Kampung Wurineri di Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, mengembangkan inovasi budidaya ikan kolam terpadu yang diintegrasikan dengan komoditas lokal seperti buah merah, jeruk, dan nenas. Inovasi ini hadir sebagai respons atas tingginya angka stunting di Tolikara dan rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat pegunungan Papua [1].
Program ini bertujuan mengubah potensi lahan yang selama ini tidak produktif menjadi sumber pangan bergizi dan penghasilan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tolikara mendampingi langsung masyarakat Kampung Wurineri melalui kunjungan lapangan, penguatan kelompok tani, dan fasilitasi pembukaan lahan kolam ikan [2].
Nama Inovasi
:
Budidaya Ikan Terpadu Kampung Wurineri — Inovasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
Alamat
:
Kampung Wurineri, Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan
Inovator
:
Masyarakat Kampung Wurineri bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tolikara (Kepala Bidang Perikanan: Yonatan Yikwa)
Kontak
:
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tolikara, Karubaga, Papua Pegunungan | Distrik Wunin, Tolikara
Latar Belakang
Kabupaten Tolikara merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi di Papua Pegunungan. Pemerintah daerah menetapkan 21 lokus khusus intervensi penanggulangan stunting sebagai prioritas program pembangunan [3]. Rendahnya konsumsi ikan dan protein hewani menjadi akar masalah yang mendasar di wilayah pegunungan yang jauh dari sumber pangan berbasis protein.
Riset ilmiah membuktikan bahwa asupan protein ikan berkorelasi signifikan dengan pencegahan stunting pada balita. Sebuah penelitian dengan desain cross-sectional menunjukkan nilai p = 0,002 (<0,05) antara konsumsi ikan dan penurunan angka stunting pada balita [4]. Fakta ilmiah ini menegaskan urgensi pengembangan budidaya ikan sebagai intervensi gizi berbasis pangan lokal.
Kampung Wurineri memiliki lahan yang luas namun belum dimanfaatkan secara optimal. Distrik Wunin menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, dengan beberapa kelompok masyarakat bahkan telah menyediakan lahan 2–3 hektare untuk dikelola secara bersama [1]. Peluang besar ini mendorong Dinas Pertanian dan Perikanan Tolikara untuk menjadikan Wunin sebagai pusat pengembangan budidaya ikan di kabupaten.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari kunjungan lapangan Kepala Bidang Perikanan Yonatan Yikwa bersama tim ke Kampung Wurineri pada September 2025. Ia menyaksikan langsung semangat masyarakat yang sudah secara mandiri membuka lahan untuk kolam ikan, namun terkendala sarana dan pendampingan teknis [5]. Dari sana lahirlah komitmen untuk membangun sistem budidaya ikan terpadu yang menggabungkan kolam ikan dengan penanaman komoditas lokal di sekitar area yang sama.
Model inovasi bekerja dengan membuka 6 lokasi kolam budidaya ikan di Kampung Wurineri dan sekitarnya, dengan total 18 kolam berukuran standar yang tersedia untuk dikelola masyarakat [1]. Di sekitar area yang sama, masyarakat menanam buah merah, jeruk, dan nenas sebagai komoditas pendamping. Buah merah (Pandanus conoideus) bernilai gizi tinggi karena mengandung betakaroten 12.000–14.000 ppm dan tokoferol 7.000–10.000 ppm, menjadikannya superfood lokal yang melengkapi nilai gizi ikan [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan kunjungan verifikasi potensi lahan oleh tim Dinas Pertanian dan Perikanan Tolikara pada September 2025. Tim melakukan identifikasi lokasi strategis, pengukuran lahan, dan pemetaan kelompok masyarakat yang bersedia terlibat [2]. Proses partisipatif ini memastikan bahwa setiap keputusan teknis mendapat dukungan penuh dari komunitas setempat.
Pembukaan lahan kolam menghadapi tantangan besar sejak awal karena minimnya alat berat di wilayah terpencil. Masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama mencari solusi dengan mendorong alokasi alat berat dalam program prioritas kabupaten [1]. Kendala biaya operasional dan keterbatasan peralatan perikanan menjadi pelajaran berharga dalam perencanaan anggaran program serupa di masa depan.
Pendampingan teknis budidaya ikan kolam diberikan melalui kunjungan rutin tim dinas dan bimbingan teknis lapangan kepada kelompok pembudidaya. Penelitian terapan menunjukkan bahwa pelatihan teknis budidaya ikan disertai pendampingan intensif meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat [7]. Proses ini terus disempurnakan seiring bertambahnya pengalaman kelompok pembudidaya di Wunin.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor kunci pertama adalah kepemimpinan Yonatan Yikwa yang tidak sekadar memberi arahan dari kantor, melainkan turun langsung ke lapangan bersama tim. Kehadiran fisik ini membangun kepercayaan masyarakat dan mempercepat penyelesaian masalah teknis secara langsung [5]. Komitmen pemerintah daerah terhadap program prioritas perikanan menjamin ketersediaan dukungan regulasi dan anggaran.
Faktor penentu kedua adalah semangat gotong royong masyarakat Kampung Wurineri yang terbukti luar biasa. Beberapa kelompok secara sukarela menyediakan lahan hingga 2–3 hektare sebelum program resmi berjalan [1]. Inisiatif mandiri warga ini membuktikan bahwa kesiapan komunitas merupakan pondasi yang tidak bisa digantikan oleh program pemerintah manapun.
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, sebanyak 6 lokasi dengan total 18 kolam budidaya ikan berhasil dibuka di Kampung Wurineri dan sekitarnya. Beberapa kelompok mengelola lahan bersama seluas 2–3 hektare yang mengintegrasikan kolam ikan dengan kebun buah merah, jeruk, dan nenas [2]. Kombinasi produk pangan ini menciptakan keberagaman sumber gizi yang komprehensif bagi keluarga di Tolikara.
Dampak gizi terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap protein hewani yang sebelumnya langka di wilayah pegunungan. Riset membuktikan bahwa budidaya ikan di desa secara langsung meningkatkan asupan protein keluarga dan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting balita [8]. Ketersediaan ikan dari kolam sendiri juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasokan ikan dari luar yang mahal dan sulit dijangkau secara geografis.
Dampak ekonomi terlihat dari terbukanya sumber pendapatan baru bagi keluarga pembudidaya. Penjualan ikan dan buah merah memberi nilai tambah yang nyata bagi masyarakat Wunin yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil pertanian subsisten [1]. Potensi ini semakin besar dengan dukungan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang menargetkan 1.000 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026 [9].
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Minimnya alat berat untuk membuka lahan kolam baru memperlambat ekspansi program ke lokasi-lokasi lain yang sebenarnya sudah siap [5]. Biaya operasional tinggi dan keterbatasan peralatan perikanan menjadi hambatan nyata yang membutuhkan dukungan anggaran daerah secara serius.
Kendala distribusi hasil panen juga menjadi persoalan penting. Jarak geografis yang jauh dari pusat kota dan keterbatasan akses jalan di Distrik Wunin mempersulit pemasaran produk ikan dan komoditas lokal [3]. Keterbatasan ini mendorong program untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi keluarga secara internal daripada berorientasi pasar komersial dalam jangka pendek.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program dijamin melalui penguatan kelembagaan kelompok tani ikan yang mandiri di Kampung Wurineri. Pemerintah Kabupaten Tolikara mendorong alokasi dana otonomi khusus untuk mendanai program perikanan budidaya sebagai bagian dari agenda prioritas penanggulangan stunting [3]. Mekanisme ini memastikan program tidak terhenti saat pendampingan dinas berkurang.
Program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP membuka peluang tambahan bagi keberlanjutan Wunin dalam jangka panjang. KKP menargetkan pembangunan 1.000 lokasi KNMP dengan fasilitas seperti balai pelatihan, sentra kuliner, dan infrastruktur produksi terintegrasi [10]. Integrasi program nasional ini akan memperkuat kapasitas produksi dan jaringan pasar masyarakat Wunin secara signifikan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi budidaya ikan terpadu Kampung Wurineri berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan konteks daerah tertinggal di Papua [5]. Keterpaduan antara dimensi gizi, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan menjadikan inovasi ini pendekatan pembangunan yang multidimensi.
No SDGs
:
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
:
Budidaya ikan dan komoditas lokal membuka sumber penghasilan baru bagi keluarga Kampung Wurineri yang selama ini mengandalkan pertanian subsisten dengan pendapatan rendah.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
:
Kolam budidaya ikan menyediakan sumber protein hewani secara mandiri dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan keluarga di wilayah pegunungan yang jauh dari pasar.
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
:
Peningkatan konsumsi ikan dan buah merah secara langsung mendukung perbaikan status gizi balita dan ibu, sehingga berkontribusi pada penurunan angka stunting di Tolikara.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
:
Pengelolaan kolam ikan dan kebun komoditas lokal menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat Wunin secara inklusif.
SDGs 15: Ekosistem Daratan
:
Pemanfaatan lahan secara produktif melalui budidaya terpadu mendorong pengelolaan sumber daya alam Papua yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
:
Kolaborasi antara masyarakat Kampung Wurineri, Dinas Pertanian dan Perikanan Tolikara, serta KKP mewujudkan kemitraan multi-pihak yang efektif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi Kampung Wurineri memiliki potensi replikasi yang tinggi di seluruh kampung pegunungan Tolikara yang memiliki lahan luas dan kebutuhan gizi serupa. Kunci replikasi terletak pada tiga elemen: ketersediaan lahan yang dapat dibuka, semangat gotong royong kelompok tani, dan pendampingan teknis aktif dari dinas terkait [7]. Pemerintah Kabupaten Tolikara telah memetakan 21 lokus potensial yang bisa menjadi kandidat replikasi prioritas.
Scale up inovasi pada level yang lebih besar dapat memanfaatkan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan 200 lokasi KNMP kepada KKP, dengan 121 di antaranya sudah dinyatakan siap dibangun [11]. Pengalaman dan dokumentasi inovasi Kampung Wurineri dapat menjadi referensi teknis yang berharga bagi lokasi-lokasi KNMP baru di Papua Pegunungan.
