oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Tujuh Maret di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sejak 2018 mentransformasi potensi maritim desa menjadi bisnis digital melalui produk unggulan Ikan Teri Hadakewa tujuh varian rasa [1]. Inisiatif yang digagas Kepala Desa Klemens Kwaman dan dijalankan Direktur BUMDes Benediktus Lamapaha ini mengintegrasikan armada kapal tangkap milik desa, pengolahan pascapanen oleh kelompok perempuan, pemasaran digital, dan pengembangan wisata bahari Teluk Hadakewa dalam satu ekosistem usaha desa [2]. Pengelolaan BUMDes yang mulai matang secara bertahap sejak 2018 ini mendapat pengakuan Juara I BUMDes Award 2025 Kategori Pariwisata dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT [4]. Dampak nyatanya terlihat dari terciptanya pekerjaan bagi puluhan warga desa, meningkatnya pendapatan nelayan dan kelompok pengolah ikan, serta jangkauan pasar teri yang meluas ke luar Lembata setelah sempat lama bergantung sepenuhnya pada tengkulak [3].
Latar Belakang
Desa Hadakewa terletak di pesisir tengah Pulau Lembata, sekitar 13 kilometer dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, dengan populasi sekitar 1.050 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan [1]. Kekayaan laut Hadakewa melimpah, namun selama bertahun-tahun warganya menjalankan pola tangkap subsisten tanpa daya tawar terhadap harga pasar, sementara kepemilikan sebagian kapal dikuasai pemodal dari luar desa sehingga hasil laut tidak sepenuhnya mensejahterakan nelayan lokal [1].
Meskipun komoditas ikan teri dengan tujuh jenisnya tersedia sepanjang tahun, ketiadaan manajemen pengolahan membuat nilai ekonominya rendah dan sangat bergantung pada tengkulak. Potensi kelautan yang besar berbanding terbalik dengan kesejahteraan warga yang tumbuh lambat akibat minimnya hilirisasi produk dan absennya infrastruktur pemasaran modern di wilayah kepulauan ini [5].
Peluang berubah ketika program Dana Desa mulai mengalir ke Hadakewa dan membuka ruang bagi kepemimpinan baru untuk membangun entitas bisnis desa yang mandiri. Klemens Kwaman, sarjana teknik elektro dari salah satu kampus di Makassar yang kembali ke kampung halamannya sebagai kepala desa muda, melihat digitalisasi sebagai jembatan antara kekayaan laut Hadakewa dan pasar nasional yang semakin terhubung secara daring [11].
Inovasi yang Diterapkan
Klemens Kwaman menginisiasi BUMDes Tujuh Maret sebagai entitas bisnis yang mengambil kendali dari hulu hingga hilir potensi kelautan desa: penangkapan ikan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran digital [1]. Inovasi utamanya adalah digitalisasi pemasaran tujuh varian ikan teri — Peseng-Peseng, Mao Merah, Mao Putih, Siro, Pahada, Gele, dan Merang — yang dikemas higienis tanpa bahan pengawet dan dijual melalui marketplace serta WhatsApp Business, sejalan dengan program pembinaan pemasaran digital BUMDes yang lebih luas di Kabupaten Lembata [10].
BUMDes mengadakan armada kapal tangkap sendiri yang diserahkan kepada nelayan lokal melalui skema cicilan hasil tangkapan, mengurangi ketergantungan pada pemodal luar desa [2]. Ikan segar dari laut diolah kelompok ibu-ibu melalui pencucian, penjemuran, penyortiran, dan pengemasan, dengan setiap tahap dibayar per kilogram sehingga kelompok pengolah memperoleh penghasilan nyata dari setiap rantai proses. Di luar perikanan, BUMDes berekspansi ke pariwisata dengan konsep Hadakewa Night Paradise dan Coffee on the Boat yang mengajak wisatawan menikmati kuliner laut di atas perahu sambil menyaksikan matahari terbenam di Teluk Hadakewa [4].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal dimulai dengan mengalokasikan Dana Desa senilai Rp85 juta pada 2018 sebagai modal awal BUMDes Tujuh Maret untuk membangun infrastruktur pengeringan dan membeli bahan baku ikan dari nelayan dengan harga layak [1]. Sebelum modal ini bekerja optimal, pemerintah desa membutuhkan waktu sekitar dua tahun meyakinkan nelayan dan warga bahwa BUMDes bukan kompetitor melainkan mitra yang menjamin harga beli adil, sementara sebagian warga sempat menganggap upaya pemasaran dan branding produk sebagai hal yang tidak perlu [5].
Pembelajaran paling berharga datang justru dari peluang yang gagal dipenuhi: pembeli asal Jepang pernah meminta pasokan rutin lima ton ikan kering per bulan, namun proses produksi yang saat itu masih sepenuhnya manual membuat BUMDes tidak sanggup memenuhi permintaan sebesar itu [5]. Kegagalan memenuhi permintaan ini menjadi koreksi penting yang mendorong pengelola mencari jalan keluar bertahap: memperbaiki proses pascapanen, membangun jaringan reseller di Jakarta untuk menekan biaya logistik yang sebelumnya membuat ongkos kirim (sekitar Rp90.000) hampir menyamai harga barang itu sendiri (Rp80.000-Rp100.000 per kilogram) sehingga penjualan daring sempat hanya sekitar Rp2 juta per bulan [5].
Pada September 2019, Klemens Kwaman memperkenalkan Ikan Teri Hadakewa dalam sebuah acara di India, momentum yang menarik minat pembeli mancanegara terhadap produk desa ini [11]. Untuk memperkuat pasokan bahan baku seiring meningkatnya permintaan, BUMDes menambah tiga unit kapal bagan pada Oktober 2020 senilai total Rp328,9 juta, gabungan bantuan Pemerintah Kabupaten Lembata Rp200 juta dan modal desa Rp128,9 juta [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah kapasitas produksi yang masih bergantung pada proses manual dan pengeringan alami di bawah sinar matahari, sehingga sempat kehilangan peluang pasokan rutin lima ton ikan kering per bulan dari pembeli Jepang dan rentan terhambat saat musim hujan tiba [5]. Kendala ini dimitigasi secara bertahap melalui perbaikan proses pascapanen dan penambahan armada kapal pada 2020 untuk memperkuat pasokan bahan baku, meski penggantian sistem pengeringan yang sepenuhnya bebas cuaca masih menjadi agenda lanjutan [2].
Tantangan eksternal berupa tingginya biaya logistik pengiriman dari Lembata ke Pulau Jawa, yang sempat membuat ongkos kirim hampir menyamai harga produk itu sendiri dan membebani penjualan daring, dimitigasi melalui pembentukan jaringan reseller di Jakarta yang kini menjadi tulang punggung distribusi nasional [5]. Keterbatasan sumber daya manusia yang melek digital di lingkungan desa pesisir turut memperlambat laju digitalisasi pemasaran, kendala yang dimitigasi lewat pendampingan eksternal dari Bank Indonesia NTT dan program pembinaan pemasaran digital bagi BUMDes se-Kabupaten Lembata dan NTT [10], [7].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan Klemens Kwaman yang berani menggunakan Dana Desa sebagai modal bisnis produktif, bukan sekadar infrastruktur fisik, dan konsisten melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam rantai nilai produksi [1]. Pemberdayaan nelayan melalui kepemilikan kapal cicilan dan pelibatan kelompok ibu-ibu dalam pengolahan pascapanen mengubah mentalitas warga dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha atas sumber daya alamnya sendiri [4].
Faktor kedua adalah eksekusi operasional Direktur BUMDes Benediktus Lamapaha dalam memasarkan produk secara digital, memperbaiki kemasan, dan menyiasati biaya logistik lewat jaringan reseller yang terus meluas [3]. Diversifikasi yang mengintegrasikan perikanan dengan pariwisata bahari menciptakan ekosistem bisnis yang tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, sehingga saat musim teri lesu, sektor wisata membantu menjaga roda ekonomi BUMDes tetap berputar [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dari kondisi awal penjualan daring yang hanya sekitar Rp2 juta per bulan akibat biaya logistik yang membebani, BUMDes Tujuh Maret kini mempekerjakan sekitar 20 warga desa secara tetap sebagai awak kapal, pekerja sortir teri, staf pengemasan, dan staf pariwisata, capaian berarti bagi desa berpenduduk sekitar 1.050 jiwa [6]. Kelompok ibu-ibu pengolah ikan mendapat bayaran per kilogram di setiap rantai proses, sementara nelayan kini memiliki kepastian harga jual yang lebih adil dibanding era dominasi tengkulak [1].
Jangkauan pasar Teri Hadakewa meluas ke berbagai wilayah Indonesia melalui marketplace dan WhatsApp Business, dan menurut Direktur BUMDes Benediktus Lamapaha, produk ini telah mengisi pasar hingga ke India, klaim yang berakar dari promosi Klemens Kwaman dalam sebuah acara di India pada September 2019 yang menarik minat pembeli mancanegara [3], [11]. Kemenangan Juara I BUMDes Award 2025 Kategori Pariwisata dari Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPw Bank Indonesia Provinsi NTT mengonfirmasi bahwa model pengelolaan Tujuh Maret layak menjadi rujukan bagi BUMDes lain di NTT [4], [9].
Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya kepercayaan diri warga desa yang kini memiliki aset produktif berupa armada kapal dan fasilitas wisata mandiri, sekaligus mendorong masuknya infrastruktur internet yang lebih baik ke Hadakewa. Nama desa kini dikenal luas sebagai contoh transformasi digital desa pesisir di Indonesia Timur [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal BUMDes Tujuh Maret bersumber dari Dana Desa senilai Rp85 juta pada 2018 untuk infrastruktur pengeringan dan pembelian bahan baku ikan [1]. Penambahan tiga unit kapal bagan pada Oktober 2020 senilai Rp328,9 juta didanai gabungan bantuan Pemerintah Kabupaten Lembata Rp200 juta dan modal desa Rp128,9 juta, dengan kapal-kapal tersebut kemudian dialihkan kepemilikannya kepada nelayan operator melalui skema cicilan hasil tangkapan [2].
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada dua lini usaha: penjualan produk olahan ikan teri secara daring dan luring, serta pendapatan dari fasilitas wisata Pantai Hadakewa berupa restoran, kafe kapal, banana boat, camping ground, dan penyewaan alat watersport [4]. Skema cicilan kapal kepada nelayan berfungsi ganda sebagai mekanisme pengembalian investasi sekaligus jaminan pasokan bahan baku bagi unit usaha pengolahan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan Dana Desa sebagai modal bisnis produktif alih-alih sekadar dana infrastruktur fisik terbukti menjadi pilihan tepat yang membuka jalan bagi BUMDes untuk tumbuh secara bertahap dan mandiri. Diversifikasi ke sektor wisata begitu perikanan mulai stabil juga terbukti menjadi langkah tepat yang menjaga arus kas BUMDes tidak bergantung pada satu musim komoditas saja [4].
Jika memulai dari awal, penguatan kapasitas produksi dan sistem pengeringan yang tidak bergantung sepenuhnya pada cuaca dan tenaga manual idealnya disiapkan lebih dini, mengingat BUMDes sempat kehilangan peluang pasokan rutin lima ton per bulan dari pembeli Jepang karena keterbatasan ini [5]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan kapasitas produksi dapat diskalakan sebelum gencar mempromosikan produk ke pasar yang lebih luas, agar permintaan besar yang datang tidak berakhir menjadi peluang yang terlewat.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan dijalankan dengan terus mendiversifikasi unit usaha agar BUMDes tidak bergantung pada satu komoditas: keuntungan penjualan teri menopang pengembangan fasilitas wisata pantai, sementara pendapatan wisata memperkuat cadangan modal kerja saat musim teri lesu [4]. Kolaborasi dengan Bank Indonesia NTT dan Pemerintah Kabupaten Lembata terus diperkuat untuk pendampingan manajemen keuangan dan akses permodalan bagi peralatan pengering yang tidak bergantung cuaca [7].
Pelestarian lingkungan laut menjadi fondasi keberlanjutan melalui aturan penangkapan ramah lingkungan dan edukasi nelayan agar stok ikan teri tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Sistem pembayaran digital dan manajemen stok berbasis aplikasi terus diperluas, sementara regenerasi SDM pengelola dari kalangan anak muda desa menjadi agenda menjaga kesinambungan kepemimpinan BUMDes jangka panjang [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Tujuh Maret Hadakewa mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu model pengelolaan bisnis berbasis komunitas di desa pesisir kepulauan Indonesia Timur.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes menciptakan penghasilan tetap bagi warga desa dan sistem bayar per kilogram bagi kelompok ibu-ibu pengolah ikan, mengangkat keluarga nelayan dari ketergantungan pada tengkulak. |
Sekitar 20 warga desa bekerja tetap sebagai awak kapal, pekerja sortir, staf pengemasan, dan staf pariwisata. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Digitalisasi rantai nilai ikan teri dari kapal milik desa hingga marketplace nasional menciptakan pekerjaan di seluruh rantai produksi sekaligus mendorong Pendapatan Asli Desa dari sektor produktif. |
Penjualan daring berkembang dari sekitar Rp2 juta per bulan pada masa awal menjadi jangkauan pasar nasional dan promosi lintas negara. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Penerapan pemasaran digital (marketplace, WhatsApp Business) oleh BUMDes desa terpencil di NTT membuktikan keterbatasan geografis bukan penghalang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital nasional. |
Tiga unit kapal bagan senilai Rp328,9 juta menambah kapasitas pasokan bahan baku sejak Oktober 2020. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Penerapan aturan penangkapan ikan ramah lingkungan dan edukasi nelayan tentang kelestarian ekosistem pesisir memastikan ketersediaan stok ikan teri Hadakewa untuk generasi berikutnya. |
Kapal cicilan dialihkan kepemilikannya kepada nelayan operator dengan pengaturan hasil tangkapan yang terkoordinasi BUMDes. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Hadakewa, Bank Indonesia NTT, Kanwil DJPb NTT, Pemkab Lembata, dan mitra reseller menciptakan ekosistem kemitraan multipihak bagi pengembangan ekonomi desa. |
Juara I BUMDes Award 2025 Kategori Pariwisata dari Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPw Bank Indonesia Provinsi NTT. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model integrasi perikanan dan pariwisata BUMDes Tujuh Maret siap direplikasi oleh desa-desa pesisir lain di NTT dengan karakteristik serupa: kekayaan laut melimpah, ketergantungan pada tengkulak, dan minimnya hilirisasi produk perikanan [4]. BUMDes Tujuh Maret membuka diri sebagai pusat pembelajaran bagi pengelola BUMDes lain, sejalan dengan program Bank Indonesia NTT dan Kementerian Desa yang membina puluhan BUMDes di NTT agar mampu memasarkan produknya secara digital ke luar provinsi [7].
Untuk scale up, BUMDes berencana menambah armada kapal dan memodernisasi alat pengeringan agar kapasitas produksi tidak lagi terkendala musim maupun keterbatasan tenaga manual seperti yang pernah menghambat pemenuhan permintaan besar dari pembeli Jepang, serta memperluas jaringan reseller di kota-kota besar selain Jakarta [2]. Bupati Lembata meminta BUMDes Hadakewa menjadi motor penggerak dan role model bagi desa-desa lain di Lembata untuk berani berinovasi sesuai potensi lokal masing-masing [8].
Daftar Pustaka
[1] BAKTI Kominfo, “Hadakewa, Desa dengan BUMDes Digital,” baktinews.bakti.or.id. [Online]. Available: https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hadakewa-desa-dengan-bumdes-digital
[2] Antara NTT, “BUMDes di Hadakewa Tambah Kapal Perkuat Pasokan Ikan Teri,” kupang.antaranews.com, 18 Okt. 2020. [Online]. Available: https://kupang.antaranews.com/berita/39877/bumdes-di-hadakewa-tambah-kapal-perkuat-pasokan-ikan-teri
[3] MedCom.id, “BUMDes Tujuh Maret Hadakewa Sukses Kelola Ikan Teri,” medcom.id, 2 Mei 2021. [Online]. Available: https://www.medcom.id/gaya/wisata/Rkjl4eEN-bumdes-tujuh-maret-hadakewa-sukses-kelola-ikan-teri
[4] Antara Mataram, “BUMDes Hadakewa Lembata Contoh Baik di Usaha Pariwisata,” mataram.antaranews.com, 21 Jun. 2025. [Online]. Available: https://mataram.antaranews.com/berita/463453/bumdes-hadakewa-lembata-contoh-baik-di-usaha-pariwisata
[5] Merdeka.com, “Ikan Teri Hadakewa: Panen di Laut, Jual di Udara,” merdeka.com, 19 Ags. 2021. [Online]. Available: https://www.merdeka.com/khas/ikan-teri-hadakewa-panen-di-laut-jual-di-udara.html
[6] Pikiran Rakyat Lembata, “Keren! Desa Hadakewa Raih Juara 1 BUMDes Award Tahun 2025,” lembata.pikiran-rakyat.com, 4 Jun. 2025. [Online]. Available: https://lembata.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-2169390076/keren-desa-hadakewa-raih-juara-1-bumdes-award-tahun-2025-kades-klemens-kwaman
[7] Antara NTT, “BUMDes di NTT Dibina Pasarkan Produk Secara Digital,” kupang.antaranews.com, 24 Mar. 2026. [Online]. Available: https://kupang.antaranews.com/berita/40364/bumdes-di-ntt-dibina-pasarkan-produk-secara-digital
[8] Pojoknesia.com, “Raih BUMDes Award 2025, Bupati Lembata Minta Jadi Motor Penggerak Desa Lain,” pojoknesia.com, 17 Jun. 2025. [Online]. Available: https://www.pojoknesia.com/raih-bumdes-award-2025-bupati-lembata-minta-jadi-motor-penggerak-desa-lain
[9] Swara Timor, “BUMDes Tujuh Maret Hadakewa Raih Penghargaan BUMDes Award Kategori Pariwisata,” swaratimor.co.id, 21 Jun. 2025. [Online]. Available: https://swaratimor.co.id/2025/06/21/bumdes-tujuh-maret-hadakewa-raih-penghargaan-bumdes-award-kategori-pariwisata/
[10] Media Indonesia, “Pemasaran Produk BUMDes di Lembata Sudah via Aplikasi,” mediaindonesia.com, 17 Jun. 2021. [Online]. Available: https://mediaindonesia.com/nusantara/412818/pemasaran-produk-bumdes-di-lembata-sudah-via-aplikasi
[11] Kompas.id, “Klemens Kwaman, Cahaya dari Hadakewa,” kompas.id, 31 Mei 2024. [Online]. Available: https://www.kompas.id/baca/tokoh/2024/05/31/klemens-kwaman-cahaya-dari-hadakewa
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, menghadirkan inovasi agro-industri berbasis potensi lokal yang lahir dari inisiatif Karang Taruna kampung: mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) “Bangun Ansanyar” pada 21 Juli 2016 dan membangun pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka yang diresmikan pada 27 Februari 2020 [1]. Inovasi ini mengintegrasikan budidaya singkong di lahan tidur milik warga dengan fasilitas pengolahan kampung, sebuah langkah yang digagas murni oleh pemuda kampung bersama Pemerintah Kampung Udapi Hilir [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah lahan-lahan kosong yang tidak produktif menjadi aset ekonomi aktif kampung, sekaligus memotong ketergantungan warga pada sektor perkebunan sawit yang pernah terpuruk akibat pergantian kepemilikan dan serangan hama pada 2005 [1]. Dampak utamanya terlihat pada berdirinya fasilitas pengolahan pangan pertama milik kampung transmigran ini, capaian yang turut mengantarkan Udapi Hilir memperoleh dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT sebagai kampung dengan Indeks Pembangunan Desa terbaik di Papua Barat [2].
Latar Belakang
Kampung Udapi Hilir adalah kampung transmigran yang berdiri sejak penempatan pertama pada 1982, sebuah komunitas yang tumbuh dari nol di tanah Papua Barat dan membangun kehidupan ekonominya secara bertahap melalui usaha pertanian tanaman kebun dan sayuran [1]. Kehidupan ekonomi warga sempat menjanjikan pada dekade 1990-an saat masuknya industri perkebunan sawit PTPN dan pembiayaan Asian Development Bank pada 1996 membawa geliat ekonomi ke kawasan Prafi. Namun pada 2005, pelepasan aset PTPN kepada perusahaan lain dan serangan hama penggerek yang masif menghantam produksi perkebunan secara bersamaan, membuat perekonomian warga kampung terpuruk ke titik paling berat sejak era transmigran pertama [1].
