article/view/2763.
[6] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “Pengaruh Pengembangan Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang,” Skripsi, Repository UIN Suska. [Daring]. Tersedia: https://repository.uin-suska.ac.id/76078/2/TANPA%20BAB%20V.pdf.
[7] ResearchGate, “Dampak Sosial Budaya Pariwisata di Desa Wisata Kubu Gadang Padang Panjang Sumatera Barat,” 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/387052699_DAMPAK_SOSIAL_BUDAYA_PARIWISATA_DI_DESA_WISATA_KUBU_GADANG_PADANG_PANJANG_SUMATERA_BARAT.
[8] Kompas UMKM, “Kisah Desa Wisata Kubu Gadang, Gerakkan Perekonomian Warga,” umkm.kompas.com, 8 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://umkm.kompas.com/read/2024/12/08/154651583/kisah-desa-wisata-kubu-gadang-gerakkan-perekonomian-warga?page=all.
[9] Kompas UMKM, “Desa Wisata Kubu Gadang Raih Juara 1 IMA UMKM Award 2024 Kategori Wisata,” umkm.kompas.com, 7 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://umkm.kompas.com/read/2024/12/07/170413983/desa-wisata-kubu-gadang-raih-juara-1-ima-umkm-award-2024-kategori-wisata.
[10] Antara Sumbar, “Raih Penghargaan ADWI 2023, Desa Wisata Kubu Gadang Kategori Desa Wisata Maju,” sumbar.antaranews.com, 28 Agu. 2023. [Daring]. Tersedia: https://sumbar.antaranews.com/berita/579396/raih-penghargaan-adwi-2023-desa-wisata-kubu-gadang-kategori-desa-wisata-maju.
[11] Rakyat Sumbar, “Pegiat Desa Wisata Kubu Gadang Padangpanjang Raih Penghargaan Asia’s Top Outstanding Young Marketer 2025,” rakyatsumbar.id, 23 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://rakyatsumbar.id/pegiat-desa-wisata-kubu-gadang-padangpanjang-raih-penghargaan-asias-top-outstanding-young-marketer-2025/.