[2] Cenderawasih Pos, “Perikanan Tolikara jadi Penopang Ekonomi dan Gizi Masyarakat Wunin,” cenderawasihpos.jawapos.com, 22 Sep. 2025. [Online]. Available: https://cenderawasihpos.jawapos.com
[3] Berita Papua, “Tekan Angka Stunting dan Antisipasi Krisis Pangan Dunia,” beritapapua.co, 23 Mar. 2023. [Online]. Available: https://www.beritapapua.co
[5] Papuani, “Dinas Pertanian Tolikara Bersama Masyarakat Distrik Wunin Kembangkan Budidaya Ikan,” papuani.com, 2025. [Online]. Available: https://papuani.com
[6] KPU Papua Pegunungan, “Buah Merah: Keajaiban Alam dari Papua yang Kaya Manfaat,” papuapegunungan.kpu.go.id, Nov. 2025. [Online]. Available: https://papuapegunungan.kpu.go.id
[7] Tim Peneliti, “Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Inovasi Berbasis Sumber Daya Alam,” Jurnal Pengabdian Masyarakat, Nurse Science Institute, 2024. [Online]. Available: https://journal.nurscienceinstitute.id
[8] Tim Abdimas, “Pengembangan Usaha Budidaya Lele Sebagai Upaya Pencegahan Stunting,” Jurnal Devotion, JCO Publishing, Nov. 2024. [Online]. Available: https://journal.jcopublishing.com
[9] KKP, “KKP Petakan 200 Titik Baru Kampung Nelayan Merah Putih di Papua,” kkp.go.id, 10 Feb. 2026. [Online]. Available: https://kkp.go.id
[10] KKP, “KKP Segera Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025,” kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id, Okt. 2025. [Online]. Available: https://kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id
[11] Jubi, “KKP Survei Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, Gubernur Fakhiri Usulkan Bangun 200 Titik,” jubi.id, 4 Mar. 2026. [Online]. Available: https://jubi.id
Desa Tanjunganom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi pencegahan stunting bernama GURIS — Gerakan Untuk Rakyat Indonesia Sehat — yang diinisiasi oleh Kader Posyandu Anggrek 2 bersama pemerintah desa sejak 16 Januari 2025. [1] Inovasi ini menggabungkan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, kunjungan rumah intensif, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara terpadu, memanfaatkan potensi besar desa sebagai “Desa Seribu Kolam” penghasil ikan nila sebagai sumber protein hewani utama. [2]
Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting di tingkat komunitas melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis pemberdayaan masyarakat, menempatkan kader posyandu sebagai agen perubahan perilaku gizi di level keluarga yang paling efektif. [1] Keberhasilan GURIS berkontribusi pada target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sekaligus menjadikan Desa Tanjunganom model desa yang mengintegrasikan potensi ekonomi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas secara cerdas dan berkelanjutan. [3]
Nama Inovasi
:
GURIS — Gerakan Untuk Rakyat Indonesia Sehat (Inovasi Pencegahan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Lokal)
Alamat
:
Desa Tanjunganom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 53463)
Inovator
:
Kader Posyandu Anggrek 2 Desa Tanjunganom; Pemerintah Desa Tanjunganom; didukung Puskesmas Rakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Stunting masih menjadi tantangan serius di banyak desa di Kabupaten Banjarnegara, termasuk di Desa Tanjunganom yang memiliki populasi balita aktif yang dipantau secara rutin melalui Posyandu Anggrek 2. [1] Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6% — jauh dari target nasional 14% yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. [6] Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya pemahaman sebagian ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif, pola makan bergizi seimbang, dan stimulus tumbuh kembang anak yang tepat sejak usia dini. [1]
Sebelum GURIS hadir, penanganan stunting di tingkat desa berjalan secara parsial — kader posyandu, bidan desa, puskesmas, dan lintas sektor bergerak sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terpadu. [1] Akibatnya, intervensi yang dilakukan tidak menjangkau keluarga paling rentan secara konsisten, terutama keluarga yang jarang atau tidak pernah datang ke posyandu karena berbagai keterbatasan akses, waktu, dan motivasi. Kajian akademik tentang strategi desa dalam penanggulangan stunting mengonfirmasi bahwa ketiadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terkoordinasi di tingkat desa menjadi hambatan sistemik yang menghalangi efektivitas intervensi gizi di level komunitas. [7]
Desa Tanjunganom sesungguhnya menyimpan potensi besar untuk mengatasi masalah gizi ini dari dalam komunitas itu sendiri. [2] Desa ini dikenal sebagai “Desa Seribu Kolam” dengan 400 rumah tangga perikanan yang pada 2024 memproduksi lebih dari 230 juta ekor benih ikan nila — sebuah sumber protein hewani berlimpah yang mudah diakses warga dan dapat menjadi komponen utama PMT bergizi bagi balita yang berisiko stunting. Kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Dr. Tb Haeru Rahayu, pada Juli 2025 yang membawa bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul bagi lima kelompok pembudidaya semakin menegaskan posisi Tanjunganom sebagai simpul ketahanan pangan berbasis protein hewani yang strategis di Banjarnegara. [4]
Inovasi yang Diterapkan
GURIS lahir dari kepedulian mendalam para kader Posyandu Anggrek 2 yang setiap bulan menyaksikan angka stunting di wilayah binaan mereka belum turun secara signifikan meski posyandu rutin berjalan. [1] Inovasi ini diresmikan pada 16 Januari 2025 sebagai gerakan komunitas yang menempatkan kader posyandu bukan lagi sebagai operator administrasi kesehatan semata, melainkan sebagai agen perubahan perilaku gizi yang hadir langsung ke pintu keluarga-keluarga paling rentan. Semangat founding idea GURIS selaras dengan arah kebijakan nasional yang mendorong transformasi posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berperan aktif sebagai garda terdepan layanan kesehatan dasar masyarakat desa. [6]
GURIS bekerja melalui lima jalur intervensi yang saling memperkuat: koordinasi aktif dengan puskesmas dan lintas sektor untuk memastikan penanganan multidimensi; penyuluhan stunting dan ASI eksklusif bagi ibu hamil dan menyusui; edukasi PMT berbahan pangan lokal termasuk ikan nila dari kolam warga; kunjungan rumah rutin untuk pemantauan tumbuh kembang balita; serta monitoring pola makan dan asupan gizi keluarga yang terdeteksi berisiko. [1] Integrasi sumber protein hewani lokal — ikan nila yang dibudidayakan sendiri oleh warga — ke dalam menu PMT adalah kunci inovatif yang menghilangkan hambatan ekonomi paling lazim dalam program gizi: biaya bahan makanan bergizi yang dianggap mahal oleh keluarga kurang mampu. [2]
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan membangun kesepahaman bersama antara kader posyandu, bidan desa, dan Puskesmas Rakit tentang pola intervensi terkoordinasi yang akan dijalankan secara sinergis dan saling melengkapi. [1] Koordinasi lintas sektor ini memastikan setiap kasus stunting mendapat penanganan komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, pangan, sanitasi lingkungan, dan pola asuh — bukan hanya dari satu sudut pandang klinis semata. Mekanisme koordinasi ini menjawab kelemahan mendasar yang selama ini membuat intervensi stunting di tingkat desa berjalan tidak optimal karena masing-masing pihak bekerja dalam silo yang terpisah. [7]
Tahap selanjutnya adalah pemetaan menyeluruh seluruh balita di wilayah Posyandu Anggrek 2 untuk mengidentifikasi anak yang berisiko maupun yang sudah terdeteksi stunting berdasarkan data pengukuran tinggi dan berat badan yang dikumpulkan secara rutin. [1] Data hasil pemetaan ini menjadi acuan untuk menentukan prioritas kunjungan rumah dan intensitas pendampingan yang diberikan kepada setiap keluarga — keluarga dengan risiko stunting tinggi mendapat kunjungan lebih sering dan pendampingan yang lebih intensif. Pendekatan berbasis data ini memastikan sumber daya kader yang terbatas diarahkan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan tersebar merata tanpa prioritas. [6]
Pembelajaran terpenting dari proses implementasi adalah bahwa edukasi di posyandu saja tidak pernah cukup untuk menjangkau keluarga yang paling membutuhkan perubahan perilaku gizi. [1] Kunjungan rumah menjadi terobosan kunci: dengan hadir langsung ke keluarga, kader dapat memantau asupan harian balita secara nyata, mendampingi ibu dalam menyiapkan PMT dari bahan lokal yang tersedia di dapur atau kolam ikan tetangga, dan membangun kepercayaan personal yang memperkuat kepatuhan keluarga terhadap program secara jangka panjang. Metode kunjungan rumah yang digabungkan dengan edukasi pangan lokal ini selaras dengan rekomendasi penelitian terkini tentang intervensi stunting berbasis komunitas yang menekankan pentingnya pendekatan individual dan kontekstual. [7]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan GURIS adalah semangat dan komitmen tanpa pamrih para kader Posyandu Anggrek 2 yang bergerak secara sukarela dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap program pencegahan stunting ini. [1] Mereka bukan sekadar pelaksana teknis yang mengikuti instruksi dari atas, melainkan agen perubahan sosial yang menjalin hubungan personal mendalam dengan setiap keluarga di wilayah binaannya — sebuah modal sosial yang tidak bisa digantikan oleh program manapun yang datang dari luar komunitas. Dukungan nyata pemerintah desa Tanjunganom yang mengintegrasikan GURIS ke dalam sistem layanan kesehatan desa memberikan legitimasi kelembagaan yang memperkuat posisi kader di hadapan warga. [2]
Faktor kedua yang sama kuatnya adalah ketersediaan sumber protein hewani lokal yang berlimpah dari ekosistem “Desa Seribu Kolam” — ikan nila yang dibudidayakan oleh 400 rumah tangga perikanan menjadi bahan dasar PMT yang mudah diakses, sangat terjangkau, dan bergizi tinggi. [2] Ketersediaan pangan bergizi lokal ini menghilangkan hambatan ekonomi yang paling sering dikutip sebagai alasan keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan protein anak balitanya secara rutin. Dengan bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul dari KKP pada Juli 2025, ekosistem perikanan lokal yang menjadi tulang punggung GURIS akan semakin kuat dan produktif untuk tahun-tahun mendatang. [4]
Hasil dan Dampak Inovasi
Setelah GURIS diterapkan, prevalensi stunting di wilayah Posyandu Anggrek 2 Desa Tanjunganom mengalami penurunan yang terukur — sebuah capaian yang bermakna mengingat program baru berjalan sejak Januari 2025 dan membutuhkan waktu beberapa siklus pemantauan untuk melihat dampak antropometrik yang signifikan. [1] Kunjungan posyandu menjadi lebih rutin karena kepercayaan keluarga terhadap kader meningkat secara organik melalui pendekatan kunjungan rumah yang personal dan tidak menghakimi. Ibu-ibu muda mulai lebih aktif bertanya tentang pola makan dan gizi balita, menandai pergeseran dari sikap pasif menunggu informasi menjadi aktif mencari pengetahuan gizi. [1]
Secara kualitatif, ibu hamil dan menyusui di Desa Tanjunganom menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang ASI eksklusif, MPASI tepat waktu di usia 6 bulan, dan pentingnya variasi sumber protein dalam menu harian balita. [1] Edukasi PMT berbahan pangan lokal mengubah persepsi mendasar warga bahwa makanan bergizi tidak harus identik dengan mahal — ikan nila dari kolam tetangga yang diolah menjadi nugget, bubur, atau pepes dapat menjadi sajian bergizi tinggi yang justru lebih segar dan lebih murah dari produk olahan pabrikan. Pergeseran persepsi ini adalah dampak kualitatif yang jauh lebih bernilai jangka panjang dibanding sekadar penurunan angka stunting pada satu periode pengukuran. [8]
Pada skala yang lebih luas, keberhasilan GURIS memperkuat posisi Desa Tanjunganom sebagai desa proaktif dalam mendukung aksi konvergensi stunting Kabupaten Banjarnegara yang sedang bersiap menggelar Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026. [5] Pengakuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengunjungi desa ini pada Juli 2025 dan memberikan bantuan 2.000 ekor calon induk nila unggul kepada lima kelompok pembudidaya memvalidasi pendekatan GURIS yang mengintegrasikan potensi perikanan lokal ke dalam solusi gizi komunitas secara sistemik. [4] Banjarnegara bahkan kini bersiap menjadi pemasok benih nila nasional dengan kapasitas produksi benih yang terus meningkat, yang secara tidak langsung memperkuat fondasi ketahanan pangan berbasis protein hewani lokal yang menjadi tulang punggung program GURIS. [9]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar yang dihadapi GURIS adalah konsistensi kehadiran keluarga berisiko stunting dalam kegiatan posyandu dan sesi penyuluhan yang menjadi bagian inti program. [1] Sebagian keluarga — terutama yang orangtuanya bekerja penuh hari di sawah atau mengelola kolam ikan — sulit meluangkan waktu untuk hadir secara rutin dalam kegiatan yang waktunya ditetapkan secara terjadwal. Ketidakhadiran keluarga paling rentan inilah yang justru paling kritis untuk dicegah, karena mereka adalah sasaran utama program yang paling membutuhkan intervensi namun paling sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional berbasis kunjungan ke posyandu. [7]
Kendala struktural yang menyertai adalah keterbatasan waktu dan tenaga kader posyandu yang menjalankan seluruh program GURIS secara sukarela di luar kesibukan rumah tangga mereka sendiri. [1] Beban kerja kunjungan rumah yang intensif — terutama saat jumlah balita stunting yang perlu dipantau cukup banyak dalam satu periode — memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah desa agar keberlanjutan program tidak semata-mata bertumpu pada semangat dan keikhlasan kader yang bisa fluktuatif. Penguatan kapasitas dan apresiasi terhadap kader posyandu melalui insentif yang memadai menjadi prasyarat penting yang tidak bisa diabaikan jika GURIS ingin berlari lebih jauh. [6]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GURIS dijamin melalui integrasi program ke dalam Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), sebuah pendekatan transformasi posyandu yang sedang didorong oleh Kementerian Kesehatan RI secara nasional untuk memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar yang komprehensif di level desa. [1] Dengan integrasi ini, GURIS tidak lagi berdiri sebagai program ad hoc yang rentan terhenti jika momentum awal memudar, melainkan menjadi bagian dari sistem layanan kesehatan rutin desa yang terlembaga secara formal dengan anggaran, jadwal, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur. Pelembagaan ini adalah kunci transisi dari inovasi berbasis inisiatif kader menjadi sistem yang berkelanjutan melampaui masa jabatan individu. [6]