Di tengah keterpurukan pasca-2005 itu, satu aset besar kampung tetap diam dan terabaikan: hamparan lahan kosong yang belum digarap secara optimal oleh warga. Tanah di kawasan Prafi, Manokwari, memiliki kondisi agroklimat yang mendukung budidaya singkong, komoditas yang adaptif, tidak membutuhkan input produksi mahal, dan memiliki rantai nilai industri yang panjang mulai dari pakan ternak hingga tepung tapioka. Namun tanpa infrastruktur pengolahan yang memadai, singkong yang ditanam warga hanya terjual sebagai komoditas mentah dengan harga yang dikendalikan pedagang luar [4].
Kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi adalah hadirnya fasilitas pengolahan lokal yang mampu mengangkat nilai jual singkong dari komoditas curah menjadi produk bernilai tambah. Tanpa pabrik, sebesar apapun produksi singkong warga, keuntungan terbesar tetap akan dinikmati pedagang dan industri pengolah di luar kampung. Kesadaran inilah yang mendorong para pemuda Karang Taruna mengambil inisiatif mengorganisir gagasan pendirian pabrik tepung tapioka sebagai solusi atas masalah ekonomi kampung yang sudah berlangsung selama satu dekade [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Kampung Udapi Hilir adalah membangun rantai nilai singkong yang menghubungkan lahan tidur yang dibudidayakan warga dengan fasilitas pengolahan kampung dalam satu ekosistem ekonomi yang dikelola BUMKam “Bangun Ansanyar” [1]. BUMKam berfungsi sebagai poros kelembagaan yang mengorganisir petani singkong, mengelola operasional pabrik, dan berupaya memastikan ketersediaan bahan baku yang kontinu. Secara fisik, pabrik berukuran 15×12 meter ini dilengkapi bak penampung air perasan singkong, ruang oven pengering, ruang pengemasan, kamar karyawan, dan ruang pencucian, mengikuti alur produksi pengolahan tapioka skala kecil-menengah [1].
Inovasi teknis yang menonjol adalah keberhasilan pemuda Karang Taruna memodifikasi sendiri sebagian mesin parut singkong dengan memanfaatkan komponen mesin pencetak batako yang sudah dimiliki kampung, sebuah kreativitas rekayasa lokal yang menghemat biaya investasi [1]. Menurut Direktur BUMKam saat peresmian, Sukatno, sebagian besar peralatan pabrik memang dirakit dari bahan dan mesin bekas yang tersedia di kampung, dengan target kapasitas olah hingga 2 ton singkong segar per jam begitu seluruh lini produksi lengkap [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses lahirnya inovasi ini dimulai dari forum diskusi berkala Karang Taruna kampung yang perlahan berubah menjadi ruang perencanaan ekonomi kampung, diperkuat oleh pendampingan program KKN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari yang membantu pemuda memetakan potensi ekonomi kampung secara lebih terstruktur [1]. Puncaknya terjadi pada Musyawarah Kampung 2016, ketika Karang Taruna membawa gagasan pendirian BUMKam ke hadapan warga dan Pemerintah Kampung; pada 21 Juli 2016, BUMKam “Bangun Ansanyar” resmi berdiri [1].
Pendanaan pembangunan pabrik dilakukan bertahap melalui Dana Desa: Rp50 juta pada 2016 dan Rp50 juta pada 2017 disisihkan sebagai tabungan pembangunan, ditambah Rp100 juta pada 2018 sehingga konstruksi fisik pabrik baru dapat dimulai pada Februari 2018. Pada 2019, kampung menambahkan Rp90 juta dari Dana Desa serta menerima Rp150 juta dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT atas capaian Udapi Hilir sebagai kampung dengan Indeks Pembangunan Desa terbaik di Papua Barat, sebelum pabrik akhirnya diresmikan pada 27 Februari 2020 [2].
Uji coba produksi pertama yang dilakukan bertepatan dengan peresmian menjadi pembelajaran paling berharga sekaligus koreksi penting bagi pengelola: dari satu ton singkong segar yang diolah, pabrik baru menghasilkan sekitar 250 kilogram produk olahan, dan hasil tersebut ternyata belum berupa tepung tapioka yang benar-benar halus dan siap jual. Direktur Sukatno mengakui secara terbuka bahwa BUMKam masih memerlukan mesin penggiling tambahan dan gudang penyimpanan agar produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi, sebuah koreksi rencana yang mengajarkan bahwa peresmian sebuah pabrik tidak selalu berarti rantai produksinya sudah lengkap [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar yang terungkap tepat pada momentum peresmian adalah belum lengkapnya rantai pengolahan pabrik: ketiadaan mesin penggiling akhir dan gudang penyimpanan membuat hasil olahan awal masih berupa produk setengah jadi yang dijual ke industri rumahan kerupuk dan kacang seharga Rp12.000 per kilogram, bukan tepung tapioka premium dengan harga jual lebih tinggi [2]. Mitigasi yang ditempuh pengelola adalah menjadikan pengadaan mesin penggiling dan gudang sebagai prioritas investasi lanjutan, sembari tetap menjual produk setengah jadi ke pasar industri rumahan agar arus kas pabrik tetap berjalan selama masa transisi [2].
Tantangan lain adalah menjamin kontinuitas pasokan bahan baku singkong dari petani kampung dalam jumlah dan kualitas yang konsisten, mengingat budidaya harus dikoordinasikan agar panen antarpetani tidak terjadi bersamaan atau justru terlalu jarang [3]. Tantangan teknis dan manajerial turut muncul dari terbatasnya tenaga terampil kampung yang mampu mengoperasikan dan merawat mesin pengolahan secara profesional. Kedua kendala ini dimitigasi melalui rencana penyusunan jadwal tanam bersama antarpetani anggota BUMKam serta pelatihan operator mesin lokal agar kampung tidak bergantung pada tenaga ahli dari luar setiap kali terjadi kerusakan [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah inisiatif bottom-up yang autentik dari Karang Taruna, bukan program yang diperintahkan dari atas ke bawah, melainkan kehendak kolektif anak muda kampung yang memahami langsung kondisi ekonomi desanya pasca-2005 [1]. Penelitian tentang pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal mengonfirmasi bahwa inovasi yang lahir dari musyawarah partisipatif dengan keterlibatan aktif masyarakat memiliki tingkat keberlangsungan yang lebih tinggi dibanding inovasi yang diimpor dari luar konteks komunitas [3].
Faktor kedua adalah kedisiplinan Pemerintah Kampung mengalokasikan Dana Desa secara bertahap dan konsisten selama empat tahun berturut-turut (2016-2019) alih-alih memaksakan pembangunan sekaligus tanpa dana yang memadai, sehingga pengeluaran tetap terkendali meski pembangunan menjadi lebih panjang [2]. Pengakuan Kementerian Desa PDTT melalui dana apresiasi Indeks Pembangunan Desa terbaik Papua Barat pada 2019 turut menjadi validasi eksternal yang memperkuat kepercayaan diri kampung untuk menuntaskan pembangunan pabrik hingga tahap peresmian [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling terukur dari inovasi ini adalah berdirinya fasilitas pengolahan singkong pertama milik Kampung Udapi Hilir setelah proses pendanaan bertahap sejak 2016, dari kondisi awal lahan tidur yang sama sekali tidak menghasilkan pendapatan menjadi kawasan budidaya yang memasok bahan baku pabrik [1]. Setiap pohon singkong menghasilkan rata-rata 5 kilogram umbi, dan dalam satu hektare dengan jarak tanam 2×2 meter petani dapat menanam 2.200-2.300 pohon; pada panen raya, satu hektare menghasilkan sekitar 11,2 ton singkong segar yang bila dijual seharga Rp70.000 per karung berisi sekitar 65 kilogram dapat menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp12 juta per hektare per siklus panen [1].
Secara sosial, inovasi ini membuktikan bahwa kampung transmigran di pedalaman Papua Barat mampu membangun fasilitas pengolahan pangan lokal melalui inisiatif anak mudanya sendiri, meski capaian tersebut masih berupa produk setengah jadi pada tahun pertama operasional [2]. Keberadaan pabrik menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi warga kampung sebagai penanam bahan baku, pengelola pabrik, dan mitra industri rumahan pembeli produk olahan, sebuah pergeseran dari sekadar penjual singkong mentah menjadi bagian dari rantai pengolahan [2].
Dampak jangka panjang yang paling strategis adalah mulai terputusnya ketergantungan ekonomi kampung pada satu sektor tunggal, yakni perkebunan sawit yang terbukti rentan terhadap perubahan kepemilikan korporat dan serangan hama yang tidak dapat dikendalikan petani. Dengan membangun kapasitas pengolahan singkong sendiri secara bertahap, warga Udapi Hilir berupaya mengendalikan rantai nilai dari hulu ke hilir, meski penguatan penuh rantai tersebut masih memerlukan penyelesaian tahap penggilingan akhir yang menjadi agenda lanjutan pengelola [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pembangunan pabrik tapioka Udapi Hilir dibiayai dari Dana Desa yang dialokasikan bertahap: Rp50 juta (2016), Rp50 juta (2017), Rp100 juta (2018), dan Rp90 juta (2019), ditambah Rp150 juta dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT atas prestasi Indeks Pembangunan Desa terbaik Papua Barat, sehingga total dukungan yang terdokumentasi secara independen mencapai sekitar Rp440 juta sepanjang 2016-2019 [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak mengonfirmasi adanya sumber pembiayaan tambahan di luar Dana Desa dan dana apresiasi kementerian tersebut pada tahap pembangunan awal ini.
Model pendapatan BUMKam saat ini bertumpu pada penjualan produk olahan singkong setengah jadi kepada industri rumahan kerupuk dan kacang seharga Rp12.000 per kilogram. Begitu mesin penggiling tambahan tersedia, pengelola memproyeksikan produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi dan dijual sekitar Rp14.000 per kilogram, masih di bawah harga tepung tapioka komersial umum sebesar Rp16.000 per kilogram, sebuah strategi harga bersaing yang dirancang untuk merebut pasar dari pemasok luar kampung [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah mendanai pembangunan pabrik secara bertahap melalui Dana Desa selama empat tahun berturut-turut alih-alih menunda proyek sampai tersedia dana besar sekaligus, sehingga kampung tetap bisa membangun kapasitas riil tanpa terjebak utang di luar kemampuan. Keterlibatan pendampingan akademis dari KKN STIH Manokwari sejak tahap perencanaan juga terbukti membantu pemuda menyusun gagasan secara lebih terstruktur.
Jika memulai dari awal, hal yang idealnya dilakukan berbeda adalah menuntaskan pengadaan mesin penggiling dan gudang penyimpanan sebelum peresmian publik, agar pabrik tidak memulai debutnya dengan produk yang masih setengah jadi. Bagi desa lain yang ingin menerapkan model serupa, saran praktisnya adalah memastikan seluruh mata rantai produksi, dari bahan baku hingga produk akhir, benar-benar siap sebelum mengumumkan pabrik beroperasi penuh, serta menghitung secara realistis skema pendanaan bertahap yang sesuai kemampuan Dana Desa tanpa bergantung pada janji pembiayaan eksternal yang belum pasti.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan pabrik tapioka Udapi Hilir bertumpu pada dua pilar: penuntasan rantai produksi melalui pengadaan mesin penggiling dan gudang, serta jaminan pasokan bahan baku dari petani anggota. Untuk pilar pertama, BUMKam perlu mengalokasikan sisa pendapatan penjualan produk setengah jadi maupun Dana Desa tahun berjalan untuk melengkapi peralatan yang masih kurang, sehingga produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi [2].
Untuk pilar kedua, BUMKam perlu membangun sistem kontrak tanam atau penjadwalan panen bersama antara pabrik dan petani anggota, sebuah skema yang memberi kepastian harga beli kepada petani sekaligus kepastian pasokan kepada pabrik. Ke depan, penjajakan kemitraan dengan lembaga keuangan atau program pembinaan UMKM milik pemerintah dapat menjadi jalan untuk mempercepat pengadaan mesin penggiling tanpa membebani Dana Desa secara berlebihan, meski hingga dokumentasi ini ditulis kemitraan semacam itu belum terkonfirmasi terjadi [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pabrik pengolahan singkong BUMKam Udapi Hilir berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, menjadikannya model pembangunan ekonomi pedesaan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan terpencil timur Indonesia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pabrik memberikan pasar bagi singkong yang ditanam warga di lahan tidur, memotong ketergantungan petani pada pedagang perantara yang selama ini mendikte harga beli komoditas mentah. |
Potensi pendapatan kotor sekitar Rp12 juta per hektare per siklus panen bagi petani singkong anggota BUMKam. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi olahan singkong lokal meningkatkan ketersediaan bahan pangan substitusi bagi masyarakat Papua Barat dan memperkuat diversifikasi komoditas pertanian kampung sepanjang tahun. |
Aktivasi lahan tidur seluas ratusan hektare untuk budidaya singkong sebagai komoditas pangan alternatif. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pabrik BUMKam membuka aktivitas ekonomi baru bagi warga kampung transmigran yang ekonominya sempat terpuruk akibat pelepasan aset PTPN dan serangan hama pada 2005. |
Penjualan produk olahan singkong setengah jadi seharga Rp12.000/kg kepada industri rumahan sejak peresmian pabrik pada 2020. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan pabrik pengolahan singkong di kampung transmigran terpencil Papua Barat, termasuk modifikasi mandiri mesin parut dari komponen mesin batako, menunjukkan kapasitas inovasi teknologi adaptif lokal. |
Fasilitas pabrik seluas 15×12 meter berdiri dan beroperasi sejak diresmikan 27 Februari 2020, dengan rencana penambahan mesin penggiling akhir. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi BUMKam Udapi Hilir relevan untuk direplikasi di kampung-kampung transmigran lain di Papua Barat, Papua, dan kawasan timur Indonesia yang memiliki lahan subur belum optimal serta populasi petani yang butuh kepastian pasar komoditas [3]. Kunci replikasinya terletak pada tiga komponen: forum diskusi pemuda sebagai inkubator gagasan, pendampingan akademis untuk menyusun rencana bisnis yang realistis, dan pendanaan bertahap melalui Dana Desa yang tidak memaksakan pembangunan sekaligus melampaui kemampuan anggaran kampung [5].
Strategi scale up Udapi Hilir sendiri mengarah pada penuntasan lini produksi menjadi tepung tapioka jadi melalui pengadaan mesin penggiling dan gudang, diikuti diversifikasi produk turunan singkong seperti keripik atau pati termodifikasi yang bernilai jual lebih tinggi, serta perluasan jaringan distribusi ke pasar-pasar kota di Papua Barat begitu kapasitas produksi penuh tercapai [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00556: Olah Potensi Singkong, Kampung Udapi Hilir Dirikan Pabrik Tepung Tapioka,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/id-00556/
[2] Papua Kini, “Bumdes Bangun Ansanyar Sukses Bangun Pabrik Tepung Tapioka,” papuakini.co, 27 Feb. 2020. [Online]. Available: https://papuakini.co/2020/02/27/bumdes-bangun-ansanyar-sukses-bangun-pabrik-tepung-tapioka/
[3] H. Prabowo dan A. Wahyudin, “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, vol. 5, no. 2, 2019. [Online]. Available: https://journal.trunojoyo.ac.id/bep
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, “Statistik Daerah Distrik Prafi 2022,” manokwarikab.bps.go.id, 2022. [Online]. Available: https://manokwarikab.bps.go.id
[5] Kementerian Desa PDTT, “Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa,” kemendesa.go.id, 2015. [Online]. Available: https://kemendesa.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Pasir Baru di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong sejak 2019 sebagai destinasi berbasis panorama alam perbukitan pesisir yang digagas bersama BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Kawasan yang terletak di Kampung Cibangban ini menghadirkan menara pandang berbentuk haluan kapal berwarna-warni, sepeda gantung, area santai bermeja kayu, dan lapak kuliner khas pesisir dalam satu paket pengalaman yang mudah dikenali di media sosial [1]. Inovasi ini digagas oleh Kepala Desa Hidayah untuk mengatasi persoalan potensi alam perbukitan yang selama bertahun-tahun tidak tergarap, sementara arus wisatawan menuju Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang justru melintas begitu saja tanpa singgah di desa. Dampak utamanya terlihat pada bertambahnya variasi destinasi wisata di koridor Cisolok, terbukanya ruang usaha kuliner bagi warga desa, dan semakin dikenalnya Pasir Baru sebagai desa yang mampu mengelola potensi alamnya menjadi manfaat ekonomi bersama [2].
Latar Belakang
Desa Pasir Baru terletak di kawasan pesisir dan perbukitan Kecamatan Cisolok, sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Posisi ini strategis karena desa berada tidak jauh dari Pantai Cikembang dan Geyser Cisolok, pemandian air panas yang sudah lama menjadi daya tarik utama kawasan, sehingga arus wisatawan sebenarnya sudah melintas dekat desa ini jauh sebelum Bukit Cienong ada [3].
Selama bertahun-tahun, arus wisatawan itu lewat begitu saja tanpa berhenti cukup lama di Desa Pasir Baru. Potensi bukit yang menghadap ke bentang pesisir selatan Sukabumi belum memiliki kemasan wisata yang kuat, tidak ada titik pemberhentian yang menarik perhatian, dan tidak ada peluang usaha yang bisa ditawarkan kepada pengunjung yang melintas. Pemuda desa yang mencari pekerjaan cenderung pergi ke luar desa, sementara perputaran uang dari industri wisata kawasan tidak sempat mampir ke tangan warga Pasir Baru [4].
Di sisi lain, Desa Pasir Baru sudah memiliki modal sosial yang tidak kecil. Kampung Cibongkok di desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan kaos kaki yang menunjukkan masyarakat sudah terbiasa bekerja dalam ekosistem usaha kecil yang produktif. Kepala Desa Hidayah membaca kombinasi antara potensi alam yang belum tergarap, modal sosial kewirausahaan warga, dan arus wisatawan yang sudah ada di kawasan itu sebagai peluang yang bisa diintegrasikan melalui satu inovasi wisata kreatif [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Kreatif Bukit Cienong sebagai destinasi berbasis panorama alam dan kreativitas visual yang dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Elemen paling ikonik dari kawasan ini adalah menara pandang berbentuk haluan kapal berwarna-warni yang berdiri di puncak bukit, sebuah struktur yang langsung menjadi identitas destinasi sekaligus magnet swafoto yang mendorong penyebaran konten organik di media sosial. Di sekitar menara, pengelola membangun ekosistem pengalaman yang lebih lengkap: sepeda gantung, deretan kursi dan meja di landasan kayu untuk bersantai memandangi pesisir, serta area kuliner tempat warga menjual makanan khas pesisir [5].
Cara kerja inovasi ini kontekstual dengan perilaku wisatawan masa kini yang mencari kombinasi pengalaman visual, aktivitas ringan, dan suasana nyaman untuk berlama-lama. Ketika pengunjung naik ke menara haluan kapal dan memotret panorama pesisir selatan Sukabumi, foto itu tersebar di media sosial dan menjadi iklan gratis yang mengundang gelombang pengunjung berikutnya. Siklus organik antara pengalaman wisata dan penyebaran konten digital inilah yang membuat Bukit Cienong tumbuh menjadi destinasi populer tanpa anggaran promosi besar dari pemerintah desa [6].
Proses Penerapan Inovasi
Bukit Cienong dibangun pada 2019 menggunakan dana Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan (P3K), sumber pendanaan yang menunjukkan inovasi ini lahir dari perencanaan terkoordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan, bukan sekadar inisiatif spontan tanpa dukungan kelembagaan. Kepala Desa Hidayah memimpin proses pembangunan fisik kawasan dengan melibatkan warga sebagai tenaga kerja lokal, sehingga sejak tahap konstruksi manfaat ekonomi sudah mulai berputar di tangan masyarakat desa sebelum satu tiket pun terjual [2].
