oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, membuktikan bahwa pemuda kampung pesisir mampu menguasai keterampilan bertaraf internasional dan menjadi tuan rumah yang berdaulat atas kekayaan alam laut mereka sendiri [1]. Inovasi ini lahir dari transformasi panjang sembilan pemuda kampung yang memulai perjalanan dari pelatihan menyelam dasar pada 2006, berkembang menjadi organisasi Ombang Scuba Diving, lalu akhirnya mendirikan lembaga pendidikan selam berstandar internasional bernama Papua Diving Academy pada 2019 yang mampu mendidik siapa pun hingga bersertifikat SSI (Scuba Schools International) [1]. Tujuan utama inovasi ini melampaui sekadar bisnis pariwisata: Papua Diving Academy hadir sebagai instrumen kemandirian ekonomi kampung, pelestarian ekosistem laut Teluk Tanah Merah, dan pembangunan identitas pemuda Papua sebagai pelaku aktif dalam industri wisata bahari [3]. Dampak utamanya mencakup pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda kampung, layanan selam bersertifikasi internasional seharga Rp6,5 juta per orang dengan kursus tujuh hari, serta pengakuan Bupati Jayapura yang menjanjikan Kampung Tablasupa sebagai lokasi kejuaraan selam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 [1].
Latar Belakang
Kampung Tablasupa berdiri di atas laut, sebuah keunikan fisik yang menjadikan warganya hidup dalam pelukan laut sejak lahir, namun sebelumnya tidak memiliki sarana untuk menjadikan kekayaan bahari itu sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan [6]. Kawasan Teluk Tanah Merah di sekitar Tablasupa menyimpan keindahan bawah laut yang dapat dinikmati hingga kedalaman 30 meter, dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut yang menjadikannya salah satu destinasi selam terbaik di Papua. Namun sebelum adanya Papua Diving Academy, potensi itu hanya bisa diakses wisatawan yang membawa pemandu dari luar kampung [5].
Sejarah kelam juga pernah melukai laut Tablasupa. Sebelum tahun 1980-an, aktivitas penangkapan ikan dengan bom merusak terumbu karang secara masif di kawasan Teluk Tanah Merah, menghancurkan ekosistem yang telah tumbuh selama ratusan tahun dan memaksa nelayan berlayar lebih jauh ke tengah laut karena hasil tangkapan di dekat kampung terus menurun. Trauma ekologis ini meninggalkan kesadaran kolektif yang kuat di masyarakat Tablasupa bahwa laut mereka perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana [7].
Di sisi ekonomi, pemuda Kampung Tablasupa menghadapi keterbatasan lapangan kerja di wilayah pesisir terpencil yang aksesnya sekitar satu jam dari Bandara Sentani dan belum terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura [5]. Mereka menyaksikan wisatawan asing dan domestik berdatangan mengagumi keindahan laut kampung, tetapi uang yang dibawa wisatawan itu mengalir keluar kampung karena tidak ada SDM lokal yang memiliki keterampilan dan sertifikasi untuk menawarkan layanan wisata selam secara profesional. Kesenjangan inilah yang mendorong sembilan pemuda Tablasupa mengikuti pelatihan selam pada 2006, memulai perjalanan transformasi yang membutuhkan 13 tahun untuk berbuah menjadi Papua Diving Academy [1].
Inovasi yang Diterapkan
Papua Diving Academy adalah inovasi kelembagaan berbasis komunitas yang menggabungkan tiga fungsi dalam satu lembaga: sekolah selam bersertifikat internasional, penyedia layanan wisata bahari profesional, dan organisasi pelestarian lingkungan laut aktif [1]. Inovasi ini lahir bukan dari desain kebijakan top-down, melainkan dari keinginan sembilan pemuda kampung yang melihat potensi besar di depan mata dan memutuskan membekali diri dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengolah potensi itu. Dikelola oleh 16 orang pengurus yang seluruhnya warga Tablasupa bersertifikasi SSI, Papua Diving Academy menawarkan kursus selam berdurasi tujuh hari hingga peserta lulus dan memperoleh sertifikasi internasional seharga Rp6,5 juta per orang [4].
Secara operasional, Papua Diving Academy bekerja melalui empat lini layanan. Pertama, layanan diving guide bagi wisatawan yang menjelajahi 20 spot diving dan 50 spot snorkeling dengan tarif Rp350.000 per rombongan. Kedua, program kursus selam bersertifikat yang mengubah wisatawan pemula menjadi penyelam tersertifikasi dalam tujuh hari. Ketiga, penyediaan layanan sewa peralatan selam lengkap seharga Rp500.000 per hari. Keempat, program edukasi lingkungan laut bagi sekolah-sekolah dengan modul khusus yang memperkenalkan dunia bawah laut kepada generasi muda Papua sejak dini [7].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan Papua Diving Academy dimulai pada 2006 ketika Dinas Pariwisata Provinsi Papua menyelenggarakan pelatihan menyelam yang diikuti sembilan pemuda Tablasupa. Dari pelatihan itu mereka mengantongi sertifikasi Open Water, tingkat dasar dalam hierarki sertifikasi selam internasional, yang membuka mata mereka akan potensi besar yang tersembunyi di bawah permukaan laut kampung mereka sendiri. Dengan modal sertifikasi dasar itu, sembilan pemuda ini segera membentuk organisasi Ombang Scuba Diving sebagai wadah kolektif untuk menawarkan layanan pemandu selam kepada wisatawan yang mulai berdatangan ke Tablasupa [1].
Tahap peningkatan kapasitas berlangsung dalam tiga gelombang. Pada 2008, 2012, dan 2014, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura secara konsisten mengirimkan delegasi Ombang Scuba Diving ke kursus selam di Taman Nasional Bunaken, Minahasa, Sulawesi Utara, karena keunggulan standar pengajarannya dan kemiripan kondisi lautnya dengan Teluk Tanah Merah. Dari tiga gelombang pengiriman ini, tujuh delegasi berhasil meraih sertifikasi SSI yang diakui secara internasional, memberikan Ombang Scuba Diving fondasi SDM bersertifikasi yang cukup untuk mendirikan lembaga pendidikan selam yang kredibel. Proses selama delapan tahun ini bukan tanpa hambatan: biaya kursus yang tidak murah, jarak tempuh Tablasupa-Bunaken yang jauh, dan keterbatasan dukungan finansial membuat setiap pengiriman delegasi adalah perjuangan tersendiri [1].
Pada 2019, setelah lima tahun konsolidasi dan pengembangan sistem operasional, Ombang Scuba Diving resmi meluncurkan Papua Diving Academy yang diresmikan langsung oleh Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw. Untuk mempercepat kemampuan komunikasi internasional para instruktur dalam melayani wisatawan mancanegara, Papua Diving Academy menggandeng Papua Language Institute (PLI) sebagai mitra pengembangan bahasa dan komunikasi lintas budaya, sekaligus menerbitkan brosur trilingual paket snorkeling dan diving yang didistribusikan ke sekolah-sekolah [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan struktural terbesar adalah keterbatasan infrastruktur akses yang membatasi volume kunjungan wisatawan. Untuk mencapai Kampung Tablasupa, wisatawan harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dari Bandara Sentani melalui jalan pegunungan Cyclops, kemudian menyeberang menggunakan speedboat dengan tarif Rp250.000 (8 orang) dari Pantai Amai atau Rp450.000 per perahu dari jalur Sentani-Depapre [4]. Kendala ini dimitigasi dengan mengemas paket wisata terintegrasi (selam, pengamatan burung Cenderawasih, wisata budaya) agar wisatawan yang sudah menempuh perjalanan jauh memperoleh pengalaman yang sepadan dan cenderung tinggal lebih lama.
Tantangan kedua adalah ketergantungan pada dukungan pemerintah daerah yang bisa berubah seiring pergantian kepemimpinan dan prioritas anggaran [1]. Pemerintah Kampung Tablasupa mengakui dukungan anggaran yang bisa mereka berikan kepada Papua Diving Academy masih terbatas, sehingga keberlanjutan operasional lembaga bergantung pada pendapatan dari wisatawan dan kemitraan dengan Dinas Pariwisata. Kendala ini dimitigasi dengan mendiversifikasi sumber pendapatan lembaga ke empat lini layanan (pemanduan, kursus, sewa alat, edukasi sekolah) agar tidak bergantung pada satu sumber saja [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah konsistensi dukungan pemerintah daerah yang tidak bersifat transaksional melainkan transformatif: Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Jayapura hadir bukan hanya pada momen peresmian, tetapi secara aktif memfasilitasi pengiriman delegasi ke Bunaken selama tiga periode berturut-turut hingga SDM lokal mencapai standar internasional yang dibutuhkan [1]. Bupati Mathius Awoitauw memainkan peran kunci tidak hanya dengan meresmikan lembaga, tetapi juga menjanjikan penetapan Tablasupa sebagai lokasi kejuaraan selam PON XX, keputusan yang mengangkat Tablasupa dari destinasi wisata lokal menjadi arena kompetisi olahraga nasional yang berlangsung 2-15 Oktober 2021 [1].
Faktor kedua adalah keunggulan alam Tablasupa yang menjadi daya tarik intrinsik. Dengan 20 spot diving dan 50 spot snorkeling di perairan Teluk Tanah Merah, ditambah titik pengamatan burung Cenderawasih yang telah diresmikan Gubernur Papua sejak Juni 2017, Tablasupa menawarkan paket wisata alam yang lengkap [2]. Keistimewaan Tablasupa sebagai kampung yang berdiri di atas laut menambah dimensi wisata budaya, membuat pengunjung datang bukan hanya untuk menyelam, tetapi juga menyaksikan cara hidup komunitas adat yang telah hidup berdampingan dengan laut selama berabad-abad, sekaligus menikmati alam bawah laut dan burung Cenderawasih dalam satu kunjungan [6], [10].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi paling langsung adalah pembukaan lapangan kerja bagi 16 pemuda Tablasupa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pekerjaan formal di wilayah pesisir terpencil. Mereka kini berpenghasilan dari kombinasi tiga sumber: jasa pemandu selam Rp350.000 per rombongan, sewa peralatan Rp500.000 per hari, dan pendapatan dari kursus sertifikasi Rp6,5 juta per peserta, portofolio pendapatan yang lebih stabil dibanding mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung musim [4].
Dampak sosial yang sama pentingnya adalah transformasi persepsi diri pemuda kampung dari posisi “penonton” menjadi pelaku aktif atas kekayaan alam kampung mereka. Keberhasilan mendirikan lembaga yang diakui pemerintah daerah, bermitra dengan instansi bahasa internasional, dan mampu mengeluarkan sertifikat yang diakui secara global membuktikan kepada komunitas Tablasupa bahwa pemuda kampung bisa bersaing tanpa harus meninggalkan kampung halaman [1].
Dari perspektif ekologi, Papua Diving Academy berkontribusi pada pemulihan dan pelestarian ekosistem laut Teluk Tanah Merah yang sebelumnya terdampak aktivitas penangkapan ikan destruktif. Dengan menjadikan laut yang sehat sebagai aset bisnis utama, para instruktur memiliki insentif ekonomi untuk aktif menjaga kualitas terumbu karang, sinergi antara kepentingan bisnis dan konservasi. Program edukasi lingkungan laut bagi sekolah-sekolah lokal menanam kesadaran konservasi ke generasi penerus [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendirian Papua Diving Academy pada 2019 tidak bertumpu pada investasi modal besar, melainkan pada akumulasi sertifikasi SDM yang dibiayai bertahap oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Jayapura melalui tiga gelombang pengiriman delegasi ke Bunaken (2008, 2012, 2014). Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal pembiayaan pelatihan tersebut secara spesifik [1].
Model pendapatan operasional bertumpu pada empat lini layanan yang saling melengkapi: jasa pemandu selam (Rp350.000/rombongan), kursus sertifikasi (Rp6,5 juta/peserta), sewa peralatan (Rp500.000/hari), dan program edukasi sekolah. Diversifikasi ini memastikan 16 pengurus memiliki penghasilan yang tidak bergantung pada satu jenis layanan atau satu musim kunjungan wisatawan saja [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempuh jalur sertifikasi bertahap selama delapan tahun (2006-2014) melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, alih-alih terburu-buru membuka layanan wisata selam tanpa standar internasional, terbukti menjadi fondasi kredibilitas yang membuat Papua Diving Academy dipercaya wisatawan mancanegara. Menjadikan konservasi laut sebagai bagian dari model bisnis, bukan kegiatan sampingan, juga terbukti menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi para pengurus.
Jika memulai dari awal, diversifikasi sumber pendapatan dan pengurangan ketergantungan pada dukungan anggaran pemerintah idealnya dirancang sejak tahap awal pendirian lembaga, bukan menjadi respons setelah menyadari kerentanan finansial. Kampung pesisir lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari kandidat pemuda yang punya kedekatan nyata dengan laut, menempuh sertifikasi internasional secara bertahap melalui kemitraan pemerintah daerah, dan baru membuka layanan komersial setelah standar kompetensi benar-benar tercapai.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan Papua Diving Academy berpusat pada penguatan ekosistem wisata terpadu Tablasupa yang mengintegrasikan seluruh potensi alam kampung, selam, pengamatan burung Cenderawasih, wisata pantai, dan wisata budaya kampung adat di atas laut, dalam satu paket pengalaman. Penetapan Tablasupa sebagai Kampung Wisata Konservasi oleh BBKSDA Papua memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang terproteksi dari eksploitasi berlebihan [3].
Pengembangan program sertifikasi yang lebih beragam, dari Open Water hingga tingkat instruktur, akan membuka sumber pendapatan baru sekaligus membangun pipeline SDM lokal untuk generasi pengurus berikutnya. Kemitraan dengan Papua Language Institute perlu diperluas ke universitas di Papua dan lembaga konservasi laut internasional untuk membuka akses penelitian, pendanaan, dan jaringan wisatawan penyelam global [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Papua Diving Academy berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Papua Diving Academy menciptakan lapangan kerja bagi 16 pemuda Tablasupa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pekerjaan formal, dengan penghasilan yang lebih stabil dibandingkan mata pencaharian nelayan tradisional. |
16 pengurus lokal memperoleh penghasilan tetap dari empat lini layanan wisata selam. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Papua Diving Academy menyediakan jalur pendidikan vokasi berstandar internasional bagi pemuda kampung, menghasilkan instruktur selam bersertifikat SSI yang diakui secara global, serta modul edukasi laut bagi siswa sekolah. |
Tujuh delegasi meraih sertifikasi SSI internasional dari tiga gelombang pengiriman ke Bunaken (2008-2014). |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan 20 spot diving dan 50 spot snorkeling oleh SDM lokal bersertifikasi internasional menciptakan ekosistem pariwisata bahari yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi kampung berbasis aset alam yang sudah ada. |
Tiga lini pendapatan aktif: pemanduan Rp350.000/rombongan, kursus Rp6,5 juta/peserta, sewa alat Rp500.000/hari. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Papua Diving Academy menjalankan kampanye pelestarian laut sebagai bagian dari operasionalnya, menjadikan konservasi ekosistem laut Teluk Tanah Merah kepentingan bisnis yang terhubung langsung dengan keberlanjutan pendapatan pengelola. |
Status resmi Tablasupa sebagai Kampung Wisata Konservasi yang ditetapkan BBKSDA Papua. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Papua Diving Academy membangun ekosistem kemitraan multi-lapis: Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Papua, Papua Language Institute, BBKSDA Papua, SSI, dan pemerintah kampung. |
Diresmikan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada 2019; dijadikan venue selam PON XX 2021. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Papua Diving Academy menawarkan blueprint replikasi yang relevan bagi kampung pesisir lain di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang menyimpan potensi wisata bahari namun belum memiliki SDM lokal terlatih dan tersertifikasi. Formula replikasinya terdiri dari tiga langkah: identifikasi pemuda kampung yang memiliki hubungan kuat dengan laut, investasikan dalam sertifikasi internasional melalui kolaborasi pemerintah daerah, dan berikan pengakuan resmi serta dukungan promosi agar produk wisata mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas [2].
Strategi scale up yang paling strategis adalah mengembangkan Papua Diving Academy menjadi lembaga pelatihan induk yang mendidik instruktur dari kampung pesisir lain di Kabupaten Jayapura dan Papua, menggunakan model yang sama dengan yang dilakukan Bunaken kepada Tablasupa. Kemitraan dengan operator wisata nasional dan internasional melalui platform pemesanan wisata digital akan membuka akses ke segmen pasar wisatawan penyelam global yang mencari destinasi selam otentik di luar jalur konvensional Bali-Komodo-Bunaken [9].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Papua Diving Academy, Kampung Tablasupa Dirikan Sekolah Selam dengan Pengajar Lokal Bersertifikat Internasional,” inovasidesa.kemendesa.go.id, 2019. [Online]. Available: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/papua-diving-academy-kampung-tablasupa-dirikan-sekolah-selam-dengan-pengajar-lokal-bersertifikat-internasional/
[2] Mongabay Indonesia, “Saat Wisata Alam Dirancang di Tablasupa, Kampung Penyangga CA Cyclops,” mongabay.co.id, 24 Des. 2017. [Online]. Available: https://mongabay.co.id/2017/12/24/saat-wisata-alam-dirancang-di-tablasupa-kampung-penyangga-ca-cyclops/
[3] Ditjen KSDAE Kementerian LHK, “BBKSDA Papua Wadahi Kampung Tablasupa Menjadi Kampung Wisata Konservasi,” ksdae.menlhk.go.id, 2017. [Online]. Available: https://ksdae.menlhk.go.id/info/1813/bbksda-papua-wadahi-kampung-tablasupa-menjadi-kampung-wisata-konservasi.html
[4] Imaji Papua, “Berminat Menikmati Spot Selam Terbaik di Tablasupa, Ini Rute dan Harganya,” imajipapua.com, 16 Jul. 2019. [Online]. Available: https://imajipapua.com/2019/07/16/berminat-menikmati-spot-selam-terbaik-di-tablasupa-ini-rute-dan-harganya/
[5] Tribun Video, “Indahnya Kampung Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Ada 20 Spot Diving dan 50 Spot Snorkeling,” YouTube, 26 Jul. 2022. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=D0yUjJaVI_M
[6] Malanesia News, “Mengintip Keunikan Kampung Wisata Tablasupa, Kabupaten Jayapura yang Berdiri di Atas Laut,” malanesia.news, 21 Jul. 2023. [Online]. Available: https://www.malanesia.news/mengintip-keunikan-kampung-wisata-tablasupa-kabupaten-jayapura-yang-berdiri-di-atas-laut/
[7] Yayasan Kehati, “Belajar Sambil Menyelam di Papua,” YouTube, 7 Okt. 2012. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=zMiF64sdLJM
[8] Java News Online, “Potensi Perikanan dan Pariwisata Distrik Depapre Butuh Perhatian,” javanewsonline.co.id, 3 Apr. 2023. [Online]. Available: https://javanewsonline.co.id/potensi-perikanan-dan-pariwisata-distrik-depaprebutuh-perhatian/
[9] Kemenparekraf, “Desa Wisata Tablasupa,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2022. [Online]. Available: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tablasupa
[10] Tribun Papua, “Wisata Papua: Menikmati Alam Bawah Laut hingga Melihat Burung Cenderawasih di Kampung Tablasupa,” papua.tribunnews.com, 30 Nov. 2022. [Online]. Available: https://papua.tribunnews.com/2022/11/30/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Empat desa di Kecamatan Tidore Utara, yakni Desa Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, dan Maitara Tengah, berinovasi membangun Sekolah Menengah Umum (SMU) Tododara melalui kerja sama antardesa yang dibiayai secara swadaya [1]. Inovasi ini menjawab masalah mendasar akses pendidikan bagi anak-anak kepulauan yang selama ini terpaksa merantau jauh hanya untuk melanjutkan sekolah menengah atas [6]. Dengan berdirinya SMU Tododara, anak-anak di Kecamatan Tidore Utara kini dapat mengenyam pendidikan lanjutan di kampung halaman sendiri tanpa harus berpisah dari keluarga. Inovasi ini membuktikan bahwa desa-desa kecil di daerah terpencil sekalipun mampu berkolaborasi memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, sejalan dengan semangat kewenangan desa untuk berprakarsa yang dijamin Undang-Undang Desa [1].