Pemerintah Desa Tanjunganom juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan lokal sebagai pilar gizi jangka panjang, terutama setelah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya oleh KKP dengan potensi produksi benih nila yang terus berkembang. [4] Sinergi antara ekosistem budidaya ikan nila yang semakin produktif dan program gizi komunitas GURIS menciptakan fondasi ekonomi dan sosial yang kokoh dan saling mengokohkan — semakin banyak ikan nila yang dihasilkan, semakin murah dan mudah diakses bahan PMT bergizi oleh keluarga-keluarga yang berpartisipasi dalam GURIS. Rapat Koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2026 yang telah dilaksanakan Bappeda Banjarnegara pada April 2026 semakin memperkuat komitmen sistemik daerah dalam mendukung keberlanjutan program seperti GURIS di seluruh desa. [5]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi GURIS Desa Tanjunganom merupakan contoh nyata implementasi SDGs di level komunitas desa yang menghubungkan intervensi gizi berbasis pangan lokal dengan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, dan penguatan kelembagaan kesehatan primer. [3] Program ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah pembangunan yang kompleks seperti stunting dapat lahir dari kearifan komunitas lokal yang mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di sekitar mereka, tanpa harus menunggu intervensi teknologi atau anggaran besar dari luar desa. [1]
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
GURIS mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi balita dengan mengintegrasikan ikan nila — produk lokal yang mudah diakses dan terjangkau — sebagai sumber PMT utama, menghilangkan hambatan biaya yang selama ini membuat keluarga kurang mampu tidak mampu mencukupi protein hewani anak secara rutin. [2]
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Edukasi PMT berbahan ikan nila lokal dan pemantauan asupan gizi rutin oleh kader GURIS secara langsung memperkuat ketahanan gizi komunitas desa, mendukung agenda nasional penurunan prevalensi stunting dari 21,6% menuju target 14%, dan memastikan balita Tanjunganom mendapat asupan protein berkualitas dari sumber pangan lokal yang berkelanjutan. [6]
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
GURIS berkontribusi langsung pada penurunan prevalensi stunting di Posyandu Anggrek 2, meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menyusui tentang ASI eksklusif dan MPASI bergizi, serta memperkuat kapasitas komunitas dalam mendeteksi dan menangani dini risiko gangguan tumbuh kembang balita sebelum menjadi stunting permanen. [1]
SDGs 5: Kesetaraan Gender
GURIS memberdayakan perempuan — khususnya kader posyandu dan ibu-ibu muda — sebagai agen utama perubahan perilaku gizi di komunitas desa, memberikan mereka peran strategis dan nyata dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga yang sebelumnya lebih banyak tunduk pada kebiasaan dan tradisi tanpa dukungan pengetahuan gizi yang memadai. [1]
SDGs 14: Ekosistem Lautan (Perairan Darat)
Pemanfaatan produk budidaya ikan nila lokal sebagai sumber PMT GURIS memberikan insentif ekonomi bagi warga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan darat di Desa Tanjunganom, mendorong praktik budidaya ikan yang bertanggung jawab karena hasil panennya kini juga terhubung langsung dengan program gizi komunitas yang bermakna. [4]
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
GURIS membangun kemitraan efektif antara kader posyandu, pemerintah desa, Puskesmas Rakit, Dinas Kesehatan Banjarnegara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menciptakan model konvergensi lintas sektor di tingkat desa yang diakui sebagai pendekatan terbaik dalam percepatan penurunan stunting oleh kebijakan nasional. [5]
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GURIS dapat direplikasi oleh desa-desa lain dengan menyesuaikan sumber pangan protein hewani lokal yang tersedia di masing-masing wilayah — tidak harus ikan nila, tetapi bisa telur ayam kampung, daging unggas, ikan sungai, atau hasil budidaya lokal lain yang mudah dijangkau oleh keluarga kurang mampu. [1] Kunci replikasinya bukan pada jenis bahan pangannya, melainkan pada pemberdayaan kader posyandu sebagai agen gizi komunitas aktif yang bergerak melalui kunjungan rumah — mengubah posyandu dari titik layanan statis menjadi jaringan pendampingan gizi yang dinamis dan menjangkau setiap keluarga di wilayah binaannya. [7]
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dapat memfasilitasi diseminasi model GURIS ke seluruh desa dengan prevalensi stunting tinggi melalui pelatihan kader terintegrasi, penyediaan panduan operasional sederhana, dan mekanisme monitoring bersama yang memanfaatkan sistem data stunting yang sudah ada. [5] Pada skala yang lebih besar, model integrasi GURIS-Posyandu ILP yang menghubungkan sumber pangan lokal dengan program gizi komunitas dapat menjadi template nasional yang didorong oleh Kementerian Kesehatan bagi ribuan desa dengan potensi pangan lokal yang belum dioptimalkan sebagai solusi stunting berbasis kearifan komunitas. Pengalaman Desa Tanjunganom membuktikan bahwa inovasi paling berdampak dalam penurunan stunting sering lahir bukan dari program besar berbiaya tinggi, melainkan dari kepedulian komunitas yang berani bertindak dengan sumber daya yang sudah ada di sekitar mereka. [8]
Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, mengembangkan inovasi tata kelola kesehatan komunitas secara terpadu yang menggabungkan lima pilar program promotif-preventif: Bank Sampah Mandiri, Kawasan Bebas Asap Rokok (KABAR), Taman Gizi dan Toga Desa, Jumantik Mandiri, serta pengelolaan sampah terpadu melalui TPST Dewanata — semuanya berjalan sinergis dalam satu ekosistem desa yang sehat dan bersih. [1] Inisiasi utamanya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata pada Maret 2023 oleh Kepala Desa Slamet Boediono, yang merespons darurat sampah akibat tekanan kunjungan wisatawan yang mencapai 20 ton sampah per minggu di dataran tinggi Dieng yang bersejarah. [3]
Tujuan utamanya adalah membangun lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat di kawasan wisata dataran tinggi yang memiliki kerentanan ekologis tinggi. [1] Hasilnya nyata dan terukur: pada Maret 2025, Desa Dieng Kulon secara resmi meraih penghargaan Desa Sehat dalam ajang Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara, sebuah pengakuan formal bahwa ekosistem kesehatan komunitas yang dibangun selama dua tahun ini berhasil mengubah desa wisata yang dulu berjibaku dengan sampah menjadi contoh nyata desa sehat yang inspiratif. [7]
Nama Inovasi
:
Alamat
:
D
Inovator
:
S/td>
Kontak
:
Latar Belakang
Desa Dieng Kulon adalah destinasi wisata unggulan yang masuk dalam 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia versi ADWI 2021 dan menjadi tuan rumah Dieng Culture Festival — event nasional bergengsi yang setiap tahun menarik puluhan ribu wisatawan dari seluruh penjuru Indonesia dan mancanegara ke kawasan dataran tinggi yang berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. [2] Namun popularitas ini datang dengan konsekuensi serius: produksi sampah desa mencapai 20 ton per minggu dan melonjak drastis saat musim liburan serta gelaran Dieng Culture Festival, menjadikan sampah sebagai masalah yang selama puluhan tahun menghantui kawasan wisata bersejarah ini. [3] Laporan Mongabay Indonesia mengabadikan bagaimana kemeriahan Dieng Culture Festival selalu menyisakan tumpukan sampah yang mencemari kawasan wisata, menimbulkan bau menyengat yang dikeluhkan wisatawan dan warga. [6]
Di sisi lain, belum ada sistem kesehatan komunitas yang terstruktur untuk menjawab kebutuhan promotif dan preventif warga secara berkelanjutan di luar penanganan sampah. [1] Kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang solid, sehingga dampak program kesehatan tidak terasa secara menyeluruh di tingkat komunitas. Ketiadaan sistem yang terintegrasi ini membuat upaya meningkatkan standar kesehatan lingkungan menjadi terfragmentasi dan tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku yang sistemik dan terukur. [1]
Tekanan ekologis yang dihadapi Dieng Kulon sebagai desa wisata aktif sesungguhnya mengandung peluang besar yang belum dimaksimalkan: jika masalah sampah dan kesehatan lingkungan dapat diatasi secara sistemis, desa ini memiliki semua prasyarat untuk menjadi model desa wisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan ekologi sekaligus. [2] Kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap Pendapatan Asli Daerah Banjarnegara dari sektor pariwisata yang mencapai Rp20 miliar pada 2023 membuktikan bahwa investasi dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah investasi wisata yang paling menguntungkan secara jangka panjang. [2]
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari keresahan mendalam Kepala Desa Slamet Boediono yang menyaksikan penumpukan sampah tak terkelola menghantui kawasan wisata bersejarah ini selama bertahun-tahun tanpa solusi sistemik yang nyata. [3] Pada Maret 2023, ia menginisiasi pendirian TPST Dewanata di lahan milik Perhutani seluas 500 meter persegi sebagai fondasi pengelolaan lingkungan sehat yang sistematis, dilengkapi mesin pemilah sampah, mesin pencacah, alat press, dan fasilitas konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. [3] TPST Dewanata bekerja dengan prinsip ekonomi sirkular: sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang langsung dimanfaatkan petani lokal, sampah non-organik dipilah dan dijual, sedangkan sampah plastik dikonversi menjadi bahan bakar — seluruh pendapatan operasionalnya digunakan untuk membiayai kelangsungan fasilitas ini tanpa bergantung pada subsidi anggaran desa. [4]
Di level komunitas, inovasi diperluas menjadi ekosistem kesehatan terpadu yang mencakup empat pilar pelengkap: Bank Sampah Mandiri yang mengubah sampah anorganik warga menjadi nilai ekonomi melalui mekanisme tabungan sampah; KABAR (Kawasan Bebas Asap Rokok) yang menciptakan ruang publik dan fasilitas kesehatan bebas asap rokok; Taman Gizi dan Toga Desa yang menyediakan tanaman obat keluarga serta ruang edukasi gizi bagi balita dan ibu hamil; serta program Jumantik Mandiri yang menempatkan juru pemantau jentik terlatih di setiap rumah warga untuk memutus rantai penyebaran penyakit berbasis vektor nyamuk. [1] Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan beroperasi sebagai sistem yang saling mengunci — lingkungan bersih dari pengelolaan sampah menjadi prasyarat keberhasilan program kesehatan komunitas lainnya, dan sebaliknya, komunitas yang sadar kesehatan akan lebih konsisten menjaga kebersihan lingkungannya sendiri. [2]
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dengan pembangunan fisik TPST Dewanata pada awal 2023 yang didukung penuh oleh jejaring mitra strategis yang dirangkai oleh pemerintah desa melalui lobi-lobi kelembagaan yang intensif. [3] Perhutani menyediakan lahan dan membiayai pembangunan hanggar serta pengadaan tabung pupuk organik cair, sementara PT Geodipa Energi berkontribusi pada pengadaan mesin pengolah dan infrastruktur operasional TPST. Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Purwokerto menyumbangkan alat pemilah, alat press, alat pencacah, dan kendaraan operasional L300 sebagai bagian dari program Bank Indonesia mendorong pariwisata hijau di Dataran Tinggi Dieng. [5]
Pada tahap selanjutnya, pemerintah desa menggalang keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat — kader kesehatan, ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, dan tokoh masyarakat — untuk bersama-sama menjalankan empat program kesehatan komunitas yang dikembangkan paralel dengan beroperasinya TPST. [1] Koordinasi lintas kelompok ini menjadi kunci agar setiap program berjalan serentak dan saling mendukung, bukan terfragmentasi tanpa dampak yang terasa di level warga paling bawah. Pupuk Indonesia turut berkontribusi dengan mengirimkan sekitar 400 relawan, menyediakan kendaraan roda tiga untuk distribusi, serta memberikan pupuk bagi petani desa — sebuah bukti bahwa TPST Dewanata juga berhasil menarik ekosistem dukungan yang lebih luas dari yang diantisipasi pada awalnya. [4]
Pembelajaran terpenting dari proses ini adalah bahwa kapasitas TPST sempat kewalahan menghadapi lonjakan sampah saat gelaran Dieng Culture Festival dan musim liburan panjang — kondisi yang memaksa manajemen untuk mengembangkan sistem perencanaan kapasitas yang adaptif terhadap siklus kunjungan wisata. [6] Pengalaman mengelola lonjakan sampah musiman ini mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan manajemen sampah wisatawan ke dalam SOP operasional TPST, termasuk koordinasi aktif dengan panitia event besar agar sistem pemilahan sampah diterapkan sejak titik awal, bukan hanya setelah sampah terakumulasi. Iterasi dan adaptasi operasional yang terus-menerus inilah yang membuat TPST Dewanata semakin tangguh dan efisien dari tahun ke tahun sejak mulai beroperasi pada 2023. [3]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kolaborasi organik antara pemerintah desa, seluruh elemen komunitas, dan mitra eksternal yang bergerak dengan tujuan bersama yang didefinisikan dengan jelas sejak awal. [1] Kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat memainkan peran sebagai motor penggerak di tingkat komunitas — mereka bukan sekadar pelaksana instruksi dari atas, melainkan agen perubahan yang memiliki kebebasan dan kepercayaan untuk menggerakkan warga di sekitar mereka sesuai kondisi dan konteks lapangan yang selalu berubah. Kepemimpinan visioner Kepala Desa Slamet Boediono yang berani menginisiasi TPST Dewanata pada saat masalah sampah dianggap terlalu besar untuk diselesaikan di level desa menjadi titik penting yang menggerakkan seluruh ekosistem inovasi ini. [3]