Pengelolaan kawasan kemudian diserahkan kepada BUMDes Karya Mandiri dan Patriot, sebuah keputusan yang memisahkan fungsi pembangunan sebagai domain pemerintah desa dari fungsi operasional bisnis wisata yang memerlukan orientasi pelayanan lebih adaptif. Pembukaan resmi untuk publik dilakukan pada 16 September 2020, diresmikan langsung oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang memberikan apresiasi terhadap kreativitas Desa Pasir Baru dalam menghadirkan destinasi baru di kawasan Cisolok. Momentum peresmian di tengah masa pandemi Covid-19 turut mewajibkan pengelola membangun protokol kesehatan sebagai standar operasional harian sejak hari pertama kawasan dibuka [1].
Dalam perjalanan operasionalnya, pengelola menghadapi pembelajaran nyata tentang pentingnya merawat daya tarik wisata secara konsisten. Rekam jejak dari awal 2022 menunjukkan lantai kayu di spot foto haluan kapal jebol dimakan rayap, ilalang menutup sebagian kawasan, bale-bale rusak tak terurus, dan dua wahana sepeda gantung berkarat, dengan kerusakan tercatat sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Pengalaman pahit ini menjadi pembelajaran paling berharga bagi replikator: destinasi wisata desa tidak cukup dibangun sekali, tetapi harus dirawat, diperbarui, dan dikelola secara konsisten agar tidak kehilangan daya tariknya [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar yang terdokumentasi dari Bukit Cienong adalah lemahnya kapasitas pemeliharaan fasilitas setelah euforia awal pembukaan mereda. Kerusakan lantai kayu, bale-bale, dan wahana sepeda gantung yang tercatat sejak pertengahan 2021 mencerminkan kesenjangan antara kapasitas membangun fasilitas wisata dan kapasitas merawatnya secara berkelanjutan, karena BUMDes belum menyisihkan dana pemeliharaan rutin sejak awal beroperasi. Sebagai respons, sekretaris desa melaporkan bahwa Pemerintah Desa Pasir Baru telah mengajukan proposal perbaikan Bukit Cienong kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi agar kawasan dapat direvitalisasi [9].
Tantangan eksternal yang dihadapi adalah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat di kawasan Cisolok dan Sukabumi secara keseluruhan, termasuk keberadaan Geopark Ciletuh yang sudah berstatus UNESCO Global Geopark. Mitigasi yang diperlukan untuk tantangan ini adalah pembaruan daya tarik secara berkala dan integrasi Bukit Cienong ke dalam paket kunjungan bersama Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang, sehingga destinasi ini tidak bersaing sendirian melainkan menjadi bagian dari satu koridor wisata yang saling menguatkan [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah ketepatan membaca karakter pasar wisata milenial yang mendominasi pola kunjungan wisata alam perbukitan saat ini. Bukit Cienong tidak dibangun sebagai tempat yang rumit atau mahal, melainkan sebagai ruang sederhana dengan identitas visual kuat melalui menara haluan kapal berwarna-warni. Keputusan desain yang tampak sederhana ini sesungguhnya strategis, karena elemen visual yang unik dan mudah difoto adalah formula promosi media sosial paling efektif dan murah bagi destinasi wisata desa dengan anggaran terbatas [8].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara pemerintah desa sebagai pengembang infrastruktur dan BUMDes Karya Mandiri dan Patriot sebagai operator wisata. Pemisahan peran ini menjamin keputusan operasional wisata, termasuk penetapan harga tiket, pembagian lapak pedagang, dan standar kebersihan kawasan, dibuat berdasarkan pertimbangan bisnis yang responsif terhadap kebutuhan pengunjung. Legitimasi dari Bupati Marwan Hamami yang meresmikan langsung kawasan ini pada September 2020 turut mempercepat penerimaan publik dan memperkuat posisi Bukit Cienong dalam peta wisata resmi Kabupaten Sukabumi [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata dari inovasi ini adalah masuknya Bukit Cienong ke peta destinasi wisata resmi Kabupaten Sukabumi, bahkan masuk dalam daftar tujuh destinasi wisata Sukabumi yang direkomendasikan Detik Travel pada September 2020, hanya beberapa hari setelah peresmian. Kehadiran Bukit Cienong melengkapi koridor wisata Cisolok yang sebelumnya didominasi Geyser Cisolok dan Pantai Cikembang, sehingga wisatawan yang datang memiliki pilihan pengalaman yang lebih beragam [8].
Dari sisi ekonomi warga, inovasi ini mengubah bukit yang sebelumnya tidak menghasilkan pendapatan menjadi ruang ekonomi aktif yang mempertemukan pengunjung dengan pelaku usaha lokal setiap akhir pekan. Warga yang berjualan makanan dan minuman khas pesisir di lapak-lapak kawasan mendapatkan sumber penghasilan baru yang tidak bergantung pada musim panen atau kondisi pasar komoditas. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci angka pasti jumlah pedagang maupun nilai transaksi, namun arus kunjungan akhir pekan tercatat menciptakan permintaan yang lebih stabil dibanding sumber penghasilan berbasis pertanian [6].
Dampak kualitatif yang paling penting adalah berubahnya cara warga Desa Pasir Baru memandang potensi desanya sendiri. Sebelum Bukit Cienong ada, warga melihat bukit hanya sebagai lanskap biasa; setelah kawasan ini dikenal secara regional, bukit yang sama menjadi kebanggaan dan sumber identitas desa yang baru. Periode penurunan kondisi kawasan pada 2021-2022 juga mengajarkan warga dan BUMDes bahwa pengelolaan wisata memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya semangat pada masa pembukaan [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan awal Bukit Cienong pada 2019 dibiayai sepenuhnya melalui dana Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan (P3K), skema pembiayaan tingkat kecamatan yang disalurkan kepada desa untuk merealisasikan usulan pembangunan hasil musyawarah warga. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik, namun sumber dana ini menunjukkan bahwa destinasi wisata desa dapat dibangun tanpa bergantung pada investor swasta maupun pinjaman komersial [2].
Model bisnis operasional Bukit Cienong bertumpu pada pendapatan tiket masuk dan retribusi lapak pedagang kuliner yang dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot. Pendapatan inilah yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pemeliharaan rutin fasilitas, meski periode kerusakan pada 2021-2022 menunjukkan bahwa alokasi dana pemeliharaan belum berjalan konsisten sejak awal operasional. Perbaikan tata kelola pendapatan tiket dan retribusi menjadi kunci agar kawasan ini tidak lagi mengalami periode terbengkalai serupa [9].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat dari pengalaman Bukit Cienong adalah investasi pada satu elemen visual yang sangat ikonik, yaitu menara haluan kapal berwarna-warni, yang terbukti efektif menjadi magnet swafoto dan promosi organik tanpa memerlukan anggaran pemasaran besar. Pemisahan peran antara pemerintah desa sebagai pembangun infrastruktur dan BUMDes sebagai operator bisnis juga terbukti menjadi fondasi kelembagaan yang sehat sejak awal [5].
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah menetapkan skema pemeliharaan rutin dan pos anggaran khusus perawatan sejak hari pertama kawasan dibuka, bukan menunggu kerusakan nyata seperti yang terjadi pada 2021. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktisnya adalah menyisihkan sebagian pendapatan tiket sejak bulan pertama beroperasi dan menjadwalkan inspeksi fasilitas secara berkala, sehingga siklus antara euforia pembukaan dan penurunan kondisi seperti yang dialami Bukit Cienong dapat dicegah lebih dini [7].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pelajaran terpenting dari pengalaman pasang surut Bukit Cienong adalah bahwa keberlanjutan destinasi wisata desa harus direncanakan sejak awal, bukan ditangani secara reaktif setelah kunjungan menurun. Pembaruan daya tarik secara berkala, baik melalui wahana baru, dekorasi musiman, maupun event wisata lokal, menjadi strategi yang menjaga Bukit Cienong tetap relevan bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung sebelumnya [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi penting karena inovasi ini masih sangat bertumpu pada inisiatif Kepala Desa Hidayah; keberlanjutannya ke depan bergantung pada sejauh mana BUMDes Karya Mandiri dan Patriot mampu melembagakan tata kelola operasional secara mandiri, tidak semata bergantung pada figur kepala desa yang menjabat. Strategi jangka panjang yang paling menjanjikan adalah integrasi Bukit Cienong ke dalam paket wisata terpadu kawasan Cisolok bersama Geyser Cisolok, Pantai Cikembang, dan sentra kerajinan kaos kaki Kampung Cibongkok. Status Desa Pasir Baru yang sudah terdaftar sebagai Desa Wisata di platform Jadesta Kementerian Pariwisata membuka akses ke program pembinaan dan promosi nasional yang dapat memperkuat kapasitas pengelola [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Kreatif Bukit Cienong berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan mengembangkan potensi alam perbukitan pesisir menjadi destinasi wisata yang menggerakkan ekonomi warga, inovasi ini menyentuh dimensi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, permukiman berkelanjutan, pelestarian ekosistem, dan kemitraan pembangunan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Bukit Cienong membuka sumber penghasilan baru bagi warga yang berjualan makanan dan minuman di kawasan wisata, penghasilan yang tidak bergantung pada musim panen atau kondisi pasar komoditas. |
Jumlah pelaku usaha kuliner/lapak yang beroperasi rutin di kawasan Bukit Cienong setiap akhir pekan sejak destinasi dibuka pada 2020 (dokumentasi tidak merinci angka pasti). |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan Bukit Cienong oleh BUMDes Karya Mandiri dan Patriot menciptakan lapangan kerja terstruktur di sektor pariwisata, termasuk pengelola kawasan dan operator wahana sepeda gantung. |
Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam struktur pengelolaan BUMDes Karya Mandiri dan Patriot untuk operasional Bukit Cienong. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pengembangan Bukit Cienong sebagai kawasan wisata terencana menjadikan Desa Pasir Baru contoh permukiman desa yang mengelola potensi alam pesisir-perbukitan sebagai aset pembangunan berkelanjutan. |
Status resmi Desa Pasir Baru sebagai Desa Wisata yang terdaftar di platform Jadesta Kementerian Pariwisata. |
| SDGs 14 dan 15: Ekosistem Laut dan Daratan |
Posisi Bukit Cienong di kawasan perbukitan pesisir selatan Sukabumi yang berdekatan dengan garis pantai menuntut pengelolaan wisata yang bertanggung jawab terhadap ekosistem pesisir dan perbukitan. |
Tidak adanya alih fungsi lahan hutan atau tutupan vegetasi bukit untuk pembangunan fasilitas wisata sejak 2019 hingga dokumentasi ini ditulis. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Pasir Baru, BUMDes Karya Mandiri dan Patriot, Kecamatan Cisolok selaku penyedia dana P3K, dan Pemkab Sukabumi yang meresmikan kawasan mencerminkan model kemitraan pemerintahan bertingkat. |
Jumlah tingkat pemerintahan yang terlibat aktif: desa, kecamatan (dana P3K), kabupaten (peresmian Bupati), dan kementerian (pendaftaran Jadesta). |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Bukit Cienong dapat direplikasi oleh desa-desa pesisir dan perbukitan lain di Jawa Barat dan Indonesia yang memiliki potensi panorama alam tetapi belum mempunyai kemasan wisata yang kuat dan identitas visual yang dikenal publik. Kunci replikasinya bukan biaya besar, karena Bukit Cienong dibangun hanya dengan dukungan dana P3K tingkat kecamatan, melainkan pada kemampuan desa menciptakan satu elemen visual yang ikonik, mudah difoto, dan langsung terhubung dengan platform media sosial yang sudah dikuasai wisatawan muda [2].
Untuk scale up di tingkat kawasan, Desa Pasir Baru berpotensi menjadi simpul wisata kreatif dalam jaringan desa wisata Kecamatan Cisolok yang menghubungkan Geyser Cisolok, Pantai Cikembang, Kampung Cibongkok, dan Bukit Cienong dalam satu paket wisata terpadu satu hari. Jika Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi membangun paket promosi terpadu untuk koridor wisata Cisolok ini dan menghubungkannya dengan arus wisatawan Geopark Ciletuh, Bukit Cienong dapat berkembang dari destinasi berbasis pengunjung lokal menjadi tujuan wisata yang dikenal di skala Jawa Barat dan nasional, dengan syarat pengelolaan pemeliharaan fasilitasnya sudah lebih mapan dibanding periode 2021-2022 [3].
Daftar Pustaka
[1] Tatar Sukabumi, “Marwan Hamami Resmikan Tribun dan Kawasan Wisata Bukit Cienong Cisolok,” tatarsukabumi.id, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://www.tatarsukabumi.id/read/6933/Marwan-Hamami-Resmikan-Tribun-dan-Kawasan-Wisata-Bukit-Cienong-Cisolok
[2] Sukabumi Now, “Bukit Cienong, Destinasi Wisata Baru di Cisolok,” sukabuminow.com, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://sukabuminow.com/bukit-cienong-destinasi-wisata-baru-di-cisolok/
[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Pasirbaru,” Jadesta — Jaringan Desa Wisata. [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pasirbaru
[4] Inovasi Desa, “ID 00660: Pemerintah Desa Pasir Baru Kembangkan Wisata Kreatif Bukit Cienong untuk Gerakkan Ekonomi Warga dan Perluas Daya Tarik Sukabumi,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-pasir-baru-kembangkan-wisata-kreatif-bukit-cienong-untuk-gerakkan-ekonomi-warga-dan-perluas-daya-tarik-sukabumi/
[5] Detik Travel, “Melihat Wisata Kreatif Bukit Cienong Cisolok Sukabumi,” travel.detik.com, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5175897/melihat-wisata-kreatif-bukit-cienong-cisolok-sukabumi
[6] Magnet Indonesia, “Bukit Cienong Menambah Panjang Daftar Destinasi Wisata Baru di Sukabumi,” magnetindonesia.co, 16 Sep. 2020. [Online]. Available: https://www.magnetindonesia.co/2020/09/bukit-cienong-menambah-panjang-daftar-destinasi-wisata-baru-di-sukabumi/
[7] Jurnalis Warga Sukabumi, “Nasib Wisata Bukit Cienong di Sukabumi yang Instagramable — Terbengkalai dan Ditinggalkan,” YouTube, 25 Jan. 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=hQKZ-Xhu1s8
[8] Detik Travel, “Ini 7 Wisata Sukabumi yang Bikin Rindu Traveling,” travel.detik.com, 22 Sep. 2020. [Online]. Available: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5184812/ini-7-wisata-sukabumi-yang-bikin-rindu-traveling
[9] Tribunjabar.id, “Dulu Diresmikan Bupati Sukabumi, Wisata Bukit Cienong Kini Rusak Terbengkalai, Begini Kondisinya,” jabar.tribunnews.com, 22 Jan. 2022. [Online]. Available: https://jabar.tribunnews.com/2022/01/22/dulu-diresmikan-bupati-sukabimi-wisata-bukit-cienong-kini-rusak-terbengkalai-begini-kondisinya
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sebamban Lama di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengembangkan model bisnis yang cerdas: alih-alih bersaing langsung dengan perusahaan tambang batu bara yang membutuhkan modal raksasa, desa mendirikan BUMDesa sebagai manajer kolektif yang menegosiasikan kontrak jasa angkutan batu bara dengan pihak ketiga dan membuka pintu bagi warga untuk menyertakan kendaraan angkutannya ke dalam armada bersama [1]. Sebamban Lama menjadi bagian dari konsorsium lima desa, bersama Sebamban Baru, Trimartani, Mangkalapi, dan Bunati, yang membentuk badan usaha bersama CV Panca Bina Benua (PBB) untuk mengelola 34 unit truk angkutan sepuluh roda berkapasitas 20-30 ton bagi PT Tunas Inti Abadi (TIA) sejak 2014, mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah memberikan akses ekonomi yang adil kepada masyarakat desa atas aktivitas pertambangan batu bara yang berlangsung di wilayah mereka. Dampak utamanya terlihat pada pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan bagi setiap desa anggota konsorsium, bertumbuhnya Pendapatan Asli Desa (PADes), serta terbentuknya kelembagaan BUMDesa yang cukup kuat untuk bernegosiasi dan bermitra setara dengan perusahaan tambang berskala besar [2].
Latar Belakang
Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Selatan, dan Desa Sebamban Lama di Kecamatan Sungai Loban berada di kawasan yang kaya deposit mineral [4]. Namun seperti yang terjadi di banyak desa tambang di Indonesia, kekayaan alam yang tersemat di bawah tanah desa tidak otomatis berarti kesejahteraan bagi warga yang tinggal di atasnya, karena kegiatan pertambangan selama ini dikelola perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang mendatangkan modal, alat, dan sistem manajemen dari luar desa [1].
Hambatan masuk bagi warga ke sektor pertambangan bukan sekadar soal modal yang besar. Pertambangan batu bara adalah industri yang sangat terregulasi, membutuhkan izin khusus, teknologi berat, dan sistem manajemen yang kompleks, semua prasyarat yang secara praktis menutup pintu bagi individu maupun komunitas desa untuk terlibat langsung [2].
Titik balik datang ketika PT Tunas Inti Abadi, anak usaha ABM Investama yang dikenal aktif memberdayakan desa-desa di sekitar lokasi tambangnya, menginisiasi kebijakan melibatkan masyarakat sekitar tambang sebagai mitra pengangkutan batu bara dari lokasi penambangan ke pelabuhan, alih-alih hanya menggunakan armada perusahaan jasa angkutan dari luar daerah [3], [5]. Jasa angkutan adalah segmen rantai operasional tambang yang tidak membutuhkan izin pertambangan khusus dan bisa dimasuki warga desa yang memiliki kendaraan angkutan berat, sehingga jika diorganisasikan secara kolektif melalui BUMDesa, desa dapat memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk bernegosiasi kontrak jasa yang layak [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah model bisnis agregasi armada angkutan warga di bawah manajemen BUMDesa, skema yang memposisikan BUMDes sebagai perantara formal antara pemilik kendaraan angkutan individual dengan pihak ketiga (perusahaan pertambangan) yang membutuhkan layanan angkutan dalam volume dan kualitas tertentu [1]. Lima desa, termasuk Sebamban Lama, mengonsolidasikan kepemilikan dan pengelolaan armada ke dalam satu badan usaha bersama, CV Panca Bina Benua, yang mengoperasikan 34 unit truk sepuluh roda berkapasitas 20-30 ton secara profesional dan berizin lengkap, mencakup Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), izin usaha, izin operasional, serta jaminan BPJS bagi 118 tenaga kerjanya [2].
Cara kerja inovasi ini bertumpu pada dokumen kelembagaan yang disusun seksama: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa yang mengatur ketentuan keikutsertaan pemilik kendaraan, standar layanan angkutan, dan formula pembagian keuntungan antara pemilik kendaraan, BUMDes, dan desa, serta peraturan kerja sama yang disusun dalam Musyawarah Desa untuk mengatur hubungan hukum dengan perusahaan pertambangan sebagai pihak ketiga [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari negosiasi antara pemerintah desa dengan PT Tunas Inti Abadi yang beroperasi di wilayah desa. Negosiasi ini bukan perkara mudah, karena perusahaan tambang memiliki tim legal dan pengalaman kontrak yang panjang dibanding pemerintah desa yang baru pertama kali berhadapan dengan dunia bisnis pertambangan. Namun argumen bahwa kerja sama jasa angkutan dengan warga lokal juga menguntungkan perusahaan karena mengurangi resistensi sosial akhirnya membuka pintu negosiasi yang produktif, dan sejak 2014 kerja sama ini berjalan melalui konsorsium lima desa [2].
Setelah kesepakatan prinsip dengan perusahaan tercapai, Musyawarah Desa digelar untuk menyusun peraturan kerja sama dan AD/ART BUMDes yang menjadi landasan hukum skema bisnis. Warga desa, termasuk para pemilik kendaraan angkutan yang berminat bergabung, dilibatkan dalam merancang ketentuan yang mengatur standar kendaraan, mekanisme alokasi rute, dan formula pembagian keuntungan [6].