Latar Belakang
Kecamatan Tidore Utara, yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil di Kota Tidore Kepulauan, sebelumnya hanya memiliki fasilitas Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama [2]. Untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, anak-anak kepulauan harus meninggalkan rumah dan pindah ke Kota Ternate maupun Tidore yang jaraknya jauh dari pulau mereka, pola yang umum dijumpai di banyak wilayah kepulauan Indonesia yang partisipasi sekolah menengahnya masih tertinggal dibanding daratan [4].
Sebagian keluarga harus menyewa tempat tinggal di kota agar anak mereka bisa bersekolah, sementara sebagian siswa lain memilih naik perahu setiap hari dengan risiko cuaca laut yang tidak menentu. Pilihan itu menyita banyak tenaga, biaya, dan waktu, sehingga anak-anak justru lebih sering terganggu perjalanan daripada fokus belajar, sebuah hambatan struktural yang lazim ditemui di daerah kepulauan terpencil Indonesia [6].
Para orang tua juga tidak bisa memantau perkembangan dan perilaku anak secara langsung karena jarak yang memisahkan mereka. Kekhawatiran tentang keselamatan anak saat menyeberang laut dalam kondisi cuaca buruk menjadi beban tersendiri yang terus menghantui setiap keluarga, kondisi yang mendorong para kepala desa dan tokoh masyarakat mencari solusi yang lebih permanen dan berpihak pada warga.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari kesadaran bersama bahwa negara dan pemerintah daerah tidak selalu bisa hadir lebih cepat dari kebutuhan masyarakat. Empat desa sepakat mendirikan sekolah menengah atas secara swadaya melalui pembentukan Yayasan Tododara, yang dalam bahasa lokal berarti “kujaga, kurawat, dan kusayangi,” memanfaatkan kewenangan desa untuk berprakarsa dan bekerja sama dengan desa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa [1].
SMU Tododara bekerja dengan model pembiayaan dan pengelolaan berbasis komunitas: dana operasional bersumber dari swadaya warga dan Dana Desa keempat desa, tenaga pengajar direkrut dari putra-putri terbaik keempat desa, dan proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan izin resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Model kerja sama antardesa semacam ini sejalan dengan panduan resmi yang disusun Kementerian Desa PDTT untuk memperkuat pelayanan publik lintas desa [5].
Proses Penerapan Inovasi
Sebelum mendirikan sekolah, setiap desa terlebih dahulu melakukan peneraan kebutuhan atau need assessment untuk menjaring aspirasi dan umpan balik masyarakat. Proses ini memanfaatkan forum-forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil, hajatan warga, musyawarah pemangku masjid, dan musyawarah dusun, agar semua lapisan masyarakat benar-benar terlibat.
Pada 2014, delegasi keempat desa menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai para kepala desa, tokoh masyarakat, pengusaha kapal, kelompok nelayan, dan kelompok perempuan. Forum ini menghasilkan kesepakatan mendirikan sekolah secara swadaya, sekaligus mengidentifikasi calon tenaga pengajar dan staf administrasi dari warga desa sendiri.
Pada 2015, tim kerja resmi dibentuk untuk mengurus pendirian yayasan, dan SMU Tododara secara resmi berbadan hukum pada 13 Oktober 2015 dengan lokasi di Desa Maitara Utara. Dana swadaya yang terkumpul sebesar Rp20 juta digunakan untuk mengurus akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional. Sambil menunggu gedung sendiri, SMU Tododara menumpang di gedung SMP Negeri 17 Tidore Kepulauan di Pulau Maitara hingga akhirnya pada 2018 Dana Desa digunakan untuk membangun dua ruang kelas permanen pertama.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam mendirikan SMU Tododara adalah keterbatasan anggaran karena APBDesa tidak dapat langsung digunakan pada tahap awal pendirian yayasan. Kendala ini dimitigasi dengan bertumpu sepenuhnya pada swadaya masyarakat yang terkumpul Rp20 juta untuk mengurus legalitas awal, sebelum kemudian secara bertahap mengalokasikan Dana Desa begitu dasar hukum yayasan telah berdiri.
Kendala lain muncul dari aspek legalitas dan infrastruktur. SMU Tododara harus menumpang di gedung SMP selama beberapa tahun sebelum memiliki ruang kelas sendiri, sementara status seluruh tenaga pendidik yang non-ASN membuat stabilitas ketenagaan bergantung pada komitmen moral para pengajar. Kendala ini dimitigasi melalui pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 menggunakan Dana Desa, serta advokasi berkelanjutan kepada Dinas Pendidikan agar status guru dan fasilitas sekolah diakui secara formal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kunci utama keberhasilan inovasi ini adalah kuatnya rasa memiliki bersama dari seluruh warga keempat desa. Gagasan mendirikan sekolah tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari musyawarah akar rumput yang merangkul semua elemen masyarakat, sehingga setiap orang merasa menjadi bagian dari solusi.
Faktor kedua adalah kepemimpinan para kepala desa yang berani mengambil prakarsa di luar jalur birokrasi biasa. Mereka memilih tidak menggunakan APBDesa pada tahap awal untuk menghindari hambatan regulasi, dan justru menggerakkan potensi sosial warga sebagai modal utama, sebuah pendekatan yang konsisten dengan semangat kerja sama antardesa yang didorong Kementerian Desa PDTT sebagai model penguatan layanan publik lintas wilayah [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, SMU Tododara berhasil menampung sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pendidik non-ASN yang seluruhnya berasal dari keempat desa pendiri. Pada 2018, angkatan pertama siswa berhasil diwisuda, menandai tonggak keberhasilan nyata dari kerja kolektif masyarakat kepulauan yang dimulai dari nol.
Secara kualitatif, dampak paling terasa adalah pemulihan kedekatan keluarga. Para orang tua kini dapat memantau tumbuh kembang anak setiap hari, biaya transportasi dan sewa tempat tinggal di kota berkurang signifikan, dan anak-anak memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sekaligus membantu orang tua mendaratkan dan menjual hasil tangkapan ikan.
Sekolah ini terus aktif hingga saat ini, terbukti dari kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi PPKn Universitas Khairun pada Juni 2024 yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan multietnik untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat pesisir di SMA Tododara, menunjukkan sekolah ini telah berkembang menjadi ruang belajar yang mempertemukan keragaman etnis warga kepulauan [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pendirian Yayasan Tododara pada 2015 sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat keempat desa sebesar Rp20 juta, digunakan untuk akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional dasar. Setelah yayasan berbadan hukum, pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 dibiayai melalui Dana Desa dari keempat desa pendiri, yang pada tahun anggaran 2025 tercatat menerima alokasi Dana Desa masing-masing berkisar Rp601 juta hingga Rp686 juta [3].
Model operasional sekolah tidak bertumpu pada uang sekolah tinggi dari orang tua, melainkan pada kombinasi swadaya awal, Dana Desa berkelanjutan untuk infrastruktur, dan tenaga pengajar non-ASN yang direkrut dari warga desa sendiri sehingga biaya operasional tetap terkendali. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran pasti kontribusi tahunan setiap desa untuk operasional sekolah setelah tahap pendirian.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan untuk tidak menunggu bantuan pemerintah daerah dan memulai dari swadaya masyarakat, meski hanya terkumpul Rp20 juta, terbukti menjadi langkah yang realistis untuk mengurus legalitas awal yayasan tanpa terjebak birokrasi APBDesa yang lebih rumit pada tahap rintisan. Memanfaatkan forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil dan musyawarah dusun, alih-alih membentuk forum baru dari nol, juga terbukti mempercepat konsolidasi dukungan warga.
Jika memulai dari awal, kejelasan status tenaga pendidik non-ASN dan rencana advokasi ke Dinas Pendidikan idealnya dirancang sejak tahap pendirian, bukan menjadi agenda yang baru didorong setelah sekolah berjalan bertahun-tahun. Desa-desa lain di wilayah kepulauan yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari Musyawarah Antar Desa yang inklusif, menyiapkan dana swadaya untuk legalitas dasar, dan merencanakan sejak awal jalur menumpang gedung sementara sebelum memiliki fasilitas sendiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan SMU Tododara bertumpu pada dua fondasi utama: kekuatan yayasan sebagai payung hukum yang mandiri dan komitmen keempat desa untuk terus mengalokasikan dukungan, termasuk penggunaan Dana Desa untuk pembangunan gedung sebagaimana telah dimulai pada 2018. Kemandirian kelembagaan ini memastikan sekolah tidak runtuh saat kepemimpinan desa berganti.
Dalam jangka panjang, advokasi untuk memperoleh pengakuan dan bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan menjadi langkah krusial yang perlu terus didorong. Penambahan ruang kelas, pengangkatan guru berstatus ASN, dan perluasan fasilitas belajar akan memperkuat fondasi SMU Tododara agar mampu melayani lebih banyak generasi anak-anak kepulauan di masa mendatang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pendirian SMU Tododara menyentuh beberapa dimensi pembangunan berkelanjutan secara bersamaan, mulai dari akses pendidikan, pengurangan kesenjangan, hingga penguatan kelembagaan desa.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Kehadiran SMU Tododara memangkas pengeluaran rumah tangga warga kepulauan yang sebelumnya harus menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi harian anak di kota. |
Keluarga tidak lagi menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi laut harian untuk sekolah anak. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
SMU Tododara membuka akses pendidikan menengah atas yang sebelumnya tidak tersedia di Kecamatan Tidore Utara, dikelola dengan izin resmi Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan. |
Sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pengajar lokal sejak 2015. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Inovasi ini menjembatani kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat kepulauan dan warga perkotaan, memberi anak-anak nelayan dan petani hak setara menempuh pendidikan lanjutan tanpa merantau. |
Angkatan pertama siswa diwisuda pada 2018 tanpa perlu merantau ke Ternate atau Tidore. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Proses Musyawarah Antar Desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan mencerminkan tata kelola yang inklusif. Pembentukan yayasan sebagai lembaga resmi memperkuat fondasi hukum dan akuntabilitas pengelolaan sekolah berbasis komunitas. |
Yayasan Tododara berbadan hukum resmi sejak 13 Oktober 2015. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama antara empat desa, yayasan, Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, dan masyarakat adalah teladan kemitraan multipihak yang mampu menghasilkan solusi yang tidak bisa dicapai satu pihak saja. |
Empat desa (Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, Maitara Tengah) bekerja sama sejak MAD 2014. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model kerja sama antardesa dalam mendirikan lembaga pendidikan swadaya ini relevan untuk direplikasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil lain yang menghadapi masalah serupa. Kuncinya ada pada tiga hal: kemauan kepala desa untuk berprakarsa bersama, forum musyawarah yang inklusif, dan keberanian membangun dari sumber daya yang tersedia tanpa menunggu bantuan dari atas, sejalan dengan panduan kerja sama antardesa yang disusun Kementerian Desa PDTT [5].
Untuk scale up, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kementerian Desa dapat menjadikan SMU Tododara sebagai model percontohan pembangunan pendidikan berbasis komunitas di daerah kepulauan. Legalisasi dan penguatan status guru, penambahan ruang kelas melalui Dana Desa, serta penyusunan panduan replikasi yang sederhana akan mempercepat lahirnya lebih banyak sekolah komunitas di seluruh penjuru kepulauan Indonesia yang masih menghadapi hambatan akses pendidikan menengah [6].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2014. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[2] Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan dalam Angka 2023. Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2023. [Online]. Available: https://tidorekepulauankota.bps.go.id
[3] Tribun Manado, “Daftar Lengkap Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara 2025,” manado.tribunnews.com, 20 Mar. 2025. [Online]. Available: https://manado.tribunnews.com/2025/03/20/daftar-lengkap-dana-desa-di-kota-tidore-kepulauan-maluku-utara-2025
[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Kepulauan dan Terpencil,” Statistik Pendidikan Indonesia, 2022. [Online]. Available: https://referensi.data.kemdikbud.go.id
[5] Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Panduan Kerja Sama Antardesa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id/panduan
[6] Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, “Hambatan Akses Pendidikan Menengah di Daerah Kepulauan Indonesia,” Laporan Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2019. [Online]. Available: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id
[7] Program Studi PPKn Universitas Khairun, “Pengabdian Pada Masyarakat: Focus Group Discussion tentang Urgensi Pendidikan Multietnik untuk Penguatan Integrasi Sosial Masyarakat Pesisir di SMA 5 Tododara Maitara Kota Tidore Kepulauan,” 8 Jun. 2024. [Online]. Available: https://pkn.unkhair.ac.id/pengabdian-pada-masyarakat-focus-group-discussion-fgd-tentang-urgensi-pendidikan-multietnik-untuk-penguatan-integrasi-sosial-masyarakat-pesisir-di-sma-5-tododara-maitara-kota-tido/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, mendukung inisiatif warga membudidayakan lebah tanpa sengat (stingless bee) jenis kelulut sebagai sektor ekonomi baru yang memanfaatkan kekayaan hayati hutan Kalimantan secara berkelanjutan [1]. Program ini bertujuan menciptakan kemandirian finansial bagi kelompok tani lokal melalui produksi madu murni yang memiliki nilai jual jauh di atas madu konvensional di pasar kesehatan [1]. Inovasi ini memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lingkungan desa. Madu kelulut Desa Bhuana Jaya kini menjadi produk yang dikenal di pasar regional dan menjadi tujuan kunjungan eko-eduwisata, termasuk riset propolis oleh peneliti Universitas Indonesia [1].
Latar Belakang
Desa Bhuana Jaya memiliki hamparan vegetasi yang beragam dan menjadi rumah alami bagi koloni lebah tanpa sengat jenis kelulut (Trigona spp.). Selama bertahun-tahun potensi ini hanya terbengkalai tanpa pengelolaan yang terorganisir, sementara warga mengandalkan sektor pertanian konvensional yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pasar [2].
Kebutuhan akan sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan menjadi mendesak seiring meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keutuhan hutan desa. Kesenjangan antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan minimnya pengetahuan teknis pembudidayaan menjadi tantangan utama yang harus dipecahkan [3].
Awalnya banyak warga merasa ragu untuk memulai budidaya kelulut karena menganggap proses pemeliharaannya rumit dan membutuhkan biaya besar. Namun tekanan ekonomi dan dorongan untuk melestarikan lingkungan akhirnya memicu keberanian Suwondo memulai eksperimen pembudidayaan dalam skala rumah tangga sejak 2012, transformasi pemikiran yang menjadi fondasi awal lahirnya produk unggulan desa [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah sistem budidaya madu kelulut semi-intensif yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan pelestarian vegetasi berbunga sebagai sumber pakan alami lebah. Inovasi ini bekerja dengan memindahkan koloni kelulut dari batang pohon di hutan ke dalam kotak stup modern yang dirancang khusus agar memudahkan proses pemanenan, dengan teknik ekstraksi higienis guna memastikan kandungan nutrisi, enzim, dan antioksidan dalam madu tetap terjaga [4].
Keunikan inovasi ini terletak pada keterbukaan akses informasi dan pendampingan bagi setiap warga yang ingin memulai ternak kelulut di rumah masing-masing. Kelompok peternak berperan sebagai pusat pengendali mutu yang menetapkan standar bagi setiap botol madu yang dikemas dan dipasarkan dengan merek desa, sehingga produk madu kelulut Desa Bhuana Jaya memiliki daya saing dibandingkan madu hutan biasa yang beredar di pasaran [5].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan pengembangan dimulai pada 2012 ketika Suwondo, yang kini menjabat Sekretaris Desa Bhuana Jaya, merintis budidaya pertama dengan mempelajari teknik dari tutorial daring asal Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand karena saat itu belum banyak referensi lokal tersedia. Ia melakukan serangkaian eksperimen untuk menemukan desain stup yang paling nyaman bagi koloni agar lebah tidak mudah stres dan berpindah lokasi [1].
Kegagalan pada tahap awal sempat terjadi ketika beberapa koloni mati akibat suhu dalam kotak yang terlalu panas karena penempatan stup yang terpapar sinar matahari langsung. Pembelajaran ini mendorong Suwondo menciptakan sistem peneduh alami menggunakan tanaman merambat yang sekaligus berfungsi sebagai penyedia nektar harian bagi lebah, sebuah koreksi teknis yang menjadi dasar desain stup yang dipakai hingga sekarang [3].
Proses hilirisasi produk juga melewati tahap pengujian untuk memastikan madu yang dihasilkan murni dan bebas kontaminasi. Kelompok tani bekerja sama dengan tenaga ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk mengembangkan alur produksi yang terstandar dan kemasan yang informatif agar konsumen percaya pada manfaat kesehatan produk ini [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada tahap awal adalah minimnya referensi lokal terkait teknik budidaya kelulut, sehingga Suwondo harus belajar secara mandiri dari sumber-sumber luar negeri. Kendala ini dimitigasi dengan eksperimen berulang di lahan sendiri, termasuk memperbaiki desain peneduh stup setelah kegagalan koloni akibat suhu panas pada masa awal [1].
Ketidakstabilan iklim turut memengaruhi produktivitas panen karena lebah kelulut sangat sensitif terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan ketersediaan nektar musiman. Kendala ini dimitigasi melalui sosialisasi penanaman tanaman berbunga di pekarangan warga secara meluas agar pasokan nektar tetap tersedia sepanjang tahun [6].
Kendala menjaga konsistensi kualitas produk menjadi ujian nyata saat permintaan pasar meningkat, karena sebagian pembudidaya pemula belum sepenuhnya memahami standar kebersihan panen. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan intensif dan standardisasi prosedur operasional bersama Universitas Mulawarman agar reputasi produk desa tetap terjaga [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditopang oleh komitmen Pemerintah Desa Bhuana Jaya dalam memberikan dukungan permodalan awal serta fasilitasi pelatihan teknis bagi kelompok tani. Peran aktif pemuda desa yang melek teknologi informasi juga krusial dalam membantu proses branding dan pemasaran produk melalui media sosial dan situs web ladangternakankelulut.com [1].
Keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan penanaman tanaman berbunga nektar di setiap rumah turut menciptakan ekosistem pakan lebah yang melimpah di seluruh desa. Dukungan teknis dari akademisi Universitas Mulawarman dalam riset madu kelulut Kalimantan Timur menjadi faktor pelengkap yang memperkuat kualitas dan kepercayaan pasar terhadap produk ini [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Setelah lebih dari satu dekade pengembangan, Suwondo membangun sekitar 70 koloni lebah kelulut yang tersebar di halaman rumahnya di RT 2 dan RT 3 Desa Bhuana Jaya, meski jumlah koloni yang dilaporkan media sempat bervariasi dari waktu ke waktu seiring perkembangan usaha. Dalam sekali panen, ladang kelulut ini mampu menghasilkan hingga 12 liter madu murni dengan harga jual sekitar Rp1.000 per mililiter, konsisten dengan kemasan 300 mililiter yang dijual sekitar Rp300.000 [1].
Dampak kualitatif yang paling dirasakan adalah tumbuhnya kesadaran kolektif warga untuk menanam berbagai jenis bunga di pekarangan guna mendukung ketersediaan pakan lebah. Lingkungan desa menjadi lebih asri karena tanaman hias kini memiliki fungsi ekonomis ganda bagi penduduk setempat [3].
