oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengembangkan model pengelolaan Dana Desa terpadu yang menghidupkan tiga pilar sekaligus: pemberdayaan petani melalui distribusi pupuk berbasis BUMDes Tana Bojang, penguatan literasi warga melalui taman baca bambu dan majalah desa Koda Nuan, serta perlindungan lingkungan melalui Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 yang mengintegrasikan sanksi adat [1]. Pada 2018, desa ini menerima Dana Desa sebesar Rp710 juta dan mengalokasikannya secara strategis pada ketiga program itu, dengan pendampingan Oxfam Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan Yayasan Ayu Tani dalam proses pemetaan kebutuhan warga [1], [2]. Dampaknya terasa langsung di kehidupan warga: 1.500 keluarga tani dari sepuluh desa di tiga kecamatan tak lagi menanggung biaya transportasi pupuk hingga Rp500.000 per perjalanan, anak muda desa tumbuh sebagai wartawan warga lewat majalah Koda Nuan, dan sejak sanksi adat Perdes Lingkungan ditegakkan pada akhir 2016, tidak ada lagi kasus perusakan ekosistem sungai serupa [1], [4]. Inovasi ini menempatkan Desa Boru Kedang sebagai contoh bahwa Dana Desa bisa bekerja multidimensi ketika desa memimpin perencanaannya sendiri berbasis data lapangan [1].
Latar Belakang
Desa Boru Kedang berdiri di lereng Gunung Ile Lewotobi, wilayah yang kaya sumber mata air namun terisolasi dari pusat layanan publik dan ekonomi. Sebelum ada BUMDes, petani harus menempuh perjalanan panjang ke Larantuka untuk membeli pupuk bersubsidi, mengeluarkan biaya transportasi hingga Rp500.000 per perjalanan, beban yang menggerus langsung margin usaha tani yang sudah tipis [2], [1].
Di sisi literasi, desa tidak memiliki ruang baca publik yang memadai. Anak-anak tidak memiliki akses ke buku selain buku sekolah, dan warga dewasa tidak memiliki media informasi tentang pembangunan desa sendiri. Kekosongan informasi ini membuat partisipasi warga dalam pembangunan berjalan satu arah, tanpa umpan balik yang berarti dari komunitas [1].
Sementara itu, kekayaan alam berupa hutan dan mata air yang menjadi penopang kehidupan desa perlahan terancam oleh praktik eksploitasi seperti penangkapan ikan dengan racun dan perambahan hutan tanpa aturan yang kuat. Tidak ada regulasi formal setingkat desa yang mampu memberi landasan hukum bagi perlindungan ekosistem, sebuah celah yang membuat kekayaan alam desa rentan habis sebelum generasi berikutnya sempat menikmatinya. Kepala Desa Darius Don Boruk menyadari ketiga masalah ini sebagai satu kesatuan yang harus dijawab secara simultan [4], [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari proses pemetaan masalah yang dilakukan pemerintah desa bersama pendamping Oxfam Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan Yayasan Ayu Tani sebelum menyusun APBDes, sebuah pendekatan berbasis data lapangan yang menghasilkan tiga program terpadu dalam satu kerangka anggaran. Pada akhir 2017, desa mendirikan BUMDes Tana Bojang dengan modal awal Rp70 juta, atau sekitar 10 persen dari Dana Desa, untuk menjadi distributor resmi pupuk bersubsidi yang melayani petani langsung di desa tanpa perlu ke kota [1], [2].
Secara paralel, pemerintah desa membangun taman baca dari bahan bambu di halaman kantor desa dan menerbitkan majalah Koda Nuan, kata dalam bahasa lokal yang berarti “petunjuk jalan”, sebagai media informasi pembangunan desa yang ditulis oleh wartawan muda warga desa sendiri. Ketiga program ini dikuatkan secara legal oleh Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelestarian Lingkungan, yang mewajibkan warga menjaga hutan, flora dan fauna langka, mata air, serta ekosistem air, dengan sanksi berupa denda adat yang mengintegrasikan norma budaya ke dalam sistem hukum desa [1], [4].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama adalah pendirian BUMDes Tana Bojang dengan modal Rp70 juta dari Dana Desa, yang langsung digunakan membangun kios penyimpanan pupuk dan menjalin koordinasi resmi dengan distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Flores Timur. Stok pupuk diterima langsung dari gudang distributor di tingkat kabupaten, lalu disimpan di kios desa agar petani cukup datang dengan sepeda motor tanpa perlu pergi jauh ke kota [2], [1].
Untuk program literasi, pemerintah desa membangun bangunan bambu terbuka di sudut halaman kantor desa, mengisi rak-rak dengan buku bacaan, dan melatih anak muda lokal menulis dan mengelola konten majalah Koda Nuan [1].
Pada akhir 2016, terjadi peristiwa yang menjadi batu uji nyata bagi Perdes Lingkungan: lima pemuda desa menangkap ikan di sungai menggunakan racun yang membunuh berbagai jenis ikan, udang, dan belut. Pemerintah desa menjatuhkan sanksi berlapis, membersihkan sungai, menabur ulang benih ikan dan berudu dengan rasio sepuluh ekor baru per ekor yang mati, serta menanggung biaya upacara adat bersama keluarga masing-masing. Sanksi ini semula belum teruji efektivitasnya karena baru pertama kali diterapkan sejak Perdes disahkan, namun terbukti memberi efek jera kuat: sejak saat itu, tidak ada lagi kasus penangkapan ikan dengan racun yang tercatat di desa [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar bagi BUMDes Tana Bojang adalah keterbatasan infrastruktur logistik wilayah kepulauan NTT. Jalur transportasi yang belum memadai dan cuaca yang tidak menentu, terutama saat musim hujan, memengaruhi ketepatan waktu pengiriman stok pupuk dari distributor ke kios desa. Kendala ini dimitigasi melalui koordinasi rutin dengan distributor kabupaten agar stok dapat dipesan lebih awal menjelang musim hujan [2], [5].
Pada program digital, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil Wulanggitang menghambat optimalisasi website desa pada tahap awal, sehingga kanal informasi digital belum berfungsi penuh. Kendala ini dimitigasi dengan tetap mengandalkan majalah cetak Koda Nuan sebagai kanal informasi utama selagi infrastruktur internet menyusul secara bertahap [1].
Pada program lingkungan, perubahan kebiasaan warga yang sudah lama mempraktikkan cara-cara merusak ekosistem membutuhkan lebih dari sekadar penegakan sanksi. Kendala ini dimitigasi dengan menggabungkan sanksi adat dengan pendekatan edukasi berkelanjutan, agar perubahan perilaku terjadi karena kesadaran, bukan semata karena takut hukuman [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan Kepala Desa Darius Don Boruk yang memilih merencanakan anggaran berbasis masalah nyata warga, bukan berbasis proyek yang populer secara politis, dengan dukungan pendampingan teknis dari Oxfam Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan Yayasan Ayu Tani dalam pemetaan kebutuhan [1], [2].
Faktor kedua adalah integrasi nilai kearifan lokal ke dalam sistem penegakan hukum desa. Perdes yang memasukkan sanksi adat terbukti menciptakan tekanan sosial berlapis yang tidak hanya mengikat individu pelanggar, tetapi juga keluarga dan komunitasnya [4], [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
BUMDes Tana Bojang berhasil menjangkau 1.500 keluarga tani dari sepuluh desa di tiga kecamatan, Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena, sebuah cakupan pelayanan yang jauh melampaui batas administratif desa sendiri. Setiap petani yang sebelumnya mengeluarkan Rp500.000 untuk sekali perjalanan mengambil pupuk ke Larantuka kini tidak lagi menanggung biaya itu, karena pupuk tersedia di kios desa dan dapat diambil dengan sepeda motor dalam hitungan menit [1], [2].
Di bidang lingkungan, konsistensi menjaga hutan dan sumber mata air menjadikan Boru Kedang salah satu desa dengan cadangan air bersih yang relatif melimpah di kawasannya. Sejak sebelum BUMDes Tana Bojang berdiri, desa telah mengumpulkan iuran jasa lingkungan dari lima desa tetangga yang turut memanfaatkan mata air Boru Kedang, dengan total iuran 2013 hingga 2015 mencapai Rp70 juta yang seluruhnya dikembalikan untuk pembangunan desa [3]. Produksi air minum kemasan galon sempat dirintis sebagai unit usaha lanjutan, meski dokumentasi yang tersedia tidak memastikan sejauh mana usaha ini telah beroperasi penuh secara komersial [3].
Di bidang literasi, majalah Koda Nuan beredar melampaui batas desa sebagai medium informasi pembangunan perdesaan yang ditulis oleh warga untuk warga. Anak muda yang terlibat sebagai wartawan desa memperoleh keterampilan menulis, berpikir kritis, dan berorganisasi, modal sosial yang berharga bagi generasi penerus yang akan mengelola desa ke depan [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Ketiga program bersumber dari satu kerangka anggaran Dana Desa 2018 senilai Rp710 juta, dengan BUMDes Tana Bojang menerima alokasi modal awal Rp70 juta atau sekitar 10 persen dari total tersebut [1]. Pendampingan teknis pemetaan kebutuhan warga sebelum penyusunan APBDes difasilitasi Oxfam Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan Yayasan Ayu Tani, tanpa membebani anggaran desa untuk biaya konsultasi [1].
Model pendapatan BUMDes Tana Bojang bertumpu pada margin distribusi pupuk bersubsidi ke 1.500 keluarga tani di tiga kecamatan, sementara program lingkungan memiliki sumber pendapatan tersendiri berupa iuran jasa lingkungan dari desa-desa tetangga pengguna mata air Boru Kedang, yang seluruhnya direinvestasikan untuk pembangunan desa alih-alih masuk kas pribadi pengelola [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memetakan masalah nyata warga secara partisipatif sebelum menyusun APBDes, alih-alih menetapkan program berdasarkan tren proyek yang populer, terbukti menjadi kunci karena ketiga program yang dihasilkan langsung menjawab kebutuhan konkret petani, pembaca, dan pelestari lingkungan sekaligus [1]. Integrasi sanksi adat ke dalam Perdes Lingkungan juga menjadi pelajaran bahwa regulasi formal bekerja lebih efektif ketika berakar pada nilai budaya yang sudah dihormati warga, dibanding regulasi yang murni administratif [4].
Jika memulai dari awal, penguatan infrastruktur internet idealnya disiapkan bersamaan dengan program literasi cetak, bukan menunggu program digital tertunda karena keterbatasan jaringan. Desa lain yang ingin mereplikasi model ini disarankan menggandeng lembaga pendamping seperti Oxfam Indonesia atau KRKP sejak tahap pemetaan masalah, memastikan regulasi lingkungan desa berakar pada kearifan lokal yang sudah diakui warga, dan tidak menunggu satu program matang sebelum memulai program lain yang saling melengkapi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Tana Bojang bertumpu pada model bisnis mandiri yang memungkinkan keuntungan distribusi pupuk direinvestasikan untuk pengembangan usaha berikutnya, termasuk rencana produksi pupuk organik dari kotoran ternak lokal yang berlimpah, sehingga BUMDes tidak hanya berperan sebagai pengecer, tetapi juga produsen [1].
Program literasi mendapat jaminan keberlanjutan yang semakin kuat: Kemendes PDTT bersama Perpusnas telah menerbitkan surat edaran bersama yang memastikan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa dapat dibiayai Dana Desa secara reguler [6]. Sementara itu, Perdes Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelestarian Lingkungan tetap menjadi instrumen hukum desa yang aktif, dengan sanksi adat yang terus memperbarui kepatuhan warga melalui kekuatan nilai budaya yang tidak bergantung pada pergantian pemimpin [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Boru Kedang adalah salah satu contoh komprehensif penerjemahan SDGs ke dalam tindakan konkret di tingkat desa terpencil Indonesia, dengan tiga pilar program, ekonomi pertanian, literasi, dan lingkungan, yang saling memperkuat satu sama lain sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Tana Bojang memangkas biaya transportasi pupuk yang membebani petani hingga Rp500.000 per perjalanan ke Larantuka, meningkatkan margin usaha tani dan mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga petani. |
1.500 keluarga tani di 10 desa/3 kecamatan tidak lagi menanggung biaya transportasi pupuk Rp500.000 per perjalanan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Kemudahan akses pupuk bersubsidi bagi keluarga tani di tiga kecamatan mendukung produktivitas pertanian lokal dan memperkuat ketahanan pangan komunitas yang bergantung pada hasil bumi sendiri. |
Pupuk tersedia langsung di kios desa untuk 1.500 keluarga tani tanpa perlu ke kota kabupaten. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Taman baca bambu dan majalah desa Koda Nuan membuka akses literasi bagi anak-anak dan warga dewasa, sekaligus melatih kapasitas anak muda desa menjadi penulis dan wartawan komunitas. |
Majalah Koda Nuan terbit rutin ditulis oleh wartawan muda warga desa sendiri. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Tana Bojang menciptakan unit usaha produktif yang menggerakkan ekonomi desa dari sisi distribusi pertanian, menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang mandiri dari aktivitas ekonomi riil. |
Modal awal Rp70 juta BUMDes Tana Bojang berputar melayani 1.500 keluarga tani lintas kecamatan. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Perdes Nomor 8 Tahun 2016 yang mengintegrasikan sanksi adat menjamin perlindungan hutan dan mata air desa lintas generasi; iuran jasa lingkungan dari desa tetangga membuktikan kelestarian alam dapat dikelola sebagai aset ekonomi. |
Tidak ada lagi kasus penangkapan ikan dengan racun sejak sanksi adat ditegakkan akhir 2016; iuran jasa lingkungan Rp70 juta terkumpul 2013–2015. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Proses musyawarah partisipatif dalam perencanaan APBDes dan penerbitan majalah Koda Nuan sebagai media transparansi mencerminkan tata kelola desa yang akuntabel, di mana warga menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima manfaat. |
Pemetaan kebutuhan warga dilakukan bersama pendamping eksternal sebelum penyusunan APBDes 2018. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi pemerintah desa dengan distributor pupuk, Oxfam Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Yayasan Ayu Tani, serta dukungan kebijakan nasional dari Kemendes PDTT dan Perpusnas membuktikan inovasi desa tumbuh efektif lewat ekosistem kemitraan vertikal dan horizontal. |
Tiga lembaga pendamping eksternal terlibat dalam pemetaan kebutuhan sebelum penyusunan APBDes 2018. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Tana Bojang sebagai hub distribusi pupuk untuk kluster desa telah terbukti menjangkau 10 desa di tiga kecamatan hanya dari satu titik operasional, membuktikan bahwa satu BUMDes yang dikelola dengan baik dapat menjadi pusat layanan bagi desa-desa sekitarnya tanpa perlu mendirikan unit usaha serupa secara mandiri [1], [5].
Pemerintah kabupaten dapat menjadikan Perdes Pelestarian Lingkungan Boru Kedang sebagai rujukan regulasi yang diadaptasi desa-desa lain di kawasan dengan kekayaan mata air dan hutan serupa, terutama di wilayah NTT dengan tantangan ekologis yang sama. Kerja sama Kemendes PDTT dan Perpusnas yang membuka ruang pembiayaan taman bacaan dari Dana Desa juga memudahkan replikasi pilar literasi ke desa lain di seluruh Indonesia, dengan Koda Nuan sebagai inspirasi konkret bahwa majalah desa bukan sekadar mimpi [7], [6].
Daftar Pustaka
[1] Potensi Desa, “Desa Boru Kedang Manfaatkan Dana Desa untuk Bantu Petani dan Lestarikan Lingkungan,” potensidesa.com, 17 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://potensidesa.com/desa-boru-kedang-manfaatkan-dana-desa-untuk-bantu-petani-dan-lestarikan-lingkungan/.
[2] Redaksi, “Distribusi Pupuk Lancar lewat BUMDes,” Tabloid Sinar Tani, 4 Okt. 2018. [Daring]. Tersedia: https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/6918-Distribusi-Pupuk-Lancar-lewat-BUMDes.
[3] Redaksi, “Belajar dari Desa Boru Kedang Flotim,” Vox NTT, 11 Apr. 2017. [Daring]. Tersedia: https://voxntt.com/2017/04/11/belajar-dari-desa-boru-kedang-flotim/10017/.
[4] Kompas.id, “Inovasi dari Desa Boru Kedang,” kompas.id, 31 Agu. 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.id/artikel/inovasi-dari-desa-boru-kedang-2.
[5] L. O. Alifariki dan R. Hanriko, “Peran BUMDes dalam Penyediaan Pupuk pada Petani,” Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, vol. 1, no. 1, 2020. [Daring]. Tersedia: https://jippm.uho.ac.id/index.php/e_penyuluhan/article/download/62/48.
[6] I. Agusta, “Kemendes: SE Bersama Pastikan Taman Baca Bisa Dibiayai Dana Desa,” Antara News, 16 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/4109037/kemendes-se-bersama-pastikan-taman-baca-bisa-dibiayai-dana-desa.
[7] D. D. Aulia, “Kemendes & Perpusnas Dukung Desa Kembangkan Taman Bacaan–Perpustakaan,” detikNews, 8 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://news.detik.com/berita/d-7331420/kemendes-perpusnas-dukung-desa-kembangkan-taman-bacaan-perpustakaan.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Sejak dilantik pada 2014, Perbekel Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Kadek Sukarma membangun ekosistem desa digital melalui dua aplikasi utama: SiGadis (Sistem Informasi Geografis Administrasi Desa Terintegrasi) dan SIMBPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa). Kedua aplikasi ini lahir dari kebutuhan nyata mengatasi hilangnya data administrasi desa setiap pergantian pengurus, bukan sekadar mengikuti tren teknologi [1]. SiGadis mempercepat layanan administrasi warga melalui belasan fitur, termasuk barcode identitas kependudukan, sementara SIMBPD mengubah tata kelola Badan Permusyawaratan Desa sekaligus menjadi kanal aspirasi digital warga [2]. Dampaknya terlihat pada layanan yang lebih cepat dan komunikasi dua arah yang lebih terbuka antara pemerintah desa dan warga. Desa Punggul kini dikenal sebagai desa digital percontohan dari Bali, menjadi wakil Provinsi Bali di ajang Anugerah Apresiasi Inovasi Desa tingkat nasional, dan menerima ratusan kunjungan studi banding kepala desa dari seluruh Indonesia [6].
Latar Belakang
Desa Punggul berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, seluas 250 hektare, dengan kehidupan administratif desa yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan layanan publik. Sebelum inovasi diterapkan, masalah paling berulang terjadi saat evaluasi perkembangan desa: data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sulit ditemukan karena setiap pergantian pengurus, buku-buku administrasi berpindah, tercecer, atau hilang bersama orangnya [2].
Kadek Sukarma menggambarkan masalah ini secara langsung: “Mencari data BPD agak sulit karena begitu ada penggantian pengurus, terkadang bukunya itu pasti hilang, ditanya ketua dibilang sekretarisnya yang bawa, jadi susah mendapatkan data yang kami butuhkan.” Tanpa data yang dapat diakses cepat dan dipertanggungjawabkan, perencanaan pembangunan desa berjalan di atas fondasi yang rapuh [2].
