oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, melalui BUMDes Tunjung Mekar meluncurkan program fasilitasi kerja di kapal pesiar internasional dengan skema pinjaman modal tanpa agunan [1]. Program ini menghapus hambatan finansial terbesar yang selama ini menghalangi warga kurang mampu mengakses pekerjaan bergaji tinggi di industri pariwisata global, yaitu ketiadaan biaya awal untuk paspor, dokumen, dan pelatihan keberangkatan. Inovasi ini bertujuan menekan angka pengangguran di empat banjar dinas Desa Tunjung sekaligus membangun sumber devisa keluarga yang stabil. Sejak diluncurkan, program telah memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda secara legal ke kapal pesiar dengan rute Eropa dan Kanada pada tahun-tahun awal [2], dan menurut catatan terbaru BUMDes Tunjung Mekar, jumlah ini telah bertambah menjadi lebih dari 40 orang seiring berjalannya program [8].
Latar Belakang
Desa Tunjung berdiri di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, di wilayah pegunungan Bali Utara. Perekonomian warga bertumpu pada hasil bumi, kopi, cengkih, dan sayuran, yang menghidupi keluarga petani dari generasi ke generasi. Namun ketika angkatan kerja muda tumbuh pesat, lahan pertanian yang terbatas tidak lagi mampu menyerap mereka semua [3].
Peluang kerja di kapal pesiar internasional sudah lama dikenal sebagian warga Desa Tunjung. Industri pariwisata bahari global menawarkan gaji jauh di atas upah minimum daerah, dengan fasilitas akomodasi dan makan yang ditanggung perusahaan. Namun satu tembok tinggi menghalangi pemuda desa untuk melangkah masuk: biaya awal untuk paspor, sertifikasi, pelatihan, dan dokumen keberangkatan yang mencapai jutaan rupiah tidak terjangkau oleh keluarga petani gunung yang tidak memiliki aset sebagai jaminan pinjaman [4].
Perbekel I Made Sadia membaca situasi ini sebagai celah kebijakan yang bisa diisi: jika desa dapat menyediakan modal awal tanpa mensyaratkan agunan, hambatan terbesar itu runtuh dengan sendirinya. Kehadiran seorang mantan pekerja kapal pesiar yang kemudian menjabat Ketua BUMDes Tunjung Mekar menjadi modal sosial yang berharga, karena ia memahami dari dalam bagaimana sistem rekrutmen, pelatihan, dan kehidupan kerja di atas kapal pesiar itu bekerja [5].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Tunjung Mekar mengembangkan skema kredit tanpa agunan khusus bagi warga yang telah lolos seleksi rekrutmen kapal pesiar. Pinjaman ini dikenakan bunga rendah, yang menurut laporan sekitar 1 persen per bulan, jauh di bawah bunga lembaga keuangan formal maupun koperasi konvensional, semata untuk menutup biaya operasional administrasi dan pengelolaan dana bergulir. Besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pekerja: biaya paspor, tes kesehatan, sertifikasi Basic Safety Training (BST), seragam, dan tiket keberangkatan [1].
Inovasi ini tidak berhenti pada pembiayaan semata. BUMDes Tunjung Mekar bekerja sama dengan agen penyaluran tenaga kerja kapal pesiar yang telah memiliki rekam jejak terpercaya untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan kontrak kerja yang sah, perlindungan hukum, dan kepastian gaji sesuai standar internasional [6]. Seluruh mekanisme ini dirancang sebagai sistem terintegrasi: BUMDes sebagai pemberi modal, agen sebagai penyalur ke perusahaan kapal pesiar, dan pemerintah desa sebagai penjamin moral yang memastikan setiap warga yang berangkat adalah tenaga kerja terlatih dan terdokumentasi dengan baik.
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama yang ditempuh Perbekel I Made Sadia adalah membangun fondasi kompetensi calon pekerja sebelum satu rupiah pun dari BUMDes dicairkan. Kelas bahasa Inggris intensif digelar di kantor desa, dan pelatihan keterampilan teknis hospitaliti dilaksanakan rutin di bawah bimbingan Ketua BUMDes yang pernah merasakan langsung ritme kerja di atas kapal [7].
Setelah peserta dinilai siap secara kompetensi, proses seleksi bersama agen penyaluran dilakukan untuk memastikan hanya kandidat dengan komitmen dan kemampuan memadai yang menerima pinjaman BUMDes. Keputusan memberikan pinjaman tanpa agunan pada awalnya memunculkan kekhawatiran di internal BUMDes tentang risiko gagal bayar. Pemerintah desa menjawab kekhawatiran itu dengan membangun sistem monitoring cicilan berbasis kepercayaan sosial: karena peminjam adalah warga desa yang dikenal secara personal oleh pengurus BUMDes, tekanan sosial komunitas desa terbukti lebih efektif sebagai mekanisme penagihan daripada jaminan aset [5].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kasus gagal bayar spesifik yang benar-benar terjadi; kekhawatiran ini lebih bersifat antisipatif dan dikelola sejak awal melalui desain program, bukan dikoreksi setelah kegagalan nyata terjadi. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa kegagalan bukan datang dari ketiadaan modal, tetapi dari ketiadaan kesiapan, sehingga BUMDes Tunjung Mekar memastikan setiap rupiah yang dipinjamkan menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar diterima dan bertahan di kapal pesiar [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi sejak awal adalah kekhawatiran risiko gagal bayar dari skema pinjaman tanpa agunan. Bagi BUMDes yang mengelola dana terbatas, satu atau dua kasus wanprestasi berpotensi mengganggu kesinambungan dana bergulir [5]. Kendala ini dimitigasi melalui mekanisme seleksi yang ketat sebelum pencairan pinjaman dan pemanfaatan modal sosial desa, sehingga tekanan sosial komunitas menjadi mekanisme penagihan yang lebih efektif dibanding jaminan aset formal.
Tantangan lain yang lebih struktural adalah ketergantungan program pada satu jaringan agen penyaluran dan satu figur kunci, yakni Ketua BUMDes yang memiliki pengalaman kapal pesiar. Jika agen mengalami masalah perizinan atau Ketua BUMDes tidak lagi menjabat, program berisiko kehilangan dua sumber daya paling kritis sekaligus [1]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui diversifikasi mitra agen dan pendokumentasian pengetahuan teknis Ketua BUMDes ke dalam modul pelatihan tertulis, agar keberlanjutan program tidak bergantung pada satu individu semata.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor yang paling menentukan adalah keberadaan Ketua BUMDes yang merupakan mantan pekerja kapal pesiar. Pengetahuan praktisnya tentang standar rekrutmen, budaya kerja di atas kapal, dan jaringan koneksi dengan agen penyaluran terpercaya tidak bisa digantikan oleh pelatihan teknis apa pun [4].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Perbekel I Made Sadia yang berani mengambil risiko kelembagaan dengan menjamin pinjaman tanpa agunan menggunakan otoritas moral pemerintah desa. Di desa dengan ikatan komunitas yang kuat seperti Tunjung, jaminan moral perbekel jauh lebih mengikat secara sosial daripada sertifikat tanah sekalipun. Dukungan keluarga, terutama restu orang tua yang mengizinkan anak-anak merantau ke laut lepas, melengkapi ekosistem kepercayaan yang menjadi fondasi program ini [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil yang paling terukur adalah keberhasilan memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda dari Desa Tunjung ke kapal pesiar internasional secara legal pada tahun-tahun awal program, dengan rute utama Eropa dan Kanada [2]. Menurut catatan terbaru BUMDes Tunjung Mekar sendiri, jumlah pekerja yang difasilitasi telah bertambah menjadi lebih dari 40 orang seiring waktu, menunjukkan program terus berjalan dan berkembang, bukan berhenti setelah gelombang pertama [8].
Dampak ekonomi yang dirasakan langsung keluarga pekerja adalah masuknya kiriman devisa yang digunakan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan konsumsi keluarga. BUMDes Tunjung Mekar sendiri mendapatkan manfaat berupa arus cicilan pinjaman yang diputar kembali sebagai modal gelombang pemberangkatan berikutnya [6].
Secara kualitatif, program ini mengubah cara pandang pemuda desa terhadap masa depan mereka, dari identitas “anak petani gunung yang tidak punya pilihan” menjadi “tenaga profesional hospitaliti internasional.” Pergeseran ini membangun kepercayaan diri generasi baru Desa Tunjung bahwa keterbatasan geografis bukan takdir ekonomi yang harus diterima begitu saja [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal skema pinjaman bertumpu pada dana BUMDes Tunjung Mekar sendiri, dengan besaran pinjaman disesuaikan kebutuhan nyata calon pekerja untuk paspor, tes kesehatan, sertifikasi BST, seragam, dan tiket keberangkatan [1]. BUMDes juga tercatat menyalurkan bantuan pinjaman darurat senilai Rp35.100.000 kepada 13 rumah tangga saat pandemi Covid-19, menunjukkan kapasitas dana bergulir yang lebih luas dari sekadar pembiayaan kapal pesiar [8].
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada bunga pinjaman rendah (sekitar 1 persen per bulan) yang menutup biaya operasional pengelolaan dana bergulir, bukan mencari keuntungan besar dari peminjam [1]. Cicilan yang dibayarkan pekerja setelah bekerja diputar kembali menjadi modal bagi gelombang pemberangkatan berikutnya, menciptakan siklus pembiayaan mandiri; BUMDes bahkan telah mengalokasikan Rp50.000.000 dari akumulasi keuntungan tiga tahun untuk mendukung kegiatan upacara adat komunitas, menandakan dana bergulir ini juga menghasilkan surplus di luar pembiayaan kapal pesiar [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mendahulukan pembangunan kompetensi (bahasa Inggris, keterampilan hospitaliti, simulasi wawancara) sebelum pencairan pinjaman, alih-alih memberi modal terlebih dahulu, terbukti menjadi kunci memastikan setiap rupiah yang dipinjamkan menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar diterima dan bertahan di kapal pesiar [7]. Mengandalkan kepercayaan sosial komunitas sebagai mekanisme penagihan, alih-alih mensyaratkan agunan formal, juga terbukti efektif tanpa menimbulkan kasus gagal bayar yang terdokumentasi.
Jika memulai dari awal, diversifikasi mitra agen penyaluran dan pendokumentasian pengetahuan teknis Ketua BUMDes idealnya dilakukan sejak tahap awal, bukan diidentifikasi belakangan sebagai kerentanan struktural. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi figur kunci dengan pengalaman industri yang otentik terlebih dahulu, membangun pelatihan kompetensi sebelum pembiayaan, dan merancang sejak awal mekanisme keberlanjutan yang tidak bergantung pada satu individu atau satu mitra agen saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dibangun di atas mekanisme dana bergulir yang mandiri secara finansial: cicilan pinjaman dari pekerja yang sudah berangkat langsung diputar menjadi modal pinjaman bagi calon pekerja di gelombang berikutnya, sehingga program tidak bergantung pada suntikan anggaran desa setiap tahun [8].
Strategi jangka panjang yang inovatif adalah membangun jaringan alumni pekerja kapal pesiar sebagai agen pengetahuan aktif. Para alumni diajak kembali ke desa saat masa kontrak selesai untuk berbagi pengalaman, membimbing calon pekerja baru, dan memperbarui informasi tentang kebutuhan rekrutmen kapal pesiar yang terus berubah, sehingga pengetahuan tidak lagi tersimpan di satu kepala saja [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program fasilitasi kerja kapal pesiar BUMDes Tunjung Mekar berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Skema pinjaman tanpa agunan meruntuhkan hambatan finansial yang mengunci warga miskin dari akses pekerjaan bergaji tinggi, mengangkat daya beli rumah tangga dan membangun aset keluarga. |
Lebih dari 40 warga tercatat telah difasilitasi bekerja ke luar negeri atau kapal pesiar. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Program pelatihan bahasa Inggris intensif dan simulasi wawancara kerja yang diselenggarakan BUMDes adalah bentuk pendidikan vokasional non-formal yang diberikan gratis kepada warga desa. |
Kelas bahasa Inggris dan pelatihan hospitaliti digelar rutin di kantor desa sebelum pencairan pinjaman. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Program ini menciptakan akses ke pekerjaan layak dengan kontrak resmi, gaji standar internasional, dan perlindungan hukum bagi pekerja migran dari desa terpencil. |
Dana bergulir BUMDes menguat dari cicilan pekerja untuk membiayai gelombang pemberangkatan berikutnya. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Dengan menyasar warga tanpa aset agunan, program ini memotong mekanisme ketimpangan yang mengunci kemiskinan antargenerasi di desa pegunungan terpencil. |
Pinjaman tanpa agunan diberikan khusus bagi warga yang lolos seleksi rekrutmen kapal pesiar. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, agen penyaluran tenaga kerja swasta, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mencerminkan kemitraan multipihak yang fungsional. |
Dinas Tenaga Kerja Buleleng turut memberikan pelatihan dan mendukung proses sertifikasi calon pekerja. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Tunjung Mekar dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Buleleng dan wilayah pegunungan Bali yang menghadapi masalah pengangguran pemuda serupa, dengan satu syarat utama: desa harus memiliki atau berhasil mengidentifikasi setidaknya satu figur kunci yang memiliki pengetahuan teknis industri kapal pesiar atau industri kerja luar negeri yang menjadi sasaran program [3]. Pemerintah Desa Tunjung siap mengadakan lokakarya teknis bagi pengurus BUMDes se-Kabupaten Buleleng untuk berbagi mekanisme mitigasi risiko pinjaman, sistem monitoring cicilan, dan kurikulum pelatihan yang telah terbukti.
Untuk scale up ke tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali yang pada 2017 telah mengumumkan rencana memfasilitasi 1.000 tenaga kerja lulusan SMK untuk bekerja di kapal pesiar pada 2018 dapat mengadopsi model BUMDes Tunjung Mekar sebagai mekanisme pelaksanaan di tingkat desa yang lebih efisien daripada program pelatihan terpusat [9]. Model ini menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak seleksi, pelatihan, dan pembiayaan dengan dukungan teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan dukungan modal awal dari Dana Desa.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00668: Pemerintah Desa Tunjung Fasilitasi Warga Bekerja di Kapal Pesiar Guna Atasi Pengangguran Desa,” inovasi.web.id, 3 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-tunjung-fasilitasi-warga-bekerja-di-kapal-pesiar-guna-atasi-pengangguran-desa/.
[2] Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Atasi Pengangguran, Desa Tunjung Fasilitasi Masyarakat Bekerja ke Luar Negeri,” bulelengkab.go.id, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/68_atasi-pengangguran-desa-tunjung-fasilitasi-masyarakat-bekerja-ke-luar-negeri.
[3] LenteraEsai.id, “Langkah Inovatif, Desa Tunjung Fasilitasi Warga Bekerja ke Luar Negeri untuk Atasi Pengangguran,” lenteraesai.id, 20 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://lenteraesai.id/2022/04/20/langkah-inovatif-desa-tunjung-fasilitasi-warga-bekerja-ke-luar-negeri-untuk-atasi-pengangguran/.
[4] Bali Tribunnews, “Tekan Angka Kemiskinan, BUMDes Tunjung Beri Pinjaman Modal untuk Pekerja Migran Indonesia,” bali.tribunnews.com, 20 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bali.tribunnews.com/2022/04/20/tekan-angka-kemiskinan-bumdes-tunjung-beri-pinjaman-modal-untuk-pekerja-migran-indonesia.
[5] Koran Buleleng, “BUMDes Desa Tunjung Fasilitasi Warga yang Ingin Kerja di Luar Negeri,” koranbuleleng.com, 21 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://koranbuleleng.com/2022/04/21/bumdes-desa-tunjung-fasilitasi-warga-yang-ingin-kerja-di-luar-negeri/.
[6] Bali JPNN, “Desa Tunjung Libatkan BUMDes Berangkatkan Warga ke Kapal Pesiar Atasi Pengangguran,” bali.jpnn.com, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://bali.jpnn.com/bali-terkini/15030/desa-tunjung-libatkan-bumdes-berangkatkan-warga-ke-kapal-pesiar-atasi-pengangguran.
[7] Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, “Berikan Pelatihan dan Pinjaman Modal Kerja bagi Masyarakat yang Akan Bekerja ke Kapal Pesiar,” disnaker.bulelengkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/43_berikan-pelatihan-dan-pinjaman-modal-kerja-bagi-mayarakat-yang-akan-bekerja-ke-kapal-pesiar.
[8] BUM Desa Tunjung Mekar Tunjung, “Misi Sosial BUM Desa Tunjung Mekar Tunjung,” bumdesatunjungmekar.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bumdesatunjungmekar.com/misi-sosial-bum-desa-tunjung-mekar-tunjung/.
[9] ANTARA News Bali, “Bali Fasilitasi 1.000 Tenaga Kerja Kapal Pesiar,” bali.antaranews.com, 4 Sep. 2017. [Daring]. Tersedia: https://bali.antaranews.com/berita/110343/bali-fasilitasi-1000-tenaga-kerja-kapal-pesiar.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Tanjunganom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi pencegahan stunting bernama GURIS, Gerakan Untuk Rakyat Indonesia Sehat, yang diinisiasi Kader Posyandu Anggrek 2 bersama pemerintah desa sejak 16 Januari 2025 [1]. Inovasi ini menggabungkan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, kunjungan rumah intensif, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara terpadu, memanfaatkan potensi Kecamatan Rakit sebagai kawasan “Desa Seribu Kolam” penghasil ikan nila sebagai sumber protein hewani utama [2]. Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting di tingkat komunitas melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis pemberdayaan masyarakat, menempatkan kader posyandu sebagai agen perubahan perilaku gizi di level keluarga [1]. Inovasi ini menjadikan Desa Tanjunganom model desa yang mengintegrasikan potensi ekonomi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas secara berkelanjutan [3].
Latar Belakang
Stunting masih menjadi tantangan serius di banyak desa di Kabupaten Banjarnegara, termasuk di Desa Tanjunganom yang memiliki populasi balita aktif yang dipantau rutin melalui Posyandu Anggrek 2 [1]. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada 2022 tercatat 21,6 persen, sementara Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting semula menargetkan penurunan hingga 14 persen pada 2024. Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya pemahaman sebagian ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif dan pola makan bergizi seimbang [6], [1].
Sebelum GURIS hadir, penanganan stunting di tingkat desa berjalan secara parsial, kader posyandu, bidan desa, puskesmas, dan lintas sektor bergerak sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur [1]. Kajian akademik tentang strategi desa dalam penanggulangan stunting mengonfirmasi bahwa ketiadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terkoordinasi di tingkat desa menjadi hambatan sistemik yang menghalangi efektivitas intervensi gizi di level komunitas [7].
Desa Tanjunganom menyimpan potensi besar untuk mengatasi masalah gizi ini dari dalam komunitas itu sendiri [2]. Kecamatan Rakit, tempat desa ini berada, dikenal sebagai kawasan “Desa Seribu Kolam” dengan 400 rumah tangga perikanan yang pada 2024 memproduksi lebih dari 230 juta ekor benih ikan nila, sumber protein hewani berlimpah yang dapat menjadi komponen utama PMT bergizi bagi balita berisiko stunting. Kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, pada Juli 2025 yang membawa bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul bagi lima kelompok pembudidaya menegaskan posisi kawasan ini sebagai simpul ketahanan pangan berbasis protein hewani yang strategis di Banjarnegara [4], [2].
Inovasi yang Diterapkan
GURIS lahir dari kepedulian para kader Posyandu Anggrek 2 yang setiap bulan menyaksikan angka stunting di wilayah binaan mereka belum turun signifikan meski posyandu rutin berjalan [1]. Inovasi ini diresmikan pada 16 Januari 2025 sebagai gerakan komunitas yang menempatkan kader posyandu sebagai agen perubahan perilaku gizi yang hadir langsung ke pintu keluarga paling rentan, selaras dengan arah kebijakan nasional yang mendorong transformasi posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) [6].
