oleh Noor Azasi | 1 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Sebanti di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menerapkan inovasi pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) berupa lapangan voli yang dilengkapi papan skor digital dan fasilitas penerangan pada tahun 2018. Inovasi ini diinisiasi oleh Pambakal (Kepala Desa) Ahmad Harun bersama seluruh elemen masyarakat desa untuk mengatasi ketiadaan fasilitas olahraga yang layak bagi 509 jiwa penduduk [1]. Dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp74.573.000, pembangunan Raga Desa menjawab program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sekaligus menghadirkan ruang publik yang menggerakkan ekonomi mikro, mempererat solidaritas antarkampung, dan menyalurkan energi positif generasi muda di kawasan pesisir yang jauh dari pusat perkotaan [2][3].
Latar Belakang
Desa Sebanti merupakan salah satu kampung tua di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru sendiri adalah kabupaten terluas di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 9.442 km² yang terdiri dari daratan Pulau Kalimantan dan gugusan 137 pulau besar maupun kecil [4]. Kecamatan Pulau Laut Barat terletak di ujung selatan Pulau Laut dengan luas 398,8 km² dan terdiri dari 11 desa, dengan ibu kota kecamatan di Lontar Utara [5]. Mayoritas penduduk kecamatan ini bekerja sebagai nelayan dan petani, terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Mandar, Bugis, Banjar, dan Jawa. Desa Sebanti yang berpenduduk 509 jiwa pada tahun 2019 ini menyimpan catatan sejarah panjang — menurut para tetua, desa ini dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan kecamatan sebelum akhirnya dipindahkan ke Lontar [1].
Meskipun dikelilingi potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, masyarakat Desa Sebanti menghadapi kenyataan pahit berupa ketiadaan fasilitas olahraga yang layak. Semangat berolahraga warga, khususnya generasi muda, sangat besar, namun tidak tersalurkan karena tidak ada lapangan yang memadai. Pada tahun 2017, belum ada satu pun sarana olahraga permanen yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga secara teratur maupun menyelenggarakan pertandingan antarkampung. Kondisi ini diperparah oleh letak geografis desa yang cukup jauh dari kawasan perkotaan Kotabaru, sehingga akses terhadap fasilitas olahraga publik maupun hiburan sangat terbatas [1].
Momentum perubahan hadir ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan empat program prioritas pada tahun 2018, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Embung Air Desa, Pengembangan BUMDes, dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) [2]. Program Raga Desa bertujuan menyediakan ruang publik bagi masyarakat desa, menyalurkan kegiatan positif generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Kesempatan ini ditangkap oleh Pambakal Ahmad Harun sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang sudah terakumulasi bertahun-tahun. Beliau kemudian menggerakkan seluruh elemen desa untuk mewujudkan pembangunan Raga Desa yang tidak sekadar lapangan biasa, melainkan dilengkapi teknologi papan skor digital dan penerangan yang memungkinkan aktivitas olahraga dan pertandingan berlangsung hingga malam hari [1][3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Sebanti berupa pembangunan lapangan voli permanen yang dilengkapi dua fitur teknologi utama: papan skor digital dan sistem penerangan lapangan. Gagasan ini lahir dari keinginan Pambakal Ahmad Harun untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang tidak kalah kualitasnya dengan fasilitas di perkotaan, meskipun desa ini berada di kawasan pesisir yang jauh dari pusat kabupaten. Papan skor digital menggunakan teknologi berbasis mikrokontroler yang terintegrasi dengan panel LED, menggantikan papan skor manual konvensional yang selama ini digunakan dalam pertandingan antardesa [6]. Teknologi ini memungkinkan pembaruan skor secara real-time, terlihat jelas dari jarak jauh, dan mengurangi potensi protes atau perselisihan antarsuporter.
Fasilitas penerangan yang dipasang di sekeliling lapangan menjadi elemen pembeda yang paling signifikan dari inovasi ini. Dengan adanya penerangan yang memadai, pertandingan dan kegiatan olahraga tidak lagi terbatas pada siang hari saja. Masyarakat yang pada siang hari sibuk bekerja sebagai nelayan, petani, maupun pekerja kebun kini memiliki kesempatan berolahraga dan menyaksikan pertandingan pada malam hari [1]. Pendekatan ini berbeda dari pembangunan lapangan konvensional di desa-desa lain yang umumnya hanya berupa betonisasi atau pengerasan tanah tanpa fasilitas pendukung, sehingga pemanfaatannya terbatas hanya pada jam-jam tertentu di siang hari.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai dari tahap penggalian gagasan melalui forum musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh lembaga dan elemen masyarakat Desa Sebanti. Dalam musyawarah tersebut, aspirasi masyarakat tentang kebutuhan fasilitas olahraga ditampung dan dibahas secara partisipatif untuk menentukan jenis sarana, lokasi pembangunan, dan mekanisme pelaksanaan [1]. Setelah tercapai kesepakatan, pemerintah desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas seluruh proses pembangunan mulai dari pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, hingga pemasangan perangkat teknologi. Tahap konstruksi mencakup betonisasi lapangan voli, pemasangan tiang dan net standar, instalasi sistem penerangan, serta perakitan dan pemasangan papan skor digital.
Selama proses pelaksanaan, TPK menghadapi tantangan teknis dalam pemasangan papan skor digital yang merupakan teknologi baru bagi masyarakat desa. Percobaan pertama pemasangan panel LED mengalami kendala karena spesifikasi kabel listrik yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan daya perangkat, sehingga papan skor tidak berfungsi optimal dan harus dilakukan penyesuaian ulang instalasi kelistrikan [6]. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga bahwa penerapan teknologi digital di lingkungan perdesaan memerlukan asistensi teknis yang memadai dan perencanaan spesifikasi yang matang sejak awal. Bersamaan dengan pembangunan Raga Desa, pemerintah desa juga melakukan pemasangan paving untuk peningkatan jalan desa, termasuk ruas jalan menuju lokasi lapangan agar aksesibilitas masyarakat semakin mudah [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi papan skor digital dan sistem kelistrikan penerangan lapangan. Masyarakat Desa Sebanti yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani belum memiliki pengalaman mengelola perangkat elektronik modern. Mitigasi yang ditempuh adalah melibatkan teknisi dari luar desa untuk melakukan instalasi awal dan sekaligus memberikan pelatihan pengoperasian dasar kepada beberapa pemuda desa yang ditunjuk sebagai operator teknis Raga Desa [1][6].
Tantangan eksternal berupa keterbatasan pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil di kawasan pesisir Pulau Laut juga mempengaruhi keandalan operasional fasilitas penerangan dan papan skor digital. Gangguan listrik yang sewaktu-waktu terjadi berpotensi mengganggu kelancaran pertandingan malam hari. Pemerintah desa mengatasi kendala ini dengan menyediakan genset cadangan yang dapat dioperasikan ketika terjadi pemadaman listrik [1]. Selain itu, lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kabupaten membuat pengadaan suku cadang perangkat elektronik memerlukan waktu lebih lama dibanding daerah perkotaan. Mitigasi untuk kendala ini dilakukan melalui pengadaan stok komponen cadangan sejak awal pembangunan dan membangun jejaring komunikasi dengan penyedia perangkat elektronik di Kota Kotabaru.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan Pambakal Ahmad Harun menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan Raga Desa di Sebanti. Beliau tidak hanya memiliki visi untuk membangun fasilitas olahraga yang berkualitas, tetapi juga mampu menggerakkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan musyawarah yang inklusif [1]. Keberanian mengalokasikan Dana Desa untuk inovasi yang belum lazim di tingkat perdesaan — yaitu integrasi teknologi digital pada fasilitas olahraga — menunjukkan kejelian dalam menangkap momentum program prioritas Kemendes PDTT. Dukungan aktif dari seluruh lembaga desa dan partisipasi langsung warga dalam proses musyawarah hingga pelaksanaan konstruksi menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang kuat terhadap fasilitas yang dibangun.
Sinergi antara program nasional Raga Desa dari Kemendes PDTT dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Sebanti menjadi pilar kedua keberhasilan inovasi ini. Keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat akar rumput memastikan bahwa pembangunan Raga Desa bukan sekadar proyek fisik yang dipaksakan dari atas, melainkan jawaban organik atas permasalahan yang dirasakan langsung oleh warga [2]. Modal sosial berupa tradisi gotong royong dan semangat kebersamaan yang masih kuat di kalangan masyarakat pesisir Desa Sebanti turut menjadi pengikat partisipasi selama proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas pascakonstruksi.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum pembangunan Raga Desa pada tahun 2018, Desa Sebanti tidak memiliki satu pun fasilitas olahraga permanen, dan kegiatan pertandingan antarkampung praktis tidak pernah terselenggara di desa ini. Setelah Raga Desa beroperasi, masyarakat dapat berolahraga setiap hari tanpa terkendala waktu — penerangan lapangan memungkinkan aktivitas berlangsung hingga malam hari, sehingga tidak mengganggu jam kerja produktif warga pada siang hari [1]. Pada awal 2019, Desa Sebanti berhasil menyelenggarakan turnamen voli antarkampung pertama yang diiringi hiburan musik dan menarik ratusan pengunjung dari desa-desa sekitar. Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini membuktikan bahwa investasi pada fasilitas olahraga yang berkualitas mampu mengubah desa yang sebelumnya “sepi” menjadi pusat kegiatan sosial dan hiburan di Kecamatan Pulau Laut Barat.
Dampak ekonomi yang paling terasa adalah tumbuhnya aktivitas usaha mikro dan kecil di sekitar lokasi Raga Desa. Setiap kali turnamen atau pertandingan digelar, pedagang makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya berdatangan dan memperoleh penghasilan tambahan yang signifikan [1]. Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah menguatnya solidaritas dan kerja sama antardesa yang mengikuti turnamen. Kegiatan pertandingan menjadi ajang silaturahmi antarwarga dari berbagai kampung di Kecamatan Pulau Laut Barat yang sebelumnya jarang berinteraksi secara intensif. Secara kualitatif, masyarakat merasakan perubahan suasana desa yang lebih hidup dan dinamis, sekaligus memberikan alternatif hiburan yang sehat bagi generasi muda yang selama ini “haus” akan kegiatan rekreatif di tengah keterbatasan geografis.
Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa secara keseluruhan. Keberhasilan Raga Desa memicu antusiasme warga untuk mendukung program pembangunan lainnya, seperti peningkatan jalan desa melalui pemasangan paving, perbaikan sarana wisata pantai melalui urug siring pantai, serta pengembangan posyandu gratis untuk balita dan lansia [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama pembangunan Raga Desa Sebanti berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan alokasi sebesar Rp74.573.000 [1]. Anggaran ini mencakup biaya betonisasi lapangan voli, pengadaan dan pemasangan tiang penerangan, pembelian dan instalasi papan skor digital berbasis LED, serta pengadaan perlengkapan pertandingan standar. Pemanfaatan Dana Desa untuk program Raga Desa sejalan dengan arahan Kemendes PDTT yang menjadikan sarana olahraga desa sebagai salah satu dari empat program prioritas nasional pada tahun 2018, sehingga alokasi anggaran memiliki landasan kebijakan yang kuat [2].
Untuk keberlanjutan operasional, Desa Sebanti merancang model pendapatan melalui mekanisme penarikan iuran atau retribusi dari penyelenggaraan turnamen dan penyewaan fasilitas Raga Desa. Rencana ini akan diformalisasikan melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tarif retribusi, mekanisme pengelolaan, dan alokasi pendapatan [1]. Pendapatan dari retribusi diproyeksikan menjadi sumber pendapatan asli desa yang dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan fasilitas, penggantian komponen yang rusak, serta pengembangan sarana olahraga ke cabang-cabang lainnya.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan yang paling tepat dalam inovasi ini adalah mengintegrasikan teknologi papan skor digital dan penerangan lapangan ke dalam pembangunan Raga Desa, bukan sekadar membangun lapangan betonisasi biasa. Keputusan ini mengubah fasilitas olahraga dari sekadar sarana fisik menjadi ruang publik multifungsi yang beroperasi siang dan malam, menjadi magnet kegiatan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Laut Barat [1]. Pendekatan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sejak tahap penggalian gagasan juga terbukti efektif dalam membangun dukungan dan rasa kepemilikan kolektif.
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan secara berbeda adalah melakukan asesmen teknis kelistrikan secara lebih mendalam sebelum memasang perangkat papan skor digital. Kendala yang dialami saat pemasangan awal — di mana spesifikasi kabel tidak sesuai kebutuhan daya — sebenarnya dapat dihindari melalui konsultasi teknis dengan ahli kelistrikan sejak tahap perencanaan [6]. Selain itu, pelatihan pengoperasian perangkat digital sebaiknya dilakukan sebelum fasilitas diresmikan, bukan setelahnya, agar operator teknis sudah siap mengoperasikan peralatan sejak hari pertama.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin membangun Raga Desa dengan fasilitas serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, libatkan teknisi atau ahli kelistrikan sejak tahap perencanaan untuk memastikan spesifikasi teknis perangkat sesuai dengan kondisi infrastruktur listrik desa. Kedua, manfaatkan momentum program prioritas nasional Kemendes PDTT sebagai payung kebijakan sekaligus sumber pendanaan melalui Dana Desa. Ketiga, bentuk kepanitiaan pengelolaan dan penyelenggaraan turnamen sejak awal agar fasilitas yang sudah dibangun langsung termanfaatkan secara optimal dan menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat [1][2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang Raga Desa Sebanti dirancang melalui formalisasi pengelolaan lewat Peraturan Desa yang mengatur mekanisme penarikan retribusi, pembagian tugas pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas secara bertahap [1]. Pembentukan kepanitiaan tetap penyelenggaraan turnamen yang melibatkan unsur pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat desa memastikan bahwa kegiatan kompetisi olahraga dapat terselenggara secara reguler tanpa bergantung pada inisiatif personal kepala desa semata. Pendapatan dari retribusi dan penyewaan fasilitas diproyeksikan mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan rutin, sehingga Raga Desa tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi Dana Desa di tahun-tahun berikutnya.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin melalui pelibatan pemuda desa dalam struktur kepanitiaan pengelolaan Raga Desa. Pemuda yang telah dilatih sebagai operator teknis papan skor digital dan sistem penerangan dipersiapkan untuk mengambil alih tanggung jawab pengelolaan operasional secara bertahap. Dengan demikian, meskipun Pambakal Ahmad Harun kelak berganti, pengelolaan Raga Desa tetap berlanjut karena kapasitas teknis dan manajerial sudah terdistribusi kepada generasi penerus [1]. Rencana pengembangan ke depan mencakup penambahan cabang olahraga lain, pembangunan sumur bor pada tiga titik dengan anggaran Rp121 juta, serta pemasangan penerangan jalan sepanjang 700 meter dengan 30 unit lampu untuk meningkatkan konektivitas menuju Raga Desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Raga Desa Sebanti berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kontribusi tersebut mencakup dimensi kesehatan, ekonomi, infrastruktur, kesetaraan, dan kemitraan yang saling memperkuat sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Penyelenggaraan turnamen di Raga Desa mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil berupa pedagang makanan, minuman, dan kebutuhan lain yang memperoleh penghasilan tambahan. Aktivitas ekonomi yang tercipta membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat desa [1]. |
Tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sekitar Raga Desa; peningkatan pendapatan pedagang pada setiap penyelenggaraan turnamen |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Ketersediaan fasilitas olahraga yang beroperasi siang dan malam mendorong masyarakat untuk rutin berolahraga. Budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik teratur berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa [1]. |
Raga Desa beroperasi setiap hari; peningkatan frekuensi olahraga masyarakat; penyelenggaraan turnamen voli putra dan putri secara reguler |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Investasi Dana Desa sebesar Rp74.573.000 menghasilkan aset produktif berupa fasilitas olahraga yang menggerakkan ekonomi lokal. Penyelenggaraan turnamen menciptakan peluang kerja sementara bagi panitia, operator teknis, dan penyedia jasa hiburan musik [1][2]. |
Investasi Dana Desa Rp74.573.000 menjadi aset produktif; terbentuknya kepanitiaan turnamen sebagai lapangan kerja; pertumbuhan usaha pedagang lokal |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Penerapan teknologi papan skor digital berbasis LED dan sistem penerangan modern pada fasilitas olahraga desa merupakan inovasi infrastruktur yang meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat perdesaan [6]. |
Papan skor digital berbasis LED terpasang dan beroperasi; sistem penerangan lapangan memungkinkan operasi 24 jam; peningkatan jalan menuju Raga Desa melalui paving |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Raga Desa berfungsi sebagai ruang publik inklusif yang menjadi pusat kegiatan sosial, olahraga, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas ini menjadikan permukiman desa lebih layak huni dan dinamis [1][2]. |
Tersedianya ruang publik inklusif bagi 509 jiwa penduduk; penyelenggaraan turnamen dan hiburan reguler; peningkatan kualitas hidup masyarakat desa |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan inovasi ini merupakan hasil sinergi antara kebijakan program prioritas Kemendes PDTT, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan partisipasi langsung warga melalui mekanisme musyawarah desa [2]. |
Sinergi Kemendes PDTT dan pemerintah desa; partisipasi seluruh lembaga desa dalam musyawarah; kerja sama antardesa dalam penyelenggaraan turnamen |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Raga Desa Sebanti dengan integrasi papan skor digital dan penerangan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia, khususnya yang memiliki semangat olahraga tinggi namun terkendala fasilitas. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup ketersediaan lahan yang memadai untuk lapangan voli standar, akses terhadap jaringan listrik (PLN atau sumber alternatif), serta komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa sesuai program prioritas Kemendes PDTT [2]. Estimasi biaya replikasi berkisar antara Rp70 juta hingga Rp100 juta tergantung kondisi lahan, harga material di masing-masing daerah, dan spesifikasi papan skor digital yang dipilih — dengan opsi papan skor ekonomis mulai dari Rp2 juta hingga Rp5 juta [6].