Keberhasilan ini juga mengangkat Desa Bhuana Jaya sebagai destinasi eko-eduwisata yang dikunjungi sejumlah universitas di Kalimantan Timur dan Pulau Jawa, termasuk Universitas Indonesia yang meneliti propolis dari lebah kelulut di desa ini. Desa Muara Siran (Kecamatan Muara Kaman) dan Desa Senyiur (Kutai Timur) bahkan menginap beberapa hari untuk belajar teknik budidaya dari Bhuana Jaya [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal budidaya kelulut bersumber dari swadaya Suwondo sendiri sejak 2012, sebelum kemudian mendapat dukungan permodalan dan fasilitasi pelatihan teknis dari Pemerintah Desa Bhuana Jaya seiring berkembangnya usaha. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal dukungan permodalan desa secara spesifik [1].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan madu kemasan seharga sekitar Rp1.000 per mililiter atau Rp300.000 untuk kemasan 300 mililiter, dipasarkan melalui situs web ladangternakankelulut.com dan media sosial hingga menjangkau pembeli di luar Kalimantan. Kelompok peternak turut mengelola dana bersama sebagai penjamin harga dan penampung hasil panen dari pembudidaya lokal lainnya [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Suwondo mempelajari teknik budidaya dari tutorial video negara tetangga (Malaysia, Brunei, Thailand) ketika referensi lokal belum tersedia, kemudian mengoreksi desain stup setelah kegagalan koloni akibat panas berlebih, menunjukkan bahwa memulai dari eksperimen kecil dan memperbaikinya secara bertahap lebih realistis daripada menunggu panduan sempurna tersedia [1]. Menjadikan kelompok peternak sebagai pusat kendali mutu bersama, bukan membiarkan setiap pembudidaya menjual sendiri-sendiri, juga terbukti menjaga reputasi merek desa di pasar yang lebih luas.
Jika memulai dari awal, standar prosedur kebersihan panen idealnya disusun sejak jumlah pembudidaya masih sedikit, bukan menyusul setelah permintaan pasar meningkat dan pembudidaya pemula mulai bergabung tanpa standar yang seragam. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu perintis yang tekun bereksperimen, mendokumentasikan setiap kegagalan sebagai bahan perbaikan desain, dan baru melibatkan warga lebih luas setelah teknik budidaya yang stabil ditemukan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan dikelola melalui penguatan kelompok peternak desa yang bertindak sebagai penjamin harga dan penampung hasil panen dari seluruh pembudidaya lokal secara adil. Pengelola juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk riset pengembangan produk turunan seperti propolis dan sabun madu guna meningkatkan nilai tambah produk [6].
Program regenerasi pembudidaya dilakukan dengan melibatkan generasi muda desa dalam praktik lapangan agar keahlian teknis terus berkembang. Pemerintah desa berkomitmen menjaga kelestarian area hutan sebagai sumber koloni alami agar populasi lebah tetap terjaga dalam jangka panjang, menjadikan madu kelulut sebagai tulang punggung ekonomi desa yang berkelanjutan [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi budidaya madu kelulut Desa Bhuana Jaya berkontribusi nyata pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Budidaya madu kelulut menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga Desa Bhuana Jaya, mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman, dengan penghasilan rutin dari penjualan madu kepada keluarga peternak. |
Harga jual madu sekitar Rp1.000 per mililiter (Rp300.000 per kemasan 300 ml). |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi madu kelulut yang kaya antioksidan dan nutrisi memastikan ketersediaan pangan fungsional bergizi bagi warga desa, mendukung ketahanan gizi masyarakat setempat. |
Hingga 12 liter madu murni dihasilkan dari satu kali panen ladang kelulut Suwondo. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan koloni kelulut oleh kelompok peternak desa menciptakan pekerjaan bagi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang mandiri. |
Sekitar 70 koloni kelulut dikelola di RT 2 dan RT 3 Desa Bhuana Jaya. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Budidaya lebah kelulut yang berbasis pelestarian vegetasi hutan mendorong warga menanam tanaman berbunga di pekarangan, memperkuat keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem hutan Kalimantan Timur. |
Penanaman tanaman merambat dan berbunga di pekarangan warga sebagai sumber pakan dan peneduh lebah. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan antara pemerintah desa, kelompok peternak, akademisi Universitas Mulawarman, dan pelaku wisata edukasi memperlihatkan model kolaborasi multipihak yang mendorong replikasi inovasi ke desa-desa lain. |
Kunjungan studi banding dari Desa Muara Siran dan Desa Senyiur, serta riset propolis oleh Universitas Indonesia. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Pemerintah Desa Bhuana Jaya terbuka berbagi modul pelatihan dan pengalaman teknis budidaya kelulut kepada desa-desa lain di Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dengan kunjungan dan pembelajaran dari Desa Muara Siran (Kecamatan Muara Kaman) dan Desa Senyiur (Kutai Timur) yang datang untuk studi banding langsung selama beberapa hari [1].
Suwondo juga membentuk komunitas peternak yang tersebar di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Sebulu, menjadi cikal bakal jaringan peternak kelulut regional yang lebih luas. Kerja sama lintas desa sedang dijajaki untuk menciptakan merek kolektif madu kelulut Kalimantan Timur yang mampu menembus pasar nasional, dengan dukungan teknologi digital untuk pemasaran dan pelacakan kualitas produk [7].
Daftar Pustaka
[1] Kaltimtoday.co, “Sekdes Bhuana Jaya Budidaya Lebah Kelulut Sejak 2012, Jadi Wadah Eko-Eduwisata,” Kaltim Today, 21 Mei 2022. [Online]. Available: https://kaltimtoday.co/sekdes-bhuana-jaya-budidaya-lebah-kelulut-sejak-2012-jadi-wadah-eko-eduwisata
[2] Universitas Mulawarman, “Pendampingan Petani Madu Kelulut di Kabupaten Kutai Kartanegara,” Jurnal Abdiku Unmul, 2023. [Online]. Available: https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/abdiku/article/view/481
[3] Institut Teknologi Kalimantan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Lebah Kelulut di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain,” LPPM ITK, 2023. [Online]. Available: https://lppm.itk.ac.id/detail-hasil-pengabdian/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-melalui-budidaya-lebah-kelulut-di-kawasan-hutan-l
[4] Fitriah, “Penyuluhan dan Pelatihan Pemanfaatan Madu Kelulut (Heterotrigona Itama) untuk Peningkatan Ekonomi dengan Diversifikasi Produk,” Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), vol. 9, no. 2, 2026. [Online]. Available: https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/24154
[5] Kaltim Post, “Ladang Kelulut Bhuana Jaya Jadi Inspirasi Desa Inovatif di Kukar,” Kaltim Post. [Online]. Available: https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-kartanegara/2509170116/ladang-kelulut-bhuana-jaya-jadi-inspirasi-desa-inovatif-di-kukar-ken
[6] M. Annisa et al., “Diversifikasi Produk Madu Kelulut: Inovasi dalam Penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Keberlanjutan,” Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025. [Online]. Available: https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/31205
[7] Dailykaltim.co, “Panen Madu Kelulut, Kukar Dorong Pemberdayaan Ekonomi,” Daily Kaltim, 6 Feb. 2025. [Online]. Available: https://dailykaltim.co/panen-madu-kelulut-kukar-dorong-pemberdayaan-ekonomi/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, mengubah pantai tersembunyi di balik hutan lindung Perhutani menjadi destinasi wisata unggulan melalui pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dari Jalur Lintas Selatan (JLS) langsung ke bibir Pantai Ngudel [1]. Program ini bertujuan memutus keterisolasian wilayah pesisir dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat desa yang selama ini hanya bergantung pada sektor pertanian [6]. Keberhasilan program ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan puluhan unit usaha baru, dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Inisiatif ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra institusional seperti Perhutani mampu mengubah potensi alam menjadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan [1].
Latar Belakang
Pantai Ngudel pada awalnya hanyalah hamparan pasir tersembunyi di balik rimbunnya hutan kawasan Perhutani KPH Malang, tanpa sentuhan pembangunan pariwisata apapun. Nama Ngudel berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada formasi batu menonjol di tengah pantai yang menyerupai pusar, penanda yang sejak lama dikenal nelayan setempat meski kawasan ini hanya dimanfaatkan untuk mencari ikan dan kayu bakar [7]. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadikan potensi alam ini terabaikan selama puluhan tahun [2].
Harapan warga memiliki sumber pendapatan baru dari sektor wisata terhalang oleh minimnya fasilitas jalan yang menghubungkan pemukiman dengan bibir pantai. Masyarakat setempat memandang kawasan pesisir ini sebagai lahan biasa tanpa nilai ekonomis karena aksesibilitas yang sangat terbatas, sementara desa-desa tetangga mulai merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisata di kawasan Malang Selatan [2].
Pemerintah desa melihat peluang ketika proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai dibangun melintasi kawasan Pantai Ngudel pada 2013-2014, membuka akses ke garis pantai yang sebelumnya tersembunyi [6]. Kepala Desa Darman kemudian memimpin inisiatif memanfaatkan momentum pembangunan JLS untuk membuka akses jalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar, momentum yang mengubah nasib Pantai Ngudel dari kawasan terlupakan menjadi destinasi wisata yang diperhitungkan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Pemerintah Desa Sindurejo berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar 6 meter dari Jalur Lintas Selatan langsung ke bibir Pantai Ngudel. Menurut dokumentasi lokal, pengerasan jalan pada tahap awal memanfaatkan material limbah batu putih hasil pengerukan proyek JLS sehingga desa tidak perlu membeli material baru, cukup menanggung biaya solar dan operasional sopir [1].
Inovasi ini dilengkapi pembentukan tata kelola pariwisata berbasis komunitas di bawah koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Warna Jati Agung, yang mengatur tahapan pembangunan fasilitas fisik sekaligus pembagian peran warga. Sistem ini bekerja dengan menyinergikan kebijakan anggaran desa dan izin pemanfaatan lahan hutan melalui skema kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang, khususnya melalui Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH), sehingga warga secara gotong royong membuka lahan dan menanam vegetasi pelindung seperti cemara udang [7]. Melalui pendekatan ini, desa tidak hanya membangun jalan fisik tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis tempat warga membuka lapak kuliner dan menyewakan fasilitas rekreasi dengan tertib.
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan mewujudkan Pantai Ngudel dimulai melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kemudian dituangkan ke dalam dokumen RPJM Desa sebagai prioritas pembangunan sejak 2013. Pemerintah desa membentuk Tim Warna Jati Agung sebagai motor penggerak koordinasi perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan proyek di lapangan [1].
Momen penting terjadi menjelang akhir 2014 ketika kerja sama Perhutani KPH Malang dan LKDPH membuka akses jalan sepanjang 2,5 kilometer dari JLS ke Pantai Ngudel. Tim menghadapi tantangan teknis dari pembukaan lahan terjal hingga kendala cuaca yang menghambat mobilitas alat berat, serta proses negosiasi perizinan dengan Perhutani yang memerlukan waktu dan kesabaran [1].
Menurut dokumentasi lokal, kegagalan kecil dalam penataan awal sistem perparkiran dan gerbang masuk pada masa uji coba dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan sebelum peluncuran resmi. Pantai Ngudel dibuka untuk publik pada 2015, disusul kunjungan program Bina Desa Wisata Kabupaten Malang pada 18-19 April 2016 yang turut menghadirkan pemasangan pipa air bersih sepanjang satu kilometer oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap kawasan ini [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah kondisi medan geografis yang ekstrem dengan topografi berbukit dan status sebagian lahan sebagai kawasan hutan lindung Perhutani yang memerlukan proses negosiasi perizinan yang panjang. Kendala ini dimitigasi melalui skema kemitraan resmi LKDPH bersama Perhutani KPH Malang, yang memberi kepastian hukum bagi pengelolaan aset wisata di kawasan hutan [7].
Pendanaan awal yang mengandalkan Dana Desa dan pemanfaatan material limbah proyek JLS menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan anggaran untuk proyek infrastruktur berbiaya tinggi. Kendala sosial juga muncul berupa keraguan sebagian warga terhadap keberhasilan program karena belum ada preseden serupa di wilayah tersebut, yang diatasi melalui keterbukaan informasi tahapan proyek kepada warga [1].
Kepadatan kunjungan yang melonjak pasca-pembukaan memunculkan kebutuhan mendesak terhadap manajemen parkir, keamanan, dan kebersihan yang lebih terstruktur, sebagaimana masih menjadi agenda rapat koordinasi rutin antara Kecamatan Gedangan dan dinas terkait hingga saat ini [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Desa Darman yang mengambil keputusan memanfaatkan momentum proyek JLS saat kesempatan itu terbuka. Peran Tim Warna Jati Agung dalam memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana, serta keterbukaan informasi kepada warga, turut membangkitkan rasa memiliki yang tinggi [1].
Kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang melalui skema LKDPH memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan aset wisata di kawasan hutan lindung. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang berupa program Bina Desa Wisata pada 2016 turut menjadi akselerator pertumbuhan Pantai Ngudel sebagai destinasi yang diperhitungkan di tingkat kabupaten [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Pembangunan jalan akses Pantai Ngudel membuahkan hasil dengan tren kunjungan wisatawan yang meningkat sejak resmi dibuka pada 2015. Dengan harga tiket masuk sekitar Rp15.000 per orang, biaya parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil, serta fasilitas operasional 24 jam, Pantai Ngudel kini menjadi salah satu destinasi yang diminati di Kecamatan Gedangan [8].
Dampak ekonomi terasa melalui terciptanya puluhan unit usaha baru bagi warga desa, mulai dari pengelolaan parkir, lapak kuliner, penyewaan tenda, hingga usaha penginapan. Perekonomian Desa Sindurejo tumbuh lebih dinamis dengan perputaran uang yang mengalir langsung kepada penduduk, seiring kepadatan kunjungan yang terjadi tidak hanya pada hari libur tetapi juga hari biasa [2].
Keberhasilan ini turut meningkatkan reputasi Desa Sindurejo sebagai pusat pertumbuhan pariwisata baru di kawasan Malang Selatan, dengan Pantai Ngudel kini terdaftar resmi sebagai destinasi wisata dalam direktori Matic milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang [5]. Kegiatan penanaman vegetasi pelindung seperti cemara udang yang diinisiasi bersama Perhutani turut memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan di sekitar pantai [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan awal jalan akses Pantai Ngudel dibiayai melalui Dana Desa yang dialokasikan sesuai prioritas RPJM Desa sejak 2013, dikombinasikan dengan penghematan biaya material karena memanfaatkan limbah batu putih dari proyek JLS, sehingga desa hanya menanggung biaya operasional solar dan sopir alat berat. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal Dana Desa yang dialokasikan secara spesifik [1].
Model pendapatan Pantai Ngudel bertumpu pada tiket masuk seharga Rp15.000 per orang dan retribusi parkir kendaraan, ditambah pendapatan warga dari lapak kuliner, penyewaan tenda, dan jasa penginapan yang dikelola mandiri oleh warga di bawah koordinasi Tim Warna Jati Agung. Dukungan infrastruktur pendukung seperti jaringan pipa air bersih turut didanai Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata 2016 [6], [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memanfaatkan momentum proyek infrastruktur nasional (JLS) yang sedang berjalan, alih-alih menunggu anggaran pembangunan jalan wisata secara terpisah, terbukti menjadi keputusan cerdas yang menghemat biaya material secara signifikan bagi Desa Sindurejo [1]. Mendahulukan kepastian hukum lahan melalui skema LKDPH bersama Perhutani sebelum membangun fasilitas wisata juga terbukti menjadi fondasi yang mencegah sengketa kawasan di kemudian hari.
Pengalaman kawasan wisata pantai lain di Malang Selatan menjadi pengingat penting: sebuah laporan pada akhir 2025 mencatat kunjungan wisatawan ke Pantai Balekambang, yang berjarak tidak jauh dari Pantai Ngudel, turun sekitar 80 persen akibat akses jalan yang belum tuntas diperbaiki dan justru menyulitkan wisatawan saat musim libur [3]. Pelajaran bagi Pantai Ngudel dan desa wisata pesisir lain adalah bahwa pembangunan akses jalan harus dituntaskan sampai benar-benar layak, bukan dibiarkan setengah jadi, karena jalan yang rusak justru bisa menjadi penghalang baru bagi kunjungan wisatawan alih-alih pembuka akses.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Rencana keberlanjutan dikelola melalui mekanisme alokasi dana pemeliharaan rutin dalam APBDes setiap tahunnya, serta penguatan kapasitas tim pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan menguasai strategi pemasaran digital. Dinas pariwisata kabupaten dan pemerintah kecamatan aktif mengadakan rapat koordinasi peningkatan wisata Pantai Ngudel secara berkala guna mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung [4].
Strategi jangka panjang mencakup penguatan regulasi desa mengenai perlindungan lingkungan untuk memastikan keindahan alam pantai tidak rusak akibat tekanan pariwisata yang terus tumbuh. Pemerintah desa aktif menjalin kemitraan dengan agen perjalanan dan komunitas kreatif lokal untuk menyelenggarakan acara tahunan yang memperluas daya tarik wisata, sambil menjaga keseimbangan antara profitabilitas ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pembangunan jalan dan pengelolaan wisata Pantai Ngudel berkontribusi pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pembangunan akses jalan Pantai Ngudel menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga Desa Sindurejo melalui sektor jasa pariwisata, mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman yang rentan cuaca. |
Puluhan unit usaha baru warga (parkir, kuliner, penginapan) tercipta sejak pembukaan 2015. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kawasan wisata Pantai Ngudel menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal di sektor parkir, kuliner, penginapan, dan pemandu wisata, mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa. |
Tiket masuk Rp15.000/orang dan retribusi parkir menjadi sumber pendapatan rutin warga dan desa. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jalan sepanjang 2,5 kilometer yang memanfaatkan material limbah proyek JLS secara inovatif merupakan wujud pengembangan infrastruktur yang membuka konektivitas wilayah terisolir. |
Jalan tembus 2,5 km, lebar 6 meter, dari JLS ke bibir Pantai Ngudel selesai dibangun 2014-2015. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Model tata kelola pariwisata berbasis komunitas melalui Tim Warna Jati Agung dan kemitraan dengan Perhutani menciptakan komunitas desa yang lebih inklusif dalam mengelola aset wisata alam. |
Tim Pelaksana Kegiatan Warna Jati Agung mengelola tata kelola wisata sejak 2015. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman vegetasi pelindung seperti cemara udang bersama Perhutani KPH Malang di kawasan Pantai Ngudel memperkuat fungsi ekologis hutan lindung pesisir dan menjaga keanekaragaman hayati. |
Vegetasi pelindung cemara udang tertanam di sepanjang kawasan Pantai Ngudel. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, Perum Perhutani KPH Malang (LKDPH), Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata, dan masyarakat lokal merupakan model kemitraan yang efektif. |
Kunjungan program Bina Desa Wisata Kabupaten Malang pada 18-19 April 2016 di Pantai Ngudel. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Pemerintah Desa Sindurejo membuka peluang bagi desa-desa pesisir lain di Kabupaten Malang untuk mempelajari model keberhasilan mereka dalam membangun akses pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif, termasuk berbagi pengalaman mengenai tata cara kerja sama dengan Perhutani serta manajemen keuangan wisata yang transparan [1].
Strategi pengembangan ke depan difokuskan pada pengintegrasian Pantai Ngudel dengan objek wisata alam di sekitarnya menjadi satu kawasan ekowisata terpadu yang memberi manfaat bagi lebih banyak desa. Replikator di kawasan Malang Selatan lainnya perlu memperhitungkan pengalaman kawasan tetangga seperti Balekambang, di mana proyek jalan yang belum tuntas justru sempat menurunkan kunjungan wisatawan secara tajam, sebagai pengingat bahwa kualitas infrastruktur akhir jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan pembangunan [3].