GURIS bekerja melalui lima jalur intervensi: koordinasi aktif dengan puskesmas dan lintas sektor; penyuluhan stunting dan ASI eksklusif bagi ibu hamil dan menyusui; edukasi PMT berbahan pangan lokal termasuk ikan nila dari kolam warga; kunjungan rumah rutin untuk pemantauan tumbuh kembang balita; serta monitoring pola makan keluarga yang terdeteksi berisiko [1]. Integrasi sumber protein hewani lokal ke dalam menu PMT menjadi kunci yang menghilangkan hambatan ekonomi paling lazim dalam program gizi: biaya bahan makanan bergizi yang dianggap mahal oleh keluarga kurang mampu [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan membangun kesepahaman bersama antara kader posyandu, bidan desa, dan Puskesmas Rakit tentang pola intervensi terkoordinasi yang dijalankan secara sinergis [1]. Mekanisme koordinasi ini menjawab kelemahan mendasar yang selama ini membuat intervensi stunting di tingkat desa berjalan tidak optimal karena masing-masing pihak bekerja dalam silo terpisah [7].
Tahap selanjutnya adalah pemetaan seluruh balita di wilayah Posyandu Anggrek 2 untuk mengidentifikasi anak berisiko maupun yang sudah terdeteksi stunting berdasarkan data pengukuran tinggi dan berat badan rutin [1]. Data pemetaan ini menjadi acuan menentukan prioritas kunjungan rumah, keluarga dengan risiko tinggi mendapat kunjungan lebih sering dan pendampingan lebih intensif.
Pembelajaran penting dari proses implementasi adalah bahwa edukasi di posyandu saja tidak cukup untuk menjangkau keluarga yang paling membutuhkan perubahan perilaku gizi [1]. Kunjungan rumah menjadi terobosan kunci: dengan hadir langsung, kader memantau asupan harian balita secara nyata dan mendampingi ibu menyiapkan PMT dari bahan lokal. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan spesifik yang dikoreksi selama fase awal implementasi; pembelajaran utama justru datang dari perbandingan metode edukasi pasif di posyandu dengan pendekatan kunjungan rumah yang lebih personal, yang terbukti jauh lebih efektif menjangkau keluarga paling rentan [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi GURIS adalah konsistensi kehadiran keluarga berisiko stunting dalam kegiatan posyandu dan sesi penyuluhan [1]. Sebagian keluarga, terutama yang orang tuanya bekerja penuh hari di sawah atau mengelola kolam ikan, sulit meluangkan waktu hadir rutin dalam kegiatan terjadwal. Kendala ini dimitigasi melalui kunjungan rumah langsung oleh kader, alih-alih hanya mengandalkan kehadiran keluarga di posyandu.
Kendala struktural yang menyertai adalah keterbatasan waktu dan tenaga kader posyandu yang menjalankan seluruh program GURIS secara sukarela di luar kesibukan rumah tangga mereka sendiri [1]. Beban kerja kunjungan rumah yang intensif memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah desa. Kendala ini dimitigasi melalui rencana penguatan kapasitas dan apresiasi kader posyandu lewat insentif yang lebih memadai, agar keberlanjutan program tidak semata bertumpu pada keikhlasan kader yang bisa fluktuatif [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah semangat dan komitmen para kader Posyandu Anggrek 2 yang bergerak sukarela dengan rasa memiliki tinggi terhadap program pencegahan stunting [1]. Dukungan pemerintah desa yang mengintegrasikan GURIS ke dalam sistem layanan kesehatan desa memberi legitimasi kelembagaan yang memperkuat posisi kader di hadapan warga [2].
Faktor kedua adalah ketersediaan sumber protein hewani lokal yang berlimpah dari ekosistem perikanan Kecamatan Rakit, ikan nila yang dibudidayakan warga menjadi bahan dasar PMT yang mudah diakses dan terjangkau [2]. Bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul dari KKP pada Juli 2025 turut memperkuat ekosistem perikanan lokal yang menjadi tulang punggung GURIS untuk tahun-tahun mendatang [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dokumentasi resmi program menyatakan prevalensi stunting di wilayah Posyandu Anggrek 2 mulai menunjukkan perubahan sejak GURIS diterapkan, namun angka pembanding sebelum dan sesudah program secara spesifik belum dipublikasikan secara lengkap, mengingat program baru berjalan sejak Januari 2025 dan membutuhkan beberapa siklus pemantauan untuk melihat dampak antropometrik yang signifikan [1]. Kunjungan posyandu menjadi lebih rutin karena kepercayaan keluarga terhadap kader meningkat melalui pendekatan kunjungan rumah yang personal.
Secara kualitatif, ibu hamil dan menyusui di Desa Tanjunganom menunjukkan pemahaman lebih baik tentang ASI eksklusif, MPASI tepat waktu di usia 6 bulan, dan pentingnya variasi sumber protein dalam menu harian balita [1]. Edukasi PMT berbahan pangan lokal mengubah persepsi warga bahwa makanan bergizi tidak harus identik dengan mahal, ikan nila dari kolam tetangga yang diolah menjadi nugget, bubur, atau pepes menjadi sajian bergizi yang lebih segar dan lebih murah [8].
Pada skala lebih luas, keberhasilan GURIS memperkuat posisi Desa Tanjunganom mendukung aksi konvergensi stunting Kabupaten Banjarnegara yang bersiap menggelar Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 [5]. Kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Juli 2025 yang memberikan bantuan induk nila unggul kepada lima kelompok pembudidaya memvalidasi pendekatan GURIS yang mengintegrasikan potensi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas [4]. Perlu dicatat, target nasional penurunan stunting ke 14 persen pada 2024 pada akhirnya tidak sepenuhnya tercapai secara nasional (hasil SSGI 2024 mencatat 19,8 persen), sehingga pemerintah kini menetapkan target baru 14,2 persen pada 2029 melalui RPJMN, konteks yang tetap menjadikan program berbasis komunitas seperti GURIS relevan sebagai kontribusi lokal terhadap target jangka menengah tersebut [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran khusus yang dialokasikan Pemerintah Desa Tanjunganom untuk GURIS; program ini pada dasarnya berjalan melalui kerja sukarela kader Posyandu Anggrek 2 dengan dukungan fasilitas rutin dari Puskesmas Rakit [1]. Sebagai program kesehatan publik, GURIS tidak memiliki model pendapatan komersial.
Nilai ekonomi tidak langsung program ini bekerja melalui pemanfaatan hasil budidaya ikan nila warga sebagai bahan PMT, mengurangi kebutuhan pembelian sumber protein dari luar desa. Keberlanjutan pembiayaan ke depan bergantung pada integrasi GURIS ke anggaran resmi Posyandu ILP serta dukungan bantuan sarana perikanan dari KKP yang memperkuat pasokan bahan baku pangan lokal [4], [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengintegrasikan sumber protein hewani yang sudah tersedia di lingkungan warga (ikan nila) ke dalam menu PMT, alih-alih mengandalkan bahan pangan dari luar desa yang lebih mahal, terbukti menjadi solusi yang menghilangkan hambatan ekonomi utama program gizi [2]. Kunjungan rumah yang menggantikan ketergantungan penuh pada kehadiran keluarga di posyandu juga terbukti menjadi terobosan paling efektif menjangkau keluarga paling rentan.
Jika memulai dari awal, mekanisme insentif atau dukungan logistik bagi kader yang menjalankan kunjungan rumah secara sukarela idealnya dirancang sejak tahap perencanaan program, bukan diidentifikasi belakangan sebagai kendala keberlanjutan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan sumber pangan protein lokal yang paling mudah diakses warganya, memberdayakan kader posyandu sebagai agen kunjungan rumah aktif, dan membangun koordinasi lintas sektor sejak awal alih-alih membiarkan penanganan stunting berjalan dalam silo yang terpisah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GURIS dijamin melalui integrasi program ke dalam Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), pendekatan transformasi posyandu yang didorong Kementerian Kesehatan RI secara nasional untuk memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar yang komprehensif di level desa [1]. Dengan integrasi ini, GURIS tidak lagi berdiri sebagai program ad hoc yang rentan terhenti, melainkan bagian dari sistem layanan kesehatan rutin desa [6].
Pemerintah Desa Tanjunganom juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan lokal sebagai pilar gizi jangka panjang, sejalan dengan potensi produksi benih nila Kecamatan Rakit yang terus berkembang dan menjadikan Banjarnegara bersiap sebagai salah satu pemasok benih nila berkualitas tingkat nasional [4], [9]. Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 yang dilaksanakan Bappeda Banjarnegara pada April 2026 turut memperkuat komitmen sistemik daerah dalam mendukung keberlanjutan program seperti GURIS di seluruh desa [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi GURIS Desa Tanjunganom merupakan contoh implementasi SDGs di level komunitas desa yang menghubungkan intervensi gizi berbasis pangan lokal dengan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, dan penguatan kelembagaan kesehatan primer, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
GURIS mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi balita dengan mengintegrasikan ikan nila lokal sebagai sumber PMT utama. |
PMT berbahan ikan nila dari kolam warga digunakan sebagai pengganti sumber protein yang lebih mahal. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Edukasi PMT berbahan ikan nila lokal dan pemantauan asupan gizi rutin oleh kader GURIS memperkuat ketahanan gizi komunitas desa. |
Lebih dari 230 juta ekor benih ikan nila diproduksi Kecamatan Rakit pada 2024 sebagai basis pangan protein. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
GURIS berkontribusi pada penurunan risiko stunting di Posyandu Anggrek 2 dan meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif dan MPASI bergizi. |
Lima jalur intervensi GURIS berjalan rutin sejak 16 Januari 2025 di wilayah Posyandu Anggrek 2. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
GURIS memberdayakan perempuan, khususnya kader posyandu dan ibu-ibu muda, sebagai agen utama perubahan perilaku gizi di komunitas desa. |
Kader Posyandu Anggrek 2, seluruhnya perempuan, menjadi penggerak utama pelaksanaan GURIS. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan (Perairan Darat) |
Pemanfaatan produk budidaya ikan nila lokal sebagai sumber PMT memberi insentif ekonomi bagi warga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan darat. |
2.000 ekor calon induk nila unggul disalurkan KKP kepada lima kelompok pembudidaya pada Juli 2025. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
GURIS membangun kemitraan antara kader posyandu, pemerintah desa, Puskesmas Rakit, Dinas Kesehatan Banjarnegara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 melibatkan Bappeda Banjarnegara. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GURIS dapat direplikasi oleh desa-desa lain dengan menyesuaikan sumber pangan protein hewani lokal yang tersedia di masing-masing wilayah, tidak harus ikan nila, tetapi bisa telur ayam kampung, daging unggas, ikan sungai, atau hasil budidaya lokal lain yang mudah dijangkau keluarga kurang mampu [1]. Kunci replikasinya bukan pada jenis bahan pangannya, melainkan pada pemberdayaan kader posyandu sebagai agen gizi komunitas aktif yang bergerak melalui kunjungan rumah [7].
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dapat memfasilitasi diseminasi model GURIS ke seluruh desa dengan prevalensi stunting tinggi melalui pelatihan kader terintegrasi dan penyediaan panduan operasional sederhana [5]. Pengalaman Desa Tanjunganom membuktikan bahwa inovasi paling berdampak dalam penurunan stunting sering lahir bukan dari program besar berbiaya tinggi, melainkan dari kepedulian komunitas yang bertindak dengan sumber daya yang sudah ada di sekitar mereka [8].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Tanjunganom, “Posyandu ILP Anggrek 2 Desa Tanjunganom — Inovasi GURIS,” tanjunganom-banjarnegara.desa.id, 16 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.tanjunganom-banjarnegara.desa.id/index.php/artikel/2025/1/17/posyandu-ilp-anggrek-2-desa-tanjunganom.
[2] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “‘Desa Seribu Kolam’ Tanjunganom Banjarnegara, Terima Bantuan Ribuan Calon Indukan Nila Unggul,” jatengprov.go.id, 21 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-seribu-kolam-tanjunganom-banjarnegara-terima-bantuan-ribuan-calon-indukan-nila-unggul.
[3] Katalog Inovasi Desa, “ID 00849: Desa Tanjunganom Terapkan GURIS Berbasis Pangan Lokal,” Instagram, 8 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DW6TgNJkhg9/.
[4] Serayu News, “Banjarnegara Punya Desa Seribu Kolam! Dirjen KKP Datang, Ini Harapannya untuk Petani Ikan,” serayunews.com, 21 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://serayunews.com/banjarnegara-punya-desa-seribu-kolam-dirjen-kkp-datang-ini-harapannya-untuk-petani-ikan.
[5] Bappeda Banjarnegara, “Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2026,” bapperida.banjarnegarakab.go.id, 21 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bapperida.banjarnegarakab.go.id/rapat-koordinasi-persiapan-intervensi-serentak-pencegahan-stunting-tahun-2026/.
[6] Kementerian Kesehatan RI, “Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting,” lms-elearning.bkkbn.go.id. [Daring]. Tersedia: https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/.
[7] I. Fitriana et al., “Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting Melalui Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Larangan,” archive.umsida.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/7647/54774/60817.
[8] Radar Banyumas, “Potensi Besar Perikanan Banjarnegara, KKP Kucurkan Bantuan Ribuan Induk Nila,” radarbanyumas.disway.id, 22 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://radarbanyumas.disway.id/banjarnegara/read/141074/potensi-besar-perikanan-banjarnegara-kkp-kucurkan-bantuan-ribuan-induk-nila.
[9] Banyumas Ekspres, “KKP Serahkan Dua Ribu Induk Nila, Banjarnegara Siap Suplai Benih Nila Nasional,” banyumasekspres.id, 23 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://banyumasekspres.id/banjarnegara-siap-suplai-benih-nila-nasional/.
[10] TP2S / Kementerian Kesehatan RI, “SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%,” stunting.go.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menginisiasi program Bebas TBC melalui pembentukan kader relawan komunitas bernama Kahartos, akronim dari Kader Harapan Temukan Obati Sampai Sembuh [1]. Program ini menggerakkan warga desa sebagai garda terdepan deteksi dini tuberkulosis, menjemput bola langsung ke rumah-rumah warga yang menunjukkan gejala batuk kronis, mengumpulkan sampel dahak, dan mendampingi proses pengobatan dari awal hingga tuntas sembuh. Pada 2015, Desa Cibiruwetan dinobatkan sebagai Desa Peduli TBC pertama di Provinsi Jawa Barat, sebuah prestasi yang mencerminkan efektivitas model berbasis komunitas dalam menekan penyebaran penyakit infeksi menular ini [1]. Kini inovasi ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Tuxedovation BSKDN sebagai model inovasi desa yang signifikan dalam upaya eliminasi TBC [2].
Latar Belakang
Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara dan masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Indonesia menanggung beban TBC yang berat, dengan lebih dari 1.060.000 kasus baru tercatat setiap tahun secara nasional, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia [4].
Di Desa Cibiruwetan, tingginya kepadatan permukiman dan intensitas interaksi sosial harian menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran bakteri TBC [3]. Masalah yang memperburuk kondisi adalah rendahnya kesadaran warga untuk memeriksakan gejala batuk kronis yang mereka anggap biasa. Rasa malu, stigma sosial terhadap penderita TBC, dan minimnya edukasi kesehatan membuat banyak kasus tidak pernah terdeteksi hingga infeksi sudah menyebar ke orang-orang terdekat penderita [1].
Kepala Desa Asep Hasan Sazili, yang mulai menjabat pada 2013, menangkap peluang untuk mengubah paradigma penanganan TBC dari yang semata menunggu pasien datang ke puskesmas menjadi aktif menjemput bola langsung ke rumah warga [1]. Filosofi ini sejalan dengan temuan riset yang menunjukkan bahwa tanpa penjaringan aktif (active case finding) di komunitas, kasus-kasus TBC di desa terpencil akan terus luput dari sistem kesehatan formal [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pemberdayaan komunitas berbasis kader kesehatan desa melalui pembentukan satuan relawan TB Care Kahartos, model community-based active case finding yang menempatkan warga terlatih sebagai ujung tombak deteksi dan pendampingan TBC di tingkat rukun warga [2]. Yayasan Aisyiyah diundang sebagai mitra yang memberikan pelatihan teknis kepada kader pertama, meletakkan fondasi ilmiah bagi gerakan sukarela ini [1].
Secara teknis, setiap kader Kahartos bertugas mendatangi warga yang menunjukkan gejala TBC, terutama batuk lebih dari dua minggu, untuk meminta dan mengumpulkan sampel dahak menggunakan alat yang disediakan puskesmas. Sampel dahak kemudian diantarkan ke Puskesmas Cibiru Hilir untuk diperiksa menggunakan metode mikroskopik; hasil positif segera ditindaklanjuti dengan pendampingan pengobatan intensif yang membutuhkan waktu minimal enam bulan hingga tuntas [3], [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai pada 2013 di bawah kepemimpinan Kepala Desa Asep Hasan Sazili dengan hanya dua orang relawan perintis [1]. Kedua pionir ini mendapatkan pelatihan teknis dari Yayasan Aisyiyah, mencakup identifikasi gejala TBC, teknik pengambilan sampel dahak yang aman, komunikasi persuasif dengan pasien, dan pendampingan kepatuhan minum obat.
Pemerintah Desa Cibiruwetan kemudian merekrut 19 kader tambahan secara bertahap, sehingga total kader Kahartos berkembang menjadi 21 orang yang mewakili setiap wilayah Rukun Warga (RW) di seluruh desa [1]. Penempatan satu kader per RW adalah keputusan strategis: kader mengenal warganya secara personal dan bisa membangun kepercayaan yang tidak mudah dibangun oleh tenaga kesehatan yang datang sekali lalu pergi.
Perjalanan tidak selalu mulus: pada fase awal, kader sering menghadapi penolakan dari warga yang menolak memberikan sampel dahak karena takut hasilnya positif dan identitasnya diketahui tetangga [1]. Penolakan ini menjadi pelajaran yang mendorong tim kader mengoreksi pendekatannya: alih-alih langsung masuk ke prosedur medis yang terasa mengancam, kader mengembangkan pendekatan komunikasi empatik, mendahulukan obrolan santai dan membangun rasa aman sebelum meminta sampel. Proses uji-coba dalam strategi komunikasi inilah yang menghasilkan kepiawaian kader meyakinkan warga yang paling skeptis sekalipun untuk bersedia diperiksa [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat yang terus membayangi langkah para kader adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap penderita TBC. Pasien TBC sering memilih menyembunyikan kondisinya karena takut dikucilkan dari lingkungan sosial, ketakutan yang memperlambat proses deteksi dini karena warga yang paling berisiko justru paling aktif menghindari pemeriksaan [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pendekatan komunikasi empatik kader yang mengutamakan pembangunan rasa aman dan kepercayaan personal sebelum meminta sampel dahak.
Tantangan kedua adalah menjaga stamina dan konsistensi kader dalam jangka panjang, mengingat tugas mereka membutuhkan kunjungan rumah rutin, waktu, energi, dan keterampilan komunikasi yang tidak sedikit. Penolakan berulang dari warga berdampak pada demotivasi kader baru yang belum berpengalaman menghadapi resistensi lapangan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui sistem mentoring antarkader, di mana kader senior berbagi strategi komunikasi kepada kader junior, mekanisme transfer pengetahuan informal yang nilainya tidak kalah dengan pelatihan formal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah komitmen kelembagaan Pemerintah Desa Cibiruwetan yang mengalokasikan dana operasional tetap dari APBDesa untuk membiayai seluruh kegiatan kader setiap tahun [1]. Kepastian anggaran ini menjadi sinyal bahwa program ini adalah prioritas resmi desa, bukan kegiatan sukarela yang bisa dihentikan kapan pun.