Model adaptasi untuk konteks yang berbeda dapat dilakukan dengan menyesuaikan cabang olahraga sesuai minat masyarakat setempat — misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau futsal — tanpa mengubah prinsip dasar integrasi teknologi digital dan penerangan yang menjadi elemen pembeda inovasi ini. Desa-desa di kawasan yang belum terjangkau jaringan PLN dapat mengadaptasi model ini dengan menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif untuk penerangan dan papan skor digital. Strategi scale up jangka panjang dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan Liga Desa Nusantara (LDN) yang menghubungkan Raga Desa di berbagai kecamatan dan kabupaten, menciptakan ekosistem kompetisi olahraga antardesa yang terstruktur dan berkelanjutan [2][3].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Teknologi, “Desa Sebanti: Pembangunan Sarana Olahraga Desa dengan Papan Skor Digital,” idt.web.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://idt.web.id
[2] Katadata, “Mengenal Raga Desa, Program Prioritas Kementerian Desa 2018,” katadata.co.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://katadata.co.id
[3] Sekretariat Negara RI, “Empat Program Prioritas Kemendes PDTT 2018: Prukades, Embung, BUMDes, dan Raga Desa,” setneg.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://setneg.go.id
[4] Wikipedia, “Kabupaten Kotabaru,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru
[5] Wikipedia, “Pulau Laut Barat, Kotabaru,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Laut_Barat,_Kotabaru
[6] Desalinks, “Papan Skor Digital untuk Turnamen Voli Desa: Panduan Lengkap dan Tips Implementasi,” desalinks.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://desalinks.id
[7] Indonesia Baik, “Membangun Indonesia dari Pinggiran: Sarana Olahraga Desa dan Dana Desa,” indonesiabaik.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://indonesiabaik.id
oleh Noor Azasi | 27 Des 2018 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Keliling Benteng Tengah (KBT) di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, membangun gedung sarana olahraga multifungsi seluas 60 m² dengan tinggi 3 meter yang didanai dari APBDes 2018 sebesar Rp150 juta [1]. Inovasi yang digagas oleh pemuda-pemudi desa dan direalisasikan oleh Pembakal (Kepala Desa) H. Fauzi ini menjawab kekosongan fasilitas olahraga yang menyebabkan warga — terutama generasi muda — berolahraga di jalanan dan halaman rumah tanpa sarana yang layak. Gedung ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga seperti tenis meja, badminton, dan senam, tetapi juga difungsikan untuk kegiatan BUMDes dan pelatihan keterampilan warga termasuk pelatihan menari, menjahit, dan demonstrasi memasak [1]. Pendekatan multifungsi ini memaksimalkan manfaat investasi Dana Desa karena satu bangunan melayani tiga kebutuhan sekaligus: kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan SDM.
Latar Belakang
Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 4.668 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan, dengan ibu kota di Kota Martapura — kota yang dikenal luas sebagai “Kota Intan” karena tradisi perdagangan berlian yang telah berlangsung berabad-abad [2]. Kecamatan Martapura Barat yang menjadi rumah bagi Desa KBT memiliki luas 149,38 km² dengan 13 desa dan populasi sekitar 19.335 jiwa, wilayahnya didominasi dataran rendah rawa di bantaran Sungai Martapura [3]. Desa Keliling Benteng Tengah sendiri memiliki sekitar 1.184 jiwa penduduk (590 laki-laki dan 594 perempuan) yang menyimpan nilai historis luar biasa: kawasan ini merupakan bagian utama dari Kayu Tangi, ibu kota Kesultanan Banjar pada periode 1680–1771 [4].
Meskipun memiliki warisan sejarah yang kaya, Desa KBT pada awal 2018 menghadapi kekurangan sarana publik yang krusial: desa tidak memiliki gedung olahraga sama sekali [1]. Semangat berolahraga di kalangan warga — terutama generasi muda — sangat tinggi, tetapi ketiadaan fasilitas yang layak memaksa mereka berolahraga di jalanan desa, halaman rumah, atau ruang terbuka yang tidak memadai. Anak-anak dan remaja yang bermain di jalan menghadapi risiko kecelakaan, sementara ibu-ibu yang ingin senam pagi tidak memiliki ruang yang representatif. Kondisi ini juga berimplikasi pada tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan karena aktivitas olahraga terstruktur tidak dapat dijalankan secara rutin.
Kesadaran akan pentingnya fasilitas olahraga untuk kesehatan warga menjadi trigger yang menggerakkan pemuda-pemudi Desa KBT untuk secara aktif mendorong pemerintah desa menganggarkan pembangunan gedung olahraga dalam APBDes 2018. Dalam konteks desa dengan wilayah rawa dan keterbatasan lahan, membangun satu gedung yang bisa melayani banyak fungsi sekaligus menjadi pilihan strategis yang rasional [1]. Pemuda tidak hanya menyuarakan kebutuhan, tetapi juga mengusulkan konsep multifungsi agar gedung tersebut bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat — dari anak-anak yang ingin bermain tenis meja hingga ibu-ibu yang memerlukan ruang pelatihan keterampilan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi inti adalah pembangunan gedung olahraga multifungsi seluas 60 m² dengan tinggi 3 meter yang dirancang untuk menampung tiga fungsi utama dalam satu bangunan: (1) pusat kegiatan olahraga meliputi tenis meja, badminton, dan senam; (2) ruang operasional BUMDes untuk kegiatan usaha dan pertemuan; dan (3) pusat pelatihan keterampilan warga termasuk pelatihan menari, menjahit, demonstrasi memasak, dan pelatihan kader desa [1].
Elemen pembeda dari inovasi Desa KBT bukan pada kecanggihan bangunannya, melainkan pada konsep pemanfaatan berlapis. Banyak desa membangun gedung serbaguna yang pada akhirnya hanya digunakan untuk rapat desa. Banyak pula yang membangun lapangan olahraga yang hanya ramai saat turnamen lalu terbengkalai. Desa KBT secara sadar merancang satu bangunan dengan jadwal pemanfaatan yang terstruktur — pagi untuk senam ibu-ibu, siang untuk pelatihan keterampilan dan kegiatan BUMDes, sore untuk olahraga pemuda, dan malam untuk latihan kader desa — sehingga gedung ini aktif sepanjang hari dan tidak pernah menganggur [1]. Pendekatan ini mengubah paradigma dari “membangun gedung untuk satu fungsi” menjadi “memaksimalkan setiap meter persegi bangunan untuk sebanyak mungkin fungsi.”
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari inisiatif bottom-up yang tidak lazim: gagasan pembangunan gedung olahraga bukan berasal dari pemerintah desa, melainkan dari aspirasi kolektif pemuda-pemudi Desa KBT yang merasakan langsung dampak ketiadaan fasilitas olahraga [1]. Mereka mengorganisir diri dan menyampaikan usulan secara formal kepada Pembakal H. Fauzi dengan argumentasi yang kuat: bahwa investasi pada sarana olahraga adalah investasi pada kesehatan jangka panjang warga. Pembakal merespons positif dan mengakomodasi usulan ini dalam proses Musyawarah Desa untuk dimasukkan ke dalam APBDes 2018 dengan alokasi Rp150 juta.
Pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan teknis terkait kondisi tanah rawa yang mendominasi wilayah Kecamatan Martapura Barat. Fondasi bangunan di tanah rawa memerlukan perlakuan khusus agar struktur tidak mengalami penurunan (settlement) seiring waktu. Pada tahap awal konstruksi, fondasi yang digali menunjukkan kondisi tanah yang lebih lunak dari perkiraan sehingga perlu penambahan cerucuk (tiang pancang kayu ulin) untuk memperkuat daya dukung tanah sebelum cor fondasi dilakukan [3]. Penyesuaian ini menyebabkan sedikit keterlambatan jadwal dan penambahan biaya material, namun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berhasil mengelola anggaran dengan melakukan efisiensi pada komponen finishing bangunan tanpa mengorbankan fungsi dan kekuatan struktur.
Setelah bangunan fisik selesai, Pendamping Lokal Desa Thomi Subarkah dan Hilmah dari TPID membantu pemerintah desa menyusun jadwal pemanfaatan gedung yang terstruktur agar semua fungsi — olahraga, BUMDes, dan pelatihan — dapat berjalan tanpa tumpang tindih [1]. Pengadaan peralatan olahraga (meja tenis, net badminton, peralatan senam) dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Pelatihan pertama yang diselenggarakan di gedung ini adalah pelatihan menjahit bagi ibu-ibu desa, yang langsung menunjukkan kepada seluruh warga bahwa gedung ini bukan sekadar “gedung olahraga” tetapi benar-benar “pusat aktivitas masyarakat.”
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis utama adalah kondisi tanah rawa bantaran Sungai Martapura yang tidak ideal untuk konstruksi bangunan. Tanah lembek di kawasan rawa memiliki daya dukung rendah dan rentan mengalami penurunan fondasi jika tidak ditangani dengan metode konstruksi yang tepat [3]. Mitigasi dilakukan dengan penambahan cerucuk kayu ulin sebagai tiang pancang penguatan fondasi — teknik konstruksi tradisional Banjar yang telah terbukti efektif selama berabad-abad untuk bangunan di atas tanah rawa. Biaya tambahan untuk cerucuk dikelola melalui efisiensi pada komponen finishing tanpa mengorbankan fungsi struktural bangunan.
Tantangan anggaran berupa keterbatasan dana Rp150 juta untuk membangun gedung multifungsi yang memadai. Luas 60 m² merupakan kompromi antara kebutuhan ruang ideal dan ketersediaan anggaran, sehingga desain interior harus dioptimalkan agar ruang yang terbatas dapat menampung berbagai jenis kegiatan [1]. Mitigasi dilakukan dengan mendesain layout yang fleksibel — peralatan olahraga seperti meja tenis dibuat dapat dilipat dan disimpan ketika ruangan digunakan untuk kegiatan pelatihan atau BUMDes, sehingga 60 m² terasa jauh lebih luas dari ukuran sebenarnya.
Tantangan keberlanjutan berupa kebutuhan pemeliharaan rutin dan pengadaan peralatan pengganti. Gedung yang digunakan secara intensif untuk berbagai kegiatan memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan gedung yang hanya sesekali dipakai [5]. Mitigasi ditempuh dengan memposisikan BUMDes sebagai pengelola gedung yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, dengan sumber pendanaan dari iuran pengguna gedung dan alokasi rutin APBDes untuk perawatan fasilitas publik.
Faktor Penentu Keberhasilan
Inisiatif bottom-up dari pemuda-pemudi desa yang mengorganisir aspirasi kolektif secara formal menjadi faktor penentu utama keberhasilan. Dalam banyak kasus, pembangunan fasilitas desa diputuskan secara top-down oleh perangkat desa tanpa keterlibatan aktif warga, sehingga hasilnya sering tidak sesuai kebutuhan atau kurang dimanfaatkan [1]. Di Desa KBT, pemuda tidak hanya menyuarakan kebutuhan olahraga tetapi juga turut merancang konsep multifungsi — sebuah kontribusi intelektual yang memastikan bahwa gedung yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan majemuk masyarakat.
Responsivitas Pembakal H. Fauzi yang tidak sekadar menampung aspirasi pemuda tetapi langsung mengakomodasinya dalam APBDes menjadi pilar kedua keberhasilan. Banyak kepala desa yang mendengar aspirasi warga tetapi tidak mengeksekusinya karena mengutamakan proyek pembangunan yang lebih terlihat secara fisik. H. Fauzi memahami bahwa investasi pada gedung olahraga multifungsi adalah investasi pada produktivitas jangka panjang warganya — warga yang sehat dan terampil akan lebih produktif secara ekonomi [1]. Dukungan Pendamping Lokal Desa Thomi Subarkah dan Hilmah dari TPID dalam menyusun jadwal pemanfaatan dan mendokumentasikan dampak juga memperkuat profesionalisme pengelolaan gedung sejak awal.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum gedung olahraga multifungsi dibangun, warga Desa KBT yang ingin berolahraga tidak memiliki pilihan selain bermain di jalanan desa atau halaman rumah — kondisi yang tidak aman bagi anak-anak dan tidak representatif bagi kegiatan olahraga terstruktur [1]. Setelah gedung beroperasi, warga dapat melakukan olahraga kapan saja di tempat yang layak: tenis meja, badminton, dan senam dilakukan secara rutin dengan jadwal yang teratur. Anak-anak dan remaja yang sebelumnya bermain di jalan kini memiliki ruang yang aman dan terawasi, mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menyalurkan energi muda ke kegiatan yang positif.
Dampak yang melampaui fungsi olahraga terlihat dari pemanfaatan gedung sebagai pusat pelatihan keterampilan. Ibu-ibu desa mengikuti pelatihan menjahit dan demonstrasi memasak yang membuka peluang usaha rumahan baru. Pelatihan menari memelihara warisan budaya Banjar yang kaya di kawasan bekas Kayu Tangi ini [4]. Pelatihan kader desa memperkuat kapasitas SDM pemerintahan desa. Perubahan perilaku yang terukur adalah beralihnya pola aktivitas warga dari “tidak ada tempat, tidak ada kegiatan” menjadi “ada tempat, ada jadwal, ada komunitas” — sebuah transformasi yang menciptakan modal sosial baru di desa.
Dampak ekonomi mulai terasa melalui aktivitas BUMDes yang menggunakan gedung sebagai ruang operasional dan pertemuan. Keramaian yang tercipta di sekitar gedung pada jam-jam kegiatan memicu perputaran ekonomi lokal dengan hadirnya pedagang makanan dan minuman yang melayani pengunjung gedung. Thomi Subarkah dan Hilmah dari TPID mencatat bahwa dampak terbesar yang tidak terduga adalah munculnya rasa kebanggaan kolektif warga terhadap fasilitas desa — sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki di desa bersejarah ini [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan gedung olahraga multifungsi seluruhnya didanai dari APBDes tahun 2018 sebesar Rp150 juta yang bersumber dari Dana Desa [1]. Anggaran ini mencakup biaya konstruksi bangunan 60 m² (termasuk fondasi cerucuk untuk tanah rawa), pengadaan peralatan olahraga awal (meja tenis meja, net badminton), dan perlengkapan penunjang. Efisiensi anggaran dicapai dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan material yang tersedia di sekitar desa untuk mengurangi biaya transportasi material.
Model keberlanjutan finansial bertumpu pada BUMDes sebagai pengelola aset gedung. BUMDes mengelola jadwal pemanfaatan dan menerapkan sistem iuran penggunaan gedung yang terjangkau — cukup untuk menutup biaya pemeliharaan rutin tanpa membebani warga. Pendamping Desa menyatakan perlunya dukungan permodalan tambahan bagi pengembangan kegiatan usaha BUMDes selanjutnya yang berpusat di gedung ini [1]. Potensi pendapatan BUMDes dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan turnamen olahraga antardesa dengan tiket masuk, penyewaan gedung untuk acara warga, dan operasional unit usaha pelatihan keterampilan berbayar bagi peserta dari luar desa.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat adalah konsep multifungsi yang menjadikan satu bangunan melayani tiga kebutuhan sekaligus. Dengan anggaran terbatas Rp150 juta, membangun tiga fasilitas terpisah (gedung olahraga, kantor BUMDes, dan pusat pelatihan) tidak mungkin dilakukan. Konsep multifungsi memungkinkan desa mendapatkan manfaat berlipat dari satu investasi [1]. Keputusan merespons aspirasi pemuda secara serius juga terbukti tepat karena menghasilkan fasilitas yang benar-benar digunakan secara intensif, bukan terlantar karena tidak sesuai kebutuhan warga.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa luas 60 m² terlalu sempit untuk menampung semua fungsi secara bersamaan — badminton standar saja membutuhkan area minimal 13,4 m × 6,1 m (81,7 m²). Idealnya, gedung dibangun minimal 100 m² agar kegiatan olahraga dan pelatihan tidak harus bergantian secara ketat [5]. Survey kondisi tanah rawa seharusnya dilakukan lebih awal dalam tahap perencanaan agar biaya cerucuk sudah diperhitungkan dalam RAB sejak awal, bukan muncul sebagai biaya tambahan yang memaksa efisiensi pada komponen lain. Penyusunan tata kelola dan SOP penggunaan gedung oleh BUMDes juga sebaiknya dilakukan sebelum gedung beroperasi, bukan setelahnya.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin membangun fasilitas serupa mencakup tiga hal. Pertama, libatkan calon pengguna utama (pemuda, ibu-ibu, pengurus BUMDes) sejak tahap perencanaan untuk memastikan desain menjawab kebutuhan riil. Kedua, rancang jadwal pemanfaatan sejak awal agar semua fungsi tertampung tanpa konflik jadwal — ini lebih penting dari ukuran gedung. Ketiga, tetapkan BUMDes sebagai pengelola dengan model bisnis yang jelas sejak hari pertama operasional agar keberlanjutan pemeliharaan tidak bergantung sepenuhnya pada APBDes [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan gedung olahraga multifungsi bergantung pada tiga pilar. Pertama, pengelolaan profesional oleh BUMDes yang menerapkan jadwal pemanfaatan terstruktur, iuran pengguna yang terjangkau, dan dana pemeliharaan yang terakumulasi secara rutin [1]. Kedua, keterlibatan aktif pemuda-pemudi sebagai “penjaga semangat” pemanfaatan gedung — mereka yang menginisiasi pembangunan memiliki rasa kepemilikan terkuat dan menjadi motor penggerak kegiatan rutin. Ketiga, alokasi anggaran pemeliharaan tahunan dalam APBDes yang memastikan kondisi fisik bangunan tetap layak pakai.