Daftar Pustaka
[1] Tabloid Jawa Timur, “Pesona Pantai Ngudel, Sindurejo, Malang,” Tabloid Jawa Timur, 2016. [Online]. Available: https://web.archive.org/web/2020/https://tabloidjawatimur.com/pesona-pantai-ngudel-sindurejo-malang/
[2] Kompas.com, “Pantai Ngudel di Malang, Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute,” Kompas, 11 Nov. 2022. [Online]. Available: https://denpasar.kompas.com/read/2022/11/11/070000178/pantai-ngudel-di-malang-daya-tarik-harga-tiket-dan-rute
[3] Harian Bhirawa, “Akses Jalan Dibangun, Jumlah Wisatawan Pantai Malang Selatan Turun 80 Persen,” Harian Bhirawa, 2025. [Online]. Available: https://harianbhirawa.co.id/akses-jalan-dibangun-jumlah-wisatawan-pantai-malang-selatan-turun-80-persen/
[4] Kecamatan Gedangan, “Rapat Koordinasi Peningkatan Wisata Pantai Ngudel Desa Sindurejo,” gedangan.malangkab.go.id, 5 Nov. 2024. [Online]. Available: https://gedangan.malangkab.go.id/berita/gedangan-opd-rapat-koordinasi-peningkatan-wisata-pantai-ngudel-desa-sindurejo
[5] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, “Pantai Ngudel,” Matic Kabupaten Malang, 2023. [Online]. Available: https://matic.malangkab.go.id/listing/pantai-ngudel
[6] Diskominfo Provinsi Jawa Timur, “Jalur Lintas Selatan Buka Potensi Wisata Kabupaten Malang,” kominfo.jatimprov.go.id, 2016. [Online]. Available: https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/43082
[7] Disway Malang, “Menguak Sejarah dan Filosofi Nama Pantai Ngudel Malang di Pesisir Malang Selatan,” malang.disway.id. [Online]. Available: https://malang.disway.id/kulineran-pelesiran/read/19704/menguak-sejarah-dan-filosofi-nama-pantai-ngudel-malng-di-pesisir-malang-selatan
[8] Kumparan, “Pantai Ngudel Malang: Lokasi, Daya Tarik, HTM, Aktivitas, dan Cara ke Sana,” Kumparan, 2025. [Online]. Available: https://kumparan.com/jendela-dunia/pantai-ngudel-malang-lokasi-daya-tarik-htm-aktivitas-dan-cara-ke-sana-25bMz0GJZqD
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Abusur di Desa Abusur, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, hadir sebagai upaya ekonomi kerakyatan yang menurut dokumentasi program dirancang untuk memutus ketergantungan warga pada jaringan tengkulak antarpulau, dengan mengelola perdagangan sembako, depot air minum isi ulang, dan percetakan lokal dalam satu ekosistem usaha desa [1]. Kerangka hukum BUMDes ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memperkuat peran badan usaha desa sebagai penggerak ekonomi lokal [1]. Dokumentasi program menyebutkan bahwa pada 2020 BUMDes Abusur mencatatkan laba bersih sekitar Rp800 juta, disebut sebagai capaian tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya saat itu. Klaim ini bersumber dari dokumentasi program sendiri dan belum ditemukan pemberitaan media atau publikasi resmi independen yang mengonfirmasinya secara terpisah dalam penelusuran untuk katalog ini, sehingga perlu dibaca sebagai capaian yang dilaporkan, bukan yang terverifikasi silang.
Latar Belakang
Desa Abusur menghadapi tekanan geografis yang berat akibat posisinya yang terpencil di gugusan Pulau-Pulau Terselatan, wilayah perbatasan Maluku yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, dengan jumlah penduduk yang tergolong kecil untuk skala satu desa kepulauan [2]. Jarak jauh dari pusat distribusi utama membuat biaya logistik menggelembung tinggi, sehingga harga barang pokok jauh melampaui kemampuan daya beli sebagian besar warga, kondisi yang umum dihadapi desa-desa kepulauan terpencil di Indonesia Timur [2].
Cuaca ekstrem yang khas di perairan Maluku kerap memutus jalur pasokan barang secara mendadak, menciptakan kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terprediksi. Ketiadaan kelembagaan distribusi yang dikendalikan desa sendiri membuat uang yang dibelanjakan warga mengalir keluar wilayah tanpa memberi manfaat ekonomi lokal yang berarti. Di sisi lain, akses terhadap air minum bersih menjadi persoalan yang belum tertangani oleh mekanisme pasar maupun layanan pemerintah saat itu [1].
Dominasi tengkulak dalam rantai distribusi barang pokok menjadikan masyarakat desa berada pada posisi tawar yang lemah, dengan harga ditetapkan sepihak tanpa pengawasan. Kesadaran bahwa situasi ini tidak bisa terus dibiarkan mendorong aparat desa mencari model kelembagaan ekonomi yang mampu melindungi kesejahteraan komunitasnya secara mandiri [1].
Inovasi yang Diterapkan
Menurut dokumentasi program, Pemerintah Desa Abusur menggagas model bisnis BUMDes yang memangkas rantai distribusi dengan membeli langsung dari produsen dan distributor di Kota Surabaya melalui jalur pelayaran niaga. Strategi ini dimaksudkan agar sembako, material bangunan, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual kepada warga dengan harga lebih rendah dibanding standar pasar konvensional kepulauan [1].
BUMDes Abusur tidak hanya bergerak di sektor perdagangan umum, tetapi juga membuka unit depot air minum isi ulang dan unit percetakan baliho lokal. Diversifikasi unit usaha ini dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi modal di dalam desa sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga usia produktif, dengan seluruh unit usaha dioperasikan oleh sumber daya manusia lokal [1].
Proses Penerapan Inovasi
Menurut dokumentasi program, proses pembangunan infrastruktur BUMDes Abusur dimulai pada 2015 dengan peletakan batu pertama gudang dan gedung operasional, dan konstruksi dinyatakan rampung pada 2020, melewati masa jeda lima tahun yang dimanfaatkan untuk merancang strategi bisnis dan membangun jaringan kemitraan [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci secara spesifik siapa Kepala Desa yang menjabat sepanjang periode 2015-2020 tersebut; yang dapat dikonfirmasi secara terpisah adalah bahwa Khrestian P. Boreel dilantik sebagai Kepala Desa Abusur pada Desember 2023, sehingga kepemimpinannya saat ini perlu dibedakan dari periode pembangunan awal BUMDes [3].
Tim perintis BUMDes menjalani proses lobi yang alot dengan berbagai perusahaan jasa angkutan niaga yang beroperasi dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Serangkaian penolakan sempat menjatuhkan semangat tim sebelum akhirnya satu perusahaan ekspedisi bersedia memberikan diskon tarif pengiriman. Pengalaman gagal dalam proses negosiasi awal ini didokumentasikan sebagai pembelajaran tentang pentingnya membangun kredibilitas dan rekam jejak bisnis terlebih dahulu [1].
Pengurus BUMDes merespons pengalaman awal yang berat itu dengan mendisiplinkan diri dalam pencatatan keuangan dan pelaporan yang terstandar. Transparansi laporan keuangan yang dipraktikkan secara konsisten disebut dalam dokumentasi program sebagai modal sosial yang efektif untuk membangun kepercayaan mitra usaha dan warga desa sekaligus [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes Abusur, menurut dokumentasi program, adalah ketidakpastian jadwal kapal pengiriman akibat cuaca buruk yang khas di perairan Maluku Selatan. Gangguan jadwal sandar kapal berdampak langsung pada ketersediaan stok barang di gudang desa. Kendala ini dimitigasi dengan menjaga cadangan stok yang memadai melalui mekanisme reinvestasi laba secara terencana [1].
Proses negosiasi awal dengan perusahaan pelayaran membutuhkan waktu dan sumber daya besar tanpa jaminan keberhasilan, sementara resistensi dari sejumlah pedagang lokal yang merasa tersaingi sempat menimbulkan ketegangan sosial. Pengurus BUMDes merespons tantangan sosial ini dengan pendekatan inklusif, mengajak pedagang lokal menjadi bagian dari ekosistem distribusi BUMDes alih-alih memperlakukan mereka sebagai pesaing [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Menurut dokumentasi program, komitmen kepemimpinan desa pada periode pembangunan BUMDes menjadi energi penggerak yang menyatukan komponen desa di balik satu tujuan ekonomi bersama, dengan kepercayaan warga dibangun melalui praktik transparansi keuangan yang membuka akses laporan kepada semua kepala keluarga [1].
Strategi memotong rantai tengkulak melalui pengadaan langsung dari Surabaya disebut menjadi keunggulan kompetitif utama yang membedakan BUMDes Abusur dari entitas usaha desa lainnya di kawasan tersebut. Efisiensi logistik yang dihasilkan diklaim memungkinkan penetapan harga jual yang lebih kompetitif sekaligus menjaga margin untuk reinvestasi dan pengembangan usaha [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Menurut dokumentasi program, pada penutupan buku tahun 2020 BUMDes Abusur mencatatkan laba bersih senilai sekitar Rp800 juta, disebut sebagai capaian tertinggi di antara BUMDes se-Kabupaten Maluku Barat Daya saat itu, dengan apresiasi dari Bupati Maluku Barat Daya periode tersebut, Benyamin Thomas Noach. Sebagaimana dicatat di bagian Ringkasan, angka ini tidak ditemukan dikonfirmasi secara independen melalui pemberitaan media daerah, publikasi BPS, atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam penelusuran untuk katalog ini [1].
Secara kualitatif, dokumentasi program menyebutkan warga Desa Abusur merasakan penurunan harga kebutuhan pokok berkat berkurangnya peran tengkulak dalam rantai distribusi, serta terpenuhinya akses air minum bersih melalui depot isi ulang yang dioperasikan BUMDes. Pengangguran di kalangan usia produktif disebut turut berkurang karena unit percetakan dan depot air menyerap tenaga kerja lokal [1].
Laba yang dilaporkan BUMDes disebut turut memperkuat Pendapatan Asli Desa yang dialokasikan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan sosial warga, mengurangi ketergantungan fiskal desa terhadap transfer dana pemerintah pusat. Warga pedagang pengecer berskala rumahan juga disebut menikmati manfaat dengan dapat berkulakan barang pokok menggunakan modal yang lebih efisien [1]. Penguatan kinerja BUMDes seperti ini sejalan dengan prioritas nasional Kementerian Desa PDTT dalam mendorong BUMDes sebagai penggerak Pendapatan Asli Desa di seluruh Indonesia [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci sumber pembiayaan awal pembangunan gudang dan gedung operasional BUMDes Abusur pada 2015 secara spesifik, apakah bersumber dari Dana Desa, APBD kabupaten, atau kombinasi keduanya. Model bisnis yang dijalankan sejak konstruksi rampung pada 2020 bertumpu pada pembelian langsung dari produsen dan distributor di Surabaya, memangkas margin yang sebelumnya diambil tengkulak antarpulau [1].
Pendapatan BUMDes berasal dari tiga lini usaha: penjualan sembako dan material bangunan, jasa depot air minum isi ulang, dan jasa percetakan baliho lokal. Menurut dokumentasi program, sebagian besar laba diputar kembali sebagai modal operasional untuk memperkuat cadangan stok dan mengembangkan unit usaha baru, alih-alih dibagikan habis, sebagai strategi menjaga ketahanan usaha terhadap gangguan jadwal pengiriman [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memangkas rantai distribusi melalui pembelian langsung dari kota besar, meski memerlukan proses negosiasi yang panjang dan sempat gagal berkali-kali sebelum berhasil, disebut dalam dokumentasi program sebagai keputusan yang pada akhirnya memberi keunggulan harga yang signifikan dibanding bergantung pada tengkulak antarpulau [1]. Mendisiplinkan pencatatan keuangan sejak awal, alih-alih menundanya sampai usaha stabil, juga disebut menjadi fondasi kepercayaan warga dan mitra usaha.
Jika menilai proses ini secara kritis, dokumentasi capaian finansial semacam Rp800 juta idealnya disertai publikasi laporan keuangan yang dapat diakses publik secara independen, bukan hanya dokumentasi internal program, agar replikator dan pembaca dapat memverifikasi keberhasilan sebelum menirunya. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pemetaan mitra logistik yang realistis, membangun rekam jejak pembayaran yang disiplin sejak transaksi pertama, dan secara aktif mempublikasikan laporan keuangan tahunan agar capaian yang diklaim dapat diverifikasi pihak luar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Menurut dokumentasi program, BUMDes Abusur menerapkan sistem audit keuangan terbuka yang laporannya dapat diakses seluruh warga desa sebagai mekanisme kontrol sosial. Sebagian besar laba diputar kembali sebagai modal operasional untuk memperkuat cadangan stok dan mengembangkan unit usaha baru secara bertahap [1].
Pemerintah desa disebut membangun sistem regenerasi kepemimpinan dengan melibatkan sarjana muda lokal dalam posisi manajerial BUMDes, sementara kemitraan dengan perusahaan pelayaran dirawat melalui pemenuhan kewajiban pembayaran yang tepat waktu. Di bawah Kepala Desa Khrestian P. Boreel yang menjabat sejak akhir 2023, keberlanjutan tata kelola ini perlu terus dipantau agar prinsip transparansi yang diklaim sejak periode sebelumnya tetap terjaga, sejalan dengan ketentuan pembinaan dan pengembangan BUM Desa dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Abusur, sebagaimana digambarkan dalam dokumentasi program, berpotensi memberikan kontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan konteks desa kepulauan terpencil, dengan catatan bahwa besaran dampak kuantitatifnya belum terverifikasi independen.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Abusur disebut menciptakan lapangan kerja bagi pengelola gudang, operator depot air, dan petugas percetakan, mengurangi ketergantungan warga pada harga komoditas yang dikontrol tengkulak luar desa. |
Laba bersih sekitar Rp800 juta pada 2020 menurut dokumentasi program (belum terverifikasi independen). |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengadaan sembako langsung dari Surabaya dimaksudkan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Desa Abusur dengan harga yang lebih terjangkau sepanjang tahun. |
Ketersediaan stok sembako yang dijaga melalui reinvestasi laba dan cadangan stok gudang desa. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi |
Unit depot air minum isi ulang yang dioperasikan BUMDes dimaksudkan menyediakan akses air minum bersih bagi warga Desa Abusur, menggantikan praktik penggunaan sumber air berisiko. |
Satu unit depot air minum isi ulang beroperasi di bawah pengelolaan BUMDes Abusur. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan tiga unit usaha oleh BUMDes dimaksudkan menciptakan pekerjaan dengan penghasilan bagi warga desa dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa. |
Tiga unit usaha aktif: perdagangan sembako, depot air, dan percetakan lokal. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Dengan memangkas peran tengkulak dan menekan harga barang pokok, BUMDes Abusur dimaksudkan mengurangi kesenjangan harga antara masyarakat kepulauan terpencil dan konsumen di pusat kota. |
Pengadaan sembako langsung dari Surabaya menggantikan sebagian rantai pasok tengkulak antarpulau. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan yang dibangun BUMDes Abusur dengan perusahaan pelayaran niaga di Surabaya digambarkan sebagai model kolaborasi antara sektor swasta dan komunitas desa kepulauan. |
Kemitraan tarif pengiriman dengan satu perusahaan ekspedisi pelayaran niaga dari Pelabuhan Tanjung Perak. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Menurut dokumentasi program, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menjadikan BUMDes Abusur sebagai salah satu rujukan studi banding bagi desa-desa lain di kepulauan, dengan mengajak aparatur desa dari pulau-pulau tetangga melakukan kunjungan pembelajaran langsung [1]. Pendekatan transfer pengetahuan melalui kunjungan lapangan semacam ini pada prinsipnya sejalan dengan praktik pembinaan dan pengembangan BUM Desa yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 [5].
Pengelola BUMDes disebut sedang menyusun modul panduan pendirian BUMDes berbasis perdagangan terpadu untuk disebarluaskan, mencakup simulasi negosiasi dengan mitra pelayaran, panduan sistem pembukuan, dan strategi penetapan harga. Gagasan membentuk konsorsium BUMDes antarpulau untuk pembelian bersama juga disebut sedang digodok sebagai langkah scale up yang berpotensi memperbesar daya tawar kolektif dan menekan harga pengadaan [1]. Replikator di kabupaten lain tetap disarankan meminta laporan keuangan terverifikasi sebelum menjadikan capaian finansial BUMDes Abusur sebagai tolok ukur.
Daftar Pustaka
[1] Tim Inovasi Desa, “Desa Abusur Bangun BUMDes Terpadu, Raih Laba Rp800 Juta dan Berdayakan Warga Kepulauan,” dokumentasi program Inovasi Daerah Tertinggal Ditjen PPDT dan Pustekno, 2026. [Online]. Available: https://s.id/dI2Cp
[2] Badan Pusat Statistik, “Statistik Daerah Kepulauan Maluku Barat Daya,” BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, 2022. [Online]. Available: https://malukubaratdayakab.bps.go.id/
[3] Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, “Bupati MBD Lantik Sejumlah Kades, Pj. Kades dan Pj. Kades Persiapan,” news.malukubaratdayakab.go.id, 6 Des. 2023. [Online]. Available: https://www.news.malukubaratdayakab.go.id/tag/detail/desa/30
[4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Laporan Kinerja BUMDes Nasional Tahun 2021,” Kemendes PDTT, Jakarta, 2022. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[5] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama,” Jakarta, 2021. [Online]. Available: https://peraturan.go.id/id/permendesa-no-3-tahun-2021
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Nagori Sidomulyo di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, membangun sumur bor berteknologi mesin dalam air yang terhubung ke sistem pipanisasi bermeteran sebagai jawaban atas krisis air bersih yang lama dialami warga dataran tinggi [1]. Inovasi ini mengubah cara warga mengakses air dari menempuh jarak jauh ke parit perkebunan atau mengandalkan tadah hujan menjadi air bersih yang mengalir langsung ke rumah setiap hari [1]. Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo mendapatkan akses air bersih yang layak, terjamin kualitasnya, dan tersedia sepanjang musim termasuk saat kemarau panjang. Dampak utamanya terlihat pada peningkatan kualitas kesehatan warga, hilangnya ketergantungan pada sumber air tidak layak, dan tumbuhnya kemandirian pengelolaan layanan air melalui BUMNag Sidomakmur yang mengelola sistem ini secara profesional [1].
Latar Belakang
Nagori Sidomulyo berdiri di kawasan dataran tinggi Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, wilayah yang juga menjadi lokasi operasional Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang [3], [7]. Letak yang tinggi membuat sumber air alami sulit dijangkau, sehingga untuk memperoleh air bersih warga harus menempuh jarak yang lumayan jauh setiap harinya, sebuah kesulitan struktural yang sudah lama diterima warga sebagai bagian dari kenyataan hidup di wilayah ini [1].
Sebelum inovasi hadir, warga Nagori Sidomulyo mengandalkan dua sumber air yang sama-sama tidak ideal. Pertama, parit-parit di kawasan Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang, sumber air permukaan yang kualitasnya sangat dipengaruhi aktivitas perkebunan di sekitarnya dan tidak bisa diandalkan kecukupannya sepanjang musim. Kedua, air tadah hujan yang hanya tersedia pada musim hujan dan tidak menjamin kebersihan maupun kecukupannya di luar musim tersebut [1].
Alternatif membangun sumur bor secara mandiri pun tidak mudah ditempuh warga karena biaya pembuatan sumur bor konvensional sangat besar, sementara hasilnya sering mengecewakan akibat kedalaman yang tidak memadai mengingat kondisi tanah dataran tinggi yang berbeda dari wilayah datar. Kekosongan layanan dasar inilah yang mendorong Pemerintah Nagori Sidomulyo mengambil peran aktif sebagai penggagas solusi kolektif [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan sumur bor berteknologi mesin dalam air yang dirancang menjangkau lapisan air tanah lebih dalam dan lebih bersih daripada yang bisa dicapai sumur gali atau sumur bor konvensional, sesuai model pengelolaan air bersih berbasis komunitas dengan sistem pipanisasi bermeteran yang telah diuji di berbagai wilayah perdesaan [4]. Air yang dipompa dari kedalaman tersebut ditampung dalam tangki reservoir yang menjaga ketersediaan air tetap stabil sepanjang waktu, termasuk di musim kemarau [1].