Faktor kedua yang sama krusialnya adalah kemampuan pemerintah desa dalam membangun dan mengelola jejaring kemitraan multi-institusi yang komplementer. [5] Bank Indonesia, Perhutani, PT Geodipa, dan Pupuk Indonesia berkontribusi tidak dalam kapasitas yang tumpang tindih, melainkan secara terkoordinasi — masing-masing mengisi kekosongan kapasitas yang berbeda sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Pengelolaan TPST Dewanata oleh BUMDesa sebagai entitas bisnis yang mandiri secara finansial — bukan sebagai program seremonial yang bergantung penuh pada bantuan — memastikan inovasi ini memiliki fondasi keberlanjutan yang kuat dan tidak akan berhenti ketika bantuan eksternal berakhir. [4]
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung dan terukur terasa pada transformasi pengelolaan lingkungan: TPST Dewanata kini mampu mengolah sampah desa secara sistematis, mengakhiri gunungan sampah yang selama puluhan tahun menghantui kawasan wisata Dieng dan dikeluhkan oleh wisatawan yang datang. [3] Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang langsung dimanfaatkan petani kentang dan sayuran lokal, sementara sampah plastik dikonversi menjadi bahan bakar alternatif — menciptakan nilai ekonomi sirkular bagi warga desa yang sebelumnya hanya melihat sampah sebagai masalah tanpa manfaat. Petugas TPST yang seluruhnya merupakan warga Desa Dieng Kulon mendapat upah dari hasil penjualan produk olahan sampah, membuktikan bahwa fasilitas ini benar-benar menjadi sumber mata pencaharian baru yang layak bagi komunitas. [3]
Dampak ekonomi pariwisata terbukti berkorelasi langsung dengan kebersihan lingkungan yang berhasil dijaga: kontribusi Desa Dieng Kulon terhadap PAD Banjarnegara dari sektor pariwisata mencapai Rp20 miliar pada 2023 — angka yang mencerminkan tingginya kepercayaan dan kepuasan wisatawan terhadap kualitas destinasi yang kini jauh lebih bersih dan nyaman. [2] Keberhasilan ini membuktikan tesis yang menjadi fondasi seluruh inovasi: lingkungan yang sehat adalah investasi pariwisata terbaik yang bisa dilakukan oleh desa wisata manapun. Bank Indonesia KPw Purwokerto mendokumentasikan TPST Dewanata sebagai model keberhasilan program pariwisata hijau di dataran tinggi yang layak disebarluaskan kepada daerah-daerah lain. [5]
Puncak dari seluruh kerja keras komunitas ini adalah penghargaan Desa Sehat dalam Lomba Desa dan Kecamatan Sehat Kabupaten Banjarnegara pada Maret 2025, yang mengantarkan Banjarnegara untuk pertama kalinya siap mengikuti Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional di tahun yang sama. [7] Bupati Banjarnegara Dr. Amalia Desiana memberikan apresiasi langsung dan menyatakan harapannya agar Dieng Kulon menjadi inspirasi bagi seluruh desa di Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan potensi lokal berbasis kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan bertingkat — dari level kabupaten hingga harapan nasional — memvalidasi bahwa model kesehatan komunitas terpadu yang dikembangkan Desa Dieng Kulon bukan hanya inovasi lokal, melainkan praktik baik yang relevan untuk konteks yang jauh lebih luas. [7]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah besarnya volume sampah yang masuk dari luar desa — terutama dari wisatawan selama musim liburan dan Dieng Culture Festival — yang dalam periode puncak dapat jauh melampaui kapasitas normal TPST Dewanata. [6] Kapasitas pengolahan yang dirancang untuk kebutuhan harian rutin desa tidak selalu cukup untuk mengabsorpsi lonjakan sampah musiman yang datang secara tiba-tiba, sehingga diperlukan perencanaan kapasitas yang dinamis dan adaptif terhadap kalender event wisata. Tantangan ini juga mengungkap kebutuhan yang lebih besar akan koordinasi antara pengelola TPST, panitia event, dan pemerintah kabupaten dalam manajemen sampah event secara terpadu. [6]
Kendala lain yang tidak kalah berat adalah membangun dan mempertahankan konsistensi perilaku warga dalam memilah sampah dari sumbernya dan mematuhi kawasan bebas asap rokok yang ditetapkan program KABAR. [1] Perubahan kebiasaan sosial yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak dapat dihasilkan oleh sosialisasi satu kali — ia membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, edukasi rutin yang dikemas secara kreatif, dan keteladanan nyata dari tokoh-tokoh yang dihormati di desa agar budaya hidup sehat benar-benar mengakar sebagai norma komunitas, bukan sekadar kewajiban yang dipatuhi karena ada program. Penelitian tentang manajemen sampah di kawasan wisata mengonfirmasi bahwa perubahan perilaku berbasis komunitas membutuhkan waktu rata-rata dua hingga tiga tahun untuk benar-benar terlembaga dan menjadi kebiasaan yang terjaga bahkan tanpa pengawasan eksternal. [8]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang: kemandirian finansial TPST Dewanata melalui model bisnis sirkular, integrasi program kesehatan komunitas ke dalam sistem layanan desa yang terlembaga, dan perencanaan partisipatif yang memastikan seluruh program menjadi agenda prioritas jangka panjang. [4] Model bisnis TPST yang menghasilkan pendapatan dari penjualan pupuk kompos, plastik daur ulang, dan bahan bakar hasil olahan memastikan operasional tidak bergantung semata pada Dana Desa atau kebaikan mitra — sebuah desain keberlanjutan yang dibangun sejak hari pertama TPST beroperasi. [3]
Pemerintah Desa Dieng Kulon juga menyusun Musrenbangdes 2026 dengan prioritas penguatan infrastruktur wisata berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan produk lokal berbasis digital yang memanfaatkan reputasi Dieng Kulon sebagai desa wisata sehat bertaraf nasional. [1] Pendekatan perencanaan partisipatif ini memastikan bahwa seluruh program kesehatan dan lingkungan tidak berhenti ketika kepala desa berganti, melainkan menjadi bagian dari identitas dan visi desa yang dimiliki bersama oleh seluruh warga. Dengan posisinya sebagai Desa Sehat peraih penghargaan kabupaten yang kini berkontribusi pada nominasi KKS nasional, Desa Dieng Kulon memiliki insentif reputasional yang kuat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar kesehatan komunitasnya. [7]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi kesehatan komunitas terpadu Desa Dieng Kulon merupakan salah satu contoh paling komprehensif implementasi SDGs di tingkat desa yang menghubungkan pengelolaan lingkungan, kesehatan komunitas, ekonomi pariwisata, dan tata kelola yang inklusif dalam satu sistem yang koheren dan saling memperkuat. [1] Model ini membuktikan bahwa tantangan kompleks seperti pengelolaan sampah destinasi wisata dan peningkatan kesehatan komunitas dapat diselesaikan secara bersamaan melalui inovasi yang dirancang dengan pendekatan sistem, bukan program-program terpisah yang berjalan dalam silo. [2]
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
TPST Dewanata menciptakan lapangan kerja tetap bagi warga Desa Dieng Kulon sebagai petugas pengelola sampah yang mendapatkan upah dari hasil penjualan produk olahan, mengubah masalah lingkungan menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan alternatif selain pertanian. [3]
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Kombinasi KABAR, Jumantik Mandiri, Taman Gizi dan Toga Desa, serta Bank Sampah Mandiri menciptakan lingkungan dan perilaku hidup sehat yang komprehensif — mencakup pencegahan penyakit berbasis vektor, edukasi gizi balita dan ibu hamil, pengurangan paparan asap rokok di ruang publik, dan sanitasi lingkungan yang lebih baik melalui pengelolaan sampah yang sistemik. [1]
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan TPST Dewanata oleh BUMDesa menghasilkan lapangan kerja layak bagi warga lokal, sementara lingkungan yang bersih dan sehat mendorong kunjungan wisatawan yang terus tumbuh — berkontribusi langsung pada PAD Banjarnegara sebesar Rp20 miliar pada 2023 dan membuktikan bahwa investasi lingkungan adalah katalis pertumbuhan ekonomi wisata yang paling efektif. [2]
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Model desa wisata sehat Dieng Kulon menjadikan kawasan dataran tinggi bersejarah ini sebagai permukiman berkelanjutan yang mengintegrasikan aktivitas pariwisata intensif dengan pemeliharaan kualitas lingkungan dan kesehatan komunitas — menunjukkan bahwa pariwisata dan keberlanjutan ekologis tidak harus saling bertentangan jika dikelola dengan sistem yang tepat. [2]
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
TPST Dewanata mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular secara nyata di tingkat desa — sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah plastik menjadi bahan bakar, dan sampah anorganik dijual kembali — menciptakan rantai nilai dari limbah yang sebelumnya hanya menjadi masalah lingkungan tanpa penyelesaian sistemik. [4]
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi komplementer antara pemerintah desa, Bank Indonesia KPw Purwokerto, Perhutani, PT Geodipa Energi, Pupuk Indonesia, dan komunitas warga dalam membangun dan mengelola TPST Dewanata adalah model kemitraan multipihak yang diakui Bank Indonesia sebagai praktik terbaik pariwisata hijau yang layak direplikasi di destinasi wisata lain di Indonesia. [5]
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi kesehatan komunitas terpadu Dieng Kulon dapat direplikasi oleh desa-desa wisata lain yang menghadapi tekanan lingkungan akibat tingginya kunjungan wisatawan, terutama destinasi yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai dan program kesehatan komunitas yang terkoordinasi. [2] Kunci keberhasilan replikasinya terletak pada tiga hal yang harus disiapkan secara bersamaan: pembentukan unit pengelola sampah berbasis BUMDesa dengan model bisnis sirkular yang mandiri finansial, mobilisasi kader kesehatan lintas kelompok di bawah koordinasi pemerintah desa yang kuat, dan pembangunan jejaring kemitraan dengan BUMN serta sektor swasta sejak tahap desain — bukan setelah program berjalan. [4]
Untuk scale up, pengalaman Dieng Kulon sangat relevan bagi puluhan destinasi wisata alam di Jawa Tengah dan luar Jawa yang menghadapi masalah serupa namun belum memiliki keberanian dan model yang sudah terbukti untuk memulai. [2] Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong replikasi dengan menjadikan Dieng Kulon sebagai desa percontohan wajib kunjungan studi bagi kepala desa dari desa-desa wisata yang sedang dikembangkan, mempersingkat kurva pembelajaran bagi mereka yang ingin mengadopsi model yang sudah terbukti efektif ini. Dengan posisi Banjarnegara yang kini pertama kalinya siap mengikuti Kabupaten Kota Sehat nasional berkat kontribusi Dieng Kulon, model ini memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat untuk dipromosikan sebagai standar nasional desa wisata sehat. [7]
[4] Bank Indonesia KPw Purwokerto, “TPST Dewananta Dieng: Solusi Pengelolaan Sampah yang Mengubah Masalah Menjadi Berkah,” YouTube BI Purwokerto, 2023. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=8gSLwloSSes
[9] PT Geo Dipa Energi Unit Dieng (Instagram), “ID 00848: Desa Dieng Kulon Integrasikan Program Kesehatan Komunitas,” instagram.com, 14 Des. 2025. [Online]. Available: https://www.instagram.com/reel/DSUQ9nykx6v/
Pemerintah Desa Kolai di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mendirikan Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu sebagai inovasi literasi berbasis komunitas yang lahir dari kecintaan Kepala Desa Syukur Syam terhadap buku dan keyakinannya bahwa literasi adalah kunci kemajuan desa. [1] Perpustakaan ini bukan sekadar ruang baca biasa — ia tumbuh menjadi pusat pembelajaran komunitas yang menyediakan koleksi buku lengkap, fasilitas komputer dan internet, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan yang melibatkan karang taruna, sehingga menarik pengunjung dari semua kelompok usia setiap harinya. Strategi “Literasi untuk Kesejahteraan” yang diusung menjadikan perpustakaan bukan sekadar tempat membaca, melainkan ruang transformasi sosial dan ekonomi warga desa yang paling aksesibel. [5]
Dampak utamanya sangat membanggakan: Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai meraih Juara 2 lomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 2017, naik menjadi Juara 1 pada 2018 sekaligus mewakili Sulsel ke tingkat nasional, dan berhasil menembus enam nominator terbaik lomba perpustakaan desa tingkat nasional — sebuah pencapaian luar biasa bagi perpustakaan desa terpencil di Pegunungan Enrekang. [1][2] Riset akademik dari UIN Alauddin Makassar mengonfirmasi peran strategis perpustakaan ini dalam meningkatkan minat baca masyarakat Desa Kolai secara terukur dan berkelanjutan. [9]
Latar Belakang
Tingkat literasi masyarakat perdesaan di Indonesia masih tergolong rendah, dengan minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas sebagai penyebab utama yang terus menciptakan ketimpangan modal manusia antara desa dan kota. [3] Penelitian tentang perpustakaan desa sebagai pusat literasi mengonfirmasi bahwa kekosongan fasilitas baca di desa menciptakan lingkaran setan yang memperlemah kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Anak-anak dan warga dewasa di desa tidak memiliki ruang terstruktur untuk mengembangkan kebiasaan belajar mandiri, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka memanfaatkan peluang ekonomi dan sosial yang tersedia. [3]
Di Desa Kolai, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur literasi yang nyaris nol sebelum Perpustakaan Gerbang Ilmu berdiri. [4] Tidak ada fasilitas baca publik yang memadai, tidak ada akses komputer bagi warga, dan tidak ada ruang terstruktur bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan digital maupun kecakapan hidup lainnya. Kepala Desa Syukur Syam melihat kondisi ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk mengubah wajah desanya melalui investasi pada modal manusia yang paling mendasar — literasi — dengan memulai dari apa yang paling dekat dengan dirinya: koleksi buku pribadi yang ia sayangi. [1]