Setelah armada terhimpun dalam konsorsium CV Panca Bina Benua, dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan, administrasi kontrak, dan pengoperasian armada, bekal yang dibutuhkan agar BUMDes bisa mengelola bisnis jasa angkutan secara efektif dan akuntabel. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis spesifik yang dikoreksi selama proses ini; tantangan yang lebih menonjol justru bersifat kelembagaan, yakni membangun kapasitas manajerial desa dari titik nol menjadi mitra bisnis yang setara dengan perusahaan tambang [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan kelembagaan terbesar yang dihadapi BUMDes Sebamban Lama adalah keterbatasan kapasitas SDM pengelola dalam menangani kompleksitas manajemen bisnis jasa angkutan berskala besar yang melibatkan puluhan unit kendaraan, kontrak dengan perusahaan tambang, dan administrasi pembagian keuntungan kepada banyak anggota secara bersamaan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan dan administrasi kontrak, serta pendampingan dari mitra perusahaan tambang untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya.
Tantangan kedua yang bersifat struktural adalah ketergantungan model bisnis pada satu sektor, pertambangan batu bara, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan kebijakan lingkungan hidup [2]. Jika harga batu bara turun drastis dan perusahaan tambang memangkas operasional, volume angkutan yang dikelola konsorsium akan ikut menyusut. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui diversifikasi usaha BUMDes ke bidang-bidang yang tidak bergantung pada pertambangan, kebutuhan strategis jangka panjang yang disadari pengelola sendiri.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah pemilihan segmen bisnis yang tepat dalam rantai nilai industri pertambangan. Jasa angkutan adalah segmen yang secara teknis dapat dimasuki warga desa karena tidak membutuhkan izin usaha pertambangan khusus, menggunakan aset yang sudah dimiliki sebagian warga, dan menghasilkan arus kas yang lebih terprediksi dibanding bisnis pertambangan hulu [2].
Faktor kedua adalah fungsi BUMDes sebagai agregator yang memberi kekuatan kolektif kepada warga yang secara individual tidak memiliki posisi tawar. Konsorsium lima desa yang merepresentasikan 34 unit armada dengan standar layanan terjamin dan landasan hukum yang kuat, lengkap dengan IUJP dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP), menjadi mitra yang layak dipertimbangkan perusahaan tambang [2], [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi langsung yang paling terukur adalah pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan yang mengalir ke masing-masing dari lima desa anggota konsorsium CV Panca Bina Benua, termasuk Sebamban Lama, sejak kerja sama ini berjalan sejak 2014 [2]. Setiap pemilik kendaraan menerima bagian keuntungan sesuai formula yang disepakati dalam AD/ART BUMDes, sementara BUMDes menyisihkan sebagian pendapatan sebagai Pendapatan Asli Desa.
Dampak kelembagaan yang sama pentingnya adalah terbentuknya kapasitas negosiasi dan manajemen bisnis di tingkat desa yang sebelumnya tidak ada. Pemerintah Desa Sebamban Lama kini memiliki pengalaman konkret dalam bernegosiasi dengan perusahaan swasta berskala besar, menyusun dokumen kontrak dan AD/ART yang sah secara hukum [1]. CV Panca Bina Benua sendiri mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja dan telah memenuhi standar perizinan lengkap termasuk IUJP dan jaminan BPJS bagi karyawannya, menunjukkan tata kelola yang relatif tertata dibanding usaha jasa angkutan informal pada umumnya [2].
Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah berkurangnya potensi konflik antara masyarakat desa dengan perusahaan pertambangan. Ketika warga memiliki bagian dalam rantai ekonomi tambang melalui BUMDes, mereka memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan operasional pertambangan yang berjalan tertib [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran modal awal yang dialokasikan Pemerintah Desa Sebamban Lama untuk mendirikan unit usaha jasa angkutan BUMDesa secara spesifik; modal utama yang dikonsolidasikan justru berupa kendaraan angkutan milik warga yang disertakan ke dalam armada bersama [1]. Konsorsium CV Panca Bina Benua yang menaungi lima desa turut menjadi kendaraan hukum bersama yang mengurangi kebutuhan modal investasi baru dari nol.
Model pendapatan bertumpu pada kontrak jasa angkutan batu bara 24 jam dari lokasi tambang ke pelabuhan bagi PT Tunas Inti Abadi, menghasilkan pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan bagi setiap desa anggota konsorsium. Pendapatan ini dibagi antara pemilik kendaraan sesuai formula AD/ART, biaya operasional armada, dan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa masing-masing desa anggota [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan bergabung dalam konsorsium lintas desa, alih-alih setiap desa bernegosiasi sendiri-sendiri dengan perusahaan tambang, terbukti memberi posisi tawar yang jauh lebih kuat karena skala armada gabungan lebih diperhitungkan perusahaan dibanding armada satu desa saja [2]. Melengkapi izin usaha secara resmi (IUJP, BPJS, SMKP) sejak awal juga terbukti menjadi kunci kepercayaan perusahaan tambang terhadap kapasitas profesional konsorsium desa.
Jika memulai dari awal, penguatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes dalam akuntansi dan manajemen kontrak idealnya disiapkan sebelum armada terhimpun dalam skala besar, bukan menyusul kemudian. Desa lain yang memiliki potensi serupa disarankan menjajaki kemungkinan konsorsium dengan desa tetangga yang menghadapi perusahaan tambang yang sama, memastikan kelengkapan izin usaha jasa pertambangan sejak awal, dan tidak bergantung pada satu mitra perusahaan tambang tunggal dalam jangka panjang.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan jangka pendek dijaga melalui penegakan AD/ART BUMDes dan standar operasional yang mengatur standar kendaraan, jadwal perawatan armada, dan mekanisme evaluasi kinerja pengelola secara periodik [6]. Dana yang disisihkan dari keuntungan jasa angkutan digunakan membiayai peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pengelola BUMDes, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan administrasi kontrak.
Strategi keberlanjutan jangka panjang bertumpu pada diversifikasi usaha BUMDes ke bidang-bidang yang memanfaatkan kemampuan manajerial dan jaringan bisnis yang sudah dibangun, tetapi tidak bergantung sepenuhnya pada pertambangan batu bara, misalnya usaha bengkel dan perawatan kendaraan yang memanfaatkan armada yang sudah ada [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi kerja sama jasa angkutan BUMDes Sebamban Lama berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pemilik kendaraan angkutan yang bergabung ke armada BUMDes mendapatkan sumber penghasilan tetap dari sektor yang sebelumnya tertutup bagi mereka. |
Setiap desa anggota konsorsium menerima pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes menciptakan lapangan kerja formal dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam AD/ART, lengkap dengan jaminan BPJS bagi tenaga kerja. |
CV Panca Bina Benua mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja dengan jaminan BPJS. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembentukan konsorsium jasa angkutan lintas desa dengan perizinan lengkap menunjukkan inovasi kelembagaan infrastruktur logistik pertambangan berbasis komunitas. |
Armada 34 unit truk sepuluh roda beroperasi dengan izin IUJP dan sistem SMKP resmi. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Model agregasi armada melalui BUMDes mengurangi kesenjangan akses antara perusahaan tambang besar dan warga desa yang hanya memiliki kendaraan dan kemauan bekerja. |
Konsorsium lima desa memberi posisi tawar setara dalam negosiasi dengan PT Tunas Inti Abadi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama BUMDes dengan perusahaan pertambangan adalah model kemitraan sektor publik-swasta di tingkat desa yang dapat menjadi acuan bagi desa tambang lain di Indonesia. |
Lima desa (Sebamban Baru, Sebamban Lama, Trimartani, Mangkalapi, Bunati) bermitra dalam satu konsorsium sejak 2014. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Sebamban Lama relevan direplikasi oleh desa-desa tambang lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan wilayah penghasil batu bara lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa. Kunci replikasi model ini adalah kesadaran bahwa desa tidak harus bersaing di segmen hulu pertambangan yang membutuhkan modal dan izin khusus, melainkan cukup mengidentifikasi segmen jasa pendukung dalam rantai operasional tambang, seperti angkutan, katering, bengkel, dan keamanan [2].
Untuk scale up, model konsorsium lintas desa seperti CV Panca Bina Benua dapat direplikasi di kawasan tambang lain agar desa-desa yang belum memiliki armada cukup besar untuk bernegosiasi sendiri bisa bergabung dalam konsorsium yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi forum berbagi pengetahuan antar-BUMDes tambang dan mendorong perusahaan tambang untuk memprioritaskan kemitraan jasa dengan BUMDes lokal sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00622: BUMDes Sebamban Lama Kelola Usaha Jasa Angkutan Batu Bara,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumdes-sebamban-lama-kelola-usaha-jasa-angkutan-batu-bara/.
[2] Dunia Energi, “Menggerakan Ekonomi Desa Melalui Jasa Angkutan Batu Bara,” dunia-energi.com. [Daring]. Tersedia: https://www.dunia-energi.com/menggerakan-ekonomi-desa-melalui-jasa-angkutan-batu-bara/.
[3] Liputan6, “Anak Usaha ABM Investama Berdayakan Desa Sekitar Lokasi Tambang Batubara,” liputan6.com, 4 Jul. 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653211/anak-usaha-abm-investama-berdayakan-desa-sekitar-lokasi-tambang-batubara.
[4] Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, “Kecamatan Sungai Loban,” sungailoban.tanahbumbukab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/.
[5] PT Batulicin Nusantara Maritim, “Jasa Pengangkutan Batubara,” batulicinnusantaramaritim.com. [Daring]. Tersedia: https://batulicinnusantaramaritim.com/en/jasa-pengangkutan-batubara/.
[6] Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, “Panduan Penyusunan AD/ART BUMDesa,” Ditjen PPMD Kemendesa PDTT, 2019. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/panduan-adart.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Bulusari di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meluncurkan Bank Tani, lembaga simpan pinjam berbasis kebutuhan pertanian yang dikelola BUMDesa dan diresmikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020 [1], [2]. Inovasi ini tidak bekerja seperti bank pada umumnya karena layanan utamanya bukan pinjaman uang tunai, melainkan pinjaman dalam bentuk produk kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, sprayer, dan traktor, sehingga pinjaman yang diberikan benar-benar sampai ke lahan dan tidak bergeser ke kebutuhan lain. Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan petani memperoleh akses sarana produksi yang tepat sasaran, terlindungi dari dominasi tengkulak, dan mendapatkan kepastian harga saat menjual hasil panen. Dampak utamanya terlihat pada tersedianya sistem simpan pinjam berbasis produk dengan mekanisme pengembalian menggunakan hasil pertanian, berkembangnya fungsi desa sebagai penampung panen sesuai harga pasar, dan terbukanya akses kerja bagi petani tanpa lahan melalui pengolahan tanah kas desa seluas 3,7 hektar [2].
Latar Belakang
Desa Bulusari berdiri di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut di wilayah Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, desa yang terdiri dari tiga dusun (Bulupayung, Kopensere, dan Plampang) dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Desa ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi di Kecamatan Kalipuro, namun potensi pertanian yang besar itu belum terhubung dengan sistem distribusi dan layanan produksi yang memadai di tingkat desa [3].
Masalah paling mendasar yang dihadapi petani Desa Bulusari bukan sekadar soal hasil panen, tetapi soal seluruh rantai usaha tani yang lemah dari hulu ke hilir. Di hulu, petani kesulitan memperoleh sarana produksi yang tepat waktu dan terjangkau; pinjaman uang dari lembaga keuangan konvensional sering kali tidak digunakan sesuai tujuan pertanian karena tergeser oleh kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Di hilir, ketiadaan pasar desa yang memadai membuat hasil panen bergantung sepenuhnya pada tengkulak yang menentukan harga secara sepihak, posisi yang merugikan petani terutama saat panen raya [1].
Kepala Desa Bulusari Mukhlis bersama Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan Kalipuro, Eko Mulyanto, membaca persoalan ini sebagai celah kelembagaan yang bisa diisi pemerintah desa. Jika desa bisa menjadi penyedia sarana produksi sekaligus penampung hasil panen, dua titik lemah paling kritis dalam rantai usaha tani petani Bulusari bisa dipangkas sekaligus, dan dari pembacaan itulah gagasan Bank Tani lahir [4].
Inovasi yang Diterapkan
Bank Tani adalah lembaga simpan pinjam berbasis produk pertanian yang dikembangkan Pemerintah Desa Bulusari melalui BUMDesa. Prinsip kerjanya kontekstual: ketika petani mengajukan pinjaman pupuk, yang cair adalah pupuk, bukan uang. Camat Kalipuro Hendry Suhartono menggambarkan prinsip ini: “Simpan pinjam yang dilakukan di Bank Tani ini bukan simpan pinjam uang sebagaimana bank pada umumnya, melainkan menjamin pinjaman petani digunakan sesuai kebutuhan, tidak untuk kebutuhan lainnya” [1].
Yang membuat Bank Tani lebih dari sekadar koperasi tani konvensional adalah dua fungsi tambahannya. Pertama, pendampingan budidaya oleh pengelola Bank Tani yang aktif memberi saran komoditas: jika seorang petani meminta bibit jagung padahal prospek jagung sedang tidak bagus, pengelola menawarkan alternatif seperti pisang atau komoditas lain yang lebih menjanjikan. Kedua, mekanisme pengembalian berbasis barter yang memungkinkan petani membayar pinjaman dengan hasil pertanian, padi, kelapa, sayur-mayur, bahkan ayam dari ternak, sehingga pola pengembalian menyesuaikan diri dengan ritme ekonomi petani [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan Bank Tani dimulai dari pemetaan lapangan yang dilakukan Pemerintah Desa Bulusari untuk mengenali jenis kesulitan yang dihadapi petani di setiap tahap siklus usaha tani. Dari hasil pemetaan itu, pemerintah desa melalui BUMDesa menyiapkan dana penyertaan modal sebagai fondasi awal yang memungkinkan Bank Tani menyediakan stok barang kebutuhan pertanian yang siap disalurkan kepada petani [4].
Pengelola tidak hanya mempersiapkan stok barang, tetapi juga merancang alur layanan dan sistem pendampingan yang membedakan Bank Tani dari sekadar warung saprotan desa. Eko Mulyanto merancang sistem konsultasi komoditas yang menempatkan pengelola Bank Tani sebagai mitra strategis petani dalam memilih tanaman yang paling prospektif sesuai kondisi pasar [1].
Pengembangan lahan pertanian juga menjadi bagian integral dari proses implementasi. Tanah kas desa seluas 3,7 hektar disiapkan sebagai areal produksi yang dapat digarap petani yang tidak memiliki lahan sendiri, kelompok warga yang paling rentan terpinggirkan dalam program pemberdayaan pertanian konvensional [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya eksperimen atau uji coba awal yang gagal secara spesifik pada tahap perancangan Bank Tani; tantangan yang lebih nyata justru diperkirakan sejak awal dan disiapkan mitigasinya, yaitu ketepatan prediksi stok dan pembangunan kepercayaan petani terhadap mekanisme barter yang belum lazim di kalangan mereka.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional terbesar yang dihadapi Bank Tani adalah manajemen stok yang harus presisi mengikuti siklus musim tanam yang berbeda-beda untuk setiap komoditas. Jika pengelola salah memprediksi jenis atau volume kebutuhan petani di suatu musim, Bank Tani bisa menghadapi situasi kekurangan maupun kelebihan stok yang tidak terserap [4]. Kendala ini dimitigasi melalui pembaruan data kebutuhan petani secara berkala sebelum setiap musim tanam agar jenis dan volume stok yang disiapkan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan.
Tantangan kedua adalah membangun kepercayaan petani terhadap mekanisme pengembalian barter yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bagi petani yang terbiasa dengan sistem hutang-piutang tunai, menyerahkan hasil panen sebagai pembayaran pinjaman memerlukan penyesuaian cara berpikir yang tidak terjadi dalam satu atau dua musim tanam [5]. Kendala ini dimitigasi dengan pengelola Bank Tani secara konsisten menunjukkan bahwa nilai tukar barter yang ditetapkan adil dan menguntungkan dibandingkan menjual ke tengkulak, agar kepercayaan yang telah dibangun tidak runtuh akibat satu transaksi yang dirasa merugikan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kejernihan konsep yang membedakan Bank Tani dari lembaga keuangan desa yang sudah ada sebelumnya. Keputusan untuk tidak memberikan pinjaman uang tunai memastikan tidak ada kebocoran produktivitas akibat penyalahgunaan pinjaman, kejernihan prinsip yang membuat Bank Tani dipercaya petani yang sudah berkali-kali kecewa dengan lembaga pinjaman lain [4], [8].
Faktor kedua adalah sinergi antara visi Kepala Desa Mukhlis yang menjadikan BUMDesa sebagai tulang punggung layanan agribisnis, dengan keahlian teknis Eko Mulyanto yang merancang sistem konsultasi komoditas. Apresiasi dan peresmian langsung oleh Bupati Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020 memberikan legitimasi yang memperkuat kepercayaan masyarakat dan membuka pintu bagi dukungan jaringan distribusi yang lebih luas di tingkat kabupaten [2], [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata dari Bank Tani adalah berubahnya struktur akses sarana produksi dan distribusi hasil panen bagi petani Desa Bulusari secara bersamaan. Petani kini memiliki satu titik layanan di tingkat desa yang menyediakan pupuk, bibit, dan peralatan pertanian tanpa harus mengandalkan jaringan distribusi formal yang sebelumnya tidak menjangkau desa, atau membayar harga yang ditetapkan tengkulak tanpa ruang negosiasi [1].
Secara kuantitatif, Bank Tani ditopang dana penyertaan modal BUMDesa dan areal tanah kas desa seluas 3,7 hektar yang disiapkan sebagai lahan produksi bagi petani tanpa lahan. Dua aset ini, modal finansial dan modal lahan, menjadi fondasi kelembagaan yang memberi Bank Tani kapasitas melayani kebutuhan petani secara berkelanjutan [4].
Dampak kualitatif yang paling penting adalah bergesernya posisi tawar petani Desa Bulusari dari pihak yang menerima harga menjadi pihak yang memiliki pilihan. Ketika Bank Tani bersedia menampung hasil panen sesuai harga pasar, petani tidak lagi terpaksa menjual ke tengkulak pada harga berapa pun, dan ketika Bank Tani memberikan konsultasi komoditas, petani mulai membuat keputusan tanam yang lebih terinformasi [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Bank Tani bersumber dari dana penyertaan modal BUMDesa yang digunakan menyiapkan stok barang kebutuhan pertanian, ditambah tanah kas desa seluas 3,7 hektar yang dimanfaatkan sebagai modal non-tunai berupa lahan produksi bagi petani tanpa lahan [4], [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal modal penyertaan awal secara spesifik.
Model bisnis Bank Tani bekerja melalui siklus tertutup: barang pertanian dipinjamkan kepada petani, dikembalikan dalam bentuk hasil panen melalui mekanisme barter, hasil panen tersebut dijual atau diproses, dan pendapatannya diputar kembali menjadi stok barang untuk musim tanam berikutnya. Model ini tidak bertumpu pada bunga pinjaman tunai, melainkan pada margin dari penampungan dan penjualan hasil panen petani [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menyalurkan pinjaman dalam bentuk barang pertanian, bukan uang tunai, terbukti menjadi kunci yang membedakan Bank Tani dari lembaga keuangan desa konvensional dan mencegah penyalahgunaan pinjaman untuk kebutuhan di luar pertanian [4]. Menyediakan layanan konsultasi komoditas sebagai nilai tambah, bukan sekadar penyaluran barang, juga terbukti membedakan Bank Tani dari warung saprotan biasa dan membangun kepercayaan petani.
Jika memulai dari awal, sistem prediksi kebutuhan stok berbasis data musim tanam idealnya dibangun sejak tahap perencanaan, mengingat ketepatan membaca kebutuhan musiman tetap menjadi tantangan operasional berkelanjutan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan BUMDesa memiliki modal kerja yang sehat sejak awal, merancang mekanisme barter yang transparan dan adil sejak hari pertama diluncurkan, dan menyediakan lahan kas desa sebagai akses tambahan bagi petani tanpa lahan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Bank Tani bertumpu pada kesehatan siklus perputaran modalnya: barang yang dipinjamkan kembali sebagai hasil panen, hasil panen dijual atau diproses, dan pendapatannya diputar menjadi stok barang untuk musim berikutnya. Agar siklus ini tidak putus, BUMDesa perlu mengelola administrasi pinjaman dengan disiplin dan memperbarui data kebutuhan petani secara berkala sebelum setiap musim tanam [1].