Di sisi lain, warga Desa Punggul semakin akrab dengan ponsel pintar, sementara layanan desa masih sepenuhnya bergantung pada pola manual yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa pada jam kerja terbatas. Kadek Sukarma melihat celah ini sebagai peluang: jika data dan layanan dipindahkan ke platform digital, pemerintah desa dapat bekerja lebih ringan dan lebih cepat. Dari kegelisahan itulah visi Desa Digital Punggul mulai dirumuskan sejak ia dilantik pada September 2014, sebagaimana dipaparkan dalam materi presentasi resmi desa [1], [10].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Digital Punggul diwujudkan melalui dua aplikasi yang saling melengkapi: SiGadis untuk pelayanan warga dan SIMBPD untuk tata kelola aspirasi dan administrasi BPD. SiGadis adalah platform layanan desa berbasis Android yang mengkonsolidasi berbagai kebutuhan administrasi warga ke dalam satu pintu digital yang dapat diakses kapan saja. Berawal dari GISDES Punggul yang diluncurkan pada HUT Desa Punggul, 11 Oktober 2015, di hadapan Bupati Badung, aplikasi ini terus berkembang hingga kini memiliki belasan fitur layanan [3].
Fitur terbaru SiGadis mengembangkan konsep satu barcode untuk semua identitas kependudukan: warga cukup membuka ponsel Android, menunjukkan barcode yang dimiliki, dan sistem menampilkan KTP, KK, serta identitas lain yang terhubung dalam satu mekanisme terintegrasi. Sementara itu, SIMBPD diluncurkan resmi oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada 12 Desember 2022, dirancang bukan hanya sebagai alat inventarisasi administrasi BPD, tetapi juga sebagai kanal aspirasi digital tempat warga menyampaikan keluhan, ide, saran, dan kritik secara daring, dengan setiap usulan dapat memperoleh dukungan (likes) dari pengguna lain [4], [9].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi Desa Punggul dimulai jauh sebelum ada aplikasi, yakni dari kunjungan Bupati Badung ke desa-desa pada 2014 yang membuka wawasan Kadek Sukarma tentang arah pembangunan berbasis teknologi. Dari situ, pemerintah desa mulai mengidentifikasi masalah administrasi yang paling berulang dan merancang solusi digital secara bertahap, tidak langsung membangun sistem besar sekaligus, sebuah pendekatan yang melindungi desa dari risiko investasi teknologi yang gagal karena terlalu ambisius [3].
Tahap pertama difokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIADEK yang kemudian diintegrasikan dengan SIAK, lalu berevolusi menjadi GISDES Punggul pada 11 Oktober 2015. Pada Januari 2019, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Ahmad Erani Yustika, mengunjungi Desa Punggul dan menyematkan predikat informal “desa digital” atas pengelolaan Dana Desa dan aplikasi layanannya, sebuah pengakuan yang memperkuat posisi Punggul sebagai rujukan digitalisasi desa [5]. Bupati Badung kemudian turut menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk meluaskan penerapan SIMBPD ke seluruh desa di Kabupaten Badung [6].
Tantangan terbesar yang dihadapi selama penerapan adalah perubahan kebiasaan kerja aparatur desa yang bertahun-tahun bergantung pada dokumen fisik dan pola manual. Sebuah kajian akademik independen yang meneliti implementasi SIMBPD bahkan mencatat penerapan aplikasi ini belum sepenuhnya efektif dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada masa-masa awal penggunaannya [12]. Temuan ini mendorong pemerintah desa memperkuat sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi secara berkelanjutan, bukan hanya sekali saat peluncuran. Dari proses ini, desa belajar bahwa kekuatan sistem digital tidak terletak pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada konsistensi pengguna yang memakainya setiap hari [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam penerapan Desa Digital Punggul bukan pada sisi teknologi, melainkan pada sisi manusia: mengubah kebiasaan kerja aparatur desa yang bertahun-tahun terbiasa dengan dokumen fisik menjadi disiplin baru berbasis platform digital. Resistensi ini tidak selalu berwujud penolakan terbuka, tetapi lebih sering berupa kebiasaan lama yang perlahan kembali jika pengawasan tidak konsisten [1]. Kendala ini dimitigasi melalui kepemimpinan yang hadir secara konsisten memantau kedisiplinan input data harian.
Tantangan lain adalah memastikan warga, terutama generasi yang kurang akrab dengan teknologi, dapat menerima dan menggunakan sistem digital dengan nyaman. Kajian akademik atas implementasi SIMBPD mencatat kesenjangan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang berpotensi membalikkan tujuan awal inovasi, yakni mempersulit alih-alih mempercepat layanan bagi kelompok warga yang paling membutuhkan [12], [2]. Kendala ini dimitigasi dengan menjadikan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi sebagai bagian permanen dari operasional sistem, bukan kegiatan satu kali saat peluncuran.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu paling utama adalah kepemimpinan Kadek Sukarma yang hadir konsisten dalam setiap tahap pengembangan dan memastikan teknologi selalu menjawab kebutuhan nyata desa. Komitmennya tidak berhenti setelah aplikasi pertama diluncurkan; ia terus mendorong penambahan fitur, respons atas masukan lapangan, dan perluasan manfaat hingga ke warga yang paling awam teknologi [6].
Faktor penguat berikutnya adalah dukungan Pemerintah Kabupaten Badung di bawah Bupati I Nyoman Giri Prasta, yang tidak hanya mengakui inovasi Punggul tetapi turut mendorong perluasan SIMBPD ke desa lain di Badung dan hadir langsung meluncurkan aplikasi tersebut pada Desember 2022. Antusiasme ratusan kepala desa yang datang belajar ke Punggul dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk rombongan kepala desa se-Kabupaten Rokan Hilir, Riau, juga menjadi cermin validasi eksternal yang memperkuat kepercayaan diri pemerintah desa untuk terus berinovasi [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah transformasi kecepatan dan kualitas layanan administrasi desa yang sebelumnya bergantung pada dokumen fisik dan kehadiran fisik warga di kantor. SiGadis memungkinkan warga mengakses layanan administrasi melalui ponsel Android, sementara fitur barcode identitas kependudukan yang terus dikembangkan memungkinkan satu kode menggantikan berbagai kartu fisik identitas [2].
Secara formal, inovasi ini mengantarkan Desa Punggul meraih peringkat pertama Evaluasi Perkembangan Desa tingkat kecamatan, kemudian menjadi wakil Provinsi Bali di tingkat nasional dalam ajang Anugerah Apresiasi Inovasi Desa [6]. Pada Oktober 2024, Desa Punggul juga memperkenalkan inovasinya di hadapan kepala desa se-Kabupaten Rokan Hilir, Riau, melanjutkan kunjungan serupa dari sekitar 200 kepala desa Rokan Hilir yang disambut tarian joged bumbung pada Agustus 2022, sebuah pengakuan bahwa desa dari Bali ini telah menjadi rujukan nasional digitalisasi desa [7], [11].
Dampak ekonomi muncul dari dimensi yang tidak terduga: tingginya minat studi banding dari seluruh Indonesia mendorong pemerintah desa mengembangkan paket Edukasi Wisata Desa Digital yang berkontribusi langsung kepada BUMDes. Ratusan kepala desa dari berbagai provinsi telah berkunjung, dan kunjungan itu membawa pendapatan tambahan bagi desa tuan rumah selain pengetahuan bagi para tamu [1]. Namun demikian, kajian akademik independen tentang implementasi SIMBPD mencatat efektivitasnya belum merata, sehingga capaian di atas perlu dibaca berdampingan dengan catatan kritis tersebut, bukan sebagai keberhasilan tanpa celah [12].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pengembangan SiGadis dan SIMBPD secara spesifik, meskipun pengembangan aplikasi desa semacam ini lazimnya bertumpu pada anggaran Dana Desa dan APBDes yang dialokasikan bertahap seiring pertumbuhan fitur [1]. Model pendapatan mandiri yang tercatat justru datang dari sisi reputasi: paket Edukasi Wisata Desa Digital yang dijual kepada rombongan kepala desa yang berkunjung memberi kontribusi langsung kepada kas BUMDes, menjadikan pengetahuan dan reputasi inovasi sebagai sumber pendapatan tambahan di luar anggaran pemerintah [1].
Strategi pembiayaan lanjutan bertumpu pada pendapatan dari paket edukasi wisata ini sebagai alternatif yang mengurangi ketergantungan pengembangan sistem semata-mata pada anggaran desa [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan membangun sistem secara bertahap, dimulai dari satu masalah administrasi paling mendesak (data BPD yang hilang), alih-alih langsung membangun ekosistem digital besar sejak awal, terbukti menjadi keputusan tepat karena menyesuaikan kompleksitas sistem dengan kapasitas nyata penggunanya [3]. Konsistensi kepemimpinan dalam memantau kedisiplinan input data harian juga menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan sistem digital desa bergantung pada kebiasaan pengguna, bukan semata kecanggihan teknologi.
Jika memulai dari awal, evaluasi efektivitas implementasi dari sisi komunikasi dan kesiapan sumber daya idealnya dilakukan sejak tahap awal peluncuran, bukan baru terungkap lewat kajian akademik setelah bertahun-tahun berjalan. Desa lain yang ingin membangun ekosistem serupa disarankan menyertakan mekanisme evaluasi independen berkala sejak awal, agar kesenjangan efektivitas dapat dikoreksi lebih cepat daripada menunggu hasil kajian pihak luar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Desa Digital Punggul bergantung pada tiga fondasi yang harus dijaga bersamaan: pembaruan fitur aplikasi mengikuti kebutuhan warga dan aparatur, pelatihan pengguna berkelanjutan agar kompetensi digital tidak hanya dimiliki satu atau dua orang kunci, serta keamanan data yang memenuhi standar perlindungan data pribadi yang semakin diperketat regulasinya. Paket Edukasi Wisata Desa Digital yang berkontribusi pada BUMDes menjadi sumber pendanaan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada anggaran desa semata [1].
Untuk memastikan inovasi tidak berhenti sebagai proyek kepemimpinan satu perbekel, Desa Punggul perlu mendokumentasikan seluruh proses pengembangan, standar operasional prosedur, dan arsitektur sistem secara tertulis, sehingga regenerasi pengelola sistem dapat berjalan tanpa kehilangan memori kelembagaan. Made Mangku Pastika, mantan Gubernur Bali yang kini menjabat anggota DPD RI, secara terbuka menyebutkan bahwa SIGADIS layak menjadi acuan digitalisasi pedesaan di Bali, sebuah dukungan yang membuka peluang perluasan jangkauan inovasi ini ke desa-desa lain [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Digital Punggul berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs dengan menggabungkan percepatan layanan administrasi, pembukaan kanal aspirasi demokratis, dan penguatan pendapatan desa melalui paket wisata edukasi, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Paket Edukasi Wisata Desa Digital mengubah pengetahuan dan reputasi inovasi menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes, membuka lapangan kerja baru di sektor jasa edukasi dan kunjungan desa. |
Ratusan kepala desa dari seluruh Indonesia tercatat berkunjung mengikuti paket edukasi wisata desa digital. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pengembangan dua aplikasi layanan desa sejak 2014 menempatkan Desa Punggul sebagai pelopor infrastruktur digital perdesaan yang mandiri dan terus disempurnakan. |
SIMBPD diperluas penerapannya ke desa-desa lain di Kabupaten Badung atas instruksi Bupati. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Fitur barcode identitas kependudukan tunggal membantu warga yang rentan kehilangan dokumen fisik mengakses layanan tanpa hambatan, dan digitalisasi layanan mengurangi ketimpangan akses antarwarga. |
Satu barcode menggantikan kebutuhan membawa KTP, KK, dan dokumen identitas fisik lain secara terpisah. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat |
SIMBPD berfungsi sebagai kanal aspirasi demokratis tempat warga menyampaikan keluhan, ide, dan kritik secara daring, dengan usulan berdukungan terbanyak menjadi prioritas program desa. |
SIMBPD beroperasi sejak Desember 2022, meski kajian akademik mencatat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan Pemerintah Desa Punggul dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperluas SIMBPD ke desa lain adalah model kemitraan pemerintahan bertingkat dalam mendiseminasi inovasi desa. |
Ratusan kepala desa dari berbagai provinsi, termasuk rombongan dari Kabupaten Rokan Hilir, tercatat berkunjung studi banding. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Replikasi inovasi Desa Digital Punggul sudah berjalan secara organik: Pemerintah Kabupaten Badung mendorong perluasan SIMBPD ke desa-desa lain di wilayahnya, dan sejumlah desa dari luar Bali mulai belajar langsung ke Punggul. Made Mangku Pastika secara terbuka menyebut SIGADIS sebagai acuan yang layak ditiru desa-desa di Bali, membuka peluang dukungan pemerintah provinsi untuk mempercepat adopsi sistem ini [8].
Untuk scale up nasional, kunci replikasi model Punggul bukan pada penyalinan kode program aplikasinya, melainkan pendekatan yang mendasarinya: mulai dari satu masalah administrasi paling berulang, bangun solusi digital secara bertahap, libatkan pengguna sejak awal, sertakan evaluasi independen berkala, dan jaga konsistensi penggunaan hingga sistem menjadi kebiasaan. Desa Punggul berpotensi menjadi pusat belajar desa digital nasional secara formal jika pemerintah pusat memfasilitasi dokumentasi metode dan panduan replikasi yang dapat diakses desa lain di Indonesia [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00669: Pemerintah Desa Punggul Hadirkan Desa Digital untuk Mempercepat Layanan dan Partisipasi Warga,” inovasi.web.id, 3 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-punggul-hadirkan-desa-digital-untuk-mempercepat-layanan-dan-partisipasi-warga/.
[2] Inovasi Desa, “Desa Punggul Kembangkan Inovasi Dijital untuk Jawab Kebutuhan Warga,” inovasi.web.id, 10 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-punggul-kembangkan-inovasi-dijital-untuk-jawab-kebutuhan-warga/.
[3] Pemerintah Desa Punggul, “Perjalanan Panjang Menuju Digitalisasi,” Scribd / Dokumen Arsip Desa, 2019. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/443040309/PERJALANAN-PANJANG-MENUJU-DIGITALISASI-docx.
[4] Pemerintah Kabupaten Badung, “Bupati Giri Prasta Launching Aplikasi SIM BPD Desa Punggul,” badungkab.go.id, 12 Des. 2022. [Daring]. Tersedia: https://badungkab.go.id/kab/berita/46784-bupati-giri-prasta-launching-aplikasi-sim-bpd-desa-punggul.
[5] Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, “Kunjungan Staf Ahli Presiden ke Desa Punggul Kagumi Penggunaan Dana Desa dan Aplikasi Desa,” setda.badungkab.go.id, 15 Jan. 2019. [Daring]. Tersedia: https://setda.badungkab.go.id/berita/13662-kunjungan-staf-ahli-presiden-ke-desa-punggul-kagumi-penggunaan-dana-desa-dan-aplikasi-desa.
[6] NusaBali, “Rintis Inovasi Digital Sejak 2014, Desa Punggul Wakil Bali di Tingkat Nasional,” nusabali.com, 21 Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/122820/rintis-inovasi-digital-sejak-2014-desa-punggul-wakil-bali-di-tingkat-nasional.
[7] NusaBali, “Desa Punggul Pamer Inovasi Digital di Hadapan Kades se-Kabupaten Rokan Hilir,” nusabali.com, 24 Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/123114/desa-punggul-pamer-inovasi-digital-di-hadapan-kades-se-kabupaten-rokan-hilir.
[8] ATNews.id, “Mangku Pastika: Digitalisasi Pedesaan di Bali Bisa Tiru Sigadis,” atnews.id, 3 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://atnews.id/portal/news/12310.
[9] NusaBali, “Ajak Masyarakat Sumbang Ide, Punggul Luncurkan SIM BPD,” nusabali.com, 1 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/131588/ajak-masyarakat-sumbang-ide-punggul-luncurkan-sim-bpd.
[10] Website Resmi Pemerintah Desa Punggul, “Materi Presentasi Punggul Desa Digital,” punggul.desa.id, 12 Nov. 2021. [Daring]. Tersedia: https://punggul.desa.id/artikel/2021/11/12/presentasi-punggul-desa-digital.
[11] NusaBali, “Kepala Desa se-Rokan Hilir Disambut Joged Bumbung di Desa Punggul,” nusabali.com, 12 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/123108/kepala-desa-se-rokan-hilir-disambut-joged-bumbung-di-desa-punggul.
[12] N. K. A. Sari et al., “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung,” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 1, 2 Jan. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/8577.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Margasari Mandiri di Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meluncurkan Pasar Prapatan pada 22 Februari 2020, sebuah pasar rakyat mingguan yang mengubah perempatan desa menjadi ruang ekonomi yang menampung 59 pelaku usaha lokal dari sektor kuliner, sayur-mayur, pakaian, dan permainan anak [2], [3]. Dengan retribusi Rp5.000 per lapak per pekan, pasar ini menarik pengunjung dari dalam dan luar desa, mengalirkan Pendapatan Asli Desa, serta mempersingkat rantai distribusi produk pertanian dan kuliner warga langsung ke konsumen [2]. Inovasi ini lahir dari keputusan Pemerintah Desa Margasari mengubah ruang publik yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai simpang jalan menjadi motor penggerak ekonomi komunitas. Dalam tahun pertama beroperasi, Pasar Prapatan menjadi ruang belajar tata kelola pasar bagi BUMDes, sekaligus ruang sosial-budaya yang mempererat warga melalui pertunjukan seni angklung lokal setiap akhir pekan [4].
Latar Belakang
Desa Margasari adalah desa agraris di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dengan banyak warga bergerak di sektor kuliner, perdagangan kecil, dan pertanian. Ketiadaan ruang pasar yang terjangkau dan mudah diakses membuat pelaku usaha kecil bergantung pada pedagang perantara yang menekan margin keuntungan mereka, sementara produk pertanian dan makanan olahan warga tidak dapat langsung berhadapan dengan konsumen akhir karena belum ada wadah ekonomi yang mengorganisasi mereka [2].
Di sisi lain, perempatan desa adalah titik yang dilintasi banyak warga dan kendaraan setiap harinya, namun selama ini ruang publik strategis itu hanya berfungsi sebagai simpang jalan biasa tanpa nilai ekonomi. Pemerintah Desa Margasari dan BUMDes melihat peluang mengubah ruang yang sudah ramai secara organik menjadi pasar yang terorganisasi dan memberi akses ekonomi yang adil, termasuk bagi pelaku usaha terkecil [2], [3].
Kajian tentang BUMDes yang mengembangkan unit usaha pasar desa menunjukkan bahwa keberadaan pasar berbasis BUMDes berkontribusi positif pada pengelolaan potensi desa, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa secara nyata [5]. Bukti akademik ini memperkuat keyakinan Pemerintah Desa Margasari bahwa Pasar Prapatan bukan sekadar pasar mingguan, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi warga yang berkelanjutan [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Pasar Prapatan mengubah ruang perempatan jalan yang idle menjadi arena ekonomi hidup setiap akhir pekan. BUMDes Margasari Mandiri mengambil peran sebagai pengelola dengan membangun tata kelola yang transparan, mulai dari penataan lapak, pengelolaan retribusi Rp5.000 per lapak, manajemen parkir, hingga penjadwalan kegiatan seni budaya sebagai daya tarik tambahan [2], [4].
Pasar ini dirancang multifungsi: selain tempat jual beli, ia berfungsi sebagai panggung pertunjukan seni angklung dari paguyuban lokal setiap akhir pekan, menciptakan pengalaman berkunjung yang lebih kaya. BUMDes Margasari Mandiri juga mengembangkan unit usaha perdagangan hasil tani sebagai bagian dari ekosistem pasar, sehingga rantai nilai produk pertanian dari sawah dapat diperpendek langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara yang selama ini menekan harga di tingkat petani [4], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2019 ketika Pemerintah Desa Margasari mengalokasikan penyertaan modal Rp50 juta dari Dana Desa untuk memperkuat kapasitas BUMDes. Modal ini digunakan membangun infrastruktur dasar operasional pasar, termasuk pengadaan perlengkapan lapak, sistem retribusi, dan penataan area parkir yang kemudian menjadi sumber pendapatan tambahan BUMDes [7].