Faktor kedua adalah desain insentif yang dirancang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Cibiruwetan berupa penghargaan bulanan kepada kader yang berhasil mengumpulkan sampel dahak terbanyak [1]. Sistem kompetisi positif ini menjaga motivasi kader tetap tinggi. Kemitraan dengan Puskesmas Cibiru Hilir yang menyediakan alat pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan pendampingan medis lanjutan melengkapi ekosistem dukungan yang membuat kader bisa bekerja dengan kompetensi yang terjamin [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling bersejarah dari inovasi ini adalah dinobatkannya Desa Cibiruwetan sebagai Desa Peduli TBC pertama di Provinsi Jawa Barat pada 2015, pengakuan yang datang hanya dua tahun setelah program dimulai [1]. Pengakuan nasional juga datang dari Kementerian Dalam Negeri yang mendaftarkan Kahartos dalam platform inovasi Tuxedovation BSKDN sebagai model unggulan penanggulangan TBC berbasis komunitas [2].
Menurut dokumentasi program, kader Kahartos berhasil mendeteksi 115 suspek TBC pada 2017 dengan 10 warga terkonfirmasi positif, meningkat menjadi 124 suspek terdeteksi dengan 11 kasus positif pada 2018 [1]. Puskesmas Cibiru Hilir yang menjadi mitra rujukan turut mencatat penemuan puluhan kasus positif TBC dalam periode enam bulan pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan cakupan deteksi yang terus berjalan [3].
Dampak sosial yang nyata adalah pergeseran budaya kesehatan masyarakat Cibiruwetan: warga kini lebih terbuka membicarakan TBC dan menyadari bahwa batuk kronis adalah sinyal yang harus segera dilaporkan ke kader [1]. Desa Cibiruwetan kini juga bekerja sama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dalam program Active Case Finding yang memperluas cakupan deteksi dini [6]. Model kader berbasis desa semacam ini sejalan dengan kebijakan provinsi; Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dalam konteks penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara umum, menegaskan bahwa eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor hingga ke tingkat desa [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Program TB Care Kahartos didanai melalui alokasi dana operasional tetap dari APBDesa Cibiruwetan yang dicairkan rutin setiap tahun untuk membiayai seluruh kegiatan kader [1]. Sebagai layanan kesehatan publik berbasis komunitas, program ini tidak memiliki model pendapatan komersial; pemeriksaan dan pengobatan bagi warga sepenuhnya gratis melalui kemitraan dengan Puskesmas Cibiru Hilir.
Skema insentif kader dikelola LPMD Cibiruwetan melalui penghargaan bulanan bagi kader dengan capaian pengumpulan sampel dahak terbanyak, mekanisme yang menjaga motivasi tanpa membebani anggaran desa secara berlebihan [1]. Keberlanjutan pembiayaan diperkuat lewat kemitraan dengan Stop TB Partnership Indonesia yang turut menyuntikkan sumber daya dan pelatihan lanjutan [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan satu kader per Rukun Warga, alih-alih mengandalkan tenaga kesehatan luar yang tidak mengenal warga secara personal, terbukti menjadi kunci membangun kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan anggaran berapa pun [1]. Mengintegrasikan program ke dalam struktur APBDesa resmi sejak awal, alih-alih membiarkannya sebagai inisiatif sukarela semata, juga terbukti melindungi program dari risiko terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
Jika memulai dari awal, pelatihan komunikasi empatik untuk menghadapi penolakan warga idealnya menjadi bagian kurikulum dasar kader sejak perekrutan pertama, bukan ditemukan lewat trial-and-error setelah penolakan berulang terjadi di lapangan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengalokasikan anggaran operasional resmi sejak tahap awal, menjalin kemitraan pelatihan dengan lembaga kesehatan atau organisasi masyarakat, dan merancang sistem insentif kader yang terukur dan adil sejak program dimulai.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dijamin secara kelembagaan melalui alokasi dana tetap dari APBDesa yang dicairkan rutin untuk membiayai operasional seluruh kegiatan kader [1]. Integrasi program TB Care Kahartos dalam struktur anggaran desa yang resmi memastikan program tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan kepala desa, risiko yang umum menghentikan inovasi berbasis personal kepemimpinan di banyak desa lain.
Kemitraan dengan Stop TB Partnership Indonesia yang aktif dalam beberapa tahun terakhir memperkuat keberlanjutan program dengan menyuntikkan sumber daya, pelatihan lanjutan, dan jaringan advokasi yang melampaui kemampuan desa secara mandiri [6]. Pendaftaran inovasi Kahartos dalam platform Tuxedovation BSKDN Kementerian Dalam Negeri memastikan dokumentasi dan visibilitas program terjaga secara nasional [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program TB Care Kahartos berkontribusi secara langsung pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
TBC adalah penyakit yang berkaitan erat dengan kemiskinan; warga yang sakit kehilangan kemampuan bekerja dan menguras tabungan keluarga untuk biaya pengobatan. Deteksi dini dan pengobatan gratis mencegah warga jatuh sakit parah. |
Pengobatan TBC bagi warga terkonfirmasi positif diberikan gratis melalui Puskesmas Cibiru Hilir. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
TB Care Kahartos berkontribusi pada target SDGs 3.3 yang bertujuan mengakhiri epidemi TBC pada 2030, memutus rantai penularan secara aktif di tingkat komunitas. |
115 suspek terdeteksi (10 positif) pada 2017; 124 suspek terdeteksi (11 positif) pada 2018. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Program kader berbasis komunitas menjangkau warga yang paling sulit diakses sistem kesehatan formal, mendemokratisasi akses layanan kesehatan bagi warga yang selama ini tersisih karena stigma atau keterbatasan waktu. |
21 kader Kahartos tersebar mewakili setiap wilayah Rukun Warga di Desa Cibiruwetan. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Integrasi program dalam struktur APBDesa dan LPMD Cibiruwetan membangun kelembagaan desa yang lebih tangguh dalam menyediakan layanan publik dasar bagi warganya. |
Program TB Care Kahartos tercatat resmi dalam APBDesa dan diakui platform Tuxedovation BSKDN. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model TB Care Kahartos memiliki keunggulan replikasi yang krusial: biaya implementasinya rendah namun dampaknya tinggi. Program ini tidak membutuhkan peralatan medis canggih, gedung baru, atau teknologi mahal, cukup kader warga yang terlatih, komitmen kepala desa mengalokasikan anggaran rutin, dan kemitraan dengan puskesmas setempat sebagai pintu rujukan pemeriksaan [1], [5].
Jawa Barat telah mengembangkan program Desa Siaga TBC yang mendorong replikasi model berbasis komunitas serupa di seluruh kabupaten/kota, dengan Desa Cibiruwetan menjadi salah satu rujukan praktik baik [8]. Stop TB Partnership Indonesia yang bermitra aktif dengan Cibiruwetan membuka peluang scale up nasional melalui jaringan program eliminasi TBC yang menyasar puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota [9].
Daftar Pustaka
[1] Tim Kerja Inovasi Desa Kemendes PDTT, “ID 00839: Desa Cibiruwetan Pelopori Kader Peduli TB di Jawa Barat,” inovasi.web.id, 22 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-00839/.
[2] Tuxedovation BSKDN Kemendagri, “KAHARTOSS (Kader Harapan Temukan Obati Sampai Sembuh) — Inovasi Penanggulangan TBC Wilayah Kerja Puskesmas Cibiru Hilir,” tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id. [Daring]. Tersedia: https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/160806.
[3] Jabar Herald, “Dalam Enam Bulan, Puskesmas Cibiru Hilir Temukan 24 Kasus Positif TBC,” jabar.herald.id, 13 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://jabar.herald.id/2022/07/13/dalam-enam-bulan-puskesmas-cibiru-hilir-temukan-24-kasus-positif-tbc/.
[4] Ekuatorial / USAID, “Pemkot Bandung dan USAID Gulirkan Program Bebas TBC,” ekuatorial.com, 29 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.ekuatorial.com/2024/05/pemkot-bandung-dan-usaid-gulirkan-program-bebas-tbc/.
[5] M. A. Safitri et al., “Pelatihan Skrining Kasus TB pada Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Penemuan Suspek TBC di Wilayah Puskesmas,” Jurnal Healthcare, Payung Negeri, vol. 13, no. 1, Jun. 2024, hal. 119–127. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.payungnegeri.ac.id/index.php/healthcare/article/download/451/250/.
[6] Instagram Stop TB Partnership Indonesia — Desa Cibiru Wetan, “Active Case Finding Tuberkulosis dan Cek Kesehatan Gratis, Kerja Sama dengan STPI,” instagram.com, 14 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DV7qmjFElz7/.
[7] Liputan6.com, “Tanggulangi Penyakit TBC, Wagub Jabar Minta Dukungan Seluruh Sektor,” liputan6.com, 17 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/6106012/tanggulangi-penyakit-tbc-wagub-jabar-minta-dukungan-seluruh-sektor.
[8] SlideShare, “Aksi Nyata dan Inovasi Provinsi Jawa Barat Menuju Eliminasi TBC — Desa/Kelurahan Siaga TBC di Jawa Barat,” slideshare.net, 26 Agt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.slideshare.net/slideshow/rev_aksi-nyata-dan-inovasi-provinsi-jawa-barat-menuju-eliminasi-tbc_subang_26ags25-pptx/283.
[9] TB Komunitas, “KAK Seleksi SSR SR Komunitas Eliminasi TBC Provinsi Jawa Barat — Program GF TB 2024–2026,” tbckomunitas.id, Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://tbckomunitas.id/wp-content/uploads/2024/10/KAK-Seleksi-SSR-SR-Jawa-Barat.pdf.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Wisata Bedagung di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan inovasi wisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan agrowisata kopi bersejarah, wisata alam pegunungan, camping ground, dan kearifan lokal dalam satu ekosistem destinasi [4]. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Marga Jati menjadi motor penggerak utama yang mengorganisasi warga desa membangun dan mengelola destinasi wisata secara kolektif di dataran tinggi 1.200 mdpl [6]. Inovasi ini membawa Desa Wisata Bedagung menembus 10 Besar Gelar Desa Wisata (GDW) Jawa Tengah 2025, menjadi satu-satunya wakil Kabupaten Pekalongan yang mencapai babak final dari 29 peserta kabupaten/kota se-Jawa Tengah [1], [10]. Dampak utamanya adalah peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan warga desa, dan menaikkan citra Kabupaten Pekalongan sebagai destinasi wisata pegunungan unggulan di Jawa Tengah bagian barat [5].
Latar Belakang
Desa Bedagung berada di dataran tinggi sekitar 1.200 mdpl, dikelilingi hutan pinus, perkebunan kopi, teh, dan hamparan tanaman kapulaga yang subur [4]. Selama bertahun-tahun, potensi alam dan agrikultur ini belum terkelola sebagai aset wisata; warga hanya menjual komoditas mentah tanpa menangkap nilai tambah dari pesona alam dan warisan pertanian yang mereka miliki [5].
Komoditas paling unik di Desa Bedagung adalah Kopi Gunung Lumping, varietas kopi robusta yang ditanam di ketinggian 1.200 mdpl dan menurut catatan sejarah merupakan warisan perkebunan era VOC dari tahun 1700-an yang kini tumbuh secara organik di Gunung Lumping [2]. VOC mulai membudidayakan kopi secara intensif di berbagai wilayah keresidenan Jawa sejak awal abad ke-18, termasuk di Banten, Priangan, dan Pekalongan sendiri [8]. Kopi berusia sekitar tiga abad yang tumbuh organik di Gunung Lumping adalah aset wisata dan budaya bernilai tinggi yang sebelumnya belum pernah dikemas sebagai produk wisata [2].
Ditetapkannya Desa Wisata Bedagung melalui SK Bupati Pekalongan Nomor 500 13.2/365 tanggal 27 November 2023 menjadi titik balik yang menentukan [3]. Penetapan resmi ini membuka jalan bagi Pokdarwis Marga Jati untuk mengorganisasi warga desa secara sistematis, mengubah desa pertanian pegunungan menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang kompetitif di tingkat provinsi [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Desa Wisata Bedagung adalah model wisata desa terintegrasi yang memadukan dua pilar saling menguatkan: agrowisata kopi bersejarah (heritage agrotourism) dan wisata alam petualangan pegunungan [4]. Pengunjung yang datang untuk berkemah di hutan pinus juga diajak mengenal warisan Kopi Gunung Lumping, sementara pecinta agrowisata kopi dapat menikmati trekking ke air terjun dan hamparan alam Gunung Lumping [2].
Secara operasional, inovasi ini bekerja melalui Pokdarwis Marga Jati yang mengelola beberapa unit wisata sekaligus: Jungle What Campground, Pinus Siampel, Sijangkung Coffee & Campground, Curug Bajang, paket edukasi kopi dari kebun ke cangkir, jeep tour hutan, serta paket homestay bersama warga [4]. Wisatawan dapat memilih paket sesuai minat mereka, dari menyeduh kopi langsung dari perkebunan berusia tiga abad hingga menikmati malam bertabur bintang di camping ground pegunungan [5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan Desa Wisata Bedagung dimulai dengan pembentukan Pokdarwis Marga Jati sebagai kelembagaan pengelola wisata berbasis masyarakat yang transparan dan akuntabel. Pokdarwis kemudian mendaftarkan Desa Bedagung ke platform Jadesta (Jejaring Desa Wisata) Kemenpar sebagai langkah awal membangun visibilitas digital di tingkat nasional [4]. Registrasi di Jadesta memungkinkan wisatawan dari seluruh Indonesia menemukan Bedagung melalui portal resmi pemerintah tanpa biaya promosi konvensional yang besar [6].
Untuk mengikuti GDW Jawa Tengah 2025 bertema “Harmoni Desa Wisata: Merajut Langkah Menjemput Asa Berdaya Bersama,” Pokdarwis memproduksi video kreatif yang berhasil menarik perhatian tim juri provinsi [1]. Proses kompetisi berlangsung melalui empat tahap: unggah video dan administrasi (23 Juni–15 Juli 2025), penilaian juri (21–26 Juli 2025), verifikasi lapangan (Agustus 2025), dan pengumuman pemenang (11 September 2025) di Banjarnegara, di mana Bedagung bersaing dengan desa-desa lain seperti Desa Wanadadi yang meraih Juara Favorit dan Desa Jarum di Klaten yang meraih Juara Harapan pada kategori berbeda [9], [7].
Tahap verifikasi lapangan oleh tim provinsi menjadi ujian sesungguhnya karena tim datang langsung menilai kesiapan fasilitas, manajemen Pokdarwis, dan autentisitas produk wisata [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kekurangan spesifik yang ditemukan pada tahap ini, namun pengalaman menghadapi verifikasi langsung mengajarkan Pokdarwis Marga Jati bahwa konsistensi antara narasi promosi dan kondisi nyata di lapangan adalah kunci kepercayaan juri dan wisatawan, mendorong mereka terus meningkatkan standar pelayanan secara berkelanjutan [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Kendala utama yang masih dihadapi Desa Wisata Bedagung adalah aksesibilitas jalan menuju lokasi yang masih dalam tahap pengembangan [4]. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya mulus menjadi hambatan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan roda empat biasa, berpotensi mengurangi kunjungan dari wisatawan keluarga dan kelompok usia lanjut. Kendala ini dimitigasi melalui pengembangan infrastruktur jalan yang terus berjalan bertahap dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan [5].
Tantangan lain adalah menjaga autentisitas dan kualitas Kopi Gunung Lumping seiring meningkatnya permintaan wisata [2]. Peningkatan kunjungan memerlukan kapasitas produksi kopi yang lebih besar, sementara kopi warisan VOC ini ditanam secara organik dengan jumlah pohon terbatas dan tidak bisa diperbanyak secara instan tanpa mengorbankan keaslian yang menjadi daya tarik utamanya. Kendala ini dimitigasi dengan membatasi paket edukasi kopi sesuai kapasitas panen aktual, alih-alih memaksakan produksi massal yang berisiko merusak keaslian perkebunan bersejarah [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keunikan produk wisata menjadi keunggulan kompetitif Bedagung yang sulit ditiru desa wisata lain. Kopi Gunung Lumping, warisan perkebunan VOC dari abad ke-18 yang tumbuh organik di ketinggian 1.200 mdpl, adalah produk wisata dengan nilai historis dan autentisitas yang tinggi [2]. Riset tentang agrowisata menunjukkan wisatawan modern semakin mencari pengalaman autentik yang terhubung dengan sejarah dan kearifan lokal, ceruk pasar yang berhasil diisi Bedagung secara alamiah [8].
Pengelolaan berbasis komunitas melalui Pokdarwis Marga Jati memastikan semua warga memiliki peran dan manfaat nyata dari perkembangan wisata desa [6]. Semangat kolektif “Merajut Langkah Menjemput Asa Berdaya Bersama” mencerminkan model pengelolaan wisata partisipatif yang membuat seluruh ekosistem wisata desa bergerak sinergis, dari petani kopi, pengelola camping ground, pemandu trekking, hingga penyedia kuliner lokal [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pencapaian terbesar dan terukur adalah masuknya Desa Wisata Bedagung dalam 10 Besar Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025, sebagai satu-satunya wakil Kabupaten Pekalongan dari 29 peserta kabupaten/kota se-Jawa Tengah [1], [10]. Pengakuan tingkat provinsi ini menempatkan Bedagung dalam peta destinasi wisata Jawa Tengah yang diakses jutaan wisatawan domestik setiap tahunnya [6].
Dampak ekonomi langsung dirasakan warga melalui pendapatan dari pengelolaan camping ground, penjualan Kopi Gunung Lumping, jasa pemandu wisata, layanan homestay, dan kuliner lokal yang dikelola warga desa sendiri [4]. Kehadiran Bedagung di platform Jadesta Kemenpar dan pengakuan provinsi meningkatkan visibilitas digital desa, menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang sebelumnya belum mengenal Bedagung sebagai destinasi [5].
Secara kualitatif, pengembangan wisata desa mengubah persepsi warga tentang potensi kampung halaman mereka sendiri. Pemuda desa yang sebelumnya cenderung merantau kini memiliki alasan untuk tetap tinggal dan berkontribusi sebagai pengelola wisata, pemandu trekking, barista kopi lokal, atau pengembang konten digital [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pembangunan fasilitas Jungle What Campground, Pinus Siampel, dan Sijangkung Coffee & Campground secara spesifik, meskipun penetapan resmi melalui SK Bupati Pekalongan mengindikasikan dukungan kelembagaan pemerintah kabupaten sejak tahap awal [3]. Pembangunan unit wisata tampak bertumpu pada swadaya Pokdarwis Marga Jati dan warga pemilik lahan camping ground serta kebun kopi.
Model pendapatan bertumpu pada tiket dan sewa camping ground, penjualan Kopi Gunung Lumping dan paket edukasi kopi dari kebun ke cangkir, jasa pemandu trekking dan jeep tour, layanan homestay, serta kuliner lokal, dengan seluruh unit usaha dikelola langsung oleh warga di bawah koordinasi Pokdarwis [4], [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan Kopi Gunung Lumping, aset yang sudah dimiliki desa selama tiga abad, sebagai magnet utama wisata, alih-alih membangun atraksi baru dari nol, terbukti menjadi strategi paling efisien membangun keunikan yang tidak dapat ditiru desa lain [2]. Mendaftarkan diri ke Jadesta sejak tahap awal juga terbukti membuka visibilitas nasional tanpa biaya promosi besar sebelum desa memiliki anggaran pemasaran yang memadai.
Jika memulai dari awal, perbaikan akses jalan idealnya diprioritaskan bersamaan dengan pembentukan Pokdarwis, bukan menyusul setelah destinasi mulai dikenal luas, mengingat aksesibilitas tetap menjadi kendala utama hingga saat ini. Desa lain yang memiliki komoditas perkebunan bersejarah serupa disarankan menelusuri riwayat komoditas tersebut sebagai narasi wisata, membentuk kelembagaan Pokdarwis yang transparan sejak awal, dan mendaftarkan diri ke Jadesta sebagai pintu masuk pasar nasional sebelum mengandalkan promosi berbayar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Desa Wisata Bedagung bertumpu pada penguatan kelembagaan Pokdarwis Marga Jati sebagai pengelola profesional yang tidak bergantung pada satu generasi kepemimpinan [6]. Digitalisasi pemasaran melalui website resmi bedagung.id, platform Jadesta Kemenpar, dan media sosial menjamin visibilitas desa secara berkelanjutan tanpa biaya promosi konvensional yang mahal [6].
Dukungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendaftarkan Bedagung ke ajang GDW Jawa Tengah secara berkala memberikan momentum tahunan untuk terus meningkatkan standar pengelolaan wisata [1]. Pengembangan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung akan membuka aksesibilitas lebih luas, memungkinkan Bedagung menyambut lebih banyak wisatawan secara inklusif [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Bedagung membuktikan bahwa wisata berbasis komunitas yang dikelola kolektif oleh warga desa mampu menjawab berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan secara bersamaan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan unit wisata Jungle What Campground, Pinus Siampel, Sijangkung Coffee & Campground, pemanduan trekking, dan homestay warga menciptakan lapangan kerja layak bagi warga desa dari berbagai usia. |
Bedagung menembus 10 Besar GDW Jawa Tengah 2025 dari 29 peserta kabupaten/kota. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model wisata berbasis komunitas menjadikan Bedagung permukiman pegunungan berkelanjutan, di mana aktivitas wisata memperkuat, bukan mengancam, keaslian lanskap alam dan warisan pertanian kopi. |
Kebun Kopi Gunung Lumping berusia sekitar tiga abad tetap dipertahankan sebagai daya tarik utama. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Produksi Kopi Gunung Lumping yang sepenuhnya organik, serta edukasi wisata “dari kebun ke cangkir,” mendorong pola produksi pertanian dan konsumsi pangan yang lebih bertanggung jawab. |
Paket edukasi kopi dibatasi sesuai kapasitas panen organik untuk menjaga keaslian produksi. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Kawasan hutan pinus dan perkebunan kopi organik di Gunung Lumping yang menjadi inti daya tarik wisata secara otomatis terjaga kelestariannya karena nilai ekonominya dirasakan langsung warga desa. |
Hutan pinus dan kebun kopi organik dipertahankan sebagai lokasi Jungle What Campground dan Sijangkung Coffee. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Pokdarwis Marga Jati yang mengelola seluruh unit wisata secara kolektif dan transparan menciptakan kelembagaan desa yang akuntabel dan demokratis. |
Penetapan resmi Desa Wisata Bedagung lewat SK Bupati Nomor 500 13.2/365 tanggal 27 November 2023. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pokdarwis Marga Jati, Pemerintah Desa Bedagung, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan Kementerian Pariwisata melalui Jadesta menciptakan ekosistem kemitraan multipihak. |
Desa Bedagung terdaftar resmi di platform Jadesta Kemenpar sejak 2023. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan wisata desa berbasis komunitas dan agrowisata komoditas lokal yang diterapkan Bedagung relevan direplikasi oleh desa-desa pegunungan lain di Kecamatan Paninggaran dan Kabupaten Pekalongan yang memiliki komoditas perkebunan khas seperti teh, manggis, dan cengkeh, namun belum mengemas proses produksinya sebagai pengalaman wisata edukasi [2]. Tiga elemen inti yang dapat ditransfer adalah pembentukan Pokdarwis sebagai kelembagaan pengelola yang akuntabel, pendaftaran di Jadesta sebagai pintu masuk pasar nasional, dan identifikasi satu produk unggulan unik sebagai magnet utama destinasi [4].
Pada skala provinsi, keberhasilan Bedagung masuk 10 Besar GDW 2025 membuka peluang kolaborasi dengan desa-desa wisata finalis lain, seperti Desa Wanadadi (Juara Favorit) dan Desa Jarum Klaten (Juara Harapan), untuk membangun paket wisata lintas desa di Jawa Tengah bagian barat [9], [7]. Pengakuan di platform Jadesta Kemenpar mendorong desa-desa lain di Kabupaten Pekalongan untuk mendaftar dan mengembangkan model wisata berbasis potensi lokal masing-masing [6].
Daftar Pustaka
[1] Visit Jawa Tengah, “Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025: 29 Desa Tampilkan Pesona Wisata Unggulan,” visitjawatengah.jatengprov.go.id, 28 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/gelar-desa-wisata-jawa-tengah-2025-29-desa-tampilkan-pesona-wisata-unggulan-.
[2] Jadesta Kemenpar, “Produk Wisata: Kopi Lokal Gunung Lumping Bedagung,” jadesta.kemenpar.go.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/paket/kopi_lokal_gunung_lumping_bedagung.
[3] Desa Wisata Bedagung, “GDW 2025 | Desa Wisata Bedagung Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan,” YouTube, 14 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=0f4V1M9neEM.
[4] Jadesta Kemenpar, “Desa Wisata Bedagung,” jadesta.kemenpar.go.id, 2023. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/bedagung.
[5] Radar CBS, “Desa Wisata Bedagung Pekalongan: Surga Tersembunyi di Lereng Pegunungan yang Bikin Jatuh Cinta,” radarcbs.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://radarcbs.com/read/6578/desa-wisata-bedagung-pekalongan-surga-tersembunyi-di-lereng-pegunungan-yang-bikin-jatuh-cinta.
[6] Pemerintah Desa Bedagung, “Website Resmi Desa Bedagung,” bedagung.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bedagung.id.
[7] Solopos/Espos, “Selamat! Desa Jarum Klaten Juara Harapan Anugerah Gelar Desa Wisata Jateng 2025,” solopos.espos.id, 14 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://solopos.espos.id/selamat-desa-jarum-klaten-juara-harapan-anugerah-gelar-desa-wisata-jateng-2025-2141629.
[8] Kumparan Bisnis, “Mengulik Jejak Kopi Era VOC di Banten yang Kini Gerakkan Ekonomi Petani Lokal,” kumparan.com, Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengulik-jejak-kopi-era-voc-di-banten-yang-kini-gerakkan-ekonomi-petani-lokal-26Xcgz1xtWi.
[9] RRI Purwokerto, “Desa Wanadadi Juara Favorit Desa Wisata Jateng 2025,” rri.co.id, 11 Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://rri.co.id/purwokerto/info-pemda/1827712/desa-wanadadi-juara-favorit-desa-wisata-jateng-2025.
[10] Dinporapar Kab. Pekalongan, “10 Besar Desa Wisata Tahun 2025 — Desa Wisata Bedagung,” Instagram @dinporapar, Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DOm7OG3k0_6/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melahirkan inovasi seni kriya langka yang menggabungkan keterampilan tradisional karamelisasi gula pasir dengan ekspresi estetika tiga dimensi berbentuk Itik Alabio, maskot budaya Kabupaten HSU yang paling ikonik [1]. Inovasi ini tumbuh selama hampir tiga dekade di tangan Ma Aisyah, perajin berusia 78 tahun yang mewarisi teknik dasar gulali dari orang tuanya lalu mengembangkannya menjadi seni kriya tiga dimensi yang dapat dimakan, dijadikan cinderamata, dan dipamerkan sebagai karya seni [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mempertahankan warisan kerajinan tradisional Banjar yang hampir punah, memberdayakan industri rumahan berbasis kearifan lokal, dan mengangkat identitas budaya Amuntai ke pasar yang lebih luas [2], [7]. Peliputan program TRANS7 Ragam Indonesia pada Mei 2020 membawa Gula Batu Itik ke layar televisi nasional dan meningkatkan permintaan dari berbagai penjuru Indonesia [1].
Latar Belakang
Kabupaten Hulu Sungai Utara menyandang identitas budaya yang kuat sebagai Kota Itik, gelar yang diabadikan dalam bentuk tugu Itik Alabio yang berdiri di tepian Sungai Negara, Amuntai. Itik Alabio adalah ras itik petelur produktif hasil persilangan itik lokal Kalimantan dengan itik Peking yang menjadi kebanggaan dan maskot Kabupaten HSU, diakui sebagai plasma nutfah unggulan nasional [3]. Namun selama bertahun-tahun, kekuatan simbolis Itik Alabio hanya termanifestasi dalam tugu dan produk peternakan, belum pernah diterjemahkan menjadi produk seni kriya khas daerah.
Di dalam rumah-rumah di Desa Kembang Kuning, tersimpan keterampilan langka yang diwariskan turun-temurun: teknik membuat gulali atau “gula batu”, kerajinan berbahan gula pasir yang dipanaskan hingga menjadi karamel lalu dibentuk menjadi aneka rupa [1]. Keterampilan ini perlahan terancam punah karena tidak ada regenerasi pengrajin yang sistematis dan tidak ada pengemasan produk yang menarik untuk memposisikannya di pasar modern [8].
Di sisi peluang, meningkatnya arus wisatawan domestik yang berkunjung ke situs kepurbakalaan Candi Agung Amuntai dan kawasan wisata Itik Alabio menciptakan permintaan nyata akan produk oleh-oleh khas yang autentik [4]. Peluang inilah yang ditangkap Ma Aisyah dari dapur kecilnya di Desa Kembang Kuning, berbekal warisan leluhur dan semangat inovasi, hingga Gula Batu Itik kini dikenal ke seluruh Indonesia [2].
Inovasi yang Diterapkan
Gula Batu Itik merupakan inovasi yang menggabungkan dua keterampilan yang jarang bersanding: teknik kimia karamelisasi gula pasir dan seni pahat tiga dimensi [2]. Ma Aisyah mewarisi teknik dasar membuat gulali dari orang tuanya, lalu mengembangkan trik khusus mengatur suhu dan waktu pemanasan agar gula yang mencair dan berubah menjadi karamel dapat dibekukan pada konsistensi yang tepat. Seluruh proses menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, sehingga produk berfungsi ganda sebagai karya seni sekaligus penganan manis.
Produk Gula Batu Itik hadir dalam dua varian berdasarkan ukuran dan fungsi pasar. Varian mini seharga Rp1.000–Rp5.000 berbentuk itik, bunga, dan ornamen kecil, difungsikan sebagai hiasan permen di meja resepsi perkawinan adat Banjar. Varian besar seharga Rp50.000–Rp100.000 berbentuk kapal phinisi dan parcel ulang tahun berisi ornamen buah-buahan tiga dimensi, diposisikan sebagai hadiah korporat dan cinderamata premium bagi pembeli dari luar daerah seperti Banjarmasin dan Balikpapan [5], [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembuatan Gula Batu Itik dimulai dari pemanasan gula pasir di atas bara arang atau kayu bakar, pilihan teknis yang disengaja karena distribusi panas kayu bakar lebih merata dan lebih mudah dikendalikan secara intuitif dibanding kompor gas [2]. Gula dipanaskan hingga mencair sempurna menjadi karamel kecoklatan keemasan, lalu pada momen yang tepat ditambahkan pewarna makanan. Kesalahan menentukan “titik karamel yang tepat” berarti seluruh batch harus dibuang atau dilelehkan ulang, risiko yang membentuk kepekaan sensorik Ma Aisyah menjadi instrumen presisi yang menggantikan termometer dapur [1]. Dalam satu hari, Ma Aisyah dan keluarganya dapat menghabiskan hingga 50 kilogram gula untuk produksi [2].
Tahap pembentukan adalah fase paling kritis: perajin hanya memiliki jendela waktu tidak lebih dari beberapa menit saat karamel masih panas dan lentur untuk membentuknya sebelum gula mengeras kembali [1]. Kecepatan tangan dan memori otot yang dibangun selama puluhan tahun menjadi modal utama, keterampilan yang hanya bisa dibangun melalui ribuan jam latihan dan ratusan kali kegagalan [8].
Pengembangan varian produk besar seperti replika kapal phinisi menuntut lompatan teknis yang lebih kompleks: membangun rangka pendukung dari bahan yang tidak bereaksi dengan gula panas agar bentuk tiga dimensi yang rumit dapat dikonstruksi tanpa runtuh sebelum gula mengeras. Eksperimen bertahun-tahun dengan berbagai material rangka, beberapa gagal karena bereaksi dengan panas atau merusak estetika produk akhir, akhirnya menemukan kombinasi yang tepat dan dapat diulang secara konsisten [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang mengancam keberlanjutan Gula Batu Itik adalah krisis regenerasi pengrajin: seni kriya ini hingga kini masih dikerjakan oleh satu keluarga saja, menjadikannya rentan terhadap kepunahan jika tidak ada transfer keterampilan sistematis [1]. Ketergantungan pada satu keluarga menciptakan bottleneck produksi yang membatasi kemampuan memenuhi lonjakan permintaan saat musim lebaran dan musim pernikahan adat Banjar. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui program pelatihan terorganisir bagi muda-mudi Desa Kembang Kuning yang difasilitasi pemerintah desa dan Dinas Perindustrian Kabupaten HSU.
Tantangan kedua datang dari sisi bahan baku dan standar produk. Fluktuasi harga gula pasir sebagai komponen utama langsung memukul margin keuntungan perajin, terutama ketika harga gula melonjak bersamaan dengan permintaan musiman yang tinggi [2]. Kendala ini dimitigasi dengan menyesuaikan volume produksi terhadap fluktuasi harga bahan baku. Keterbatasan pengemasan yang masih konvensional turut membatasi daya saing produk di segmen oleh-oleh premium modern, dan direncanakan dimitigasi melalui dukungan sertifikasi PIRT dan kemasan standar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Gula Batu Itik adalah dedikasi Ma Aisyah selama hampir tiga dekade, komitmen yang jauh melampaui motif ekonomi semata dan berakar pada kesadaran bahwa dirinya adalah penjaga warisan seni yang akan hilang jika tidak dirawat [1]. Kesadaran ganda sebagai pelaku ekonomi sekaligus penjaga warisan budaya inilah yang menjadikan inovasinya berkelanjutan melampaui siklus tren pasar [8].
Faktor kedua adalah kekuatan identitas budaya lokal yang melekat pada produk ini secara organik [3]. Bentuk Itik Alabio adalah simbol budaya yang diakui luas oleh masyarakat HSU sebagai penanda identitas daerah yang tidak bisa ditiru daerah lain. Kekuatan narasi budaya ini diperkuat oleh peran pendamping desa Elham Sarah yang memfasilitasi promosi produk dan menghubungkan perajin dengan jaringan pembeli dari luar daerah [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari inovasi Gula Batu Itik adalah lonjakan penjualan selama musim lebaran, momen puncak kunjungan wisatawan ke Candi Agung Amuntai yang membawa lebih dari 3.000 pengunjung selama periode libur lebaran [4]. Produk ini kini tersedia di Pasar Induk Amuntai, pertokoan kawasan Candi Agung, dan marketplace digital yang memungkinkan pemesanan dari seluruh Indonesia. Peliputan TRANS7 Ragam Indonesia pada Mei 2020 membawa eksposur media nasional yang meningkatkan volume permintaan dari pembeli di luar Kalimantan [1].
Dari perspektif pelestarian budaya, dampak terpenting adalah terpeliharanya warisan seni kriya tradisional Banjar yang tanpa intervensi kreatif Ma Aisyah berisiko punah tanpa jejak [8]. Gula Batu Itik telah dikenal sebagai produk warisan budaya khas Amuntai dan mendapat perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU, membuka akses ke program pembinaan yang selama ini tidak tersedia bagi industri rumahan tanpa identitas produk yang kuat.
Secara ekonomi kreatif, pesanan khusus dari Banjarmasin dan Balikpapan untuk varian kapal phinisi seharga Rp50.000–Rp100.000 per unit membuktikan adanya pasar korporat berdaya beli tinggi untuk produk ini, jauh melampaui pasar lokal suvenir konvensional yang sebelumnya menjadi satu-satunya orientasi pemasaran [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya suntikan modal formal dari Dana Desa maupun lembaga keuangan untuk pengembangan Gula Batu Itik; inovasi ini tumbuh murni dari modal keluarga dan reinvestasi hasil penjualan produk Ma Aisyah sendiri selama hampir tiga dekade [2]. Peran Pemerintah Desa dan pendamping desa lebih banyak berupa fasilitasi promosi dan penghubung jaringan pembeli, bukan penyertaan modal tunai.
Model pendapatan bertumpu pada dua segmen harga: varian mini Rp1.000–Rp5.000 untuk pasar suvenir pernikahan adat Banjar yang stabil dan terprediksi, serta varian besar Rp50.000–Rp100.000 untuk segmen hadiah korporat dan cinderamata premium yang memberi margin keuntungan lebih tinggi [5], [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Ma Aisyah memadukan bentuk Itik Alabio, ikon budaya yang sudah dikenal luas warga HSU, dengan keterampilan gulali yang sudah ia kuasai sejak lama, terbukti menjadi kombinasi yang jauh lebih efektif dibanding menciptakan desain baru dari riset pasar formal [2]. Eksperimen bertahun-tahun mencari material rangka yang tidak bereaksi dengan gula panas untuk varian besar juga menjadi pelajaran bahwa inovasi produk kriya bisa lahir dari ketekunan mencoba-coba di dapur sederhana, bukan hanya dari laboratorium riset formal.
Jika memulai dari awal, transfer keterampilan kepada calon pengrajin muda idealnya dimulai sejak produk mulai dikenal luas, bukan menunggu hingga ketergantungan pada satu keluarga menjadi risiko eksistensial bagi keberlangsungan warisan budaya. Desa lain yang memiliki kerajinan tradisional serupa disarankan mengidentifikasi ikon budaya lokal yang paling dikenal warganya untuk dipadukan dengan keterampilan tradisional yang sudah dikuasai komunitas, alih-alih mengimpor desain atau teknik baru dari luar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Gula Batu Itik membutuhkan dua transformasi yang berjalan bersamaan: pertama, mengubah model pewarisan keterampilan dari pola keluarga tertutup menjadi program pelatihan terbuka bagi muda-mudi Desa Kembang Kuning yang difasilitasi pemerintah desa dan Dinas Perindustrian Kabupaten HSU [2]. Kedua, memperkuat ekosistem pemasaran digital melalui konten yang menceritakan narasi budaya dan proses pembuatan, bukan hanya menampilkan produk semata.
Integrasi Gula Batu Itik ke dalam ekosistem pariwisata budaya Candi Agung Amuntai dan Kawasan Wisata Itik Alabio berpotensi menciptakan arus kunjungan yang lebih stabil sepanjang tahun [4]. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU untuk sertifikasi PIRT dan kemasan standar akan membuka pasar yang lebih luas, termasuk jaringan toko oleh-oleh nasional dan platform e-commerce [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Gula Batu Itik Desa Kembang Kuning berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Industri rumahan Gula Batu Itik menciptakan penghasilan mandiri bagi keluarga perajin yang tidak bergantung pada pekerjaan sektor formal yang terbatas di pedesaan. |
Lonjakan penjualan tercatat selama musim lebaran dengan lebih dari 3.000 pengunjung Candi Agung. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Ma Aisyah sebagai perajin perempuan menjadi penggerak utama pelestarian warisan budaya sekaligus pelaku ekonomi kreatif yang diakui hingga tingkat nasional. |
Peliputan TRANS7 Ragam Indonesia mengangkat kisah Ma Aisyah sebagai perajin utama Gula Batu Itik. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan Gula Batu Itik sebagai produk ekonomi kreatif membuka peluang pekerjaan berbasis keterampilan tangan bernilai budaya tinggi bagi warga Desa Kembang Kuning. |
Varian premium kapal phinisi terjual Rp50.000–Rp100.000 per unit ke pembeli Banjarmasin dan Balikpapan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Gula Batu Itik memperkuat identitas budaya Amuntai sebagai kota dengan warisan kriya khas yang tidak dimiliki daerah lain, memperkuat daya tarik destinasi budaya berkelanjutan. |
Produk terintegrasi dengan ekosistem wisata Candi Agung Amuntai dan Kawasan Wisata Itik Alabio. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Proses produksi menggunakan bahan baku minimal (gula pasir dan pewarna makanan) tanpa limbah berbahaya, dengan karamel gagal yang dapat dilelehkan ulang dan digunakan kembali. |
Sekitar 50 kilogram gula diolah per hari tanpa menghasilkan limbah berbahaya. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Gula Batu Itik membuka template replikasi bagi daerah lain di Indonesia yang menyimpan tradisi kerajinan gula atau permen tradisional yang terancam punah. Kunci replikasinya adalah formula dua langkah: identifikasi ikon daerah yang paling dikenal masyarakat lokal, seperti Itik Alabio bagi Amuntai, kemudian padukan ikon tersebut dengan bahan dan teknik kerajinan tradisional yang sudah dikuasai komunitas setempat [6].