Dalam jangka panjang, pengembangan lahan kas desa yang sudah dimulai seluas 3,7 hektar perlu diperluas dan dikelola profesional sebagai sumber pendapatan BUMDesa yang memperkuat modal Bank Tani. Jika lahan ini diintegrasikan dengan program agrowisata yang sudah dirintis di Desa Bulusari, termasuk pengembangan kopi Bulupayung yang sudah memiliki pasar dan produk olahan, Bank Tani dapat berkembang dari lembaga simpan pinjam pertanian menjadi tulang punggung ekosistem agribisnis desa [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Bank Tani Desa Bulusari berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Bank Tani melindungi petani dari praktik tengkulak dengan menyediakan layanan penampungan hasil panen sesuai harga pasar. Petani tanpa lahan yang diberdayakan melalui tanah kas desa mendapatkan akses kerja yang sebelumnya tertutup bagi mereka. |
Tanah kas desa seluas 3,7 hektar disiapkan sebagai areal produksi bagi petani tanpa lahan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Akses terhadap bibit berkualitas, pupuk tepat waktu, dan konsultasi komoditas yang diberikan Bank Tani meningkatkan produktivitas usaha tani dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga petani. |
Bank Tani menyalurkan pupuk, bibit, sprayer, dan traktor sesuai kebutuhan riil petani. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Bank Tani mendorong pertumbuhan usaha pertanian yang lebih produktif dengan memastikan setiap pinjaman digunakan untuk produksi, bukan konsumsi. Pengembangan lahan kas desa menciptakan lapangan kerja baru bagi petani tanpa lahan. |
Bank Tani diresmikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Dengan melayani petani tanpa lahan melalui akses ke tanah kas desa dan memberikan pinjaman tanpa mensyaratkan agunan properti, Bank Tani mengurangi ketimpangan akses antara petani berlahan dan tidak berlahan. |
Mekanisme barter memungkinkan petani dengan keterbatasan likuiditas tunai tetap mengakses layanan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Bulusari, BUMDesa, Kecamatan Kalipuro, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memberi apresiasi dan legitimasi melalui peresmian Bupati mencerminkan kemitraan multipihak yang fungsional. |
Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan Kalipuro terlibat langsung sebagai pencetus konsep Bank Tani. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Bank Tani Bulusari relatif mudah direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki basis ekonomi pertanian karena kekuatannya terletak pada kesederhanaan prinsip, bukan pada teknologi atau modal yang besar. Desa cukup memiliki BUMDesa yang sehat, komitmen kepala desa untuk menyediakan dana penyertaan modal awal, dan satu atau dua orang pengelola yang memahami pola musim tanam dan dinamika harga komoditas lokal [5], [7].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mendorong jaringan Bank Tani antardesa di Kecamatan Kalipuro dan kecamatan lain yang memiliki konsentrasi petani serupa, agar pengadaan sarana produksi dapat dilakukan secara kolektif dengan volume lebih besar dan harga lebih kompetitif. Kajian akademik tentang model bank mikro pertanian menegaskan pendekatan semacam ini relevan sebagai solusi inovatif penguatan petani kecil di kawasan sejenis [2], [8].
Daftar Pustaka
[1] Detik Jatim, “Berinovasi di Bidang Pertanian, Desa di Banyuwangi Kembangkan Bank Tani,” news.detik.com, 30 Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5277475/berinovasi-di-bidang-pertanian-desa-di-banyuwangi-kembangkan-bank-tani.
[2] Antara Jatim, “Desa di Banyuwangi Luncurkan Bank Tani,” jatim.antaranews.com, 30 Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/436352/desa-di-banyuwangi-luncurkan-bank-tani.
[3] Pemerintah Desa Bulusari, “Profil Desa Bulusari, Banyuwangi,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/503492090/PROFIL-DESA.
[4] Kumparan, “Melihat Inovasi Pertanian Melalui Bank Tani di Desa Bulusari, Banyuwangi,” kumparan.com, 1 Des. 2020. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparannews/melihat-inovasi-pertanian-melalui-bank-tani-di-desa-bulusari-banyuwangi-1uhYxcbDq74.
[5] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00662: Permudah Kebutuhan Petani, Desa Bulusari Berinovasi Kembangkan Bank Tani,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/permudah-kebutuhan-petani-desa-bulusari-berinovasi-kembangkan-bank-tani/.
[6] Pemerintah Desa Bulusari, “Proposal Program Hibah Bina Desa Bulusari: Agro-eduwisata,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/444618011/PROPOSAL-PROGRAM-HIBAH-BINA-DESA-BULUSARI-1.
[7] Klik Jatim, “Bank Tani di Banyuwangi Diharapkan Permudah Kebutuhan Petani,” klikjatim.com, 2020. [Daring]. Tersedia: https://klikjatim.com/news-10759-bank-tani-di-banyuwangi-diharapkan-permudah-kebutuhan-petani.
[8] B. Susanto et al., “Bank Mikro Pertanian sebagai Solusi Inovatif Penguatan Petani Kecil di Kabupaten Banyuwangi,” ejournal.stisabuzairi.ac.id. [Daring]. Tersedia: http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/download/81/82.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Kampung Nau di Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, mengembangkan inovasi desa wisata berbasis kekayaan alam bahari yang masih alami dan belum banyak terjamah [1], [2]. Pemerintah kampung bersama warga lokal mengaktifkan potensi pasir putih, terumbu karang, biota laut, dan wisata religi sebagai daya tarik yang terintegrasi dalam satu destinasi. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah Pulau Nau dari pulau terpencil menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Waropen. Pada 29 April 2023, Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penetapan yang membuka jalan bagi pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi secara lebih terstruktur [8].
Latar Belakang
Pulau Nau adalah satu-satunya kepulauan milik Kabupaten Waropen dan merupakan pecahan dari wilayah Kabupaten Yapen Waropen yang terbentuk setelah pemekaran daerah. Pulau ini dapat dicapai dengan perahu motor dari Kampung Sarafambai dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan motor tempel berkekuatan 40 PK. Meski aksesnya relatif mudah, potensi wisata Pulau Nau belum pernah dikelola secara terencana [1], [2].
Sebelum inovasi ini dimulai, kekayaan alam Pulau Nau hanya dinikmati segelintir pengunjung tanpa sistem layanan yang memadai. Tidak ada infrastruktur wisata, panduan lokal terlatih, maupun mekanisme retribusi yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga kampung. Hasil penelitian pembangunan pariwisata di Pulau Nau menunjukkan bahwa potensi destinasi ini layak dikembangkan menjadi destinasi wisata favorit di Papua [5].
Peluang besar terbuka karena keberadaan Pulau Yapen dan Pulau Biak di bagian utara membuat ombak di sepanjang pantai Pulau Nau cenderung tenang, kondisi ideal untuk berenang, snorkeling, dan menyelam sepanjang tahun. Kampung Nau membutuhkan inovasi tata kelola pariwisata yang mampu mengangkat potensi tersebut menjadi produk wisata bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal [1], [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Kampung Nau sebagai desa wisata berbasis ekosistem bahari dan budaya yang dikelola mandiri oleh pemerintah kampung. Kepala Kampung Elisa Mbaubedari menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wisata, mulai dari menjadi pemandu hingga penyedia akomodasi sederhana [1], [2].
Inovasi ini bekerja melalui tiga pilar utama wisata yang saling melengkapi. Pertama, wisata bahari mencakup snorkeling dan menyelam di terumbu karang alami, berenang di pantai berpasir putih, hingga menyaksikan lumba-lumba yang kerap mendekati bibir pantai. Kedua, wisata religi melalui rangkaian patung yang menggambarkan kisah hidup Yesus di kawasan Bukit Windewen. Ketiga, wisata alam dan budaya berupa interaksi langsung dengan masyarakat asli Pulau Nau [1], [3], [4].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal penerapan dimulai dari identifikasi dan pemetaan seluruh potensi wisata Pulau Nau secara sistematis. Pemerintah kampung bersama tokoh adat dan warga menginventarisasi titik-titik wisata bahari, lokasi terumbu karang terbaik, dan situs religi yang layak dipromosikan [1], [5].
Pada tahap berikutnya, pemerintah kampung mulai membangun fasilitas pendukung wisata dasar. Bupati Waropen Yermias Bisai turun langsung meninjau progres pembukaan jalan lingkar Pulau Nau pada Maret 2022, jalan yang strategis karena memungkinkan wisatawan menjelajahi seluruh garis pantai pulau [6]. Puncaknya, pada 29 April 2023, Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh perwakilan Kemenko Marves, Kemenparekraf, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Waropen, penetapan yang mengangkat status Pulau Nau dari destinasi rintisan menjadi kampung wisata resmi berjenjang nasional [8].
Penetapan tarif masuk sebesar Rp100.000 per pengunjung menjadi terobosan dalam mengelola kunjungan wisata secara berkelanjutan, digunakan untuk biaya pemeliharaan ekosistem dan kompensasi bagi warga yang menjaga kebersihan pulau. Namun demikian, laporan lapangan terbaru mencatat rangkaian patung wisata religi di Bukit Windewen saat ini belum mendapat perawatan yang optimal, kondisi yang mendorong perhatian pemerintah daerah untuk segera menata ulang pengelolaan situs tersebut sebagai bagian dari warisan spiritual kampung [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan Pulau Nau dengan daratan utama Kabupaten Waropen. Ketergantungan pada transportasi laut membuat aksesibilitas sangat bergantung pada kondisi cuaca, dan pada musim gelombang tinggi, kunjungan wisatawan dapat terhenti selama berminggu-minggu [2], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pembangunan jalan lingkar pulau yang didukung Pemerintah Kabupaten Waropen agar mobilitas di dalam pulau tetap berjalan meski akses laut terganggu.
Kendala lain adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia kampung dalam mengelola pariwisata secara profesional, termasuk keahlian hospitality, pemanduan wisata bawah laut, dan pemasaran digital [5]. Kendala ini dimitigasi melalui rekomendasi penelitian agar Dinas Pariwisata Kabupaten Waropen lebih intensif melakukan pelatihan dan promosi digital. Kendala ketiga adalah pemeliharaan situs wisata religi Bukit Windewen yang belum optimal, yang direncanakan dimitigasi melalui perhatian dan penataan ulang oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelestarian warisan spiritual kampung [7].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan adalah kealamian ekosistem Pulau Nau yang masih sangat terjaga dan menjadi nilai jual utama yang tidak dapat ditiru destinasi lain. Terumbu karang, biota laut, dan habitat ikan lumba-lumba yang masih asri menjadi daya tarik pembeda yang kuat di tengah persaingan destinasi wisata bahari Papua [1], [3].
Faktor kedua adalah dukungan pemerintah daerah Kabupaten Waropen yang menjadikan Pulau Nau sebagai ikon wisata prioritas, ditegaskan melalui peninjauan langsung Bupati atas pembukaan jalan lingkar dan puncaknya penetapan resmi sebagai Kampung Wisata pada 2023 oleh tiga tingkat pemerintahan sekaligus [6], [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak yang paling terasa adalah meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Pulau Nau dari berbagai penjuru Papua dan luar Papua. Pulau Nau kini masuk daftar rekomendasi destinasi wisata Kabupaten Waropen yang aktif dipromosikan media online lokal dan nasional [3], [4].
Secara ekonomi, kehadiran wisatawan membuka peluang usaha baru bagi warga kampung, mulai dari jasa transportasi perahu, penjualan makanan dan minuman, hingga penyewaan perlengkapan snorkeling. Retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan yang dikelola kampung menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung yang stabil [3], [4].
Pengakuan formal tertinggi datang pada 29 April 2023, ketika Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata dalam seremoni yang melibatkan Kemenko Marves, Kemenparekraf, dan Pemerintah Provinsi Papua, dengan kerangka pengembangan tiga pilar: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi [8]. Dampak lingkungan yang signifikan adalah tumbuhnya kesadaran warga untuk aktif menjaga kebersihan laut dan kelestarian terumbu karang, karena warga memahami kualitas ekosistem laut berbanding lurus dengan jumlah wisatawan yang datang [5], [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran pembangunan awal jalan lingkar dan fasilitas dasar Pulau Nau secara spesifik, meskipun peninjauan langsung Bupati Waropen mengindikasikan dukungan anggaran pemerintah kabupaten sejak tahap awal [6]. Penetapan status Kampung Wisata pada 2023 turut membuka akses dukungan program dari kementerian tingkat pusat untuk pengembangan aksesibilitas dan amenitas [8].
Model pendapatan bertumpu pada retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan yang dikelola kampung, ditambah pendapatan warga dari jasa transportasi perahu, penjualan makanan dan minuman, serta penyewaan perlengkapan snorkeling. Sebagian retribusi dialokasikan untuk biaya pemeliharaan ekosistem dan kompensasi warga yang menjaga kebersihan pulau [3], [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memberdayakan warga kampung sendiri sebagai pemandu dan penyedia akomodasi, alih-alih menyerahkan pengelolaan kepada operator wisata dari luar, terbukti membangun rasa memiliki yang mendorong warga aktif menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai aset wisata utama mereka [1], [5]. Menetapkan retribusi sejak awal juga menjadi pelajaran penting bahwa mekanisme pembiayaan pemeliharaan perlu dibangun bersamaan dengan pembukaan destinasi, bukan menyusul kemudian.
Jika memulai dari awal, rencana pemeliharaan situs wisata religi idealnya disusun sejak pembangunan awal, mengingat rangkaian patung Bukit Windewen kini memerlukan penataan ulang setelah sempat kurang mendapat perhatian pemeliharaan. Kampung pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menyertakan rencana pemeliharaan jangka panjang untuk setiap elemen wisata sejak tahap perencanaan, tidak hanya berfokus pada pembangunan awal semata.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penguatan kelembagaan pengelola wisata di tingkat kampung dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan pantai, pengawasan aktivitas snorkeling agar tidak merusak terumbu karang, dan pengelolaan retribusi secara transparan [5], [1].
Dalam jangka panjang, desa wisata Pulau Nau perlu membangun platform promosi digital yang aktif, disertai penataan kembali situs wisata religi Bukit Windewen sebagai bagian warisan spiritual yang tidak boleh terbengkalai [7]. Kerangka pengembangan tiga pilar (aksesibilitas, amenitas, atraksi) yang ditetapkan bersama status Kampung Wisata 2023 menjadi peta jalan resmi bagi pengembangan jangka panjang, termasuk potensi kerja sama festival budaya dan pengembangan homestay berbasis rumah warga asli [8], [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengembangan desa wisata Pulau Nau memberikan kontribusi pada berbagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan wisata bahari Pulau Nau membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat kampung melalui jasa transportasi, kuliner, pemandu wisata, dan retribusi tiket. |
Retribusi tiket masuk Rp100.000 per wisatawan menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Industri wisata berbasis komunitas menciptakan lapangan kerja layak bagi warga Kampung Nau tanpa mengharuskan mereka meninggalkan kampung halaman. |
Warga terlibat sebagai pemandu wisata, penyedia akomodasi, dan penyewa perlengkapan snorkeling. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Pengelolaan Pulau Nau sebagai desa wisata memperkuat identitas budaya dan kesatuan komunitas, dengan pengembangan infrastruktur jalan lingkar meningkatkan kualitas permukiman warga pulau. |
Pulau Nau resmi ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh tiga tingkat pemerintahan pada 29 April 2023. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengelolaan wisata bahari yang bertanggung jawab mendorong pelestarian terumbu karang, biota laut, dan habitat lumba-lumba di perairan Pulau Nau. |
Sebagian retribusi wisata dialokasikan untuk pemeliharaan ekosistem laut Pulau Nau. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Kampung Nau, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Provinsi Papua, Kemenko Marves, dan Kemenparekraf memperlihatkan model kemitraan multitingkat yang efektif. |
Penetapan Kampung Wisata 2023 melibatkan perwakilan resmi tiga tingkat pemerintahan sekaligus. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model desa wisata bahari Pulau Nau relevan direplikasi di kampung-kampung pesisir dan kepulauan Papua yang memiliki kekayaan alam laut namun belum terkelola. Kunci replikasinya terletak pada pemberdayaan komunitas lokal sebagai pengelola utama, bukan aktor luar, karena hanya warga setempat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi laut dan budaya lokal [1], [5].
Untuk scale up, Dinas Pariwisata Provinsi Papua dapat memasukkan Pulau Nau dalam peta destinasi wisata bahari unggulan Papua, memanfaatkan momentum penetapan status Kampung Wisata 2023 dan kerangka tiga pilar aksesibilitas-amenitas-atraksi yang sudah disepakati lintas kementerian. Penyelenggaraan festival budaya dan promosi melalui platform wisata digital nasional berpotensi memperluas jangkauan pasar Pulau Nau secara signifikan [8], [5].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00033: Desa Wisata Pulau Nau, Surga Wisata Bahari Bawah Laut,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-wisata-pulau-nau-surga-wisata-bahari-bawah-laut/.
[2] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pantai Pulau Nau,” id.wikipedia.org, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_pulau_nau.
[3] Salam Papua, “Pulau Nau, Pulau Mungil Menawan di Waropen,” salampapua.com, 26 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://salampapua.com/2024/12/pulau-nau-pulau-mungil-menawan-di-waropen.html.
[4] Harapan Rakyat, “Tempat Wisata di Kabupaten Waropen Papua,” harapanrakyat.com, 5 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.harapanrakyat.com/2022/09/tempat-wisata-di-kabupaten-waropen-papua/.
[5] A. N. Erari, M. Ogotan, dan J. J. Rares, “Pembangunan Pariwisata di Pulau Nau Kabupaten Waropen Provinsi Papua,” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Sam Ratulangi. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19225/18776.
[6] Kilas Papua, “Bupati Waropen Tinjau Pembukaan Jalan Lingkar Pulau Nau,” kilaspapua.com, 13 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kilaspapua.com/kabupaten-waropen/bupati-waropen-tinjau-pembukaan-jalan-lingkar-pulau-nau/.
[7] Papua Global News, “Begini Kondisi Wisata Rohani Pulau Nau Saat Ini,” papuaglobal.com, 2025. [Daring]. Tersedia: https://papuaglobal.com/begini-kondisi-wisata-rohani-pulau-nau-saat-ini/.
[8] Media Suara Mabes, “Pulau Nau Resmi Dinobatkan Oleh Pemerintah Menjadi Kampung Wisata,” suaramabes.com, 29 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.suaramabes.com/pulau-nau-resmi-dinobatkan-oleh-pemerintah-menjadi-kampung-wisata/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, mengembangkan jeruk manis (Citrus sinensis L.) sebagai produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi melalui program Nabire Berseri [1]. Inovasi ini memadukan penguatan budidaya, perluasan pasar antardaerah, dan pengelolaan rantai pasok berbasis petani lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Nabire [2]. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi lahan dan iklim Nabire yang cocok untuk jeruk manis agar menghasilkan nilai ekonomi tinggi bagi petani. Dampak utamanya mencakup peningkatan pendapatan petani, terbukanya jalur distribusi ke kabupaten lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia, serta penguatan identitas Nabire sebagai daerah penghasil jeruk yang dikenal di Papua [1], [3].
Latar Belakang
Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis basah yang tidak mengenal musim kering ekstrem, menjadikannya lokasi yang mendukung budidaya jeruk manis sepanjang tahun. Budidaya jeruk manis di Nabire mulai dirintis sejak awal 1990-an, diawali skala pekarangan oleh para transmigran asal Jawa yang mendiami kawasan Satuan Permukiman (SP) 3, sebelum berkembang ke skala hamparan yang lebih luas pada dekade berikutnya [4], [5].
Jeruk manis Nabire memiliki keunikan rasa manis yang khas meski kulit luarnya masih tampak hijau. Keunikan ini membuat jeruk Nabire menjadi oleh-oleh favorit pengunjung daerah ini dan mendorong permintaan pasar dari luar Papua. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal karena tidak ada sistem agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar secara terstruktur [1], [3].