Sosialisasi kepada calon pedagang dilakukan melalui pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pendamping desa, membangun kepercayaan bahwa pasar akan dikelola secara adil dan profesional. Peluncuran resmi pada 22 Februari 2020 membuktikan bahwa konsep pasar berbasis bahu jalan dapat beroperasi dengan tertib dan menarik pengunjung dari luar desa sejak hari pertama [2], [3].
Pada pekan-pekan awal, penataan lapak yang belum sepenuhnya sistematis sempat menimbulkan kepadatan di badan jalan dan berpotensi mengganggu arus kendaraan yang melintas di perempatan. BUMDes kemudian mengoreksi tata letak lapak dan menyusun rekayasa lalu lintas bersama aparat keamanan setempat, sehingga keselamatan pengunjung dan kelancaran arus kendaraan dapat terjaga bersamaan. Pengalaman mengoreksi kerumitan awal ini menjadi pembelajaran yang membentuk kapasitas BUMDes dalam mengorganisasi kegiatan ekonomi publik berskala komunitas [2], [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah keterbatasan fisik lokasi pasar yang beroperasi di bahu jalan umum. Kepadatan pengunjung saat akhir pekan memerlukan rekayasa lalu lintas aktif yang dikoordinasikan dengan aparat keamanan setiap pekan, dan keterbatasan ruang ini membatasi jumlah lapak yang dapat disediakan seiring meningkatnya animo pedagang baru. Kendala ini dimitigasi melalui koordinasi rutin dengan aparat kecamatan untuk pengaturan lalu lintas, serta pencatatan daftar tunggu pedagang baru sebagai dasar perencanaan perluasan lapak [2].
Dari sisi kelembagaan, membangun kapasitas pengelolaan BUMDes yang profesional memerlukan waktu dan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus. Kajian tentang BUMDes serupa secara konsisten mengidentifikasi rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sebagai hambatan utama keberlanjutan unit usaha desa [9]. BUMDes Margasari Mandiri menjawab tantangan ini secara bertahap melalui musyawarah desa tahunan dan penyusunan rencana program kerja jangka menengah yang menjadikan pengelolaan pasar sebagai unit bisnis inti dengan standar operasional yang terus disempurnakan [10].
Faktor Penentu Keberhasilan
Fondasi keberhasilan terletak pada dukungan nyata Pemerintah Desa melalui penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp50 juta yang memberi kepastian finansial sejak awal operasi. Kepemimpinan Direktur BUMDes yang aktif menjalin komunikasi dengan pedagang, warga, dan aparat kecamatan turut memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan birokrasi berarti, sementara apresiasi terbuka dari Camat Sidareja yang menyatakan pasar ini terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat memberi legitimasi publik yang memperkuat kepercayaan warga dan pedagang [2], [7].
Faktor kedua adalah posisi geografis yang menguntungkan. Perempatan desa yang dilintasi arus warga dan kendaraan setiap hari menjadi daya tarik organik yang tidak membutuhkan biaya promosi besar. Kajian tentang pasar rakyat berbasis BUMDes mengonfirmasi bahwa ketersediaan lahan strategis dan koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi dua faktor eksternal yang menentukan apakah sebuah pasar desa dapat tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan [8], [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak diluncurkan, Pasar Prapatan langsung menampung 59 pelaku usaha aktif yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses pasar terjangkau — perubahan yang cukup berarti dibandingkan kondisi awal ketika perempatan desa sama sekali belum memiliki nilai ekonomi terorganisasi [2], [3]. Retribusi Rp5.000 per lapak per pekan mengalir menjadi Pendapatan Asli Desa yang dicatat dan dilaporkan kepada warga secara berkala, membuktikan bahwa penyertaan modal Rp50 juta yang semula hanya modal awal dapat berputar menjadi pendapatan tetap yang mengalir kembali ke kas desa; pendapatan tambahan dari pengelolaan area parkir semakin memperkuat arus kas operasional BUMDes [2].
Dampak sosial Pasar Prapatan melampaui dimensi ekonomi. Pasar ini menjadi ruang pertemuan antarkomunitas yang mempererat kohesi sosial desa, sementara pertunjukan seni angklung dari paguyuban lokal setiap akhir pekan menjadikan kunjungan ke pasar sebagai pengalaman budaya sekaligus melestarikan seni tradisional desa [4], [5].
Dampak kelembagaan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Pasar Prapatan sebagai ruang belajar tata kelola pasar bagi BUMDes Margasari Mandiri. Kapasitas yang dibangun melalui operasi pasar mingguan ini, dari manajemen lapak, keuangan retribusi, hingga koordinasi keamanan, menjadi modal kelembagaan yang mendukung rencana pembangunan pasar desa permanen yang lebih representatif di masa depan [6], [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Pasar Prapatan bersumber dari penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp50 juta pada 2019 yang dialokasikan Pemerintah Desa Margasari untuk membangun infrastruktur dasar operasional pasar [7]. Model pendapatan bertumpu pada retribusi lapak Rp5.000 per pedagang per pekan dan biaya parkir kendaraan pengunjung, dengan seluruh penerimaan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa yang dilaporkan berkala kepada warga [2].
Untuk pembiayaan lanjutan, Pemerintah Desa Margasari kembali menyalurkan penyertaan modal BUMDes senilai Rp299.517.000 pada 2025 melalui APBDes, kali ini untuk memperkuat lima unit usaha strategis, yakni peternakan sapi dan kambing, jasa sewa alat berat (molen), simpan pinjam modal usaha, penyediaan alat tulis kantor, dan layanan PPOB termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerja sama dengan Samsat Kabupaten Cilacap, yang bersama unit Pasar Prapatan membentuk model bisnis BUMDes yang terdiversifikasi [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan Pasar Prapatan di lokasi yang sudah ramai secara organik, alih-alih membangun pasar baru dari nol di lahan yang belum teruji, terbukti menjadi keputusan tepat karena menghemat biaya promosi dan langsung menarik pengunjung sejak hari pertama [2]. Koreksi tata letak lapak dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada pekan-pekan awal juga menjadi pelajaran bahwa perencanaan arus pengunjung harus disiapkan sejak sebelum peluncuran, bukan menunggu masalah muncul di lapangan.
Jika memulai dari awal, kajian kapasitas jalan dan simulasi arus lalu lintas idealnya dilakukan sebelum hari peluncuran, bukan dikoreksi setelah pasar beroperasi. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi titik keramaian organik yang sudah ada di wilayahnya, melibatkan aparat keamanan sejak tahap perencanaan, dan menyiapkan rencana ekspansi lapak sebelum daftar tunggu pedagang baru menumpuk.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Margasari Mandiri menyusun Rencana Program Kerja 2025–2030 yang menempatkan pengelolaan Pasar Rakyat sebagai salah satu unit bisnis inti, berdampingan dengan unit peternakan, jasa sewa alat berat, simpan pinjam, dan layanan PPOB. Diversifikasi unit usaha ini memastikan stabilitas pendapatan BUMDes tidak bergantung pada satu sumber saja, sehingga jika satu unit mengalami fluktuasi musiman, unit lain dapat menyangga kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan [10], [7].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes telah teruji: kepemimpinan Direktur BUMDes yang mengelola peluncuran Pasar Prapatan pada 2020 kini diteruskan oleh Muhail Arianto sebagai Direktur BUMDes Margasari Mandiri per 2025, tanpa mengganggu keberlangsungan unit usaha yang telah berjalan [7]. Dalam jangka panjang, Pasar Prapatan diarahkan menjadi batu loncatan menuju pembangunan pasar desa permanen yang lebih representatif, sementara integrasi unit perdagangan hasil tani memperkuat ketahanan pangan desa dan membuka saluran pemasaran langsung bagi petani [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pasar Prapatan menunjukkan bahwa inovasi berbasis potensi ruang publik desa mampu menjawab beberapa dimensi SDGs secara bersamaan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pasar Prapatan memberi pelaku usaha kecil akses pasar dengan biaya masuk terjangkau, memangkas rantai perantara yang menekan harga di tingkat pedagang kecil dan petani lokal. |
59 pelaku usaha kecil tertampung dengan retribusi Rp5.000 per lapak per pekan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Unit usaha perdagangan hasil tani BUMDes memperpendek rantai distribusi produk pertanian dari sawah langsung ke konsumen, memastikan ketersediaan pangan segar dengan harga lebih terjangkau. |
Unit perdagangan hasil tani terintegrasi dalam ekosistem Pasar Prapatan sejak peluncuran. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pasar Prapatan menciptakan peluang usaha bagi puluhan warga desa, menggerakkan Pendapatan Asli Desa melalui retribusi dan parkir yang terkelola transparan. |
Retribusi lapak dan parkir tercatat rutin sebagai Pendapatan Asli Desa yang dilaporkan berkala. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pemanfaatan ruang perempatan desa yang semula idle menjadi pasar rakyat aktif merupakan contoh optimalisasi ruang publik untuk kepentingan ekonomi dan sosial warga. |
Perempatan desa beralih fungsi dari simpang jalan biasa menjadi pasar rakyat mingguan sejak Februari 2020. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Pengelolaan retribusi yang transparan, pelaporan Pendapatan Asli Desa berkala kepada warga, dan penyusunan rencana program kerja yang terbuka untuk dievaluasi dalam musyawarah desa mencerminkan tata kelola BUMDes yang akuntabel. |
Rencana Program Kerja BUMDes 2025–2030 disusun dan dapat diakses publik. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Margasari, BUMDes Margasari Mandiri, paguyuban seni lokal, aparat kecamatan, dan komunitas pedagang menciptakan model kemitraan multipihak. |
Koordinasi rutin dengan aparat kecamatan dan paguyuban seni angklung berjalan setiap pekan pasar. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pasar Prapatan relatif mudah direplikasi karena modal awalnya terjangkau, tidak memerlukan lahan baru, dan tata kelolanya dapat dibangun oleh BUMDes mana pun yang memiliki pengurus proaktif dan dukungan penyertaan modal desa. Desa-desa lain di Kecamatan Sidareja maupun Kabupaten Cilacap dapat menerapkan model serupa dengan mengidentifikasi titik ramai yang sudah ada, seperti perempatan, depan balai desa, atau lapangan desa, sebagai embrio pasar rakyat mingguan [6], [8].
Untuk scale up, Pasar Prapatan berpeluang berkembang menjadi pasar tematik yang mengedepankan identitas kuliner dan produk lokal Cilacap dengan jadwal event budaya mingguan yang lebih terstruktur, menarik pengunjung dari luar kabupaten sebagaimana model Pasar Jande di Desa Candiwates, Pasuruan, yang berhasil memadukan jajanan tradisional dengan pengalaman berbelanja bernuansa modern [8]. Pengembangan promosi digital melalui media sosial untuk produk pedagang Pasar Prapatan turut direncanakan guna memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis desa [11].
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia, “Margasari, Sidareja, Cilacap,” Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Margasari,_Sidareja,_Cilacap.
[2] Cilacap Kita Bersama, “Pasar Rakyat Margasari Sidareja Akhir Pekan Februari 2020,” Facebook, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/cilacapkitabersama.
[3] Reonkpost, “Pasar Rakyat BUMDes Desa Margasari Sidareja Sajikan Kuliner Kampung,” Facebook, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/reonkpost.
[4] BUMDes Margasari Mandiri, “Profil BUMDes Margasari Mandiri Kecamatan Sidareja Cilacap,” YouTube, 29 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=X7o5ed5b1Tc.
[5] A. T. Arindhawati dan S. Utami, “Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Perekonomian dan Sosial Masyarakat Desa,” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, vol. 5, no. 1, 2020. [Daring]. Tersedia: https://journal.umy.ac.id/index.php/rab.
[6] D. W. Wijayanti, “Peran Strategis BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa,” Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 9, 2025. [Daring]. Tersedia: https://journal.uii.ac.id/JKEK/article/download/45004/19653.
[7] Pemerintah Desa Margasari, “Penyaluran Penyertaan Modal BUMDes untuk Mendukung Ketahanan Pangan,” Digital Desa Margasari, 2025. [Daring]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/penyaluran-penyertaan-modal-bumdes-untuk-mendukung-ketahanan-pangan.
[8] R. Musyayadah, K. R. Adi, dan Idris, “Peran BUMDes Desa Candiwates dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pasar Jande,” Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), vol. 8, no. 2, hlm. 570–578, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/2341.
[9] S. B. Hisyam, “Peranan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Desa,” Jurnal Publik: Kajian Kebijakan dan Pemerintahan, vol. 3, no. 1, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.fisipuniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/120.
[10] BUMDes Margasari Mandiri, “Rencana Program Kerja BUMDes Margasari Mandiri 2025–2030,” Scribd, 2025. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/961413092/PROGRAM-KERJA-BUMDES.
[11] BUMDes Margasari Mandiri, “Paguyuban Seni Angklung Desa Margasari Sidareja Cilacap — Pasar Rakyat BUMDes Margasari,” YouTube. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=U_BKXxSa_jQ.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bersama Pokdarwis Tirta Amarta Asinan merancang paket wisata tematik Asinan Rawa Pening Eco Tourism sejak 2023, mengintegrasikan wisata alam danau, kuliner khas rawa, kerajinan enceng gondok, dan edukasi lingkungan dalam satu ekosistem wisata berbasis komunitas nelayan [1]. Pendekatan intinya mengubah enceng gondok, gulma invasif yang mengganggu ekosistem Rawa Pening, menjadi pupuk organik dan kerajinan tangan bernilai jual, sehingga masalah ekologis sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi warga [4]. Pada 10 Desember 2024, upaya Pokdarwis dan warga desa membuahkan predikat Terbaik II (Runner-Up) kategori Desa Wisata Berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Berdikari Kabupaten Semarang 2024, di tengah persaingan dengan puluhan desa wisata se-kabupaten [2].
Latar Belakang
Desa Asinan terletak di tepi selatan Danau Rawa Pening, salah satu danau terbesar di Jawa Tengah yang menjadi sumber penghidupan ribuan nelayan di sekitarnya. Desa ini terdiri dari empat dusun, yakni Krajan Asinan, Baan, Sumurup, dan Mengkelang, dengan mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan rawa yang menangkap ikan mujair, nila, dan lobster air tawar dari genangan danau seluas lebih dari 2.000 hektare [3].
Rawa Pening menghadapi ancaman blooming enceng gondok yang menutupi permukaan danau, memperburuk kualitas air, mempercepat sedimentasi, dan menekan produktivitas perikanan [4]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci angka pasti volume biomassa enceng gondok maupun data kuantitatif hasil tangkapan nelayan sebelum inovasi diterapkan, namun sejumlah kajian akademik mencatat gulma ini sebagai ancaman ekologis berskala besar yang turut menekan pendapatan nelayan [8]. Nelayan berada di antara merosotnya hasil tangkapan dan lemahnya nilai jual ikan yang belum diolah secara inovatif, situasi yang menempatkan krisis ekologi sebagai krisis ekonomi sekaligus [8].
Di sisi lain, Rawa Pening menyimpan potensi wisata yang belum tergarap optimal: panorama danau berlatar Pegunungan Ungaran, momen matahari terbit dan terbenam di kawasan Sumurup, serta kuliner khas rawa seperti ikan bakar, oseng genjer, dan kerupuk tulang ikan [1]. Desa Asinan melihat peluang mengubah ancaman ekologis ini menjadi daya tarik wisata edukasi yang sekaligus melestarikan danau dan menambah penghasilan nelayan [9].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi inti Desa Asinan adalah pendekatan mengubah enceng gondok dari gulma pengganggu menjadi sumber pendapatan baru, yaitu pupuk organik cair melalui fermentasi dengan EM4 dan larutan gula, serta kerajinan tangan berupa sandal, tas, dompet, dan aksesori dari anyaman enceng gondok kering [4]. Fermentasi enceng gondok menghasilkan pupuk organik cair dengan kandungan C-organik 18,93 persen, N total 1,78 persen, P 1,10 persen, dan K 1,26 persen, komposisi yang memenuhi standar pupuk organik layak jual secara komersial, sejalan dengan kajian teknis tentang pengolahan bahan organik enceng gondok menjadi pupuk kompos [4], [10].
Paket wisata Asinan Rawa Pening Eco Tourism yang dikelola Pokdarwis Tirta Amarta Asinan menawarkan pengalaman terintegrasi, meliputi wisata perahu keliling danau, kunjungan ke area sunrise dan sunset Sumurup, workshop kerupuk genjer dan kerajinan enceng gondok, kegiatan menebar benih ikan bersama nelayan, praktik membuat pupuk organik, kuliner di warung apung dan Pasar Kuliner Sawahan, serta menginap di homestay warga [5]. Paket ini dipromosikan melalui situs desawisata-asinan.com dan media sosial yang dikelola tim desa, menjangkau wisatawan muda perkotaan yang mencari pengalaman wisata berbasis alam [3].
Proses Penerapan Inovasi
Transformasi Desa Asinan menjadi destinasi eco-tourism dimulai dari pembentukan Pokdarwis Tirta Amarta Asinan sebagai motor penggerak pengelolaan wisata berbasis komunitas. Pokdarwis melakukan pemetaan potensi desa secara partisipatif, mengidentifikasi aset alam danau, kekayaan kuliner lokal, dan keterampilan warga, yang kemudian dikemas menjadi paket wisata yang dapat dinikmati wisatawan dari berbagai latar belakang [3].
Inovasi pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik dikembangkan melalui pelatihan yang dipandu pendamping dari perguruan tinggi, termasuk mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Enceng Gondok di kawasan Rawa Pening, sebagai bentuk kolaborasi akademisi dan komunitas desa [9]. Uji coba awal produksi pupuk sempat menghadapi kendala konsistensi kualitas akibat perbedaan tingkat kematangan bahan baku enceng gondok. Kegagalan ini kemudian mendorong kelompok ibu rumah tangga desa menyusun prosedur baku produksi dan standar pemilahan bahan yang diterapkan secara kolektif [4].
Digitalisasi promosi wisata dibangun bertahap melalui situs resmi dan konten media sosial berupa video, ulasan kuliner, dan testimoni wisatawan. Pendaftaran profil digital Desa Asinan di Jadesta Kemenparekraf turut membuka akses promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas [1], [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah menjaga kualitas dan konsistensi layanan wisata saat volume kunjungan meningkat, terutama manajemen kapasitas homestay dan ketersediaan armada perahu wisata. Kendala ini dimitigasi melalui pembagian giliran homestay warga dan koordinasi jadwal perahu oleh Pokdarwis agar kunjungan tersebar merata sepanjang pekan [3].
Tantangan eksternal berupa fluktuasi musim dan cuaca yang mengubah kondisi danau turut berdampak pada kenyamanan wisata perahu dan ketersediaan ikan segar untuk sajian kuliner. Pasokan bahan kuliner yang bergantung pada tangkapan nelayan harian dimitigasi dengan menyesuaikan menu warung apung sesuai hasil tangkapan yang tersedia pada hari itu [3].