Strategi pengembangan jangka panjang mencakup perluasan bangunan secara bertahap jika anggaran memungkinkan, penambahan peralatan olahraga dan pelatihan, serta diversifikasi kegiatan BUMDes yang berpusat di gedung. Penyelenggaraan turnamen olahraga antardesa secara berkala dapat memperkuat posisi Desa KBT sebagai pusat kegiatan komunitas di Kecamatan Martapura Barat [5]. Dalam konteks sejarah, gedung ini juga berpotensi menjadi titik awal pengembangan wisata budaya Kayu Tangi — menghubungkan warisan Kesultanan Banjar dengan vitalitas masyarakat kontemporer [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Gedung olahraga multifungsi Desa KBT menunjukkan bahwa investasi Dana Desa yang relatif kecil (Rp150 juta) dapat menghasilkan dampak berlapis jika dirancang dengan konsep multifungsi yang menjawab kebutuhan kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan SDM secara bersamaan [1].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Ketersediaan gedung olahraga memungkinkan warga Desa KBT melakukan aktivitas fisik secara rutin dan terstruktur — tenis meja, badminton, dan senam — yang secara langsung meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani seluruh kelompok usia [1]. |
Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh warga; kegiatan olahraga rutin terjadwal; anak-anak tidak lagi bermain di jalan |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Pelatihan keterampilan (menjahit, menari, memasak, pelatihan kader desa) yang diselenggarakan di gedung multifungsi memperkuat kapasitas SDM warga dan membuka peluang pendidikan nonformal yang sebelumnya tidak tersedia di desa [1]. |
Pelatihan menjahit, menari, dan memasak tersedia bagi ibu-ibu desa; pelatihan kader desa memperkuat SDM pemerintahan; keterampilan baru untuk usaha rumahan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes yang menggunakan gedung sebagai ruang operasional mendapat platform untuk mengembangkan unit usaha, sementara pelatihan keterampilan membuka peluang kerja mandiri bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki akses pelatihan [1]. |
BUMDes beroperasi di gedung multifungsi; kegiatan usaha dan pertemuan BUMDes terfasilitasi; peluang usaha rumahan dari keterampilan baru; perputaran ekonomi lokal di sekitar gedung |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Gedung multifungsi menciptakan ruang publik yang inklusif di desa yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas komunal. Ruang publik ini memperkuat kohesi sosial antarwarga dan menjadi wadah interaksi yang mempererat silaturahmi di kawasan bekas Kayu Tangi bersejarah [4]. |
Tersedia ruang publik multifungsi yang dapat diakses seluruh warga; peningkatan kohesi sosial; kegiatan budaya dan olahraga memperkuat identitas komunitas desa |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat |
Proses perencanaan yang berangkat dari aspirasi bottom-up pemuda-pemudi dan diakomodasi secara transparan dalam APBDes membuktikan tata kelola desa yang partisipatif, responsif, dan akuntabel [1]. |
Aspirasi pemuda diakomodasi dalam APBDes; proses Musdes partisipatif; pengelolaan gedung oleh BUMDes yang akuntabel |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model gedung olahraga multifungsi Desa KBT sangat mudah direplikasi oleh desa-desa lain karena konsep dasarnya sederhana: membangun satu bangunan yang melayani tiga fungsi (olahraga, ekonomi, pemberdayaan) melalui pengelolaan jadwal yang terstruktur. Prasyarat minimum mencakup: ketersediaan anggaran Dana Desa minimal Rp150–250 juta untuk bangunan 60–100 m², komitmen BUMDes sebagai pengelola operasional, dan komunitas pengguna aktif (pemuda untuk olahraga, ibu-ibu untuk pelatihan) yang menjamin pemanfaatan intensif.
Adaptasi untuk konteks berbeda dapat dilakukan dengan menyesuaikan jenis olahraga dan pelatihan sesuai potensi lokal masing-masing desa. Desa pesisir dapat menambahkan pelatihan pengolahan hasil laut, desa pertanian dapat menambahkan pelatihan pertanian terpadu, sementara desa wisata dapat menambahkan pelatihan hospitality [5]. Untuk scale up di tingkat kabupaten, program ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan “Satu Desa Satu Lapangan” yang didorong Kementerian Desa PDTT, dengan catatan penting bahwa konsep multifungsi — bukan sekadar lapangan atau gedung olahraga — harus menjadi prinsip desain agar setiap investasi menghasilkan dampak berlapis bagi masyarakat desa.
Daftar Pustaka
[1] Thomi Subarkah dan Hilmah (TPID), “Desa Keliling Benteng Tengah Bangun Sarana Olahraga Multifungsi,” Katalog Inovasi Desa, Perkumpulan Gedhe Nusantara & Kementerian Desa PDTT, 2019.
[2] Wikipedia, “Kabupaten Banjar,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjar
[3] Wikipedia, “Martapura Barat, Banjar,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Martapura_Barat,_Banjar
[4] Wikipedia, “Keliling Benteng Tengah, Martapura Barat, Banjar,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Keliling_Benteng_Tengah,_Martapura_Barat,_Banjar
[5] Kementerian Desa PDTT, “Panduan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa,” kemendesa.go.id. [Online]. Tersedia: https://kemendesa.go.id
[6] Kompasiana, “Sejarah Kayu Tangi dan Sungai Martapura: Jejak Peradaban Kesultanan Banjar,” kompasiana.com. [Online]. Tersedia: https://kompasiana.com
oleh Noor Azasi | 29 Okt 2018 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, menerapkan inovasi terpadu berbasis pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Budaya Racah Mampulang serta budidaya ikan dengan sistem bioflok [1] [2]. Di bawah inisiasi Kepala Desa (Pambakal) Sahridin yang menjabat sejak 2013, desa berpenduduk 941 jiwa ini bertransformasi dari desa terpinggirkan menjadi destinasi wisata budaya yang diakui di tingkat nasional [3]. Pasar Budaya Racah Mampulang memanfaatkan lahan persawahan seluas 1,5 hektare yang dilengkapi jembatan bambu sepanjang 350 meter, dengan keunikan sistem transaksi menggunakan koin bambu (racah) sebagai pengganti uang tunai [4]. Sementara itu, budidaya ikan patin dengan sistem bioflok yang dikembangkan melalui kemitraan dengan program CSR PT Adaro Indonesia dan BUMDes Usaha Mulia berhasil menghemat konsumsi pakan hingga 30 persen [5]. Dampak utama inovasi ini adalah terlibatnya sekitar 50 persen warga desa dalam ekosistem ekonomi kreatif, tumbuhnya puluhan UMKM lokal, serta diraihnya Juara 1 Bina Desa Award 2025 dan Top 10 Kalsel Innovation Award 2025 [6] [7].
Latar Belakang
Desa Balida terletak di Kecamatan Paringin yang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 9 km² dengan jumlah penduduk 941 jiwa yang terdiri dari 468 laki-laki dan 473 perempuan, serta kepadatan penduduk hanya 102 jiwa per km² [8] [9]. Secara topografis, wilayah ini berada pada ketinggian 25–100 meter di atas permukaan laut dengan dominasi penggunaan lahan untuk perkebunan karet, persawahan, dan tegalan [9]. Kecamatan Paringin berbatasan dengan Kabupaten Tabalong di sebelah utara, Kecamatan Juai di timur, Kecamatan Paringin Selatan di selatan, dan Kecamatan Lampihong di barat. Desa ini telah memiliki sejumlah fasilitas dasar berupa Balai Rakyat yang berfungsi sebagai ruang pertemuan dan latihan kesenian, perpustakaan desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), serta sarana olahraga berupa lapangan voli dan bulu tangkis [5]. Masyarakat Desa Balida merupakan komunitas suku Banjar yang memiliki kekayaan tradisi budaya meliputi kesenian kuda gepang, wayang gung, mamanda, musik panting, madihin, tari baksa, wayang kulit, dan seni bela diri kuntau [1] [5].
Sebelum inovasi ini digagas, Desa Balida menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang saling berkaitan. Perekonomian masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan karet yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, sementara lapangan kerja alternatif nyaris tidak tersedia di dalam desa [3]. Di sisi lain, warisan budaya tradisional Banjar yang dahulu hidup di tengah masyarakat perlahan kehilangan panggungnya — generasi muda lebih tertarik pada hiburan modern, dan para seniman tradisional kesulitan menemukan ruang untuk berkarya [1]. Tidak ada satu pun destinasi wisata yang mampu menarik pengunjung dari luar desa, dan potensi budidaya perikanan air tawar di wilayah yang kaya sumber daya air ini belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menjadikan Desa Balida sebagai salah satu desa yang terpinggirkan dalam peta pembangunan di Kabupaten Balangan [6].
Momentum perubahan hadir dari dua arah yang saling menguatkan. Pertama, Sahridin yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak 2013 mengunjungi sebuah pasar kuliner tradisional di daerah lain dan terinspirasi untuk mengadaptasi konsep tersebut dengan kearifan lokal Banjar [2]. Kunjungan tersebut menjadi trigger event yang mendorong Sahridin merumuskan visi “Maharagu Budaya, Mambangun Banua” — menjaga budaya sambil membangun desa. Kedua, perkenalan Sahridin dengan Hilmi Arifin, pemilik De Papuyu Farm yang sukses membudidayakan ikan papuyu dengan sistem bioflok, membuka cakrawala baru tentang potensi budidaya ikan air tawar yang lebih efisien dan hemat biaya [5]. Dua momentum ini mendorong lahirnya inovasi terpadu: Pasar Budaya Racah Mampulang sebagai wahana pelestarian budaya dan penggerak ekonomi kreatif, serta budidaya ikan bioflok sebagai sumber pendapatan produktif bagi desa.
Inovasi yang Diterapkan
Ide Pasar Budaya Racah Mampulang lahir dari observasi Sahridin terhadap keberhasilan pasar kuliner tradisional di daerah lain yang mampu menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal [2]. Sahridin kemudian mengadaptasi konsep tersebut dengan memasukkan unsur pelestarian budaya Banjar sebagai diferensiator utama, sehingga pasar ini bukan sekadar tempat berdagang melainkan panggung rakyat yang menghidupkan tradisi. Nama “Racah Mampulang” berasal dari bahasa Banjar — racah berarti genangan air dan mampulang merujuk pada kawasan terbuka atau rawa — yang menggambarkan kondisi geografis asli lokasi tersebut sebelum dikembangkan [4]. Secara konseptual, destinasi wisata terpadu ini menempati lahan persawahan seluas 1,5 hektare dengan infrastruktur utama berupa jembatan bambu sepanjang 350 meter yang dibangun melingkar di atas area persawahan [4].
Elemen pembeda paling kuat dari pasar budaya ini adalah sistem transaksi yang menggunakan koin bambu (racah) — koin berbentuk kotak bernilai Rp1.000 dan koin berbentuk bulat bernilai Rp5.000 — yang harus ditukar di loket sebelum pengunjung berbelanja [4] [10]. Di sepanjang jembatan dan area pasar, terdapat stand-stand UMKM yang menjajakan kuliner khas Banjar dan kerajinan tangan lokal seperti anyaman purun, kerajinan bambu, dan olahan madu kelulut [11]. Dimensi budaya menjadi jantung dari setiap penyelenggaraan pasar, dengan pertunjukan kesenian tradisional dari Sanggar Seni Balida Satria dan enam sanggar seni lainnya yang meliputi kuda gepang, wayang gung, mamanda, tari baksa, musik panting, madihin, wayang kulit, serta seni bela diri kuntau [1] [5]. Pengunjung juga dapat menyaksikan dan ikut bermain permainan tradisional seperti balogo dan batungkau [4].
Inovasi kedua berupa budidaya ikan dengan sistem bioflok membawa pendekatan yang sama sekali berbeda dari budidaya ikan konvensional menggunakan tambak, empang, atau karamba [5]. Bioflok merupakan kumpulan berbagai mikroorganisme yang pertumbuhannya dipacu melalui pemberian probiotik dan pemasangan aerator dalam kolam. Sistem ini didukung perangkat elektrik yang mengatur gerakan atau aliran air kolam secara terus-menerus, dengan biaya listrik relatif kecil — hanya sekitar Rp 200.000 per bulan untuk 15 unit kolam [5]. Bila De Papuyu Farm milik Hilmi Arifin menggunakan sistem bioflok untuk budidaya ikan papuyu, Kelompok Pembudidaya Desa Balida memilih mengaplikasikan sistem ini untuk budidaya ikan patin yang permintaan pasarnya tinggi di wilayah Kalimantan Selatan [5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai pada masa awal kepemimpinan Sahridin sejak 2013, ketika ia mulai mengidentifikasi dan memetakan potensi budaya desa yang selama ini terabaikan [2]. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali sanggar-sanggar seni yang sempat vakum dengan mengajak para seniman senior untuk kembali berlatih dan meregenerasi keahlian mereka kepada generasi muda. Sahridin mendirikan Sanggar Seni Balida Satria sebagai wadah utama pelestarian, yang kemudian berhasil menginspirasi tumbuhnya enam sanggar seni lainnya di desa [1]. Proses konsolidasi seniman ini memakan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya ide Pasar Budaya Racah Mampulang mulai direalisasikan secara fisik. Sanggar Seni Balida Satria kerap diundang tampil dalam berbagai gelaran budaya, termasuk Aruh Pemuda Sanggam yang dilaksanakan pada akhir Oktober 2018, menampilkan mamanda, madihin, kuda gepang, wayang kulit, wayang gung, dan kuntau [5]. Balai Rakyat yang telah dibangun di depan lokasi kolam ikan berfungsi sebagai sarana latihan rutin para seniman [5].
Pembangunan fisik kawasan wisata tidak berjalan tanpa hambatan. Percobaan pertama membangun jembatan bambu di atas area persawahan menghadapi kendala teknis berupa fondasi yang tidak stabil karena kondisi tanah basah dan berlumpur [4]. Struktur bambu awal mudah rusak terkena air dan cuaca, sehingga harus direkonstruksi dengan teknik pengolahan bambu yang lebih tahan lama. Kegagalan ini menjadi pembelajaran berharga bahwa pembangunan di area lahan basah memerlukan perencanaan teknis yang matang. Dengan dukungan pelatihan pengolahan bambu dari Yayasan Bambu Indonesia yang difasilitasi melalui program CSR PT Adaro Indonesia, masyarakat berhasil membangun jembatan bambu 350 meter yang lebih kokoh dan tahan lama [3].
Proses pengembangan budidaya ikan bioflok juga melalui fase percobaan dan kegagalan. Menurut Sahridin, selain ikan patin, ikan lele, nila, dan gurame juga bisa dibudidayakan dengan sistem bioflok [5]. Namun, percobaan awal membudidayakan ikan lele mengalami kegagalan karena banyak ikan mati terserang penyakit. Kegagalan ini tidak mematahkan semangat — Desa Balida kembali mencoba dan beralih ke budidaya ikan patin yang terbukti lebih adaptif terhadap sistem bioflok di lingkungan setempat. Seribu ekor benih ikan patin yang dibeli seharga Rp 250.000 berhasil tumbuh mencapai ukuran sekitar setengah kilogram per ekor dalam waktu empat bulan, memenuhi dua kolam bantuan CSR PT Adaro [5]. Seiring pertumbuhan berat, ikan-ikan tersebut kemudian dipisah ke dalam dua kolam yang masing-masing memuat sekitar 500 ekor.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi pada fase awal adalah resistensi sebagian warga yang meragukan kelayakan mengubah lahan persawahan menjadi kawasan wisata. Beberapa warga khawatir bahwa konversi fungsi lahan akan mengganggu produktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama [3]. Mitigasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif — Sahridin meyakinkan warga bahwa kawasan wisata tidak menggantikan fungsi pertanian, melainkan memanfaatkan pematang sawah dan area tepian yang tidak produktif. Fakta bahwa petani pemilik lahan justru memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan wisata berhasil mengubah sikap skeptis menjadi dukungan aktif [6]. Pada aspek budidaya ikan, kegagalan awal dalam membudidayakan ikan lele yang mati terserang penyakit menjadi tantangan tersendiri, namun dimitigasi dengan beralih ke budidaya ikan patin yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan lokal [5].
Tantangan eksternal meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola destinasi wisata secara profesional serta kebutuhan investasi infrastruktur yang tidak kecil [12]. Masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun karet tidak memiliki pengalaman dalam manajemen pariwisata, pemasaran digital, maupun pelayanan pengunjung. Mitigasi ditempuh melalui kemitraan strategis dengan PT Adaro Indonesia yang menyediakan dukungan CSR berupa pembangunan infrastruktur (pagar, saluran air, material batu untuk area pengunjung, fasilitas tenaga surya), pelatihan pengolahan bambu bekerja sama dengan Yayasan Bambu Indonesia, serta pendampingan pengelolaan BUMDes [3]. Tantangan konsistensi penyelenggaraan juga muncul — penelitian dari STIA Amuntai mencatat bahwa kedisiplinan operasional masih perlu ditingkatkan, termasuk stand UMKM yang kadang tutup saat pasar berlangsung dan perlunya pembinaan lebih intensif dari dinas terkait [12]. Pemerintah Desa merespons dengan menetapkan jadwal rutin penyelenggaraan pasar budaya satu bulan sekali serta membuat kesepakatan tertulis dengan para pedagang mengenai kewajiban kehadiran.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi terpadu di Desa Balida ditopang oleh sinergi multi-stakeholder yang saling melengkapi. Pemerintah Desa Balida di bawah kepemimpinan Sahridin berperan sebagai inisiator dan penggerak utama yang memiliki visi jangka panjang serta kemampuan memobilisasi partisipasi warga [2]. BUMDes Usaha Mulia menjalankan fungsi pengelolaan operasional dan unit usaha, sementara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kegiatan wisata di lapangan [3]. PT Adaro Indonesia sebagai mitra CSR menyediakan dukungan finansial dan teknis yang krusial, termasuk bantuan kolam bioflok dan pembangunan infrastruktur wisata [3] [5]. Kelompok Pembudidaya Ikan yang merupakan binaan program CSR PT Adaro mengelola operasional budidaya bioflok, sementara Sanggar Seni Balida Satria beserta enam sanggar seni lainnya menjadi pilar konten budaya yang menghidupkan setiap penyelenggaraan pasar [1]. Perkenalan dengan Hilmi Arifin dari De Papuyu Farm juga menjadi faktor kunci yang membuka pengetahuan masyarakat tentang teknologi bioflok [5].