Masalah muncul ketika lahan sentra budidaya di Satuan Permukiman (SP) 3 Nabire mulai berkurang akibat konflik tata ruang. Sebagian kawasan SP 3 yang semula menjadi kebun jeruk diklaim penduduk lokal dengan alasan lahan transmigran yang dianggap telantar. Penyempitan lahan produksi ini mengancam keberlangsungan pasokan jeruk Nabire di tengah permintaan pasar yang terus bertumbuh [1], [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan sistem agribisnis jeruk manis Nabire yang terintegrasi, mencakup penguatan budidaya di tingkat petani, pembinaan pascapanen, dan pengembangan jalur distribusi ke pasar luar daerah. Program Nabire Berseri hadir sebagai inisiator yang mengkonsolidasi petani jeruk dalam satu ekosistem bisnis yang saling menopang [1], [2].
Inovasi ini bekerja melalui tiga jalur utama. Pertama, petani dibina meningkatkan produktivitas melalui teknik budi daya yang lebih baik, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemupukan, hingga penanganan hama. Kedua, hasil panen dipasarkan secara tunai dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram menurut dokumentasi program, jauh lebih tinggi dibanding harga jual di tingkat tengkulak yang tercatat sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram pada periode sebelum penguatan program ini [6], meski perbandingan langsung antara kedua titik harga tersebut perlu dibaca hati-hati karena mungkin merujuk pada mata rantai penjualan yang berbeda. Ketiga, distribusi jeruk dijangkarkan pada jaringan pasar antarkabupaten di Papua dan antarprovinsi di Indonesia yang memungkinkan petani menjual dalam volume lebih besar dan konsisten [1], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal penerapan dimulai dari pemetaan sentra-sentra produksi jeruk di wilayah SP 3 Nabire dan kampung-kampung penghasil jeruk di Distrik Nabire Barat, termasuk Kampung Wadio. Program Nabire Berseri kemudian mengidentifikasi petani aktif yang masih konsisten merawat kebun jeruknya di tengah tekanan alih fungsi lahan, sebagai dasar pembentukan jaringan petani yang bisa dihubungkan langsung dengan pembeli dari luar daerah [1], [2].
Pada tahap pembinaan, petani diberi pemahaman tentang pengelolaan usahatani jeruk yang efisien. Kajian akademik tentang usaha jeruk manis di Distrik Nabire Barat mencatat rata-rata pendapatan petani jeruk manis mencapai Rp6.595.793 per bulan, dengan nilai R/C ratio sebesar 3,77 yang jauh di atas angka kelayakan usaha tani. Temuan ini memperkuat keyakinan petani dan pengelola program bahwa budidaya jeruk manis di Nabire menguntungkan dan layak dikembangkan dalam skala lebih besar [4].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya eksperimen teknis spesifik yang gagal dan kemudian dikoreksi dalam proses budidaya; kendala yang muncul selama penerapan justru bersifat struktural, yakni serangan hama tanaman dan mahalnya harga pupuk yang membebani petani kecil. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian terus berupaya menyediakan pupuk bersubsidi dan pendampingan teknis penyuluh pertanian. Kampung Wiraska yang dikenal sebagai SP A Wanggar bahkan ditetapkan sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis guna menggantikan sebagian fungsi lahan SP 3 yang menyusut [5], [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan struktural terbesar adalah konflik penguasaan lahan di kawasan SP 3 yang menjadi sentra historis kebun jeruk Nabire. Alih fungsi lahan oleh penduduk lokal menyebabkan sebagian kawasan pertanian jeruk berpindah tangan, sehingga kapasitas produksi tertekan dan ketidakpastian status lahan membuat petani enggan berinvestasi pada peremajaan pohon jeruk yang sudah tua [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui penetapan Kampung Wiraska (SP A Wanggar) sebagai sentra pengembangan baru yang menggantikan sebagian fungsi lahan SP 3 yang menyusut.
Kendala operasional lainnya mencakup serangan hama tanaman, harga pupuk yang mahal, dan keterbatasan infrastruktur transportasi untuk mendistribusikan jeruk ke luar Nabire, mengingat kondisi geografis Nabire memerlukan transportasi udara atau laut untuk menjangkau pasar luar Papua sehingga biaya logistik menjadi tinggi [5], [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan teknis penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Nabire.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan adalah keunggulan iklim dan kesuburan tanah Nabire yang menjadi fondasi biologis tidak tergantikan. Nabire tidak mengenal musim kering ekstrem sehingga pohon jeruk dapat berproduksi sepanjang tahun tanpa bergantung pada curah hujan musiman, keunggulan alami yang membuat jeruk Nabire konsisten secara kualitas dan produksi dibanding daerah lain [3], [5].
Faktor kedua adalah pengetahuan bertani jeruk yang sudah tertanam pada komunitas transmigran di Nabire sejak lebih dari tiga dekade. Para petani di kawasan SP sudah berpengalaman merawat pohon jeruk dari pembibitan hingga panen, pengalaman kolektif yang menjadi modal sosial dan keunggulan kompetitif yang memperkuat posisi Nabire sebagai daerah penghasil jeruk yang diperhitungkan di Papua [3], [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi yang paling nyata adalah harga jual jeruk Nabire yang menurut dokumentasi program mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, mendongkrak pendapatan petani dan daya beli keluarga di wilayah sentra produksi [1], [4]. Kajian akademik tentang usaha jeruk manis di Distrik Nabire Barat mencatat usaha ini efisien secara ekonomi dengan R/C ratio 3,77, mengonfirmasi kelayakan usaha tani jeruk manis dibanding usaha tani padi yang sebelumnya ditekuni sebagian warga [4].
Dari sisi pasar, jeruk Nabire kini dipasarkan secara konsisten ke kabupaten-kabupaten lain di Papua dan ke berbagai provinsi di Indonesia. Margin keuntungan yang menarik dari usaha tani jeruk mendorong sebagian warga beralih dari menanam padi ke berkebun jeruk [5], [4].
Jeruk Nabire juga membangun identitas daerah yang kuat sebagai komoditas oleh-oleh khas Papua. ANTARA News menyebut Nabire sebagai “kota pantai penghasil jeruk” yang potensinya layak bersaing dengan jeruk impor di pasar bebas, pengakuan media nasional yang membuka peluang promosi lebih luas dan menempatkan Nabire dalam peta agribisnis buah segar Indonesia [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran khusus yang dialokasikan untuk program Nabire Berseri; dukungan pemerintah kabupaten tampak lebih banyak berupa fasilitasi pupuk bersubsidi, pendampingan penyuluh pertanian, dan penetapan sentra budidaya baru, ketimbang penyertaan modal tunai langsung kepada petani [5], [7].
Model pendapatan bertumpu sepenuhnya pada penjualan tunai hasil panen jeruk manis oleh petani perorangan dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, didistribusikan melalui jaringan pasar antarkabupaten di Papua dan antarprovinsi di Indonesia. R/C ratio 3,77 yang tercatat dalam kajian akademik menunjukkan model usaha tani ini menghasilkan margin keuntungan yang tinggi bagi petani perorangan [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menetapkan Kampung Wiraska sebagai sentra pengembangan baru ketika lahan SP 3 menyusut akibat konflik tata ruang, alih-alih memaksakan mempertahankan produksi di lahan yang statusnya tidak pasti, terbukti menjadi langkah adaptif yang menjaga keberlangsungan pasokan jeruk Nabire [7]. Konsolidasi petani ke dalam satu ekosistem bisnis melalui Nabire Berseri juga menjadi pelajaran bahwa potensi alam saja tidak cukup tanpa kelembagaan yang menghubungkan petani dengan pasar secara terstruktur.
Jika memulai dari awal, penyelesaian status lahan dan sengketa tata ruang idealnya diantisipasi sebelum investasi peremajaan kebun dilakukan secara besar-besaran, mengingat ketidakpastian lahan SP 3 sempat membuat petani enggan berinvestasi. Daerah lain dengan potensi komoditas hortikultura serupa disarankan memastikan kepastian status lahan sentra produksi sejak awal, membangun sistem agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar antardaerah, dan menyiapkan sentra cadangan sebelum tekanan alih fungsi lahan benar-benar terjadi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penetapan Kampung Wiraska sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis yang menggantikan sebagian fungsi SP 3. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian telah merencanakan perluasan pengembangan komoditas jeruk manis dengan dukungan swadaya masyarakat yang sudah terbukti aktif, disertai peningkatan akses pupuk bersubsidi dan penyuluhan pertanian berkelanjutan sebagai dua pilar utama menjaga produktivitas petani jangka panjang [7].
Dalam jangka panjang, inovasi ini membutuhkan pengembangan agroindustri pengolahan jeruk menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, minuman sari buah, dan produk turunan lainnya. Kerja sama antara Dinas Pertanian Nabire dengan Kanwil Kemenkumham Papua untuk mendorong komersialisasi produk unggulan daerah menunjukkan mulai tumbuhnya ekosistem dukungan kelembagaan yang lebih kuat, sementara investasi pada armada pengangkutan dan cold storage di Nabire krusial memastikan jeruk segar bisa menjangkau pasar luar Papua tanpa mengalami kerusakan [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengembangan jeruk manis Nabire memberikan kontribusi pada berbagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Harga jual jeruk Nabire yang mencapai Rp35.000–Rp40.000 per kilogram mendorong peningkatan pendapatan petani. Budidaya jeruk manis terbukti menghasilkan R/C ratio 3,77 yang jauh melampaui batas kelayakan usaha tani. |
Pendapatan petani jeruk manis Distrik Nabire Barat rata-rata Rp6.595.793 per bulan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengembangan jeruk manis memperkuat ketahanan pangan lokal melalui ketersediaan buah bergizi sepanjang tahun, dengan diversifikasi sumber pendapatan petani mengurangi kerentanan pangan keluarga. |
Iklim tropis basah Nabire mendukung produksi jeruk sepanjang tahun tanpa musim kering ekstrem. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan agribisnis jeruk manis menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, distribusi, dan perdagangan buah bagi masyarakat Nabire. |
Jeruk Nabire didistribusikan konsisten ke kabupaten lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pengembangan sistem agribisnis jeruk terintegrasi mendorong tumbuhnya rencana industri pengolahan buah lokal di Nabire melalui produk turunan seperti sirup dan minuman sari buah. |
Kerja sama Dinas Pertanian Nabire dan Kanwil Kemenkumham Papua untuk komersialisasi produk unggulan daerah. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Perluasan lahan perkebunan jeruk di kawasan Wiraska dan SP mendorong pemanfaatan lahan produktif yang berkelanjutan melalui tanaman tahunan yang memberi tutupan lahan permanen. |
Kampung Wiraska (SP A Wanggar) ditetapkan sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan jeruk manis Nabire dapat direplikasi di wilayah Papua Tengah lain yang memiliki iklim dan kondisi tanah serupa, seperti Kabupaten Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: ketersediaan bibit unggul, pembinaan petani melalui penyuluhan pertanian berbasis lapangan, dan jaminan pasar melalui kemitraan dengan distributor buah antardaerah [2], [4].
Untuk scale up, Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan memasukkan jeruk manis Nabire ke dalam daftar komoditas hortikultura prioritas dari kawasan timur Indonesia. Pembangunan fasilitas cold storage dan pusat distribusi hortikultura di Nabire akan memungkinkan pengiriman jeruk segar ke pasar Jawa dan Sulawesi secara lebih efisien, sementara sistem sertifikasi dan branding produk yang kuat berpotensi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi jeruk Nabire sebagai produk buah tropis dari Papua [3], [5].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Jeruk Manis Nabire, Produk Unggulan Tanah Papua,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jeruk-manis-nabire-produk-unggulan-tanah-papua/.
[2] Papua Pos Nabire, “Wiraska Akan Dikembangkan Sebagai Sentra Jeruk Manis,” papuaposnabire.com. [Daring]. Tersedia: https://www.papuaposnabire.com/article/read/11794-wiraskaakandikembangkansebagaisentrajerukmanis.
[3] ANTARA News, “Nabire Kota Pantai Penghasil Jeruk,” antaranews.com, 26 Jul. 2013. [Daring]. Tersedia: https://bengkulu.antaranews.com/berita/15813/nabire-kota-pantai-penghasil-jeruk.
[4] Jurnal Sosio Agri Papua, “Analisis Efisiensi Usaha Jeruk Manis (Citrus Sinensis) di Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire,” Universitas Papua, vol. 3, no. 1, Jun. 2014. [Daring]. Tersedia: https://journal.faperta.unipa.ac.id/index.php/sap/article/view/13.
[5] Jurnal Agroforestri, “Faktor yang Mempengaruhi Peralihan Usahatani Padi ke Jeruk Manis di Kabupaten Nabire,” Universitas Pattimura, 2013. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=383.
[6] Kompas, “Jeruk Nabire, Manisnya Kalahkan Jeruk Impor,” travel.kompas.com, 3 Jun. 2012. [Daring]. Tersedia: https://travel.kompas.com/read/2012/06/03/08343257/jeruk-nabire-manisnya-kalahkan-jeruk-impor?page=all.
[7] Kanwil Kemenkumham Papua, “Kunjungi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kanwil Kemenkumham Papua Siap Berkolaborasi,” papua.kemenkumham.go.id, 9 Mar. 2023. [Daring]. Tersedia: https://papua.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4788.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengubah tanah kas desa seluas 7 hektar yang selama ini menganggur di area perbukitan menjadi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berstandar nasional [1]. Dengan modal awal hanya Rp30 juta dari Dana Desa, BUMDes Karya Mukti mendesain dan menata lahan tersebut sebagai arena balap motor grasstrack yang diakui oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Hasilnya melebihi ekspektasi awal. Ribuan penonton hadir setiap event balap, warga desa meraup penghasilan dari berdagang, dan pada 2018 BUMDes Karya Mukti menyumbang Rp10 juta ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Inovasi ini membuktikan bahwa aset desa yang tidak produktif dapat diubah menjadi motor ekonomi desa melalui pendekatan pariwisata olahraga yang terorganisasi [1].
Latar Belakang
Desa Penyarang berdiri di perbukitan setinggi sekitar 400 meter di atas permukaan laut, menjadikannya desa tertinggi di Kecamatan Sidareja. Kawasan ini kaya potensi alam: hamparan hutan produksi perhutani, pohon-pohon pinus menjulang, Bukit Julag Ngadeg, dan Bukit Purut yang menawarkan panorama Kota Sidareja dari ketinggian. Namun potensi alam melimpah itu lama tidak dikelola menjadi sumber pendapatan yang nyata [2].
Di sisi lain, Sidareja menyimpan komunitas penghobi motor yang besar, dari kalangan remaja hingga dewasa, dari pengguna motor matic hingga motor trail. Para penghobi ini tidak memiliki arena resmi untuk menyalurkan hasrat berkendara secara aman dan terorganisasi. Mereka kerap berlatih di lahan-lahan tidak resmi yang rawan kecelakaan dan tidak memiliki standar keselamatan yang memadai [1].
Pertemuan antara dua realitas inilah yang mendorong lahirnya inovasi. Desa memiliki lahan menganggur seluas 7 hektar di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang secara alami cocok untuk sirkuit offroad, sementara komunitas motor di Sidareja memiliki kebutuhan nyata akan arena resmi. BUMDes Karya Mukti menangkap pertemuan peluang ini dan memutuskan mengubahnya menjadi peluang ekonomi desa [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah konversi tanah kas desa yang tidak produktif menjadi infrastruktur olahraga bertaraf nasional melalui pendekatan wisata olahraga. Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana dirancang mengikuti standar Peraturan Kejuaraan Nasional Grasstrack IMI, yang mensyaratkan panjang lintasan 1.000–2.000 meter, lebar minimum 8 meter, kontur bergelombang dengan jumpingan, dan sistem penggolongan kelas yang terstruktur [3].
Cara kerja inovasi ini berlapis ganda. Di satu sisi, sirkuit berfungsi sebagai arena latihan dan kompetisi yang menyediakan sarana olahraga aman bagi komunitas motor. Di sisi lain, setiap event balap secara otomatis mengundang ribuan penonton yang menggerakkan ekonomi warga melalui perdagangan makanan, minuman, dan jasa parkir. Dua fungsi ini saling menguatkan dalam satu lokasi yang sama [1].
Proses Penerapan Inovasi
Pembangunan sirkuit dimulai pada 2017. BUMDes Karya Mukti menggerakkan warga desa untuk bersama-sama mendesain dan menata kontur tanah di kawasan Bukit Nirwana. Semangat gotong royong menjadi penentu efisiensi biaya: seluruh pekerjaan penataan awal hanya menyerap anggaran Rp30 juta dari Dana Desa, jauh di bawah biaya pembangunan sirkuit grasstrack di daerah lain yang umumnya mencapai ratusan juta rupiah [1].
Setelah sirkuit siap, BUMDes menjalin kerja sama resmi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyelenggarakan event balap. Kemitraan dengan IMI menjadi kunci legitimasi, karena setiap event yang diselenggarakan di bawah naungan IMI memiliki struktur kelas, sistem penilaian, dan mekanisme keselamatan yang diakui secara nasional [4].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan konstruksi spesifik yang harus dikoreksi selama pembangunan; tantangan yang lebih nyata justru datang dari keterbatasan anggaran itu sendiri, yang dijawab dengan mengandalkan tenaga gotong royong warga alih-alih menyewa kontraktor profesional untuk seluruh penataan kontur lahan. Pengelolaan berjalan berkelanjutan: BUMDes Karya Mukti mengembangkan portofolio unit bisnis yang saling menopang, mencakup pengelolaan pasar desa, wisata view Bukit Julag Ngadeg, wisata Nirwana Penyarang Land, dan jasa persewaan tenda untuk keperluan pesta, memastikan arus pendapatan BUMDes tidak hanya bergantung pada frekuensi event grasstrack semata [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis yang perlu diantisipasi adalah pemeliharaan lintasan sirkuit agar tetap memenuhi standar IMI sepanjang waktu. Kontur tanah berbukit rentan terhadap erosi, terutama di musim hujan, dan lintasan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pembalap [3]. Kendala ini dimitigasi dengan memasukkan biaya pemeliharaan berkala ke dalam rencana bisnis BUMDes agar keberlangsungan sirkuit terjaga.
Kendala lain adalah ketergantungan pendapatan pada frekuensi event; jika tidak ada event balap dalam waktu cukup lama, sirkuit tidak menghasilkan pendapatan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui diversifikasi fungsi sirkuit dan lahan sekitarnya menjadi arena latihan berbayar, lokasi wisata, dan jasa persewaan tenda, sehingga BUMDes tetap menghasilkan pendapatan di luar jadwal event resmi.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan utama inovasi ini terletak pada ketepatan membaca potensi lahan dan kebutuhan pasar secara bersamaan. Kontur tanah perbukitan yang miring dan bergelombang di Bukit Nirwana menjadi aset alam yang tidak perlu banyak direkayasa untuk memenuhi spesifikasi sirkuit grasstrack [3].
Faktor lain yang menentukan adalah kemitraan dengan IMI yang memberikan legitimasi nasional. Sirkuit desa yang sudah mendapat pengakuan IMI langsung terbuka menjadi tuan rumah kejuaraan resmi, yang meningkatkan jumlah peserta, penonton, dan efek ekonomi yang ditimbulkan. Kajian tentang BUMDes mengonfirmasi bahwa kemitraan dengan lembaga eksternal adalah salah satu strategi prioritas untuk meningkatkan PADes secara berkelanjutan [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, hasil paling terukur adalah kontribusi BUMDes Karya Mukti kepada PADes Desa Penyarang sebesar Rp10 juta pada 2018, hanya satu tahun setelah sirkuit mulai beroperasi. Pencapaian ini diraih dari investasi awal hanya Rp30 juta. Setiap event balap yang diselenggarakan selalu menarik ribuan penonton, menciptakan keramaian ekonomi yang memberi peluang usaha nyata bagi warga desa [1].
Secara kualitatif, Sirkuit Bukit Nirwana menempatkan Desa Penyarang dalam peta olahraga otomotif nasional. Desa yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kawasan perbukitan kini memiliki identitas baru sebagai tujuan event olahraga bermotor, setara dengan desa-desa lain seperti Desa Monterado di Kalimantan Barat yang juga menjadikan sirkuit grasstrack sebagai destinasi unggulan desa [6].