Pada sisi kapasitas SDM, peningkatan kompetensi warga dalam hospitalitas, bahasa asing, dan pemasaran digital masih menjadi pekerjaan rumah, sementara ketergantungan pada media sosial sebagai kanal promosi utama menambah beban kerja pembaruan konten rutin, terutama saat musim tangkapan ikan sedang berlangsung dan waktu warga nelayan tersita penuh. Kendala ini dimitigasi melalui pembagian tugas antaranggota Pokdarwis, sebagian fokus melaut dan sebagian lain menangani promosi serta layanan wisatawan secara bergantian [2], [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan kolektif Sri Slamet sebagai Ketua Pokdarwis dan Dewi sebagai penasehat menjadi fondasi pengelolaan yang seimbang antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap tren pariwisata kontemporer. Keduanya menempatkan warga nelayan, bukan investor luar, sebagai pelaku utama dan penerima manfaat dari seluruh aktivitas wisata, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif yang menopang keberlanjutan program [2].
Dukungan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pariwisata dengan program Anugerah Desa Wisata Berdikari memberi insentif kompetisi yang mendorong Pokdarwis terus berbenah dan meningkatkan standar layanan [6]. Kolaborasi dengan mahasiswa KKN dari berbagai perguruan tinggi memperkuat kapasitas inovasi produk wisata dan mempertebal validasi akademik atas pendekatan eco-tourism yang diterapkan [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pencapaian paling nyata adalah predikat Terbaik II (Runner-Up) pada Anugerah Desa Wisata Berdikari Kabupaten Semarang 2024 kategori Desa Wisata Berkembang, pengakuan resmi pemerintah kabupaten atas tata kelola dan inovasi Desa Asinan di tengah persaingan dengan puluhan desa wisata se-Kabupaten Semarang [2]. Desa Asinan juga terdaftar di Jadesta Kemenparekraf RI, membuka akses promosi ke pasar wisatawan nasional yang lebih luas dibanding promosi konvensional [1]. Dokumentasi publik yang tersedia belum merinci data pembanding kuantitatif kunjungan wisatawan atau hasil tangkapan nelayan sebelum dan sesudah inovasi diterapkan, sehingga dampak di atas disampaikan sebatas capaian kualitatif yang terverifikasi.
Secara ekonomi, paket wisata terintegrasi memberi sumber pendapatan tambahan bagi nelayan, tidak lagi hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan yang berfluktuasi, tetapi juga jasa perahu wisata, penjualan kuliner di warung apung, sewa homestay, dan penjualan kerajinan enceng gondok kepada wisatawan [5]. Kajian tentang revitalisasi Rawa Pening berbasis komunitas turut mencatat peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga pengrajin sebagai dampak yang menyertai program ini [11].
Dari sisi ekologi, pengolahan enceng gondok yang konsisten membantu mengurangi populasi gulma invasif yang mengancam kelangsungan Rawa Pening. Kajian tentang konservasi berbasis komunitas menunjukkan pendekatan yang memadukan insentif ekonomi dengan pelestarian lingkungan cenderung lebih berkelanjutan dibanding program konservasi searah yang tidak memberi alternatif penghasilan bagi warga yang bergantung pada ekosistem tersebut [8], [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal maupun sumber pendanaan pembangunan fasilitas wisata Desa Asinan secara spesifik, meskipun pola umum pengembangan wisata desa serupa umumnya bertumpu pada swadaya kelompok Pokdarwis dan dukungan program pemerintah desa [3]. Model pendapatan bertumpu pada penjualan jasa wisata perahu, tiket workshop kerajinan dan pupuk organik, penjualan kuliner warung apung dan Pasar Kuliner Sawahan, sewa homestay warga, serta penjualan produk kerajinan dan pupuk organik enceng gondok [5], [4].
Untuk pengembangan lanjutan, Pokdarwis berharap penghargaan Runner-Up ADWB 2024 dapat menarik investasi swasta dan dana tanggung jawab sosial perusahaan guna melengkapi fasilitas wisata yang lebih memadai, sebagai pelengkap pendapatan mandiri dari aktivitas wisata yang sudah berjalan [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan nelayan sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek program bantuan, terbukti menjadi kunci keberlanjutan karena menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif warga terhadap ekosistem wisata yang dibangun [2]. Kegagalan konsistensi kualitas pada uji coba awal pupuk organik juga menjadi pembelajaran penting bahwa standar produksi baku harus disusun sejak awal, bukan menunggu masalah muncul di lapangan.
Jika memulai dari awal, penyusunan standar pemilahan bahan baku dan prosedur produksi idealnya dirumuskan bersamaan dengan pelatihan teknis, bukan sebagai respons setelah kegagalan pertama terjadi. Desa lain dengan kekayaan alam serupa disarankan memulai dari pembentukan kelompok sadar wisata yang solid, memetakan masalah ekologis lokal yang bisa diubah menjadi produk bernilai jual, dan menjalin kemitraan akademik sejak tahap awal untuk memperkuat validasi teknis inovasi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekosistem wisata Desa Asinan bertumpu pada prinsip eco-tourism yang menempatkan pelestarian Rawa Pening sebagai syarat mutlak keberlangsungan usaha wisata: ketika rawa lestari, wisata tetap berjalan, dan ketika wisata berjalan, nelayan turut memperoleh manfaat ekonomi [4]. Pendekatan ini memberi insentif ekonomi bagi warga untuk aktif menjaga ekosistem danau, berbeda dari pendekatan konservasi yang hanya melarang tanpa memberi alternatif penghasilan [11].
Karena Pokdarwis dikelola secara kolektif oleh Sri Slamet, Dewi, dan sejumlah relawan warga, regenerasi kepemimpinan tidak bergantung pada satu figur tunggal maupun pada masa jabatan kepala desa. Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga mendorong desa-desa wisata untuk merancang paket kunjungan antardesa, membuka peluang Desa Asinan berkolaborasi dengan desa wisata lain di Kabupaten Semarang guna memperkuat daya tarik kawasan secara bersama [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Asinan menjadi contoh bagaimana pendekatan eco-tourism berbasis komunitas mengintegrasikan target SDGs lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka aksi yang saling menguatkan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Diversifikasi pendapatan nelayan melalui jasa wisata perahu, kuliner warung apung, sewa homestay, dan penjualan kerajinan enceng gondok mengurangi ketergantungan total pada hasil tangkapan ikan yang fluktuatif. |
Empat sumber pendapatan tambahan (perahu wisata, kuliner, homestay, kerajinan) tercatat berjalan aktif bagi warga nelayan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pupuk organik dari enceng gondok mendukung pertanian dan perkebunan sayuran warga secara mandiri dan terjangkau. |
Pupuk organik cair dengan kandungan C-organik 18,93%, N 1,78%, P 1,10%, K 1,26% diproduksi dan diperdagangkan warga. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekosistem wisata menciptakan lapangan kerja bagi pemandu wisata, pengrajin enceng gondok, pengelola homestay, dan juru masak warung apung. |
Rantai nilai ekonomi lokal mencakup minimal empat jenis pekerjaan baru yang terkait langsung dengan aktivitas wisata. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model eco-tourism menjadikan danau sebagai aset yang dilindungi dan dikelola bersama, memperkuat permukiman pesisir danau yang berkelanjutan. |
Desa Asinan terdaftar resmi sebagai desa wisata di Jadesta Kemenparekraf RI. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan (Perairan) |
Kegiatan menebar benih ikan bersama nelayan dan pengolahan enceng gondok untuk mengurangi dominasi gulma invasif berkontribusi pada pemulihan ekosistem perairan Rawa Pening. |
Program tebar benih ikan dan pengolahan enceng gondok berjalan rutin sebagai bagian paket wisata edukasi. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengelolaan enceng gondok sebagai bahan baku pupuk organik dan kerajinan mengendalikan populasi gulma invasif yang mempercepat sedimentasi danau. |
Enceng gondok diolah rutin menjadi pupuk organik dan produk kerajinan oleh kelompok warga. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pokdarwis Tirta Amarta Asinan, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dan mahasiswa KKN berbagai perguruan tinggi menciptakan model kemitraan multi-pihak. |
Program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair melibatkan mahasiswa KKN Universitas Diponegoro sebagai mitra akademik. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model eco-tourism Desa Asinan relevan direplikasi oleh desa-desa nelayan di sekitar perairan danau, waduk, dan rawa lain di Jawa Tengah. Prasyarat minimumnya adalah kelompok sadar wisata yang solid, aset alam yang bisa dikemas sebagai atraksi, dan kemauan warga mengelola masalah ekologis lokal, seperti gulma invasif, menjadi produk bernilai jual [8].
Jaringan akademik yang terbentuk melalui kunjungan mahasiswa KKN dari berbagai perguruan tinggi menjadi agen penyebaran pengetahuan dan praktik baik Desa Asinan ke daerah lain [5], [9]. Pendaftaran aktif di Jadesta Kemenparekraf memfasilitasi transfer pengetahuan ini ke desa wisata lain di Indonesia yang ingin mengadaptasi pendekatan eco-tourism berbasis komunitas nelayan [1]. Dokumentasi publik belum merinci estimasi biaya dan waktu replikasi secara spesifik, sehingga desa yang berminat direkomendasikan berkonsultasi langsung dengan Pokdarwis Tirta Amarta Asinan atau Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
Daftar Pustaka
[1] Jadesta Kemenparekraf RI, “Desa Wisata Rawa Pening Eco Tourism – Desa Asinan,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/rawa_pening_eco_tourism.
[2] Tim Redaksi, “Desa Wisata Asinan Raih Runner-Up Anugerah Desa Wisata Berdikari Kabupaten Semarang Tahun 2024,” desawisata-asinan.com, 11 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.desawisata-asinan.com/11/12/2024/berita/desa-wisata-asinan-raih-runner-up-anugerah-desa-wisata-berdikari-kabupaten-semarang-tahun-2024/.
[3] Pemerintah Desa Asinan, “Profil Desa Wisata Asinan – Bawen, Kabupaten Semarang,” desawisata-asinan.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.desawisata-asinan.com/profil-desa/.
[4] D. Sartika et al., “Pengolahan Gulma Invasif Enceng Gondok Menjadi Pupuk Organik Layak Pasar sebagai Solusi Masalah Rawa Pening,” PRIMA: Jurnal Komunitas, Sosial, dan Teknologi, vol. 1, no. 2, Des. 2020. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.uns.ac.id/prima/article/view/42053/0.
[5] Tim Redaksi, “Wisata Bermakna di Desa Wisata Asinan: Belajar Wirausaha dan Lestarikan Rawa Pening,” desawisata-asinan.com, 7 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.desawisata-asinan.com/07/11/2024/berita/wisata-desa/wisata-bermakna-di-desa-wisata-asinan-belajar-wirausaha-lestarikan-rawa-pening-dan-nikmati-kuliner-khas/.
[6] Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, “Pemenang Anugerah Desa Wisata Berdikari (ADWB) 2024,” kabsemarangtourism.id, 9 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://kabsemarangtourism.id/home/detailberita/129.
[7] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “11 Desa Wisata di Kabupaten Semarang Diresmikan,” jatengprov.go.id, 10 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/11-desa-wisata-di-kabupaten-semarang-diresmikan/.
[8] F. Kurniawati et al., “Analisis Rusaknya Ekologis Danau Rawa Pening terhadap Kehidupan Nelayan,” Jurnal Ilmu Wilayah dan Perencanaan, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9248/7638.
[9] Tim PPK ORMAWA HIMASAKA UNDIP, “Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Eceng Gondok di Desa Sekitar Rawa Pening,” Jurnal Pengabdian Sosial, Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/544.
[10] A. Poernomo et al., “Pengolahan Bahan Organik Eceng Gondok Menjadi Pupuk Kompos,” BPPT. [Daring]. Tersedia: https://media.neliti.com/media/publications/154870.
[11] K. Puspita et al., “Revitalisasi Rawa Pening sebagai Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas,” Jurnal Khidmat, Agust. 2025. [Daring]. Tersedia: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/khidmat/article/download/7323/2816.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
BUMDes Pelangi di Desa Atoga Timur, Kecamatan Motongkad (sebelumnya bagian dari Kecamatan Nuangan sebelum pemekaran wilayah), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara, membangun destinasi wisata alam sungai bertajuk Atoga River View (ARV) Outbond sejak awal Desember 2018, mengubah aliran sungai dan lanskap desa yang sebelumnya tidak bernilai ekonomi menjadi destinasi wisata yang dikenal luas di Boltim [1]. Inovasi ini lahir dari pengalaman sebelumnya BUMDes mengelola unit usaha kerajinan tangan, kemudian berkembang menjadi wahana wisata petualangan alam dengan beragam spot foto yang menarik pengunjung dari dalam dan luar Boltim [2]. Dalam kurun waktu belum genap setahun beroperasi, ARV Outbond dilaporkan menyumbang pendapatan asli desa di atas Rp300 juta dan menyerap lebih dari 60 tenaga kerja lokal [3]. Pada 25 November 2019, dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Inovasi Desa di Jakarta, BUMDes Pelangi menerima penghargaan Terbaik Kedua Nasional kategori BUMDes Inovatif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [4].
Latar Belakang
Desa Atoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, menyimpan kekayaan alam berupa aliran sungai jernih yang dikelilingi perbukitan tropis, potensi yang selama bertahun-tahun hanya dinikmati warga sebagai pemandangan sehari-hari tanpa nilai ekonomi. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan minimnya lapangan kerja mendorong pemuda-pemudi Atoga Timur merantau ke kota [2].
Pendapatan asli desa bertumpu hampir sepenuhnya pada transfer Dana Desa dari pemerintah pusat, tanpa unit usaha produktif yang menghasilkan pendapatan mandiri secara berkelanjutan, membuat desa rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional [5].
Kesadaran bahwa alam desa adalah aset yang belum dioptimalkan mendorong BUMDes Pelangi dan Pemerintah Desa Atoga Timur mencari peluang di sektor wisata alam yang sedang tumbuh di Indonesia, terutama karena sungai dan lanskap desa yang autentik menjadi daya tarik tersendiri dibanding wisata buatan di kota besar [1], [6].
Inovasi yang Diterapkan
Pemerintah Desa Atoga Timur bersama BUMDes Pelangi merancang konsep ARV Outbond sebagai destinasi wisata petualangan yang memadukan keindahan alam sungai dengan beragam wahana dan spot foto, seperti jembatan gantung, sepeda gantung, area foto balon udara, dan terowongan warna-warni [2], [1].
Inovasi ini merupakan kelanjutan dari unit usaha pertama BUMDes Pelangi di bidang kerajinan tangan, yang memberi fondasi kapasitas manajerial dan kepercayaan komunitas sebelum desa masuk ke sektor pariwisata yang lebih kompleks [2]. Cara kerja ekosistem inovasi ini bertumpu pada tiga pilar: pengelolaan wahana oleh tenaga kerja lokal, promosi melalui media sosial yang memanfaatkan daya sebar konten visual wahana, dan dukungan infrastruktur dari pemerintah desa berupa pembangunan jalan akses menuju lokasi ARV [2].
Proses Penerapan Inovasi
BUMDes Pelangi memulai perjalanan inovasinya dari skala yang lebih kecil dan berisiko rendah: unit usaha kerajinan tangan yang memberi pembelajaran tentang pengelolaan keuangan, manajemen SDM, dan pengembangan pasar di tingkat lokal. Kapasitas organisasi dari pengalaman ini menjadi bekal saat BUMDes memutuskan masuk ke sektor pariwisata pada 2018 [2].
Pembangunan wahana ARV Outbond dilakukan bertahap dengan memadukan Dana Desa, swadaya masyarakat, dan reinvestasi laba dari unit usaha sebelumnya [1]. Proses ini tidak selalu berjalan mulus: pembangunan jembatan bambu sempat menghadapi kendala teknis akibat pemilihan material bambu yang kurang tahan terhadap fluktuasi debit air sungai, memaksa tim lapangan belajar ulang teknik konstruksi bambu yang lebih tahan air dan lebih aman bagi pengunjung [6].
Kegagalan teknis awal ini menjadi pembelajaran, bukan sekadar hambatan. BUMDes kemudian menyusun SOP konstruksi dan perawatan wahana berbasis alam yang lebih ketat, termasuk prosedur inspeksi rutin sebelum area dibuka setiap hari, yang terbukti meningkatkan keamanan sekaligus memperpanjang usia operasional wahana [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional terbesar adalah ketergantungan pada kondisi cuaca dan debit sungai yang berubah mengikuti musim. Ketika musim hujan tiba dan debit sungai meningkat drastis, beberapa wahana harus ditutup sementara demi keselamatan pengunjung, berdampak langsung pada penurunan kunjungan dan pendapatan BUMDes pada periode tersebut [6]. Kendala ini dimitigasi melalui prosedur inspeksi rutin dan penutupan wahana sementara berbasis pemantauan debit air, alih-alih memaksakan operasional yang berisiko bagi keselamatan wisatawan.
Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas SDM lokal dalam standar manajemen pariwisata profesional, mulai dari pelayanan wisatawan, manajemen keselamatan wahana, hingga pengelolaan keuangan BUMDes yang semakin kompleks seiring skala bisnis yang membesar [5]. Kendala ini dimitigasi melalui investasi waktu dan anggaran untuk pelatihan SDM secara berkelanjutan, mengikuti pertumbuhan popularitas destinasi.
Faktor Penentu Keberhasilan
Sinergi antara BUMDes Pelangi dan Pemerintah Desa Atoga Timur menjadi faktor penting: bukan sekadar dukungan verbal kepala desa, melainkan aksi nyata berupa pembangunan fasilitas jalan masuk ke lokasi ARV Outbond yang menjamin aksesibilitas bagi wisatawan dari luar daerah [2], [4].
Faktor kedua adalah strategi promosi yang memanfaatkan daya sebar konten visual di media sosial. Desain wahana yang dibuat menarik secara visual menciptakan promosi yang relatif murah dibanding iklan berbayar, membawa pengunjung tidak hanya dari dalam Boltim, tetapi juga dari luar provinsi Sulawesi Utara [3], [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi yang tercatat cukup cepat: dalam kurun belum genap setahun beroperasi, ARV Outbond dilaporkan menghasilkan pendapatan asli desa di atas Rp300 juta dan menyerap lebih dari 60 tenaga kerja lokal, dari operator wahana, pemandu wisata, penjual kuliner, hingga staf parkir dan keamanan [3], [2].
Dari sisi sosial, terserapnya tenaga kerja lokal, khususnya pemuda, memberi alasan bagi sebagian warga muda untuk membangun masa depan di kampung sendiri, alih-alih merantau ke kota [1], [5].
Pengakuan datang pada 25 November 2019: Sangadi Kano Ngato menerima penghargaan Terbaik Kedua Nasional kategori BUMDes Inovatif dari Kementerian Desa PDTT dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Inovasi Desa [4]. Pada ajang yang sama, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur turut menerima penghargaan sebagai salah satu pelaksana inovasi desa terbaik secara nasional, menunjukkan pengakuan ini tidak hanya menyasar satu BUMDes, tetapi juga ekosistem inovasi desa di tingkat kabupaten [8]. Sebelum pengumuman resmi ini, media lokal sempat memberitakan BUMDes Pelangi masuk daftar calon penerima apresiasi terkait, meski detail keterlibatan langsung Presiden dalam penyerahan penghargaan ini tidak dapat dipastikan dari dokumentasi yang tersedia [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan ARV Outbond dibiayai dari kombinasi Dana Desa, swadaya masyarakat, dan reinvestasi laba dari unit usaha kerajinan tangan yang telah berjalan sebelumnya [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran total investasi awal secara spesifik.