Strategi scale up yang paling realistis adalah mengembangkan Desa Kembang Kuning menjadi destinasi wisata kriya berbasis pengalaman langsung, di mana wisatawan tidak hanya membeli produk tetapi juga belajar membuat Gula Batu Itik dalam workshop singkat yang dipandu perajin terlatih. Kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten HSU untuk memasukkan Gula Batu Itik dalam paket wisata budaya Amuntai berpotensi menciptakan aliran pengunjung yang lebih stabil dan terkelola sepanjang tahun [4].
Daftar Pustaka
[1] TRANS7, “GULA BATU ITIK Khas Amuntai Yang Mulai Langka | RAGAM INDONESIA,” YouTube, 5 Mei 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=YU-a25jvEcg.
[2] Tia, “Gulaan Itik: Kuliner Khas HSU,” Radar Banjarmasin – Jawa Pos, 14 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://radarbanjarmasin.jawapos.com/tahulah-pian/1973161827/gulaan-itik-kuliner-khas-hsu.
[3] Pintasan.co, “Itik Alabio: Kelezatan Khas dan Warisan Budaya Kota Amuntai,” pintasan.co, 28 Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://pintasan.co/itik-alabio-kelezatan-khas-dan-warisan-budaya-kota-amuntai/.
[4] ANTARA News Kalsel, “Perajin Gula Batu Raih Untung Libur Lebaran,” kalsel.antaranews.com, 8 Mei 2022. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/326185/perajin-gula-batu-raih-untung-libur-lebaran.
[5] Sekilas Info Amuntai, “Gula Batu, Produk Khas Amuntai,” Facebook Group Sekilas Info Amuntai, 12 Apr. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/groups/368671254387702/posts/1183212522933567/.
[6] E. Sulastri et al., “Peristilahan Kerajinan Tangan Tradisional Kalimantan,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Universitas Tanjungpura, 2018. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/27762/75676578024.
[7] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00873: Desa Kembang Kuning Amuntai Mengembangkan Seni Kriya Gula Batu Itik dan Mengangkat Ekonomi Pengrajin Lokal,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-kembang-kuning-amuntai-mengembangkan-seni-kriya-gula-batu-itik-dan-mengangkat-ekonomi-pengrajin-lokal/.
[8] Kecamatan Amuntai Tengah, “Kerajinan Tangan Gula Batu Itik Khas Amuntai,” YouTube, 3 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=fX8famxVUeE.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, meluncurkan inovasi unit usaha ternak penggemukan sapi bernama SONETA yang dikelola BUMDes Muji Berkah dengan dukungan penuh Pemerintah Desa Margorejo sejak pembangunan kandang dimulai 5 Januari 2021 [1], [2]. Inovasi ini menggabungkan alokasi anggaran desa sebagai modal produktif, sistem manajemen peternakan berbasis dry lot fattening, dan partisipasi aktif warga dalam satu ekosistem usaha yang terstruktur. Tujuan utama inovasi ini adalah mendukung swasembada pangan sektor peternakan di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memperkuat posisi desa sebagai pelaku ekonomi berbasis potensi lokal yang mandiri [1]. Pada 6 Mei 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengunjungi langsung Desa Margorejo dan mengapresiasi sinergi BUMDes Muji Berkah dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai model penguatan ekonomi desa yang layak direplikasi secara nasional [9].
Latar Belakang
Desa Margorejo adalah desa pesisir di Kabupaten Kendal yang menyimpan potensi sumber daya lokal besar, namun sebelum inovasi SONETA hadir, potensi peternakan sapi di wilayah ini belum terkelola dalam wadah kelembagaan yang produktif [2]. Pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan terpencar membuat skala produksi tidak efisien, sementara ketiadaan kelembagaan usaha yang kuat membuat peluang ekonomi dari sektor peternakan terus berlalu tanpa memberi dampak berarti bagi kas desa [1].
Di sisi kebijakan, pemerintah pusat melalui skema ketahanan pangan mengamanatkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa dengan BUM Desa sebagai pelaksana utamanya [5]. Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan kemudian mempertegas arah kebijakan ini, memberikan landasan regulasi yang kuat bagi model bisnis SONETA untuk berkembang [3].
Kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani yang terjangkau dan ketersediaan daging sapi lokal berkualitas juga menjadi tantangan nyata yang dirasakan warga Margorejo sebelum program ini hadir [1]. Kondisi inilah yang mendorong Kepala Desa Suyoto dan pengurus BUMDes Muji Berkah merancang solusi berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan modal desa, keahlian teknis, dan gotong royong warga.
Inovasi yang Diterapkan
SONETA adalah unit usaha penggemukan sapi potong yang dikelola BUMDes Muji Berkah dengan sistem dry lot fattening, metode penggemukan di dalam kandang dengan pemberian pakan terkonsentrasi secara terkontrol dan terjadwal untuk memaksimalkan pertambahan bobot badan harian sapi dalam periode penggemukan terukur [4]. SONETA merupakan unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah, menyusul unit bank sampah, Pamsimas, lumbung padi, dan penggilingan padi yang telah berjalan lebih dahulu [2].
Program SONETA bekerja melalui empat aspek manajemen yang terintegrasi: pemilihan bibit sapi unggul secara selektif oleh tenaga ahli berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang peternakan, manajemen pakan yang diformulasikan untuk memastikan rasio konversi pakan optimal, pengawasan kesehatan ternak secara intensif melalui vaksinasi dan sanitasi kandang, serta strategi pemasaran hasil ternak ke pasar lokal maupun regional [1], [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan SONETA diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan peternak lokal, menghasilkan keputusan alokasi anggaran sebagai penyertaan modal BUMDes Muji Berkah sekaligus membangun legitimasi komunitas bagi keberlanjutan program [5]. Pembangunan kandang ternak dimulai 5 Januari 2021 menggunakan Dana Aspirasi sebagai unit usaha kelima BUMDes, dengan Kepala Desa Suyoto berharap unit ini membuka lapangan kerja bagi warga sekaligus mendukung pengembangan pertanian desa [2].
Pengadaan bibit sapi dilakukan secara selektif oleh tenaga ahli peternakan berpengalaman, yang mengevaluasi setiap calon ternak berdasarkan postur tubuh, kondisi kesehatan, temperamen, dan potensi pertumbuhan bobot badannya [4]. Pada fase awal operasional, program menghadapi tantangan standardisasi prosedur manajemen pakan harian dan konsistensi rutinitas perawatan kandang [6]. Sejumlah kegagalan kecil, seperti penurunan nafsu makan ternak atau pertumbuhan bobot yang di bawah target, sempat terjadi pada siklus-siklus awal. Pengelola mengoreksi pendekatannya dengan mengevaluasi setiap siklus penggemukan secara sistematis untuk memperbaiki rasio pakan, mengoptimalkan jadwal vaksinasi, dan menyempurnakan target bobot panen, sehingga profitabilitas program meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama yang melekat dalam usaha peternakan sapi adalah risiko kesehatan ternak yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, termasuk wabah penyakit yang dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan dalam waktu singkat [7]. Kendala ini dimitigasi melalui sistem deteksi dini penyakit yang terus diperketat dan protokol penanganan darurat, hasil pembelajaran dari pengalaman operasional sejak 2021 yang membuat respons penanganan menjadi lebih cepat dibanding tahun-tahun pertama.
Kendala kedua adalah kompleksitas administratif pertanggungjawaban Dana Desa yang harus mengikuti aturan Permendes, Peraturan Menteri Keuangan, dan juknis ketahanan pangan 20 persen, standar teknis yang cukup tinggi bagi SDM pengelola BUMDes di desa [3]. Kendala ini sempat memperlambat pencairan dan realisasi anggaran pada awal program, dan dimitigasi melalui pelatihan, pendampingan dari Pendamping Desa, serta berbagi pengalaman dengan BUMDes lain yang telah lebih dahulu mengelola program serupa [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan SONETA adalah kehadiran tenaga ahli peternakan berpengalaman lebih dari 25 tahun yang mengelola program secara langsung dan konsisten, memungkinkan pengambilan keputusan tepat dalam pemilihan bibit, formulasi pakan, hingga penanganan dini wabah penyakit [1].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara Pemerintah Desa Margorejo, BUMDes Muji Berkah, dan partisipasi aktif masyarakat yang dibangun di atas fondasi transparansi pengelolaan. Kepala Desa Suyoto secara konsisten mendorong keterlibatan warga dalam mengawasi keberlanjutan usaha desa [7]. Kajian tentang pembiayaan BUMDes kepada peternak di konteks serupa membuktikan skema ini meningkatkan produksi dan pendapatan sekaligus menumbuhkan kesadaran kewirausahaan komunitas [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Program SONETA menghasilkan sapi berkualitas yang siap dipasarkan ke pasar lokal maupun regional melalui perawatan intensif dan terkontrol. Hasil penjualan ternak menjadi sumber Pendapatan Asli Desa yang dikelola kembali BUMDes Muji Berkah untuk membiayai siklus operasional berikutnya, menciptakan ketahanan finansial program yang tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa setiap tahun [1], [10].
Secara ekonomi, program ini membuka lapangan kerja bagi warga desa yang terlibat dalam operasional kandang, pengadaan dan pengolahan pakan, hingga distribusi hasil ternak ke pasar [8]. Riset akademik pada konteks serupa membuktikan usaha penggemukan sapi berbasis BUMDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup warga desa, terutama yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman [1].
Pada 6 Mei 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung potensi usaha Margorejo, termasuk peternakan, perikanan, penggilingan padi, pengolahan sampah, dan hasil laut, sekaligus mengumumkan rencana dukungan pelatihan manajemen bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta bantuan permodalan sekitar Rp5 miliar per koperasi bagi Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia [9]. Kunjungan ini menempatkan Margorejo sebagai model replikasi kemandirian ekonomi desa berskala nasional.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan kandang SONETA dimulai 5 Januari 2021 menggunakan Dana Aspirasi sebagai investasi awal unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah [2]. Skema ketahanan pangan nasional yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa dengan BUM Desa sebagai pelaksana turut menjadi payung kebijakan bagi penguatan modal program ini pada tahun-tahun berikutnya [5], [3].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan sapi hasil penggemukan ke pasar lokal dan regional, dengan hasil penjualan direinvestasikan kembali sebagai modal siklus penggemukan berikutnya alih-alih dibagikan habis, menciptakan perputaran modal yang semakin menguat dari waktu ke waktu tanpa terus bergantung pada suntikan Dana Desa [10].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan tenaga ahli peternakan berpengalaman sebagai pengelola inti sejak awal program, alih-alih mengandalkan pengurus BUMDes yang belum berpengalaman teknis, terbukti menjadi faktor penentu paling kritis bagi keberhasilan SONETA [1]. Mengevaluasi setiap siklus penggemukan secara sistematis setelah kegagalan kecil seperti penurunan nafsu makan ternak juga terbukti mempercepat perbaikan rasio pakan dan jadwal vaksinasi pada siklus berikutnya.
Jika memulai dari awal, pemahaman prosedur administratif pertanggungjawaban Dana Desa untuk ketahanan pangan idealnya dikuasai pengelola BUMDes sebelum program diluncurkan, bukan dipelajari sambil jalan yang sempat memperlambat pencairan anggaran pada tahun-tahun awal. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan ketersediaan tenaga ahli peternakan lokal terlebih dahulu, mengikat komitmen kepala desa mengalokasikan modal secara konsisten, dan membangun sistem tata kelola BUMDes yang transparan sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program SONETA dibangun di atas sistem reinvestasi keuntungan yang disiplin: hasil penjualan sapi dari setiap siklus diputar kembali sebagai modal siklus penggemukan berikutnya, menciptakan pola pembiayaan mandiri tanpa terus mengandalkan suntikan Dana Desa setiap tahun anggaran [10]. Pemdes Margorejo juga berkomitmen memperkuat sistem manajemen BUMDes melalui pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM pengelola [1].
Untuk jangka panjang, integrasi antara BUMDes Muji Berkah dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi pilar keberlanjutan ekonomi desa yang mendapat perhatian nasional, dengan sinergi ini memperkuat jaringan distribusi hasil ternak sekaligus memperluas akses pasar, termasuk potensi pasokan ke program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan sumber protein hewani lokal yang andal [9].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi SONETA BUMDes Muji Berkah Desa Margorejo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program SONETA menciptakan lapangan kerja bagi warga desa yang terlibat dalam operasional kandang, pengadaan pakan, dan distribusi hasil ternak, memberi penghasilan lebih stabil dibanding pekerjaan musiman. |
PADes dari penjualan sapi direinvestasikan kembali untuk memperluas skala usaha dan manfaat ekonomi warga. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Ketersediaan daging sapi lokal berkualitas memperkuat ketahanan pangan Desa Margorejo dan sekitarnya, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar desa. |
Sistem dry lot fattening menghasilkan sapi siap jual secara terjadwal ke pasar lokal dan regional. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan unit usaha penggemukan sapi secara profesional oleh BUMDes menciptakan pekerjaan dengan penghasilan stabil bagi warga di rantai nilai peternakan hulu-hilir. |
SONETA menjadi unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah sejak pembangunan kandang Januari 2021. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem dry lot fattening mengoptimalkan penggunaan pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi aktual ternak, sementara limbah kandang berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi lahan pertanian sekitar. |
Formulasi pakan disusun untuk memastikan rasio konversi pakan yang optimal per siklus penggemukan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
SONETA membangun kemitraan multilapis antara Pemerintah Desa, BUMDes Muji Berkah, Koperasi Desa Merah Putih, tenaga ahli peternakan, dan Pendamping Desa dalam satu ekosistem ekonomi desa. |
Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau langsung dan mengapresiasi sinergi BUMDes-Kopdes Margorejo pada 6 Mei 2025. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model SONETA berpotensi direplikasi luas karena bertumpu pada kerangka regulasi yang berlaku nasional: kewajiban alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan dengan BUM Desa sebagai pelaksana utamanya [5]. Desa seperti Kersaratu di Lebak, Banten, dan Lalabata Riaja di Sulawesi Selatan juga telah mulai menerapkan program ketahanan pangan berbasis penggemukan sapi melalui BUMDes, mengindikasikan model ini secara teknis dapat diadaptasi di berbagai konteks geografis, meski rincian besaran modal di masing-masing desa perlu diverifikasi langsung ke pemerintah desa bersangkutan [10], [11].
Kunci replikasi yang sukses terletak pada tiga elemen: ketersediaan tenaga ahli peternakan lokal yang kompeten, komitmen kepala desa mengalokasikan modal secara konsisten, serta sistem tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel kepada komunitas [1]. Desa Margorejo dapat berperan sebagai desa pembina bagi desa-desa tetangga di Kecamatan Cepiring yang ingin memulai program serupa, dengan dukungan Pendamping Desa dan Dinas Peternakan Kabupaten Kendal sebagai penggerak jaringan replikasi.
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Suara Merdeka Kendal, “Ternak Sapi SONETA Margorejo, Usaha Perkuat Ketahanan Pangan dari Desa,” kendal.suaramerdeka.com, 19 Feb. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kendal.suaramerdeka.com/kendal-raya/103616747486/.
[2] Pemerintah Desa Margorejo, “Pembangunan Kandang Ternak Sapi,” margorejo.kendalkab.go.id, 5 Jan. 2021. [Daring]. Tersedia: https://margorejo.kendalkab.go.id/kabardetail/U1BIbUJaUVdmaVNvek4yekhNUlRFZz09/pembangunan-kandang-ternak-sapi.html.
[3] Admin Desa Puusangi, “Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan,” puusangi.desa.id, 31 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://puusangi.desa.id/.
[4] M. Yusuf et al., “Teknologi Penggemukan Sapi: Sistem Dry Lot Fattening,” Jurnal Pengamas, vol. 5, no. 2, Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pengamas/article/download/3972/pdf.
[5] Redaksi BUMDes.id, “Skema 20% Ketahanan Pangan Melalui BUM Desa atau BUM Desa Bersama,” bumdes.id, 8 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/skema-20-ketahanan-pangan-melalui-bum-desa-bum-desa-bersama.
[6] N. Widyawati et al., “Pemberdayaan Peternak dalam Usaha Penggemukan Sapi Potong,” Agrihealth Journal, Universitas Sebelas Maret, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.uns.ac.id/agrihealth/article/download/44736/pdf.
[7] Sulastri et al., “Dampak Pembiayaan BUMDes kepada Peternak Melalui Akad Mudharabah,” Jurnal Ilmu Bisnis dan Fiqh, STAIN Madina, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2614.
[8] Sulfiadi, “Pengaruh Penggemukan Sapi terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Duampanuae,” Skripsi, Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2022. [Daring]. Tersedia: https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/838/.
[9] Redaksi Lensa Medan, “Sinergi BUMDes dan Kopdes di Kendal Jadi Model Nasional,” lensamedan.co.id, 5 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.lensamedan.co.id/2025/05/sinergi-bumdes-dan-kopdes-di-kendal.html.
[10] Admin Desa Kersaratu, “Program Ketahanan Pangan Desa Kersaratu BUMDes Kelola Penggemukan Sapi,” kersaratu.digitaldesa.id, 7 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kersaratu.digitaldesa.id/.
[11] Admin Desa Lalabata Riaja, “Launching Program Ketahanan Pangan BUMDes Berkah Desa Lalabata Riaja,” lalabatariaja.desa.id, 28 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://lalabatariaja.desa.id/launching-program-ketahanan-pangan-bumdes-berkah-desa-lalabata-riaja/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Bojongkulur di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, membangun sistem tata kelola desa yang menyeluruh dengan tiga pilar utama: pelayanan publik prima, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan pembangunan infrastruktur swakelola sejak Dana Desa mulai mengalir pada 2015 [1]. Inovasi ini bertujuan mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara nyata dan merata. Hasilnya cukup terukur: Desa Bojongkulur meraih status Desa Mandiri sejak 2016 dan menempati peringkat lima se-Jawa Barat dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan skor 0,9778 poin [2]. BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) meraih omzet hingga Rp800 juta per tahun dan menyumbang Rp100 juta ke Pendapatan Asli Desa, menjadikannya satu dari hanya enam BUMDes berstatus mandiri di antara 416 BUMDes aktif se-Kabupaten Bogor [3].
Latar Belakang
Sebelum inovasi tata kelola diterapkan secara serius, Desa Bojongkulur menghadapi tantangan yang umum dijumpai di desa-desa pinggiran kota besar. Banjir kerap melanda wilayah desa akibat sistem drainase yang belum memadai, sementara potensi ekonomi warga tersebar tanpa wadah yang terstruktur [1].
Kebutuhan akan platform ekonomi komunitas yang akuntabel juga belum terpenuhi. Warga memiliki semangat usaha, tetapi tidak ada lembaga resmi yang memfasilitasi permodalan dan pengelolaan usaha bersama secara formal, sehingga potensi ekonomi desa berisiko tidak menghasilkan nilai yang berarti [4].
Di sisi lain, terdapat peluang besar yang belum disentuh: lahan pasar milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum dikelola optimal, modal sosial berupa keguyuban warga yang kuat, dan aliran Dana Desa yang mulai mengalir sejak 2015. Pemerintah desa menangkap peluang ini dengan merancang tata kelola yang terintegrasi dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang [3], [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari kesadaran bahwa desa bukan sekadar unit administrasi, melainkan ekosistem kehidupan yang harus dikelola secara cermat dan partisipatif. Pemerintah Desa Bojongkulur membangun sistem tata kelola berbasis tiga pilar: pelayanan publik prima, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan pembangunan infrastruktur swakelola [1].
BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM), yang berdiri sejak 2015, menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan empat unit usaha utama: pengelolaan Pasar Desa dengan sekitar 300 kios dan lebih dari 400 pedagang kaki lima yang dikenakan retribusi harian Rp2.000 hingga Rp25.000, Koperasi Mitra Mandiri Tiga Enam (Komitman 36), kerja sama dengan Samsat, serta jasa pengiriman dan grosir [3]. Lahan pasar yang semula milik Pemerintah Kabupaten Bogor diserahkan secara resmi kepada desa untuk dikelola BUMDes, menjadi preseden kelembagaan yang langka dan berharga [1].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan inovasi dimulai pada 2015 ketika Dana Desa pertama sebesar Rp330 juta mulai dikucurkan pemerintah pusat. Pemerintah desa langsung memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya drainase sepanjang 120 meter, untuk menanggulangi banjir yang selama ini merugikan warga [1].
Pembangunan drainase dilakukan secara swakelola dan padat karya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp19.689.000 dari Dana Desa 2019. Pendekatan ini bukan sekadar membangun saluran air, melainkan juga membangun rasa memiliki dan keterlibatan warga dalam setiap proses pembangunan desa [1].
Pada 2019, pemerintah desa melangkah lebih jauh dengan mendirikan Koperasi Komitman 36 menggunakan modal awal Rp15 juta dari Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana Desa sendiri terus tumbuh dari Rp330 juta pada 2015 hingga mencapai Rp900 juta pada 2019, seluruhnya dimanfaatkan secara transparan untuk infrastruktur dan pengembangan ekonomi [4], [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya percobaan awal yang gagal secara spesifik dalam proses ini; tantangan yang muncul lebih banyak berupa hambatan operasional bertahap yang terus dibenahi seiring pertumbuhan unit usaha.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Meskipun BUMDes BTM telah berstatus maju dengan empat unit usaha utama, kajian independen mencatat pengelolaannya masih menghadapi tantangan nyata di lapangan: kesadaran pedagang dalam membayar sewa, persaingan usaha dari pihak luar, dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penguatan pengawasan retribusi harian dan pendampingan manajemen unit usaha secara bertahap, meski kajian yang sama mencatat efektivitas pengelolaan masih tergolong sedang dan memerlukan penguatan kapasitas staf lebih lanjut.
Tantangan lain muncul pada aspek keberlanjutan sistem tata kelola ketika terjadi pergantian kepemimpinan desa. Nilai-nilai keguyuban dan budaya partisipasi yang menjadi fondasi inovasi harus terus dirawat secara aktif agar tidak memudar saat generasi pengelola berganti. Kendala ini dimitigasi dengan mendokumentasikan praktik tata kelola desa dalam portal resmi desa sebagai memori kelembagaan yang tidak bergantung pada satu figur pemimpin saja [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kunci utama keberhasilan Desa Bojongkulur terletak pada keguyuban antara perangkat desa dan warganya. Tidak ada sekat birokrasi yang menghalangi komunikasi; perangkat desa menyatu dengan masyarakat dan bekerja dalam semangat gotong royong [1]. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, dalam kunjungan pada 4 Desember 2019, bahkan menyebut desa ini berpotensi menjadi “desa surga” karena pemerintahannya yang baik dan warganya yang rukun: “Banyak yang bisa dilihat di desa ini, baik pemerintahannya, pelayanannya, serta masyarakatnya, semuanya guyub” [1].
Faktor kedua adalah kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyerahkan aset lahan pasar kepada BUMDes untuk dikelola. Dukungan kelembagaan ini membuka ruang pengelolaan aset produktif yang tidak semua desa berhasil mendapatkannya, dan Bupati Bogor turut mendorong BUMDes BTM menjadi percontohan bagi desa-desa lain [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil inovasi tata kelola ini cukup terukur. Desa Bojongkulur meraih status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sejak 2016, menempati peringkat lima se-Provinsi Jawa Barat dengan skor 0,9778 poin, di tengah 231 desa berstatus maju dan 95 desa berstatus mandiri lainnya di provinsi tersebut [2], [6].
Dari sisi ekonomi, BUMDes BTM tumbuh dari modal awal puluhan juta rupiah menjadi entitas dengan omzet Rp800 juta per tahun dan menyumbang Rp100 juta ke Pendapatan Asli Desa. Di Kabupaten Bogor yang memiliki 416 BUMDes aktif, hanya enam yang mencapai status mandiri, dan BUMDes BTM termasuk di dalamnya [3].
Secara kualitatif, dampak terbesar dirasakan dalam kualitas hidup warga. Banjir berkurang berkat drainase yang terbangun, kehidupan sosial semakin harmonis, dan warga merasa nyaman tinggal di desa karena kebutuhan dasar mulai terpenuhi di lingkungan sendiri [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal inovasi ini bertumpu pada Dana Desa yang tumbuh dari Rp330 juta pada 2015 menjadi Rp900 juta pada 2019, dengan alokasi khusus Rp19.689.000 untuk drainase 120 meter dan Rp15 juta modal awal Koperasi Komitman 36 [1], [4]. Aset lahan pasar milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes menjadi modal non-tunai yang signifikan bagi keberlanjutan usaha [5].
Model pendapatan BUMDes BTM bertumpu pada sewa sekitar 300 kios pasar, retribusi harian dari lebih 400 pedagang kaki lima (Rp2.000 hingga Rp25.000 per pedagang), kerja sama layanan Samsat, jasa pengiriman, dan grosir, yang bersama-sama menghasilkan omzet Rp800 juta per tahun dan kontribusi Rp100 juta ke Pendapatan Asli Desa [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menyerahkan pengelolaan aset lahan pasar milik pemerintah kabupaten kepada BUMDes, alih-alih membiarkannya menganggur atau dikelola pihak ketiga dari luar desa, terbukti menjadi fondasi ekonomi yang paling produktif bagi Bojongkulur [1]. Mempertahankan keguyuban dan komunikasi tanpa sekat birokrasi antara perangkat desa dan warga juga terbukti menjadi modal sosial yang tidak tergantikan oleh sistem administratif semata.
Jika memulai dari awal, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes idealnya direncanakan sejak unit usaha pertama berdiri, mengingat kajian independen mencatat keterbatasan SDM tetap menjadi kendala meski BUMDes telah berstatus maju. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi aset milik pemerintah daerah yang belum optimal dikelola, membangun kepercayaan lintas tingkat pemerintahan sejak awal, dan mendokumentasikan praktik tata kelola secara tertulis agar tidak bergantung pada satu figur kepemimpinan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini ditopang oleh kelembagaan BUMDes yang terus diperkuat melalui diversifikasi unit usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa secara mandiri. Kemandirian finansial ini memastikan program-program desa tidak sepenuhnya bergantung pada kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat [3].
Selain itu, budaya partisipasi warga yang telah terbangun menjadi modal sosial paling berharga. Selama semangat gotong royong serta kepercayaan antara pemerintah desa dan warga terjaga, dan praktik tata kelola tetap terdokumentasi di portal resmi desa, inovasi ini berpeluang terus hidup dan berkembang dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya [1], [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi tata kelola Desa Bojongkulur berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus, karena menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes BTM menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan rutin bagi warga desa melalui unit pasar, koperasi, jasa pengiriman, dan grosir. |
Omzet Rp800 juta per tahun mengalirkan manfaat ekonomi bagi sekitar 300 kios dan 400 lebih pedagang kaki lima. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan empat unit usaha BUMDes BTM menciptakan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih stabil dan terstruktur. |
Dana Desa tumbuh dari Rp330 juta (2015) hingga Rp900 juta (2019), mendorong pertumbuhan ekonomi desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pembangunan drainase swakelola membantu mengurangi banjir dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih nyaman dan aman. |
Drainase sepanjang 120 meter dibangun swakelola dengan anggaran Rp19.689.000 dari Dana Desa 2019. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. |
Desa Bojongkulur meraih status Desa Mandiri (IDM 0,9778) dan peringkat lima se-Jawa Barat. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan inovasi bertumpu pada kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan masyarakat. |
Aset lahan pasar milik Pemkab Bogor diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes BTM. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Desa Bojongkulur telah menjadi desa referensi yang dikunjungi desa-desa lain yang ingin belajar tentang tata kelola mandiri, termasuk kunjungan studi banding dari luar Kabupaten Bogor [9]. Model BUMDes dengan unit usaha pasar dan koperasi sangat memungkinkan direplikasi, terutama di desa-desa yang memiliki potensi aset lahan dan semangat ekonomi komunitas yang kuat [5].
Strategi scale up yang paling efektif adalah mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor memfasilitasi transfer pengetahuan secara terstruktur dari Bojongkulur ke desa-desa lain. Desa ini berpeluang menjadi pusat pembelajaran tata kelola desa bagi kabupaten lain di Indonesia, dengan catatan bahwa replikasi perlu turut memperhatikan temuan kajian independen tentang penguatan kapasitas SDM pengelola agar hasil yang dicapai lebih merata [7].
Daftar Pustaka
[1] A. Harahap, “Menteri Desa sebut Bojongkulur di Bogor bisa jadi desa surga,” ANTARA News, 3 Des. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/1194011/menteri-desa-sebut-bojongkulur-di-bogor-bisa-jadi-desa-surga.
[2] Redaksi, “Kabupaten Bogor masuk 10 besar nilai IDM tertinggi di Jawa Barat,” ANTARA News Megapolitan, Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://megapolitan.antaranews.com/berita/217605/kabupaten-bogor-masuk-10-besar-nilai-idm-tertinggi-di-jawa-barat.
[3] R. Gunardi, “Aktifkan Potensi Desa dengan BUMDes: BUMDes Bojongkulur Meraih Omzet Rp800 Juta,” JurnalPost, 7 Des. 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnalpost.com/aktifkan-potensi-desa-dengan-bumdes-bumdes-bojongkulur-meraih-omzet-rp800-juta/28577/.
[4] V. Yolanda, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor),” Jurnal INADA, Universitas Kristen Indonesia, 2023. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/download/6854/3295.
[5] Setda Kabupaten Bogor, “Jadi BUMDes Mandiri, Mudah-mudahan BUMDes Bojong Kulur Bisa Memotivasi,” setda.bogorkab.go.id, 7 Des. 2021. [Daring]. Tersedia: https://setda.bogorkab.go.id/berita/seputar-opd/ade-yasin-jadi-bumdes-mandiri-mudah-mudahan-bumdes-bojong-kulur-bisa-memotivasi-.
[6] Redaksi, “Kabupaten Bogor Masuk 10 Besar Indeks Desa Membangun di Jawa Barat,” Depok Tribunnews, 20 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://depok.tribunnews.com/2022/10/20/kabupaten-bogor-masuk-10-besarindeks-desa-membangundi-jawa-barat.
[7] Peneliti UNAS, “Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bojongkulur Teladan Mandiri,” Repository Universitas Nasional, 2025. [Daring]. Tersedia: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13604/.
[8] Pemerintah Desa Bojongkulur, “Portal Resmi Pemerintah Desa Bojongkulur,” bojongkulur.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bojongkulur.id/pemerintah.
[9] Bamuskal Bangunharjo, “Kunjungan Studi Banding BPD Desa Bojong Kulur Kabupaten Bogor ke Kalurahan Bangunharjo,” bangunharjo.bantulkab.go.id, 12 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://bangunharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/925.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, membangun jembatan beton sepanjang 290 meter sebagai pengganti jembatan kayu anyam yang lapuk dan tidak aman bagi warga Suku Tepera yang hunian-huniannya berdiri di atas atau di tepi perairan pesisir [1]. Inovasi infrastruktur ini didanai secara bertahap melalui Dana Respek dan Dana Desa, dengan konstruksi yang melibatkan warga setempat. Jembatan beton pesisir ini bukan hanya penopang mobilitas warga sehari-hari, tetapi juga penghubung menuju kawasan wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan pengamatan burung cenderawasih di Distrik Depapre [2], [3]. Keberadaan jembatan beton yang menghubungkan permukiman dengan bibir Pantai Harlen turut dikonfirmasi liputan wisata independen sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap pengembangan wisata kampung, meski sejumlah angka dampak spesifik belum dapat diverifikasi silang secara menyeluruh sehingga disampaikan secara berhati-hati dalam dokumentasi ini [5], [1].
Latar Belakang
Kampung Tablasupa dikenal secara historis sebagai “kampung berlabu” (Yo Sero), identitas komunitas masyarakat adat Suku Tepera yang telah lama menetap di pesisir Kabupaten Jayapura, di bagian utara Gunung Cyclop, sekitar satu jam perjalanan dari Bandara Sentani [4], [3]. Pola permukiman pesisir seperti ini melahirkan kebutuhan mutlak akan jembatan penghubung antarbagian kampung agar warga dapat beraktivitas sehari-hari secara aman.
Selama bertahun-tahun, jembatan penghubung antara rumah-rumah warga Tablasupa hanya terbuat dari kayu yang dianyam dan diikat seadanya. Material kayu yang mudah lapuk akibat paparan air laut dan kelembapan tinggi menjadi ancaman keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang melewatinya setiap hari [1].
Di sisi lain, Kampung Tablasupa menyimpan potensi wisata besar melalui keindahan Pantai Amai, yang memiliki sekitar 70 persen tutupan karang hidup dan menjadi lokasi snorkeling serta menyelam, dan Pantai Harlen yang juga dikenal wisatawan lokal [3]. Sekitar 70 persen warga kampung bahkan telah beralih dari nelayan menuju pekerjaan berbasis wisata, seperti jasa transportasi dan penyewaan peralatan kemah [3]. Namun potensi itu belum bisa dioptimalkan selama akses menuju bibir pantai masih terbatas dan tidak aman bagi pengunjung, kebutuhan yang menjadi titik berangkat lahirnya inovasi jembatan beton pesisir ini [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini lahir dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung, ketika warga dan pemerintah kampung bersepakat mengganti jembatan kayu dengan konstruksi beton bertulang yang jauh lebih kokoh dan tahan lama. Yang membedakan inovasi ini dari proyek infrastruktur biasa adalah desain dan pelaksanaan konstruksi yang melibatkan warga setempat, sejalan dengan pendekatan kepemimpinan Kepala Kampung Salonika Kisiwaitouw yang sebelumnya juga dikenal aktif mengalokasikan anggaran kampung untuk program konservasi alam bersama Kelompok Pencinta Alam Amemay [1], [2].
Jembatan beton dibangun secara bertahap dengan total panjang 290 meter yang terbagi dalam dua segmen: sekitar 160 meter menggunakan Dana Respek dan 130 meter sisanya melalui Dana Desa. Jembatan ini menghubungkan rumah-rumah warga di dalam kawasan permukiman sekaligus membentang ke arah kawasan Pantai Harlen, membuka koridor akses yang mendukung program wisata desa [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari forum musyawarah kampung, di mana kebutuhan penggantian jembatan kayu menjadi agenda prioritas yang disepakati warga. Tim yang melibatkan warga kampung kemudian memetakan jalur jembatan, menghitung kebutuhan material, dan menyesuaikan spesifikasi konstruksi dengan kondisi lingkungan pesisir [1].
Pembangunan dilakukan dalam dua fase yang terhubung dengan sumber pendanaan berbeda: fase pertama menggunakan Dana Respek untuk segmen sepanjang 160 meter, dilanjutkan fase kedua melalui Dana Desa untuk 130 meter berikutnya. Pada fase pertama, warga sempat menghadapi kendala keterlambatan pengiriman material konstruksi, yang berdampak pada perlambatan jadwal pengerjaan. Pengalaman ini mendorong tim menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat pada fase kedua, sehingga fase berikutnya berjalan lebih terkendali [1].
Penyesuaian desain pondasi yang harus menahan beban di atas permukaan pesisir berair juga menjadi tantangan teknis pada tahap awal, yang diselesaikan warga melalui diskusi teknis bersama sebelum konstruksi segmen berikutnya dilanjutkan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis terbesar muncul dari kondisi geografis pesisir yang mengharuskan desain pondasi khusus agar struktur beton mampu menopang beban secara stabil di atas permukaan berair. Kendala ini dimitigasi melalui diskusi teknis bersama warga sebelum konstruksi segmen berikutnya dilanjutkan, alih-alih memaksakan desain seragam tanpa penyesuaian pada setiap titik [1].
Dari sisi pendanaan, skema dua fase yang bergantung pada Dana Respek dan Dana Desa menuntut kesabaran pengelolaan anggaran agar ketersediaan dana pada setiap fase terjamin. Keterlambatan pengiriman material pada fase pertama turut menghambat jadwal pengerjaan. Kendala ini dimitigasi dengan menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat pada fase kedua serta menjaga komunikasi terbuka antara pemerintah kampung dan warga selama proses pencairan anggaran berlangsung [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Musyawarah kampung sebagai mekanisme pengambilan keputusan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan inovasi ini, karena keputusan yang lahir dari kesepakatan warga menghasilkan komitmen kolektif untuk menyelesaikan pembangunan. Kepemimpinan Kepala Kampung Salonika Kisiwaitouw yang dikenal konsisten mengawal program-program kampung, termasuk sebelumnya dalam inisiatif konservasi alam, turut menjaga momentum dan kepercayaan warga [2], [1].
Skema pendanaan ganda melalui Dana Respek dan Dana Desa memungkinkan pembangunan berlangsung tanpa harus menunggu satu sumber anggaran besar sekaligus. Keterlibatan langsung warga dalam desain dan konstruksi turut memangkas biaya yang biasanya muncul bila proyek diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Keberadaan jembatan beton sepanjang 290 meter mengubah pengalaman sehari-hari warga Tablasupa: perjalanan yang dulunya memerlukan kehati-hatian ekstra di atas bilah kayu lapuk kini dapat dilakukan dengan lebih aman, termasuk oleh anak-anak dan lansia. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci data pembanding kuantitatif jumlah insiden sebelum dan sesudah pembangunan jembatan, sehingga peningkatan keselamatan ini disampaikan sebagai capaian kualitatif yang dilaporkan pemerintah kampung, bukan angka yang terverifikasi independen [1].
Dari sisi pariwisata, jembatan yang menghubungkan permukiman ke arah Pantai Harlen mendukung akses menuju kawasan yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan pengamatan burung cenderawasih, sejalan dengan pergeseran mata pencaharian sekitar 70 persen warga Tablasupa dari nelayan ke sektor jasa wisata seperti transportasi dan penyewaan peralatan [3]. Liputan wisata independen turut mencatat keberadaan jembatan beton ini sebagai penghubung permukiman dengan bibir Pantai Harlen yang mendukung aktivitas kunjungan wisatawan dan homestay warga [5]. Pada dimensi sosial, pengalaman membangun infrastruktur secara swadaya memperkuat kebanggaan warga terhadap hasil karya kolektif mereka sendiri [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan jembatan beton pesisir dibiayai melalui dua sumber utama: Dana Respek untuk segmen sepanjang 160 meter pada fase pertama, dan Dana Desa untuk 130 meter pada fase kedua [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci total nilai anggaran dalam rupiah untuk masing-masing fase secara spesifik.
Inovasi ini tidak dirancang sebagai unit usaha penghasil pendapatan langsung, melainkan sebagai infrastruktur publik yang menjadi prasyarat pengembangan ekonomi wisata desa. Nilai ekonominya bekerja secara tidak langsung, yakni membuka akses yang mendukung pertumbuhan sektor jasa wisata (transportasi, penyewaan alat, homestay) yang telah mulai digeluti sebagian besar warga [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan musyawarah kampung sebagai landasan pengambilan keputusan, alih-alih menyerahkan sepenuhnya kepada kontraktor luar, terbukti membangun rasa kepemilikan warga terhadap infrastruktur yang dihasilkan [1]. Menyusun jadwal pengadaan material yang lebih ketat setelah mengalami keterlambatan pada fase pertama juga menjadi pelajaran praktis yang langsung diterapkan pada fase kedua.
Jika memulai dari awal, kajian desain pondasi untuk kondisi tanah pesisir berair idealnya dilakukan sebelum pembangunan fase pertama dimulai, bukan disesuaikan di tengah proses konstruksi. Kampung pesisir lain yang ingin membangun infrastruktur serupa disarankan memastikan jadwal pengadaan material tersusun matang sejak awal, memanfaatkan skema pendanaan bertahap seperti Dana Respek dan Dana Desa agar tidak bergantung pada satu sumber anggaran tunggal, dan melibatkan warga secara langsung dalam desain teknis sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Kampung Tablasupa mengandalkan partisipasi warga sebagai mekanisme pemeliharaan jembatan beton secara berkala, menjaga rasa kepemilikan warga sekaligus menekan ketergantungan pada anggaran besar dari luar untuk perawatan rutin [1].