Program PerpuSeru yang diluncurkan oleh Coca-Cola Foundation Indonesia sejak 2011 membuka jendela peluang bagi Desa Kolai untuk mentransformasi perpustakaan tradisional menjadi pusat belajar komunitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). [5] Program ini kemudian direplikasi oleh Perpustakaan Nasional RI bersama Bappenas sebagai Prioritas Nasional 2019 dan telah menjangkau 768 perpustakaan desa di 18 provinsi, membuktikan relevansi dan skalabilitas pendekatan transformasi perpustakaan desa berbasis komunitas. Desa Kolai memanfaatkan kehadiran Program PerpuSeru di Kabupaten Enrekang sebagai akselerator yang mengubah perpustakaan yang sudah ada menjadi ekosistem literasi modern yang berdampak jauh melampaui batas-batas desa. [5]
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pendirian Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan komunitas terintegrasi yang menggabungkan fungsi perpustakaan klasik, pusat literasi digital, dan ruang pelatihan kecakapan hidup dalam satu institusi desa yang dikelola sepenuhnya oleh warga setempat. [1] Inovasi ini lahir dari tindakan konkret Kepala Desa Syukur Syam yang menghibahkan koleksi buku pribadinya sebagai modal awal — sebuah gestur kepemimpinan berbasis pengorbanan yang langsung membangun kepercayaan komunitas bahwa pemimpin mereka benar-benar percaya pada nilai literasi yang ia perjuangkan. Pendirian perpustakaan dikukuhkan secara hukum melalui SK Kepala Desa Kolai Nomor 03 Tahun 2006 dan diperkuat dengan SK Nomor 02 Tahun 2016 tentang pengangkatan pengelola resmi, memastikan keberlangsungan kelembagaan tidak bergantung pada satu periode kepemimpinan saja. [1]
Perpustakaan Gerbang Ilmu bekerja sebagai ekosistem literasi berlapis yang melayani kebutuhan berbeda dari berbagai kelompok warga. [6] Koleksi buku fisik yang terus bertumbuh dari berbagai sumber mencakup kebutuhan semua usia — dari buku cerita anak, buku pelajaran, hingga buku pertanian dan keterampilan untuk warga dewasa. Tiga unit komputer terkoneksi internet dari Program PerpuSeru hadir sebagai pintu gerbang literasi digital yang memungkinkan warga Kolai mengakses informasi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau dari kota. Karang Taruna Desa Kolai yang dilibatkan secara aktif sebagai pengelola menjamin layanan perpustakaan tetap dinamis, relevan, dan menarik bagi generasi muda yang menjadi target utama transformasi literasi jangka panjang. [6]
Proses Penerapan Inovasi
Pendirian perpustakaan dimulai dari langkah yang sangat sederhana namun sarat makna: Kepala Desa Syukur Syam menghibahkan koleksi buku pribadinya, membangun ruang khusus di kantor desa, dan melegitimasi perpustakaan melalui SK Nomor 03 Tahun 2006 sebagai produk hukum yang memberi perpustakaan status resmi dan kepastian kelembagaan. [1] Koleksi awal kemudian dikembangkan secara paralel melalui multipel sumber: bantuan buku dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang, bantuan dari Perpustakaan Nasional RI, dana dekonsentrasi provinsi, dan yang paling berkelanjutan adalah alokasi anggaran rutin dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelian buku-buku baru sesuai kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan multi-sumber ini memastikan pertumbuhan koleksi tidak terhenti ketika satu sumber dana mengering. [1]
Kemitraan dengan Program PerpuSeru Enrekang menjadi titik transformasi paling signifikan dalam perjalanan perpustakaan ini. [6] Melalui kemitraan tersebut, perpustakaan mendapatkan tiga unit komputer, koneksi internet, dan — yang paling berharga — pendampingan dari fasilitator PerpuSeru yang terlatih dalam mengembangkan strategi layanan berbasis kebutuhan komunitas, jauh melampaui pendekatan perpustakaan konvensional yang hanya mengelola koleksi. Pembenahan fisik ruang baca yang dilakukan bersama Karang Taruna pada April 2018, mulai dari penataan ulang rak buku, pengecatan ruangan, hingga pemasangan papan informasi, menjadi persiapan konkret dan terencana sebelum tim penilai lomba perpustakaan desa tingkat nasional datang melakukan kunjungan penilaian lapangan. [7]
Proses penguatan SDM pengelola berjalan secara bertahap dan konsisten. [2] Fasilitator PerpuSeru memberikan pelatihan kepada pengelola karang taruna tentang manajemen perpustakaan berbasis komunitas, teknik promosi layanan perpustakaan kepada warga, dan pengelolaan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga desa. Pembelajaran terpenting dari proses ini adalah bahwa keberhasilan perpustakaan desa tidak diukur dari jumlah buku di rak, melainkan dari seberapa sering warga hadir dan seberapa besar manfaat yang mereka rasakan dalam kehidupan nyata — sebuah pergeseran paradigma dari “koleksi-sentris” ke “komunitas-sentris” yang menjadi fondasi seluruh strategi pengembangan perpustakaan. [10]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan transformatif Kepala Desa Syukur Syam yang tidak sekadar menginstruksikan, tetapi memulai inovasi dengan pengorbanan nyata melalui hibah koleksi buku pribadi yang menjadi fondasi pertama perpustakaan. [4] Kepemimpinan berbasis teladan ini menciptakan legitimasi moral yang membuat seluruh elemen desa — perangkat, karang taruna, hingga warga biasa — tergerak untuk berpartisipasi dengan rasa memiliki yang tulus, bukan sekadar kewajiban administratif. Alokasi rutin Dana Desa untuk operasional dan pengembangan koleksi perpustakaan yang diprioritaskan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan desa membuktikan komitmen yang melampaui sekadar retorika. [1]
Faktor kedua adalah kemitraan strategis yang dibangun dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang dan Program PerpuSeru yang membawa serta tidak hanya sumber daya fisik berupa buku dan komputer, tetapi kapasitas teknis berupa pelatihan pengelolaan dan strategi pengembangan perpustakaan berbasis komunitas yang tidak dimiliki desa secara mandiri. [5] Program PerpuSeru yang pada 2019 masuk Prioritas Nasional dengan telah melatih 2.300 staf perpustakaan dan menjangkau sekitar 14 juta masyarakat di 18 provinsi adalah mitra yang membawa standar pengembangan perpustakaan desa ke level yang jauh lebih tinggi dari sekadar “rak buku di kantor desa”. Keterlibatan karang taruna sebagai pengelola aktif — bukan sekadar sukarelawan — memberikan energi dan inovasi layanan yang terus segar seiring pergantian generasi pengurus. [5]
Hasil dan Dampak Inovasi
Rentetan prestasi yang ditorehkan Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai berbicara paling lantang tentang kualitas inovasi yang dibangun. [1] Pada 2017, perpustakaan ini meraih Juara 2 lomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan — sebuah pencapaian mengejutkan bagi desa kecil di pegunungan Enrekang yang tak pernah masuk radar pembangunan literasi sebelumnya. Pada 2018, prestasi itu ditingkatkan menjadi Juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membawa nama Sulsel ke panggung nasional, lalu berhasil menembus enam nominator terbaik lomba perpustakaan desa tingkat nasional dengan tim penilai dari Perpustakaan Nasional RI yang datang langsung ke Desa Kolai untuk melakukan penilaian lapangan. [2]
Dampak sosial perpustakaan ini mengubah pola aktivitas masyarakat secara fundamental. [9] Penelitian skripsi UIN Alauddin Makassar yang secara khusus mengkaji Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai mengonfirmasi perannya yang signifikan dalam meningkatkan minat baca masyarakat — sebuah perubahan perilaku komunitas yang tidak bisa terjadi dalam semalam melainkan merupakan hasil kerja keras bertahun-tahun membangun ekosistem literasi yang menarik dan relevan. Karang taruna yang terlibat aktif sebagai pengelola mendapatkan pengalaman organisasi, pelayanan publik, dan kepemimpinan yang meningkatkan kualitas pemuda desa secara nyata melampaui sekadar kemampuan mengelola rak buku. [9]
Dari sisi ekonomi dan pemberdayaan, strategi “Literasi untuk Kesejahteraan” yang diusung Desa Kolai sejalan dengan bukti empiris program PerpuSeru secara nasional yang menunjukkan bahwa akses perpustakaan berbasis TIK meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan kapasitas perempuan, pemuda, dan usaha kecil yang menggunakan informasi dan pelatihan dari perpustakaan. [5] Perpustakaan Gerbang Ilmu kini menjadi ikon kebanggaan Desa Kolai yang mengangkat citra desa di tingkat kabupaten dan provinsi, membuka akses ke program-program pengembangan literasi dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menyentuh desa sekecil Kolai. [8]
Tantangan dan Kendala
Tantangan utama yang dihadapi Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai adalah keterbatasan tenaga pengelola yang memiliki latar belakang profesional ilmu perpustakaan. [3] Pengelolaan yang sebagian besar bertumpu pada sukarelawan karang taruna, meski penuh semangat, membutuhkan investasi pelatihan yang berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung dan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. Rotasi alami pengurus karang taruna setiap beberapa tahun juga berarti proses pelatihan dan transfer pengetahuan harus terus diulang — sebuah tantangan manajemen SDM yang membutuhkan sistem dokumentasi dan mentoring yang terstruktur agar pengetahuan kelembagaan tidak hilang bersama pergantian pengurus. [10]
Kendala kedua adalah pemeliharaan dan pembaruan perangkat komputer serta koneksi internet secara berkala yang membutuhkan anggaran operasional rutin yang tidak selalu tersedia dalam jumlah memadai dari ADD. [10] Ketergantungan awal pada dukungan Program PerpuSeru untuk infrastruktur digital mengharuskan desa menyiapkan strategi pembiayaan mandiri yang konkret agar kapasitas digital perpustakaan tidak mengalami degradasi setelah program kemitraan berakhir. Kondisi geografis Desa Kolai yang berada di pegunungan Enrekang juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal kecepatan dan keandalan koneksi internet yang menjadi tulang punggung layanan literasi digital perpustakaan. [5]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai dijaga melalui pelembagaan yang berlapis dan kuat: perpustakaan memiliki dua produk hukum desa sebagai landasan, pengelola resmi yang diangkat melalui SK Kepala Desa, dan alokasi anggaran rutin dari ADD yang memastikan perpustakaan tidak layu ketika bantuan luar berhenti mengalir. [1] Pendekatan ini menempatkan perpustakaan sebagai institusi publik desa yang mandiri secara kelembagaan dan finansial — bukan program titipan yang eksistensinya bergantung pada satu donatur atau satu periode kepemimpinan kepala desa. Komitmen untuk terus mengalokasikan Dana Desa bagi pembelian koleksi baru secara rutin menjamin relevansi perpustakaan terhadap kebutuhan warga yang terus berkembang. [1]
Strategi regenerasi kepemimpinan perpustakaan melalui keterlibatan karang taruna sebagai pengelola adalah investasi keberlanjutan jangka panjang yang paling cerdas dari inovasi ini. [6] Setiap generasi pengurus karang taruna yang masuk membawa energi dan perspektif baru yang mencegah stagnasi layanan, sekaligus menjaga relevansi perpustakaan di mata kelompok usia yang paling strategis untuk masa depan literasi desa. Perluasan program layanan ke arah pemberdayaan ekonomi — melalui pelatihan digital marketing bagi UMKM lokal, kelas keterampilan perempuan, dan bimbingan belajar bagi siswa — akan memperkuat posisi perpustakaan sebagai institusi desa yang paling multifungsi dan paling sering dikunjungi oleh warga dari semua kelompok. [10]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Strategi “Literasi untuk Kesejahteraan” memungkinkan warga desa mengakses informasi, pelatihan keterampilan, dan pengetahuan usaha yang meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Bukti dari Program PerpuSeru secara nasional menunjukkan bahwa perpustakaan desa berbasis TIK meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya bagi perempuan dan pelaku usaha kecil yang menggunakan layanan perpustakaan. [5]
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
Perpustakaan Gerbang Ilmu menyediakan akses pendidikan nonformal yang merata bagi seluruh warga Desa Kolai, dari anak-anak hingga orang dewasa, tanpa biaya dan tanpa diskriminasi. Penelitian UIN Alauddin Makassar mengonfirmasi peran signifikan perpustakaan ini dalam meningkatkan minat baca masyarakat — indikator kualitas pendidikan yang paling fundamental dan berkelanjutan. [9]
SDGs 5: Kesetaraan Gender
Program pelatihan keterampilan dan akses komputer di perpustakaan membuka peluang pengembangan diri yang setara bagi perempuan Desa Kolai yang sebelumnya memiliki akses terbatas pada fasilitas digital dan pendidikan nonformal di luar rumah. Keterlibatan perempuan sebagai pengunjung aktif dan peserta pelatihan memperkuat posisi mereka sebagai agen pengambil keputusan dalam keluarga dan komunitas. [5]
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan
Kehadiran komputer dan internet di perpustakaan desa mengurangi kesenjangan digital antara warga Desa Kolai yang terpencil di pegunungan Enrekang dengan masyarakat perkotaan yang memiliki akses lebih mudah ke informasi dan teknologi. Prestasi Juara 1 tingkat Provinsi dan Nominator Nasional membuktikan bahwa kualitas inovasi desa terpencil mampu bersaing setara dengan inovasi dari daerah yang lebih maju secara infrastruktur. [1]
SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan
Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai berhasil membangun ekosistem kemitraan multi-pihak yang efektif: Pemerintah Desa, Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang, Perpustakaan Nasional RI, Program PerpuSeru (Coca-Cola Foundation Indonesia), Karang Taruna, dan akademisi dari UIN Alauddin Makassar. Kemitraan berlapis ini menjadi model kolaborasi pembangunan literasi desa yang inklusif dan berkelanjutan. [5]