Dampak ekonomi bagi warga bersifat langsung dan tidak langsung: langsung melalui pendapatan dari perdagangan saat event berlangsung, dan tidak langsung melalui meningkatnya kunjungan ke kawasan wisata Desa Penyarang secara keseluruhan. Sirkuit menjadi magnet yang menarik orang datang untuk pertama kali, lalu sebagian di antara mereka kembali menikmati wisata alam Bukit Julag Ngadeg dan Nirwana Penyarang Land [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pembangunan awal sirkuit bersumber dari Dana Desa sebesar Rp30 juta, yang digunakan untuk penataan kontur lahan dengan mengandalkan tenaga gotong royong warga, jauh lebih efisien dibanding biaya pembangunan sirkuit grasstrack di daerah lain yang umumnya mencapai ratusan juta rupiah [1].
Model pendapatan BUMDes Karya Mukti terdiversifikasi melalui beberapa unit usaha yang saling menopang: retribusi dan sewa lahan saat event balap sirkuit, pengelolaan pasar desa, wisata view Bukit Julag Ngadeg, wisata Nirwana Penyarang Land, dan jasa persewaan tenda untuk keperluan pesta warga. Diversifikasi ini memastikan arus kas BUMDes tidak semata bergantung pada frekuensi event grasstrack [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengandalkan gotong royong warga untuk penataan kontur lahan, alih-alih menyewa kontraktor profesional, terbukti menjadi kunci efisiensi biaya yang membuat modal Rp30 juta cukup untuk membangun sirkuit berstandar nasional [1]. Menjalin kemitraan resmi dengan IMI sejak sirkuit selesai dibangun juga terbukti mempercepat legitimasi dan kepercayaan peserta serta penonton dibanding membiarkan sirkuit beroperasi sebagai arena amatir tanpa pengakuan formal.
Jika memulai dari awal, rencana pemeliharaan lintasan terhadap risiko erosi musim hujan idealnya disusun sejak tahap desain awal, bukan diantisipasi setelah sirkuit beroperasi. Desa lain yang memiliki lahan kas desa menganggur dengan kontur berbukit disarankan memetakan komunitas olahraga di sekitarnya terlebih dahulu, memanfaatkan gotong royong warga untuk menekan biaya konstruksi, dan segera menjalin kemitraan dengan federasi olahraga resmi begitu fasilitas siap dioperasikan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Karya Mukti telah memiliki peta keberlanjutan yang matang. Selain sirkuit, BUMDes mengembangkan unit usaha jasa persewaan tenda yang menyasar warga desa yang membutuhkan peralatan pesta. Pendapatan dari unit bisnis ini mengalir tanpa bergantung pada jadwal event tertentu, memastikan BUMDes memiliki arus kas yang lebih stabil [1].
Untuk jangka panjang, desa merencanakan pengembangan kawasan secara terintegrasi. Bendungan air yang belum dimanfaatkan ditargetkan menjadi kolam pemancingan berbayar, sehingga kawasan Bukit Nirwana berkembang dari sekadar sirkuit menjadi kompleks wisata olahraga dan rekreasi yang komprehensif. Kawasan pohon pinus di sekitar sirkuit turut menyimpan potensi tree top adventure yang dapat dikembangkan di masa mendatang [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berkontribusi pada berbagai dimensi SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Setiap event balap menciptakan lapangan kerja informal bagi warga desa yang berjualan makanan, minuman, dan jasa parkir, mengalirkan pendapatan tunai ke rumah tangga yang selama ini bergantung pada sektor pertanian. |
Ribuan penonton hadir dan berbelanja pada setiap event balap yang diselenggarakan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan sirkuit oleh BUMDes Karya Mukti mendorong pertumbuhan PADes, menciptakan ekosistem usaha desa yang mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. |
PADes Desa Penyarang dari BUMDes Karya Mukti mencapai Rp10 juta pada 2018. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Konversi tanah kas desa menganggur menjadi sirkuit grasstrack berstandar nasional membuktikan bahwa aset lokal yang tidak produktif dapat ditransformasi menjadi investasi jangka panjang dengan modal yang efisien. |
Lahan 7 hektare yang menganggur diubah menjadi sirkuit sesuai standar Peraturan Grasstrack IMI dengan modal Rp30 juta. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Sirkuit Bukit Nirwana menyediakan ruang publik olahraga yang aman dan terstandar bagi komunitas motor Sidareja, mengurangi praktik berlatih di lahan tidak resmi yang rawan kecelakaan. |
Komunitas motor Sidareja kini memiliki arena resmi berstandar IMI, bukan lahan latihan liar. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama BUMDes Karya Mukti dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah model kemitraan desa dengan organisasi olahraga nasional yang memberi legitimasi, jaringan event, dan standar teknis yang tidak bisa dicapai desa secara mandiri. |
Sirkuit Bukit Nirwana beroperasi di bawah naungan resmi IMI untuk penyelenggaraan event balap. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Penyarang mudah direplikasi oleh desa-desa yang memiliki tanah kas menganggur dengan topografi bergelombang, terutama di kawasan perbukitan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Kunci replikasinya hanya dua: petakan komunitas olahraga yang ada di kawasan tersebut, lalu tata lahan sesuai standar IMI dengan biaya minimal melalui pendekatan gotong royong warga dan Dana Desa [6].
Untuk scale up, sirkuit desa dapat dikembangkan menjadi venue kejuaraan daerah hingga regional dengan menambah fasilitas tribun penonton, paddock pembalap, dan sistem drainase lintasan. Pengalaman Sirkuit Grasstrack Jakabaring Sport City di Palembang, yang dibangun bertahap hingga mampu menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Grasstrack pada 2025 dengan potensi pengembangan lebih lanjut ke level internasional bila animo peserta dan hasil kejuaraan nasional terus positif, menunjukkan bahwa sirkuit desa yang dimulai dari skala kecil dapat berkembang signifikan seiring waktu, meski jenjang menuju level internasional itu sendiri masih dalam tahap rencana, bukan capaian yang telah terealisasi [7].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “BUMDes Karya Mukti Desa Penyarang Kembangkan Unit Usaha Jasa Persewaan Tenda,” inovasi.web.id, 4 Des. 2018. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumdes-karya-mukti-desa-penyarang-kembangkan-unit-usaha-jasa-persewaan-tenda/.
[2] S. A. Izzatunnisa, “Asal Usul Desa Penyarang,” Kumparan, 28 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/syifa-aulia-izzatunnisa/asal-usul-desa-penyarang-26KglNc4dQX.
[3] Ikatan Motor Indonesia, “Peraturan Grasstrack IMI 2024,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/754804237/Peraturan-Grsstrack-Imi-2024.
[4] Ikatan Motor Indonesia, “Regulasi Olahraga Sepeda Motor IMI 2026,” imi.id. [Daring]. Tersedia: https://imi.id/regulasi-olahraga-sepeda-motor/.
[5] Jurnal JEMSI, “Pengelolaan BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan di Desa,” journal.lembagakita.org. [Daring]. Tersedia: https://journal.lembagakita.org/jemsi/article/download/2779/2114/9647.
[6] Suara Kalbar, “Sirkuit Grasstrack jadi Destinasi Unggulan Desa Monterado,” pontianak.suarakalbar.co.id, 7 Agu. 2019. [Daring]. Tersedia: https://pontianak.suarakalbar.co.id/2019/08/sirkuit-grasstrack-jadi-destinasi.html.
[7] Kompas TV Palembang, “Sirkuit Grasstrack Jakabaring, Dari Latihan ke Kejuaraan Dunia,” YouTube, 20 Jun. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=_BvhEkxXG5M.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Sikasur di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, membangun inovasi tata kelola desa wisata terpadu yang memadukan kekayaan alam, Curug Bengkawah, Telaga Silating, dan rafting, dengan kekuatan budaya lokal seperti kuda lumping, sintren, calung, dan karawitan, serta kewirausahaan warga melalui homestay, UMKM, dan Pasar Krempyeng [1], [5]. Inovasi ini menempatkan BUMDes Mahardhika sebagai simpul pengelola tunggal yang menghubungkan seluruh komponen ekosistem wisata agar manfaat ekonomi berputar dan menguat di tangan warga sebagai pelaku utama [8]. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah potensi alam yang tersebar menjadi sumber ekonomi desa yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Dampak utamanya nyata: Sikasur meraih predikat terbaik kategori Desa Wisata Maju pada Festival Lomba Desa Wisata Kabupaten Pemalang, 29 Maret 2022, mengalahkan 15 desa wisata peserta se-Kabupaten Pemalang, dan tumbuh sebagai ruang usaha bersama bagi 80 pedagang lokal, pengelola wisata, pelaku homestay, dan kelompok seni desa [1], [4].
Latar Belakang
Sikasur berada di wilayah selatan Pemalang yang kaya lanskap alam pegunungan, namun selama bertahun-tahun desa ini berada di pinggir arus utama pertumbuhan pariwisata Jawa Tengah tanpa mampu mengkonversi potensi alamnya menjadi kesejahteraan nyata bagi warga [5], [3]. Potensi Curug Bengkawah, Telaga Silating, dan aliran sungai yang cocok untuk rafting sesungguhnya besar, namun tanpa tata kelola yang terstruktur, kunjungan wisatawan berlalu tanpa meninggalkan nilai ekonomi yang berarti bagi masyarakat lokal [6].
Kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi sebelum inovasi ini menguat adalah model pengelolaan yang mampu menyatukan objek wisata, pelaku usaha, dan budaya lokal dalam satu arus manfaat yang terukur [7]. Riset tentang pembangunan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat mengonfirmasi bahwa tanpa kelembagaan pengelola yang jelas, keuntungan wisata cenderung terkonsentrasi pada segelintir pelaku dan tidak menyentuh rumah tangga paling miskin [6].
Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperjelas betapa rapuhnya ekonomi desa yang tidak ditopang inovasi adaptif dan sumber penghasilan yang terdiversifikasi [8]. Ketika situasi mulai pulih pascapandemi, Desa Sikasur menangkap momentum pemulihan untuk menata ulang ekosistem wisatanya secara lebih sistematis, mengintegrasikan objek alam, tradisi budaya, dan usaha warga dalam satu model pengelolaan berbasis BUMDes [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Sikasur adalah model tata kelola desa wisata terpadu berbasis BUMDes Mahardhika dan partisipasi penuh masyarakat, yang menggabungkan Curug Bengkawah, Telaga Silating, rafting, homestay, Pasar Krempyeng, UMKM kuliner, dan pertunjukan budaya lokal menjadi satu paket pengalaman wisata yang utuh [1], [3], [9]. Inovasi ini lahir dari kesadaran Kepala Desa Kusni bahwa wisata akan bertahan kuat hanya jika desa menjual cerita, suasana, dan keterlibatan warga, bukan sekadar pemandangan. BUMDes Mahardhika diposisikan sebagai simpul pengelola yang mengoordinasikan seluruh pelaku, dari pemandu wisata, penyedia homestay, pedagang Pasar Krempyeng, seniman kuda lumping dan sintren, hingga pelaku UMKM yang menjual kuliner khas seperti Nasi Tenong [11].
Secara teknis, inovasi ini bekerja melalui mekanisme ekosistem yang saling mengunci: wisatawan yang datang menikmati alam diarahkan pula ke atraksi budaya, kemudian ke pasar warga untuk berbelanja produk lokal, lalu menginap di homestay yang dikelola warga desa [5], [8]. Setiap titik dalam rantai pengalaman wisata ini dikelola warga Sikasur sendiri, sehingga setiap transaksi langsung menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga lokal tanpa perantara dari luar desa.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai dari pemetaan menyeluruh terhadap aset wisata, budaya, dan pelaku ekonomi yang ada di Desa Sikasur [1]. Setelah peta potensi terbentuk, Pemerintah Desa merancang struktur kelembagaan yang menempatkan BUMDes Mahardhika sebagai pengelola tunggal yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis, pengembangan atraksi, pembinaan UMKM, dan pengelolaan homestay [8].
Tahap eksperimen dan pengujian model layanan dilakukan dengan menggabungkan atraksi alam dan budaya secara terencana dalam satu kalender wisata desa yang rutin diperbarui [5]. Pengujian pasar yang paling krusial dilakukan melalui pembentukan Pasar Krempyeng yang melibatkan 80 pedagang lokal, langkah yang membuktikan distribusi manfaat wisata ke pelaku kecil bisa dilakukan secara cepat tanpa menunggu akumulasi keuntungan BUMDes terlebih dahulu [1].
Kegagalan awal dalam standarisasi kualitas homestay dan konsistensi jadwal atraksi budaya menjadi pelajaran yang mendorong BUMDes Mahardhika menyusun panduan layanan dan kalender atraksi yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi wisatawan yang merencanakan kunjungan dari jauh [7]. Proses iterasi berbasis evaluasi nyata inilah yang akhirnya membawa Sikasur ke titik kematangan pengelolaan yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama yang dihadapi Desa Wisata Sikasur adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kunjungan wisatawan dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama desa [1], [5]. Curug Bengkawah dan Telaga Silating memerlukan perlindungan ekosistem secara aktif, sehingga pengembangan fasilitas wisata harus dilakukan hati-hati agar tidak rusak oleh tekanan kunjungan berlebih. Kendala ini dimitigasi melalui alokasi sebagian pendapatan wisata untuk dana konservasi lingkungan yang menjaga kelestarian kedua aset alam tersebut [7].
Kendala berikutnya adalah kebutuhan mendesak meningkatkan kapasitas SDM pengelola wisata dan memperkuat kehadiran digital Sikasur di platform promosi wisata yang semakin kompetitif [8], [7]. Kesinambungan kualitas layanan dari seluruh 80-an pelaku usaha yang terlibat membutuhkan sistem pembinaan yang terstruktur. Kendala ini dimitigasi melalui penyusunan standar operasional layanan yang mengikat seluruh pelaku usaha serta pelatihan berkelanjutan yang dikoordinasikan BUMDes Mahardhika [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Sikasur adalah kepemimpinan Kepala Desa Kusni yang mampu menerjemahkan visi pariwisata berbasis komunitas menjadi kerja kolektif nyata yang melibatkan seluruh elemen desa, perangkat desa, BUMDes, pelaku seni, pedagang, dan warga biasa, dalam peran yang saling melengkapi [1], [8]. Komitmen Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran secara konsisten untuk pengembangan fasilitas, pelatihan warga, dan promosi digital menjadi bukti bahwa visi wisata Sikasur adalah prioritas pembangunan jangka panjang.
Faktor kedua adalah kemampuan desa mengemas wisata sebagai ekosistem pengalaman yang utuh, bukan sekadar kumpulan destinasi tunggal [3], [5]. Ketika Curug Bengkawah, Telaga Silating, rafting, homestay, Pasar Krempyeng, Nasi Tenong, dan pertunjukan seni tradisional saling terhubung dalam satu narasi pengalaman, pengunjung mendapat alasan kuat untuk tinggal lebih lama. Penelitian tentang strategi pembangunan desa wisata menegaskan bahwa keunggulan kompetitif yang paling tahan lama lahir dari keunikan budaya dan keterlibatan komunitas, bukan kecanggihan fasilitas fisik semata [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil yang paling terukur adalah keberhasilan Desa Sikasur meraih predikat terbaik kategori Desa Wisata Maju pada Festival Lomba Desa Wisata Kabupaten Pemalang, 29 Maret 2022, mengungguli Desa Nyalembeng dan Desa Penggarit di kategori yang sama, dari total 15 desa wisata peserta yang dinilai dari enam aspek: dukungan kebijakan desa, partisipasi aktif warga, kualitas sarana prasarana, keterlibatan UMKM, pelestarian budaya lokal, dan inovasi pengelolaan [1], [4]. Kabupaten Pemalang sendiri tengah mengembangkan 27 desa wisata secara paralel, dan pengakuan terhadap Sikasur memperkuat posisinya sebagai lokomotif pengembangan wisata perdesaan di wilayah selatan Pemalang [10].
Dampak ekonomi terlihat konkret dari tumbuhnya berbagai unit usaha warga yang beroperasi dalam ekosistem wisata Sikasur [1]. Kehadiran 80 pedagang dalam Pasar Krempyeng membuktikan inovasi ini membuka ruang usaha riil yang langsung menyentuh pendapatan rumah tangga, terutama bagi warga tanpa modal besar untuk memulai usaha mandiri. Kajian tentang dampak desa wisata terhadap ekonomi masyarakat secara umum mencatat bahwa pengembangan desa wisata nasional turut menjadi bagian dari target pemerintah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024 melalui sektor pariwisata desa, konteks yang menempatkan capaian Sikasur sebagai satu kontribusi lokal dari agenda yang lebih besar tersebut [13].
Dampak kualitatif yang bermakna adalah transformasi identitas kolektif warga Sikasur dari komunitas yang sekadar menikmati alam desanya menjadi komunitas pelaku wisata yang aktif membangun reputasi desanya [5], [6]. Keterlibatan kelompok seni budaya lokal dalam paket wisata menghasilkan pendapatan tambahan bagi para seniman sekaligus menghidupkan kembali praktik budaya yang sebelumnya kurang mendapat apresiasi [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pengembangan fasilitas wisata Sikasur secara spesifik, meskipun Pemerintah Desa tercatat mengalokasikan anggaran secara konsisten untuk pengembangan fasilitas, pelatihan warga, dan promosi digital [1]. Bantuan pengembangan desa wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menjadi salah satu sumber dukungan eksternal bagi ekosistem wisata ini [12].
Model pendapatan bertumpu pada tiket masuk, paket wisata, sewa homestay, dan retribusi Pasar Krempyeng, dengan pendapatan dikelola BUMDes Mahardhika secara transparan dan dialokasikan untuk tiga prioritas: perawatan fasilitas wisata, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan pelaku UMKM, serta dana konservasi lingkungan Curug Bengkawah dan Telaga Silating [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan objek wisata alam dengan atraksi budaya dan usaha warga dalam satu paket pengalaman, alih-alih menjual setiap daya tarik secara terpisah, terbukti memperpanjang waktu tinggal wisatawan dan memperluas manfaat ekonomi ke lebih banyak pelaku usaha [3], [5]. Kegagalan awal dalam standarisasi homestay dan jadwal atraksi budaya juga menjadi pelajaran bahwa integrasi ekosistem wisata tidak bisa dipaksakan sekaligus, melainkan harus tumbuh bertahap melalui pendampingan dan evaluasi jujur setiap siklus kunjungan.
Jika memulai dari awal, standar operasional layanan dan kalender atraksi yang terstruktur idealnya disiapkan sejak tahap awal peluncuran, bukan disusun setelah keluhan ketidakkonsistenan layanan muncul dari wisatawan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memetakan aset alam, budaya, dan pelaku ekonomi secara jujur sejak awal, menunjuk BUMDes sebagai pengelola tunggal yang jelas, dan menghubungkan objek wisata dengan usaha warga secara sistematis agar belanja wisatawan tidak bocor keluar desa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi Desa Wisata Sikasur dijaga melalui penguatan kelembagaan BUMDes Mahardhika sebagai fondasi manajerial yang profesional dan akuntabel, dengan penyusunan standar operasional layanan yang mengikat seluruh pelaku usaha dalam ekosistem wisata [8], [6]. Siklus reinvestasi yang terencana memastikan Sikasur terus berkembang dari kekuatannya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan program pemerintah yang sifatnya periodik [2].