Model pendapatan bertumpu pada tiket masuk dan biaya wahana wisata, penjualan kuliner dan suvenir oleh warga lokal, serta jasa pemanduan wisata, dengan sebagian pendapatan dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa dan sebagian lagi direinvestasikan untuk peremajaan wahana [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari unit usaha berisiko rendah (kerajinan tangan) untuk membangun kapasitas manajerial dan kepercayaan warga, sebelum melangkah ke sektor pariwisata yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan investasi lebih besar [2]. Belajar dari kegagalan konstruksi jembatan bambu untuk menyusun SOP konstruksi dan inspeksi rutin juga terbukti krusial menjaga keselamatan wahana yang terus digunakan.
Jika memulai dari awal, uji ketahanan material konstruksi terhadap kondisi lingkungan spesifik (seperti fluktuasi debit air sungai) idealnya dilakukan sebelum pembangunan penuh, bukan ditemukan sebagai masalah setelah wahana dibangun. Desa lain yang memiliki aset alam serupa disarankan memulai dari unit usaha kecil untuk membangun kapasitas kelembagaan terlebih dahulu, memastikan pemerintah desa turut menyediakan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, dan merancang wahana yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan lokal secara spesifik sebelum konstruksi skala penuh.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Pelangi menjaga keberlanjutan ARV Outbond melalui reinvestasi bertahap: sebagian pendapatan wisata disisihkan untuk peremajaan dan penambahan wahana secara berkala agar destinasi memiliki daya tarik baru yang mendorong kunjungan berulang [2].
Kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan jaringan program inovasi desa nasional diperkuat untuk mendapatkan dukungan pelatihan SDM dan akses promosi ke jaringan wisata yang lebih luas. Pengelolaan data kunjungan wisatawan sebagai dasar pengambilan keputusan mulai diterapkan agar arah pengembangan ARV Outbond berbasis bukti [5]. Informasi perkembangan ARV Outbond dan profil Desa Atoga Timur juga dipublikasikan melalui portal resmi desa sebagai kanal transparansi bagi warga dan calon wisatawan [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ARV Outbond BUMDes Pelangi Desa Atoga Timur berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
ARV Outbond menciptakan sumber Pendapatan Asli Desa yang mengurangi ketergantungan fiskal pada transfer Dana Desa, dan memberi penghasilan kepada warga lokal yang bekerja di ekosistem wisata. |
Pendapatan asli desa di atas Rp300 juta tercatat dalam waktu kurang dari satu tahun operasional. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Wisata ARV Outbond menyerap tenaga kerja lokal sebagai operator wahana, pemandu wisata, staf kuliner, dan petugas keamanan. |
Lebih dari 60 tenaga kerja lokal terserap dalam operasional ARV Outbond. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Desa Atoga Timur yang berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara membangun destinasi wisata yang diakui hingga tingkat nasional. |
BUMDes Pelangi meraih Terbaik Kedua Nasional kategori BUMDes Inovatif pada 2019. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pengembangan ARV Outbond yang memanfaatkan lanskap sungai alami sebagai aset wisata mendorong pengelolaan lingkungan desa yang lebih tertata bagi wisatawan. |
Akses jalan menuju lokasi ARV dibangun pemerintah desa untuk mendukung kunjungan wisatawan. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Nilai ekonomi dari ekosistem sungai memberi insentif bagi warga menjaga kebersihan dan kelestariannya sebagai aset utama destinasi wisata. |
Aliran sungai dan lanskap perbukitan tropis tetap dipertahankan sebagai daya tarik utama wisata. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Sinergi BUMDes Pelangi dengan Pemerintah Desa Atoga Timur, Dinas Pariwisata Boltim, dan Kementerian Desa PDTT menjadi model kemitraan lintas tingkat pemerintahan. |
Kabupaten Boltim turut menerima penghargaan pelaksana inovasi desa terbaik nasional pada acara yang sama. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model ARV Outbond BUMDes Pelangi relevan direplikasi oleh desa yang memiliki sungai, danau, air terjun, atau lanskap alam lain yang belum dioptimalkan sebagai aset ekonomi desa. Tiga elemen inti yang dapat ditransfer adalah pemetaan potensi alam lokal, desain wahana yang menarik secara visual untuk mendukung promosi media sosial, dan sinergi nyata antara BUMDes dengan pemerintah desa dalam penyediaan infrastruktur pendukung [2], [6].
BUMDes Pelangi Atoga Timur telah beberapa kali menjadi tujuan studi banding dari desa lain yang tertarik mereplikasi model wisata sungai berbasis BUMDes. Dengan pengakuan dari Kementerian Desa PDTT, model pengembangan desa wisata melalui BUMDes ini berpotensi direplikasi lebih luas, khususnya di desa-desa kawasan timur Indonesia yang memiliki kekayaan alam namun belum memiliki model bisnis yang tepat untuk mengelolanya [4], [9].
Daftar Pustaka
[1] BeritaManado, “Atoga River View Dikembangkan Dari Dana Desa,” beritamanado.com. [Daring]. Tersedia: https://beritamanado.com/atoga-river-view-dikembangkan-dari-dana-desa/.
[2] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Sukses Kelola Potensi Desa, BUMDes Pelangi Desa Atoga Timur Raih Penghargaan Nasional,” inovasi.web.id, 19 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/sukses-kelola-potensi-desa-bumdes-pelangi-desa-atoga-timur.
[3] TravelingYuk, “Atoga River View, Wisata Outbound Kekinian dengan Banyak Spot Foto Pertama di Boltim,” travelingyuk.com. [Daring]. Tersedia: https://travelingyuk.com/atoga-river-view/183996/.
[4] BeritaManado, “Terbaik II BUMDes Inovatif, Desa Atoga Timur Terima Penghargaan dari Kementerian,” beritamanado.com, 25 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://beritamanado.com/terbaik-ii-bumdes-inovatif-desa-atoga-timur.
[5] Jurnal Kebijakan Publik UNRI, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDes,” Universitas Riau, vol. 12, no. 2, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jkp.ejournal.unri.ac.id.
[6] Repository IPDN, “Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Community Based Tourism,” eprints.ipdn.ac.id, 2022. [Daring]. Tersedia: http://eprints.ipdn.ac.id/16003.
[7] BeritaManado, “BUMDes Pelangi Desa Atoga Timur Bakal Terima Penghargaan dari Presiden,” beritamanado.com, 13 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://beritamanado.com/bumdes-pelangi-desa-atoga-timur-bakal-terima-penghargaan-dari-presiden.
[8] BeritaTotabuan, “Boltim Terima Penghargaan Pelaksana Inovasi Desa Terbaik Secara Nasional,” beritatotabuan.com, 24 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://beritatotabuan.com/boltim-penghargaan-inovasi-desa-terbaik.
[9] Bumdes.id, “Program Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa),” bumdes.id, 8 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/program-pengembangan-desa-wisata.
[10] Pemerintah Desa Atoga Timur, “Portal Resmi Desa Atoga Timur,” atogatimur.desa.id. [Daring]. Tersedia: http://atogatimur.desa.id.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Sejak 2017, Pemerintah Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, meluncurkan Program Kartu Desa Sehat, sistem jaminan kesehatan berbasis Dana Desa yang mengalokasikan Rp50 juta per tahun untuk menanggung biaya pengobatan gratis bagi 150 warga paling rentan yang tidak tercakup skema jaminan nasional mana pun [1]. Inovasi ini digagas Kepala Desa Akung untuk tidak berdiam diri menunggu penyelesaian dari atas, melainkan mengambil tanggung jawab langsung atas kesehatan warganya yang paling mudah terjatuh dalam kemiskinan akibat sakit [2]. Program ini memungkinkan pemegang kartu berobat gratis di posyandu, polindes, bidan desa, dan puskesmas; mendapat bantuan biaya persalinan Rp500 ribu-Rp700 ribu bagi ibu melahirkan; dan memperoleh bantuan transportasi ambulans hingga rumah sakit rujukan dalam radius 40 kilometer [3]. Dengan biaya per penerima sekitar Rp333.000 per orang per tahun, inovasi ini menunjukkan desa mampu hadir sebagai penjamin kesehatan tingkat pertama yang efisien dan tepat sasaran [1].
Latar Belakang
Kecamatan Ciemas adalah wilayah terpencil di Kabupaten Sukabumi dengan kondisi geografis berbukit dan infrastruktur terbatas, di mana seluruh wilayahnya hanya dilayani satu Puskesmas. Keterbatasan ini mempersempit akses warga terhadap pelayanan medis, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok desa dan tidak memiliki kendaraan atau dana untuk menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan [1], [2].
Di tengah keterbatasan akses itu, masih banyak warga miskin Desa Girimukti yang tidak tercatat sebagai penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamkesmas, maupun Jamkesda. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 menegaskan masyarakat miskin di luar Basis Data Terpadu Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun dalam praktiknya celah data yang lebar dan lambatnya mekanisme pemutakhiran menyebabkan banyak warga tetap tidak tercover skema perlindungan mana pun [10], [4].
Kepala Desa Akung menghadapi kenyataan ini setiap hari: warganya yang sakit menunda berobat karena tidak punya biaya dan kartu jaminan kesehatan, sehingga penyakit ringan berkembang menjadi berat. “Sekalipun saya ajukan, tetap tidak bisa dapat [jaminan nasional]. Untuk itu, Kartu Desa Sehat dibuat sebagai bentuk perhatian kami kepada masyarakat,” ungkap Kepala Desa Akung [3]. Pernyataan ini menjadi titik awal inovasi yang mengubah Dana Desa dari sekadar instrumen pembangunan infrastruktur menjadi perlindungan kesehatan bagi warga paling rentan [2].
Inovasi yang Diterapkan
Kartu Desa Sehat lahir dari musyawarah desa yang partisipatif pada 2016, di mana perangkat desa dan perwakilan warga bersepakat mengalokasikan Rp50 juta dari pos Dana Desa sebagai anggaran jaminan kesehatan lokal, dituangkan dalam APBDes Tahun 2016 sebagai fondasi hukum agar program berjalan akuntabel [2].
Kartu Desa Sehat bekerja melalui tiga jalur yang terintegrasi. Pertama, layanan bidan desa: pemegang kartu langsung berobat tanpa membayar, dan bidan desa mengajukan tagihan bulanan kepada pemerintah desa berdasarkan rekapitulasi kunjungan. Kedua, layanan Puskesmas: warga membawa Kartu Desa Sehat, KTP, dan KK sebagai syarat berobat gratis, termasuk bantuan persalinan Rp500 ribu-Rp700 ribu bagi ibu melahirkan. Ketiga, rujukan RS: desa menanggung biaya transportasi ambulans ke rumah sakit rujukan dalam radius maksimal 40 kilometer [3], [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai dengan pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat langsung ke lapangan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan desa. Empat kategori penerima ditetapkan secara ketat: warga dengan tanggungan keluarga banyak, penderita penyakit kronis, ibu hamil dari keluarga tidak mampu, dan warga yang sama sekali tidak memiliki jaminan sosial dari skema mana pun, menghasilkan daftar 150 penerima manfaat per tahun yang dapat dipertanggungjawabkan secara data [2], [1].
Setelah daftar penerima ditetapkan, Pemerintah Desa Girimukti menandatangani perjanjian kerja sama dengan bidan desa dan Puskesmas Ciemas untuk menetapkan SOP pengobatan gratis, mekanisme tagihan, dan batas klaim yang dapat diajukan [2].
Dalam proses penganggaran, program ini sempat menghadapi hambatan teknis karena Kartu Desa Sehat tidak secara eksplisit terdaftar sebagai mata anggaran yang diakui dalam sistem Siskeudes, aplikasi keuangan desa yang digunakan seluruh desa di Indonesia. Hambatan ini dikoreksi melalui advokasi aktif pemerintah desa kepada pendamping desa dan dinas terkait agar penggunaan Dana Desa untuk jaminan kesehatan lokal mendapat pengakuan resmi dalam sistem, sebuah pelajaran bahwa inovasi desa yang maju kerap harus berlari lebih cepat dari kapasitas regulasi teknis di belakangnya [5], [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama bersifat teknis-administratif: pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat yang tidak selalu tepat waktu menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan kepada bidan desa dan Puskesmas, berpotensi mengganggu kepercayaan mitra layanan kesehatan terhadap keandalan sistem pembayaran desa [5]. Kendala ini dimitigasi melalui advokasi berkelanjutan agar Kartu Desa Sehat diakui sebagai mata anggaran resmi dalam Siskeudes, sehingga pencairan dan pertanggungjawaban dana lebih tertata.
Tantangan kedua adalah keterbatasan cakupan program: Kartu Desa Sehat hanya menjangkau layanan primer di bidan desa dan puskesmas serta biaya transportasi ke RS rujukan, namun belum mencakup biaya rawat inap di RSUD yang bisa sangat memberatkan keluarga miskin [7]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui koordinasi aktif dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi agar penerima yang memenuhi syarat dapat difasilitasi masuk ke program PBI-JKN atau Jamkesda yang mencakup layanan lebih lanjut.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan Kepala Desa Akung yang memilih bertindak daripada menunggu, dengan membawa gagasan Kartu Desa Sehat ke forum Musyawarah Desa sebelum dieksekusi, menciptakan legitimasi demokratis yang kuat [2], [3].
Faktor kedua adalah landasan regulasi nasional yang menguat seiring waktu. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa sebagai fokus prioritas penggunaan Dana Desa, melegitimasi langkah desa-desa seperti Girimukti [6]. Kemitraan operasional dengan bidan desa dan Puskesmas yang diformalisasi melalui MoU menggaransi program berjalan akuntabel dan dapat diaudit [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak 2017, sebanyak 150 warga Desa Girimukti setiap tahun mendapatkan layanan pengobatan gratis melalui Kartu Desa Sehat, menjangkau kelompok yang sebelumnya sama sekali tidak tersentuh sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan anggaran Rp50 juta per tahun, biaya per penerima sekitar Rp333.000 per orang per tahun, jauh lebih efisien dibanding beban finansial pengobatan mandiri yang sering berujung pada kemiskinan yang semakin dalam [1], [3].
Dampak kualitatif yang nyata adalah perubahan perilaku kesehatan warga: ibu hamil dan penderita penyakit kronis yang sebelumnya kerap menunda berobat karena tidak ada biaya kini berani datang ke bidan desa dan puskesmas tepat waktu, mengurangi risiko komplikasi penyakit yang lebih mahal penanganannya jika sudah stadium lanjut [3], [7].
Dampak sistemik program ini melampaui sektor kesehatan: untuk menjamin ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Girimukti rutin melakukan sensus kependudukan berkala yang memperbarui data sosial-ekonomi warga, meningkatkan kualitas basis data desa untuk seluruh program pembangunan dan perlindungan sosial ke depan [3], [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Program ini seluruhnya didanai dari Dana Desa, dengan alokasi konsisten Rp50 juta per tahun yang dituangkan dalam APBDes sejak 2016, menghasilkan biaya sekitar Rp333.000 per penerima per tahun untuk 150 warga [2], [1]. Sebagai layanan jaminan sosial, program ini tidak memiliki model pendapatan komersial.
Skema pembiayaan bekerja melalui mekanisme klaim: bidan desa dan Puskesmas mengajukan tagihan berdasarkan kunjungan pemegang kartu, yang kemudian dibayarkan desa dari pos anggaran yang sudah dialokasikan. Rencana penerapan sistem pembayaran non-tunai (autodebit) sedang dipersiapkan agar pengelolaan administrasi keuangan program lebih akuntabel dan mudah diaudit [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membawa gagasan Kartu Desa Sehat ke forum Musyawarah Desa sebelum dieksekusi, sehingga program memiliki legitimasi demokratis dan dukungan kolektif warga sejak awal, bukan keputusan sepihak kepala desa [2]. Menetapkan empat kategori penerima secara ketat berdasarkan verifikasi lapangan langsung juga terbukti menjaga ketepatan sasaran program.
Jika memulai dari awal, komunikasi dengan pengelola sistem Siskeudes idealnya dilakukan sebelum program diluncurkan, bukan setelah hambatan pencatatan anggaran ditemukan di tengah jalan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memverifikasi terlebih dahulu status data penerima bantuan iuran nasional warganya, mengikat kerja sama formal dengan bidan desa dan puskesmas sejak awal, dan mengomunikasikan rencana program kepada pendamping desa agar tidak terhambat kendala administrasi teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Desa Girimukti menjaga keberlanjutan program melalui penetapan anggaran Rp50 juta yang konsisten dalam APBDes setiap tahun, dengan Musyawarah Desa sebagai forum evaluasi dan penyesuaian prioritas penerima secara demokratis. Rencana penerapan sistem pembayaran non-tunai (autodebit) untuk tagihan bidan desa dan Puskesmas sedang dipersiapkan agar pengelolaan administrasi keuangan program lebih akuntabel dan mudah diaudit BPD maupun pemeriksa eksternal [3], [2].
Koordinasi aktif dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi terus dilakukan agar penerima Kartu Desa Sehat yang memenuhi syarat dapat difasilitasi masuk ke program PBI-JKN atau Jamkesda, mengubah program desa menjadi jembatan sementara yang mendorong warganya naik ke tingkat perlindungan yang lebih komprehensif, bukan pengganti sistem nasional [6], [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Kartu Desa Sehat Girimukti berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Kartu Desa Sehat memutus siklus kemiskinan yang dipicu sakit, sehingga warga miskin tidak harus menjual aset produktif untuk membiayai pengobatan. |
150 warga per tahun terlindungi dengan biaya Rp333.000 per orang per tahun. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Program menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi warga paling rentan yang sebelumnya tidak memiliki jaminan apa pun. |
Pemegang kartu berobat gratis di posyandu, polindes, bidan desa, dan puskesmas. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Prioritas khusus bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu memastikan perempuan miskin mendapat layanan maternal yang layak. |
Bantuan biaya persalinan Rp500 ribu-Rp700 ribu diberikan bagi ibu melahirkan pemegang kartu. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Kartu Desa Sehat menjangkau warga yang jatuh di celah sistem jaminan nasional, memperkuat jaring pengaman sosial desa. |
150 penerima ditetapkan dari empat kategori warga yang tidak tercakup PBI, Jamkesmas, atau Jamkesda. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Penetapan penerima manfaat melalui Musyawarah Desa dan verifikasi lapangan langsung mencerminkan tata kelola desa yang akuntabel. |
Rencana sistem pembayaran autodebit disiapkan untuk transparansi administrasi keuangan program. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Perjanjian kerja sama formal dengan bidan desa dan Puskesmas Ciemas, serta koordinasi dengan Dinsos dan Dinkes Sukabumi, membangun jembatan ke sistem jaminan nasional yang lebih komprehensif. |
MoU resmi mengatur SOP pengobatan gratis, mekanisme tagihan, dan batas klaim bidan desa dan Puskesmas. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kartu Desa Sehat Girimukti dapat direplikasi oleh desa terpencil lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa: warga miskin yang tidak tercakup jaminan nasional, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan Dana Desa yang belum dioptimalkan untuk perlindungan sosial. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 secara eksplisit menetapkan peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa sebagai fokus prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa lain tidak perlu khawatir soal payung hukum [6], [1].
