Ringkasan Inovasi
Empat desa di Kecamatan Tidore Utara, yakni Desa Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, dan Maitara Tengah, berinovasi membangun Sekolah Menengah Umum (SMU) Tododara melalui kerja sama antardesa yang dibiayai secara swadaya [1]. Inovasi ini menjawab masalah mendasar akses pendidikan bagi anak-anak kepulauan yang selama ini terpaksa merantau jauh hanya untuk melanjutkan sekolah menengah atas [6]. Dengan berdirinya SMU Tododara, anak-anak di Kecamatan Tidore Utara kini dapat mengenyam pendidikan lanjutan di kampung halaman sendiri tanpa harus berpisah dari keluarga. Inovasi ini membuktikan bahwa desa-desa kecil di daerah terpencil sekalipun mampu berkolaborasi memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, sejalan dengan semangat kewenangan desa untuk berprakarsa yang dijamin Undang-Undang Desa [1].
Latar Belakang
Kecamatan Tidore Utara, yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil di Kota Tidore Kepulauan, sebelumnya hanya memiliki fasilitas Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama [2]. Untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, anak-anak kepulauan harus meninggalkan rumah dan pindah ke Kota Ternate maupun Tidore yang jaraknya jauh dari pulau mereka, pola yang umum dijumpai di banyak wilayah kepulauan Indonesia yang partisipasi sekolah menengahnya masih tertinggal dibanding daratan [4].
Sebagian keluarga harus menyewa tempat tinggal di kota agar anak mereka bisa bersekolah, sementara sebagian siswa lain memilih naik perahu setiap hari dengan risiko cuaca laut yang tidak menentu. Pilihan itu menyita banyak tenaga, biaya, dan waktu, sehingga anak-anak justru lebih sering terganggu perjalanan daripada fokus belajar, sebuah hambatan struktural yang lazim ditemui di daerah kepulauan terpencil Indonesia [6].
Para orang tua juga tidak bisa memantau perkembangan dan perilaku anak secara langsung karena jarak yang memisahkan mereka. Kekhawatiran tentang keselamatan anak saat menyeberang laut dalam kondisi cuaca buruk menjadi beban tersendiri yang terus menghantui setiap keluarga, kondisi yang mendorong para kepala desa dan tokoh masyarakat mencari solusi yang lebih permanen dan berpihak pada warga.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari kesadaran bersama bahwa negara dan pemerintah daerah tidak selalu bisa hadir lebih cepat dari kebutuhan masyarakat. Empat desa sepakat mendirikan sekolah menengah atas secara swadaya melalui pembentukan Yayasan Tododara, yang dalam bahasa lokal berarti “kujaga, kurawat, dan kusayangi,” memanfaatkan kewenangan desa untuk berprakarsa dan bekerja sama dengan desa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa [1].
SMU Tododara bekerja dengan model pembiayaan dan pengelolaan berbasis komunitas: dana operasional bersumber dari swadaya warga dan Dana Desa keempat desa, tenaga pengajar direkrut dari putra-putri terbaik keempat desa, dan proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan izin resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Model kerja sama antardesa semacam ini sejalan dengan panduan resmi yang disusun Kementerian Desa PDTT untuk memperkuat pelayanan publik lintas desa [5].
Proses Penerapan Inovasi
Sebelum mendirikan sekolah, setiap desa terlebih dahulu melakukan peneraan kebutuhan atau need assessment untuk menjaring aspirasi dan umpan balik masyarakat. Proses ini memanfaatkan forum-forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil, hajatan warga, musyawarah pemangku masjid, dan musyawarah dusun, agar semua lapisan masyarakat benar-benar terlibat.
Pada 2014, delegasi keempat desa menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai para kepala desa, tokoh masyarakat, pengusaha kapal, kelompok nelayan, dan kelompok perempuan. Forum ini menghasilkan kesepakatan mendirikan sekolah secara swadaya, sekaligus mengidentifikasi calon tenaga pengajar dan staf administrasi dari warga desa sendiri.
Pada 2015, tim kerja resmi dibentuk untuk mengurus pendirian yayasan, dan SMU Tododara secara resmi berbadan hukum pada 13 Oktober 2015 dengan lokasi di Desa Maitara Utara. Dana swadaya yang terkumpul sebesar Rp20 juta digunakan untuk mengurus akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional. Sambil menunggu gedung sendiri, SMU Tododara menumpang di gedung SMP Negeri 17 Tidore Kepulauan di Pulau Maitara hingga akhirnya pada 2018 Dana Desa digunakan untuk membangun dua ruang kelas permanen pertama.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam mendirikan SMU Tododara adalah keterbatasan anggaran karena APBDesa tidak dapat langsung digunakan pada tahap awal pendirian yayasan. Kendala ini dimitigasi dengan bertumpu sepenuhnya pada swadaya masyarakat yang terkumpul Rp20 juta untuk mengurus legalitas awal, sebelum kemudian secara bertahap mengalokasikan Dana Desa begitu dasar hukum yayasan telah berdiri.