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai menawarkan cetak biru replikasi yang sangat mudah diadopsi oleh desa-desa lain karena prasyaratnya sangat minimal dan terjangkau: seorang kepala desa yang berkomitmen, ruang fisik yang memadai, kemauan untuk bermitra dengan perpustakaan daerah, dan keberanian mengalokasikan sebagian ADD untuk koleksi buku. [11] Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah terbukti berperan aktif sebagai pembina Perpustakaan Gerbang Ilmu dapat menjadi fasilitator replikasi model ini ke desa-desa tetangga secara sistematis, memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang sudah dibangun dalam mendampingi Desa Kolai. [11]
Untuk scale up nasional, Program PerpuSeru yang telah direplikasi Perpustakaan Nasional RI ke 60 perpustakaan kabupaten pada 2018 dan ditetapkan sebagai Prioritas Nasional 2019 dengan target 300 kabupaten menyediakan ekosistem pendampingan yang siap dimanfaatkan oleh ratusan desa baru yang ingin memulai transformasi literasi. [5] Desa Kolai dapat berperan aktif sebagai desa percontohan nasional — narasumber dalam forum replikasi, tuan rumah kunjungan studi banding dari desa-desa lain, dan kontributor modul praktik terbaik pengelolaan perpustakaan desa berbasis komunitas yang dapat didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia melalui jaringan Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Desa. [5]
[9] OPAC UIN Alauddin Makassar, “Peran Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu Kolai dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang,” Skripsi Jurusan Ilmu Perpustakaan. [Online]. Available: https://opac.fah.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9540
Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, melalui BUMDes Tunjung Mekar meluncurkan program fasilitasi kerja di kapal pesiar internasional dengan skema pinjaman modal tanpa agunan. Program ini menghapus hambatan finansial terbesar yang selama ini menghalangi warga kurang mampu untuk mengakses pekerjaan bergaji tinggi di industri pariwisata global — yaitu ketiadaan biaya awal untuk paspor, dokumen, dan pelatihan keberangkatan. [1]
Inovasi ini bertujuan menekan angka pengangguran di empat banjar dinas Desa Tunjung sekaligus membangun sumber devisa keluarga yang stabil dan berkesinambungan. Sejak diluncurkan, program telah memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda secara legal ke kapal pesiar dengan rute Eropa dan Kanada, mengalirkan devisa ke desa, dan mengubah keluarga yang sebelumnya bergantung pada hasil tani menjadi penyumbang ekonomi aktif yang berdaya. [2]
Latar Belakang
Desa Tunjung berdiri di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, di wilayah pegunungan Bali Utara yang sejuk dengan hamparan perkebunan yang luas. Perekonomian warga bertumpu pada hasil bumi — kopi, cengkih, dan sayuran — yang menghidupi keluarga petani dari generasi ke generasi. Namun ketika angkatan kerja muda tumbuh pesat, lahan pertanian yang terbatas tidak lagi mampu menyerap mereka semua. [3]
Sebenarnya, peluang kerja di kapal pesiar internasional sudah lama dikenal oleh sebagian warga Desa Tunjung. Industri pariwisata bahari global menawarkan gaji jauh di atas upah minimum daerah, dengan fasilitas akomodasi dan makan yang ditanggung perusahaan. Namun satu tembok tinggi menghalangi pemuda desa untuk melangkah masuk: biaya awal untuk paspor, sertifikasi, pelatihan, dan dokumen keberangkatan yang mencapai jutaan rupiah tidak terjangkau oleh keluarga petani gunung yang tidak memiliki aset sebagai jaminan pinjaman. [4]
Perbekel I Made Sadia membaca situasi ini bukan sebagai nasib yang harus diterima, melainkan sebagai celah kebijakan yang bisa diisi. Jika desa dapat menyediakan modal awal tanpa mensyaratkan agunan, hambatan terbesar itu runtuh dengan sendirinya. Kehadiran seorang mantan pekerja kapal pesiar yang kemudian menjabat sebagai Ketua BUMDes Tunjung Mekar menjadi modal sosial yang tak ternilai: ia memahami dari dalam bagaimana sistem rekrutmen, pelatihan, dan kehidupan kerja di atas kapal pesiar itu bekerja. [5]
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Tunjung Mekar mengembangkan skema kredit tanpa agunan khusus bagi warga yang telah lolos seleksi rekrutmen kapal pesiar. Pinjaman ini hanya dikenakan bunga 1 persen per bulan — jauh di bawah bunga lembaga keuangan formal maupun koperasi konvensional — yang semata-mata digunakan untuk menutup biaya operasional administrasi dan pengelolaan dana bergulir. Besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pekerja: biaya paspor, tes kesehatan, sertifikasi Basic Safety Training (BST), seragam, dan tiket keberangkatan. [1]
Inovasi ini tidak berhenti pada pembiayaan semata. BUMDes Tunjung Mekar bekerja sama dengan agen penyaluran tenaga kerja kapal pesiar yang telah memiliki rekam jejak terpercaya untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan kontrak kerja yang sah, perlindungan hukum, dan kepastian gaji sesuai standar internasional. Seluruh mekanisme ini dirancang sebagai sistem terintegrasi: BUMDes sebagai pemberi modal, agen sebagai penyalur ke perusahaan kapal pesiar, dan pemerintah desa sebagai penjamin moral yang memastikan setiap warga yang berangkat adalah tenaga kerja terlatih dan terdokumentasi dengan baik, bukan pekerja migran ilegal yang rentan eksploitasi. [6]
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama yang ditempuh Perbekel I Made Sadia adalah membangun fondasi kompetensi calon pekerja sebelum satu rupiah pun dari BUMDes dicairkan. Kelas bahasa Inggris intensif digelar di kantor desa, dan pelatihan keterampilan teknis hospitaliti — mulai dari tata cara pelayanan meja makan hingga housekeeping standar kapal pesiar — dilaksanakan secara rutin di bawah bimbingan Ketua BUMDes yang pernah merasakan langsung ritme kerja di atas kapal. Simulasi wawancara kerja juga diselenggarakan agar calon pekerja tidak kaku ketika berhadapan dengan panel rekruter dari perusahaan kapal pesiar asing. [7]
Setelah peserta dinilai siap secara kompetensi, proses seleksi bersama agen penyaluran dilakukan untuk memastikan hanya kandidat dengan komitmen dan kemampuan yang memadai yang menerima pinjaman BUMDes. Keputusan memberikan pinjaman tanpa agunan pada awalnya memang memunculkan kekhawatiran di internal BUMDes tentang risiko gagal bayar. Pemerintah desa menjawab kekhawatiran itu dengan membangun sistem monitoring cicilan berbasis kepercayaan sosial: karena peminjam adalah warga desa yang dikenal secara personal oleh pengurus BUMDes, tekanan sosial komunitas desa terbukti lebih efektif sebagai mekanisme penagihan daripada jaminan aset. [5]
Proses ini mengajarkan satu pelajaran penting yang sering dilewatkan program pemberdayaan tenaga kerja desa: kegagalan bukan datang dari ketiadaan modal, tetapi dari ketiadaan kesiapan. Dengan mendahulukan pembangunan kompetensi sebelum pencairan pinjaman, BUMDes Tunjung Mekar memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjamkan benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang diterima dan bertahan di kapal pesiar — bukan hanya calon pekerja yang tiba di kota rekrutmen tanpa bekal yang memadai. [3]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor yang paling menentukan keberhasilan program ini adalah keberadaan Ketua BUMDes yang merupakan mantan pekerja kapal pesiar. Pengetahuan praktisnya tentang standar rekrutmen, budaya kerja di atas kapal, dan jaringan koneksi dengan agen penyaluran terpercaya tidak bisa digantikan oleh pelatihan teknis apapun. Ia adalah satu-satunya orang di desa yang bisa berbicara kepada calon pekerja bukan sebagai pejabat yang memberikan arahan, melainkan sebagai seseorang yang pernah berada tepat di posisi mereka sekarang. [4]
Faktor kedua adalah kepemimpinan Perbekel I Made Sadia yang berani mengambil risiko kelembagaan dengan menjamin pinjaman tanpa agunan menggunakan nama dan otoritas moral pemerintah desa. Di desa dengan ikatan komunitas yang kuat seperti Tunjung, jaminan moral perbekel jauh lebih mengikat secara sosial daripada sertifikat tanah sekalipun. Dukungan keluarga — terutama restu orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka merantau jauh ke laut lepas — melengkapi ekosistem kepercayaan yang menjadi fondasi tak tertulis dari keseluruhan program ini. [1]
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil yang paling terukur adalah keberhasilan memberangkatkan 30 orang angkatan kerja muda dari Desa Tunjung ke kapal pesiar internasional secara legal, dengan rute utama Eropa dan Kanada. Jumlah ini berhasil menyerap sebagian besar pengangguran yang tersebar di empat banjar dinas wilayah desa — sebuah capaian yang sangat signifikan untuk desa berpenduduk relatif kecil di pegunungan Buleleng. [2]
Dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh keluarga pekerja adalah masuknya kiriman devisa yang digunakan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan konsumsi keluarga secara keseluruhan. Daya beli masyarakat Desa Tunjung meningkat nyata, dan perekonomian lokal tumbuh lebih dinamis dibandingkan sebelum program berjalan. BUMDes Tunjung Mekar sendiri mendapatkan manfaat berupa arus cicilan pinjaman yang diputar kembali sebagai modal gelombang pemberangkatan berikutnya — membuktikan bahwa sistem dana bergulir berbasis kepercayaan komunitas bekerja lebih baik daripada yang dikhawatirkan di awal. [6]
Secara kualitatif, program ini mengubah cara pandang pemuda desa terhadap masa depan mereka. Identitas “anak petani gunung yang tidak punya pilihan” berganti menjadi “tenaga profesional hospitaliti internasional yang bekerja melayani tamu dari seluruh dunia.” Pergeseran identitas ini bukan hal kecil: ia membangun kepercayaan diri generasi baru Desa Tunjung bahwa keterbatasan geografis bukan takdir ekonomi yang harus diterima begitu saja. [3]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar yang dihadapi sejak awal adalah kekhawatiran tentang risiko gagal bayar dari skema pinjaman tanpa agunan. Bagi BUMDes yang mengelola dana terbatas, satu atau dua kasus wanprestasi sudah bisa mengganggu kesinambungan dana bergulir dan menghentikan gelombang keberangkatan berikutnya. Risiko ini berhasil dikelola melalui mekanisme seleksi yang ketat dan pemanfaatan modal sosial desa, tetapi ia tetap menjadi variabel yang membutuhkan pengawasan aktif dari pengurus BUMDes di setiap siklus peminjaman. [5]
Tantangan lain yang lebih struktural adalah ketergantungan program pada satu jaringan agen penyaluran dan satu figur kunci — Ketua BUMDes yang memiliki pengalaman kapal pesiar. Jika agen mengalami masalah perizinan atau Ketua BUMDes tidak lagi menjabat, program bisa kehilangan dua sumber daya paling kritis sekaligus. Membangun diversifikasi mitra agen dan mendokumentasikan pengetahuan teknis yang dimiliki Ketua BUMDes ke dalam modul pelatihan tertulis adalah langkah keberlanjutan yang perlu diprioritaskan sebelum kerentanan ini menjadi masalah nyata. [1]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dibangun di atas mekanisme dana bergulir yang mandiri secara finansial: cicilan pinjaman dari pekerja yang sudah berangkat langsung diputar menjadi modal pinjaman bagi calon pekerja di gelombang berikutnya. Sistem ini memastikan program tidak bergantung pada suntikan anggaran desa setiap tahun, melainkan tumbuh dari hasil kerjanya sendiri. BUMDes Tunjung Mekar juga secara konsisten menyisihkan sebagian keuntungan untuk meningkatkan fasilitas pelatihan — mulai dari laboratorium bahasa hingga peralatan simulasi kerja hospitaliti — yang menjaga standar kompetensi lulusan tetap kompetitif. [8]
Strategi jangka panjang yang paling inovatif adalah membangun jaringan alumni pekerja kapal pesiar sebagai agen pengetahuan yang aktif. Para alumni diajak kembali ke desa saat masa kontrak selesai untuk berbagi pengalaman, membimbing calon pekerja baru, dan memperbarui informasi tentang kebutuhan rekrutmen kapal pesiar yang terus berubah. Dengan cara ini, pengetahuan tidak lagi tersimpan di satu kepala, melainkan mengalir dari alumni ke calon pekerja berikutnya secara organik dan berkelanjutan. [1]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program fasilitasi kerja kapal pesiar BUMDes Tunjung Mekar berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menghapus hambatan finansial bagi tenaga kerja muda dari keluarga miskin di desa pegunungan terpencil, inovasi ini secara langsung menyentuh dimensi pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi yang menjadi inti agenda pembangunan berkelanjutan global.
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Skema pinjaman tanpa agunan secara langsung meruntuhkan hambatan finansial yang mengunci warga miskin dari akses pekerjaan bergaji tinggi. Kiriman devisa dari 30 pekerja kapal pesiar yang mengalir ke keluarga di Desa Tunjung mengangkat daya beli rumah tangga secara nyata, membiayai pendidikan anak, dan membangun aset keluarga yang sebelumnya tidak terbayangkan dari penghasilan tani semata.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
Program pelatihan bahasa Inggris intensif dan simulasi wawancara kerja yang diselenggarakan BUMDes Tunjung Mekar adalah bentuk pendidikan vokasional non-formal berkualitas yang diberikan secara gratis kepada warga desa. Devisa yang dikirim pekerja juga membiayai pendidikan formal anak-anak keluarga mereka, menciptakan efek berantai investasi sumber daya manusia yang melampaui generasi pertama penerima manfaat program.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Program ini menciptakan akses ke pekerjaan layak dengan kontrak resmi, gaji standar internasional, dan perlindungan hukum bagi pekerja migran dari desa terpencil — kategori tenaga kerja yang paling rentan terhadap eksploitasi tanpa program terstruktur semacam ini. Dana bergulir BUMDes yang menguat dari cicilan pekerja membangun fondasi pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan tidak bergantung semata-mata pada transfer anggaran pemerintah pusat.
SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan
Dengan secara khusus menyasar warga tanpa aset agunan — kelompok yang paling tereksklusi dari sistem keuangan formal — program ini memotong secara langsung mekanisme ketimpangan yang mengunci kemiskinan antargenerasi. Pemuda desa pegunungan Buleleng kini memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki industri pariwisata global seperti yang dimiliki oleh pelamar dari kota yang memiliki akses permodalan lebih mudah.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Model kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, agen penyaluran tenaga kerja swasta, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mencerminkan kemitraan multi-pihak yang fungsional dan saling menguntungkan. Ketika Dinas Tenaga Kerja Buleleng turut memberikan pelatihan dan mendukung proses sertifikasi, program desa ini terhubung ke ekosistem pelayanan ketenagakerjaan yang lebih luas dan lebih terlindungi secara regulasi.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Tunjung Mekar dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Buleleng dan wilayah pegunungan Bali yang menghadapi masalah pengangguran pemuda serupa, dengan satu syarat utama: desa harus memiliki atau berhasil mengidentifikasi setidaknya satu figur kunci yang memiliki pengetahuan teknis industri kapal pesiar atau industri kerja luar negeri yang menjadi sasaran program. Tanpa pengetahuan industri yang otentik, pelatihan yang diberikan hanya akan menghasilkan calon pekerja yang tidak siap menghadapi standar seleksi ketat agen rekrutmen internasional. Pemerintah Desa Tunjung siap mengadakan lokakarya teknis bagi pengurus BUMDes se-Kabupaten Buleleng untuk berbagi mekanisme mitigasi risiko pinjaman, sistem monitoring cicilan, dan kurikulum pelatihan yang telah terbukti menghasilkan pekerja yang diterima dan bertahan di kapal pesiar. [3]
Untuk scale up ke tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali — yang pada 2018 telah menetapkan target memfasilitasi 1.000 tenaga kerja lulusan SMK untuk bekerja di kapal pesiar — dapat mengadopsi model BUMDes Tunjung Mekar sebagai mekanisme pelaksanaan di tingkat desa yang lebih efisien daripada program pelatihan terpusat. Model ini menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak seleksi, pelatihan, dan pembiayaan dengan dukungan teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan dukungan modal awal dari Dana Desa, sehingga beban fiskal program terdistribusi secara lebih adil ke seluruh lapisan pemerintahan. [9]
BUMDes Jaya Nagari di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah merintis Kampung Edukatif — sebuah pusat pelatihan vokasi berbasis kearifan lokal yang mengemas keahlian para petani dan pengrajin lereng Gunung Slamet menjadi kurikulum pembelajaran luar ruang yang sekaligus menjadi paket wisata edukasi. Program andalan yang ditawarkan meliputi pelatihan pengolahan kopi, pandai besi, ternak ayam, tata bahasa Jawa, dan ilmu komunikasi penyiaran melalui studio radio Persada FM yang menjadi laboratorium komunikasi warga. [1]
Tujuan utama inovasi ini adalah menghentikan arus kepergian pemuda desa ke kota dengan cara menciptakan wadah pengembangan diri yang berakar pada potensi lokal yang mereka miliki sendiri. Dampak utamanya terlihat pada meningkatnya kepercayaan diri pemuda desa sebagai instruktur dan pemandu wisata, terbukanya lapangan kerja baru tanpa harus meninggalkan kampung halaman, serta bertumbuhnya pendapatan asli desa dari sektor wisata edukasi yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan. [2]
Latar Belakang
Desa Gunungsari terletak di lereng Gunung Slamet — gunung berapi tertinggi di Jawa Tengah — dalam kawasan yang secara alamiah kaya dengan perkebunan kopi rakyat dan tradisi kerajinan pandai besi yang sudah diwariskan lintas generasi. Namun kekayaan ini terancam punah bukan karena kurangnya bahan baku, melainkan karena tidak adanya sistem yang menjembatani antara keahlian para tetua yang tersimpan di kepala dengan semangat belajar generasi muda yang belum memiliki akses ke wadah pengembangan diri yang relevan dan mudah dijangkau. [1]
Akibat kesenjangan transfer pengetahuan itu, pemuda Desa Gunungsari memilih pergi ke kota besar karena merasa tidak ada yang bisa dipelajari dan dikembangkan di desa sendiri. Arus urbanisasi ini menguras modal manusia terbaik desa tepat pada saat desa membutuhkan energi dan kreativitas anak mudanya untuk membangun fondasi ekonomi baru yang lebih kuat dan lebih beragam. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: makin banyak pemuda pergi, makin sedikit yang bisa mewarisi keahlian para sesepuh, dan makin lemah posisi desa dalam menghadapi tekanan ekonomi dari luar. [2]
Di sisi lain, Desa Gunungsari sesungguhnya memiliki aset yang kebanyakan desa lain tidak punya: studio siaran radio Persada FM di Dukuh Krajan — sebuah infrastruktur komunikasi yang jarang dimiliki oleh desa di tingkat kecamatan. Aset ini belum pernah difungsikan secara optimal sebagai alat promosi potensi desa, apalagi sebagai laboratorium komunikasi untuk membentuk instruktur yang percaya diri. BUMDes Jaya Nagari membaca keberadaan Persada FM, keahlian para petani dan pandai besi, serta kebutuhan menahan laju urbanisasi sebagai tiga elemen yang bisa disatukan menjadi satu ekosistem pembelajaran inovatif yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan lereng Gunung Slamet. [1]
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Kampung Edukatif bekerja dengan cara mengubah aktivitas harian petani dan pengrajin lokal menjadi kurikulum pembelajaran luar ruang yang bernilai komersial, sehingga desa secara bersamaan berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat produksi, dan ruang kelas terbuka. BUMDes Jaya Nagari bertindak sebagai manajer profesional yang mengatur seluruh paket pelatihan, menjadwalkan kunjungan, mengatur pembagian peran instruktur, dan memastikan kualitas layanan terjaga dari satu rombongan ke rombongan berikutnya. Sistem ini menempatkan warga desa bukan sebagai objek wisata yang diamati dari jauh, melainkan sebagai instruktur ahli yang ilmunya dihormati dan dibayar oleh para tamu. [1]
Lima program pelatihan utama yang menjadi tulang punggung Kampung Edukatif adalah pengolahan kopi, pandai besi, beternak ayam, tata bahasa Jawa, dan ilmu komunikasi penyiaran radio. Masing-masing program memiliki instruktur dari kalangan warga desa sendiri yang dipilih berdasarkan keahlian nyata yang mereka kembangkan selama puluhan tahun di ladang atau bengkel. Studio radio Persada FM berperan ganda: sebagai laboratorium komunikasi tempat pemuda berlatih berbicara di depan publik, dan sebagai corong promosi yang menyebarkan informasi kegiatan Kampung Edukatif ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang setiap minggunya. [2]
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari pemetaan mendalam terhadap seluruh aset desa melalui dialog intensif dengan tokoh masyarakat, petani, pengrajin, dan pemuda. Dari pemetaan itu teridentifikasi bahwa kekayaan pengetahuan praktis ada di tangan para tetua, tetapi mereka tidak terbiasa menyampaikannya di depan orang banyak — sebuah hambatan kultural yang jika tidak diatasi akan menggagalkan seluruh konsep Kampung Edukatif sebelum satu peserta pun datang berkunjung. [2]
Eksperimen awal melalui kelas rintisan bagi pelajar sekolah terdekat memperlihatkan masalah ini secara nyata: para petani yang menguasai seluruh proses pengolahan kopi dari kebun hingga cangkir tidak mampu menyampaikan ilmunya secara menarik kepada anak-anak yang antusias. Kegagalan komunikasi ini memicu lahirnya kolaborasi yang tidak terduga namun sangat jenius: para penyiar radio Persada FM diundang untuk melatih para petani dan pengrajin dalam hal teknik berbicara di depan publik, menyusun alur cerita pelatihan, dan membuat materi yang mudah dipahami oleh berbagai usia. Proses pelatihan internal lintas profesi ini mengubah petani yang pendiam menjadi instruktur yang ekspresif dan percaya diri — sebuah transformasi karakter yang menjadi fondasi kualitas Kampung Edukatif hingga hari ini. [1]
Setelah kapasitas instruktur terbentuk, BUMDes Jaya Nagari terus memperbaiki kurikulum secara berkala berdasarkan umpan balik langsung dari peserta di setiap akhir sesi. Iterasi berkelanjutan ini menghasilkan keseimbangan yang tepat antara teori dan praktik lapangan — peserta tidak hanya mendengar ceramah tentang kopi, tetapi memilih biji, menyangrai, menggiling, dan menyeduh sendiri di bawah bimbingan petani yang mengenal setiap tanaman di kebunnya. Filosofi pembelajaran berbasis pengalaman langsung inilah yang kini menjadi nilai jual paling khas dan paling sulit ditiru oleh destinasi wisata edukasi lain di kawasan Jawa Tengah. [2]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah keunggulan infrastruktur komunikasi berupa studio radio Persada FM yang tidak dimiliki oleh kebanyakan desa setingkat di Kabupaten Pemalang. Persada FM berfungsi sebagai dua alat sekaligus: laboratorium yang melatih kemampuan bicara para instruktur tani, dan media promosi yang menjangkau ribuan pendengar di seluruh kabupaten tanpa biaya iklan. Kombinasi fungsi pelatihan dan promosi dalam satu aset ini adalah keunggulan kompetitif yang secara tidak sengaja menjadi tulang punggung keberhasilan Kampung Edukatif sejak hari pertama beroperasi. [1]
Faktor kedua adalah kepemimpinan BUMDes Jaya Nagari yang berhasil membangun kepercayaan antara petani, pengrajin, dan pemuda melalui transparansi pengelolaan yang konsisten sejak awal. Ketika warga percaya bahwa pendapatan dari paket wisata dibagi secara adil dan setiap instruktur mendapat penghargaan yang setara, semangat gotong royong lereng Gunung Slamet yang sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat setempat berubah menjadi modal sosial yang menjaga kualitas layanan tanpa harus diawasi oleh manajemen setiap saat. Kepercayaan komunitas yang dibangun dari transparansi ini adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan anggaran program sebesara pun. [2]
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari Kampung Edukatif adalah berhasilnya Desa Gunungsari menempatkan diri sebagai pusat rujukan pendidikan informal di Kabupaten Pemalang yang menerima kunjungan rutin dari institusi pendidikan, komunitas, dan rombongan wisata keluarga. Produk kopi olahan lokal yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk biji mentah kini memiliki pasar baru yang lebih luas karena peserta pelatihan pulang membawa cerita, membeli produk, dan merekomendasikan desa kepada jaringan mereka — sebuah rantai pemasaran organik yang jauh lebih efektif dan lebih murah dibanding kampanye iklan berbayar mana pun. [1]
Dari sisi sumber daya manusia, inovasi ini berhasil menciptakan profesi baru di desa yang sebelumnya tidak ada: pemandu wisata edukasi dan instruktur teknis vokasional yang bekerja penuh waktu di kampung sendiri. Pemuda yang sebelumnya berencana merantau kini memiliki alasan konkret untuk tinggal karena terbukti ada penghasilan yang layak dan karir yang bisa berkembang dari mengelola dan mengembangkan paket-paket baru Kampung Edukatif. Perubahan pilihan hidup ini adalah dampak sosial yang paling sulit dikuantifikasi tetapi paling bermakna bagi keberlanjutan desa dalam jangka panjang. [2]
Dampak tidak langsung yang sama pentingnya adalah terselamatkannya kearifan lokal dan keahlian tradisional dari ancaman kepunahan melalui proses dokumentasi aktif yang dilakukan oleh studio Persada FM. Setiap sesi pelatihan yang disiarkan atau direkam oleh radio desa menjadi arsip pengetahuan yang dapat diakses kembali kapan pun — sebuah perpustakaan hidup yang menyimpan bagaimana cara pengrajin pandai besi mengolah besi, bagaimana petani kopi membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu panen, dan bagaimana sesepuh desa menyusun tata bahasa Jawa yang mulai dilupakan generasi muda. [1]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar yang dihadapi pada awal penerapan adalah hambatan psikologis para instruktur tani yang terbiasa bekerja dalam kesunyian ladang dan bengkel, bukan di depan audiens yang mengamati setiap langkah mereka. Petani yang menguasai seluruh proses pengolahan kopi selama puluhan tahun bisa kehilangan kata-kata ketika harus menjelaskan proses yang sama kepada sekelompok pelajar yang antusias — sebuah kesenjangan antara kepemilikan keahlian dan kemampuan mentransfernya yang jika dibiarkan akan menjadi tembok penghalang terbesar antara potensi desa dan pasar wisata edukasi. [2]
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas layanan ketika volume kunjungan meningkat dan jumlah instruktur yang perlu dikoordinasikan bertambah. BUMDes Jaya Nagari harus membangun sistem standar operasional yang cukup terstruktur untuk menjaga kualitas, tetapi cukup fleksibel untuk mempertahankan keautentikan interaksi antara instruktur warga dan peserta — karena jika layanan terlalu terstandarisasi, pengalaman belajar langsung dari warga lokal yang menjadi daya tarik utama Kampung Edukatif bisa berubah menjadi pertunjukan yang terasa artifisial dan kehilangan jiwa aslinya. [1]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kampung Edukatif dibangun di atas dua pilar yang saling menopang: kemandirian finansial melalui reinvestasi sebagian laba BUMDes untuk pembiayaan pelatihan lanjutan instruktur muda, dan kemandirian konten melalui sistem kaderisasi yang memastikan bahwa setiap instruktur berpengalaman memiliki murid yang siap mengambil alih ketika generasi senior tidak lagi aktif. Pola manajemen mandiri ini secara sengaja dirancang agar Kampung Edukatif tidak bergantung pada siklus program bantuan pemerintah yang datang dan pergi — karena setiap destinasi wisata desa yang keberlangsungannya bergantung pada dana hibah eksternal pada dasarnya adalah destinasi yang menunggu kepunahan. [2]
Studio radio Persada FM juga menjadi tulang punggung strategi keberlanjutan konten karena setiap sesi pelatihan yang direkam menjadi arsip digital yang dapat diakses kembali dan diperbarui secara berkala. BUMDes secara rutin memperbarui materi pembelajaran agar selaras dengan tren minat generasi muda dan kebutuhan pasar wisata edukasi yang terus berubah — menambahkan modul baru seperti fotografi alam pegunungan atau pengolahan hasil hutan nonkayu ketika ada peluang baru yang teridentifikasi dari umpan balik peserta. [1]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kampung Edukatif Desa Gunungsari berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menyinergikan pelestarian kearifan lokal, pendidikan vokasi informal, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan wisata berbasis komunitas ke dalam satu ekosistem desa yang terintegrasi, inovasi ini menyentuh dimensi pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, dan pelestarian budaya secara bersamaan.
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Kampung Edukatif menciptakan sumber penghasilan baru bagi petani, pengrajin pandai besi, dan pemuda desa sebagai instruktur dan pemandu wisata yang tidak bergantung pada siklus panen atau harga komoditas. Rantai nilai produk kopi yang diperpanjang dari kebun hingga pengalaman wisata menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding menjual biji kopi mentah kepada pengepul.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
Kampung Edukatif menghadirkan pendidikan informal berbasis pengalaman langsung yang mencakup keterampilan vokasional pertanian, kerajinan, komunikasi, dan bahasa daerah — jenis pendidikan yang tidak tersedia di sekolah formal tetapi sangat relevan untuk kehidupan dan penghidupan di perdesaan. Radio Persada FM sebagai laboratorium komunikasi memperluas akses pembelajaran ini melampaui batas fisik desa.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Inovasi ini secara langsung menekan angka pengangguran dan urbanisasi pemuda dengan menciptakan profesi baru sebagai pemandu wisata edukasi dan instruktur vokasi yang dapat ditekuni secara penuh waktu di desa sendiri. Pertumbuhan sektor wisata edukasi yang dikelola BUMDes menghasilkan pendapatan asli desa yang dapat diputar untuk membiayai layanan sosial dan pembangunan infrastruktur.