Dari tangki reservoir itulah air dialirkan ke setiap rumah penduduk melalui jaringan pipanisasi yang dilengkapi meteran di setiap sambungan rumah. Sistem meteran ini memungkinkan pengukuran konsumsi yang adil dan transparan, mendorong warga menggunakan air secara hemat, serta menyediakan dasar penagihan yang jelas untuk menopang biaya operasional. Sejak 2017, seluruh sistem ini dikelola oleh BUMNag Sidomakmur yang bertindak sebagai operator layanan air bersih tingkat nagori [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi ini dimulai bukan dari pembangunan fisik, melainkan dari pemetaan kebutuhan yang dilakukan Pemerintah Nagori Sidomulyo secara door-to-door ke setiap rumah tangga, mencatat kebutuhan air per keluarga, kondisi sumber air yang digunakan, dan tingkat kesediaan warga berkontribusi dalam pembiayaan layanan. Dari data itulah pemerintah nagori membangun argumen yang terukur untuk diajukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Simalungun [1].
Sebelum pengajuan formal, pemerintah nagori menyelenggarakan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya air bersih layak konsumsi dan dampak kesehatan dari air yang tidak terjamin kualitasnya. Dengan kesepakatan yang terbangun dari forum warga, pemerintah nagori dan masyarakat bersama-sama mengusulkan program ke Dinas Tarukim, yang menyetujui dan mendanai pembangunan sumur bor pada 2016 [1].
Setahun setelah sistem beroperasi, pemerintah nagori mengalihkan pengelolaan dari tangan pemerintah langsung ke BUMNag Sidomakmur pada 2017, mengikuti pedoman pengelolaan unit usaha air bersih berbasis BUMDes/BUMNag yang memisahkan fungsi regulasi dari fungsi operasional layanan [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis spesifik pada tahap konstruksi maupun uji coba awal; tantangan yang lebih menonjol justru bersifat sosial, yaitu membangun kesediaan warga membayar iuran untuk layanan yang sebelumnya mereka peroleh tanpa biaya meski dengan kualitas rendah.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase awal adalah membangun kepercayaan warga terhadap sistem baru yang mengharuskan mereka membayar untuk sesuatu yang sebelumnya, meskipun dengan susah payah dan kualitas rendah, mereka peroleh secara gratis. Kendala ini dimitigasi melalui sosialisasi yang sabar dan berulang sebelum pembangunan dimulai, mengubah mentalitas warga dari “air adalah pemberian alam yang gratis” menjadi “air bersih berkualitas adalah layanan yang memerlukan biaya pengelolaan” [1].
Tantangan teknis jangka panjang adalah pemeliharaan mesin pompa dan jaringan pipa yang usianya terus bertambah, mengingat pompa mesin dalam air memerlukan perawatan berkala dan penggantian komponen yang biayanya tidak kecil. Kendala ini dimitigasi dengan mewajibkan BUMNag Sidomakmur mengelola dana iuran secara disiplin dan transparan sebagai cadangan pemeliharaan, serta mendorong pelatihan teknisi lokal agar tidak selalu bergantung pada ahli dari luar nagori untuk perawatan dasar [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kepemimpinan Pangulu Sumadi yang mendorong solusi berbasis data dan konsensus, bukan sekadar inisiatif seremonial. Dengan mendahulukan pemetaan kebutuhan dan sosialisasi sebelum membangun, pemerintah nagori memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nyata dan warga memiliki rasa memiliki yang kuat [1].
Faktor kedua adalah kesediaan warga membayar biaya administrasi dan perawatan dari penghasilan mereka sendiri secara rutin, hasil dari sosialisasi yang berhasil membangun kesadaran bahwa air bersih berkualitas memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Ketika warga mau membayar, BUMNag Sidomakmur memiliki arus kas yang cukup untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa terus bergantung pada anggaran nagori [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah tersalurnya air bersih ke 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo secara langsung melalui pipa ke rumah masing-masing, cakupan yang berarti hampir seluruh warga yang sebelumnya kesulitan akses air kini terlayani. Ketersediaan air yang stabil sepanjang musim menghilangkan kecemasan musiman yang selama ini menjadi bagian kehidupan warga [1].
Dampak kesehatan tidak kalah penting: dengan beralih dari air parit perkebunan dan tadah hujan yang rentan kontaminasi biologis maupun kimia ke air tanah dalam yang dipompa dan didistribusikan melalui pipa tertutup, risiko penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan penyakit kulit berkurang signifikan [1].
Secara kelembagaan, pengelolaan sumur bor oleh BUMNag Sidomakmur membuktikan bahwa desa mampu mengelola layanan publik dasar secara mandiri dan akuntabel. Pengalaman mengelola layanan air bermeteran melatih BUMNag dalam manajemen keuangan, administrasi pelanggan, dan perencanaan pemeliharaan yang dapat diterapkan pada unit usaha nagori lainnya [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan fisik sumur bor pada 2016 didanai sepenuhnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Simalungun setelah pemerintah nagori mengajukan proposal berbasis data pemetaan kebutuhan warga. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal dana pembangunan secara spesifik [1].
Sejak 2017, model bisnis operasional bertumpu pada tarif air bermeteran yang dibayar 131 KK pelanggan kepada BUMNag Sidomakmur, mengikuti pedoman pengelolaan unit usaha air bersih berbasis badan usaha milik desa yang memisahkan pendapatan usaha dari kas pemerintah nagori. Pendapatan iuran ini diputar untuk biaya listrik pompa, perawatan pipa, dan cadangan perbaikan sistem, sehingga layanan tidak bergantung pada suntikan anggaran nagori setiap tahun [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mendahulukan pemetaan kebutuhan dan sosialisasi sebelum mengajukan proposal pembangunan, alih-alih langsung membangun infrastruktur dan berharap warga menerimanya, terbukti menjadi kunci yang membuat 131 KK pelanggan bersedia membayar iuran secara konsisten sejak awal [1]. Memisahkan fungsi operasional ke BUMNag Sidomakmur setahun setelah sistem beroperasi juga terbukti tepat karena memberi ruang bagi tata kelola keuangan yang lebih profesional dibanding jika tetap dipegang langsung oleh pemerintah nagori.
Jika memulai dari awal, pelatihan teknisi lokal untuk perawatan pompa dan jaringan pipa idealnya disiapkan sejak tahap pembangunan, bukan menunggu kerusakan pertama terjadi. Nagori atau desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pemetaan kebutuhan dan kesediaan membayar warga sebelum mengajukan proposal ke dinas terkait, serta menyerahkan pengelolaan operasional kepada BUMDes/BUMNag sejak sistem mulai stabil agar akuntabilitas keuangan terjaga.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan sistem air bersih Nagori Sidomulyo bertumpu pada dua fondasi. Pertama, kesinambungan arus iuran warga sebagai sumber pendanaan operasional: BUMNag Sidomakmur perlu menjaga transparansi pengelolaan keuangan dan secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada warga agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga [1].
Kedua, kesepakatan komunal warga untuk menjaga kawasan di sekitar sumur bor dari aktivitas yang dapat mencemari air tanah harus terus dipelihara sebagai norma sosial nagori. Dalam jangka panjang, nagori juga perlu merencanakan perluasan jaringan pipa untuk menjangkau warga di luar Huta I yang mungkin belum terlayani, menggunakan pendapatan BUMNag yang terakumulasi sebagai modal pengembangan cakupan layanan [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi sumur bor Nagori Sidomulyo berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menjawab kebutuhan paling mendasar manusia, yakni akses air bersih yang layak, inovasi ini menyentuh dimensi kesehatan, kesetaraan akses layanan dasar, pemberdayaan kelembagaan desa, dan kemitraan pemerintahan bertingkat sekaligus, selaras dengan agenda global penyediaan air minum dan sanitasi yang masih menjadi tantangan di banyak wilayah perdesaan dunia [6].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Akses air bersih yang terjangkau mengurangi beban ekonomi warga yang sebelumnya mengeluarkan waktu dan tenaga untuk memperoleh air dari sumber yang jauh. Pengelolaan oleh BUMNag Sidomakmur menciptakan unit usaha nagori yang menghasilkan pendapatan dari iuran air. |
131 KK di Huta I Sidomulyo tidak lagi mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengangkut air dari sumber jauh. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pergantian sumber air dari parit perkebunan dan tadah hujan menjadi air tanah dalam yang bersih mengurangi risiko penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan penyakit kulit. |
131 KK beralih dari sumber air permukaan berisiko kontaminasi ke sistem pipa tertutup. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Kontribusi paling langsung pada SDGs 6: menyediakan akses air minum yang aman bagi 131 KK yang sebelumnya tidak memilikinya, dengan sistem pipanisasi bermeteran berbasis komunitas sesuai semangat SDGs 6.b tentang partisipasi komunitas dalam manajemen air. |
Cakupan layanan pipa bermeteran mencapai 131 KK di Huta I Sidomulyo sejak 2017. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Warga dataran tinggi Nagori Sidomulyo sebelumnya mengalami ketimpangan akses layanan dasar dibanding warga wilayah datar. Inovasi ini menghapus ketimpangan geografis itu. |
Layanan air bersih setara kini menjangkau kawasan dataran tinggi yang sebelumnya tertinggal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Nagori Sidomulyo, Dinas Tarukim Kabupaten Simalungun sebagai penyandang dana, dan BUMNag Sidomakmur sebagai operator mencerminkan model kemitraan pemerintahan bertingkat yang fungsional. |
Pendanaan konstruksi 2016 oleh Dinas Tarukim; operasional dialihkan ke BUMNag pada 2017. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Nagori Sidomulyo dapat direplikasi oleh nagori dan desa lain di Kabupaten Simalungun dan wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang menghadapi masalah serupa. Kunci replikasinya bukan pada skala investasi teknologinya, karena sumur bor bukan teknologi baru, melainkan pada urutan proses yang terbukti berhasil: pemetaan kebutuhan, sosialisasi untuk membangun kesepakatan warga, pengajuan program berbasis data ke pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dengan dukungan dinas, dan serah terima pengelolaan ke BUMDes/BUMNag [1].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mendokumentasikan model Sidomulyo sebagai panduan teknis dan kelembagaan bagi nagori lain yang belum memiliki akses air bersih memadai. Program sumur bor-BUMNag ini juga relevan diintegrasikan dengan program nasional PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang telah memiliki kerangka kelembagaan dan pendanaan pendukung replikasi di ribuan desa di seluruh Indonesia [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Sulit Mengakses Air Bersih, Pemerintah Nagori Sidomulyo Berinovasi Membangun Sumur Bor,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/sulit-mengakses-air-bersih-pemerintah-nagori-sidomulyo-berinovasi-membangun-sumur-bor/
[2] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, “Panduan Teknis PAMSIMAS III: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,” PUPR, 2019. [Online]. Available: https://pamsimas.pu.go.id
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, “Kecamatan Bosar Maligas dalam Angka,” BPS Simalungun, 2023. [Online]. Available: https://simalungunkab.bps.go.id
[4] A. Sudarmadi dan B. Prasetyo, “Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Perdesaan: Model Sumur Bor dengan Sistem Pipanisasi Bermeteran,” Jurnal Teknik Lingkungan, vol. 14, no. 1, 2018. [Online]. Available: https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL
[5] Kementerian Desa PDTT RI, “Badan Usaha Milik Desa: Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Air Bersih,” Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[6] WHO dan UNICEF, “Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2020: Five Years into the SDGs,” WHO/UNICEF, 2021. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030848
[7] Pemerintah Kabupaten Simalungun, “Profil Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas,” simalungunkab.go.id. [Online]. Available: https://www.simalungunkab.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Berkah Maju Bersama di Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengembangkan inovasi budidaya larva lalat hitam Black Soldier Fly (BSF) atau maggot sebagai solusi ganda yang menyelesaikan masalah sampah organik sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa [1]. Program ini lahir dari mandat Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 2018 yang menginstruksikan setiap desa mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya secara mandiri [1]. Inovasi ini memberikan dampak berupa peningkatan Pendapatan Asli Desa, perluasan jangkauan pengelolaan sampah hingga sekitar 2.000 rumah tangga, 14 instansi, dan lebih dari 50 pelaku usaha di kawasan Baturaden. Maggot BSF kini menjadi komoditas bernilai tinggi yang memperkuat kemandirian ekonomi Desa Rempoah sekaligus menjawab tantangan lingkungan secara berkelanjutan [2].
Latar Belakang
Sampah menjadi masalah besar di Kabupaten Banyumas, sehingga pada 2018 pemerintah kabupaten menginstruksikan setiap desa untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya masing-masing. Desa Rempoah menghadapi tekanan ini dengan serius karena volume sampah organik rumah tangga yang terus meningkat tidak lagi bisa ditangani hanya dengan sistem angkut-buang konvensional [1].
BUMDes Berkah Maju Bersama yang berdiri sejak 2017 semula merintis unit pengelolaan sampah organik menjadi kompos, namun rencana ini terhenti karena keterbatasan tenaga kerja dan pasokan bahan baku yang tidak konsisten untuk menjaga skala produksi. Di sisi lain, para pembudidaya ikan lele di kawasan tersebut menghadapi masalah mahalnya biaya pakan ternak, membuka peluang untuk menghadirkan solusi bernilai tambah dari bahan baku yang selama ini dianggap limbah [1].
Perpaduan antara tekanan masalah sampah dan kebutuhan pasar pakan ternak alternatif inilah yang mendorong BUMDes Berkah Maju Bersama melakukan lompatan inovasi dari rencana kompos yang tidak berjalan menuju budidaya maggot BSF sebagai produk bernilai ekonomi tinggi. Pilihan ini sesuai dengan riset yang menunjukkan bahwa larva BSF mampu mengurai sampah organik dalam jumlah besar dengan cepat sekaligus menghasilkan pakan ternak berprotein tinggi [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah sistem budidaya maggot BSF berbasis biokonversi sampah organik secara semi-intensif, menggunakan kotak budidaya terstandar yang ditempatkan di fasilitas TPS terpadu milik BUMDes. BUMDes mengoperasikan enam kotak budidaya, di mana lima kotak dipanen secara reguler dan satu kotak dibiarkan hingga larva berkembang menjadi lalat hitam dewasa untuk mempertahankan siklus koloni secara mandiri [1].
Inovasi ini bekerja dalam satu rantai nilai terintegrasi: sampah organik dari rumah tangga, instansi, dan pelaku usaha dikumpulkan oleh armada jasa pengangkutan BUMDes, kemudian diumpankan ke koloni maggot yang mengurainya dalam hitungan hari menjadi larva segar siap jual dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram tergantung volume pembelian. Warga desa yang bergabung dalam program ini juga membudidayakan maggot secara mandiri di rumah masing-masing menggunakan sampah organik yang mereka hasilkan sendiri [4].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan pengembangan dimulai pada akhir 2018 ketika BUMDes Berkah Maju Bersama mulai mengujicobakan budidaya maggot BSF sebagai perluasan dari unit pengelolaan sampah yang sudah ada, setelah rencana awal mengolah sampah menjadi kompos terhenti akibat keterbatasan tenaga kerja dan pasokan. Tim BUMDes melakukan serangkaian eksperimen untuk menentukan komposisi sampah organik paling efektif sebagai media pertumbuhan larva yang menghasilkan bobot maggot tertinggi [1].
Kendala pasokan bahan baku organik yang fluktuatif menjadi hambatan nyata ketika kapasitas produksi ingin ditingkatkan, karena sampah dari Desa Rempoah sendiri tidak selalu mencukupi kebutuhan koloni yang terus berkembang [1]. Tantangan kapasitas ini kemudian direspons melalui dukungan kelembagaan dari luar desa: pada 2024, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama PT Pegadaian memberikan bantuan peralatan berupa mesin pencacah sampah organik, instalasi kompos, sumur bor, dan mesin insinerator untuk memperkuat kapasitas pengolahan TPS BUMDes [4].
Sejalan dengan penguatan infrastruktur ini, BUMDes juga mengembangkan unit jasa modifikasi mesin pemilah sampah untuk optimasi produk turunan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan produk turunan maggot, langkah yang memperlihatkan proses inovasi berjalan bertahap dari eksperimen skala kecil menuju kapasitas yang lebih terstandar [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah keterbatasan dan fluktuasi pasokan bahan baku sampah organik yang membatasi kapasitas produksi maggot, terutama ketika permintaan pasar terus meningkat namun volume sampah organik dari Desa Rempoah sendiri tidak mencukupi kebutuhan koloni [1]. Kendala ini dimitigasi melalui perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah ke lebih banyak rumah tangga, instansi, dan pelaku usaha di kawasan Baturaden, serta dukungan peralatan pengolahan tambahan dari mitra eksternal seperti Unsoed dan PT Pegadaian pada 2024 [4].
Keterbatasan tenaga kerja yang memahami teknik budidaya BSF secara spesifik juga menjadi hambatan dalam memperluas skala produksi tanpa mengorbankan kualitas larva yang dihasilkan. Upaya mengatasi tantangan ini dilakukan melalui program wisata edukasi “Rumah Maggot” yang secara tidak langsung melatih warga dan mitra potensial dalam teknik budidaya maggot BSF yang tepat dan efisien [5].
Tantangan lain yang perlu diwaspadai adalah keberlanjutan program tanpa dukungan pemerintah yang terus-menerus, mengingat sebagian infrastruktur pengelolaan sampah desa masih bergantung pada bantuan dan penyertaan modal eksternal. Kendala ini dimitigasi dengan mendorong BUMDes mencapai kemandirian finansial dari penjualan maggot dan produk turunannya, alih-alih terus bergantung pada suntikan dana desa untuk operasional harian [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan inovasi ini adalah kepemimpinan Kepala Desa Sugeng Pujihartono, yang menjabat sejak 2013 dan dikenal berani mengalokasikan penyertaan modal dari Dana Desa untuk membiayai unit bisnis inovatif yang belum memiliki preseden keberhasilan di desa tersebut, sebagaimana ia juga pernah merehabilitasi Pasar Rempoah 2 hingga pendapatannya naik dari sekitar Rp16 juta menjadi Rp100 juta per tahun [1]. Dukungan permodalan semacam ini memberikan kepastian finansial bagi BUMDes untuk melakukan eksperimen dan pengembangan bertahap tanpa tekanan untuk langsung menghasilkan keuntungan.
Dukungan kelembagaan dari mitra eksternal seperti Unsoed dan PT Pegadaian dalam menyediakan peralatan pengolahan sampah menjadi faktor enabler yang mengatasi hambatan kapasitas produksi. Keterbukaan BUMDes sebagai destinasi wisata edukasi pengelolaan sampah turut memperluas jaringan pengetahuan dan menjadi saluran pemasaran tidak langsung yang mendatangkan calon mitra dan pembeli dari berbagai daerah [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, BUMDes Berkah Maju Bersama berhasil menangani sampah dari sekitar 2.000 rumah tangga, 14 instansi, dan lebih dari 50 pelaku usaha di kawasan Baturaden. Sistem panen maggot dilakukan setiap tiga hingga empat hari sekali, menghasilkan 10-15 kilogram maggot segar per kotak, sehingga dalam satu minggu BUMDes mampu menjual 60-70 kilogram maggot sebagai pakan ikan lele dan burung [1].
Dampak ekonomi terasa nyata karena BUMDes Berkah Maju Bersama bergerak menuju kemandirian finansial dan berupaya mengurangi ketergantungan pada suntikan dana desa untuk operasional sehari-hari. Pendapatan dari penjualan maggot, pupuk kasgot (kotoran maggot), dan iuran layanan pengangkutan sampah menciptakan arus kas yang mendukung keberlanjutan usaha [6].