Modal sosial berupa tradisi gotong royong dan semangat kolektif masyarakat Banjar menjadi pengikat partisipasi yang sangat kuat. Keputusan Sahridin untuk menjadikan pasar budaya sebagai panggung rakyat — bukan proyek eksklusif pemerintah desa — memastikan bahwa setiap warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Keterlibatan sekitar 50 persen warga desa secara langsung dalam ekosistem pasar — sebagai pedagang, seniman, pengrajin, pembudidaya ikan, pengelola, maupun pekerja pendukung — menciptakan efek kepemilikan bersama (shared ownership) yang memperkuat keberlanjutan [6]. Kearifan lokal juga terlihat dalam pemanfaatan bambu sebagai material utama infrastruktur dan alat transaksi, yang tidak hanya murah dan mudah didapat tetapi juga memperkuat identitas budaya Banjar [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Transformasi Desa Balida dari desa yang terpinggirkan menjadi destinasi wisata budaya memberikan dampak yang melampaui ekspektasi awal. Dari sisi ekonomi, keterlibatan sekitar 50 persen warga desa dalam ekosistem pasar budaya — yang sebelumnya nyaris nol persen — menunjukkan perubahan struktural yang signifikan dalam pola mata pencaharian masyarakat [6]. Puluhan UMKM lokal tumbuh dan berkembang, menjajakan produk-produk unggulan seperti madu kelulut, kerajinan bambu, anyaman purun, keripik singkong, dan akar pinang [11]. Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat melalui kontribusi unit usaha BUMDes Usaha Mulia yang mengelola Pasar Budaya dan budidaya ikan bioflok [13]. Budidaya ikan patin bioflok membuktikan efisiensinya — dari 1.000 ekor benih seharga Rp 250.000, ikan tumbuh mencapai setengah kilogram per ekor dalam empat bulan dengan harga pasar Rp 15.000–20.000 per kilogram [5].
Dampak pelestarian budaya yang dihasilkan tidak kalah monumental. Kesenian tradisional Banjar yang nyaris punah kini kembali hidup dan memiliki panggung tetap untuk ditampilkan secara rutin [1]. Sanggar Seni Balida Satria berhasil menciptakan tarian garapan baru seperti Tari Bamandi-mandi dan Japin Lenggang Balida yang telah menjadi subjek penelitian seni di Universitas Lambung Mangkurat dan ditampilkan dalam berbagai gelar karya seni tingkat kabupaten [14]. Generasi muda yang awalnya tidak tertarik dengan kesenian tradisional kini aktif bergabung di tujuh sanggar seni yang beroperasi di desa, memastikan regenerasi pelaku budaya berjalan secara alami.
Dampak spillover yang melampaui perencanaan awal terlihat dari pengakuan dan penghargaan yang diraih di berbagai tingkatan. Sahridin dinobatkan sebagai Local Hero SDGs terbaik bidang pelestarian budaya lokal pada ajang International Sustainable Development Awards (ISDA) 2023 oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) [2]. Desa Balida meraih Juara 1 Bina Desa Award Kabupaten Balangan 2025 dengan program “Merawat Budaya Membangun Desa” [6], serta masuk Top 10 Kalsel Innovation Award (KIA) 2025 kategori masyarakat [7]. Desa ini juga ditetapkan sebagai Desa Wisata dan Desa Budaya di tingkat provinsi, serta menjadi desa percontohan untuk ekosistem keuangan inklusif oleh OJK [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan pengembangan inovasi Desa Balida bersumber dari kombinasi Dana Desa, penyertaan modal desa untuk BUMDes Usaha Mulia, swadaya masyarakat, dan dukungan CSR PT Adaro Indonesia [3] [13]. Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penyertaan modal BUMDes, sementara CSR PT Adaro Indonesia berkontribusi signifikan dalam pembangunan fasilitas pendukung seperti perbaikan jembatan, pembangunan pagar, pembuatan saluran air, penyediaan material batu, instalasi tenaga surya (solar cell), serta bantuan kolam bioflok untuk Kelompok Pembudidaya Ikan [3] [5]. PT Adaro juga memfasilitasi pelatihan pengolahan bambu bekerja sama dengan Yayasan Bambu Indonesia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan produk kerajinan warga.
Model bisnis dikelola melalui BUMDes Usaha Mulia yang menjalankan beberapa unit usaha terintegrasi. Pendapatan dari Pasar Budaya diperoleh melalui tiket masuk, penukaran koin bambu (racah), sewa stand bagi pedagang UMKM, serta jasa pengelolaan event budaya [13]. Untuk unit budidaya ikan, Pemerintah Desa Balida menyertakan modal sebesar Rp 50 juta kepada BUMDes yang digunakan untuk pengadaan tiga unit kolam ikan, bibit, penyediaan pakan, serta biaya operasional sehari-hari yang dikelola oleh dua orang pengelola [5]. Sistem bioflok bekerja dengan memasukkan campuran bakteri probiotik dan gula merah ke dalam air kolam sebagai media tumbuh mikroorganisme yang menguraikan sisa pakan dan feses ikan menjadi flok — gumpalan protein yang dapat dikonsumsi kembali oleh ikan, sehingga mengurangi konsumsi pakan hingga 30 persen [5]. Desa Balida juga sudah memiliki seperangkat alat pembuatan pakan mandiri — prosesnya melalui tiga tahapan: bahan baku (jagung, dedak padi, bungkil kedelai) dimasukkan ke mesin pencampur, kemudian dipress pada mesin cetakan pellet, lalu dikeringkan dengan oven atau dijemur secara alami [5]. Harga kolam bioflok berkisar Rp 3–5 juta tergantung diameter dan volume, sehingga replikasi oleh rumah tangga secara mandiri sangat terjangkau. BUMDes Usaha Mulia turut mengembangkan unit usaha hortikultura dan jasa Agen Bank Kalsel untuk memperkuat diversifikasi pendapatan [13].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat dalam perjalanan inovasi ini adalah strategi memadukan dimensi ekonomi dan budaya dalam satu platform, bukan memisahkan keduanya sebagai program yang berdiri sendiri [2]. Dengan menjadikan kesenian tradisional sebagai daya tarik utama pasar — bukan sekadar pelengkap — Sahridin berhasil menciptakan proposisi nilai yang unik dan sulit ditiru. Keputusan menggunakan koin bambu sebagai alat transaksi juga terbukti brilian, karena menciptakan pengalaman yang memorable bagi pengunjung dan memperkuat narasi budaya yang diusung [4]. Pendekatan multi-stakeholder sejak awal — melibatkan BUMDes, Pokdarwis, Kelompok Pembudidaya, seniman, UMKM, dan mitra CSR — memastikan beban pengelolaan terdistribusi dan tidak terpusat pada satu pihak.
Jika memulai dari awal, aspek yang akan dilakukan berbeda adalah memperkuat infrastruktur digital dan pemasaran daring sejak fase awal pengembangan. Upaya digitalisasi UMKM, seperti pelatihan branding visual dan pembuatan akun marketplace, baru dilakukan belakangan melalui kerja sama dengan mahasiswa KKN [11]. Pada aspek budidaya ikan, kegagalan awal membudidayakan ikan lele yang mati terserang penyakit mengajarkan pentingnya riset kesesuaian jenis ikan dengan kondisi lingkungan lokal sebelum memulai produksi skala penuh [5]. Dokumentasi proses pembangunan yang lebih sistematis — termasuk pencatatan kegagalan teknis dan solusi yang ditemukan — akan menjadi aset berharga bagi desa-desa lain yang ingin mereplikasi model serupa.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa: mulailah dari identifikasi potensi budaya dan kearifan lokal yang otentik, bukan mengimpor konsep dari luar yang tidak berakar di masyarakat. Libatkan seniman dan pelaku budaya lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar pengisi acara, karena merekalah yang menjadi jiwa dari destinasi wisata budaya. Untuk budidaya bioflok, manfaatkan jaringan dengan praktisi yang sudah berhasil seperti De Papuyu Farm untuk memperoleh pendampingan teknis, dan siapkan mental untuk menghadapi kegagalan percobaan pertama sebagai bagian dari proses pembelajaran. Bangun kemitraan dengan sektor swasta sejak awal untuk mengatasi keterbatasan modal infrastruktur, dan pastikan pengelolaan berada di bawah BUMDes agar manfaat ekonomi kembali kepada desa secara institusional.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi Desa Balida dirancang melalui pelembagaan pengelolaan di bawah BUMDes Usaha Mulia dan Pokdarwis, sehingga tidak bergantung pada satu individu maupun satu sumber pendanaan [13]. Struktur kelembagaan ini memastikan bahwa operasional pasar budaya dan budidaya ikan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan desa. Penjadwalan penyelenggaraan pasar secara rutin satu bulan sekali dan penetapan aturan operasional tertulis bagi pedagang dan pengelola menjadi mekanisme yang menjamin konsistensi kegiatan [12].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dan pelaku budaya dijamin melalui keberadaan tujuh sanggar seni aktif yang secara rutin merekrut dan melatih generasi muda [1]. Sanggar Seni Balida Satria tidak hanya mementaskan kesenian yang sudah ada, tetapi juga menciptakan karya-karya baru yang relevan dengan selera kontemporer tanpa meninggalkan akar tradisi [14]. Pelibatan mahasiswa KKN dari berbagai perguruan tinggi dalam program digitalisasi UMKM dan pengembangan konten wisata turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam aspek-aspek yang selama ini menjadi kelemahan, seperti pemasaran digital dan branding [11].
Rencana pendapatan mandiri terus diperkuat melalui diversifikasi unit usaha BUMDes Usaha Mulia yang tidak hanya mengandalkan Pasar Budaya, tetapi juga mengembangkan budidaya ikan bioflok dengan tiga kolam aktif, fasilitas pembuatan pakan mandiri, unit hortikultura, serta jasa keuangan melalui Agen Bank Kalsel [5] [13]. Pengembangan Ekoriparian Nungkaran — sebuah kawasan wisata edukatif baru yang mengubah lahan terbengkalai di sepanjang aliran sungai menjadi area ekowisata dengan penanaman ribuan pohon — menjadi langkah strategis untuk memperluas portofolio wisata desa dan mengurangi ketergantungan pada satu destinasi tunggal [6]. Desa Balida juga telah ditetapkan sebagai desa akselerasi ekosistem keuangan inklusif oleh OJK, yang melibatkan Bank Kalsel dan PT Adaro untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi terpadu Pasar Budaya Racah Mampulang dan budidaya ikan bioflok di Desa Balida memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kontribusi utama terlihat pada pelestarian budaya lokal, pertumbuhan ekonomi kreatif desa, dan ketahanan pangan melalui budidaya ikan yang efisien. Integrasi antara wisata, budaya, UMKM, perikanan, dan pengelolaan lingkungan menciptakan dampak multiplier yang menyentuh beberapa dimensi pembangunan berkelanjutan secara simultan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pasar Budaya Racah Mampulang dan budidaya ikan bioflok membuka lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi warga desa yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan karet. Sekitar 50 persen warga desa terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi kreatif [6]. |
Partisipasi warga dalam ekonomi kreatif meningkat dari 0% menjadi sekitar 50%; puluhan UMKM baru tumbuh di desa |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Budidaya ikan patin dengan sistem bioflok berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal. Dari 1.000 ekor benih seharga Rp 250.000, ikan tumbuh hingga 0,5 kg per ekor dalam 4 bulan, menyediakan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat desa [5]. |
Produksi ikan patin dari 3 kolam BUMDes dan kolam CSR PT Adaro; efisiensi pakan 30% melalui sistem bioflok; pembuatan pakan mandiri dari bahan lokal |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Usaha Mulia mengelola beberapa unit usaha yang menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Diversifikasi mata pencaharian dari pertanian ke ekonomi kreatif dan perikanan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga [13]. |
BUMDes mengelola minimal 4 unit usaha aktif; penyertaan modal Rp 50 juta untuk budidaya ikan; PADes meningkat dari kontribusi unit usaha |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pelestarian warisan budaya tak benda melalui penyelenggaraan rutin pertunjukan kesenian tradisional Banjar (kuda gepang, wayang gung, mamanda, madihin, musik panting, tari baksa, wayang kulit, kuntau) yang sebelumnya nyaris punah [1] [5]. |
7 sanggar seni aktif beroperasi di desa; pertunjukan budaya rutin setiap bulan; 2 tarian baru diciptakan dan diteliti secara akademis |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Pemanfaatan bambu lokal sebagai material utama infrastruktur dan alat transaksi mendukung prinsip penggunaan sumber daya terbarukan. Sistem bioflok mendaur ulang limbah pakan menjadi flok yang dikonsumsi kembali oleh ikan, meminimalkan limbah budidaya [4] [5]. |
Jembatan bambu 350 meter dari material lokal; konsumsi pakan ikan berkurang 30% melalui daur ulang bioflok; pembuatan pakan dari bahan lokal |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multi-stakeholder antara Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, Kelompok Pembudidaya, PT Adaro Indonesia (CSR), Yayasan Bambu Indonesia, De Papuyu Farm, OJK, Bank Kalsel, dan perguruan tinggi menunjukkan model kemitraan yang efektif [3] [5]. |
Minimal 7 pemangku kepentingan terlibat aktif; program CSR dan keuangan inklusif terintegrasikan; transfer teknologi dari De Papuyu Farm |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model inovasi terpadu Desa Balida mencakup beberapa elemen fundamental. Untuk pasar budaya, dibutuhkan potensi budaya atau kearifan lokal yang otentik, kepemimpinan desa yang visioner, serta ketersediaan lahan (minimal 0,5–1 hektare) tanpa mengganggu fungsi produktif utama [2]. Untuk budidaya bioflok, prasyarat minimumnya adalah ketersediaan sumber air bersih yang memadai, akses listrik untuk aerator, serta modal awal untuk pengadaan kolam (Rp 3–5 juta per unit), benih ikan, dan pakan [5]. Keberadaan BUMDes sebagai badan pengelola dan mitra CSR atau sumber pendanaan eksternal akan mempercepat proses pengembangan.
Estimasi biaya replikasi sangat bergantung pada skala dan konteks lokal. Untuk komponen budidaya ikan bioflok, modal awal Rp 50 juta sudah mencakup pengadaan tiga unit kolam, bibit, pakan, dan operasional sebagaimana yang diterapkan di Desa Balida [5]. Untuk pasar budaya sederhana dengan jembatan bambu sepanjang 100 meter, 10–15 stand UMKM, dan satu panggung pertunjukan, diperkirakan membutuhkan investasi Rp 50–150 juta. Durasi pembangunan fisik membutuhkan 3–6 bulan, sementara proses konsolidasi komunitas seniman dan pelaku UMKM idealnya dimulai 6–12 bulan sebelum pembukaan pasar.
Model adaptasi inovasi ini sangat fleksibel. Konten budaya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, sementara elemen koin bambu bisa diganti dengan material lokal lain yang relevan secara kultural. Untuk budidaya bioflok, jenis ikan dapat diadaptasi sesuai preferensi pasar lokal — Desa Balida sendiri telah membuktikan bahwa ikan patin lebih sesuai untuk lingkungan setempat dibandingkan ikan lele [5]. Untuk scale up di tingkat kabupaten atau provinsi, pemerintah daerah dapat menjadikan Desa Balida sebagai model percontohan dalam program pengembangan desa wisata budaya dan perikanan rakyat, dengan menyediakan pendampingan teknis dan fasilitasi akses pendanaan bagi desa-desa yang memenuhi prasyarat replikasi [7].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Kabupaten Balangan, “Desa Balida: Merawat Budaya Membangun Desa melalui Pasar Budaya Racah Mampulang,” balangankab.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://balangankab.go.id
[2] ANTARA News, “Sahridin, Kepala Desa Balida yang Mengubah Desa Terpinggirkan Menjadi Destinasi Wisata Budaya,” antaranews.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[3] Tribun News, “Kolaborasi PT Adaro Indonesia dan Desa Balida dalam Pengembangan Pasar Budaya Racah Mampulang,” tribunnews.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://tribunnews.com
[4] Wikipedia, “Pasar Budaya Racah Mampulang,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Budaya_Racah_Mampulang
[5] Perkumpulan Gedhe Nusantara, “Dokumentasi Inovasi Desa Balida: Teknologi Bioflok dan Pelestarian Seni Budaya Banjar,” Katalog Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, 2019. [Online]. Tersedia: https://gedhe.or.id
[6] Desa Merdeka, “Desa Balida Bukan Lagi yang Terpinggirkan, Kini Jadi Juara 1 Bina Desa Award 2025,” desamerdeka.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://desamerdeka.id
[7] Info Publik, “Pasar Budaya Racah Mampulang Masuk Top 10 Kalsel Innovation Award 2025,” infopublik.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://infopublik.id
[8] Wikipedia, “Balida, Paringin, Balangan,” id.wikipedia.org, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Balida,_Paringin,_Balangan
[9] Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, “Kecamatan Paringin Dalam Angka 2023,” balangankab.bps.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://balangankab.bps.go.id
[10] Jawa Pos, “Sahridin, Local Hero SDGs dari Desa Balida yang Melestarikan Budaya Banjar,” jawapos.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://jawapos.com
[11] Kompasiana, “Pemberdayaan UMKM Desa Balida Melalui Digitalisasi dan Branding Visual,” kompasiana.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://kompasiana.com
[12] STIA Amuntai, “Strategi Pengelolaan Pasar Budaya Racah Mampulang Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan,” stiaamuntai.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://stiaamuntai.ac.id
[13] ANTARA News, “BUMDes Usaha Mulia Desa Balida Diusulkan Ikuti Penilaian BUMDes Tingkat Provinsi,” antaranews.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[14] Universitas Lambung Mangkurat, “Tari Bamandi-mandi dan Japin Lenggang Balida: Garapan Sanggar Seni Balida Satria,” ulm.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://ulm.ac.id
oleh Noor Azasi | 30 Agu 2018 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, menerapkan aplikasi SIMEHAS (Sistem Informasi Manajemen Elektronik Handal, Akurat dan Sempurna) sejak Agustus 2018 [1]. Inovasi ini digagas Pemerintah Desa Bahalayung di bawah Kepala Desa Nurul, untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi bagi warga [1]. Sebelum SIMEHAS diterapkan, warga desa yang mengurus surat pengantar harus melalui proses manual yang memakan waktu lebih lama dibandingkan sistem elektronik yang kini hanya membutuhkan 8 hingga 10 detik [1]. Warga cukup menunjukkan KTP serta menyebutkan nama dan keperluan, dan sistem langsung memproses permintaan layanan tersebut [1]. Inovasi ini menjadikan Bahalayung salah satu desa internet di Kabupaten Barito Kuala, didukung fasilitas WiFi gratis di sekitar kantor desa, sehingga pelayanan publik desa menjadi lebih cepat dan warga lebih mudah mengakses informasi [1].