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan
Kampung Edukatif mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan vokasi antara warga desa terpencil di lereng Gunung Slamet dengan warga perkotaan yang lebih mudah menjangkau balai latihan kerja formal. Dengan menjadikan petani dan pengrajin sebagai instruktur yang dihormati dan dibayar, inovasi ini juga mengurangi kesenjangan status sosial antara profesi pertanian dan profesi sektor jasa.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan
Dengan memberikan alasan ekonomi yang kuat bagi pemuda untuk tetap tinggal di desa, Kampung Edukatif berkontribusi pada pembangunan komunitas perdesaan yang lebih seimbang, mengurangi tekanan urbanisasi yang berlebihan, dan menjaga keberlanjutan komunitas lokal yang menyimpan kearifan tradisional. Arsip pengetahuan lokal melalui radio Persada FM memastikan warisan budaya lereng Gunung Slamet tidak ikut pergi bersama warga yang merantau.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Keistimewaan model Kampung Edukatif untuk direplikasi adalah bahwa prasyaratnya bukan teknologi mahal atau infrastruktur besar, melainkan tiga hal yang dimiliki oleh ratusan desa di Indonesia: keahlian tradisional yang tersimpan di tangan warga, semangat gotong royong yang membuat mereka bersedia berbagi, dan satu orang pengelola yang cukup jeli untuk mengemas keahlian itu menjadi produk layanan yang bisa dibeli oleh pengunjung luar. Studio radio adalah aset yang mempercepat, bukan prasyarat — desa yang tidak punya radio pun bisa menggantikannya dengan podcast desa, channel YouTube komunitas, atau akun media sosial yang dikelola secara aktif. [2]
Untuk scale up di tingkat kawasan, BUMDes Jaya Nagari sudah membuka pintu bagi desa-desa tetangga di lereng Gunung Slamet untuk melakukan studi banding dan mendapatkan modul standar operasional Kampung Edukatif. Jika beberapa desa di kawasan Kecamatan Pulosari mengembangkan spesialisasi masing-masing — satu desa fokus pada kopi, desa lain pada pandai besi, desa berikutnya pada tenun atau batik lokal — jaringan Kampung Edukatif antardesa dapat dikemas menjadi paket wisata edukasi kawasan Gunung Slamet yang menawarkan itinerari multi-hari dengan pengalaman belajar yang lebih beragam dan lebih menarik bagi rombongan sekolah, perguruan tinggi, maupun wisatawan internasional yang mencari authentic village learning experience. [1]
[5] Instagram Inovasi Desa, “Gemini berkata: Inovasi Kampung Edukatif BUMDes Jaya Nagari Desa Gunungsari,” 21 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.instagram.com/p/DVD98-NlNFG/
[6] S. Rahayu et al., “Strategi Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Edukasi Pengelolaan Kampung Wisata,” Jurnal Rinjani Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022. [Online]. Available: https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2186
Bumades Panca Mandala, badan usaha milik desa bersama yang menaungi lima desa di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, mendirikan Pusat Pelatihan Teknologi Informasi (IT Center) sebagai laboratorium pemberdayaan digital perdesaan. Inovasi ini bertujuan mencetak tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang siap menggerakkan pembangunan kawasan perdesaan secara mandiri [1].
IT Center menjadi tulang punggung program pelatihan jaringan internet, Pandu Digital, coding, dan Internet of Things (IoT) bagi pemuda desa. Dampak utamanya terasa nyata: 35 pemuda desa terserap sebagai karyawan, layanan internet menjangkau 23 desa di 9 kecamatan, kapasitas bandwidth mencapai 400 Mbps, dan pendapatan asli desa (PADes) dari sektor TI tumbuh signifikan [1].
Latar Belakang
Sebelum tahun 2019, kawasan lima desa di Kecamatan Jatiwaras — Mandalamekar, Mandalahurip, Kertarahayu, Ciwarak, dan Papayan — termasuk blank spot internet di wilayah perbukitan selatan Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini menjadikan warga desa terisolasi dari arus informasi, pasar digital, dan layanan publik berbasis teknologi [2].
Kesenjangan digital itu berdampak langsung pada perekonomian warga. Petani hanya mengandalkan tengkulak lokal untuk menjual hasil panen, sementara produk unggulan desa seperti manggis, durian, kunyit, dan lada tidak dapat menembus pasar yang lebih luas. Sumber daya manusia muda pun tidak memiliki akses terhadap keterampilan teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman [1].
Di sisi lain, pemerintah pusat telah membangun infrastruktur “Tol Langit” melalui proyek Palapa Ring untuk menyambungkan konektivitas seluruh Nusantara, namun program subsidi konektivitas tersebut terbatas jangkauannya tanpa kehadiran pengelola usaha di level desa yang mampu mendistribusikan manfaatnya. Peluang ini ditangkap oleh lima desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Panca Mandala yang mendirikan Bumades sebagai badan usaha berbadan hukum agar bisa bermitra secara profesional dengan pihak ketiga [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari refleksi mendalam Irman Meilandi dan pengurus BKAD Panca Mandala yang menyadari bahwa menyediakan akses internet saja tidak cukup — desa juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan. Maka pada 2018, Bumades Panca Mandala mendirikan unit usaha layanan internet bertajuk Desa Media Net (DeMeN) dengan semboyan internet sadulur salembur, kemudian mengembangkannya menjadi IT Center sebagai pusat pelatihan sekaligus laboratorium inovasi digital perdesaan [1].
IT Center bekerja dengan mengintegrasikan tiga fungsi sekaligus: penyediaan infrastruktur internet, pelatihan SDM teknis, dan pengembangan usaha digital. Bumades bermitra dengan ISP PT. Sarana Insan Muda Selaras untuk mendistribusikan bandwidth internet ke 23 desa di 9 kecamatan, sekaligus melatih pemuda desa menjadi teknisi jaringan, Pandu Digital bersertifikat, dan pengembang ekonomi digital melalui platform e-commerce Sayurbox untuk memasarkan hasil tani warga desa [1][2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan IT Center dimulai pada 2016 dengan pendirian BUMDesma Panca Mandala berdasarkan kesepakatan BKAD yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 147/Kep.390-DPMDPAKB/2018. Selanjutnya, Bumades dibentuk sebagai Perseroan Terbatas agar lebih mudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pemerintah [3].
Pada pertengahan 2019, Bumades Panca Mandala mengikuti Program Kemitraan BUMDes yang difasilitasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini melibatkan tiga pihak — BAKTI Kominfo, Bumades, dan perusahaan ISP — untuk menyediakan bandwidth dari jaringan eksisting ISP terdekat menuju wilayah desa. Di fase awal, Bumades mendapat dukungan perangkat radio untuk membangun menara tower mini secara swadaya, kemudian berkembang menjadi kerja sama resmi dengan ISP [2].
Proses pembelajaran tidak selalu mulus. Pada fase awal, keterbatasan kapasitas teknis pemuda desa menjadi hambatan nyata dalam instalasi jaringan. Bumades menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan pelatihan jaringan internet dan K3 secara berkala, termasuk pelatihan Digitalent bersama BPSDMP Kominfo Surabaya pada September–Oktober 2022 dan Oktober 2024, sehingga karyawan semakin mampu menangani instalasi mandiri bahkan menerima permintaan jasa teknis dari luar Pulau Jawa [4][5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan keberhasilan IT Center adalah kepemimpinan Irman Meilandi yang visioner dan kemampuan BKAD Panca Mandala membangun konsensus antarkelima desa. Tanpa kesamaan visi dan kepercayaan antardesa, pengelolaan aset bersama, termasuk infrastruktur internet dan pusat pelatihan, tidak akan berjalan efektif. Kemitraan strategis dengan BAKTI Kominfo dan ISP juga memberikan fondasi teknis dan finansial yang kokoh bagi keberlangsungan operasional [1].
Faktor penentu lainnya adalah keberadaan pemuda desa yang antusias dan berdedikasi, seperti Ilman Febrian yang tumbuh dari lulusan SMK menjadi Manajer Divisi Teknologi Informasi Bumades Panca Mandala. Semangat mengabdi kepada desa — bukan semata mengejar gaji — menjadi energi penggerak IT Center yang sesungguhnya. Dukungan kelembagaan dari Kementerian Desa PDTT melalui Subdit Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program ini [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, IT Center Bumades Panca Mandala menghasilkan capaian yang mengesankan. Hingga awal 2022, jaringan internet Bumades menjangkau 23 desa di 9 kecamatan se-Tasikmalaya, dengan 23 instansi dan lebih dari 100 rumah warga sebagai pelanggan tetap, serta 21 kios WiFi publik yang aktif melayani masyarakat. Kapasitas bandwidth mencapai 400 Mbps, sementara pendapatan bulanan dari layanan internet rata-rata Rp24.110.000, atau sekitar Rp289.320.000 per tahun [1].
Dari keuntungan tersebut, masing-masing dari lima desa pemegang saham menerima tambahan PADes rata-rata Rp10 juta per tahun dari sektor TI, di luar pendapatan dari unit usaha lain. Sebanyak 35 pemuda desa terserap sebagai karyawan Bumades dengan insentif tetap antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan, ditambah penghasilan tambahan dari jasa instalasi jaringan [1].
Secara kualitatif, kehadiran IT Center mengubah ekosistem sosial-ekonomi desa secara menyeluruh. Petani kini mampu memasarkan hasil pertanian seperti kunyit, lada, dan cabai merah melalui platform Sayurbox ke konsumen di Bandung dan kota lain dengan harga kompetitif. Siswa SMK Karya Putra Manggala mendapat fasilitas peningkatan keterampilan teknis secara nyata, sementara pelayanan administrasi kependudukan desa meningkat berkat platform Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) yang terhubung jaringan internet Bumades [2].
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar yang dihadapi Bumades Panca Mandala adalah keterbatasan literasi digital awal di kalangan warga dan pengelola desa. Tidak semua warga langsung memahami manfaat internet, sehingga dibutuhkan waktu dan upaya sosialisasi intensif untuk membangun kepercayaan dan kebiasaan memanfaatkan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan infrastruktur jalan dan kontur perbukitan Jatiwaras juga menyulitkan instalasi jaringan di titik-titik terpencil [6].
Kendala lain adalah fluktuasi insentif karyawan yang belum setara dengan standar upah minimum regional, sehingga berpotensi menurunkan retensi tenaga teknis terampil yang telah dilatih dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Bumades menyiasatinya dengan membangun kultur gotong royong dan identitas kolektif sebagai “pembangunan desa” sehingga motivasi karyawan tidak semata-mata bersifat finansial [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan IT Center dirancang melalui dua strategi utama: diversifikasi unit usaha dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Bumades terus mengembangkan unit usaha berbasis digital, mulai dari penjualan voucher internet, produksi kayu haspel untuk industri telekomunikasi, hingga pemasaran produk pertanian digital. Diversifikasi ini membuat pendapatan Bumades tidak bergantung pada satu sumber, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi pasar [1].
Dari sisi SDM, Bumades secara rutin mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan berjenjang bersama BAKTI Komdigi dan BPSDMP Kominfo, termasuk pelatihan Junior Network Administrator dan Pemasaran Digital. Ekosistem pelatihan ini memastikan regenerasi teknisi desa berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada individu tertentu, sehingga IT Center dapat terus beroperasi dan berkembang meskipun terjadi perubahan personel [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
IT Center Bumades Panca Mandala berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
IT Center membuka lapangan kerja tetap bagi 35 pemuda desa sebagai teknisi dan pengelola usaha digital, memberikan penghasilan rutin kepada warga yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman dan peluang terbatas di kawasan perbukitan Jatiwaras.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
IT Center menyediakan fasilitas pelatihan coding, Pandu Digital, dan administrasi jaringan internet yang meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasional di SMK Karya Putra Manggala, sekaligus menyiapkan lulusan yang siap kerja di era industri digital.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan layanan internet oleh Bumades menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi warga desa, mendorong pertumbuhan PADes dari sektor TI, dan membangun fondasi ekonomi desa yang tidak bergantung semata-mata pada transfer fiskal pemerintah pusat.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Bumades Panca Mandala membangun infrastruktur internet mandiri berkapasitas 400 Mbps menjangkau 23 desa, mendirikan tower jaringan secara swadaya, dan membangun ekosistem inovasi digital yang menjadikan Desa Mandalamekar sebagai center of excellence kawasan perdesaan.
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan
IT Center menjembatani kesenjangan digital antara perdesaan dan perkotaan dengan memastikan warga desa memiliki akses internet setara, kemampuan teknis yang kompetitif, dan peluang pasar yang lebih adil melalui platform digital.
SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan
Model kemitraan tiga pihak antara BAKTI Komdigi, Bumades, dan ISP PT. Sarana Insan Muda Selaras menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan perdesaan tertinggal.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Bumades Panca Mandala secara aktif menjalankan peran sebagai center of excellence dengan menerima kunjungan belajar dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu momen nyata terjadi pada Juni 2021, ketika perwakilan dari lima desa di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis berkunjung dan menyimak paparan lengkap tentang model usaha internet desa ini. Bumades juga kerap diundang untuk memberikan pelatihan dan berbagi pengalaman kepada desa-desa lain yang ingin mengembangkan model serupa [1].
Untuk mendorong replikasi yang lebih masif, BAKTI Komdigi terus menggandeng BUMDes di berbagai wilayah Indonesia dalam program kemitraan serupa, dengan Bumades Panca Mandala sebagai model acuan. Strategi scale up difokuskan pada penguatan kapasitas BUMDes di provinsi lain melalui pelatihan Digitalent berjenjang — dari Junior Network Administrator hingga IoT — sehingga setiap desa peserta dapat mereplikasi model bisnis IT Center secara mandiri sesuai konteks dan potensi lokal masing-masing [7][5].
[5] BPSDMP Kominfo Surabaya, “Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Bekerja Sama dengan BPSDMP Kominfo Surabaya,” BPSDM Komdigi, 23 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/surabaya/. [Diakses: 3 Mei 2026].