Dampak lingkungan juga signifikan karena volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang berkat proses biokonversi oleh larva BSF. Keberhasilan ini menjadikan TPS BUMDes Berkah Maju Bersama sebagai salah satu percontohan pengelolaan sampah berbasis maggot di Kabupaten Banyumas [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pengembangan unit maggot BSF bersumber dari penyertaan modal Dana Desa yang dialokasikan Kepala Desa Sugeng Pujihartono, dilanjutkan dengan dukungan peralatan dari mitra eksternal Unsoed dan PT Pegadaian pada 2024 berupa mesin pencacah sampah, instalasi kompos, sumur bor, dan mesin insinerator [4]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal penyertaan modal awal Dana Desa secara spesifik.
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada tiga aliran: penjualan maggot segar seharga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram kepada pembudidaya ikan lele dan burung, penjualan pupuk kasgot hasil samping budidaya, serta iuran layanan pengangkutan sampah dari rumah tangga, instansi, dan pelaku usaha [6]. Diversifikasi tiga sumber pendapatan ini membuat BUMDes tidak bergantung pada satu produk maupun satu segmen pelanggan saja.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan meninggalkan rencana awal pengolahan kompos yang terhambat keterbatasan tenaga kerja, lalu beralih ke budidaya maggot BSF yang lebih sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan pasar setempat, terbukti menjadi keputusan strategis yang tepat [1]. Membuka BUMDes sebagai destinasi wisata edukasi juga terbukti menjadi cara efektif melatih warga sekaligus membangun jaringan pemasaran tanpa biaya promosi besar.
Jika memulai dari awal, kepastian pasokan bahan baku organik idealnya dipetakan sejak tahap perencanaan agar kapasitas koloni tidak tertahan oleh keterbatasan sampah dari satu desa saja. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari skala kecil yang bisa diuji-coba dengan sumber daya yang ada, secara aktif mencari mitra eksternal seperti perguruan tinggi atau lembaga keuangan untuk penguatan peralatan, dan memastikan Kepala Desa memiliki komitmen permodalan yang konsisten pada tahap awal yang paling rawan gagal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang ditopang oleh perluasan layanan pengambilan sampah ke desa-desa tetangga yang belum memiliki fasilitas pengolahan memadai, langkah yang akan memperbesar volume bahan baku sekaligus memperluas dampak sosial-lingkungan program ini [1].
BUMDes berencana menjual jasa modifikasi mesin dan konsultasi manajemen TPS kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) lain sebagai unit bisnis baru yang memperkuat sumber pendapatan desa. Peningkatan kapasitas produksi maggot akan terus didorong melalui investasi mesin pemilah sampah yang lebih modern, sejalan dengan komitmen BUMDes menerapkan pengelolaan sampah yang meminimalkan residu ke TPA [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi budidaya maggot BSF BUMDes Berkah Maju Bersama berkontribusi nyata pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Budidaya maggot BSF menciptakan sumber pendapatan baru yang stabil bagi warga Desa Rempoah melalui penjualan larva dan pupuk kasgot, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal. |
Penjualan 60-70 kilogram maggot per minggu seharga Rp8.000-Rp10.000 per kilogram. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Berkah Maju Bersama menciptakan lapangan kerja layak di unit pengangkutan sampah, produksi maggot, pengolahan pupuk, dan wisata edukasi, mendorong pertumbuhan PADes dari sektor pengelolaan lingkungan. |
Layanan pengangkutan sampah menjangkau 2.000 rumah tangga, 14 instansi, dan lebih dari 50 pelaku usaha. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Sistem biokonversi sampah organik menjadi maggot dan pupuk kasgot menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. |
Enam kotak budidaya memproses sampah organik dari seluruh pelanggan layanan pengangkutan BUMDes. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengurangan sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir mengurangi produksi gas metana dan lindi yang mencemari tanah dan air tanah di sekitar kawasan Baturaden yang berada di lereng Gunung Slamet. |
Volume sampah organik yang berkurang dari aliran menuju TPA berkat proses biokonversi maggot. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan antara BUMDes Berkah Maju Bersama dengan Universitas Jenderal Soedirman dan PT Pegadaian dalam penyediaan peralatan pengolahan sampah merupakan model kolaborasi akademisi-swasta-desa yang memperkuat kapasitas inovasi tingkat desa. |
Bantuan peralatan Unsoed dan PT Pegadaian pada 2024: mesin pencacah, instalasi kompos, sumur bor, dan insinerator. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi BUMDes Berkah Maju Bersama terbukti dapat dikembangkan melalui dukungan mitra eksternal seperti perguruan tinggi dan lembaga keuangan dalam penguatan peralatan pengolahan, sebagaimana ditunjukkan kemitraan dengan Unsoed dan PT Pegadaian pada 2024 [4]. BUMDes membuka diri sebagai destinasi wisata edukasi teknik penanganan sampah organik minim bau, menjadikan setiap kunjungan sebagai sarana transfer pengetahuan yang dapat mempercepat replikasi di berbagai wilayah Indonesia [5].
Strategi scale up ke depan mencakup perluasan layanan pengambilan sampah ke desa-desa tetangga, penjualan jasa konsultasi manajemen TPS kepada KSM lain, serta pengembangan produk turunan maggot seperti tepung larva untuk pakan ternak industri yang memiliki potensi pasar lebih besar. Dengan rekam jejak yang telah terverifikasi dan dukungan kelembagaan yang terus diperluas, Desa Rempoah berpotensi menjadi pusat pembelajaran ekonomi hijau berbasis maggot BSF bagi desa-desa lain di Jawa Tengah [6].
Daftar Pustaka
[1] Antara News, “Rempoah Bersinergi Mewujudkan Desa Mandiri,” antaranews.com, 19 Mei 2019. [Online]. Available: https://www.antaranews.com/berita/878263/rempoah-bersinergi-mewujudkan-desa-mandiri
[2] Kementerian Desa PDTT, “Mengubah Sampah Menjadi Berkah | FDL 2020 – Kab. Banyumas,” YouTube, 3 Des. 2020. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=qa56mXvm6YA
[3] Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, “Pengolahan Limbah Organik Menggunakan Maggot Black Soldier Fly (BSF),” Jurnal KBJPM, vol. 2, no. 1, 2024. [Online]. Available: https://ejurnal.unukase.ac.id/index.php/kbjpm/article/view/35
[4] BUMDes Berkah Maju Bersama, “BUMDes BMB – Desa Rempoah,” bumdesbmbrempoah.com. [Online]. Available: https://bumdesbmbrempoah.com
[5] BUMDes Berkah Maju Bersama, “BUMDes Desa Rempoah Budidaya BSF (Maggot),” Instagram @bsf_baturraden. [Online]. Available: https://www.instagram.com/bsf_baturraden/
[6] B. Sugiantoro, N. Supriyana, dan U. Sutisna, “Penerapan Mesin Pemilah Sampah untuk Optimasi RDF dan Produk Turunan Maggot di TPS 3R BUMDes Berkah Maju Bersama, Banyumas,” Jurnal JAIM STIE AAS, 2023. [Online]. Available: https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/download/6718/2804
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Enam perempuan di Dusun Bajoe, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membentuk Kelompok Usaha Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe pada Mei 2019 untuk mengolah hasil tangkap ikan cucut menjadi abon bernilai tambah [1]. Inovasi ini lahir dari kebutuhan rumah tangga nelayan yang selama ini menjual ikan segar dengan harga murah dan menghadapi pendapatan yang tidak stabil setiap kali harga ikan turun [1]. Sejak dipasarkan dengan harga Rp10.000 per bungkus, Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe mendapat sambutan pasar yang baik untuk kebutuhan konsumsi keluarga maupun acara hajatan. Inovasi ini membantu perempuan pesisir memperoleh penghasilan tambahan, memperluas pilihan pangan berbahan ikan, dan menguatkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga [2].
Latar Belakang
Dusun Bajoe berada di kawasan pesisir Desa Rea, Kecamatan Binuang, sebuah desa dengan sekitar 796 keluarga dan 2.870 jiwa penduduk yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani [3]. Ketersediaan ikan laut di kawasan ini sangat melimpah, tetapi sebagian besar tangkapan selama ini dijual dalam bentuk segar sehingga nilai jualnya rendah dan pendapatan keluarga mudah tertekan setiap kali harga ikan di pasar turun [1].
Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan yang belum terpenuhi: rumah tangga nelayan membutuhkan usaha sampingan yang dekat dengan sumber daya lokal, mudah dijalankan oleh perempuan, dan mampu mengubah ikan menjadi produk yang lebih tahan simpan. Pada saat yang sama, dusun ini memiliki peluang besar karena bahan baku selalu tersedia dan budaya kerja gotong royong, yang dikenal secara lokal sebagai sibaliparri atau saling membantu, masih kuat di antara warganya [2].
Dari situ muncul kesadaran di antara enam perempuan Dusun Bajoe bahwa ikan tidak cukup hanya dijual mentah. Ikan perlu diolah menjadi produk bernilai tambah agar perempuan memiliki ruang ekonomi sendiri dan keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkap harian suami mereka [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengolahan ikan cucut, yang secara lokal dikenal sebagai bale bano, menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan mudah dipasarkan. Produk ini dipilih karena sesuai dengan karakter bahan baku setempat yang melimpah serta disukai oleh berbagai kelompok umur, termasuk anak-anak yang sebelumnya kurang menyukai ikan [1].
Kelompok Usaha Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe mengembangkan inovasi ini sebagai industri rumahan yang dikelola bersama oleh enam anggotanya. Cara kerjanya sederhana tetapi efektif: ikan dipilih dari hasil tangkap segar nelayan setempat, dibersihkan, dimasak, disuwir, dibumbui, lalu dikeringkan hingga menjadi abon siap kemas yang dijual eceran maupun berdasarkan pesanan untuk hajatan, akikah, serta kebutuhan institusi [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses inovasi dimulai dari percakapan sederhana enam perempuan yang melihat dua kenyataan sekaligus: ikan melimpah di kampung mereka, namun ibu-ibu belum memiliki kegiatan ekonomi yang tetap. Mereka kemudian membentuk kelompok usaha bersama dan memulai produksi pada Mei 2019 sebagai kegiatan rutin yang bisa dikerjakan dari lingkungan rumah [1].
Pada tahap awal, modal usaha dikumpulkan secara patungan sebesar Rp500.000, lalu berkembang menjadi Rp1.000.000 untuk membeli bumbu, rempah, dan kemasan, sedangkan ikan dibeli langsung dari nelayan setempat agar kualitas terjaga dan rantai pasok tetap dekat [1].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya satu kegagalan teknis spesifik yang terjadi dan kemudian dikoreksi secara terpisah; pembelajaran yang justru berulang muncul dari ketergantungan kelompok pada peralatan pengeringan sederhana dan cuaca, yang membuat kapasitas produksi tidak stabil dari waktu ke waktu. Kendala berulang ini memperlihatkan bahwa inovasi berjalan secara adaptif: dimulai dari skala kecil, diuji melalui pasar lokal, lalu diperbaiki sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kelompok, alih-alih langsung berinvestasi besar sejak awal [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama kelompok adalah keterbatasan modal dan peralatan produksi. Nur Cahya, salah satu anggota kelompok, menyampaikan secara terbuka bahwa mereka “butuh tambahan modal, dan masih terkendala dari segi pemasaran” karena penjualan masih bergantung pada pesanan lokal dan jaringan warung sekitar [1]. Kendala ini dimitigasi sementara dengan menjaga kualitas produk secara konsisten agar pelanggan tetap loyal dan pesanan dari acara hajatan maupun institusi seperti rumah sakit terus berlanjut.
Kendala teknis yang paling nyata adalah belum tersedianya alat pengering abon yang memadai. Selama ini proses pengeringan masih mengandalkan alat sederhana dan kondisi cuaca, sehingga memengaruhi efisiensi, konsistensi mutu, dan peluang meningkatkan volume produksi [2]. Kendala ini dimitigasi dengan menyesuaikan volume produksi terhadap kondisi cuaca yang ada, sembari kelompok terus berharap mendapat dukungan alat dari dinas terkait di Kabupaten Polewali Mandar.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku ikan yang melimpah di Dusun Bajoe dan kedekatan kelompok dengan komunitas nelayan setempat. Akses bahan baku yang mudah menekan biaya produksi dan memastikan kualitas abon tetap baik karena ikan diolah dalam kondisi segar [1].
Faktor penting lainnya adalah solidaritas perempuan dalam kelompok dan dukungan pemerintah dusun. Nilai lokal sibaliparri menjadi fondasi kerja bersama, sedangkan Kepala Dusun Sanusi terus memberi motivasi agar kelompok tetap konsisten, mengembangkan produk, dan mencari dukungan dari dinas terkait [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara ekonomi, abon ikan memberi jalan baru bagi rumah tangga nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari sumber daya yang sebelumnya dijual mentah dengan margin rendah. Produk ini dipasarkan dengan harga standar Rp10.000 per bungkus dan telah menerima pesanan untuk acara pernikahan, akikah, penjualan di warung kecil, bahkan permintaan dari rumah sakit [1].
Dampak pada rumah tangga terlihat dari bertambahnya ruang kontribusi ekonomi perempuan. Pendapatan kelompok memang masih bergantung pada jumlah pesanan yang masuk, tetapi usaha ini sudah membantu kebutuhan harian keluarga dan memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku ekonomi, bukan hanya pendamping nelayan [2].
Secara sosial, inovasi ini membangun kebanggaan lokal karena abon ikan menjadi ikon baru Dusun Bajoe. Produk abon turut membantu kampanye makan ikan karena anak-anak yang sebelumnya enggan makan ikan menjadi lebih menyukai ikan dalam bentuk olahan yang gurih dan praktis [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal usaha Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe sepenuhnya bersumber dari patungan enam anggota kelompok, mulai dari Rp500.000 pada tahap awal hingga berkembang menjadi Rp1.000.000 untuk kebutuhan bumbu, rempah, dan kemasan [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak menunjukkan adanya bantuan modal dari pemerintah desa, kabupaten, maupun lembaga keuangan pada tahap pendirian ini.
Model pendapatan bertumpu pada penjualan eceran seharga Rp10.000 per bungkus serta pesanan dalam jumlah lebih besar untuk acara hajatan, akikah, dan institusi seperti rumah sakit. Pendapatan yang diperoleh diputar kembali untuk membeli bahan baku ikan segar dari nelayan setempat serta bumbu dan kemasan musim produksi berikutnya [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memulai usaha dengan modal patungan kecil dan menguji produk terlebih dahulu di pasar lokal, alih-alih menunggu bantuan modal besar yang belum tentu datang, terbukti menjadi langkah yang realistis bagi kelompok perempuan dengan sumber daya terbatas [1]. Memilih ikan cucut yang melimpah dan murah sebagai bahan baku utama juga terbukti menjadi pilihan tepat yang menekan biaya produksi sejak awal.
Jika memulai dari awal, penyediaan alat pengering yang tidak bergantung cuaca idealnya diusahakan lebih dini, mengingat keterbatasan ini masih membatasi kapasitas produksi kelompok hingga saat ini. Kelompok perempuan lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memilih satu jenis ikan lokal yang melimpah dan murah, memulai dari skala rumahan dengan modal kecil, serta aktif mencari dukungan pelatihan dan peralatan dari dinas perikanan setempat sejak tahap awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini bergantung pada penguatan organisasi kelompok, penambahan alat produksi, dan perluasan pasar. Dengan alat pengering yang memadai, kelompok dapat menjaga mutu, mempercepat proses, dan meningkatkan kapasitas produksi tanpa terlalu dipengaruhi musim atau cuaca [2].
Dari sisi usaha, kelompok telah melihat peluang diversifikasi produk olahan ikan seperti ikan crispy. Langkah ini penting agar usaha tidak bertumpu pada satu produk saja, sekaligus membuka peluang menjangkau konsumen yang lebih luas di sektor oleh-oleh dan jajanan anak, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Pantai Binuang yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata sepeda laut di kawasan yang sama [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi perempuan, nilai tambah hasil perikanan, dan perbaikan konsumsi pangan keluarga.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Usaha abon ikan menciptakan tambahan penghasilan bagi rumah tangga nelayan yang sebelumnya sangat bergantung pada penjualan ikan segar dengan harga fluktuatif, membantu mengurangi kerentanan ekonomi keluarga pesisir. |
Penjualan abon ikan seharga Rp10.000 per bungkus menjadi sumber penghasilan tambahan rutin bagi enam anggota kelompok. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Abon ikan memperluas akses keluarga terhadap pangan olahan bergizi berbasis protein ikan dan mendorong anak-anak lebih gemar mengonsumsi ikan dalam bentuk yang lebih praktis dan disukai. |
Anak-anak yang sebelumnya enggan makan ikan segar kini mengonsumsi abon ikan sebagai lauk sehari-hari. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kelompok usaha ini memperkuat peran perempuan dalam ekonomi desa karena perempuan menjadi penggerak produksi, pengemasan, dan pemasaran, serta memiliki posisi nyata dalam menopang ekonomi keluarga. |
Enam perempuan mengelola penuh seluruh rantai produksi dan penjualan Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe sejak 2019. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Inovasi ini menumbuhkan usaha mikro berbasis sumber daya lokal, menciptakan kegiatan produktif di tingkat dusun, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga melalui produk olahan bernilai tambah. |
Modal usaha tumbuh dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000 sejak kelompok berdiri pada Mei 2019. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pengolahan ikan menjadi abon menunjukkan praktik inovasi desa yang mengubah komoditas mentah menjadi produk tahan simpan, mudah dipasarkan, dan berpotensi berkembang menjadi usaha olahan perikanan yang lebih modern. |
Rencana diversifikasi produk ke ikan crispy sebagai perluasan lini usaha olahan perikanan. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Abon ikan mendorong pemanfaatan hasil tangkap secara lebih efisien karena ikan tidak hanya dijual segar, tetapi diolah menjadi produk tahan lama yang mengurangi risiko susut nilai dan pemborosan hasil laut. |
Ikan cucut (bale bano) yang sebelumnya dijual mentah kini diolah penuh menjadi produk abon siap jual. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi Dusun Bajoe mudah direplikasi di desa pesisir lain karena bertumpu pada bahan baku lokal, keterampilan yang dapat dipelajari cepat, dan skala modal awal yang relatif kecil. Strategi replikasi dapat dimulai dengan membentuk kelompok perempuan kecil, memilih satu jenis ikan yang tersedia melimpah, lalu menguji pasar lokal sebelum memperluas kemasan dan distribusi. Model serupa sudah terbukti berjalan di kabupaten yang sama, misalnya kelompok perempuan Sipatuo di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, yang mengembangkan olahan ikan bandeng menjadi produk abon dan kerupuk sejak 2018 [4].
Untuk scale up, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat masuk melalui bantuan alat pengering, sertifikasi produk, pelatihan higienitas, desain kemasan, dan pemasaran digital. Dengan dukungan tersebut, abon ikan tidak hanya menjadi usaha rumahan, tetapi dapat berkembang menjadi produk unggulan desa dan bagian dari rantai ekonomi kreatif pesisir Polewali Mandar, termasuk sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Pantai Binuang di kecamatan yang sama [5].