Kendala lain muncul dari aspek legalitas dan infrastruktur. SMU Tododara harus menumpang di gedung SMP selama beberapa tahun sebelum memiliki ruang kelas sendiri, sementara status seluruh tenaga pendidik yang non-ASN membuat stabilitas ketenagaan bergantung pada komitmen moral para pengajar. Kendala ini dimitigasi melalui pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 menggunakan Dana Desa, serta advokasi berkelanjutan kepada Dinas Pendidikan agar status guru dan fasilitas sekolah diakui secara formal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kunci utama keberhasilan inovasi ini adalah kuatnya rasa memiliki bersama dari seluruh warga keempat desa. Gagasan mendirikan sekolah tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari musyawarah akar rumput yang merangkul semua elemen masyarakat, sehingga setiap orang merasa menjadi bagian dari solusi.
Faktor kedua adalah kepemimpinan para kepala desa yang berani mengambil prakarsa di luar jalur birokrasi biasa. Mereka memilih tidak menggunakan APBDesa pada tahap awal untuk menghindari hambatan regulasi, dan justru menggerakkan potensi sosial warga sebagai modal utama, sebuah pendekatan yang konsisten dengan semangat kerja sama antardesa yang didorong Kementerian Desa PDTT sebagai model penguatan layanan publik lintas wilayah [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, SMU Tododara berhasil menampung sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pendidik non-ASN yang seluruhnya berasal dari keempat desa pendiri. Pada 2018, angkatan pertama siswa berhasil diwisuda, menandai tonggak keberhasilan nyata dari kerja kolektif masyarakat kepulauan yang dimulai dari nol.
Secara kualitatif, dampak paling terasa adalah pemulihan kedekatan keluarga. Para orang tua kini dapat memantau tumbuh kembang anak setiap hari, biaya transportasi dan sewa tempat tinggal di kota berkurang signifikan, dan anak-anak memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sekaligus membantu orang tua mendaratkan dan menjual hasil tangkapan ikan.
Sekolah ini terus aktif hingga saat ini, terbukti dari kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi PPKn Universitas Khairun pada Juni 2024 yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan multietnik untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat pesisir di SMA Tododara, menunjukkan sekolah ini telah berkembang menjadi ruang belajar yang mempertemukan keragaman etnis warga kepulauan [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pendirian Yayasan Tododara pada 2015 sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat keempat desa sebesar Rp20 juta, digunakan untuk akta notaris, administrasi, dan perlengkapan operasional dasar. Setelah yayasan berbadan hukum, pembangunan dua ruang kelas permanen pertama pada 2018 dibiayai melalui Dana Desa dari keempat desa pendiri, yang pada tahun anggaran 2025 tercatat menerima alokasi Dana Desa masing-masing berkisar Rp601 juta hingga Rp686 juta [3].
Model operasional sekolah tidak bertumpu pada uang sekolah tinggi dari orang tua, melainkan pada kombinasi swadaya awal, Dana Desa berkelanjutan untuk infrastruktur, dan tenaga pengajar non-ASN yang direkrut dari warga desa sendiri sehingga biaya operasional tetap terkendali. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran pasti kontribusi tahunan setiap desa untuk operasional sekolah setelah tahap pendirian.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan untuk tidak menunggu bantuan pemerintah daerah dan memulai dari swadaya masyarakat, meski hanya terkumpul Rp20 juta, terbukti menjadi langkah yang realistis untuk mengurus legalitas awal yayasan tanpa terjebak birokrasi APBDesa yang lebih rumit pada tahap rintisan. Memanfaatkan forum sosial yang sudah ada, seperti majelis yasin tahlil dan musyawarah dusun, alih-alih membentuk forum baru dari nol, juga terbukti mempercepat konsolidasi dukungan warga.
Jika memulai dari awal, kejelasan status tenaga pendidik non-ASN dan rencana advokasi ke Dinas Pendidikan idealnya dirancang sejak tahap pendirian, bukan menjadi agenda yang baru didorong setelah sekolah berjalan bertahun-tahun. Desa-desa lain di wilayah kepulauan yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari Musyawarah Antar Desa yang inklusif, menyiapkan dana swadaya untuk legalitas dasar, dan merencanakan sejak awal jalur menumpang gedung sementara sebelum memiliki fasilitas sendiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan SMU Tododara bertumpu pada dua fondasi utama: kekuatan yayasan sebagai payung hukum yang mandiri dan komitmen keempat desa untuk terus mengalokasikan dukungan, termasuk penggunaan Dana Desa untuk pembangunan gedung sebagaimana telah dimulai pada 2018. Kemandirian kelembagaan ini memastikan sekolah tidak runtuh saat kepemimpinan desa berganti.