Latar Belakang
Desa Bahalayung terletak di Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu dari delapan desa dan satu kelurahan yang membentuk kecamatan tersebut [3]. Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Sungai Barito, sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan yang membentang 909 km dari Pegunungan Muller di Kalimantan Tengah hingga bermuara di Laut Jawa [5]. Secara administratif, kabupaten dengan ibu kota Marabahan ini terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan, dan 195 desa, dengan populasi sekitar 309.749 jiwa pada 2017 dan mayoritas penduduk beragama Islam [4]. Penduduk Kecamatan Bakumpai mayoritas berasal dari etnis Dayak Bakumpai yang berbahasa dekat dengan Dayak Ngaju, namun menganut budaya dan hukum adat yang sama dengan masyarakat Banjar [1]. Selain itu, terdapat pula etnis Jawa, Sunda, dan Bali yang mendiami kawasan transmigrasi di sekitar kecamatan ini.
Sebelum SIMEHAS diterapkan, pelayanan administrasi di Desa Bahalayung — seperti pengurusan surat pengantar — masih dilakukan secara manual, sebagaimana umumnya desa-desa lain di Kabupaten Barito Kuala pada saat itu [1]. Proses manual semacam ini umumnya menuntut warga menunggu lebih lama, mengisi berkas secara tertulis, dan bergantung pada kehadiran fisik perangkat desa yang berwenang menandatangani dokumen. Keterbatasan infrastruktur digital di sebagian besar desa yang bermukim di sepanjang aliran sungai Kalimantan turut memperlambat penyebaran informasi dan layanan publik kepada warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa.
Momentum perubahan datang seiring kehadiran program Pendampingan Desa yang diamanatkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, yang menempatkan Tenaga Pendamping Profesional di berbagai kabupaten, termasuk Barito Kuala [6]. Farida Arianty, salah satu pendamping di Barito Kuala, mencatat bahwa desa-desa di kabupaten ini — termasuk Bahalayung — mulai bertransformasi menjadi “desa internet” seiring perluasan akses WiFi gratis di sekitar kantor desa [1]. Momentum inilah yang mendorong Pemerintah Desa Bahalayung mengembangkan SIMEHAS sebagai jawaban atas kebutuhan pelayanan administrasi yang lebih cepat dan efisien bagi warga.
Inovasi yang Diterapkan
Ide SIMEHAS lahir dari kebutuhan Pemerintah Desa Bahalayung mempercepat pelayanan administrasi warga yang sebelumnya memakan waktu lama akibat proses manual [1]. Nama SIMEHAS merupakan akronim dari Sistem Informasi Manajemen Elektronik Handal, Akurat dan Sempurna, sekaligus memiliki makna “rajin” dalam bahasa Dayak Bakumpai — sebuah pilihan nama yang mencerminkan identitas lokal masyarakat setempat [1]. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi desa tidak harus meninggalkan kearifan bahasa dan budaya lokal.
Mekanisme SIMEHAS dirancang sederhana: warga yang mengurus surat pengantar cukup menunjukkan KTP serta menyebutkan nama dan keperluannya kepada petugas desa [1]. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut, dan dalam waktu 8 hingga 10 detik, surat pengantar sudah dapat diterima warga [1]. Kecepatan proses ini menjadikan SIMEHAS salah satu inovasi pelayanan administrasi tingkat desa yang jarang ditemukan di kabupaten lain pada masanya.
Elemen pembeda inovasi ini adalah kombinasi antara sistem elektronik pelayanan surat dengan infrastruktur pendukung berupa WiFi gratis dalam radius 50 meter dari kantor desa [1]. Kombinasi ini bersama-sama menjadikan Bahalayung salah satu desa internet di Kabupaten Barito Kuala. Berbeda dari desa yang hanya mendigitalkan satu aspek layanan, Bahalayung memadukan akses internet publik dengan sistem administrasi elektronik. Kombinasi ini memungkinkan warga memanfaatkan gawai atau notebook mereka untuk menggali informasi sekaligus mengurus dokumen kependudukan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan SIMEHAS dimulai dari identifikasi kebutuhan Pemerintah Desa Bahalayung untuk mempercepat pelayanan administrasi warga, difasilitasi oleh pendampingan Tenaga Pendamping Profesional yang aktif di Kabupaten Barito Kuala [1] [6]. Pemerintah Desa kemudian merancang sistem elektronik yang dapat memproses permintaan surat pengantar hanya dengan modal KTP dan keterangan lisan warga. Sistem ini mulai beroperasi dan didokumentasikan publik pada Agustus 2018 [1].
Dalam praktiknya, jangkauan WiFi gratis yang disediakan Pemerintah Desa masih terbatas pada radius 50 meter dari kantor desa [1]. Akibatnya, warga yang bertempat tinggal jauh di sepanjang aliran Sungai Barito belum sepenuhnya dapat memanfaatkan akses internet untuk mendukung pelayanan SIMEHAS. Keterbatasan jangkauan ini menjadi catatan koreksi bagi Pemerintah Desa untuk mempertimbangkan perluasan titik akses WiFi pada tahap pengembangan berikutnya. Pembelajaran ini relevan bagi desa lain dengan pola permukiman memanjang di sepanjang sungai, di mana jangkauan sinyal terbatas menjadi kendala replikasi yang perlu diantisipasi sejak awal.
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya memadukan investasi infrastruktur jaringan dengan sistem aplikasi itu sendiri [1]. Kecepatan pemrosesan SIMEHAS hanya bermanfaat optimal jika warga juga memiliki akses untuk memanfaatkan layanan pendukung lainnya secara daring. Desa dengan topografi memanjang di sepanjang sungai perlu mempertimbangkan titik akses WiFi tambahan sejak tahap perencanaan awal, bukan hanya di satu lokasi kantor desa. Urutan pengembangan seperti ini dapat menghemat biaya penyesuaian di kemudian hari.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kapasitas perangkat desa dalam mengoperasikan sistem elektronik baru, mengingat pelayanan administrasi desa umumnya masih dikerjakan secara manual sebelum SIMEHAS diperkenalkan [1]. Perangkat desa perlu beradaptasi dengan alur kerja baru yang menuntut kecepatan pemrosesan hanya dalam hitungan detik. Mitigasi dilakukan melalui pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional yang membantu desa-desa di Barito Kuala bertransisi menuju layanan berbasis elektronik [6].
Tantangan eksternal berupa kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang dialiri Sungai Barito sepanjang 909 km, dengan permukiman warga yang cenderung memanjang mengikuti aliran sungai, menyulitkan pemerataan akses infrastruktur digital [4] [5]. Jarak antara permukiman warga dan kantor desa yang menjadi pusat layanan SIMEHAS maupun titik WiFi gratis dapat menjadi kendala akses bagi sebagian warga. Mitigasi dilakukan dengan menyediakan WiFi gratis di sekitar kantor desa sebagai titik akses awal, sembari membuka kemungkinan perluasan jangkauan pada tahap pengembangan berikutnya [1].
Kendala keberlanjutan lain adalah ketergantungan sistem pada infrastruktur jaringan yang masih terbatas radiusnya, sehingga manfaat SIMEHAS belum merata dirasakan seluruh warga desa [1]. Mitigasi jangka panjang memerlukan dukungan anggaran Dana Desa untuk memperluas jaringan internet desa secara bertahap. Dengan perluasan ini, layanan elektronik seperti SIMEHAS diharapkan dapat diakses lebih banyak warga tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan Kepala Desa Nurul dalam mendorong penerapan SIMEHAS menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini, didukung pendampingan Tenaga Pendamping Profesional seperti Farida Arianty yang aktif membina desa-desa di Barito Kuala [1] [6]. Sinergi antara pemerintah desa dan tenaga pendamping profesional memastikan inovasi ini tidak berjalan sendirian, melainkan menjadi bagian dari gerakan lebih luas menuju desa internet di kabupaten tersebut. Dukungan ini juga membantu desa mengakses pengetahuan teknis yang mungkin tidak tersedia di tingkat pemerintah desa saja.
Modal sosial berupa kesamaan budaya dan hukum adat antara masyarakat Dayak Bakumpai dan Banjar turut memperkuat penerimaan inovasi ini, karena warga tidak menghadapi hambatan sosial-budaya yang berarti dalam mengadopsi teknologi baru [1]. Pemilihan nama SIMEHAS yang bermakna “rajin” dalam bahasa Dayak Bakumpai turut menjadi strategi komunikasi yang menghubungkan inovasi teknologi dengan identitas dan kebanggaan lokal warga. Kedekatan budaya ini membuat sosialisasi inovasi berjalan lebih lancar dibandingkan jika diperkenalkan sebagai sistem asing yang tidak berakar pada tradisi setempat.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum SIMEHAS diterapkan, warga Desa Bahalayung yang mengurus surat pengantar harus melalui proses manual yang lazim memakan waktu lebih lama [1]. Pola ini sejalan dengan pelayanan administrasi desa konvensional di banyak wilayah Kalimantan Selatan saat itu. Setelah SIMEHAS beroperasi, warga hanya perlu menunjukkan KTP serta menyebutkan nama dan keperluan, dan surat pengantar dapat diterima dalam waktu 8 hingga 10 detik [1]. Percepatan proses ini menjadi salah satu bukti konkret transformasi pelayanan desa dari sistem manual menjadi elektronik dalam kurun waktu relatif singkat.
Dampak yang tampak jelas adalah perubahan ekspektasi warga terhadap kecepatan pelayanan desa, dari yang semula terbiasa menunggu lebih lama menjadi terbiasa menerima layanan dalam hitungan detik [1]. Ketersediaan WiFi gratis di sekitar kantor desa turut mendorong warga lebih aktif menggunakan gawai dan notebook untuk mencari informasi. Interaksi warga dengan teknologi digital pun menjadi bagian baru dari keseharian mereka [1].
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah terangkatnya reputasi Desa Bahalayung dan desa-desa lain di Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan “desa internet”, status yang turut mendorong desa-desa tetangga mempertimbangkan langkah serupa [1]. Keberhasilan SIMEHAS turut memperkuat posisi tenaga pendamping profesional sebagai fasilitator penting dalam mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat desa. Reputasi ini juga membuka peluang bagi Bahalayung untuk berbagi pengalaman dengan desa lain yang ingin memulai transformasi serupa.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan SIMEHAS dan penyediaan WiFi gratis di Desa Bahalayung dibiayai melalui anggaran operasional Pemerintah Desa, sejalan dengan kewenangan desa mengelola Dana Desa untuk pelayanan publik dan pengembangan teknologi tepat guna [1]. Biaya operasional sistem elektronik ini relatif terjangkau dibandingkan investasi infrastruktur fisik berskala besar, karena hanya memerlukan perangkat komputer, koneksi internet, dan pemeliharaan aplikasi. Skema pembiayaan sederhana ini memungkinkan desa dengan anggaran terbatas tetap dapat mengadopsi sistem serupa.
Model keberlanjutan SIMEHAS tidak bertumpu pada skema pendapatan, melainkan pada fungsi pelayanan publik yang dibiayai rutin dari APBDes setiap tahun anggaran. Perluasan jaringan WiFi maupun peningkatan kapasitas sistem elektronik di masa depan memerlukan alokasi anggaran tambahan yang dapat diusulkan melalui musyawarah desa, sejalan dengan kebutuhan warga yang terus berkembang. Mekanisme pengusulan lewat musyawarah ini memastikan setiap penambahan anggaran tetap mencerminkan prioritas warga, bukan sekadar keputusan sepihak perangkat desa.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan merancang SIMEHAS dengan mekanisme sederhana — cukup KTP dan keterangan lisan — terbukti tepat karena mempercepat pelayanan tanpa menambah beban administratif bagi warga maupun petugas desa [1]. Pemilihan nama lokal yang bermakna “rajin” dalam bahasa Dayak Bakumpai juga merupakan keputusan kunci yang tepat, karena memperkuat penerimaan warga terhadap inovasi teknologi ini. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa kesederhanaan desain dan kepekaan budaya sama pentingnya dengan kecanggihan teknologi.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan perluasan jangkauan WiFi ke beberapa titik strategis sejak tahap perencanaan, alih-alih hanya memusatkannya di sekitar kantor desa [1]. Pemetaan pola permukiman warga di sepanjang Sungai Barito akan membantu menentukan lokasi titik akses tambahan yang paling dibutuhkan. Langkah ini juga mencegah desa mengeluarkan biaya perbaikan berulang akibat perencanaan awal yang kurang menyeluruh.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari identifikasi jenis layanan administrasi yang paling sering diminta warga, seperti surat pengantar, sebagai titik awal digitalisasi. Kedua, libatkan Tenaga Pendamping Profesional sejak tahap perencanaan untuk memperoleh dukungan teknis dan pengetahuan dari desa lain yang telah berhasil [6]. Ketiga, padukan sistem elektronik dengan infrastruktur jaringan publik seperti WiFi gratis agar manfaat digitalisasi dirasakan lebih luas oleh warga.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan SIMEHAS bergantung pada komitmen Pemerintah Desa Bahalayung memelihara sistem elektronik dan infrastruktur WiFi secara rutin, menjadikannya bagian permanen dari layanan administrasi desa alih-alih proyek percontohan sementara [1]. Anggaran pemeliharaan tahunan dari APBDes perlu terus dialokasikan agar sistem tetap berfungsi optimal seiring bertambahnya kebutuhan layanan warga. Evaluasi berkala terhadap kecepatan dan keandalan sistem juga diperlukan agar SIMEHAS tidak tertinggal seiring perkembangan kebutuhan administrasi desa.
Karena SIMEHAS telah menjadi bagian dari alur kerja pelayanan administrasi desa, keberlanjutannya berpotensi tidak sepenuhnya bergantung pada individu Kepala Desa Nurul, melainkan pada institusionalisasi sistem ini sebagai standar operasional pelayanan desa. Pergantian kepala desa di masa depan idealnya tidak menghentikan penggunaan SIMEHAS, selama perangkat desa berikutnya memahami dan melanjutkan pengoperasian sistem yang sudah berjalan. Pendokumentasian prosedur pengoperasian SIMEHAS secara tertulis akan mempermudah alih pengetahuan ke perangkat desa generasi berikutnya.
Karena SIMEHAS bersifat layanan publik dan bukan unit usaha, rencana pendapatan mandiri bukan fokus utama keberlanjutannya; pembiayaan tetap bergantung pada APBDes sebagai bagian dari kewajiban pelayanan dasar desa. Pemerintah Desa dapat menjajaki kolaborasi dengan operator telekomunikasi atau program pemerintah pusat terkait desa digital untuk memperluas jaringan tanpa membebani anggaran desa secara penuh. Kolaborasi semacam ini berpotensi mempercepat perluasan jangkauan WiFi tanpa harus menunggu alokasi APBDes yang cukup besar dalam satu tahun anggaran.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Aplikasi SIMEHAS di Desa Bahalayung berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada infrastruktur digital, pelayanan publik akuntabel, dan pemerataan akses informasi [1].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
SIMEHAS dan WiFi gratis merupakan infrastruktur digital pelayanan publik yang inovatif dan jarang ditemukan di desa lain pada masanya [1]. |
Aplikasi SIMEHAS beroperasi sejak Agustus 2018; WiFi gratis tersedia dalam radius 50 meter dari kantor desa |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat |
Percepatan pelayanan administrasi desa yang lebih cepat dan transparan memperkuat kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah desa [1]. |
Waktu pemrosesan surat pengantar turun menjadi 8–10 detik dari proses manual yang lebih lama sebelumnya |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Digitalisasi layanan desa membuka akses informasi dan layanan publik yang lebih setara bagi warga desa di kawasan aliran Sungai Barito [1]. |
Warga desa memiliki akses WiFi gratis untuk menggali informasi via gawai/notebook; layanan administrasi tidak lagi sepenuhnya manual |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tenaga Pendamping Profesional dalam mendorong transformasi digital desa menunjukkan kemitraan multipihak [6]. |
Pendampingan aktif Tenaga Pendamping Profesional di Barito Kuala; desa-desa di kabupaten bertransformasi menjadi “desa internet” |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model SIMEHAS mudah direplikasi oleh desa lain karena hanya memerlukan tiga prasyarat minimum. Pertama, identifikasi jenis layanan administrasi yang paling sering diajukan warga, seperti surat pengantar. Kedua, perangkat komputer dan koneksi internet dasar di kantor desa. Ketiga, dukungan pendampingan teknis, baik dari Tenaga Pendamping Profesional maupun tenaga IT lokal, untuk merancang sistem yang sesuai kebutuhan desa [1] [6].
Mengacu pada pengalaman Bahalayung, penerapan sistem pelayanan elektronik sederhana seperti SIMEHAS dapat direalisasikan dalam hitungan minggu hingga bulan, tergantung ketersediaan perangkat dan pendampingan teknis yang diperoleh desa [1]. Biaya awal relatif terjangkau karena tidak memerlukan investasi perangkat keras yang rumit, cukup komputer, printer, dan koneksi internet dasar. Desa dengan anggaran terbatas dapat memulai dari satu jenis layanan administrasi sebelum memperluas ke layanan lain.