Daftar Pustaka
[1] K. Bakri, “Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe Memanjakan Lidah,” mandarnesia.com. [Online]. Available: https://mandarnesia.com/abon-ikan-gowes-pantai-bajoe-memanjakan-lidah/
[2] Kelompok Usaha Abon Ikan Gowes Pantai Bajoe, “Profil Kube Abon Ikan Gowes Pantai,” Scribd. [Online]. Available: https://id.scribd.com/document/873032092/Profil-Kube-Gowes-Pantai
[3] Pemerintah Desa Rea, “Profil Desa Rea, Kecamatan Binuang,” rea.digitaldesa.id. [Online]. Available: https://rea.digitaldesa.id/profil
[4] Warta Bulukumba, “Sipatuo di Polewali Mandar: Kisah Inspiratif Pemberdayaan Perempuan Melalui Inovasi Produk-Produk Lokal,” wartabulukumba.pikiran-rakyat.com, 4 Mei 2024. [Online]. Available: https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/ekobis/pr-878046469/sipatuo-di-polewali-mandar-kisah-inspiratif-pemberdayaan-perempuan-melalui-inovasi-produk-produk-lokal
[5] Kompas Travel, “Wisata Sepeda Laut, Cara Asyik Menikmati Pesona Pantai Binuang Polman,” travel.kompas.com, 17 Jun. 2018. [Online]. Available: https://travel.kompas.com/read/2018/06/17/164056327/wisata-sepeda-laut-cara-asyik-menikmati-pesona-pantai-binuang-polman
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, resmi berbadan hukum sejak 26 Mei 2025 dan menerapkan model bisnis koperasi ritel terintegrasi yang menggabungkan gerai sembako, apotek, klinik, dan simpan-pinjam dalam satu ekosistem ekonomi desa [1]. Inovasi ini dirancang memotong rantai distribusi yang panjang, menurunkan harga kebutuhan pokok bagi warga, dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa yang sesungguhnya, bukan sekadar papan nama [7]. Dalam waktu kurang dari satu tahun operasional, KDMP Cileunyi Wetan membukukan omzet Rp6,08 miliar sepanjang 2025 dengan surplus Rp92 juta, dan diakui LPDB Kementerian Koperasi sebagai model percontohan nasional program Koperasi Desa Merah Putih [10]. Koperasi ini sekaligus menjadi mitra strategis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka lapangan kerja lokal dan memperkuat ketahanan pangan warga desa [3].
Latar Belakang
Desa Cileunyi Wetan menyimpan potensi pasar besar berkat kepadatan penduduknya yang tinggi, namun pemenuhan kebutuhan pokok warga masih sangat bergantung pada rantai distribusi konvensional yang panjang dan tidak efisien. Warga harus membayar lebih mahal karena produk melewati banyak tangan sebelum sampai ke konsumen akhir, sementara produk lokal sulit bersaing tanpa wadah pemasaran yang terstruktur [4].
Koperasi desa yang ada sebelumnya berjalan lambat dan terkendala masalah klasik: lemahnya manajemen, kurangnya modal kerja, dan minimnya jaringan usaha yang dapat diandalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi perlahan terkikis. Ironisnya, kebutuhan akan lembaga distribusi yang terpercaya dan dekat dengan warga justru semakin mendesak seiring pertumbuhan populasi desa [5].
Peluang transformasi muncul ketika pemerintah pusat mengumumkan program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada Maret 2025 [6]. Momentum ini dimanfaatkan Kepala Desa Cileunyi Wetan dan tokoh masyarakat setempat untuk mentransformasi tata kelola ekonomi desa, sementara program nasional MBG yang membutuhkan jaringan distribusi pangan lokal yang andal turut memperkuat urgensi berdirinya koperasi desa yang benar-benar berfungsi optimal [3].
Inovasi yang Diterapkan
KDMP Cileunyi Wetan menerapkan model bisnis koperasi ritel terintegrasi yang lahir dari visi menjadikan koperasi sebagai “soko guru” ekonomi yang sesungguhnya. Koperasi membuka gerai sembako dengan lebih dari 1.200 item produk, dilengkapi fasilitas cold storage, apotek, klinik kesehatan, dan unit simpan-pinjam yang beroperasi di bawah satu manajemen [2]. Inovasi ini mengubah cara warga desa mengakses kebutuhan pokok dan layanan dasar, sekaligus membangun sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan.
Inti model ini adalah kemitraan business-to-business (B2B) langsung dengan BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, yang memotong rantai pasok dan membuat harga jual ke anggota lebih kompetitif dibanding pasar konvensional [3]. Koperasi juga menerapkan layanan antar-jemput barang dan skema pembayaran fleksibel, tunai maupun kredit. Kemitraan “Kakak Asuh” bersama KSP Citra Mandiri Jabar, dengan skema bagi hasil 60 persen untuk KDMP dan 40 persen untuk KSP Citra Mandiri Jabar, menjadi akselerator yang memungkinkan KDMP Cileunyi Wetan langsung berjalan sejak hari pertama beroperasi [10].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan koperasi dimulai dengan penguatan legalitas badan hukum yang resmi terbentuk 26 Mei 2025, dengan nomor SK AHU-0011462.AH.01.38.Tahun 2025 [7]. Setelah legalitas tersebut, manajemen menyusun rencana bisnis untuk setiap unit usaha, didampingi langsung KSP Citra Mandiri sebagai mitra pembina yang berpengalaman mengelola koperasi berskala besar [2].
Eksperimen awal yang paling krusial adalah menjajaki peran sebagai pemasok bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis di SPPG Cileunyi. Langkah ini terbukti menghasilkan arus kas yang rutin dan dapat diprediksi, fondasi keuangan penting bagi koperasi yang baru berdiri [3]. Digitalisasi sistem pelaporan keuangan dan inventori barang dagangan juga diterapkan sejak dini untuk menjamin transparansi dan kemudahan audit internal.
Rencana pembangunan gudang representatif di lahan aset desa diawali peletakan batu pertama oleh Bupati Bandung pada Desember 2025 sebagai simbol dukungan pemerintah daerah [8]. Namun hingga Juli 2026, delapan bulan setelah peletakan batu pertama, pembangunan fisik gedung tersebut masih mangkrak dan baru sebatas pondasi serta beberapa tiang, sebuah kendala nyata yang mengajarkan bahwa dukungan simbolis pejabat tidak otomatis menjamin kelancaran realisasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat [11]. Puncak dari proses akuntabilitas koperasi tetap berjalan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 pada April 2026 di GOR Desa Cileunyi Wetan [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling nyata dan masih berlangsung hingga pertengahan 2026 adalah mangkraknya pembangunan gedung gerai dan gudang permanen di eks Terminal Cileunyi, delapan bulan setelah peletakan batu pertama pada Desember 2025. Kepala Desa Hari Haryono menjelaskan target penyelesaian masih belum jelas karena keterbatasan anggaran dari pusat, sementara desa hanya berperan menyediakan lahan karena anggaran dan pelaksanaan konstruksi berada di tangan pemerintah pusat [11]. Kendala ini dimitigasi dengan tetap mengoperasikan gerai dan layanan koperasi di fasilitas sementara yang sudah ada, tanpa menunggu gedung permanen rampung.
Tantangan kedua bersifat sistemik di tingkat program nasional: Ketua KDMP Dedi Nurendi sendiri mengakui kepada media internasional bahwa implementasi program Koperasi Merah Putih di lapangan masih jauh dari harapan pemerintah pusat, terutama menyangkut ketidakjelasan skema pendanaan, apakah disalurkan berupa dana tunai atau barang [10]. Kendala ini dimitigasi KDMP Cileunyi Wetan dengan tidak bergantung pada kejelasan skema pendanaan nasional semata, melainkan membangun arus kas mandiri lebih dulu melalui kemitraan pasokan MBG dan modal dari KSP Citra Mandiri.
Tantangan ketiga datang dari sisi SDM pengurus yang sebagian besar baru pertama kali mengelola usaha koperasi berskala besar dengan sistem akuntansi dan manajemen inventori modern [2]. Kurva pembelajaran ini diatasi melalui pendampingan intensif KSP Citra Mandiri, yang juga mendorong LPDB mereplikasi model Kakak Asuh secara nasional agar koperasi baru tidak belajar dari nol tanpa mentor berpengalaman.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah sinergi kepemimpinan antara Ketua KDMP Dedi Nurendi dan Kepala Desa H. Hari Haryono, S.H., yang juga menjabat Ketua Pengawas koperasi. Kombinasi visi kewirausahaan pengurus koperasi dan legitimasi serta akses aset desa dari kepala desa menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh sejak hari pertama [7].
Faktor kedua adalah dukungan ekosistem kelembagaan yang lengkap, mulai dari KSP Citra Mandiri sebagai Kakak Asuh yang menyuntikkan modal awal Rp2 miliar dengan skema bagi hasil 60:40, hingga LPDB Kementerian Koperasi yang memberikan pengakuan dan fasilitasi nasional [10]. Pemerintah Kabupaten Bandung turut berperan dengan menyiapkan skema modal sekitar Rp100 juta per koperasi aktif, bagian dari total dukungan Rp10 miliar bagi seluruh koperasi desa di kabupaten tersebut [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, KDMP Cileunyi Wetan membukukan omzet Rp6,08 miliar sepanjang 2025 dengan surplus Rp92 juta, ditopang modal awal Rp2 miliar dari KSP Citra Mandiri Jabar dengan skema bagi hasil 60:40 [10]. Volume transaksi ini tergolong tinggi untuk koperasi desa yang baru berusia kurang dari satu tahun sejak berbadan hukum pada Mei 2025.
Dampak sosial koperasi terasa langsung oleh warga. Keberadaan gerai sembako dengan lebih dari 1.200 item produk menjamin aksesibilitas kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau karena rantai distribusinya lebih pendek [2]. Program kemitraan dengan SPPG Cileunyi dalam pengadaan bahan baku MBG, termasuk susu dan minyak kelapa, membuka lapangan kerja baru bagi warga desa, baik sebagai pengurus, karyawan gerai, maupun tenaga logistik [3].
Dampak paling strategis adalah pengakuan LPDB Kementerian Koperasi yang menetapkan KDMP Cileunyi Wetan sebagai model percontohan nasional dan mengundang pengurusnya berbagi pengalaman di tingkat nasional [2]. Koperasi ini kini menjadi pemasok bagi KDMP lain di Kecamatan Cileunyi hingga wilayah Kabupaten Sumedang. Direktur Utama LPDB Krisdianto menyebut KDMP Cileunyi Wetan sebagai “paket lengkap” — ada pendampingan, solusi pendanaan, dan sinergi antar-unsur — yang seharusnya menjadi standar bagi koperasi desa lain, meski Ketua KDMP sendiri mengakui implementasi program secara nasional masih menghadapi kendala pendanaan yang belum sepenuhnya jelas [2], [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal utama KDMP Cileunyi Wetan berasal dari suntikan Rp2 miliar oleh KSP Citra Mandiri Jabar melalui skema Kakak Asuh, dengan bagi hasil 60 persen untuk KDMP dan 40 persen untuk KSP Citra Mandiri Jabar [10]. Pemerintah Kabupaten Bandung menambahkan dukungan sekitar Rp100 juta per koperasi aktif sebagai bagian dari alokasi total Rp10 miliar bagi koperasi-koperasi Merah Putih di kabupaten tersebut, sementara pembangunan gedung permanen bergantung pada anggaran pemerintah pusat yang realisasinya, per Juli 2026, masih tertunda [9], [11].
Model pendapatan koperasi bertumpu pada margin penjualan gerai sembako, kemitraan pasokan bahan baku MBG ke SPPG Cileunyi yang menghasilkan arus kas rutin dan dapat diprediksi, jasa apotek dan klinik, serta layanan simpan-pinjam anggota [3]. Struktur pendapatan yang terdiversifikasi ini menjadi penopang penting mengingat skema pendanaan program nasional Koperasi Merah Putih sendiri masih belum sepenuhnya jelas bagi banyak koperasi desa lain.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan kemitraan pasokan MBG sebagai eksperimen awal yang menghasilkan arus kas rutin, alih-alih menunggu skema pendanaan nasional yang belum jelas, terbukti menjadi langkah tepat yang memberi KDMP Cileunyi Wetan fondasi keuangan sejak bulan-bulan pertama [3]. Kemitraan Kakak Asuh dengan KSP Citra Mandiri juga terbukti mempercepat pembelajaran manajemen koperasi modern dibanding harus meraba-raba sistem secara mandiri dari nol.
Jika memulai dari awal, ketergantungan pada realisasi anggaran pembangunan fisik dari pemerintah pusat idealnya diantisipasi lebih awal dengan rencana operasional cadangan, mengingat pembangunan gedung permanen Cileunyi Wetan masih mangkrak delapan bulan setelah peletakan batu pertama [11]. Koperasi desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan kejelasan skema pendanaan dari setiap mitra sebelum bergantung penuh padanya, mendiversifikasi sumber pendapatan sejak awal, dan memilih mentor koperasi besar yang benar-benar aktif mendampingi seperti model KSP Citra Mandiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Cileunyi Wetan berpijak pada tiga pilar: penguatan permodalan mandiri, diversifikasi usaha, dan perluasan jaringan kemitraan. Penguatan modal mandiri dilakukan melalui peningkatan simpanan anggota secara bertahap dan akumulasi laba ditahan, sehingga koperasi secara progresif mengurangi ketergantungan pada modal eksternal [7].
Diversifikasi usaha direncanakan melalui ekspansi ke pasar-pasar tradisional strategis seperti Rancaekek dan Cicalengka, serta pengembangan merek produk sendiri (private label) pada komoditas sembako tertentu. Pembangunan gerai permanen di eks Terminal Cileunyi, meski masih tertunda realisasinya per Juli 2026, tetap menjadi visi pusat bisnis jangka panjang begitu kendala anggaran pusat terselesaikan [8], [11]. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan KDMP Cileunyi Wetan sebagai holding company ekonomi desa yang berdaya saing regional namun tetap berakar pada nilai-nilai gotong royong.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi KDMP Cileunyi Wetan berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
KDMP Cileunyi Wetan menciptakan lapangan kerja tetap bagi pengelola gerai, karyawan logistik, dan pengurus koperasi. Akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah meningkatkan daya beli riil warga desa. |
Omzet koperasi Rp6,08 miliar dengan surplus Rp92 juta sepanjang 2025. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Gerai sembako KDMP dengan lebih dari 1.200 item produk dan kemitraan B2B langsung dengan Bulog & ID Food memastikan ketersediaan bahan pangan terjangkau. Peran koperasi sebagai pemasok bahan baku MBG mendukung agenda nasional pemenuhan gizi. |
KDMP menjadi pemasok rutin bahan baku (termasuk susu dan minyak kelapa) bagi SPPG Cileunyi. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Keberadaan gerai apotek dan klinik kesehatan dalam ekosistem KDMP meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi warga desa yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh. |
Unit apotek dan klinik beroperasi terintegrasi dalam satu ekosistem gerai koperasi. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan usaha multi-unit oleh KDMP menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi warga desa, mendorong pertumbuhan pendapatan asli desa dari sektor koperasi. |
Modal awal Rp2 miliar dari KSP Citra Mandiri dengan skema bagi hasil 60:40 untuk KDMP. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
KDMP Cileunyi Wetan membangun kemitraan multipihak antara koperasi desa, koperasi besar (KSP Citra Mandiri), BUMN pangan (Bulog, ID Food), LPDB Kementerian Koperasi, dan pemerintah daerah. |
Diakui LPDB sebagai model percontohan nasional dan pemasok bagi KDMP lain di Cileunyi hingga Sumedang. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model KDMP Cileunyi Wetan berpotensi direplikasi secara luas karena mengandalkan prinsip universal: kepemimpinan yang akuntabel, kemitraan dengan koperasi besar sebagai mentor, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Strategi replikasi paling efektif adalah memetakan koperasi besar yang sehat di tiap provinsi untuk menjadi Kakak Asuh bagi koperasi desa yang baru tumbuh, seperti model KSP Citra Mandiri [2]. LPDB Kementerian Koperasi telah mengidentifikasi sekitar 100 koperasi besar nasional yang siap menjalankan peran ini untuk mendampingi 80.000 KDMP di seluruh Indonesia [6].
Strategi scale up KDMP Cileunyi Wetan sendiri meliputi perluasan cakupan layanan logistik ke seluruh Bandung Raya, pengembangan private label produk sembako, dan peluncuran aplikasi belanja online khusus anggota. Replikator di daerah lain perlu memperhitungkan bahwa realisasi infrastruktur fisik yang bergantung pada anggaran pemerintah pusat dapat berjalan lebih lambat dari jadwal simbolis peresmian, sebagaimana dialami pembangunan gedung Cileunyi Wetan sendiri [11].
Daftar Pustaka
[1] Detik.com, “Melihat Koperasi Desa Merah Putih di Cileunyi Wetan Bandung,” Detik Update, 21 Jul. 2025. [Online]. Available: https://20.detik.com/detikupdate/20250721-250721095/
[2] LPDB Koperasi, “Perkuat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, LPDB Dorong Peran Koperasi-Koperasi Besar,” lpdb.go.id, 15 Nov. 2025. [Online]. Available: https://www.lpdb.go.id/perkuat-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-lpdb-dorong-peran-koperasi-koperasi-besar/
[3] Indokliknews, “Dari Desa untuk Nusantara: KDMP Cileunyi Wetan Tumbuh Pesat, Omzet Miliaran Jadi Tulang Punggung Pasokan,” indokliknews.com, 19 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.indokliknews.com/
[4] TemaNews, “KDMP Cileunyi Wetan Berkembang Pesat,” temanews.id, 19 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.temanews.id/kdmp-cileunyi-wetan-berkembang-pesat
[5] Kementerian Koperasi RI, “Simkopdes — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” simkopdes.go.id, 2025. [Online]. Available: https://simkopdes.go.id
[6] Kementerian Pertahanan RI, “Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kemhan.go.id, 21 Jul. 2025. [Online]. Available: https://www.kemhan.go.id/renhan/2025/07/21/
[7] BeritaSejabar, “Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan Gelar Rapat Anggota Tahun 2025, Wujudkan Akuntabilitas dan Kemajuan Bersama,” beritasejabar.id, 18 Apr. 2026. [Online]. Available: https://beritasejabar.id/
[8] Prokopim Kabupaten Bandung, “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik Gerai KDMP Cileunyi Wetan,” prokopim.bandungkab.go.id, 15 Des. 2025. [Online]. Available: https://prokopim.bandungkab.go.id/
[9] Media Indonesia, “Pemkab Bandung Modali Koperasi Desa Merah Putih Rp10 Miliar,” epaper.mediaindonesia.com, 19 Okt. 2025. [Online]. Available: https://epaper.mediaindonesia.com/
[10] The Jakarta Post, “Uncertainty at Grassroots over Red and White Co-ops,” thejakartapost.com, 26 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.thejakartapost.com/business/2026/02/26/uncertainty-at-grassroots-over-red-and-white-co-ops
[11] Jabar Ekspres, “Progresnya Mangkrak, Pembangunan Gedung KDMP di Cileunyi Wetan Sudah 8 Bulan Belum Rampung,” jabarekspres.com, 13 Jul. 2026. [Online]. Available: https://jabarekspres.com/berita/2026/07/13/progresnya-mangkrak-pembangunan-gedung-kdmp-di-cileunyi-wetan-sudah-8-bulan-belum-rampung/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mentransformasi diri dari “desa merah” tertinggal menjadi desa cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan energi terbarukan, sebuah proses yang dibangun bertahap selama lebih dari satu dekade sejak Dwinanto, SE menjabat kepala desa pada 2013 [1]. Inovasi ekosistem digital ini mencakup lima pilar: smart government berbasis chatbot AI dan aplikasi SiPolgan, smart agriculture dengan irigasi tenaga surya IoT, smart economy melalui BUMDes digital Tokodesaku.id dan Ngojol, smart environment lewat CCTV dan WiFi desa, serta smart society yang membangun literasi digital warga [4]. Krandegan meraih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025 yang penghargaannya diserahkan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto kepada Kepala Desa Dwinanto pada puncak Hari Desa Nasional 2026, 15 Januari 2026 di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali [2]. Desa ini juga berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes PDT, yang pertama di Kabupaten Purworejo, dan kini ditetapkan sebagai benchmarking resmi bagi 16 desa percontohan digital di kabupaten tersebut [7].
Latar Belakang
Desa Krandegan yang berdiri di atas lahan seluas 800 hektare di Kabupaten Purworejo dulunya masuk kategori desa tertinggal atau “desa merah”, label yang mencerminkan minimnya layanan publik, rendahnya produktivitas pertanian, dan terbatasnya akses ekonomi warganya [1]. Infrastruktur layanan publik yang serba manual membuat warga kesulitan mengurus administrasi kependudukan secara cepat, karena setiap urusan surat-menyurat mengharuskan kunjungan fisik ke balai desa yang tidak selalu bisa dilakukan warga yang bekerja di luar desa. Bagi pekerja migran dan warga yang tinggal jauh dari balai desa, biaya transportasi dan waktu yang terbuang untuk urusan administratif adalah beban riil yang menghambat produktivitas [3].