Untuk scale up sistemik, pemerintah kabupaten dapat membangun arsitektur perlindungan berjenjang: desa menanggung layanan primer melalui skema Kartu Desa Sehat, kabupaten menanggung layanan sekunder melalui Jamkesda, dan pemerintah pusat mengintegrasikan data penerima ke PBI-JKN [8], [9]. Desa Girimukti dapat berperan sebagai desa percontohan bagi desa lain yang ingin belajar merancang jaminan kesehatan berbasis Dana Desa yang akuntabel [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00213: Desa Girimukti Jamin Kesehatan Warga Melalui Kartu Desa Sehat,” inovasi.web.id, 12 Jun. 2018. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-girimukti-jamin-kesehatan-warga-melalui-kartu-desa-sehat/.
[2] Kementerian Dalam Negeri RI, “Dokumen Pembelajaran Inovasi Desa: Kartu Desa Sehat Girimukti,” PPID Kemendagri. [Daring]. Tersedia: https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/0O5QaqmVFyFfGy3l7ZdNwebOVOMFjkuczGrSKzh1.pdf.
[3] M. N. Asikin, “Lindungi Warga dengan Kartu Desa Sehat,” JawaPos.com, 9 Okt. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01240333/lindungi-warga-dengan-kartu-desa-sehat.
[4] Kementerian Kesehatan RI, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Fakta dan Data,” Ayo Sehat Kemkes, 7 Sep. 2016. [Daring]. Tersedia: https://ayosehat.kemkes.go.id/?p=5799.
[5] Tim TPID Kecamatan Ciemas, “Inovasi Kartu Desa Sehat Girimukti – Dokumentasi TPID,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/403883379/TPID5-pdf.
[6] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024,” peraturan.go.id. [Daring]. Tersedia: https://peraturan.go.id/files/permendespdt-no-2-tahun-2024.pdf.
[7] S. Wahyuni dkk., “Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan di Perdesaan,” Jurnal PKS, Kementerian Sosial RI. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1312/719.
[8] Redaksi, “Jaminan Sosial di Tingkat Desa: Gebrakan Baru BPJS Adil dan Berkualitas,” masterplandesa.com, 25 Feb. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.masterplandesa.com/pembangunan-desa/jaminan-sosial-di-tingkat-desa-gebrakan-baru-bpjs-adil-dan-berkualitas/.
[9] Penerbit Widina, “Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan Sukabumi: Tantangan dan Strategi,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Widina, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina.
[10] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,” JDIH BPK RI, 2012. [Daring]. Tersedia: https://peraturan.go.id.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, bermitra dengan Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) membangun Smart Farming berbasis Internet of Things (IoT) sebagai langkah mewujudkan desa pintar (Smart Village). Sistem ini mengubah pengelolaan lahan dari cara konvensional menjadi proses otomatis yang dipantau melalui smartphone dan disimpan dalam cloud [1]. Inovasi ini bertujuan meringankan beban kerja petani, meningkatkan efisiensi budidaya, dan membuka peluang bagi generasi muda memasuki sektor pertanian berbasis teknologi. Dampak utamanya terlihat pada otomatisasi penyiraman dan pemupukan, perekaman data lahan secara real-time, dan perubahan persepsi warga bahwa bertani bisa modern, bersih, dan berbasis data [2].
Latar Belakang
Desa Kukuh berada di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan pertanian sebagai bagian penting kehidupan warga sehari-hari. Sebelum inovasi diterapkan, hampir seluruh aktivitas budidaya, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pemantauan kondisi tanaman, dijalankan secara manual mengandalkan kebiasaan lapangan turun-temurun, sehingga petani harus hadir langsung di lahan setiap hari [3].
Pola konvensional ini menyita waktu dan tenaga, terutama saat cuaca berubah cepat dan keputusan lapangan lebih banyak bergantung pada perkiraan daripada data terukur. Petani yang membagi waktu dengan pekerjaan lain semakin kesulitan memenuhi ritme kerja harian yang padat, membuat produktivitas tertahan oleh keterbatasan metode, bukan keterbatasan lahan atau sumber daya alam [4].
Desa Kukuh memiliki ambisi menjadi desa digital yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pemerintah desa melihat transformasi digital di sektor pertanian bukan sekadar modernisasi simbolik, melainkan solusi praktis yang menjawab kebutuhan nyata petani, sehingga kolaborasi dengan INSTIKI dimulai sebagai jalan menghadirkan teknologi pertanian presisi di tingkat desa [2].
Inovasi yang Diterapkan
Smart Farming berbasis IoT lahir dari kolaborasi Pemerintah Desa Kukuh dan INSTIKI, menjawab pertanyaan bagaimana teknologi dapat meringankan pekerjaan petani tanpa mempersulit cara kerjanya. Jawabannya adalah rangkaian sensor terhubung yang membaca kondisi lahan secara otomatis dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut, dirumuskan bersama dosen, mahasiswa INSTIKI, dan petani setempat [1].
Sistem ini bekerja dengan memasang sensor yang membaca kelembaban tanah, pH tanah, debit hujan, kondisi cuaca, dan ketersediaan air di tandon. Seluruh data dikirim secara real-time ke cloud dan tersimpan sebagai rekam jejak pengelolaan lahan yang terus bertumbuh. Berdasarkan pembacaan sensor itu, sistem mengaktifkan penyiraman dan pemupukan otomatis, sementara petani cukup membuka smartphone untuk memantau kondisi lahan tanpa harus hadir secara fisik [3].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan dimulai dengan memilih lahan non-produktif milik I Made Mastera di wilayah Subak Mumbu, Desa Kukuh, sebagai lokasi percontohan pertama, ditanami cabai agar manfaat sistem dapat diamati pada komoditas yang sudah akrab dan bernilai ekonomi bagi petani setempat [4].
Tim dosen dan mahasiswa INSTIKI, yaitu I Putu Dedy Martawan, I Komang Ferby Arya Adiawan, I Made Ade Prasetia Widnyana, dan I Nyoman Gede Bayu Baskara, memasang sensor, menyiapkan tandon air, dan menyusun alur kerja perangkat dengan sistem cloud selama fase instalasi. Setelah tiga bulan implementasi dan uji coba, pemerintah desa bersama INSTIKI menggelar evaluasi resmi pada 12 Juli 2022 untuk mengukur kinerja sistem dan menghimpun masukan petani pengguna [2].
Selama masa uji coba, tim menghadapi tantangan kalibrasi sensor yang harus disesuaikan dengan karakter tanah Subak Mumbu yang berbeda dari kondisi standar laboratorium. Cuaca yang dinamis dan perbedaan kebiasaan bertani antarpetani menambah variabel yang harus diakomodasi. Dari pengalaman ini, tim mengoreksi pendekatannya: sistem sensor tidak bisa dikembangkan dari balik meja, melainkan harus dibangun bersama petani di lahan nyata, dengan penyesuaian algoritma berulang mengikuti realitas yang terus berubah [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah kalibrasi sensor yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim mikro Subak Mumbu yang berbeda dari kondisi standar pengujian laboratorium, karena variasi cuaca harian yang tinggi di Tabanan menuntut penyesuaian parameter yang tidak bisa diselesaikan sekali dan dibiarkan begitu saja [3]. Kendala ini dimitigasi melalui pengujian ulang berulang kali langsung di lahan, dengan tim pengembang kembali ke lokasi setiap kali kondisi lapangan berubah untuk memperbarui pengaturan sistem.
Kendala lain adalah ketergantungan sistem pada konektivitas internet yang stabil agar data terkirim ke cloud dan perintah otomatis dieksekusi tepat waktu, mengingat kualitas sinyal di wilayah perdesaan tidak selalu konsisten [1]. Ketersediaan teknisi lokal yang mampu memelihara perangkat keras sensor juga menjadi tantangan jangka panjang. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui pendampingan rutin dari INSTIKI dan pemasukan anggaran pemeliharaan perangkat ke dalam rencana kerja desa, agar sistem tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik tim kampus.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh kolaborasi yang saling melengkapi antara Pemerintah Desa Kukuh, INSTIKI, dan petani pemilik lahan. Perbekel I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd., yang memiliki latar belakang teknologi informasi, berperan sebagai penggerak kebijakan sekaligus jembatan komunikasi antara kebutuhan petani dan kemampuan teknis tim kampus [2].
Faktor penentu lainnya adalah kemudahan penggunaan yang dirancang sejak awal sebagai prioritas desain sistem. Petani tidak diharuskan memahami cara kerja sensor atau arsitektur cloud sebelum memanfaatkan sistem dalam kegiatan budidaya sehari-hari, sehingga tingkat penerimaan petani terhadap teknologi ini meningkat secara alami [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah hilangnya keharusan petani hadir secara fisik di lahan untuk menjalankan penyiraman, pemupukan, dan pemantauan harian, karena tiga aktivitas ini kini berjalan otomatis berdasarkan pembacaan sensor. Energi petani dapat dialihkan ke keputusan budidaya yang lebih bernilai tinggi, seperti penentuan waktu panen dan pengelolaan hama [3].
Secara kuantitatif, sistem merekam sedikitnya lima jenis data lahan secara berkelanjutan: pH tanah, kelembaban tanah, kondisi cuaca, debit hujan, dan ketersediaan air di tandon, yang tersimpan di cloud sebagai basis pengetahuan lokal yang terus bertambah dari musim ke musim [4], [5]. Percontohan diterapkan pada satu lahan cabai di Subak Mumbu dengan dukungan dua institusi utama yang bekerja komplementer: Pemerintah Desa Kukuh sebagai inisiator dan INSTIKI sebagai pengembang teknis.
Secara kualitatif, inovasi ini menggeser cara pandang warga terhadap pekerjaan bertani. Stigma bahwa bertani identik dengan pekerjaan berat dan tidak berwawasan masa depan mulai berkurang ketika petani muda melihat sawah dan kebun sebagai ruang inovasi berbasis data. INSTIKI berkomitmen mengembangkan teknologi serupa di desa-desa di Bali dan Nusa Tenggara Barat, menjadikan Desa Kukuh titik awal ekosistem pertanian digital yang lebih luas [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pemasangan sensor dan infrastruktur cloud secara spesifik. Pengembangan sistem merupakan hasil kolaborasi non-komersial antara Pemerintah Desa Kukuh dan tim dosen serta mahasiswa INSTIKI sebagai bagian dari pengabdian masyarakat kampus [2].
Sebagai infrastruktur layanan pertanian desa, Smart Farming ini tidak memiliki model pendapatan komersial secara langsung; manfaat ekonominya berasal dari efisiensi waktu dan tenaga kerja petani yang dialihkan ke aktivitas budidaya bernilai tambah lebih tinggi. Keberlanjutan pembiayaan pemeliharaan direncanakan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan agar tidak bergantung pada proyek kolaborasi awal semata [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memilih lahan percontohan yang sebelumnya non-produktif dengan komoditas yang sudah akrab bagi petani (cabai), sehingga manfaat sistem dapat diamati secara jelas tanpa mempertaruhkan lahan produktif yang sudah menghasilkan [4]. Merancang antarmuka yang sederhana bagi petani, tanpa perlu memahami arsitektur sensor atau cloud, juga terbukti mempercepat penerimaan teknologi ini.
Jika memulai dari awal, kalibrasi sensor berdasarkan karakteristik tanah dan iklim mikro setempat idealnya dilakukan lebih menyeluruh sebelum instalasi penuh, mengingat kondisi Subak Mumbu ternyata cukup berbeda dari standar laboratorium. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menggandeng institusi akademik yang bersedia turun langsung ke lahan untuk kalibrasi berulang, memilih lahan percontohan dengan komoditas yang sudah dikenal petani, dan menyiapkan anggaran pemeliharaan jangka panjang sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Smart Farming Desa Kukuh bertumpu pada dua langkah: memasukkan anggaran pemeliharaan perangkat, pembaruan firmware, dan pendampingan rutin petani ke dalam RKPDes tahunan agar sistem tidak berhenti ketika proyek kolaborasi awal dengan INSTIKI selesai, dan memanfaatkan data yang terus terkumpul sebagai basis keputusan budidaya, bukan hanya arsip yang tidak dibaca [3].
INSTIKI berkomitmen menjaga hubungan teknis jangka panjang dengan Desa Kukuh sebagai salah satu desa mitra pengembangan teknologi pertanian di Bali dan Nusa Tenggara Barat, membuka peluang pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi sensor dan platform cloud [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Smart Farming berbasis IoT Desa Kukuh berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Otomatisasi penyiraman dan pemupukan berbasis data sensor meningkatkan konsistensi perawatan tanaman dan mengurangi risiko gagal panen akibat kesalahan perlakuan manual. |
Sistem membaca kelembaban tanah dan debit hujan secara real-time untuk menentukan waktu penyiraman dan pemupukan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Smart Farming meringankan beban kerja fisik petani dan memungkinkan satu orang mengelola lahan lebih luas dengan tenaga lebih sedikit. |
Tiga aktivitas harian (penyiraman, pemupukan, pemantauan) berjalan otomatis tanpa kehadiran fisik petani. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Implementasi IoT di sektor pertanian desa membuktikan infrastruktur inovasi teknologi tidak hanya milik kota dan industri besar. |
Sistem sensor dan cloud terpasang di lahan percontohan Subak Mumbu, Desa Kukuh. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem penyiraman dan pemupukan otomatis berbasis sensor kelembaban tanah mencegah penggunaan air dan pupuk yang berlebihan. |
Lima jenis data lahan (pH, kelembaban, cuaca, debit hujan, ketersediaan air) direkam berkelanjutan untuk efisiensi input. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kolaborasi Desa Kukuh-INSTIKI menjadi contoh kemitraan pemerintah desa-perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi konkret di lapangan. |
Tim dosen dan empat mahasiswa INSTIKI terlibat langsung dalam pengembangan dan evaluasi sistem. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Replikasi Smart Farming Desa Kukuh dapat dimulai dari penyusunan paket dokumentasi teknis yang memuat spesifikasi perangkat minimum, panduan instalasi sensor, skema pelatihan operator petani, dan prosedur pemeliharaan berkala yang realistis sesuai kapasitas desa. Pengalaman tiga bulan uji coba di Subak Mumbu perlu didokumentasikan sebagai studi kasus pembelajaran yang jujur, termasuk tantangan kalibrasi dan solusi yang ditemukan [3].
Untuk scale up, INSTIKI telah menyatakan komitmen mengembangkan teknologi serupa di desa-desa di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mempercepat proses ini dengan menjadikan model Desa Kukuh sebagai program percontohan resmi desa digital kabupaten, memberikan dukungan anggaran dan fasilitasi akses ke lembaga penelitian yang membantu desa penerima replikasi dalam proses kalibrasi dan adaptasi sistem [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00678: Pemerintah Desa Kukuh dan INSTIKI Hadirkan Smart Farming IoT yang Ringankan Kerja Petani,” inovasi.web.id, 5 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-kukuh-dan-instiki-hadirkan-smart-farming-iot-yang-ringankan-kerja-petani/.
[2] INSTIKI, “Inovasi Smart Village! Desa Kukuh, Tabanan Berkolaborasi Bersama INSTIKI Bangun Smart Farming Berbasis IoT,” instiki.ac.id, 15 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://instiki.ac.id/2022/07/15/inovasi-smart-village-desa-kukuh-kerambitan-tabanan-berkolaborasi-bersama-instiki-bangun-smart-farming-berbasis-iot/.
[3] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Inovasi Smart Village, Desa Kukuh Bangun Smart Farming Berbasis IoT,” inovasi.web.id, 20 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/inovasi-smart-village-desa-kukuh-bangun-smart-farming-berbasis-iot/.
[4] Pemerintah Desa Kukuh, “Evaluasi Penerapan Sistem Smart Farming Berbasis IoT di Desa Kukuh Kerambitan,” kukuh.desa.id, 12 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.kukuh.desa.id/artikel/2022/07/12/evaluasi-penerapan-sistem-smart-farming-berbasis-iot-di-desa-kukuh-kerambitan.
[5] INSTIKI dan Desa Kukuh, “Kukuh Kerambitan Smart Farming,” YouTube, 25 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=-zYcvHF6aOE.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, mengembangkan sistem keamanan berbasis android bernama Kentongan Digital untuk menjawab kebutuhan respons cepat terhadap ancaman keamanan lingkungan. Inovasi ini mengubah fungsi kentongan tradisional menjadi notifikasi digital yang membunyikan alarm serentak di ponsel warga terdaftar hanya melalui satu tombol darurat [1], [2]. Kentongan Digital menjadi bagian dari ekosistem aplikasi Smart Mengen yang dibangun desa bersama Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Tujuannya mempercepat koordinasi warga, memperkuat rasa aman, dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama keamanan desa berbasis teknologi yang mudah digunakan [2], [3].
Latar Belakang
Desa Mengen berada di kawasan perbatasan Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember. Posisi ini menjadikan desa lebih rentan terhadap gangguan keamanan dari luar, sementara pola ronda malam konvensional memiliki keterbatasan besar dalam jangkauan patroli dan kecepatan penyebaran informasi saat ancaman muncul tiba-tiba [3].
Di saat yang sama, penggunaan smartphone android di kalangan warga terus meningkat. Pemerintah desa melihat peluang: perangkat yang sebelumnya hanya dipakai untuk komunikasi sehari-hari dapat diubah menjadi alat koordinasi keamanan yang cepat dan bekerja sepanjang hari tanpa menunggu kentongan dipukul dari rumah ke rumah [1], [2].
Kebutuhan sistem peringatan dini yang cepat, presisi, dan partisipatif mendorong desa mencari model yang tidak mematikan tradisi, tetapi memodernkannya. Dari gagasan itu lahir keputusan mendigitalisasi kentongan, simbol lama gotong royong desa, ke dalam aplikasi yang dapat menghubungkan warga dan aparat secara serentak [3], [4].
Inovasi yang Diterapkan
Kentongan Digital lahir dari inisiatif Tim Teknologi Informasi Desa Mengen yang menerjemahkan fungsi kentongan tradisional ke dalam teknologi android. Pemerintah Desa Mengen menggandeng Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo untuk membangun aplikasi Smart Mengen, dengan Kentongan Digital ditempatkan sebagai salah satu layanan inti keamanan warga [2].
Cara kerjanya sederhana: saat warga melihat ancaman keamanan, ia menekan tombol darurat pada aplikasi. Sistem lalu mengirim alarm serentak ke seluruh ponsel warga terdaftar, sekaligus menampilkan informasi lokasi kejadian seperti RT atau titik lingkungan tertentu, sehingga warga sekitar, perangkat desa, dan aparat dapat bergerak ke lokasi lebih cepat dan terarah [1], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan diawali dengan pemetaan masalah keamanan desa dan pengukuran kesiapan digital warga, meliputi kepemilikan ponsel android, kebutuhan fitur, dan pola kejadian gangguan keamanan yang selama ini sulit ditangani karena informasi datang terlambat dan tidak seragam [2].
Setelah rancangan aplikasi selesai, pemerintah desa mengunggahnya ke Google Play Store agar mudah diunduh. Aktivasi akun tidak dibuka bebas: warga wajib mendaftar langsung ke balai desa dengan menunjukkan Kartu Keluarga, lalu operator dari Kasi Pelayanan memverifikasi identitas sebelum akun diaktifkan, untuk mencegah orang luar menyusup ke sistem dan menyalahgunakan tombol darurat [1], [2].