Model adaptasi untuk desa dengan kondisi geografis berbeda dapat menambah titik akses WiFi di beberapa lokasi strategis [4] [5]. Penyesuaian ini terutama relevan bagi desa dengan pola permukiman memanjang di sepanjang sungai, seperti banyak desa di Kalimantan Selatan. Untuk scale up di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat menjadikan model SIMEHAS sebagai standar pelayanan elektronik minimum bagi desa-desa lain di 17 kecamatannya, didukung jaringan Tenaga Pendamping Profesional yang sudah tersedia [6]. Dengan demikian, transformasi menuju desa internet dapat menjangkau lebih banyak desa tanpa harus memulai dari nol di setiap lokasi.
Daftar Pustaka
[1] N. Azasi, “ID 00267: Aplikasi SIMEHAS di Desa Bahalayung,” inovasi.web.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] Wikipedia, “Bahalayung, Bakumpai, Barito Kuala,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Bahalayung,_Bakumpai,_Barito_Kuala
[3] Wikipedia, “Bakumpai, Barito Kuala,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Bakumpai,_Barito_Kuala
[4] Wikipedia, “Kabupaten Barito Kuala,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barito_Kuala
[5] Wikipedia, “Sungai Barito,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Barito
[6] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, jogloabang.com, 2015. [Online]. Tersedia: https://www.jogloabang.com
oleh Noor Azasi | 24 Jul 2018 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan tambatan perahu warga menjadi Dermaga Desa pada tahun anggaran 2018 [1]. Inovasi ini digagas Pemerintah Desa Ujung yang dipimpin Kepala Desa Akhmad Kusairi, berdasarkan usulan musyawarah desa dan kebutuhan nelayan setempat [1]. Pembangunan menjawab persoalan aksesibilitas desa kepulauan berpenduduk sekitar 700 jiwa ini, yang sebelumnya hanya bisa disandari perahu kecil, sementara perjalanan ke Kotabaru harus menempuh jalur memutar melalui feri dan jalan darat berliku [1]. Dermaga dibangun dari Dana Desa 2018 senilai Rp160 juta, menggunakan material kayu ulin, bambu, dan galam, dikerjakan sekitar 20 warga lokal selama satu bulan [1]. Setelah dermaga beroperasi, kapal motor dan perahu berukuran lebih besar dapat berlabuh langsung ke Pelabuhan Kotabaru, memangkas waktu tempuh sekitar 1,5 jam dan mempermudah pemasaran hasil laut warga [1].
Latar Belakang
Desa Ujung merupakan satu dari delapan desa di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah sekitar 10,04 km² yang terbagi dalam 4 Rukun Tetangga [2]. Secara geografis desa ini berada di kawasan pesisir Pulau Sebuku, sebuah pulau yang dikenal memiliki deposit batu bara, bijih besi, dan minyak bumi [4]. Penduduk Desa Ujung berjumlah sekitar 700 jiwa pada 2018, terdiri dari suku Bugis, Banjar, dan percampuran keduanya, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani [1]. Kecamatan Pulau Sebuku sendiri berpenduduk sekitar 7.247 jiwa dengan kepadatan rendah, sekitar 32 jiwa per km², dan perekonomiannya ditopang sektor pertambangan, perikanan laut, dan perkebunan [3].
Sebagai desa kepulauan, akses Desa Ujung ke pusat Kabupaten Kotabaru sangat bergantung pada transportasi laut yang berjenjang dan memakan waktu panjang [1]. Warga harus menyeberang dari Pulau Laut menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Teluk Gosong di Kecamatan Pulau Laut Timur, sekitar 20 km atau satu jam perjalanan dari Kotabaru [1]. Penyeberangan itu dilanjutkan pelayaran laut sekitar 1,5 jam menuju Pulau Sebuku. Dari titik sandar di Pulau Sebuku, perjalanan masih dilanjutkan dengan motor atau mobil sekitar 45 menit menuju Desa Ujung melalui jalan yang turun-naik, berliku, dan sebagian belum beraspal [1]. Sementara itu, tambatan perahu yang ada di desa hanya mampu disandari perahu-perahu kecil, sehingga nelayan kesulitan mengangkut hasil tangkapan dalam jumlah besar dan warga yang merantau kesulitan pulang-pergi secara efisien [1].
Banyak anak muda Desa Ujung merantau untuk bersekolah, nyantri, atau kuliah ke Kotabaru maupun daerah lain, serta bekerja dan berwirausaha di luar Pulau Sebuku, sehingga mobilitas pulang-pergi warga menjadi kebutuhan rutin [1]. Ketergantungan pada jalur feri yang berjenjang, ditambah kondisi tambatan perahu desa yang terbatas, mendorong warga menyuarakan kebutuhan sarana transportasi laut yang lebih langsung dan terjangkau. Momentum ini menguat ketika musyawarah desa merumuskan usulan pengembangan tambatan perahu lama menjadi dermaga desa yang representatif, sejalan dengan kebutuhan nelayan setempat untuk menyandarkan kapal yang lebih besar [1].
Inovasi yang Diterapkan
Ide pengembangan dermaga desa lahir dari usulan warga dalam musyawarah desa yang menangkap kebutuhan nelayan akan tempat sandar kapal yang lebih memadai, sekaligus peluang memangkas rute perjalanan ke Kotabaru [1]. Alih-alih membangun pelabuhan baru dari nol, Pemerintah Desa Ujung memilih mengembangkan tambatan perahu yang sudah ada menjadi Dermaga Desa yang lebih kokoh dan mampu menampung kapal berukuran lebih besar [1]. Pendekatan ini dipilih karena lebih realistis dari sisi anggaran dan waktu dibandingkan menunggu proyek pelabuhan skala kabupaten yang prosesnya jauh lebih panjang.
Dermaga dibangun menggunakan kombinasi kayu ulin sebagai struktur utama karena ketahanannya terhadap rendaman air laut, dilengkapi bambu dan galam untuk konstruksi pendukung [1]. Fungsi dermaga mencakup dua hal utama: sebagai tempat berlabuhnya perahu maupun kapal motor yang mengangkut penumpang langsung ke Pelabuhan Kotabaru, dan sebagai sandaran bagi perahu nelayan [1]. Fungsi kedua ini membuat hasil tangkapan berupa ikan, udang, dan cumi lebih mudah diangkat ke darat. Rute baru dari Dermaga Desa Ujung langsung ke Pelabuhan Kotabaru menggantikan pola perjalanan lama yang harus memutar lewat feri Teluk Gosong dan jalan darat berliku.
Elemen pembeda inovasi ini adalah skala dan kecepatan penyelesaiannya: dermaga dibangun swadaya oleh warga desa dengan Dana Desa dalam waktu sekitar satu bulan [1]. Kecepatan ini jauh berbeda dibandingkan proyek pelabuhan antar-pulau di Desa Sungai Bali yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak 2013 hingga rampung pada 2019 [6]. Solusi taktis skala desa ini membuktikan bahwa persoalan konektivitas kepulauan tidak selalu harus menunggu proyek infrastruktur besar pemerintah pusat.
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari musyawarah desa yang menampung usulan warga dan kebutuhan nelayan terkait sarana tambat kapal [1]. Pemerintah Desa kemudian mengalokasikan Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp160 juta untuk pembelian material dan upah pekerja [1]. Material utama berupa kayu ulin, bambu, dan galam dibeli dan diangkut ke lokasi pembangunan di tepi Desa Ujung.
Tambatan perahu lama yang hanya mengandalkan kayu-kayu sederhana kerap rusak diterjang gelombang dan pasang-surut air laut, sehingga tidak mampu menahan kapal berukuran besar dalam jangka panjang. Pembelajaran dari kondisi ini mendorong Pemerintah Desa mengoreksi pilihan material pada dermaga baru [1]. Kayu ulin — dikenal luas di Kalimantan karena ketahanannya terhadap rendaman air — dijadikan struktur utama, bukan sekadar bambu dan galam seperti tambatan sebelumnya. Koreksi material ini menjadi pelajaran penting bagi desa pesisir lain: memilih bahan yang tahan kondisi laut lebih menentukan umur pakai dermaga dibandingkan ukuran atau kecepatan pembangunan semata.
Pembangunan dikerjakan secara bergantian oleh sekitar 20 warga lokal, dengan durasi pengerjaan sekitar satu bulan hingga dermaga siap digunakan [1]. Pelibatan tenaga kerja lokal ini sekaligus memastikan upah yang dibayarkan dari Dana Desa berputar kembali di dalam ekonomi desa. Begitu selesai, dermaga langsung dimanfaatkan nelayan dan operator perahu penumpang tanpa memerlukan masa uji coba panjang.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah akses darat menuju Desa Ujung yang berliku, turun-naik, dan sebagian belum beraspal, sehingga pengangkutan material bangunan seperti kayu ulin dari luar desa menjadi tidak mudah [1]. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses konstruksi jika logistik material tidak direncanakan dengan cermat. Mitigasi dilakukan dengan memanfaatkan material lokal yang tersedia di sekitar wilayah pesisir Kalimantan Selatan, seperti kayu ulin, bambu, dan galam, sehingga desa tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar pulau.
Tantangan eksternal berupa posisi Desa Ujung sebagai desa kepulauan yang jauh dari pusat kabupaten, dengan total waktu tempuh sekitar 2,5 jam menggunakan kombinasi kapal feri dan kendaraan darat [1]. Keterisolasian ini membuat desa tidak bisa mengandalkan proyek pelabuhan besar pemerintah pusat yang pembangunannya di kawasan sekitar memakan waktu bertahun-tahun [6]. Mitigasi ditempuh dengan membangun solusi taktis skala desa menggunakan Dana Desa, tanpa menunggu penyelesaian infrastruktur pelabuhan antar-pulau berskala lebih besar.
Keterbatasan tenaga kerja terampil konstruksi dermaga di desa kepulauan kecil menjadi kendala tersendiri, mengingat pekerjaan menuntut ketelitian memasang tiang kayu ulin agar kokoh menahan pasang-surut air laut. Mitigasi dilakukan dengan melibatkan sekitar 20 warga lokal yang bekerja secara bergantian, sehingga pengetahuan membangun dermaga tersebar di antara warga, bukan hanya bertumpu pada segelintir tukang berpengalaman [1]. Pola kerja bergantian ini juga membantu menjaga produktivitas pembangunan tetap berjalan meski jumlah tenaga kerja terampil terbatas.
Faktor Penentu Keberhasilan
Peran Pemerintah Desa Ujung, di bawah kepemimpinan Kepala Desa Akhmad Kusairi, sebagai pengelola langsung proyek menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan dermaga [1]. Keputusan mengalokasikan Dana Desa untuk kebutuhan transportasi dan perikanan, alih-alih proyek lain yang mungkin lebih terlihat, menunjukkan kepekaan pemerintah desa terhadap kebutuhan riil nelayan dan warga yang merantau. Musyawarah desa yang melibatkan warga dan nelayan sejak tahap perencanaan turut memastikan desain dermaga sesuai kebutuhan pengguna sehari-hari.
Modal sosial berupa gotong royong warga turut menjadi penentu keberhasilan, tercermin dari keterlibatan sekitar 20 warga lokal yang bekerja bergantian menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar satu bulan [1]. Kearifan lokal dalam memilih material — memanfaatkan kayu ulin yang dikenal tahan lama di kawasan pesisir Kalimantan — turut memperpanjang usia pakai dermaga tanpa memerlukan teknologi atau biaya tinggi. Kedekatan sosial antarwarga kepulauan yang saling bergantung pada transportasi laut juga mempercepat konsensus mengenai lokasi dan desain dermaga.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum dermaga dibangun, tambatan perahu Desa Ujung hanya mampu disandari perahu-perahu kecil, sementara warga yang hendak ke Kotabaru harus menempuh jalur memutar melalui feri Teluk Gosong dan jalan darat berliku sekitar 45 menit [1]. Setelah dermaga rampung, kapal motor dan perahu berukuran lebih besar dapat berlabuh langsung, termasuk mengangkut penumpang bersama kendaraan roda dua [1]. Rute baru dari Dermaga Desa Ujung langsung ke Pelabuhan Kotabaru memangkas waktu tempuh sekitar 1,5 jam dibandingkan pola perjalanan lama. Tarifnya pun lebih terjangkau — Rp30.000 per orang dan Rp65.000 dengan motor, dibandingkan tarif feri Rp50.000 per orang atau motor dan Rp100.000 untuk mobil roda empat [1].
Keberadaan dermaga mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan warga, karena udang dan cumi yang telah melalui proses pengumpulan, sortasi, dan pengupasan kulit dapat langsung diangkut dan dipasarkan ke perusahaan di Kotabaru [1]. Produk olahan lain seperti kerupuk dan amplang tengiri turut lebih mudah dipasarkan melalui akses dermaga yang baru [1]. Percepatan distribusi hasil laut setengah jadi ini berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan dibandingkan kondisi sebelumnya yang bergantung pada jalur transportasi lebih panjang.
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah kemudahan bagi warga perantau untuk pulang kampung, terutama saat pesta pantai tahunan yang diselenggarakan Karang Taruna Desa Ujung [1]. Kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi warga se-Pulau Sebuku ini bahkan mampu menghadirkan artis ibu kota seperti Siti Badriah dan Lesty berkat dukungan sejumlah perusahaan, sesuatu yang lebih sulit terwujud tanpa akses dermaga memadai [1]. Perubahan ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi kecil di desa kepulauan dapat memicu dampak sosial dan budaya yang melampaui fungsi ekonominya.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan Dermaga Desa Ujung sepenuhnya dibiayai Dana Desa tahun anggaran 2018 senilai Rp160 juta, dialokasikan untuk pembelian material kayu ulin, bambu, dan galam, serta upah sekitar 20 pekerja lokal selama satu bulan [1]. Skema pendanaan ini menempatkan dermaga sebagai aset publik milik desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa, tanpa melibatkan skema investasi swasta atau utang. Seluruh biaya konstruksi berasal dari satu sumber pendanaan, sehingga proses pengadaan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi lebih sederhana.
Model keberlanjutan finansial dermaga bertumpu pada aktivitas ekonomi yang ditopangnya, bukan pada retribusi langsung dari desa. Operator kapal dan perahu memungut tarif angkut penumpang sebesar Rp30.000 per orang dan Rp65.000 dengan motor, jauh lebih terjangkau dibandingkan tarif feri umum [1]. Pendapatan dari jasa angkutan dan perdagangan hasil laut yang mengalir melalui dermaga ini secara tidak langsung turut mendukung perekonomian warga. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar dermaga sekaligus menjadi insentif bagi warga pengguna untuk turut menjaga kelestarian fasilitas ini.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan mengembangkan tambatan perahu lama menjadi dermaga skala desa, alih-alih menunggu proyek pelabuhan besar pemerintah pusat, terbukti tepat karena manfaatnya dapat dirasakan warga hanya dalam waktu sekitar satu bulan [1]. Pemilihan kayu ulin sebagai material utama juga merupakan keputusan kunci yang tepat, karena ketahanannya terhadap air laut menjamin umur pakai dermaga lebih panjang dibandingkan tambatan sebelumnya. Kedua keputusan ini menegaskan bahwa solusi sederhana dan cepat dapat memberi dampak nyata bagi desa kepulauan terpencil.
Jika memulai dari awal, perbaikan akses jalan darat menuju desa — yang masih berliku dan sebagian belum beraspal — sebaiknya turut direncanakan bersamaan dengan pembangunan dermaga [1]. Perencanaan bersama ini penting agar manfaat penghematan waktu tempuh dapat dirasakan secara menyeluruh, dari laut hingga darat. Perencanaan logistik pengangkutan material dari luar pulau juga sebaiknya dipetakan lebih awal, mengingat kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi bahan bangunan.
Desa pesisir dan kepulauan lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari musyawarah desa untuk memastikan desain dermaga sesuai kebutuhan nelayan dan pengguna transportasi laut. Kedua, pilih material lokal yang terbukti tahan kondisi perairan setempat, seperti kayu ulin di Kalimantan, untuk menekan biaya perawatan jangka panjang. Ketiga, libatkan tenaga kerja lokal secara bergantian agar pembangunan berjalan cepat sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui upah yang berputar di dalam masyarakat.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Dermaga Desa Ujung bergantung pada pengelolaan rutin oleh Pemerintah Desa, termasuk pemeliharaan struktur kayu ulin agar tetap kokoh menahan pasang-surut air laut. Alokasi anggaran pemeliharaan tahunan dari APBDes menjadi mekanisme utama untuk menjaga fungsi dermaga tetap optimal dalam jangka panjang. Pemantauan berkala terhadap kondisi tiang dan lantai dermaga juga diperlukan agar kerusakan dapat terdeteksi sejak dini.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan tidak bergantung pada sosok Kepala Desa tertentu, karena dermaga berstatus sebagai aset desa yang pengelolaannya melekat pada jabatan Pemerintah Desa, bukan pada individu Akhmad Kusairi semata. Pergantian kepala desa di masa depan diharapkan tetap meneruskan fungsi dermaga sebagai infrastruktur vital transportasi dan ekonomi warga. Pendokumentasian proses pembangunan dan pemeliharaan dermaga turut membantu kepala desa berikutnya memahami kebutuhan perawatan fasilitas ini.