Strategi jangka panjang lainnya adalah memperkuat kehadiran digital resmi Sikasur melalui kanal media sosial yang dikelola profesional, memperluas jejaring pemasaran ke segmen wisatawan minat khusus [2], [3]. Visi jangka panjang yang paling ambisius adalah menjadikan Sikasur sebagai pusat jaringan wisata pedesaan di selatan Pemalang, dengan kalender atraksi budaya tahunan yang menjadi agenda tetap pariwisata Jawa Tengah [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi tata kelola desa wisata terpadu Sikasur berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Ekosistem wisata Sikasur membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga desa melalui homestay, UMKM, Pasar Krempyeng, jasa pemandu wisata, dan pertunjukan seni budaya yang dikelola langsung warga lokal. |
80 pedagang tercatat berjualan aktif di Pasar Krempyeng. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan wisata berbasis BUMDes Mahardhika menciptakan pekerjaan layak bagi warga desa di berbagai segmen, dari pengelola wisata alam dan budaya hingga pelaku UMKM kerajinan. |
Sikasur meraih predikat Desa Wisata Maju mengungguli 15 desa wisata se-Kabupaten Pemalang. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model desa wisata Sikasur membangun komunitas desa yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjadikan warisan budaya dan kekayaan alam sebagai aset pembangunan yang dikelola partisipatif. |
Kuda lumping, sintren, calung, dan karawitan terintegrasi rutin dalam kalender wisata desa. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengelolaan wisata alam Curug Bengkawah dan Telaga Silating mendorong Desa Sikasur aktif melindungi ekosistem darat dan sumber daya air yang menjadi tulang punggung daya tarik wisatanya. |
Sebagian pendapatan wisata dialokasikan untuk dana konservasi Curug Bengkawah dan Telaga Silating. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Sikasur membangun kemitraan antara Pemerintah Desa, BUMDes Mahardhika, kelompok seni budaya, pelaku UMKM, Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang, dan rencana kerja sama kawasan Dewi Nadulang. |
Rencana kawasan wisata terpadu Dewi Nadulang melibatkan desa-desa wisata selatan Pemalang. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Sikasur potensial direplikasi oleh desa-desa lain karena bertumpu pada prinsip yang universal dan tidak membutuhkan modal awal yang luar biasa besar: pemetaan jujur terhadap aset lokal yang ada, penunjukan pengelola kelembagaan yang jelas melalui BUMDes, dan penghubungan objek wisata dengan usaha warga secara sistematis agar belanja wisatawan tidak bocor keluar desa [7], [6].
Strategi scale up yang realistis adalah pengembangan kerja sama kawasan wisata terpadu “Dewi Nadulang” (Desa Wisata Naik Daun Pemalang Selatan), dengan Sikasur berperan sebagai lokomotif yang menarik desa-desa wisata sekitarnya untuk bergabung dalam satu sistem promosi, rute kunjungan, dan paket pengalaman yang dijual bersama [10]. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan bantuan pengembangan desa wisata menjadi ekosistem kelembagaan dan finansial yang kondusif bagi percepatan scale up ini [12].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Kabupaten Pemalang, “Sikasur Dinobatkan sebagai Desa Wisata Maju,” pemalangkab.go.id, Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pemalangkab.go.id/2022/03/sikasur-dinobatkan-sebagai-desa-wisata-maju.
[2] Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata Sikasur — Jadesta,” jadesta.kemenpar.go.id. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/21296.
[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Sikasur,” jadesta.kemenparekraf.go.id. [Daring]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sikasur_2.
[4] Redaksi Kabar Pemalang, “Sikasur Menjadi Desa Wisata Terbaik 2022,” kabarpemalang.id, 29 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kabarpemalang.id/arsip/sikasur-menjadi-desa-wisata-terbaik-2022/.
[5] Redaksi Langit7, “Desa Wisata Sikasur, Padukan Budaya dan Potensi Alam yang Memukau,” langit7.id, 13 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://langit7.id/read/19045/1/desa-wisata-sikasur-padukan-budaya-dan-potensi-alam-yang-memukau-1657746449.
[6] Journal of Administration, Governance, and Political Issues, “Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,” journal.pubmedia.id. [Daring]. Tersedia: https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/article/download/2516/2822/5250.
[7] Journal Center, “Strategi Pembangunan Desa Wisata untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat,” journalcenter.org. [Daring]. Tersedia: https://journalcenter.org/index.php/jempper/article/download/5614/4318.
[8] JSPM Unimal, “Peran BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat,” ojs.unimal.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/download/22124/9464/60116.
[9] Jadesta Jawa Tengah, “Atraksi Telaga Silating,” jateng.jadesta.com. [Daring]. Tersedia: https://jateng.jadesta.com/atraksi/telaga_silating.
[10] Pemerintah Kabupaten Pemalang, “Bangkitkan Pariwisata di Pemalang, Disparpora Kembangkan Potensi 27 Desa Wisata,” pemalangkab.go.id, 11 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pemalangkab.go.id/2022/04/bangkitkan-pariwisata-di-pemalang-disparpora-kembangkan-potensi-27-desa-wisata.
[11] Jadesta Jawa Tengah, “Produk Wisata Nasi Tenong,” jateng.jadesta.com. [Daring]. Tersedia: https://jateng.jadesta.com/paket/nasi_tenong.
[12] Redaksi Suara.com, “Kembangkan Ekonomi Daerah, Ganjar Gelontorkan Bantuan untuk Bangun Desa Wisata,” suara.com, 2 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/081444/kembangkan-ekonomi-daerah-ganjar-gelontorkan-bantuan-untuk-bangun-desa-wisata.
[13] Redaksi ANTARA, “Desa Wisata Berdampak pada Peningkatan Ekonomi dan Lapangan Kerja,” antaranews.com, 27 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/3509787/desa-wisata-berdampak-pada-peningkatan-ekonomi-dan-lapangan-kerja.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, mengubah hamparan pinggiran pantai pasir putih yang semula tidak terkelola menjadi destinasi wisata bahari bernama Pantai Ratu, atau populer disebut Pulau Ratu [1], [2]. Inovasi ini memanfaatkan Dana Desa untuk membangun cottage, koridor kayu di atas laut, gazebo, jembatan, dan dermaga yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Sejak dibuka pada Februari 2019, Pulau Ratu bertumbuh menjadi destinasi wisata bahari favorit di Kabupaten Boalemo. Dampaknya berlipat: Pendapatan Asli Desa (PADes) Tenilo meningkat, warga memperoleh penghasilan dari usaha kuliner dan parkir, promosi digital anak muda mempercepat popularitasnya, dan pemerintah kabupaten berkomitmen membangun jalan akses sepanjang 3 km menuju destinasi ini [3].
Latar Belakang
Kabupaten Boalemo menyimpan kekayaan alam pesisir yang luar biasa. Desa Tenilo menghadap Teluk Tomini dengan garis pantai panjang berpasir putih, keindahan bawah laut yang kaya hayati, dan bukit-bukit hijau yang mengitarinya. Namun selama bertahun-tahun, potensi itu tersimpan tanpa sentuhan pengembangan wisata yang serius [2].
Masyarakat desa membutuhkan sumber pendapatan alternatif selain sektor primer seperti nelayan dan pertanian. Pada saat yang sama, pariwisata berbasis alam pesisir sedang tumbuh pesat di seluruh Indonesia, dan model wisata bahari seperti Pulo Cinta di Botumoito, yang sudah dikenal hingga mancanegara, membuktikan bahwa potensi Teluk Tomini mampu menarik wisatawan dari luar daerah [4].
Peluang itu mendorong Kepala Desa Tenilo, Raflin Bia, mengambil langkah untuk mengembangkan kawasan pantai ini. Nama “Ratu” menjadi simbol yang bermakna ganda: merujuk pada legenda seorang ratu yang singgah dan terpikat keindahan pantai ini, sekaligus merupakan singkatan dari nama Kepala Desa dan istrinya, Raflin dan Tuti, yang menjadi pemrakarsa transformasi kawasan pantai ini [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan kawasan wisata bahari berbasis ekonomi kerakyatan menggunakan Dana Desa sebagai modal investasi awal. Desa Tenilo membangun fasilitas wisata yang menghadirkan pengalaman “berada di atas laut” melalui koridor kayu yang meliuk-liuk di permukaan air, gazebo apung, cottage berukuran 4×6 meter di bibir pantai, jembatan kayu penghubung antarcottage, dan dermaga yang sekaligus menjadi spot foto favorit pengunjung [2], [1].
Inovasi ini bekerja melalui model pariwisata berbasis ekonomi rakyat di mana pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan model ini, warga desa diberi ruang untuk membuka usaha pendukung seperti warung makan, minuman, jasa parkir, dan sewa perahu, sehingga manfaat ekonomi wisata menyebar ke banyak keluarga, bukan hanya ke pengelola utama [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari musyawarah desa yang mengidentifikasi potensi pantai dan menyepakati alokasi Dana Desa untuk pembangunan fasilitas wisata. Pemerintah Desa Tenilo menyiapkan desain kawasan yang mengoptimalkan keindahan alami pantai, yaitu hamparan pasir putih, pemandangan Teluk Tomini, dan topografi bukit di latar belakangnya, sebagai modal utama daya tarik yang tidak perlu diciptakan dari nol [6].
Pembangunan fisik dimulai dengan konstruksi cottage, koridor kayu, dan dermaga yang selesai tepat waktu untuk dibuka pada Februari 2019. Setelah dibuka, pengembangan terus berjalan berdasarkan respons pasar dan masukan pengunjung. Strategi promosi digital yang tidak direncanakan secara formal justru menjadi katalis percepatan popularitas: wisatawan yang datang mengunggah foto dan video di media sosial, memicu efek berantai yang mendatangkan lebih banyak pengunjung tanpa biaya promosi berarti [7].
Satu pembelajaran penting muncul pada fase awal: proses pemanfaatan kawasan pesisir untuk fasilitas wisata ternyata membutuhkan kelengkapan izin resmi dari instansi kelautan dan perikanan provinsi yang belum sepenuhnya dipenuhi saat pembangunan berjalan. Hal ini sempat menjadi polemik, namun Pemerintah Kabupaten Boalemo bertindak cepat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melengkapi proses perizinan agar pengembangan Pantai Ratu berjalan sesuai regulasi tata ruang pesisir [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan awal yang paling nyata adalah belum tersedianya akses jalan yang memadai menuju Pantai Ratu. Kondisi jalan yang sulit ditempuh membatasi jumlah wisatawan yang bisa datang, terutama dari luar daerah yang tidak familiar dengan medan lokal [1]. Kendala ini dimitigasi melalui komitmen Bupati Boalemo mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sepanjang 3 km menuju destinasi ini.
Kendala kedua adalah kelengkapan izin pemanfaatan kawasan pesisir yang sempat dipersoalkan otoritas kelautan dan perikanan provinsi karena belum lengkap saat pembangunan fasilitas wisata berjalan [8]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan wisata desa yang bergerak cepat kadang mendahului kerangka perizinan yang berlaku. Kendala ini dimitigasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melengkapi proses legalisasi, hingga akhirnya Gubernur Gorontalo menandatangani rekomendasi izin Pantai Ratu pada Desember 2019, sehingga Pantai Ratu dapat terus berkembang dalam koridor perizinan yang lebih jelas [11].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan Pulau Ratu adalah keberanian Kepala Desa Raflin Bia mengambil keputusan investasi menggunakan Dana Desa untuk sektor wisata yang sebelumnya belum umum dilakukan di desa-desa Boalemo. Visi yang melihat pantai bukan sebagai latar belakang kehidupan nelayan, melainkan sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan, menjadi titik balik transformasi Desa Tenilo [5].
Faktor lain yang menentukan adalah promosi organik melalui media sosial yang dilakukan spontan oleh wisatawan. Foto-foto instagrammable di koridor kayu atas laut dan dermaga menyebar luas tanpa biaya, mengundang rasa ingin tahu ribuan pengguna media sosial untuk datang dan mengalaminya sendiri. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang membantu proses perizinan turut mempercepat pertumbuhan wisata ini [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dalam waktu singkat sejak dibuka Februari 2019, Pulau Ratu berhasil menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah secara konsisten. Destinasi ini menghadirkan pilihan beragam bagi pengunjung: menikmati pasir putih, bersantai di gazebo apung, bermalam di cottage, snorkeling dan menyelam untuk menjelajahi keanekaragaman hayati bawah laut Teluk Tomini, hingga menikmati panorama perbukitan dari dermaga kayu [9], [2].
Secara ekonomi, keberadaan Pantai Ratu mendatangkan manfaat berlapis bagi warga Desa Tenilo. Pendapatan mengalir dari tiket masuk wisata, sewa cottage, sewa perahu, warung makan dan minuman, serta jasa parkir kendaraan. Seluruh arus pendapatan ini bermuara pada meningkatnya PADes dan bertambahnya sumber penghasilan bagi keluarga-keluarga warga desa yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pembangunan Pulau Ratu bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Desa Tenilo untuk membangun cottage, koridor kayu, gazebo, jembatan, dan dermaga [2], [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran total investasi awal secara spesifik.
Model pendapatan bertumpu pada tiket masuk, sewa cottage, sewa perahu, serta usaha pendukung warga seperti warung makan, minuman, dan jasa parkir yang dikelola mandiri oleh masyarakat di bawah koordinasi BUMDes. Seluruh penerimaan resmi dari pengelolaan kawasan dicatat sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa [10], [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan keindahan alami pantai, pasir putih, panorama Teluk Tomini, dan topografi bukit, sebagai modal utama daya tarik tanpa perlu menciptakan atraksi buatan dari nol, terbukti menjadi strategi yang efisien dan efektif menarik wisatawan sejak hari pembukaan [6]. Membiarkan promosi berjalan organik lewat media sosial pengunjung juga terbukti menjadi kanal pemasaran yang jauh lebih murah dibanding promosi berbayar konvensional.
Jika memulai dari awal, kelengkapan izin pemanfaatan kawasan pesisir idealnya diselesaikan bersamaan dengan tahap perencanaan pembangunan, bukan menyusul setelah fasilitas mulai beroperasi dan menimbulkan polemik. Desa pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan berkoordinasi lebih awal dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi terkait perizinan pemanfaatan kawasan pesisir, sembari tetap mengandalkan keindahan alam yang sudah ada sebagai daya tarik utama.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Pulau Ratu dirancang melalui skema pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan yang menempatkan BUMDes sebagai pengelola utama dengan warga sebagai pelaku usaha pendukung. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, diharapkan terus memperkuat promosi dan infrastruktur destinasi ini dari tingkat provinsi [3].
Untuk jangka panjang, Desa Tenilo memiliki peluang mengintegrasikan dua aset wisata yang dimilikinya, Pantai Ratu dan Air Terjun Tenilo, menjadi satu paket wisata desa yang komprehensif. Dengan dukungan jalan akses yang sedang diupayakan, diversifikasi produk wisata ini akan memperpanjang waktu tinggal wisatawan dan memperluas manfaat ekonomi bagi lebih banyak warga desa [12].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi wisata Pantai Ratu Desa Tenilo berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Wisata Pantai Ratu membuka lapangan kerja dan usaha baru bagi warga Desa Tenilo melalui warung makan, parkir, sewa perahu, dan layanan cottage. |
Warga desa memperoleh penghasilan tambahan dari usaha kuliner, parkir, dan penyewaan perahu di kawasan wisata. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Model pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan yang diterapkan BUMDes mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan PADes dari sektor wisata yang sebelumnya tidak ada. |
PADes Desa Tenilo tercatat meningkat sejak Pulau Ratu beroperasi pada Februari 2019. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan koridor kayu, cottage, gazebo, jembatan, dan dermaga menggunakan Dana Desa menunjukkan inovasi infrastruktur wisata berbasis sumber daya lokal. |
Pemerintah Kabupaten Boalemo berkomitmen membangun akses jalan sepanjang 3 km menuju destinasi. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Wisata Pantai Ratu mengembangkan kawasan pesisir dengan menempatkan warga sebagai pelaku utama ekonomi wisata dan membangun identitas budaya lokal melalui legenda Ratu. |
Pengelolaan kawasan sepenuhnya diserahkan kepada BUMDes Desa Tenilo dengan partisipasi warga. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengembangan wisata bahari yang mengandalkan keanekaragaman hayati Teluk Tomini mendorong kesadaran warga dan wisatawan menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai daya tarik utama. |
Snorkeling dan diving di perairan Teluk Tomini menjadi bagian aktivitas wisata Pantai Ratu. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Pengembangan Pantai Ratu melibatkan kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. |
Koordinasi lintas pemerintahan menyelesaikan proses perizinan pemanfaatan kawasan pesisir wisata. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan wisata Desa Tenilo dapat direplikasi oleh desa-desa pesisir lain yang memiliki potensi pantai namun belum terkelola. Kunci replikasinya adalah mengidentifikasi daya tarik alam yang sudah ada, merancang fasilitas yang mempertegas keindahan alami tersebut, mengurus kelengkapan izin pemanfaatan kawasan sejak tahap awal, dan menggunakan Dana Desa sebagai modal awal dengan skema BUMDes agar manfaat ekonomi menyebar ke seluruh warga [13].
Untuk scale up, Pantai Ratu dapat berkembang menjadi destinasi yang bersaing dengan Pulo Cinta di Botumoito melalui penambahan cottage, paket diving dan snorkeling, dan pemasaran digital yang lebih terstruktur. Dukungan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menjadi fondasi penting bagi Pantai Ratu untuk melangkah dari destinasi lokal menuju destinasi yang dikenal lebih luas [3].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00584: Pulau Ratu, Desa Tenilo Kembangkan Wisata Pantai Pasir Putih dengan Dana Desa,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pulau-ratu-desa-tenilo-kembangkan-wisata-pantai-pasir-putih-dengan-dana-desa/.
[2] Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, “Pantai Ratu,” pariwisata.gorontaloprov.go.id, 23 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://pariwisata.gorontaloprov.go.id/publik/detail_destinasi/pantai-ratu.
[3] Berita Gorontalo, “Boalemo Kembangkan Destinasi Wisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan,” berita.gorontaloprov.go.id, 12 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://berita.gorontaloprov.go.id/2019/06/12/boalemo-kembangkan-destinasi-wisata-berbasis-ekonomi-kerakyatan/.
[4] DJP RI, “Pulo Cinta: Serpihan Surga Maldives van Nusantara,” stats.pajak.go.id, 13 Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: http://stats.pajak.go.id/id/artikel/pulo-cinta-serpihan-surga-maldives-van-nusantara.
[5] YouTube, “Ratu Boalemo Beach! An Instagrammable Spot,” 25 Mar. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=G8mMZdF2jBY.
[6] Antara Gorontalo, “Wisata Pantai Ratu Boalemo Suguhkan Pasir Putih dan Panorama Alam,” gorontalo.antaranews.com, 7 Agu. 2020. [Daring]. Tersedia: https://gorontalo.antaranews.com/berita/126906/wisata-pantai-ratu-boalemo-suguhkan-pasir-putih-dan-panorama-alam.
[7] Klaster Oleander, “Pulau Ratu Boalemo,” klaster-oleander.my.id. [Daring]. Tersedia: https://klaster-oleander.my.id/Baca-berita-Ri9zdCtvZGlJTVlJOXJYUTk5RnBrUT09.
[8] Jatimexplore, “Obyek Wisata Pantai Ratu, DKP Provinsi: Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir,” jatimexplore.net, 19 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://jatimexplore.net/2019/06/19/obyek-wisata-pantai-ratu-dkp-provinsi-belum-kantongi-izin-pemanfaatan-wilayah-pesisir/.
[9] Waktu News, “Pantai Ratu Boalemo, Favorit Para Pecinta Diving dan Snorkeling,” waktu.news, 22 Feb. 2021. [Daring]. Tersedia: https://waktu.news/pantai-ratu/.
[10] Z. Sasaja, “Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa dari Kawasan Wisata Pantai Ratu,” zulkiflisasaja.wordpress.com, 28 Sep. 2019. [Daring]. Tersedia: https://zulkiflisasaja.wordpress.com/.
[11] Berita Gorontalo, “Gubernur Gorontalo Siap Teken Izin Pantai Ratu,” berita.gorontaloprov.go.id, 13 Des. 2019. [Daring]. Tersedia: https://berita.gorontaloprov.go.id/2019/12/13/gubernur-gorontalo-siap-teken-izin-pantai-ratu/.
[12] Desa Patoameme, “Pantai Ratu Boalemo,” patoameme.digitaldesa.id. [Daring]. Tersedia: https://patoameme.digitaldesa.id/wisata/pantai-ratu-boalemo.
[13] DJPb Kementerian Keuangan RI, “Merajut Asa Kemandirian Desa,” djpb.kemenkeu.go.id, 17 Nov. 2021. [Daring]. Tersedia: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/marisa/id/data-publikasi/artikel/2868-merajut-asa-kemandirian-desa.html.