Pada tahap awal, desa menghadapi hambatan adopsi karena sosialisasi belum cukup intensif, sehingga sebagian warga, terutama kelompok lanjut usia, belum segera menggunakan aplikasi. Pemerintah desa kemudian memperkuat edukasi pemakai dan menetapkan ancaman sanksi bagi warga yang menekan tombol darurat tanpa alasan sah. Hambatan adopsi awal ini menjadi pelajaran bahwa inovasi digital desa harus dibarengi pelatihan, simulasi, dan pengawasan yang konsisten [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah belum meratanya kualitas jaringan internet di seluruh sudut desa, karena sistem yang bergantung pada notifikasi real-time membuat jeda sinyal sekecil apa pun dapat memengaruhi kecepatan respons. Belum semua warga memiliki ponsel android atau terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga cakupan pengguna aktif belum sepenuhnya merata [2]. Kendala ini dimitigasi melalui sosialisasi dan edukasi pemakai yang diperkuat secara bertahap, menyasar khusus kelompok warga yang belum terbiasa dengan aplikasi digital.
Kendala lain muncul dari sisi tata kelola aplikasi: perizinan fitur tambahan seperti QR code sempat belum ditindaklanjuti, sehingga pengembangan layanan digital lain berjalan lebih lambat [2]. Risiko penyalahgunaan tombol darurat oleh warga yang iseng juga dimitigasi melalui verifikasi identitas berbasis Kartu Keluarga di balai desa serta ancaman sanksi tegas bagi pengguna yang menyalahgunakan fitur darurat [1], [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan Kentongan Digital ditopang kolaborasi antara pemerintah desa, tim teknis lokal, dan lembaga pendidikan berbasis komunitas. Pondok Pesantren Nurul Jadid hadir tidak hanya sebagai mitra teknis, tetapi juga pihak yang memberi legitimasi sosial sehingga warga merasa teknologi ini lahir dari jejaring yang mereka kenal dan percayai [2].
Peran Kepala Desa Ahmad Fauzan juga menentukan, karena ia memosisikan digitalisasi sebagai arah besar tata kelola desa, bukan proyek tempelan. Dukungan ekosistem dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui agenda Desa Digital memperkuat keberanian desa mengembangkan layanan publik digital, termasuk keamanan lingkungan [5], [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kentongan Digital mempercepat alur informasi keamanan yang sebelumnya bergerak lambat dari mulut ke mulut. Ancaman yang dulu harus diberitahukan secara berantai kini dapat diteruskan ke seluruh warga terdaftar dalam hitungan detik, menekan peluang pelaku melarikan diri atau situasi memburuk sejak awal [3].
Aplikasi Smart Mengen tidak hanya memuat fitur keamanan, tetapi juga layanan administrasi surat, data rumah penduduk, statistik desa, dan menu informasi kejadian, sehingga satu platform bekerja untuk banyak urusan publik dan warga lebih mudah menerima Kentongan Digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari [2], [5].
Secara kualitatif, warga merasakan peningkatan rasa aman karena mengetahui komunitas mereka saling terhubung dan dapat merespons gangguan bersama-sama. Literatur tentang keamanan lingkungan berbasis android juga menunjukkan sistem notifikasi real-time meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons warga terhadap kondisi darurat [7], [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran pengembangan aplikasi Smart Mengen dan fitur Kentongan Digital secara spesifik. Sebagai layanan keamanan publik, inovasi ini tidak memiliki model pendapatan komersial, dengan biaya operasional utama berupa pemeliharaan server, pembaruan aplikasi, dan operator yang bertugas memverifikasi pendaftaran warga [2].
Keberlanjutan pembiayaan bertumpu pada anggaran desa untuk operasional digital, didukung program Desa Digital dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi domain dan infrastruktur teknis bagi desa yang mengadopsi layanan serupa [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah mengintegrasikan Kentongan Digital ke dalam ekosistem aplikasi Smart Mengen yang lebih luas, alih-alih membangunnya sebagai aplikasi keamanan yang berdiri sendiri, sehingga warga terbiasa menggunakan platform desa untuk berbagai keperluan sekaligus lebih menerima fitur keamanan di dalamnya [2], [5]. Verifikasi pendaftaran berbasis Kartu Keluarga di balai desa, alih-alih pendaftaran bebas daring, juga terbukti penting mencegah penyalahgunaan sistem sejak awal.
Jika memulai dari awal, sosialisasi dan pelatihan intensif kepada kelompok warga yang kurang terbiasa dengan teknologi, terutama lanjut usia, idealnya dilakukan sebelum peluncuran, bukan sebagai respons setelah rendahnya adopsi awal terlihat. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menyiapkan mekanisme verifikasi pengguna yang ketat sejak awal, merancang aturan sanksi bagi penyalahgunaan fitur darurat, dan memastikan kerja sama dengan aparat keamanan setempat agar notifikasi digital selalu diikuti tindakan nyata di lapangan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kentongan Digital bertumpu pada fakta bahwa ia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari platform Smart Mengen dan website resmi desa, sehingga inovasi keamanan ini terikat pada sistem pelayanan desa yang lebih luas dan tidak mudah berhenti hanya karena pergantian program tahunan. Operator desa yang bekerja sepanjang waktu turut menjaga sistem tetap hidup dan responsif [5], [2].
Pemerintah Desa Mengen membutuhkan pembaruan aplikasi berkala, peningkatan server, dan perluasan akses internet agar seluruh warga dapat menikmati layanan secara setara. Dukungan berkelanjutan dari Diskominfo Bondowoso melalui agenda digitalisasi desa memberi landasan kelembagaan bagi inovasi ini agar tetap relevan dan dapat berkembang sesuai kebutuhan warga [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kentongan Digital berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Kentongan Digital mengubah alat komunikasi tradisional menjadi sistem keamanan berbasis aplikasi, memperkuat infrastruktur informasi warga secara murah dan fungsional. |
Aplikasi Smart Mengen tersedia di Google Play Store dan terintegrasi dengan layanan administrasi desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Sistem peringatan dini yang cepat membuat lingkungan permukiman desa lebih siap menghadapi ancaman keamanan yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. |
Notifikasi darurat menjangkau seluruh ponsel warga terdaftar dalam hitungan detik. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Inovasi ini memperkuat tata kelola keamanan berbasis partisipasi warga dan koordinasi dengan aparat, membuat kelembagaan desa lebih responsif dan terstruktur. |
Setiap akun diverifikasi menggunakan Kartu Keluarga di balai desa sebelum diaktifkan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Mengen, Tim TI desa, Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan Diskominfo Bondowoso menunjukkan inovasi desa tumbuh lebih kuat melalui kemitraan teknis dan sosial. |
Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo menjadi mitra teknis pembangunan aplikasi Smart Mengen. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kentongan Digital dapat direplikasi di desa lain yang memiliki kebutuhan keamanan tinggi dan tingkat penggunaan smartphone yang terus tumbuh. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: verifikasi pengguna berbasis KK, pengembangan aplikasi sederhana yang fokus pada fungsi darurat, dan kerja sama aktif dengan aparat keamanan setempat agar alarm digital selalu diikuti tindakan nyata di lapangan [2], [3].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menjadikan Desa Mengen sebagai rujukan pembelajaran desa aman digital bagi 209 desa yang sedang didorong masuk ekosistem Desa Digital. Dengan dukungan pelatihan teknis, penguatan jaringan internet, dan modul penggunaan yang mudah dipahami warga lanjut usia, model ini dapat diperluas dari satu desa menjadi arsitektur keamanan komunitas tingkat kabupaten [6].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Inovasi Kentongan Digital, Sekali Klik Android Se-Desa Mengen Berbunyi Otomatis,” idt.web.id, 8 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://idt.web.id/inovasi-kentongan-digital-sekali-klik-android-se-desa-mengen-berbunyi-otomatis/.
[2] M. R. Efendi dan K. Haerah, “Prinsip Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Mengen Smart di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso,” Universitas Muhammadiyah Jember, 2022. [Daring]. Tersedia: http://repository.unmuhjember.ac.id/11469/10/J.%20artikel.pdf.
[3] Kolom Desa, “Kentongan Digital, Media Cegah Kejahatan di Desa Mengen,” kolomdesa.com, 9 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://kolomdesa.com/kentongan-digital-media-cegah-kejahatan-di-desa-mengen-9493/.
[4] A. P. Siahaan, D. C. Chairani, dan M. A. Pradana, “Pengembangan Penguatan Keamanan Lingkungan Melalui Digitalisasi dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sambirejo Timur),” Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, vol. 1, no. 3, 2024. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.313.
[5] Desa Mengen, “Wujudkan Pelayanan Cepat, Desa Mengen Luncurkan Aplikasi Desa Digital,” mengendigital.com, 24 Jun. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.mengendigital.com/artikel/detail/2022/6/24/wujudkan-pelayanan-cepat-desa-mengen-luncurkan-aplikasi-desa-digital.
[6] Diskominfo Bondowoso, “Digitalisasi Desa, Diskominfo Bondowoso Gelar Sosialisasi Website Desa,” kominfo.bondowosokab.go.id, 16 Sep. 2024. [Daring]. Tersedia: https://kominfo.bondowosokab.go.id/berita/digitalisasi-desa-diskominfo-bondowoso-gelar-sosialisasi-website-desa.
[7] Universitas Dehasen Bengkulu, “Penerapan IoT pada Keamanan Lingkungan Berbasis Android,” Jurnal Manajemen Informatika, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/7142.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak 2017 mengubah cara pandang terhadap moke dari minuman tradisional curah menjadi produk desa yang layak kemas dan bernilai tambah. Pemerintah desa memakai Dana Desa untuk memperkuat BUMDes Mitra Usaha agar membeli moke dari petani, menyuling ulang, menstandarkan kadar alkohol, lalu memasarkannya dalam botol higienis berukuran 485 ml [1], [2]. Inovasi ini melahirkan dua produk unggulan desa, yaitu Moke berkadar alkohol 25-30 persen dan Anggur Lontar berkadar sekitar 5-10 persen. Keduanya hadir dengan rasa, warna, dan segmen pasar yang berbeda, sehingga desa tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai membangun identitas produk lokal yang lebih kompetitif dan lebih mudah dilegalkan [2].
Latar Belakang
Watugong berada sekitar 5 kilometer dari Kota Maumere dan dihuni sekitar 2.200 penduduk. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada pohon lontar atau koli, terutama sebagai pengiris lontar dan pemasak nira untuk menghasilkan moke, minuman tradisional yang lekat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sikka [1], [3].
Nama Watugong sudah lama dikenal sebagai sentra moke. Minuman ini hadir tidak hanya dalam ruang ekonomi, tetapi juga budaya, karena moke menjadi simbol persaudaraan, penyambutan tamu, dan bagian ritus adat di Flores. Namun nilai budaya yang kuat itu belum otomatis memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pengrajinnya [4].
Selama bertahun-tahun, pengrajin menjual moke dalam bentuk curah menggunakan botol bekas atau jerigen. Produk tidak memiliki standar rasa, warna, dan kadar alkohol, sementara harga mudah naik turun karena desa hanya menjual cairan mentah tanpa merek, kemasan, dan posisi tawar yang kuat di pasar [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah hilirisasi moke berbasis desa. Pemerintah Desa Watugong tidak berhenti pada produksi bahan baku, tetapi membangun rantai nilai baru melalui BUMDes Mitra Usaha. BUMDes membeli moke dari petani, mengukur kadar alkohol dengan alkoholmeter, lalu menyuling ulang agar warna, rasa, dan kadar alkohol menjadi lebih seragam [2].
Dari proses itu lahir dua produk. Moke dikemas dalam botol 485 ml dengan kadar alkohol 25-30 persen dan dijual sekitar Rp60.000 per botol. Anggur Lontar dibuat dari bahan baku yang sama, diolah menjadi minuman berwarna kuning kecoklatan dengan kadar alkohol lebih rendah sekitar 5-10 persen, dan dijual sekitar Rp50.000 per botol [1], [2]. Unit produksi ini dikelola di bawah IKM Lontar yang dipimpin Stefanus sebagai direktur.
Proses Penerapan Inovasi
Langkah perubahan dimulai pada 2017 ketika pemerintah desa menetapkan moke sebagai potensi unggulan dalam RPJMDes, menjadikan pengembangan moke bagian dari arah pembangunan resmi desa dengan legitimasi perencanaan dan dukungan anggaran [1], [2].
Pada akhir 2017, pemerintah desa mengalokasikan Rp150 juta kepada BUMDes Mitra Usaha untuk menjalankan proyek ini. Dana tersebut dipakai memperkuat rumah produksi, pengadaan alat ukur alkohol, proses pengemasan, dan pengembangan sistem produksi yang lebih rapi dibanding pola usaha rumah tangga tradisional yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam [2].
Pada tahap awal, tantangan terbesar bukan soal bahan baku, melainkan standarisasi. Moke yang berasal dari banyak perajin memiliki karakter berbeda-beda, sehingga BUMDes harus belajar membangun mutu yang konsisten melalui penyulingan ulang dan pengukuran kadar alkohol berulang. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya batch produksi yang gagal secara spesifik, namun tahap penyeragaman mutu ini sendiri menjadi proses uji coba penting agar produk desa dapat dipercaya pasar dan kelak memenuhi syarat legalisasi resmi [1], [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling besar adalah legalisasi. Produk minuman beralkohol tradisional tidak cukup hanya enak dan diminati pasar, tetapi harus memenuhi syarat izin edar, uji laboratorium, pelabelan, dan tata kelola distribusi yang ketat [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan bersama BPOM Ende yang mendorong minuman khas Flores menuju legalitas dan pasar nasional, mengikuti jejak legalisasi Arak Bali sebagai rujukan proses.
Kendala lain adalah ketegangan antara nilai budaya dan aturan hukum: moke merupakan identitas budaya Sikka, namun peredarannya tetap tunduk pada regulasi, dan produk moke yang tidak berizin rentan berhadapan dengan penertiban [8]. Kendala ini dimitigasi dengan mendorong desa bergerak dari ekonomi tradisional menuju tata kelola usaha yang legal, standar, dan bertanggung jawab melalui BUMDes, alih-alih membiarkan produksi tetap berjalan informal tanpa arah legalisasi.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh keberanian pemerintah desa menjadikan komoditas yang selama ini dipandang biasa sebagai produk unggulan desa. Yohanes Kapisrano dan pemerintah desa memainkan peran sebagai pengarah kebijakan, penyedia anggaran, dan penjaga agar inovasi tetap berada dalam jalur perencanaan desa yang sah [1].
Faktor penting lainnya adalah peran BUMDes Mitra Usaha, melalui unit IKM Lontar, sebagai penghubung antara petani, pengrajin, proses produksi, dan pasar. BUMDes tidak hanya membeli produk warga, tetapi juga menambah nilai produk melalui standarisasi, pengemasan, dan penguatan merek, sejalan dengan praktik BUMDes sebagai fasilitator, mediator, dan motor pemasaran UMKM desa [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah lahirnya dua produk unggulan desa dalam kemasan botol 485 ml dengan standar kadar alkohol yang terukur, Moke seharga sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol, menunjukkan Watugong tidak lagi menjual moke sebagai komoditas curah, melainkan produk bernilai tambah dengan identitas dagang yang jelas [1].
Dampak ekonominya terlihat pada naiknya posisi tawar desa dan pengrajin, karena petani kini memiliki saluran pasar yang lebih pasti melalui skema pembelian BUMDes. Pada 2022, laporan pasar lokal mencatat produk moke olahan Watugong semakin diminati dengan pemesanan yang terus meningkat, menandakan fondasi pasar yang mulai berkelanjutan [7].
Dampak non-ekonomi juga penting: inovasi ini membawa moke keluar dari citra minuman curah tanpa identitas menjadi simbol kearifan lokal yang dikelola lebih modern. Pengakuan ini tercermin ketika Desa Watugong meraih Juara II Perencanaan Desa se-NTT 2017 kategori prakarsa dan inovasi [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pengembangan inovasi ini bersumber dari Dana Desa, dengan Rp150 juta dialokasikan kepada BUMDes Mitra Usaha pada akhir 2017 untuk rumah produksi, alat ukur alkohol, dan sistem pengemasan [2]. Skema ini menjadikan Dana Desa sebagai modal awal yang mengubah usaha rumah tangga informal menjadi unit produksi yang lebih terorganisasi.
Model pendapatan bertumpu pada margin penjualan dua produk kemasan, Moke seharga sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol 485 ml, dengan BUMDes membeli moke curah dari petani sebagai bahan baku sebelum disuling ulang dan dikemas [1]. Keberlanjutan pendapatan ke depan bergantung pada perluasan pasar yang hanya dapat dicapai setelah produk memperoleh izin edar resmi.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah menempatkan pengembangan moke sebagai prioritas resmi dalam RPJMDes 2017, sehingga inovasi ini mendapat legitimasi perencanaan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, bukan sekadar inisiatif personal kepala desa yang mudah terhenti [1], [2]. Membangun BUMDes sebagai agregator yang membeli langsung dari petani juga terbukti memperkuat posisi tawar pengrajin dibanding menjual sendiri-sendiri secara curah.
Jika memulai dari awal, proses menuju legalisasi BPOM idealnya dimulai bersamaan dengan pengembangan produk, bukan setelah produk sudah beredar di pasar lokal, mengingat legalitas produk minuman beralkohol tradisional membutuhkan waktu panjang. Desa lain yang memiliki komoditas lokal serupa disarankan menetapkan komoditas tersebut dalam RPJMDes sejak awal, membangun BUMDes sebagai penghubung produksi dan pasar, dan mulai berkomunikasi dengan BPOM sedini mungkin untuk memetakan jalur legalisasi yang realistis.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi Watugong bergantung pada tiga jalur yang berjalan bersama: kepastian bahan baku lontar, penguatan kelembagaan BUMDes, dan percepatan legalisasi produk. Selama pohon lontar tetap dirawat dan petani tetap dilibatkan sebagai pemasok utama, desa memiliki fondasi produksi yang kuat untuk jangka panjang [4].
Watugong dapat belajar dari jejak legalisasi Arak Bali dan perkembangan moke legal di Sikka yang telah masuk pasar nasional dengan izin resmi. Pelajaran terpentingnya adalah legalitas tidak lahir dari nilai budaya saja, tetapi dari standar mutu, dukungan pemerintah, pengujian produk, dan tata kelola distribusi yang jelas [9], [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Moke dan Anggur Lontar berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Mitra Usaha menciptakan saluran pasar yang lebih pasti bagi petani dan pengrajin moke, sehingga pendapatan warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penjualan curah dengan harga yang mudah turun. |
Petani memiliki saluran penjualan tetap ke BUMDes, alih-alih menjual curah kepada pembeli yang tidak menentu. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengolahan moke dan anggur lontar dalam kemasan menciptakan aktivitas ekonomi baru, dari pembelian bahan baku, penyulingan ulang, pengemasan, hingga pemasaran produk unggulan desa. |
Moke terjual sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol 485 ml. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Watugong membangun inovasi hilirisasi berbasis komoditas lokal dengan alkoholmeter, standarisasi kadar alkohol, dan kemasan botol higienis, mengubah produk tradisional curah menjadi produk desa yang lebih modern. |
Rp150 juta Dana Desa dialokasikan untuk rumah produksi dan alat ukur alkohol pada akhir 2017. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Standarisasi kadar alkohol dan dorongan legalisasi menunjukkan upaya desa menuju produksi yang lebih aman, terukur, dan bertanggung jawab dibanding praktik penjualan curah tanpa pengawasan mutu. |
Kadar alkohol Moke terukur 25-30 persen dan Anggur Lontar 5-10 persen menggunakan alkoholmeter. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Inovasi ini membutuhkan kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, pengrajin lontar, pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga pengawas seperti BPOM agar produk lokal dapat bergerak ke pasar legal yang lebih luas. |
BPOM Ende mendampingi upaya legalisasi minuman khas Flores termasuk moke menuju pasar nasional. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Pengalaman Watugong relevan bagi desa lain di Flores dan NTT yang memiliki lontar, tetapi masih menjual produk turunannya secara mentah. Model replikasinya jelas: tetapkan komoditas lokal sebagai prioritas RPJMDes, bentuk atau kuatkan BUMDes sebagai agregator, sediakan alat ukur mutu, lalu bangun kemasan dan merek yang konsisten [1], [6].