Pengembangan sektor wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen yang terus didorong pemerintah kampung, termasuk lewat kelompok pencinta alam dan pendampingan BBKSDA Papua, berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan sebagian untuk pemeliharaan infrastruktur ke depan [2], [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi jembatan beton pesisir Kampung Tablasupa memberikan kontribusi pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan komunitas pesisir adat di Papua, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Jembatan beton membuka akses ekonomi bagi warga Tablasupa melalui dukungan terhadap wisata berbasis komunitas, menciptakan peluang pendapatan baru bagi keluarga yang beralih dari nelayan ke sektor jasa. |
Sekitar 70 persen warga Tablasupa beralih dari nelayan ke pekerjaan berbasis wisata. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Infrastruktur jembatan yang memadai mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Kampung Tablasupa, membuka peluang jasa transportasi, penyewaan peralatan, dan homestay bagi warga. |
Jembatan 290 meter menghubungkan permukiman warga dengan kawasan wisata Pantai Harlen. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jembatan beton yang dirancang dan dikerjakan bersama warga merupakan solusi infrastruktur mandiri berbasis kearifan dan partisipasi komunitas adat pesisir. |
Jembatan sepanjang 290 meter dibangun bertahap melalui Dana Respek (160 m) dan Dana Desa (130 m). |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Jembatan beton mengubah Kampung Tablasupa menjadi permukiman pesisir yang lebih aman dan terhubung, tanpa mengorbankan identitas budaya Suku Tepera. |
Jembatan kayu yang lapuk digantikan konstruksi beton permanen di kawasan permukiman berlabuh. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Proses musyawarah kampung yang menghasilkan kesepakatan pembangunan jembatan merupakan praktik demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput yang memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. |
Keputusan pembangunan jembatan disepakati melalui musyawarah kampung, bukan keputusan sepihak pemerintah kampung. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pembangunan jembatan pesisir berbasis musyawarah dan swadaya warga di Kampung Tablasupa relevan bagi permukiman pesisir serupa di Papua yang menghadapi tantangan infrastruktur penghubung sejenis. Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat memfasilitasi dokumentasi teknis dan sosial dari pengalaman Tablasupa sebagai panduan bagi kampung-kampung pesisir lain di Distrik Depapre [1].
Langkah scale up dapat dimulai dengan berbagi pengalaman antarkampung pesisir di Distrik Depapre mengenai skema pendanaan bertahap (Dana Respek dan Dana Desa) serta pendekatan konstruksi berbasis musyawarah warga. Sinergi dengan pengembangan wisata Pantai Amai dan Pantai Harlen, termasuk potensi kemitraan dengan BBKSDA Papua yang telah mendampingi program konservasi kampung, membuka peluang pembiayaan tambahan untuk memperluas jaringan infrastruktur pesisir di kawasan ini [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00121: Jembatan Beton Pesisir, Kampung Tablasupa Perbaiki Akses Permukiman Warga dan Dukung Program Wisata Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jembatan-beton-pesisir-kampung-tablasupa-perbaiki-akses-permukiman-warga-dan-dukung-program-wisata-desa/.
[2] Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Salonika Kisiwaitou, Kepala Kampung Tablasupa yang Mengalokasikan Dana Desa untuk Konservasi Alam,” ksdae.kehutanan.go.id. [Daring]. Tersedia: https://ksdae.kehutanan.go.id/berita/6437/Salonika-Kisiwaitou-Kepala-Kampung-Tablasupa-yang-Mengalokasikan-Dana-Desa-untuk-Konservasi-Alam.html.
[3] Kompas.com, “Tablasupa Papua, Kampung dengan Keindahan Alam Bawah Laut dan Pengamatan Burung Cenderawasih,” regional.kompas.com, 15 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/132318878/tablasupa-papua-kampung-dengan-keindahan-alam-bawah-laut-dan-pengamatan?page=all.
[4] Mongabay Indonesia, “Saat Wisata Alam Dirancang di Tablasupa, Kampung Penyangga CA Cyclops,” mongabay.co.id, 24 Des. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2017/12/24/saat-wisata-alam-dirancang-di-tablasupa-kampung-penyangga-ca-cyclops/.
[5] Koper Traveler, “Kampung Tablasupa,” kopertraveler.id. [Daring]. Tersedia: https://www.kopertraveler.id/kampung-tablasupa/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengembangkan inovasi agrowisata berbasis lahan kas desa dengan mengalihfungsikan kebun durian Montong Cane seluas lima hektar yang dikelola BUMDes menjadi destinasi wisata petik buah langsung dari pohon [1], [8]. Kebun ini dibangun di atas bekas tanah pemakaman umum seluas tujuh hektar yang sebagian besar terlantar sejak lama, dan mulai ditanami durian pada 2012 [6]. Inovasi ini mengintegrasikan kebun durian produktif dengan embung desa dan Curug Bandung di kawasan pegunungan Wanareja, menjadikan Desa Limbangan sebagai simpul agrowisata terpadu [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mendiversifikasi sumber pendapatan desa, meningkatkan kesejahteraan 28 petani anggota Kelompok Tani, dan mempersingkat rantai distribusi buah durian dari petani langsung ke tangan konsumen wisatawan [4]. Keberhasilan agrowisata ini membuktikan bahwa lahan kas desa yang semula terlantar dapat dikelola BUMDes menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri [2].
Latar Belakang
Desa Limbangan berdiri di kawasan pegunungan Kecamatan Wanareja, wilayah Cilacap Barat yang dikenal dengan bentang alam hijau berupa sawah, perkebunan, dan aliran sungai dengan curug-curug alami yang belum banyak dikenal wisatawan luar, salah satunya Curug Bandung di Dusun Karanganyar yang hanya dapat dicapai lewat jalur setapak sekitar 500 meter dengan kemiringan curam [1], [3].
Lahan seluas tujuh hektar di Dusun Nangkabesar yang kini menjadi kebun durian sebelumnya adalah tanah pemakaman umum yang hanya sekitar 25 persen di antaranya benar-benar digunakan untuk pemakaman, sementara sisanya dibiarkan ditumbuhi semak dan tanaman liar bertahun-tahun. Kepala Desa Harsono menggambarkan kondisi ini sebagai lahan terlantar dengan struktur tanah yang tampak tidak ideal untuk bercocok tanam [6]. Sejak 2012, lahan ini ditanami durian Montong Cane dan dikelola secara konvensional oleh 28 petani anggota Kelompok Tani, sekadar memanen dan menjual buah ke pasar tanpa menambahkan nilai lebih melalui konsep wisata [4]. Pendapatan petani sangat bergantung pada fluktuasi harga durian di tingkat pasar, yang kerap merugikan petani saat produksi berlimpah namun permintaan tengkulak melemah [6].
BUMDes Limbangan yang telah terbentuk dan tercatat pada portal resmi desa belum beroperasi seproduktif yang direncanakan, sementara potensi aset desa terus menunggu untuk dioptimalkan [9]. Embung desa yang selesai dibangun sekitar satu kilometer dari Curug Bandung, jalur curug alami, serta produktivitas kebun buah yang mulai memasuki fase panen pada tahun ketiga sejak 2018 menciptakan peluang untuk diintegrasikan ke dalam satu sistem bisnis wisata terpadu [5], [1]. Kepala Desa Harsono menangkap momentum ini sebagai titik balik untuk mengubah BUMDes dari unit kelembagaan yang pasif menjadi motor aktif penggerak ekonomi desa [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Desa Limbangan adalah mengalihfungsikan kebun durian lahan kas desa yang semula hanya menjadi kebun produksi biasa menjadi destinasi agrowisata petik buah langsung dari pohon. BUMDes merancang konsep wisata terpadu di mana wisatawan tidak hanya membeli durian, tetapi merasakan pengalaman memetik durian Montong Cane langsung di tengah kebun seluas lima hektar yang asri dan sejuk di pegunungan Wanareja [1], [2].
Inovasi ini bekerja dengan memadukan dua daya tarik sekaligus: kualitas premium durian Montong Cane yang berbobot antara 2,5 hingga 7 kilogram per buah dengan cita rasa manis legit berpadu aroma khas, dan pengalaman wisata alam autentik di pegunungan yang tidak bisa direplikasi di pasar konvensional manapun [6]. BUMDes merancang paket wisata terintegrasi yang menghubungkan kebun durian dengan embung desa untuk wisata perikanan rekreatif dan area piknik keluarga, serta jalur menuju Curug Bandung sebagai bagian dari paket ekowisata satu kawasan yang memperpanjang durasi kunjungan wisatawan [5], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama BUMDes adalah melakukan pemetaan aset dan potensi desa secara menyeluruh, mengidentifikasi kondisi pohon durian, kapasitas tampung embung, aksesibilitas jalur curug, dan kesiapan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Dari sekitar 600 bibit durian Montong Cane yang ditanam sejak 2012 atas inisiatif pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, sekitar 100 pohon mati pada tahun-tahun awal akibat kekurangan pasokan air saat musim kemarau dan kerentanan terhadap penyakit, menyisakan sekitar 500 pohon yang bertahan hingga berproduksi [6]. Kegagalan awal ini mendorong petani dan pemerintah desa memperketat jadwal irigasi dan perawatan tanaman secara berkala, sehingga pohon-pohon yang tersisa dapat tumbuh hingga memasuki fase produktif pada tahun ketiga panen, dengan setiap pohon menghasilkan 20 hingga 60 butir buah per musim [6], [1].
Pemerintah desa secara paralel memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan desa sebagai prasyarat mutlak pengembangan pariwisata pedesaan. BUMDes kemudian memperbaiki tata kelola manajemen dengan mengadopsi sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan, mekanisme pembagian hasil yang adil kepada petani anggota, dan sistem pemesanan kunjungan wisatawan yang lebih terstruktur agar arus pengunjung dapat diatur dan tidak merusak kebun [2], [4].
Koordinasi antara BUMDes dan 28 petani anggota juga memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan bersama, karena petani yang terbiasa dengan pola panen-jual konvensional perlu diyakinkan bahwa model wisata petik durian akan memberikan nilai tambah lebih tinggi dan pendapatan lebih stabil daripada menjual kepada tengkulak. Pembelajaran dari fase transisi ini mendorong BUMDes melibatkan petani lebih intensif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, menjadikan mereka mitra aktif, bukan sekadar penyedia lahan [6], [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah musimalitas produksi durian yang membuat agrowisata petik buah hanya dapat beroperasi optimal selama beberapa bulan musim panen dalam setahun. Kendala ini dimitigasi dengan mengembangkan daya tarik wisata alternatif di luar musim durian, yakni embung, Curug Bandung, dan wisata alam pegunungan, agar arus kunjungan dan pendapatan desa tidak terkonsentrasi hanya pada satu musim [7].
Kapasitas manajemen BUMDes yang masih perlu diperkuat menjadi kendala tersendiri karena pengelolaan wisata membutuhkan kompetensi baru di bidang pemasaran digital, manajemen pengalaman tamu, dan pengembangan paket wisata kreatif yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pengelola BUMDes saat ini [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penguatan kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap untuk pendampingan tata kelola. Keterbatasan infrastruktur akses jalan yang terus dalam proses perbaikan juga sesekali membatasi kenyamanan kunjungan wisatawan dari daerah jauh, dan dimitigasi dengan menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas anggaran desa yang berjalan bertahap [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Ketersediaan aset produktif yang matang menjadi fondasi utama keberhasilan, kebun durian yang ditanam sejak 2012 dan mulai berproduksi pada tahun ketiga panen memberikan BUMDes modal alam yang tidak perlu dibangun dari nol, meski sempat kehilangan sekitar 100 dari 600 pohon pada masa awal penanaman. Jenis Montong Cane yang dipilih merupakan varietas unggulan dengan daya tarik pasar premium, sehingga mampu bersaing di segmen wisata agro yang semakin diminati wisatawan urban [6], [1].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Harsono yang mendorong sinergi nyata antara pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok tani dalam satu visi bersama mengembangkan agrowisata terpadu. Komitmen pemerintah desa memperbaiki infrastruktur jalan sebagai enabler fundamental pengembangan wisata menunjukkan keseriusan mewujudkan kawasan agrowisata yang dapat dinikmati wisatawan dari berbagai daerah. Studi kasus agrowisata durian di berbagai daerah mengonfirmasi bahwa ketersediaan varietas unggulan, infrastruktur akses yang memadai, dan tata kelola BUMDes yang transparan adalah tiga pilar yang paling menentukan keberhasilan model serupa [6], [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak memasuki fase produksi pada tahun ketiga panen, kebun agrowisata Desa Limbangan menghasilkan panen berlimpah setiap musim, setiap pohon menghasilkan 20 hingga 60 butir buah berbobot 2,5 hingga 7 kilogram per buah, dengan harga jual berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram di tingkat grosir dan sekitar Rp50.000 per kilogram di tingkat eceran [6]. Produksi ini tidak lagi sekadar dijual sebagai komoditas, tetapi menjadi magnet wisata yang menarik pengunjung untuk datang langsung ke desa dan merasakan pengalaman petik durian dari pohon [4].
Dampak ekonomi yang paling nyata adalah terbukanya rantai nilai baru bagi seluruh ekosistem warga desa. Kunjungan wisatawan menggerakkan penjualan kuliner lokal di warung sekitar kawasan, membuka peluang industri kreatif berbasis olahan durian seperti dodol, bolu, dan keripik durian, serta meningkatkan pendapatan petani yang kini mendapatkan nilai jual lebih tinggi dari sistem wisata petik langsung dibandingkan menjual ke tengkulak [4], [2]. Model kolaborasi BUMDes Pesahangan dan Negarajati di Cimanggu, yang membangun agrowisata durian bernama Azizs Paradise di atas 500 pohon pada lima hektar lahan ditambah kemitraan tujuh hektare lahan Perhutani, membuktikan bahwa agrowisata durian berbasis BUMDes di Cilacap mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah, tolok ukur potensi skala yang bisa dicapai Desa Limbangan [2].
Embung desa yang telah rampung dibangun membuka lini wisata tambahan berupa perikanan rekreatif dan piknik keluarga yang memperpanjang durasi kunjungan wisatawan di desa [5]. Curug Bandung yang terhubung dalam paket wisata terpadu memperkuat daya tarik Desa Limbangan sebagai destinasi wisata alam lengkap, tidak hanya untuk pecinta durian, tetapi juga keluarga dan wisatawan alam yang mencari pengalaman autentik pegunungan Cilacap Barat [3], [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal penanaman kebun durian pada 2012, meskipun inisiatif ini berjalan atas koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Pertanian, mengindikasikan dukungan anggaran desa dan pendampingan teknis dari dinas terkait sejak tahap perintisan [6]. Pembangunan embung desa turut menjadi bagian dari investasi infrastruktur desa yang kemudian dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata tambahan [5].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan tiket petik buah langsung dari pohon dengan harga premium dibanding penjualan grosir konvensional (Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram di tingkat grosir versus sekitar Rp50.000 per kilogram bila dibeli langsung wisatawan), retribusi wisata embung dan curug, serta penjualan produk olahan durian seperti dodol dan bolu oleh warga sekitar kawasan [6], [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengubah lahan bekas pemakaman yang terlantar menjadi kebun produktif membuktikan bahwa aset desa yang tampak tidak bernilai sekalipun dapat diubah menjadi motor ekonomi jika dikelola dengan tekad dan pendampingan teknis yang tepat [6]. Kehilangan sekitar 100 dari 600 pohon pada masa awal penanaman juga menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan jangka panjang memerlukan investasi serius pada irigasi dan perawatan tanaman sejak tahun-tahun pertama, bukan hanya pada penanaman awal semata.
Jika memulai dari awal, kajian kesesuaian lahan dan sistem irigasi darurat musim kemarau idealnya disiapkan sebelum penanaman massal, mengingat seperlima lebih dari total bibit sempat mati karena kekurangan air. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari inventarisasi aset desa yang selama ini dianggap tidak produktif, memastikan pendampingan teknis pertanian sejak tahap penanaman, dan melibatkan petani sebagai mitra pengambil keputusan sejak awal, bukan sekadar penyedia lahan setelah kebun matang.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Limbangan merancang konsep wisata terpadu yang menghubungkan seluruh aset desa, kebun durian, embung, dan Curug Bandung, dalam satu paket kunjungan yang dapat dinikmati dalam satu hari penuh [1]. Integrasi aset ini memastikan wisatawan tidak hanya datang untuk satu atraksi sehingga nilai belanja per kunjungan meningkat dan multiplier effect ekonomi lokal tercipta secara optimal [2].
Untuk menjamin keberlanjutan produksi, BUMDes berencana melakukan peremajaan dan perluasan kebun secara bertahap dengan menanam varietas unggulan lain yang memiliki periode panen berbeda, sehingga musim agrowisata dapat diperpanjang. Penguatan kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dan program pendampingan BUMDes dari pemerintah provinsi akan terus diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola dan memperluas jangkauan pemasaran digital [6], [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Agrowisata Durian Montong Cane Desa Limbangan adalah contoh konvergensi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, di mana satu inovasi pengelolaan lahan kas desa mampu secara bersamaan menjawab dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Model wisata petik langsung memotong ketergantungan 28 petani anggota Kelompok Tani pada harga tengkulak yang fluktuatif, meningkatkan margin pendapatan petani secara langsung. |
Harga jual petik langsung sekitar Rp50.000/kg, lebih tinggi dari harga grosir Rp35.000–40.000/kg ke tengkulak. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengelolaan kebun durian produktif seluas lima hektar oleh BUMDes menjamin kesinambungan produksi buah berkualitas, memperkuat basis pertanian hortikultura desa. |
Sekitar 500 pohon durian produktif menghasilkan 20–60 butir buah per pohon setiap musim. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Agrowisata menciptakan lapangan kerja layak di berbagai lini: pengelola kebun, pemandu wisata, pengelola embung, penjaja kuliner, dan operator parkir. |
28 petani anggota Kelompok Tani terlibat langsung dalam pengelolaan kebun dan agrowisata. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pemanfaatan lahan kas desa bekas pemakaman terlantar dan embung sebagai kawasan wisata terpadu mengoptimalkan aset publik untuk kepentingan ekonomi dan rekreasi masyarakat. |
Lahan bekas TPU seluas 7 hektare beralih fungsi menjadi kebun agrowisata produktif seluas 5 hektare. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Model wisata petik langsung dari pohon meminimalkan rantai distribusi dan limbah pasca-panen, sementara produk olahan durian mendorong pemanfaatan hasil panen secara optimal. |
Olahan durian seperti dodol, bolu, dan keripik dipasarkan warga sekitar kawasan wisata. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengelolaan kebun durian berkelanjutan mempertahankan tutupan vegetasi pohon produktif di kawasan pegunungan Wanareja, mencegah alih fungsi lahan yang merusak. |
Lahan yang sebelumnya terlantar kini tertutup vegetasi durian produktif seluas 5 hektare. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, Kelompok Tani, Dinas Pariwisata Cilacap, dan model kolaborasi lintas-BUMDes seperti di Cimanggu menciptakan kerangka kemitraan multipihak. |
Model Azizs Paradise (BUMDes Pesahangan-Negarajati) menjadi rujukan kolaborasi lintas-BUMDes bagi Limbangan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model agrowisata durian BUMDes Desa Limbangan memiliki potensi replikasi tinggi di desa-desa Kecamatan Wanareja lainnya yang menyimpan potensi perkebunan buah, embung, dan curug yang belum dioptimalkan [3]. Kunci replikasinya terletak pada tiga langkah: inventarisasi aset produktif desa yang sudah ada (termasuk lahan yang tampak tidak bernilai seperti bekas pemakaman), pembentukan BUMDes yang dikelola secara profesional, dan perancangan paket wisata terpadu yang menggabungkan semua potensi dalam satu pengalaman kunjungan yang utuh [2].