Rencana pendapatan mandiri dapat dikembangkan melalui skema retribusi sandar kapal yang dikelola pemerintah desa, memanfaatkan momentum tahunan pesta pantai Karang Taruna yang mendatangkan banyak pengunjung dan perantau yang pulang kampung [1]. Diversifikasi ini penting agar pemeliharaan dermaga tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi Dana Desa yang bisa berubah dari tahun ke tahun. Kerja sama dengan operator kapal dan perahu penumpang juga dapat dijajaki untuk berbagi biaya perawatan fasilitas sandar.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pembangunan Dermaga Desa Ujung berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada pengurangan biaya transportasi, penguatan ekonomi perikanan, dan konektivitas desa kepulauan terpencil [1].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Dermaga menekan biaya transportasi warga dan mempercepat distribusi hasil laut, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarga miskin di desa kepulauan [1]. |
Tarif angkutan turun dari Rp50.000 (feri) menjadi Rp30.000 per orang; hasil tangkapan lebih cepat terjual |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Nilai tambah hasil perikanan meningkat karena udang dan cumi olahan setengah jadi, kerupuk, dan amplang lebih mudah dipasarkan ke Kotabaru melalui dermaga [1]. |
20 pekerja lokal terlibat pembangunan; produk olahan perikanan terdistribusi rutin ke Kotabaru |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan infrastruktur dermaga tahan air menggunakan material lokal dan Dana Desa dalam waktu satu bulan menunjukkan inovasi infrastruktur skala desa [1]. |
Dermaga baru berkapasitas kapal motor besar terbangun dalam 1 bulan dengan anggaran Rp160 juta |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Dermaga menghubungkan desa kepulauan terpencil dengan pusat kabupaten secara lebih langsung, mengurangi kesenjangan akses transportasi dibandingkan desa lain yang lebih dekat Kotabaru [1]. |
Waktu tempuh ke Kotabaru berkurang sekitar 1,5 jam; akses transportasi laut langsung tersedia bagi warga |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, nelayan, dan warga, serta dukungan perusahaan pada kegiatan tahunan Karang Taruna, menunjukkan kemitraan multipihak [1]. |
Musyawarah desa menghasilkan usulan pembangunan dermaga; perusahaan mendukung kegiatan tahunan Karang Taruna |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan tambatan perahu menjadi dermaga desa dapat direplikasi oleh desa pesisir atau kepulauan lain yang memiliki tiga prasyarat minimum. Pertama, akses Dana Desa yang mencukupi, sekitar Rp150–200 juta untuk skala dermaga serupa. Kedua, ketersediaan material lokal tahan air seperti kayu ulin atau kayu keras sejenis di sekitar wilayah pesisir. Ketiga, kelompok nelayan dan warga yang aktif menyuarakan kebutuhan melalui musyawarah desa [1].
Mengacu pada pengalaman Desa Ujung, pembangunan dermaga serupa memerlukan anggaran sekitar Rp160 juta dengan durasi pengerjaan sekitar satu bulan menggunakan tenaga kerja lokal sekitar 20 orang [1]. Estimasi ini dapat bervariasi tergantung jarak pengangkutan material dan kondisi pasang-surut di masing-masing lokasi. Desa dengan akses darat yang lebih sulit perlu mengalokasikan waktu dan biaya tambahan untuk logistik material.
Model adaptasi untuk desa dengan kondisi berbeda dapat menyesuaikan jenis material dan ukuran dermaga dengan volume lalu lintas kapal serta karakteristik pasang-surut setempat. Untuk scale up di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat menjadikan model dermaga desa skala kecil ini sebagai pelengkap jaringan pelabuhan antar-pulau [6]. Jaringan pelabuhan besar seperti Pelabuhan Sungai Bali umumnya berskala besar dan memakan waktu pembangunan lebih lama. Dengan demikian, desa-desa kepulauan terpencil lain tidak perlu menunggu proyek infrastruktur besar untuk mendapatkan akses transportasi laut yang layak.
Daftar Pustaka
[1] N. Azasi, “ID 00235: Pembangunan Dermaga Desa Ujung, Langkah Taktis Mempercepat Perjalanan ke Kotabaru,” inovasi.web.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] Wikipedia, “Ujung, Pulau Sebuku, Kotabaru,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Ujung,_Pulau_Sebuku,_Kotabaru
[3] Kecamatan Pulau Sebuku, “Tentang Kami,” plsebuku.kotabarukab.go.id. [Online]. Tersedia: https://plsebuku.kotabarukab.go.id
[4] Wikipedia, “Pulau Sebuku, Kotabaru,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sebuku,_Kotabaru
[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, “Kecamatan Pulau Sebuku Dalam Angka 2024,” kotabarukab.bps.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://kotabarukab.bps.go.id
[6] Metro Kalimantan, “Pelabuhan Pulau Sebuku Rampung, Pemkab Kotabaru Tunggu Serah Terima,” metrokalimantan.com, 2019. [Online]. Tersedia: https://www.metrokalimantan.com
oleh Noor Azasi | 1 Jul 2018 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, menciptakan alat dan mesin mekanis untuk menyiangi sisik ikan sebagai tahap awal produksi ikan asin. Inovasi ini digagas dan dikelola Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang dengan dukungan Pemerintah Desa Telaga Mas yang dipimpin Kepala Desa Haji Yani [1]. Sebelum inovasi ini hadir, penyiangan sisik ikan sepenuhnya dilakukan manual, membutuhkan waktu sekitar seperempat jam hanya untuk satu ekor ikan besar — waktu yang sangat tidak efisien ketika produsen harus mengolah sisik ikan hingga satu ton dalam sekali produksi. Mesin berbahan drum plastik, pipa berputar, dan motor penggerak ini mampu melepaskan sisik dari puluhan kilogram ikan hanya dalam sekitar setengah jam. Dampaknya, produksi ikan asin khas rawa Danau Panggang — terutama dari ikan sepat dan gabus — kini mampu memenuhi permintaan pasar hingga puluhan ton per bulan, menjangkau berbagai kota di Pulau Jawa, sekaligus membuka lapangan kerja padat karya bagi banyak perempuan desa dalam rangkaian proses produksinya.
Latar Belakang
Desa Telaga Mas berada di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 182 kilometer dari ibu kota provinsi dan sekitar 7 kilometer dari kantor kecamatan [2]. Desa yang dahulu bernama Manarap Telaga Mas ini berdiri sejak 1973 di kawasan rawa yang luas, dengan rumah-rumah warga yang sebagian besar dikelilingi air, di atas lahan seluas sekitar 16 kilometer persegi yang terbagi dalam 6 RT dan 3 RW [2].
Kawasan rawa Danau Panggang merupakan salah satu perairan rawa potensial penghasil ikan di Kalimantan Selatan, dengan dataran banjir yang menjadi sumber daya utama penopang ekonomi warga melalui hasil tangkapan ikan [3]. Ikan sepat dan ikan gabus menjadi dua komoditas utama yang kemudian diolah menjadi ikan asin, bahan pangan awetan yang tahan berbulan-bulan di suhu kamar dan digemari sebagai lauk oleh masyarakat luas. Namun proses penyiangan sisik ikan secara manual sebelum pengasinan membutuhkan waktu sekitar seperempat jam untuk satu ekor ikan besar saja, sehingga menjadi hambatan produktivitas nyata ketika produsen harus mengolah sisik ikan hingga mencapai satu ton dalam satu kali produksi.
Kondisi inilah yang mendorong Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang, termasuk produsen di Desa Telaga Mas, mencari cara mempercepat proses penyiangan sisik ikan yang selama ini menjadi tahap paling memakan waktu dalam rangkaian produksi ikan asin. Kebutuhan mempercepat proses produksi menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap ikan asin khas Danau Panggang, yang jangkauan pemasarannya sudah menembus berbagai kota di Pulau Jawa dengan volume pengiriman mencapai puluhan ton per bulan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah alat dan mesin mekanis untuk menyiangi sisik ikan, dibuat dari tangki air atau drum plastik dengan tinggi dan diameter sekitar 50 sentimeter. Bagian samping drum dilubangi untuk memasukkan pipa berukuran 70 sentimeter secara presisi, sehingga drum tetap kedap air namun mampu menampung ikan yang dimasukkan ke dalamnya [1].
Agar bisa berputar, pipa dihubungkan dengan motor atau generator yang diletakkan di samping drum, dengan bagian tengah pipa dilapisi kain bekas karung goni untuk menghasilkan gesekan yang melepaskan sisik ikan. Ikan yang akan diasinkan dimasukkan ke dalam drum bersama air, kemudian generator dihidupkan untuk memutar pipa hingga sisik terlepas dari puluhan kilogram ikan hanya dalam waktu sekitar setengah jam. Yang membedakan inovasi ini dari penyiangan manual adalah efisiensi waktu yang drastis: satu ekor ikan besar yang sebelumnya membutuhkan seperempat jam disiangi manual, kini bisa diproses bersama puluhan kilogram ikan lain sekaligus dalam durasi yang hampir sama.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan alat penyiang sisik ikan dimulai dari kebutuhan nyata produsen ikan asin Danau Panggang menghadapi volume produksi yang bisa mencapai satu ton sisik ikan dalam sekali produksi, jauh melampaui kapasitas penyiangan manual [1]. Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang merancang alat berbasis drum plastik yang mudah diperoleh dan menggunakan motor penggerak sederhana, sehingga biaya pembuatan dan perawatan alat tetap terjangkau bagi produsen skala rumah tangga.
Pemilihan pelapis kain bekas karung goni pada bagian tengah pipa bukan tanpa alasan: permukaan pipa polos tanpa lapisan kasar terbukti kurang efektif melepaskan sisik yang menempel kuat pada kulit ikan, sehingga produsen perlu menambahkan tekstur kasar pada permukaan yang berputar agar gesekan cukup kuat melepas sisik tanpa merusak daging ikan di baliknya. Pembelajaran ini menegaskan bahwa desain permukaan yang bersentuhan langsung dengan ikan sama pentingnya dengan tenaga penggerak itu sendiri — detail teknis kecil yang menentukan efektivitas keseluruhan alat, dan menjadi wawasan berharga bagi produsen desa lain yang ingin membuat alat serupa.
Setelah proses penyiangan sisik selesai, ikan dibersihkan isi perutnya satu demi satu, disayat dan dipotong sesuai standar yang diminta konsumen, lalu direndam dalam air garam selama sekitar tiga hari sebelum dijemur di atas para-para setinggi sekitar satu meter dari permukaan tanah selama tiga hari berikutnya [1]. Air bekas rendaman ikan asin tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah kembali menjadi produk sampingan bernama uyah wadi — saus berbahan campuran cabai, bawang, dan rempah yang dihidangkan bersama buah-buahan seperti mentimun, kedondong, dan nanas, menunjukkan bahwa inovasi ini juga menciptakan nilai tambah dari apa yang sebelumnya dianggap limbah produksi.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan geografis menjadi kendala eksternal utama, mengingat sebagian besar desa di Danau Panggang berada di kawasan rawa yang luas dengan transportasi darat yang hanya bisa dilalui sepeda motor melalui titian kayu [1]. Kendala ini dimitigasi dengan mengandalkan transportasi air untuk mengangkut kardus-kardus ikan asin dari tambatan perahu Desa Pararain menuju hilir, sebelum dilanjutkan dengan truk atau pick up menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk didistribusikan ke berbagai kota tujuan.
Tantangan produksi lain adalah sifat pekerjaan penyiangan, pembersihan, dan pengemasan ikan asin yang padat karya dan membutuhkan banyak tenaga manusia untuk tahap-tahap yang belum sepenuhnya bisa dimekanisasi, seperti membersihkan isi perut dan menyayat ikan satu per satu. Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang mengatasinya dengan memanfaatkan pola padat karya ini secara positif, membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan desa serta puluhan pekerja lain di rantai budidaya, perikanan tangkap, pengemasan, dan distribusi.
Tantangan menjaga kualitas dan daya saing produk di tengah persaingan pasar juga menjadi perhatian, mengingat ikan asin dari berbagai daerah lain juga beredar di pasar nasional. Produsen mengatasinya dengan mempertahankan proses tradisional tanpa bahan pengawet tambahan dan hanya menggunakan ikan segar pilihan sebagai bahan baku, menjadikan keaslian dan kualitas sebagai keunggulan kompetitif utama ikan asin Danau Panggang.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kesederhanaan desain alat yang menggunakan bahan-bahan mudah diperoleh seperti drum plastik, pipa, dan motor generator, sehingga produsen skala rumah tangga di desa rawa terpencil sekalipun mampu membuat dan merawatnya sendiri tanpa bergantung pada teknologi mahal dari luar [1].
Faktor kedua adalah kekompakan Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang yang didukung Pemerintah Desa Telaga Mas di bawah Kepala Desa Haji Yani, serta modal sosial berupa tradisi pengolahan ikan asin yang sudah mengakar lama di kawasan rawa Danau Panggang. Tradisi dan pengetahuan lokal mengenai pengolahan ikan air rawa, dipadukan kebutuhan nyata mempercepat produksi, menjadi pengikat partisipasi kelompok usaha dalam mengembangkan dan menggunakan inovasi ini secara kolektif.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, penyiangan sisik ikan secara manual membutuhkan waktu sekitar seperempat jam untuk satu ekor ikan besar, sehingga mengolah sisik ikan hingga satu ton akan memakan waktu sangat lama dan menghambat kapasitas produksi. Setelah mesin penyiang sisik diterapkan, sisik dari puluhan kilogram ikan bisa dilepaskan hanya dalam sekitar setengah jam, mempercepat tahap awal produksi ikan asin secara signifikan [1].
Percepatan produksi ini berdampak langsung pada rantai ekonomi desa: rangkaian pekerjaan pengolahan ikan asin yang padat karya membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan desa, sekaligus pekerjaan di sektor budidaya, perikanan tangkap, pengemasan, pengepakan, pengangkutan, dan distribusi. Untuk kegiatan pengemasan dan pengepakan saja, sekitar 20 orang terlibat dengan upah harian berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, pendapatan tambahan yang signifikan bagi ekonomi rumah tangga di kawasan rawa terpencil.
Dampak yang meluas hingga ke luar daerah adalah jangkauan pasar ikan asin Danau Panggang yang kini menembus berbagai kota di Pulau Jawa, dengan volume pengiriman mencapai puluhan ton per bulan. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah lahirnya produk sampingan uyah wadi dari air bekas rendaman ikan asin, yang membuka lini produk baru berupa saus buah khas Danau Panggang di luar produk ikan asin itu sendiri.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembuatan alat penyiang sisik ikan dibiayai secara swadaya oleh Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang, memanfaatkan bahan-bahan terjangkau seperti drum plastik bekas, pipa, dan motor generator sederhana, tanpa memerlukan investasi besar di luar kemampuan produsen skala rumah tangga [1]. Pendekatan ini menjadikan biaya replikasi alat relatif rendah dibandingkan mesin pengolahan ikan pabrikan.
Model bisnis ikan asin Danau Panggang bertumpu pada penjualan langsung produk olahan bernilai tambah kepada distributor dan pasar di berbagai kota, dengan volume pengiriman puluhan ton per bulan yang menunjukkan skala usaha cukup besar untuk kawasan rawa terpencil. Produk sampingan uyah wadi turut membuka aliran pendapatan tambahan dari pemanfaatan air bekas rendaman yang sebelumnya terbuang percuma, sementara pembayaran upah harian bagi puluhan pekerja pengemasan menunjukkan perputaran ekonomi tunai yang konsisten di dalam rantai produksi.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang menunjukkan bahwa solusi teknologi tidak harus mahal atau rumit untuk memberikan dampak besar pada produktivitas — drum plastik, pipa, dan motor sederhana terbukti mampu memangkas waktu penyiangan sisik ikan secara signifikan. Keputusan memanfaatkan bahan bekas dan mudah diperoleh, alih-alih menunggu bantuan mesin pabrikan yang mahal, menjadi keputusan kunci yang membuat inovasi ini cepat direalisasikan dan direplikasi antarprodusen.
Jika memulai dari awal, dokumentasi detail teknis seperti ukuran drum, diameter pipa, dan jenis pelapis permukaan yang efektif melepas sisik idealnya disusun secara tertulis sejak awal, agar produsen lain di desa-desa rawa sekitar Danau Panggang tidak perlu mengulang seluruh proses uji coba dari nol untuk menemukan kombinasi bahan yang tepat.
Bagi desa lain dengan potensi perikanan rawa serupa, saran praktis terpenting adalah memulai dari identifikasi tahap produksi yang paling memakan waktu dan tenaga — dalam kasus ini penyiangan sisik ikan — lalu mencari solusi mekanis sederhana berbasis bahan lokal yang terjangkau, daripada langsung berinvestasi pada mesin canggih yang belum tentu sesuai skala usaha rumah tangga.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini ditopang kesederhanaan alat yang mudah dirawat dan diperbaiki sendiri oleh anggota Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang, tanpa memerlukan teknisi khusus dari luar desa. Ketergantungan pada bahan-bahan yang mudah diperoleh di pasar lokal, seperti drum plastik dan pipa, memastikan penggantian komponen yang rusak dapat dilakukan cepat tanpa mengganggu jadwal produksi ikan asin secara signifikan.
Mekanisme keberlanjutan kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang yang melibatkan banyak produsen secara kolektif, bukan bergantung pada satu individu atau satu keluarga produsen saja, sehingga pengetahuan mengenai pembuatan dan perawatan alat tersebar di antara banyak anggota kelompok. Dukungan Pemerintah Desa Telaga Mas di bawah Kepala Desa turut memastikan keberlanjutan usaha ini tetap mendapat perhatian kelembagaan desa, terlepas dari pergantian kepemimpinan di masa depan.