Untuk scale up, desa tidak cukup berhenti pada pengemasan. Tahap berikutnya adalah sertifikasi, izin edar, penguatan jaringan distribusi, dan promosi sebagai produk budaya yang legal dan aman. Bila strategi ini dijalankan konsisten, Moke dan Anggur Lontar Watugong berpotensi berdiri sejajar dengan Arak Bali dan produk moke legal lain dari Sikka yang sudah menembus pasar nasional [9], [10].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00589: Desa Watugong Kembangkan Moke dan Anggur Lontar Jadi Produk Unggulan Desa,” inovasi.web.id, 17 Mei 2019. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-watugong-kembangkan-moke-dan-anggur-lontar-jadi-produk-unggulan-desa/.
[2] Florespedia, “Moke dan Anggur Lontar Dalam Kemasan, Inovasi dari Watugong,” Kumparan, 17 Mei 2019. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/florespedia/moke-dan-anggur-lontar-dalam-kemasan-inovasi-dari-watugong-sikka-1r6MtMKFFai.
[3] Jurnal Pertanian Unggul, “Kajian Minuman Tradisional Moke sebagai Objek Gastronomi pada Masyarakat Sikka,” ejournal.stiperfb.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.stiperfb.ac.id/index.php/jurnalpertanianunggul/article/download/72/48.
[4] Traveloka, “Mengenal 5 Minuman Khas Nusa Tenggara Timur,” traveloka.com, 26 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.traveloka.com/id-id/explore/activities/minuman-khas-nusa-tenggara-timur-ta/579620.
[5] BPOM Ende, “Moke, Upaya Bersama Pendampingan Minuman Khas Flores untuk Legal dan Tembus Pasar Nasional,” ende.pom.go.id. [Daring]. Tersedia: https://ende.pom.go.id/berita/moke-upaya-bersama-pendampingan-minuman-khas-flores-untuk-legal-dan-tembus-pasar-nasional.
[6] Universitas Brawijaya, “Peran Badan Usaha Milik Desa pada Pengembangan UMKM,” repository.ub.ac.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/224620/.
[7] Florespedia, “Moke Rasa Wine dari Sikka Laris Manis di Pasar Lokal NTT,” Kumparan, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/florespedia/moke-rasa-wine-dari-sikka-laris-manis-di-pasar-lokal-ntt-1xv651pbDHB.
[8] Garda Flores, “Operasi Moke di Sikka: Polisi Klarifikasi, Pertanyaan Publik soal Batas Budaya dan Hukum,” gardaflores.com, 12 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://gardaflores.com/hukrim/operasi-moke-di-sikka-polisi-klarifikasi-pertanyaan-publik-soal-batas-budaya-dan-hukum/.
[9] Duta Bali News, “Kepala BPOM RI: Bali Provinsi Pertama yang Berhasil Menjadikan Arak Bali Minuman Tradisional Berizin,” dutabalinews.com, 5 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: http://dutabalinews.com/2020/03/05/kepala-bpom-ri-bali-provinsi-pertama-yang-berhasil-menjadikan-minuman-tradisional-arak-bali-m.
[10] Liputan6, “Moke Simbol Kearifan Lokal, Minuman Tradisional Sikka Kini Masuk Pasar Nasional,” liputan6.com, 18 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/6135576/moke-simbol-kearifan-lokal-minuman-tradisional-sikka-kini-masuk-pasar-nasional.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Hijau (PEH) yang menolak dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Program ini bekerja melalui lima pilar yang saling menopang: reboisasi dan pemulihan tutupan hutan, pengembangan energi terbarukan (panel surya dan biogas), pertanian organik dengan irigasi efisien, pengelolaan limbah organik menjadi kompos, dan pengembangan usaha berbasis alam melalui Eko Eduwisata Lebah Kelulut Trigona (Trigona sp.) [1]. Desa yang merupakan eks transmigrasi Separi III ini kini menjadi salah satu percontohan pengelolaan ekonomi hijau di Kutai Kartanegara. Eko Eduwisata Lebah Trigona yang berdiri sejak 2013 telah menarik pengunjung dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur, sementara data 2024 mencatat 18 titik lampu jalan bertenaga panel surya aktif dengan rencana penambahan 112 titik, tiga unit biogas beroperasi, dan penanaman 5.000 pohon dalam satu aksi kolaboratif multipihak pada Mei 2024 [2].
Latar Belakang
Desa Bhuana Jaya adalah desa eks transmigrasi yang sejak era Orde Baru dikenal sebagai Separi III. Kalimantan Timur menyimpan kekayaan alam yang besar, tetapi juga menanggung tekanan eksploitasi sumber daya alam dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan aktivitas industri di sekitar Tenggarong Seberang yang memberi tekanan pada kualitas tanah, air, dan udara warga desa [3].
Kondisi konkret yang dihadapi warga: ketika tutupan lahan berkurang, debit air irigasi menurun di musim kemarau; ketika tanah kelelahan akibat pupuk kimia berlebih, produktivitas sawah dan kebun turun; ketika limbah organik ternak tidak dikelola, bau dan polusi air menjadi masalah kesehatan lingkungan [4].
Bhuana Jaya juga menyadari posisi strategisnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, yang berada di jalur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, membuka peluang menjadi bagian ekosistem perdesaan yang memasok produk pertanian organik, energi hijau, dan jasa wisata alam bagi permintaan yang tumbuh seiring pembangunan IKN [5].
Inovasi yang Diterapkan
Program Pemulihan Ekonomi Hijau bekerja melalui lima pilar yang dirancang saling memperkuat, sehingga keberhasilan satu pilar menjadi enabler bagi pilar lain [1].
| Pilar |
Program, Data Teknis, dan Dampak |
| 1. Reboisasi dan Pemulihan Hutan |
Pada Mei 2024, Desa Bhuana Jaya berkolaborasi dengan UPTD KPH Santan, Kelompok Tani Hutan (KTH) Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menanam 5.000 pohon di kawasan yang telah mengalami deforestasi, dengan jenis pohon dipilih untuk pemulihan keanekaragaman hayati, stabilisasi tanah, dan manfaat ekonomi jangka menengah. |
| 2. Energi Terbarukan: Panel Surya dan Biogas |
Per data 2024, 18 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) sudah menggunakan panel surya, dengan rencana penambahan 112 titik. Kotoran ternak sapi diolah melalui biodigester menjadi biogas, dengan 3 unit beroperasi, dimanfaatkan warga untuk memasak dan penerangan. |
| 3. Pertanian Organik dan Irigasi Efisien |
Desa mendorong transisi dari pertanian berbasis pupuk kimia menuju pertanian organik berbahan kompos desa, sekaligus mengoptimalkan sistem irigasi agar distribusi air lebih efisien saat musim kemarau. |
| 4. Pengelolaan Limbah Organik dan Kompos |
Limbah organik rumah tangga dan pertanian, seperti jerami, kulit buah, sisa sayuran, dan kotoran ternak, dipilah dan diolah menjadi kompos untuk kebutuhan pupuk pertanian desa. |
| 5. Eko Eduwisata Lebah Kelulut dan Penguatan UMKM |
Eko Eduwisata Lebah Trigona berdiri sejak 2013, menghasilkan madu murni, propolis mentah, dan bee pollen, sekaligus menjadi tempat edukasi budidaya lebah tanpa sengat bagi pengunjung dan warga. |
Proses Penerapan Inovasi
Pemerintah Desa Bhuana Jaya memulai transformasi hijau bukan dari investasi infrastruktur besar, melainkan dari perubahan narasi: mendefinisikan ulang makna “kemajuan desa” agar tidak lagi diukur semata dari pembangunan fisik, tetapi dari keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kesehatan ekosistem [4].
Eko Eduwisata Lebah Trigona yang berdiri sejak 2013, dirintis Suwondo yang kini juga menjabat Sekretaris Desa, menjadi jangkar kepercayaan program: bukti nyata yang lebih dulu bisa dilihat warga bahwa pendekatan berbasis alam dapat menghasilkan pendapatan yang konsisten [6]. Aksi kolaboratif penanaman 5.000 pohon pada Mei 2024 bersama KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menjadi formalisasi kemitraan multipihak yang mengubah program desa dari inisiatif sektoral menjadi gerakan bersama [1].
Pengembangan energi terbarukan dilakukan bertahap mengikuti kapasitas anggaran dan keterampilan teknis yang tersedia, dimulai dari instalasi panel surya pada bangunan umum dan rumah percontohan, kemudian diperluas ke lampu penerangan jalan menuju target 112 titik PJU surya tambahan [7]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan instalasi teknis yang spesifik pada tahap ini; pendekatan bertahap sendiri tampaknya dipilih justru untuk memungkinkan desa mempelajari dan menyesuaikan pendekatan teknis sebelum berinvestasi dalam skala lebih besar.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah mengubah kebiasaan warga yang terbentuk bertahun-tahun. Petani yang terbiasa menggunakan pupuk kimia memerlukan pendampingan dan bukti hasil nyata sebelum mau beralih ke pupuk organik, karena bagi mereka perubahan ini menyangkut pendapatan keluarga, bukan sekadar keputusan ideologis [4]. Kendala ini dimitigasi dengan menjadikan Eko Eduwisata Lebah Trigona sebagai bukti hidup terlebih dahulu, sehingga warga melihat contoh nyata sebelum diminta mengubah praktik pertanian mereka sendiri.
Tantangan teknis pada instalasi biogas adalah memastikan kontinuitas pasokan biomassa yang cukup, karena jumlah ternak yang terbatas di beberapa RT membuat output biogas per unit tidak selalu konsisten, sementara pemeliharaan panel surya memerlukan jadwal pembersihan berkala agar efisiensi tidak menurun [7]. Kendala ini dimitigasi melalui pengembangan bertahap sesuai kapasitas anggaran dan keterampilan teknis desa, bukan instalasi massal sekaligus yang berisiko sulit dipelihara.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah visi kepemimpinan yang menolak pemisahan antara ekonomi dan ekologi, disampaikan melalui tindakan yang terlihat, seperti lampu jalan bertenaga matahari dan kotoran sapi yang menghasilkan gas memasak [2].
Faktor kedua adalah kekuatan kemitraan multipihak: PT Pama Persada Nusantara, salah satu kontraktor tambang batu bara besar di Kalimantan, berkomitmen mendanai penanaman pohon di desa yang berada dalam lingkar dampak operasionalnya [8]. Faktor ketiga adalah keberadaan Eko Eduwisata Lebah Trigona sebagai demonstrator hidup yang membuktikan bahwa pelestarian alam dapat menjadi strategi bisnis yang masuk akal, bukan sekadar pengorbanan ekonomi [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak terukur pada 2024: 18 titik PJU bertenaga surya beroperasi (dengan pipeline 112 titik tambahan), 3 unit biogas aktif, dan 5.000 pohon tertanam dalam aksi kolaborasi Mei 2024 [1].
Eko Eduwisata Lebah Trigona terus berkembang sebagai destinasi eduwisata yang menarik pengunjung dari berbagai wilayah Kalimantan Timur, menghasilkan madu murni, propolis mentah, dan bee pollen, dengan pengunjung dapat mengolah lahan pertanian dan merasakan madu langsung dari sarangnya [6], [10]. Destinasi ini juga dikunjungi tim dari desa-desa lain di Kutai Kartanegara yang ingin mempelajari model serupa [8].
Dampak jangka panjang yang strategis adalah perubahan orientasi pembangunan desa dalam dokumen perencanaan, mengarahkan investasi infrastruktur, SDM, dan kemitraan desa ke dalam kerangka ekonomi hijau yang koheren [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Program Pemulihan Ekonomi Hijau bertumpu pada kombinasi anggaran desa dan kemitraan CSR, seperti pendanaan penanaman pohon dari PT Pama Persada Nusantara [8]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran desa yang dialokasikan untuk instalasi panel surya dan biogas secara spesifik.
Model pendapatan bertumpu pada penjualan madu, propolis, dan bee pollen dari Eko Eduwisata Lebah Trigona, penghematan biaya listrik dari PJU tenaga surya, penghematan biaya LPG dari biogas rumah tangga, dan potensi penjualan kompos ke luar desa sebagai produk turunan bernilai ekonomi [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membangun bukti nyata (Eko Eduwisata Lebah Trigona) sebelum mengharapkan warga mengubah kebiasaan pertanian mereka, sehingga ekonomi hijau tidak diperkenalkan sebagai konsep abstrak melainkan sebagai model bisnis yang sudah terbukti bekerja [6]. Pendekatan bertahap dalam instalasi energi terbarukan, alih-alih investasi massal sekaligus, juga memberi ruang desa untuk belajar dan menyesuaikan sebelum skala diperbesar [7].
Jika memulai dari awal, mekanisme pemeliharaan rutin untuk panel surya dan pasokan biomassa biogas idealnya direncanakan sejak tahap instalasi, bukan ditemukan sebagai kendala operasional setelah unit terpasang. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pilar yang paling sesuai dengan potensi lokal yang sudah ada, membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki kepentingan langsung di kawasan sekitar (seperti perusahaan tambang atau perkebunan), dan tidak memaksakan seluruh lima pilar berjalan sekaligus sejak awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program bertumpu pada internalisasi nilai hijau ke dalam budaya desa dan komersialisasi produk hijau yang memberi insentif ekonomi nyata bagi warga: madu kelulut yang terjual, kompos yang mengurangi tagihan pupuk petani, dan lampu jalan surya yang menekan tagihan listrik desa [8].
Posisi strategis Bhuana Jaya dalam koridor pembangunan IKN membuka peluang scale up berbasis pasar, mendorong pemerintah desa membangun sertifikasi produk organik dan kapasitas pemasaran digital agar produk Bhuana Jaya dapat memasuki rantai pasok kawasan IKN [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Pemulihan Ekonomi Hijau Desa Bhuana Jaya berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Peralihan ke pertanian organik dengan irigasi efisien dan pemupukan berbasis kompos bertujuan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan tanpa degradasi kualitas tanah. |
Kompos dari limbah organik desa digunakan sebagai pengganti sebagian pupuk kimia pada lahan pertanian. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
18 titik PJU bertenaga surya dan 3 unit biogas aktif menjadi implementasi nyata transisi energi terbarukan di tingkat desa. |
18 titik PJU surya beroperasi, dengan rencana penambahan 112 titik. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Eko Eduwisata Lebah Trigona menciptakan pendapatan dari jasa wisata, penjualan madu, propolis, dan bee pollen, serta kegiatan edukasi. |
Eko Eduwisata Lebah Trigona beroperasi sejak 2013 dan menarik pengunjung lintas wilayah Kalimantan Timur. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Siklus kompos yang mengolah limbah organik desa menjadi pupuk pertanian menerapkan ekonomi sirkular di skala dasar. |
Limbah jerami, kulit buah, sisa sayuran, dan kotoran ternak diolah menjadi kompos. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Penanaman 5.000 pohon, panel surya, dan biogas bersama-sama berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. |
5.000 pohon ditanam dalam aksi kolaboratif Mei 2024 bersama KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan PT Pama. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Reboisasi kawasan hutan yang telah ditebang dan pemeliharaan habitat lebah Trigona meningkatkan keanekaragaman hayati darat di Bhuana Jaya. |
Populasi lebah Trigona dijaga sebagai bagian dari Eko Eduwisata sekaligus pollinator ekosistem lokal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa, UPTD KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menjadi model kemitraan lintas sektor di tingkat desa. |
Empat pihak berkolaborasi dalam aksi penanaman 5.000 pohon pada Mei 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Lima Pilar Ekonomi Hijau Bhuana Jaya dapat direplikasi oleh desa lain di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur yang memiliki tekanan lingkungan serupa dari aktivitas industri sekitar. Kunci replikasinya adalah memulai dari pilar yang paling sesuai potensi lokal: desa dengan banyak ternak dapat memulai dari biogas, desa dengan lahan hutan rusak dari reboisasi, dan desa dengan keanekaragaman hayati tinggi dari eko-eduwisata seperti kelulut, tanpa harus menjalankan seluruh lima pilar sekaligus [2].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menetapkan Bhuana Jaya sebagai desa inti dalam jaringan desa hijau Kukar, memberi insentif Dana Desa tambahan bagi desa yang mengadopsi minimal dua pilar ekonomi hijau, dan memfasilitasi akses kemitraan CSR perusahaan tambang di wilayah Kukar untuk desa-desa sekitar kawasan konsesi tambang [8].
Daftar Pustaka
[1] Desa Bhuana Jaya, “Gerakan Ekonomi Hijau Desa Bhuana Jaya Berkolaborasi dengan PT. PAMA dan KPHP Santan,” bhuanajaya.desa.id, 15 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/gerakan-hijau-desa-bhuana-jaya-tenggarong-seberang-2024/.
[2] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Pemulihan Ekonomi Hijau, Inovasi Desa Bhuana Jaya untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekaligus Jaga Alam,” inovasi.web.id, 25 Jun. 2024. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemulihan-ekonomi-hijau-inovasi-desa-bhuana-jaya-untuk-peningkatan-ekonomi-masyarakat-sekaligus-jaga-alam/.
[3] Kaltim Tribunnews, “Bhuana Jaya, Desa Transmigran di Kukar yang Punya Banyak Potensi dan Prestasi,” kaltim.tribunnews.com, 12 Des. 2021. [Daring]. Tersedia: https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/12/bhuana-jaya-desa-transmigran-di-kukar-yang-punya-banyak-potensi-dan-prestasi.
[4] Desa Bhuana Jaya, “Konservasi – Desa Berwawasan Lingkungan, Masyarakat Sejahtera Berkelanjutan,” bhuanajaya.desa.id, 27 Apr. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/keyword/konservasi/page/3/.
[5] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00683: Pemerintah Desa Bhuana Jaya Jalankan Ekonomi Hijau dan Perkuat Kesejahteraan Warga,” inovasi.web.id, 6 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-bhuana-jaya-jalankan-ekonomi-hijau-dan-perkuat-kesejahteraan-warga/.
[6] Kutai Panrita, “Manisnya Madu Kelulut – Eko Eduwisata Lebah Trigona Desa Bhuana Jaya,” kutaipanrita.id, 15 Nov. 2023. [Daring]. Tersedia: https://kutaipanrita.id/manisnya-madu-kelulut-eko-eduwisata-lebah-trigona/.
[7] Desa Bhuana Jaya, “Memanfaatkan Sumber Daya Alam Pedesaan sebagai Sumber Energi Terbarukan,” bhuanajaya.desa.id, 22 Jan. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/keyword/pemanfaatan-sdm/.
[8] Kaltim Post – Jawa Pos, “Ladang Kelulut Bhuana Jaya Jadi Inspirasi Desa Inovatif di Kukar,” kaltimpost.jawapos.com. [Daring]. Tersedia: https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-kartanegara/2509170116/ladang-kelulut-bhuana-jaya-jadi-inspirasi-desa-inovatif-di-kukar/.
[10] Desa Bhuana Jaya, “Wisatawan Dapat Merasakan Pengalaman Langsung Mengolah Lahan Pertanian,” Instagram, instagram.com. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DQTEHjqEuXh/.