Dalam jangka panjang, advokasi untuk memperoleh pengakuan dan bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan menjadi langkah krusial yang perlu terus didorong. Penambahan ruang kelas, pengangkatan guru berstatus ASN, dan perluasan fasilitas belajar akan memperkuat fondasi SMU Tododara agar mampu melayani lebih banyak generasi anak-anak kepulauan di masa mendatang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pendirian SMU Tododara menyentuh beberapa dimensi pembangunan berkelanjutan secara bersamaan, mulai dari akses pendidikan, pengurangan kesenjangan, hingga penguatan kelembagaan desa.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Kehadiran SMU Tododara memangkas pengeluaran rumah tangga warga kepulauan yang sebelumnya harus menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi harian anak di kota. | Keluarga tidak lagi menanggung biaya sewa tempat tinggal dan transportasi laut harian untuk sekolah anak. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas | SMU Tododara membuka akses pendidikan menengah atas yang sebelumnya tidak tersedia di Kecamatan Tidore Utara, dikelola dengan izin resmi Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan. | Sekitar 100 siswa dalam tiga rombongan belajar dengan 12 tenaga pengajar lokal sejak 2015. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Inovasi ini menjembatani kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat kepulauan dan warga perkotaan, memberi anak-anak nelayan dan petani hak setara menempuh pendidikan lanjutan tanpa merantau. | Angkatan pertama siswa diwisuda pada 2018 tanpa perlu merantau ke Ternate atau Tidore. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat | Proses Musyawarah Antar Desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan mencerminkan tata kelola yang inklusif. Pembentukan yayasan sebagai lembaga resmi memperkuat fondasi hukum dan akuntabilitas pengelolaan sekolah berbasis komunitas. | Yayasan Tododara berbadan hukum resmi sejak 13 Oktober 2015. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Kerja sama antara empat desa, yayasan, Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, dan masyarakat adalah teladan kemitraan multipihak yang mampu menghasilkan solusi yang tidak bisa dicapai satu pihak saja. | Empat desa (Maitara, Maitara Utara, Maitara Selatan, Maitara Tengah) bekerja sama sejak MAD 2014. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model kerja sama antardesa dalam mendirikan lembaga pendidikan swadaya ini relevan untuk direplikasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil lain yang menghadapi masalah serupa. Kuncinya ada pada tiga hal: kemauan kepala desa untuk berprakarsa bersama, forum musyawarah yang inklusif, dan keberanian membangun dari sumber daya yang tersedia tanpa menunggu bantuan dari atas, sejalan dengan panduan kerja sama antardesa yang disusun Kementerian Desa PDTT [5].
Untuk scale up, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kementerian Desa dapat menjadikan SMU Tododara sebagai model percontohan pembangunan pendidikan berbasis komunitas di daerah kepulauan. Legalisasi dan penguatan status guru, penambahan ruang kelas melalui Dana Desa, serta penyusunan panduan replikasi yang sederhana akan mempercepat lahirnya lebih banyak sekolah komunitas di seluruh penjuru kepulauan Indonesia yang masih menghadapi hambatan akses pendidikan menengah [6].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2014. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[2] Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan dalam Angka 2023. Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2023. [Online]. Available: https://tidorekepulauankota.bps.go.id
[3] Tribun Manado, “Daftar Lengkap Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara 2025,” manado.tribunnews.com, 20 Mar. 2025. [Online]. Available: https://manado.tribunnews.com/2025/03/20/daftar-lengkap-dana-desa-di-kota-tidore-kepulauan-maluku-utara-2025
[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Kepulauan dan Terpencil,” Statistik Pendidikan Indonesia, 2022. [Online]. Available: https://referensi.data.kemdikbud.go.id
[5] Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Panduan Kerja Sama Antardesa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id/panduan
[6] Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, “Hambatan Akses Pendidikan Menengah di Daerah Kepulauan Indonesia,” Laporan Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2019. [Online]. Available: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id
[7] Program Studi PPKn Universitas Khairun, “Pengabdian Pada Masyarakat: Focus Group Discussion tentang Urgensi Pendidikan Multietnik untuk Penguatan Integrasi Sosial Masyarakat Pesisir di SMA 5 Tododara Maitara Kota Tidore Kepulauan,” 8 Jun. 2024. [Online]. Available: https://pkn.unkhair.ac.id/pengabdian-pada-masyarakat-focus-group-discussion-fgd-tentang-urgensi-pendidikan-multietnik-untuk-penguatan-integrasi-sosial-masyarakat-pesisir-di-sma-5-tododara-maitara-kota-tido/