Diversifikasi produk melalui uyah wadi sebagai hasil olahan air bekas rendaman ikan asin menjadi salah satu strategi pendapatan mandiri yang tidak bergantung sepenuhnya pada penjualan ikan asin utama. Perluasan pasar ke berbagai kota di Pulau Jawa dengan volume puluhan ton per bulan juga menunjukkan bahwa usaha ini telah mencapai skala cukup mandiri secara finansial tanpa memerlukan subsidi berkelanjutan dari pihak luar.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi alat penyiang sisik ikan Desa Telaga Mas berkontribusi pada enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Percepatan produksi ikan asin membuka lapangan kerja padat karya berupah harian bagi puluhan warga di rantai penyiangan, pengemasan, dan distribusi. |
Upah harian pekerja pengemasan Rp50.000–Rp100.000/hari untuk ~20 orang |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengolahan ikan asin sebagai pangan awetan memperpanjang daya simpan protein hewani dari hasil tangkapan rawa, menjaga ketersediaan pangan bergizi sepanjang tahun. |
Volume produksi ikan asin terkirim puluhan ton per bulan |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Rangkaian pekerjaan produksi ikan asin yang padat karya secara khusus membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan desa, memberi mereka sumber pendapatan mandiri. |
Proporsi perempuan desa yang terlibat dalam rantai produksi ikan asin |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Rantai produksi ikan asin dari budidaya, penangkapan, pengolahan, hingga distribusi menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif di kawasan rawa terpencil. |
Jangkauan pasar hingga berbagai kota di Pulau Jawa |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Alat mekanis penyiang sisik ikan berbasis bahan lokal terjangkau membuktikan teknologi tepat guna sederhana mampu meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. |
Waktu penyiangan turun dari 15 menit/ekor menjadi puluhan kg/30 menit |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Pengolahan air bekas rendaman ikan asin menjadi produk sampingan uyah wadi mengurangi limbah produksi sekaligus menciptakan nilai tambah dari apa yang sebelumnya terbuang. |
Air rendaman diolah menjadi produk sampingan bernilai jual (uyah wadi) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Alat penyiang sisik ikan berbasis drum plastik ini relevan direplikasi oleh kelompok usaha ikan asin lain di desa-desa rawa sekitar Danau Panggang maupun kawasan rawa lain di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi hasil tangkapan ikan sepat dan gabus serupa [3], [4]. Prasyarat minimum meliputi ketersediaan drum plastik, pipa, motor atau generator penggerak, serta kelompok usaha yang bersedia mengelola alat secara kolektif untuk menekan biaya perawatan per produsen.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau karena seluruh komponen alat — drum plastik, pipa, motor penggerak, dan pelapis kain karung goni — dapat diperoleh dari bahan bekas atau pasar lokal, jauh lebih murah dibanding mesin pengolahan ikan pabrikan. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan skala produksi masing-masing kelompok usaha, misalnya menambah jumlah drum untuk kelompok dengan volume produksi lebih besar, sementara strategi perluasan manfaat dapat dilakukan dengan mendokumentasikan spesifikasi teknis alat secara tertulis agar mudah disebarluaskan ke kelompok usaha ikan asin di kecamatan-kecamatan rawa lain di Hulu Sungai Utara.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa Tertinggal, “Menyiangi Sisik Ikan, Inovasi Alat Mekanis Kelompok Usaha Ikan Asin Danau Panggang di Desa Telaga Mas,” idt.web.id. [Online]. Tersedia: https://idt.web.id
[2] Kontributor Wikipedia, “Telaga Mas, Danau Panggang, Hulu Sungai Utara,” id.wikipedia.org, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Telaga_Mas,_Danau_Panggang,_Hulu_Sungai_Utara
[3] A. H. Rais, T. N. M. Wulandari, dan E. Dharyati, “Aktivitas Penangkapan dan Produksi Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,” Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, vol. 24, no. 4, pp. 227–238, 2019. [Online]. Tersedia: https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi/article/view/7159
[4] “Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan di Kawasan Rawa Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ResearchGate. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/332438421_STRATEGI_PENGEMBANGAN_USAHA_BUDIDAYA_IKAN_DI_KAWASAN_RAWA_DANAU_PANGGANG_KABUPATEN_HULU_SUNGAI_UTARA
[5] BKKBN, “Profil Desa Telaga Mas,” Kampung KB. [Online]. Tersedia: https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1408/desa-telaga-mas
oleh Noor Azasi | 16 Mei 2018 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, melestarikan kawasan hutan mangrove di sepanjang garis pantainya melalui penanaman intensif pohon api-api (Avicennia sp.) sejak 2016, setelah desa ini bergabung dengan kelompok pelestarian mangrove [1]. Hutan mangrove berfungsi menjaga kestabilan garis pantai dari abrasi, mencegah intrusi air laut, dan menjadi sumber makanan bagi biota laut seperti ikan dan udang. Pemerintah Desa Pagatan Besar di bawah Kepala Desa Samdiani mengembangkan teknik perlindungan bibit berupa segitiga pengaman kayu dan pagar bambu untuk mencegah sampah hanyut dan ternak memakan daun api-api, serta membangun tambatan perahu sebagai sarana pemantauan tanaman sekaligus spot foto pengunjung. Sejak resmi dibuka sebagai Ekowisata Mangrove Pagatan Besar pada 2019, kawasan seluas 10 hektare ini menjadi salah satu wisata hutan mangrove berbasis edukasi pertama di Tanah Laut, dengan indeks kesesuaian wisata 74-84 persen [5]. Namun, fasilitas wisata sempat terbengkalai sekitar lima tahun terakhir, sebelum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) turun tangan pada 2026 melatih warga mengolah daun api-api menjadi sabun herbal bermerek AVICEN Tech-Botanics sebagai upaya revitalisasi ekonomi kawasan [3].
Latar Belakang
Desa Pagatan Besar terletak di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepat di bibir Laut Jawa, sekitar 80 kilometer atau dua jam perjalanan dari Banjarmasin [1], [4]. Sebagai desa pesisir, sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, menjadikan garis pantainya rentan terhadap abrasi tanpa pelindung alami yang memadai.
Sebelum penanaman mangrove diintensifkan, garis pantai Desa Pagatan Besar rawan tergerus abrasi dan intrusi air laut, sementara ekosistem pesisir yang menopang kehidupan biota laut seperti ikan dan udang belum terjaga optimal. Bibit api-api yang ditanam warga secara sporadis sebelumnya sering gagal tumbuh karena tersapu sampah yang hanyut ke pantai maupun dimakan ternak sapi yang berkeliaran bebas di kawasan pesisir.
Momentum pelestarian mangrove secara terorganisasi datang pada 2016, ketika Desa Pagatan Besar bergabung dengan kelompok pelestarian mangrove dan mulai melakukan penanaman api-api secara intensif di sepanjang pesisir pantai, didukung Pemerintah Desa di bawah Kepala Desa Samdiani [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah sistem perlindungan bibit mangrove terpadu yang menggabungkan penanaman api-api dengan infrastruktur pengaman sederhana. Api-api dipilih karena akarnya berada di dalam tanah dan mampu tumbuh pada ekosistem berkadar garam tinggi, berbeda dengan bakau yang berakar di atas tanah dan hanya bisa tumbuh di kadar garam rendah atau muara sungai — menjadikan api-api lebih sesuai dengan kondisi pesisir Pagatan Besar yang langsung menghadap laut terbuka.
Mekanismenya melibatkan segitiga pengaman dari kayu atau sisa kayu besar untuk mencegah bibit tersapu sampah, pagar dari kayu, bambu, dan tali di sepanjang areal hutan untuk mencegah sapi dan ternak lain memakan daun api-api, serta tambatan perahu yang dibangun hingga batas pantai untuk memantau perkembangan tanaman sekaligus menjadi spot foto pengunjung. Yang membedakan pendekatan ini dari penanaman mangrove konvensional adalah fungsi ganda infrastrukturnya — melindungi bibit sekaligus menjadi daya tarik wisata — sehingga investasi perlindungan lingkungan langsung terhubung dengan potensi ekonomi wisata.
Proses Penerapan Inovasi
Sejak 2016, penanaman api-api dilakukan bertahap di sepanjang pesisir, dilengkapi petak pembibitan berukuran 2×2 meter yang dibangun sekitar 100 meter dari batas pantai. Pembangunan tambatan perahu turut didukung program Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sebagian dibiayai Dana Desa [1]. Upaya ini membuahkan hasil ketika kawasan mangrove Pagatan Besar resmi dibuka sebagai ekowisata pada 2019, menjadi salah satu destinasi wisata hutan mangrove berbasis edukasi pertama di Kabupaten Tanah Laut, dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat [2].
Meski kawasan mangrove tumbuh baik dengan keanekaragaman jenis meliputi api-api (Avicennia marina), bakau (Rhizophora mucronata), dan beberapa spesies lain, serta mencatat indeks kesesuaian wisata 74-84 persen dalam kajian akademik, fasilitas wisata justru mengalami masa terbengkalai selama sekitar lima tahun terakhir [5]. Jembatan kayu ulin menuju laut dibangun terlalu rendah sehingga kerap terendam ombak tinggi dan sebagian rusak, sementara atap dan lantai gazebo rusak serta sampah plastik berserakan di kawasan — pembelajaran penting bahwa keberhasilan menumbuhkan ekosistem mangrove tidak otomatis diikuti keberlanjutan fasilitas wisata tanpa perawatan rutin dan desain infrastruktur yang mempertimbangkan ketinggian gelombang laut [2].
Menanggapi kondisi ini, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui tim inovasi turun tangan pada 2026 melatih warga, khususnya Karang Taruna desa, mengolah daun api-api menjadi sabun herbal bermerek AVICEN Tech-Botanics, dilengkapi pelatihan kalkulasi biaya produksi dan strategi pemasaran digital, sebagai upaya menghidupkan kembali nilai ekonomi kawasan mangrove di luar sekadar wisata fisik yang sempat terbengkalai [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama pada masa awal adalah tingginya tingkat kegagalan tumbuh bibit api-api akibat sampah hanyut dan gangguan ternak, yang diatasi melalui pembangunan segitiga pengaman kayu dan pagar pembatas di sepanjang areal tanam. Tantangan internal lain yang muncul kemudian adalah lemahnya perawatan fasilitas wisata pascapembukaan 2019, yang menyebabkan jembatan dan gazebo rusak serta sampah plastik menumpuk selama sekitar lima tahun [2].
Tantangan eksternal berupa desain infrastruktur jembatan kayu ulin yang tidak memperhitungkan tinggi gelombang laut menyebabkan kerusakan berulang saat ombak besar, sementara keterbatasan sumber daya pengelolaan pascapembukaan awal membuat pemeliharaan rutin sulit dijalankan secara konsisten. Kemitraan dengan ULM pada 2026 menjadi salah satu langkah mitigasi untuk menghadirkan sumber pendapatan baru yang lebih mudah dikelola warga dibanding perawatan infrastruktur fisik berskala besar [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan pelestarian mangrove ini adalah pemilihan jenis api-api yang tepat sesuai karakteristik ekosistem pesisir berkadar garam tinggi, dikombinasikan dengan infrastruktur perlindungan sederhana namun efektif seperti segitiga pengaman dan pagar pembatas ternak.
Faktor kedua adalah keterlibatan multipihak, mulai dari kelompok pelestarian mangrove pada tahap awal, Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pendanaan infrastruktur, Pokdarwis untuk pengelolaan wisata, hingga Universitas Lambung Mangkurat yang membawa inovasi produk olahan mangrove pada tahap revitalisasi terbaru [1], [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum penanaman intensif 2016, garis pantai Desa Pagatan Besar rentan abrasi dengan tutupan mangrove yang minim dan tidak terlindungi. Setelah bertahun-tahun penanaman dan perlindungan, kawasan ini berkembang menjadi hutan mangrove seluas 10 hektare dengan keanekaragaman jenis yang mendukung status kelayakan sebagai kawasan ekowisata, mencapai indeks kesesuaian wisata 74-84 persen [5].
Ekowisata Mangrove Pagatan Besar sempat menjadi destinasi edukasi lingkungan yang dikunjungi wisatawan sejak dibuka 2019, namun mengalami penurunan kualitas fasilitas dalam lima tahun terakhir, mencerminkan status keberlanjutan dimensi ekonomi kawasan yang tergolong “cukup berkelanjutan” menurut kajian akademik, bukan sepenuhnya optimal [5]. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan ekologis mangrove perlu diimbangi keberlanjutan tata kelola wisata secara konsisten.
Dampak spillover terbaru datang dari program ULM 2026 yang mengubah daun api-api menjadi sabun herbal AVICEN Tech-Botanics, membuka sumber pendapatan alternatif bagi warga pesisir yang tidak sepenuhnya bergantung pada kunjungan wisata fisik yang fluktuatif [3]. Model ini berpotensi menjadi jalan keluar bagi kawasan yang sempat mengalami stagnasi fasilitas wisata.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal penanaman dan infrastruktur perlindungan mangrove berasal dari kombinasi program Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dana Desa, sementara sebagian tambatan perahu dan fasilitas dibangun secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran tahunan [1].
Model bisnis ekowisata sebelumnya bertumpu pada tiket masuk dan kunjungan wisatawan, namun terbukti rentan tanpa perawatan fasilitas berkelanjutan. Model bisnis terbaru yang dirintis bersama ULM mengarah pada produk turunan bernilai tambah seperti sabun herbal mangrove, yang menawarkan sumber pendapatan lebih stabil dibanding hanya mengandalkan kunjungan wisata, dilengkapi pelatihan kalkulasi biaya produksi dan pemasaran digital bagi Karang Taruna desa [3].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Pagatan Besar menunjukkan bahwa keputusan mengombinasikan penanaman mangrove dengan infrastruktur pemantauan yang juga berfungsi sebagai daya tarik wisata (tambatan perahu) adalah keputusan kunci yang tepat pada tahap awal, karena menghubungkan langsung pelestarian lingkungan dengan potensi ekonomi.
Jika memulai dari awal, desain infrastruktur wisata seperti jembatan kayu idealnya mempertimbangkan ketinggian gelombang laut sejak perencanaan awal, dan skema perawatan rutin idealnya dilembagakan sejak pembukaan resmi 2019, bukan dibiarkan hingga fasilitas terbengkalai lima tahun kemudian.
Bagi desa pesisir lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik wisata, tetapi juga merancang sumber pendapatan berbasis produk olahan sejak awal — seperti sabun herbal atau produk turunan mangrove lainnya — sehingga keberlanjutan ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada kunjungan wisata yang fluktuatif dan mahalnya perawatan infrastruktur fisik.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan kawasan mangrove Pagatan Besar ke depan ditopang dua jalur: pemulihan bertahap fasilitas ekowisata yang sempat terbengkalai, dan diversifikasi ekonomi melalui produk olahan seperti sabun herbal AVICEN Tech-Botanics hasil kemitraan dengan ULM [3].
Mekanisme regenerasi pengelolaan melibatkan Karang Taruna desa yang dilatih langsung oleh tim inovasi ULM, memastikan pengetahuan produksi sabun herbal tidak hanya dikuasai generasi pendiri Pokdarwis, melainkan diwariskan ke generasi muda desa yang lebih siap menghadapi tantangan pemasaran digital ke depan [3].
Rencana pendapatan mandiri desa diperkuat melalui produk sabun herbal mangrove yang menawarkan masa simpan lebih lama dibanding produk olahan pangan berbasis mangrove, sehingga distribusi dan penjualan dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa bergantung pada kunjungan wisatawan langsung ke kawasan yang fasilitasnya masih dalam proses pemulihan [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pelestarian mangrove di Desa Pagatan Besar berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Produk sabun herbal mangrove membuka sumber pendapatan alternatif bagi warga pesisir di luar hasil tangkapan laut. |
Karang Taruna dilatih memproduksi dan memasarkan sabun herbal AVICEN Tech-Botanics |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekowisata mangrove dan produk olahan daun api-api menciptakan peluang usaha baru bagi warga desa pesisir. |
Indeks kesesuaian wisata mencapai 74-84% di tiga stasiun kajian |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon alami sekaligus pelindung pesisir dari dampak kenaikan permukaan laut. |
10 hektare kawasan mangrove terjaga sejak 2016 |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Mangrove menjaga kestabilan garis pantai dari abrasi dan menjadi habitat serta sumber makanan bagi biota laut. |
Garis pantai terlindungi dari abrasi dan intrusi air laut |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penanaman dan perlindungan bibit mangrove melestarikan keanekaragaman vegetasi pesisir, termasuk api-api dan bakau. |
Beragam jenis mangrove tumbuh, termasuk Avicennia marina dan Rhizophora mucronata |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model perlindungan mangrove berbasis infrastruktur sederhana dan berfungsi ganda (pelindung bibit sekaligus daya tarik wisata) ini sangat relevan direplikasi oleh desa pesisir lain yang menghadapi abrasi dan intrusi air laut. Prasyarat minimum meliputi kesediaan bergabung dengan kelompok pelestarian mangrove yang sudah berpengalaman, akses lahan pesisir yang sesuai karakteristik api-api atau jenis mangrove lokal, serta dukungan pendanaan awal dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Dana Desa.
Namun, pengalaman Pagatan Besar juga memberi pelajaran replikasi yang penting: desa lain sebaiknya merencanakan skema perawatan fasilitas jangka panjang dan diversifikasi produk olahan sejak tahap perencanaan awal, bukan hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik semata, agar tidak mengalami periode stagnasi serupa sebelum akhirnya memerlukan program revitalisasi dari pihak luar seperti kemitraan perguruan tinggi.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Tambatan Perahu, Desa Pagatan Besar Pantau dan Amankan Kawasan Hutan Mangrove,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tambatan-perahu-desa-pagatan-besar-pantau-dan-amankan-kawasan-hutan-mangrove/
[2] Poros Kalimantan, “Wisata Mangrove di Pagatan Besar Terbengkalai, Desa Pengin Hidupkan Lagi,” poroskalimantan.com. [Online]. Tersedia: https://poroskalimantan.com/wisata-mangrove-di-pagatan-besar-terbengkalai-desa-pengin-hidupkan-lagi/
[3] Kompas TV, “ULM Sulap Daun Mangrove Jadi Sabun Herbal, Buka Peluang Ekonomi Baru di Tanah Laut,” kompas.tv, 24 Jun. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.tv/advertorial/676733/ulm-sulap-daun-mangrove-jadi-sabun-herbal-buka-peluang-ekonomi-baru-di-tanah-laut
[4] Kontributor Wikipedia, “Pagatan Besar, Takisung, Tanah Laut,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pagatan_Besar,_Takisung,_Tanah_Laut
[5] Mustofa, “Analisis Potensi Sumberdaya Mangrove di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai Kawasan Ekowisata,” Jurnal Sylva Scienteae, Universitas Lambung Mangkurat. [Online]. Tersedia: https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/view/500