Untuk scale up, model kolaborasi lintas-BUMDes seperti Azizs Paradise yang sukses diterapkan BUMDes Pesahangan dan Negarajati di Pegunungan Cimanggu, yang membangun agrowisata durian 500 batang di lima hektare lahan ditambah kemitraan tujuh hektare lahan Perhutani dan menghasilkan pendapatan miliaran rupiah, menjadi referensi konkret yang dapat diadopsi Desa Limbangan untuk menggandeng desa-desa tetangga membentuk kluster agrowisata Cilacap Barat berskala regional [2]. Pengembangan platform pemasaran digital akan memperluas jangkauan promosi jauh melampaui batas geografis kabupaten [3].
Daftar Pustaka
[1] Liputan6, “Pagi Rupawan Curug Bandung, Surga Tersembunyi Pegunungan Cilacap Barat,” liputan6.com, 1 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/4169228.
[2] Kanal Desa, “Kolaborasi Dua BUMDes Kembangkan Agrowisata Durian,” kanaldesa.com, 2021. [Daring]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/kolaborasi-dua-bumdes-kembangkan-agrowisata-durian.
[3] TV Tani – Kementerian Pertanian RI, “Mengolah Potensi Alam Agrowisata Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah,” YouTube, 21 Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=KqeVCq0DPgo.
[4] Gatra, “BUMDes Kembangkan Agrowisata Durian di Pegunungan,” gatra.com, 12 Sep. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.gatra.com/news-522540.
[5] Instamajenang, “Embung Curug Bandung Wanareja Mulai Dibangun,” Facebook, 26 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/instamajenang.
[6] Liputan6, “Berburu Legitnya Durian Montong Cane Murah di Pegunungan Cilacap Barat,” liputan6.com, 26 Jan. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/4164061/berburu-legitnya-durian-montong-cane-murah-di-pegunungan-cilacap-barat.
[7] K. Angganarsati, “Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Durian di Kecamatan Mijen Kota Semarang Berdasarkan Daya Dukung Lahan,” Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019. [Daring]. Tersedia: https://repository.its.ac.id/67567/.
[8] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00875: Desa Limbangan Cilacap Mengelola Agrowisata Durian Montong dan Menggerakkan Ekonomi Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-limbangan-cilacap-mengelola-agrowisata-durian-montong-dan-menggerakkan-ekonomi-desa/.
[9] Pemerintah Desa Limbangan, “BUMDes Limbangan Kelola Agrowisata Durian,” limbangan.kab-cilacap.id. [Daring]. Tersedia: https://limbangan.kab-cilacap.id/detail/bumdes-limbangan-kelola-agrowisata-durian.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Klampar di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membangun masa depannya dengan merawat warisan yang sudah hidup ratusan tahun: batik tulis khas Madura yang dikerjakan hampir seluruh perempuan desa selain bertani. Komunitas pengrajin bersama Yayasan Pendidikan Sosial (YPS) Al Hasani mengembangkan Wisata Kampung Batik Madura sejak sekitar 2017, sebuah konsep yang mengubah sentra produksi rumahan menjadi kawasan wisata terpadu yang tidak hanya menjual kain batik, tetapi juga pengalaman budaya dan proses kreatif membatik [1]. Inovasi ini bertujuan memperkuat ekonomi warga dengan menjadikan kerajinan batik sebagai pusat pertumbuhan desa sekaligus magnet kunjungan wisata budaya. Dampaknya terlihat pada terbukanya peluang pasar yang lebih luas bagi sekitar 300 pengrajin aktif, meningkatnya aksesibilitas fisik menuju sentra batik melalui perbaikan jalan lingkungan, dan diresmikannya sentra batik oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022 [2], [5].
Latar Belakang
Desa Klampar berdiri sekitar tujuh kilometer di utara Kota Pamekasan, menempati posisi paling timur Kecamatan Proppo dan dapat diakses melalui dua jalur utama melewati Desa Nyalabu Laok dan Desa Nyalabu Daya. Di balik letaknya yang relatif dekat dengan pusat kota, desa ini menyimpan kekuatan yang tumbuh dari dalam rumah-rumah warganya: batik tulis khas Pamekasan yang sudah dikerjakan sejak masa penjajahan Belanda dan terus bertahan sebagai usaha rumahan lintas generasi [3].
Hampir seluruh perempuan di Desa Klampar, selain bertani, berprofesi sebagai pengrajin batik tulis, sebuah fakta yang menjadikan membatik bukan sekadar pekerjaan sampingan, melainkan nadi kehidupan desa. Sekitar 300 pengrajin aktif menjalankan usaha keluarga dari empat dusun utama: Batu Baja, Banyumas, Sumber Papan, dan Mor Songai. Keterampilan ini membantu banyak keluarga membiayai pendidikan anak, memperbaiki rumah, bahkan menunaikan ibadah haji, menjadikan batik bukan hanya simbol budaya, tetapi penyangga kesejahteraan yang nyata sejak industri ini mulai berkembang pesat di Klampar pada rentang 2009 hingga 2017 [2], [10].
Namun kekuatan budaya itu lama tumbuh dalam pola yang tersebar dan belum terhubung dalam konsep pengembangan kawasan yang terpadu. Akses jalan lingkungan yang sempit dan belum memadai membuat Klampar belum optimal sebagai destinasi wisata batik yang dapat menerima arus pengunjung dalam skala lebih besar. Kebutuhan yang belum terpenuhi bukan hanya soal promosi, melainkan soal konektivitas fisik yang memungkinkan pengunjung datang lebih mudah dan pengrajin berinteraksi lebih luas dengan pasar [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Kampung Batik Madura di Desa Klampar, sebuah konsep yang diakui Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui penetapan resmi Desa Klampar sebagai Kampung Wisata Batik di Madura, dan diperkuat dengan peresmian sentra batik oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa batik tulis Klampar, yang membawa Pamekasan masuk Rekor MURI pada 2009 melalui pembuatan kain batik tulis sepanjang 1.530 meter oleh 600 pengrajin secara beramai-ramai, memiliki nilai ekonomi, budaya, dan sejarah yang terlalu kuat untuk dibiarkan tumbuh hanya sebagai industri rumahan tanpa ekosistem wisata yang mendukungnya [3].
Inovasi ini bekerja melalui dua jalur yang saling memperkuat. Pertama, YPS Al Hasani bersama komunitas pengrajin memperkuat kawasan sentra batik di empat dusun utama sebagai satu zona wisata terintegrasi, di mana pengunjung dapat menyaksikan langsung proses mencanting dan mempelajari filosofi motif batik khas Pamekasan dengan dominasi warna merah terang bermotif bunga dan daun. Kedua, perbaikan jalan lingkungan dilaksanakan secara prioritas untuk memastikan aksesibilitas kawasan meningkat, karena tanpa jalan yang layak, seluruh upaya promosi wisata tidak akan berdampak nyata bagi pengrajin yang bekerja di dalam desa [5].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan Wisata Kampung Batik tidak dimulai dari membangun sesuatu yang sama sekali baru, melainkan dari membaca ulang kekuatan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Komunitas pengrajin dan YPS Al Hasani memetakan kebutuhan paling mendesak: keahlian membatik dan tradisi produksi sudah kokoh, namun jalan lingkungan yang menghubungkan empat dusun sentra batik masih berupa jalan lama yang hanya cocok untuk kendaraan kecil, sehingga arus kunjungan dan distribusi produk terhambat secara struktural [1].
Dari pemetaan itulah YPS Al Hasani mengambil inisiatif mendorong perbaikan dan pengerasan jalan lingkungan sebagai intervensi pertama yang paling strategis. Secara bersamaan, sebuah program pengabdian masyarakat yang meneliti sentra batik Kecamatan Proppo menemukan bahwa metode pewarnaan batik yang selama ini digunakan pengrajin berpotensi mencemari lingkungan sekitar dan produk batik lokal belum memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain, karena hanya diproduksi berupa kain polos tanpa diversifikasi [7].
Menyadari kelemahan ini, pendamping bersama pengrajin mengoreksi pendekatan produksi dengan memperkenalkan pewarna yang lebih ramah lingkungan serta merancang motif baru bercirikan kupu-kupu dan jagung sebagai identitas lokal yang membedakan Klampar dari sentra batik lain. Koreksi ini mendapat respons positif dari 82 hingga 89 persen pengrajin dan pedagang yang dilibatkan, yang menilai motif baru berpotensi menjadi produk unggulan kabupaten [7]. Proses ini mengajarkan desa bahwa membuka diri untuk wisata bukan berarti menjadikan aktivitas sehari-hari pengrajin sebagai tontonan semata, melainkan harus membangun kesepahaman bersama tentang cara menata ruang dan alur kunjungan [7], [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan kawasan ini adalah ketegangan antara ritme kerja pengrajin dan kebutuhan wisata. Para pengrajin batik Klampar bekerja dalam pola produksi rumahan yang sudah tertanam kuat selama generasi, sehingga membuka aktivitas itu untuk dikunjungi wisatawan membutuhkan adaptasi ruang dan waktu yang tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba [1]. Kendala ini dimitigasi melalui kesepakatan bersama antarwarga tentang pembagian ruang privat pengrajin dan ruang publik wisata, sehingga kunjungan wisatawan tidak mengganggu konsentrasi kerja maupun kualitas produk.
Kendala lain adalah pemasaran digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan pengrajin Klampar. Penelitian dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menunjukkan pengrajin di Desa Klampar masih memerlukan pendampingan intensif untuk memanfaatkan platform pemasaran berbasis digital guna memperluas pangsa pasar [4]. Kendala ini dimitigasi melalui program pendampingan akademik yang memperkenalkan literasi digital dan strategi pemasaran daring secara bertahap kepada kelompok pengrajin.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu paling utama adalah modal sosial dan budaya yang sudah terbentuk selama ratusan tahun: keahlian membatik yang diwariskan lintas generasi, komunitas pengrajin yang solid, dan identitas desa sebagai Kampung Batik yang sudah dikenal di tingkat regional bahkan nasional [8].
Peran YPS Al Hasani sebagai katalisator pengembangan kawasan menjadi faktor kedua yang tak tergantikan. Lembaga ini tidak hanya hadir sebagai penggagas, tetapi juga sebagai penggerak yang menerjemahkan potensi desa menjadi program nyata, termasuk mendorong perbaikan akses jalan yang manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh pengrajin, tetapi juga oleh petani di tiga dusun lain (Krojah, Tengginah, dan Mor Leke). Dukungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui peresmian sentra batik oleh Bupati pada 2022 dan penunjukan BUMDes sebagai pengelola sentra semakin memperkuat legitimasi kawasan ini [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata dari inovasi ini adalah terbentuknya kawasan Wisata Kampung Batik Klampar sebagai destinasi yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebuah pengakuan yang mengubah status desa dari sekadar sentra produksi menjadi destinasi wisata budaya yang memiliki infrastruktur, pengelola, dan narasi wisata yang terstruktur. Sentra batik yang diresmikan Bupati Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022 kini menawarkan tidak hanya kain batik, tetapi juga songkok batik, selendang batik, sarung batik, dan sepatu batik [5].
Secara kuantitatif, Desa Klampar memiliki sekitar 4.300 jiwa di tujuh dusun, dengan sentra batik terkonsentrasi di empat dusun utama yang menampung sekitar 300 pengrajin aktif. Kapasitas produksi industri batik di Klampar mencapai 10 hingga 3.000 lembar kain batik per minggu tergantung skala usaha, kapasitas yang menjadi fondasi ekonomi bagi kawasan wisata yang dibangun di atasnya [4].
Secara kualitatif, inovasi ini memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap warisan batik yang selama ini menjadi penyangga hidup mereka. Batik tidak lagi dipandang hanya sebagai pekerjaan domestik yang berlangsung diam-diam di belakang rumah, melainkan sebagai wajah desa yang layak diperkenalkan kepada publik lebih luas, mendorong semangat kolektif menjaga mutu produksi dan membuka diri terhadap kolaborasi dengan peneliti dan pelaku industri kreatif dari luar desa [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran spesifik untuk perbaikan jalan lingkungan maupun pembangunan sentra batik, meskipun proyek infrastruktur semacam ini lazimnya bertumpu pada kombinasi Dana Desa dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan, mengingat peresmian sentra dilakukan langsung oleh Bupati [5]. Pendampingan program pemasaran digital dan pengembangan motif baru difasilitasi melalui program pengabdian masyarakat perguruan tinggi, tanpa membebani anggaran desa [7].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan produk batik yang terdiversifikasi, kain, songkok, selendang, sarung, dan sepatu batik, kepada wisatawan yang berkunjung langsung ke sentra, ditambah potensi penjualan daring seiring penguatan literasi digital pengrajin [5], [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memulai dari perbaikan jalan lingkungan sebelum gencar mempromosikan wisata terbukti tepat, karena aksesibilitas fisik adalah prasyarat dasar yang menentukan apakah promosi wisata dapat berdampak nyata bagi pengrajin [1]. Koreksi metode pewarnaan yang semula berpotensi mencemari lingkungan, serta perancangan motif baru berciri khas lokal, juga menjadi pelajaran bahwa produk budaya perlu terus diperbarui agar tetap relevan sebagai daya tarik wisata, bukan sekadar diwariskan tanpa penyesuaian [7].
Jika memulai dari awal, kesepakatan tentang pembagian ruang privat pengrajin dan ruang publik wisata idealnya dirumuskan sejak tahap perencanaan kawasan, bukan ditemukan sebagai kendala setelah kunjungan wisatawan mulai berlangsung. Desa lain yang memiliki produk budaya unggulan namun terkendala akses fisik disarankan memprioritaskan infrastruktur dasar lebih dahulu, mengevaluasi dampak lingkungan dari proses produksi tradisional, dan menggandeng perguruan tinggi untuk pendampingan literasi digital sejak tahap awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Wisata Kampung Batik Klampar berpijak pada tiga tiang utama yang berjalan bersamaan. Pertama, regenerasi pengrajin: generasi muda Klampar perlu dilibatkan aktif dalam ekosistem produksi batik, baik sebagai pengrajin maupun pengelola wisata dan pemasaran digital, karena tanpa estafet keahlian yang berjalan baik, warisan batik ini akan perlahan melemah seiring usia pengrajin senior. Kedua, penguatan pemasaran digital yang terprogram, termasuk toko daring dan kolaborasi dengan platform e-commerce batik nasional [4].
Ketiga, dan paling strategis, adalah penguatan peran BUMDes sebagai pengelola sentra yang profesional. Bupati Baddrut Tamam secara eksplisit menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak pengelolaan sentra batik Klampar, dengan dukungan penuh Pemkab Pamekasan, sehingga pengelolaan kawasan wisata tidak lagi bergantung pada inisiatif perorangan atau satu lembaga saja [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Kampung Batik Klampar berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs dengan mengangkat ekonomi kreatif berbasis warisan budaya lokal ke dalam ekosistem wisata yang terkelola, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Sekitar 300 pengrajin aktif memperoleh penghasilan dari produksi batik tulis yang membantu keluarga membiayai pendidikan anak, memperbaiki rumah, dan menunaikan ibadah haji. |
300 pengrajin aktif di empat dusun utama menjalankan usaha batik keluarga. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Hampir seluruh pengrajin batik di Desa Klampar adalah perempuan yang menjalankan usaha dari dalam rumah. Pengembangan wisata kampung batik meningkatkan status ekonomi dan sosial perempuan desa. |
Karya pengrajin perempuan diakui formal lewat peresmian sentra batik oleh Bupati Pamekasan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kapasitas produksi 10 hingga 3.000 lembar kain batik per minggu mencerminkan skala ekonomi kreatif yang signifikan. Kawasan wisata membuka lapangan kerja baru di luar produksi. |
Produk terdiversifikasi menjadi kain, songkok, selendang, sarung, dan sepatu batik sejak peresmian sentra 2022. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pengembangan kampung batik sebagai kawasan wisata budaya terpadu menjadikan Desa Klampar contoh permukiman desa yang mengelola warisan budaya sebagai aset pembangunan. |
Perbaikan jalan lingkungan meningkatkan aksesibilitas empat dusun sentra batik utama. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Koreksi metode pewarnaan batik yang semula berpotensi mencemari lingkungan menjadi pewarna yang lebih ramah lingkungan mendorong praktik produksi kerajinan yang lebih bertanggung jawab. |
82–89 persen pengrajin dan pedagang merespons positif motif dan metode produksi baru. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi komunitas pengrajin, YPS Al Hasani, BUMDes, dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencerminkan model kemitraan multipihak. Keterlibatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memperkuat jaringan akademik-komunitas. |
Program PKM pemasaran digital dan desain motif melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Klampar dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Pamekasan dan Madura yang memiliki produk budaya unggulan tetapi terkendala akses fisik dan pengelolaan kawasan yang belum terpadu. Pelajaran utama dari Klampar adalah sederhana namun sering diabaikan: sebelum mengundang wisatawan, perbaiki dulu jalannya [1].
Untuk scale up, Wisata Kampung Batik Klampar dapat dikembangkan menjadi poros wisata budaya Madura yang terhubung dengan sentra ekonomi kreatif lain di Pamekasan dan kabupaten tetangga. Dinas Pariwisata dan Pemkab Pamekasan telah menunjukkan komitmen, dan BUMDes kini memegang mandat resmi sebagai pengelola sentra. Dengan promosi terarah, infrastruktur yang terus diperbaiki, dan pemasaran digital yang diperkuat lewat pendampingan akademik, Klampar berpotensi menjadi destinasi wisata batik yang lebih dikenal di Madura [9].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00666: Komunitas Pengrajin dan YPS Al Hasani Kembangkan Wisata Kampung Batik Klampar untuk Perkuat Ekonomi Kreatif Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/komunitas-pengrajin-dan-yps-al-hasani-kembangkan-wisata-kampung-batik-klampar-untuk-perkuat-ekonomi-kreatif-desa/.
[2] Gerbang Pulau Madura, “Mengunjungi Pengrajin dan Sentra Batik Klampar di Pamekasan,” pulaumadura.com, 31 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.pulaumadura.com/2017/01/mengunjungi-pengrajin-dan-sentra-batik-klampar-pamekasan.html.
[3] Detik Travel, “Batik Tulis Pamekasan di Madura, Pemegang Rekor MURI Lho!” travel.detik.com, 26 Mar. 2014. [Daring]. Tersedia: https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5396893/batik-tulis-pamekasan-di-madura-pemegang-rekor-muri-lho.
[4] I. D. Harini et al., “Pemanfaatan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Pengrajin Batik Desa Klampar, Pamekasan,” Jurnal Mitra, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/mitra/article/download/5149/2795.
[5] Pemerintah Kabupaten Pamekasan, “Bupati Mas Tamam Resmikan Sentra Batik Tulis Pamekasan di Desa Klampar,” pamekasankab.go.id, 14 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pamekasankab.go.id/berita/733/bupati-mas-tamam-resmikan-sentra-batik-tulis-pamekasan-di-desa-klampar.
[6] Mr. Pangalayo, “Menyambangi Kampung Batik Madura di Pamekasan,” misterpangalayo.com, 11 Jun. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.misterpangalayo.com/2017/06/menyambangi-kampung-batik-madura-di.html.
[7] Garuda Kemdiktisaintek, “PKM Kelompok Kerajinan Batik di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan,” garuda.kemdiktisaintek.go.id. [Daring]. Tersedia: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2306278.
[8] Tresna Art, “Batik Tulis Pamekasan,” tresnaart.com, 14 Jul. 2024. [Daring]. Tersedia: https://tresnaart.com/portfolio/batik-pamekasan/.
[9] H. Santoso dan M. Thohir, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Budaya Lokal: Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar,” Wacana, Universitas Brawijaya. [Daring]. Tersedia: https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/370.
[10] Garuda Kemdiktisaintek, “Perkembangan Batik Tulis di Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Tahun 2009–2017,” garuda.kemdiktisaintek.go.id. [Daring]. Tersedia: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1520889.