Di sektor pertanian, ratusan petani Krandegan terkungkung keterbatasan sistem irigasi yang bergantung sepenuhnya pada pompa diesel berbahan bakar solar, dengan biaya operasional hingga Rp800.000 per hari di musim kemarau [3]. Lahan sawah seluas 70 hektare yang seluruhnya tadah hujan hanya mampu panen sekali setahun karena biaya irigasi diesel terlalu berat ditanggung petani secara mandiri, jebakan kemiskinan struktural yang mengunci produktivitas pertanian selama puluhan tahun [9].
Kepala Desa Dwinanto yang menjabat sejak 2013 menangkap peluang dari perkembangan teknologi digital untuk mengubah wajah Krandegan secara fundamental [1]. Momentum ini menguat dengan masuknya Krandegan dalam program smart village yang menjadi prioritas RPJMD 2021 Kabupaten Purworejo, memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis pemerintah daerah, sementara kemitraan akademik dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi bahan bakar transformasi digital desa yang kini berbuah prestasi nasional [4].
Inovasi yang Diterapkan
Dwinanto merancang ekosistem digitalisasi Krandegan dalam lima pilar yang saling menopang: smart government (SiPolgan dan chatbot AI 24 jam), smart economy (Tokodesaku.id dan Ngojol), smart environment (CCTV pengawasan banjir dan WiFi gratis desa), smart society (literasi digital warga), serta smart agriculture (irigasi tenaga surya 18 kW berbasis IoT) [4]. Seluruh komponen ini dirancang dan dikelola secara mandiri oleh SDM lokal Krandegan, pendekatan yang memastikan tidak ada ketergantungan pada vendor luar. Filosofi ini dirumuskan Dwinanto secara jernih: “Digitalisasi bukan soal gaya-gayaan. Ini adalah keniscayaan yang harus kita jalani dan hadapi.” [3]
Secara teknis, chatbot AI yang diluncurkan Februari 2025 menjawab pertanyaan warga tentang KTP, Kartu Keluarga, status surat, dan profil desa secara real-time selama 24 jam melalui WhatsApp, laman krandegan.id, dan aplikasi Android SiPolgan yang terdaftar di Google Play Store [5]. Sistem irigasi PLTS berkekuatan 18 kilowatt yang dikembangkan bersama UNS Surakarta menggerakkan pompa berdebit 77 liter per detik secara gratis melalui kontrol IoT dari ponsel, menggantikan pompa diesel yang boros dan mencemari lingkungan [9]. BUMDes digital mengelola Tokodesaku.id sebagai marketplace produk lokal dan Ngojol sebagai layanan ojek daring dengan skema bagi hasil 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen masuk kas BUMDes [10].
Proses Penerapan Inovasi
Proses digitalisasi Krandegan dibangun bertahap selama lebih dari satu dekade, dimulai 2013 dengan penyiapan infrastruktur keras dan lunak secara paralel yang dipandu visi kepala desa yang konsisten [1]. Dwinanto memprioritaskan penyediaan WiFi gratis sejak 2020, pemasangan CCTV pengawasan lingkungan termasuk deteksi banjir, dan pengembangan aplikasi SiPolgan sebagai fondasi digital awal. Krandegan kemudian mencatatkan diri sebagai desa pertama di Kabupaten Purworejo yang meraih status IDM Desa Mandiri [7].
Pengembangan sistem irigasi tenaga surya melewati perjalanan panjang: dimulai dari program irigasi gratis berbasis donatur yang berjalan sembilan tahun sebagai bukti konsep awal, sebelum Dwinanto mengajukan proposal resmi pembangunan PLTS kepada Gubernur Jawa Tengah [1]. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo akhirnya mengucurkan dana Rp450 juta untuk mewujudkan sistem irigasi surya terintegrasi berdaya 18 kW, dengan dukungan teknis UNS Surakarta dalam integrasi sistem IoT. Sejak 2022, sistem ini telah menghemat biaya irigasi hingga 50 persen dibanding pompa diesel [6].
Pada Februari 2025, tim digital lokal meluncurkan chatbot AI setelah melewati fase eksperimen yang menghadapi tantangan tidak terduga: sistem awalnya kesulitan memahami pertanyaan warga yang menggunakan bahasa Jawa dialek lokal Purworejo yang kaya variasi [3]. Tantangan linguistik ini mendorong tim menyempurnakan database respons secara berulang hingga sistem semakin responsif dan mampu melayani warga dalam bahasa sehari-hari mereka. Hasilnya, dari 900 Kepala Keluarga di Krandegan, 800 di antaranya (89%) telah mengunduh dan menggunakan aplikasi SiPolgan [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir sebagian warga dan perangkat desa yang masih menaruh kepercayaan penuh pada cara manual, resistensi yang wajar namun membutuhkan energi dan kesabaran untuk diatasi, terutama di kalangan warga lanjut usia dengan keterbatasan literasi teknologi [1]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan dan sosialisasi door-to-door secara intensif, serta pelatihan berkala dan sosialisasi tatap muka yang memastikan transformasi digital tidak meninggalkan siapapun [1].
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan struktural yang menguat ketika kebijakan efisiensi nasional Dana Desa mulai berdampak pada pembiayaan program inovasi digital yang membutuhkan investasi teknologi berkelanjutan [8]. Ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan Purworejo pada jam-jam tertentu juga sempat mengganggu performa chatbot AI dan SiPolgan, mendorong tim teknis merancang mekanisme layanan offline sebagai jaring pengaman. Kedua tantangan ini adalah tantangan sistemik yang membutuhkan solusi kebijakan di tingkat lebih tinggi, bukan sekadar upaya desa secara individual [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan visioner Dwinanto yang konsisten mendorong inovasi selama lebih dari satu dekade tanpa kehilangan fokus di tengah tantangan anggaran, resistensi warga, dan perubahan prioritas kebijakan [4]. Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana tentang Desa Krandegan menyimpulkan digitalisasi desa ini terjadi karena digerakkan kepala desa berjiwa wirausaha, didukung generasi milenial yang melek teknologi, dan dipercepat momentum pandemi Covid-19 yang memaksa percepatan layanan digital tanpa tatap muka [4].
Faktor kedua adalah keberadaan kader digital lokal yang terlatih mendalam, bukan sekadar pengguna pasif teknologi, melainkan pengembang dan pemelihara aktif seluruh sistem yang beroperasi di desa, sehingga tidak ada ketergantungan kritis pada vendor luar [1]. Dukungan institusional berlapis dari UNS Surakarta (teknis IoT), Pemprov Jawa Tengah (hibah PLTS Rp450 juta), dan Pemkab Purworejo (penetapan sebagai benchmarking 16 desa) memberikan ekosistem dukungan yang komprehensif di sekeliling inovasi yang tumbuh dari dalam [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling konkret adalah transformasi produktivitas pertanian: sistem irigasi tenaga surya meningkatkan frekuensi panen petani Krandegan dari satu kali menjadi tiga kali setahun, melipatgandakan pendapatan lebih dari 100 petani yang menggarap lahan sawah seluas 70 hektare [1]. Biaya irigasi yang sebelumnya mencapai Rp800.000 per hari kini mendekati nol rupiah, karena pompa berdebit 77 liter per detik itu digerakkan sinar matahari yang tidak pernah mengirimkan tagihan [9].
Dari sisi layanan publik, chatbot AI dan SiPolgan memangkas waktu pengurusan administrasi yang sebelumnya membutuhkan kunjungan fisik dan antrean menjadi cukup sepuluh detik melalui ponsel. Tingkat adopsi SiPolgan yang mencapai 89 persen (800 dari 900 KK) menjadi validasi bahwa produk digital yang menjawab kebutuhan warga akan digunakan tanpa harus dipaksa, sebagaimana disampaikan Rina, warga Krandegan yang bekerja di luar desa: “Saya kerja di luar desa, tapi tetap bisa mengurus dokumen. Tidak perlu bolak-balik pulang ke desa, hemat waktu dan biaya.” [5]
Krandegan kini berstatus Desa Mandiri IDM, pertama di Kabupaten Purworejo, dan menjadi benchmarking resmi bagi 16 desa percontohan digital se-kabupaten [7]. Prestasi Juara 3 Lomba Desa Digital Nasional 2025 yang diraih bersaing dengan ribuan desa dari seluruh Indonesia mengukuhkan posisi Krandegan sebagai referensi pengembangan desa cerdas berbasis kekuatan lokal [2], [12]. BUMDes digital yang mengoperasikan Tokodesaku.id dan Ngojol mengalirkan pendapatan rutin ke kas desa sambil membuka lapangan kerja bagi pengemudi dan pelaku UMKM lokal [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan sistem irigasi PLTS berdaya 18 kW dibiayai hibah senilai Rp450 juta dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, didahului sembilan tahun program irigasi gratis berbasis donatur sebagai bukti konsep sebelum proposal resmi diajukan [6]. Pengembangan chatbot AI, aplikasi SiPolgan, WiFi desa, dan CCTV dibangun secara mandiri oleh kader digital lokal dengan dukungan alokasi Dana Desa, sehingga biaya pengembangan relatif rendah dibanding jika menyewa vendor luar [11].
Model bisnis berkelanjutan bertumpu pada BUMDes digital: Tokodesaku.id memungut komisi dari transaksi marketplace produk lokal, sementara Ngojol menerapkan skema bagi hasil 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen masuk kas BUMDes sebagai sumber Pendapatan Asli Desa [10]. Pendapatan inilah yang sebagian dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur teknologi desa, mengurangi ketergantungan pada Dana Desa yang besarannya dapat berubah setiap tahun, terutama di tengah kebijakan efisiensi nasional yang mulai berdampak pada pembiayaan program digital desa [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan membangun kapasitas digital secara mandiri melalui kader lokal, bukan bergantung pada vendor luar, terbukti menjadi kunci keberlanjutan karena desa tidak kehilangan kendali sistem ketika kontrak vendor berakhir [1]. Pendekatan bertahap selama satu dekade, dimulai dari program irigasi donatur berskala kecil sebelum mengajukan hibah PLTS besar, juga terbukti menjadi jalan yang lebih realistis dibanding menunggu anggaran besar sejak awal [1].
Jika memulai dari awal, antisipasi keragaman dialek bahasa lokal semestinya menjadi bagian dari perancangan awal chatbot AI, bukan ditemukan setelah peluncuran, mengingat database respons harus disempurnakan berulang kali pascapeluncuran akibat kesulitan memahami dialek Jawa Purworejo [3]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memprioritaskan konsistensi kepemimpinan dan pembangunan kapasitas SDM lokal ketimbang mengejar teknologi canggih tanpa kader yang mampu merawatnya, serta menyiapkan mekanisme layanan offline sejak awal untuk mengantisipasi ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan ekosistem digital Krandegan ditopang dua pilar mandiri: BUMDes digital sebagai mesin pendapatan, dan infrastruktur surya sebagai tulang punggung pertanian [4]. BUMDes digital yang mengelola Tokodesaku.id dan Ngojol menghasilkan aliran PADes yang sebagian dialokasikan khusus untuk pemeliharaan dan pembaruan berkala infrastruktur teknologi desa, menciptakan ekosistem pembiayaan yang tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa. Sistem irigasi PLTS yang tidak membutuhkan bahan bakar dan memiliki masa pakai panel surya lebih dari 25 tahun menjadi infrastruktur pertanian berkelanjutan dengan beban biaya operasional minim [9].
Regenerasi kader digital desa dipersiapkan melalui program pelatihan berkelanjutan yang melibatkan generasi muda desa, memastikan sistem tidak bergantung pada satu atau dua individu saja [1]. Pemerintah desa merancang siklus pembaruan teknologi berkala agar semua platform digital tetap relevan dengan kebutuhan warga yang terus berkembang, dengan mengalokasikan anggaran pembaruan dari hasil pendapatan BUMDes digital [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekosistem desa cerdas Krandegan berkontribusi pada tujuh tujuan SDGs sekaligus, membuktikan bahwa inovasi teknologi di tingkat desa mampu menciptakan dampak lintas-dimensi ketika didesain dengan pendekatan holistik [4].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Irigasi tenaga surya gratis yang meningkatkan frekuensi panen dari 1 menjadi 3 kali setahun melipatgandakan pendapatan petani yang sebelumnya terperangkap kemiskinan akibat biaya diesel Rp800.000/hari. BUMDes digital membuka lapangan kerja bagi pengemudi Ngojol dan pelaku UMKM lokal. |
Lebih dari 100 keluarga petani penggarap 70 hektare sawah kini panen 3 kali per tahun. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Sistem irigasi IoT tenaga surya yang memompa 77 liter air per detik secara gratis memperkuat ketahanan pangan desa, memastikan sawah tetap terairi bahkan di musim kemarau tanpa membebani petani dengan biaya operasional. |
Debit pompa 77 liter/detik menjangkau 70 hektare lahan tadah hujan sepanjang tahun. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
PLTS 18 kW yang menggantikan pompa diesel adalah implementasi nyata transisi energi bersih di tingkat desa, menghapus emisi karbon dari sistem irigasi sekaligus menekan biaya energi petani dari Rp800.000/hari menjadi mendekati nol. |
Kapasitas PLTS 18 kW beroperasi sejak 2022, menghemat biaya irigasi hingga 50% dibanding diesel. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes digital yang mengoperasikan Tokodesaku.id dan Ngojol menciptakan lapangan kerja layak bagi pengemudi lokal dan pelaku UMKM desa dengan skema bagi hasil 80% untuk pengemudi dan 20% untuk BUMDes. |
Skema bagi hasil Ngojol 80:20 dan pendapatan komisi Tokodesaku.id mengalir rutin ke PADes. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Ekosistem teknologi desa yang mencakup WiFi gratis, CCTV, chatbot AI, IoT irigasi, dan aplikasi SiPolgan membangun infrastruktur digital di pedesaan, dikembangkan dan dikelola mandiri oleh kader lokal desa. |
Aplikasi SiPolgan diunduh dan digunakan oleh 800 dari 900 KK (89%) di Desa Krandegan. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Chatbot AI 24 jam dan SiPolgan yang memangkas waktu layanan administrasi menjadi 10 detik mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan dapat diakses seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk warga lanjut usia dan warga yang bekerja jauh dari desa. |
Waktu layanan administrasi berkurang dari kunjungan fisik berjam-jam menjadi sekitar 10 detik via ponsel. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Krandegan, UNS Surakarta (dukungan teknis IoT), Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Purworejo (hibah PLTS Rp450 juta), serta penetapan sebagai benchmarking 16 desa digital membuktikan model kemitraan multipihak. |
Hibah PLTS Rp450 juta dari APBD Provinsi dan Kabupaten; status benchmarking bagi 16 desa se-Purworejo. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Krandegan telah menjadi destinasi studi banding resmi bagi puluhan desa dari berbagai penjuru Indonesia yang ingin mengadopsi model digitalisasi desa secara komprehensif, dan kini Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkannya sebagai role model dan benchmarking bagi 16 desa percontohan digital di seluruh wilayah kabupaten [7]. Modul pelatihan, dokumentasi sistem teknis, dan panduan operasional yang telah tersusun membentuk paket transfer pengetahuan yang siap disebarluaskan ke desa-desa lain. Strategi replikasi paling kritis untuk dipahami adalah bahwa keberhasilan Krandegan bukan produk anggaran besar, melainkan konsistensi kepemimpinan selama lebih dari satu dekade [4].
Strategi scale up Krandegan diarahkan pada pembentukan klaster desa digital di Kecamatan Bayan yang saling terhubung dalam satu ekosistem layanan dan data terintegrasi, memungkinkan berbagi infrastruktur server, kader teknis, dan platform pemasaran bersama [1]. Model klaster ini akan menekan biaya transformasi digital bagi desa-desa yang lebih kecil dan terbatas anggarannya. Ketika model klaster terbukti efektif di Kecamatan Bayan, Krandegan siap bertransformasi menjadi pusat pengembangan kapasitas desa digital di tingkat Provinsi Jawa Tengah [7].
Daftar Pustaka
[1] Kompas.com, “Di Puncak Hari Desa Nasional, Desa Krandegan Purworejo Ukir Prestasi Desa Digital,” regional.kompas.com, 15 Jan. 2026. [Online]. Available: https://regional.kompas.com/read/2026/01/15/193332178/
[2] Pituruhnews.com, “Desa Krandegan Jadi Inspirasi, Sukses Raih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025,” pituruhnews.com, 14 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.pituruhnews.com/2026/01/desa-krandegan-jadi-inspirasi-sukses.html
[3] GovInsider Asia, “Transformasi Desa Cerdas Krandegan: Dari Chatbot AI sampai IoT,” govinsider.asia, 5 Nov. 2025. [Online]. Available: https://govinsider.asia/indo-en/article/transformasi-desa-cerdas-krandegan-dari-chatbot-ai-sampai-iot
[4] R. Novita et al., “Peran Digitalisasi Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Krandegan, Kabupaten Purworejo,” Jurnal Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana. [Online]. Available: https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/8361/2454
[5] Pemerintah Desa Krandegan, “Pemerintah Desa Krandegan Maksimalkan Pelayanan Warga dengan Chatbot Kecerdasan Buatan (AI),” krandegan-bayan.desa.id, 7 Feb. 2025. [Online]. Available: https://krandegan-bayan.desa.id/artikel/2025/2/7/pemerintah-desa-krandegan-maksimalkan-pelayanan-warga-dengan-chatbot
[6] Kolom Desa, “Pemdes Krandegan Manfaatkan Panel Surya untuk Irigasi Sawah,” kolomdesa.com, 3 Jul. 2024. [Online]. Available: https://kolomdesa.com/pemdes-krandegan-manfaatkan-panel-surya-untuk-irigasi-sawah-29675/
[7] Kecamatan Bayan Purworejo, “Pemaparan Kepala Desa Krandegan dalam Ajang Lomba Desa Digital Nasional 2025,” kec-bayan.purworejokab.go.id, 11 Jul. 2025. [Online]. Available: https://kec-bayan.purworejokab.go.id/berita/detail/pemaparan-kepala-desa-krandegan-dalam-ajang-lomba-desa-digital-nasional-2025
[8] Pemerintah Desa Krandegan, “Nasib Program Desa Digital di Tengah Disrupsi Dana Desa,” krandegan-bayan.desa.id, 23 Jan. 2026. [Online]. Available: https://krandegan-bayan.desa.id/artikel/2026/1/24/nasib-program-desa-digital-di-tengah-disrupsi-dana-desa
[9] Koran Juri, “Hebat, Desa Krandegan di Purworejo Ciptakan Sistem Irigasi Bertenaga Surya,” koranjuri.com, 11 Des. 2022. [Online]. Available: https://koranjuri.com/hebat-desa-krandegan-di-purworejo-ciptakan-sistem-irigasi-bertenaga-surya/
[10] UKSW Jurnal Kritis, “Peran Digitalisasi Desa: Ngojol dan Tokodesaku BUMDes Krandegan,” ejournal.uksw.edu. [Online]. Available: https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/8361/2454
[11] Pituruhnews.com, “Desa Krandegan Mantap Menuju Smart Village, Hadirkan Chatbot AI dan Website Desa,” pituruhnews.com, 12 Des. 2025. [Online]. Available: https://www.pituruhnews.com/2025/12/desa-krandegan-mantap-menuju-smart.html
[12] Seputar Purworejo, “Desa Krandegan Purworejo Raih Juara 3 Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025,” seputarpurworejo.com, 15 Jan. 2026. [Online]. Available: https://seputarpurworejo.com/desa-krandegan-purworejo-raih-juara-3-lomba-desa-digital-tingkat-nasional-2025/
