oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin H. Unus Muhadi (periode 2013–2019) memperkenalkan tungku gasifikasi sebagai teknologi tepat guna yang mengolah sampah biomassa rumah tangga — serpihan kayu, serbuk gergaji, ranting pohon, kertas koran, bonggol jagung, dan limbah pertanian — menjadi energi alternatif untuk memasak melalui proses pembakaran terkontrol dalam kondisi oksigen terbatas [1]. Inovasi yang dibangun melalui serangkaian musyawarah dusun dan diintegrasikan dengan program lubang biopori ini berhasil mengurangi volume sampah organik kering hingga 30–40 persen di tingkat rumah tangga, memangkas belanja bahan bakar memasak Rp50.000 hingga Rp80.000 per bulan bagi keluarga pengguna, dan mengubah paradigma masyarakat dari membuang sampah menjadi mengolahnya sebagai sumber daya energi [1], [3].
Latar Belakang
Desa Parungkuda terletak di Kecamatan Parungkuda, sebuah kawasan strategis yang dilalui jalur utama Bogor–Sukabumi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kantor desa beralamat di Jalan Raya Siliwangi Nomor 23, dengan tipologi perladangan dan pemukiman serta potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan [2]. Nama “Parungkuda” berasal dari kata Parung (tempat) dan Kuda — menurut sejarah lisan, wilayah ini dulunya merupakan tempat persinggahan Prabu Siliwangi untuk mengumpulkan kuda.
Di balik posisi geografis yang strategis, Desa Parungkuda menghadapi persoalan klasik pengelolaan sampah rumah tangga. Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan menghasilkan timbulan sampah mencapai 1.650 ton per hari, dengan mayoritas berasal dari aktivitas rumah tangga [3]. Sampah organik berupa sisa dapur, dedaunan kering, ranting pohon, dan limbah pertanian menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai. Sebagian besar warga masih membakar sampah secara terbuka — menghasilkan emisi karbon dioksida dan partikulat berbahaya — atau membuangnya ke lahan kosong dan saluran air. Pada saat yang sama, warga masih mengandalkan minyak tanah dan gas LPG yang harganya terus merangkak naik.
Momentum perubahan hadir ketika H. Unus Muhadi menjabat sebagai kepala desa pada 2013 dan mulai menggerakkan musyawarah dusun di setiap wilayah. Dalam forum-forum musyawarah itu, warga bersepakat bahwa pengelolaan sampah dan upaya menekan pencemaran lingkungan harus segera dilakukan [1]. Pemerintah Desa kemudian memperkenalkan tungku gasifikasi sebagai solusi untuk melawan dua masalah sekaligus: tumpukan sampah yang mencemari lingkungan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menguras kantong rumah tangga.
Inovasi yang Diterapkan
Tungku gasifikasi yang diterapkan di Desa Parungkuda merupakan teknologi tepat guna yang mengubah limbah biomassa menjadi energi alternatif melalui proses pembakaran terkontrol dalam kondisi oksigen terbatas. Tungku ini dirancang untuk mengolah berbagai jenis limbah biomassa yang mudah ditemukan di lingkungan pedesaan: kertas koran, serpihan kayu, serbuk gergaji, cabang ranting pohon, sisa bambu, bonggol jagung, dan beragam limbah pertanian lainnya [1].
Mekanisme kerja tungku gasifikasi berbeda secara fundamental dari tungku tradisional maupun kompor minyak tanah. Proses gasifikasi berlangsung melalui empat tahapan utama: pengeringan biomassa oleh panas awal, pirolisis yang mengurai molekul biomassa pada suhu 250–500 derajat Celsius, oksidasi parsial dengan suplai udara terbatas, dan reduksi yang menghasilkan gas sintetik (syngas) berupa hidrogen dan karbon monoksida yang mudah terbakar [4]. Cara penggunaannya cukup sederhana: pengguna memasukkan limbah biomassa ke dalam tabung pembakaran kira-kira sepertiga bagian dari volume tabung, kemudian memberi metanol secukupnya dan menyulutnya dengan api.
Elemen pembeda utama terletak pada tiga aspek: prinsip pembakaran bertingkat yang mengonversi asap menjadi energi tambahan (bukan membuangnya ke udara), bahan bakar sepenuhnya dari limbah yang tersedia gratis di lingkungan sekitar, dan sifat multifungsi alat yang sekaligus mengolah sampah dan berfungsi sebagai kompor memasak yang efisien [1].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan inovasi dimulai pada awal masa jabatan H. Unus Muhadi pada 2013. Langkah pertama bukan langsung mendistribusikan tungku, melainkan membangun kesadaran kolektif melalui musyawarah dusun [1]. Pemerintah Desa menggelar serangkaian musyawarah di setiap dusun dan ke-RW-an untuk meyakinkan unsur-unsur masyarakat — tokoh agama, ketua RT/RW, ibu-ibu PKK, dan kelompok tani — bahwa pengelolaan sampah membutuhkan solusi sistematis. Proses sosialisasi berlangsung selama beberapa bulan, memastikan setiap warga memahami manfaat dan cara penggunaan sebelum alat didistribusikan.
Fase pengujian awal tidak berjalan mulus. Percobaan pertama menggunakan biomassa yang terlalu lembap — sisa sayuran dan dedaunan basah — menghasilkan asap tebal dan api tidak stabil, membuat beberapa keluarga pengguna awal kecewa dan kembali ke kompor gas. Koreksi dilakukan dengan menyusun panduan sederhana tentang jenis dan kondisi biomassa yang optimal (kayu kering, ranting, serbuk gergaji, kertas bekas, bonggol jagung yang sudah dijemur) serta menyelenggarakan demonstrasi langsung di setiap dusun [1].
Setelah panduan disempurnakan, distribusi tungku gasifikasi dilakukan secara bertahap ke setiap dusun. Pemerintah Desa juga mengintegrasikan program tungku gasifikasi dengan kampanye pembuatan lubang biopori di setiap RW untuk resapan air hujan [2]. Kedua program ini dirancang sebagai paket pengelolaan lingkungan terpadu: tungku gasifikasi menangani sampah kering dan biomassa, sementara lubang biopori menangani sampah organik basah yang dikomposkan langsung di dalam tanah.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah resistensi awal dari sebagian warga yang sudah terbiasa menggunakan kompor gas LPG dan memandang tungku gasifikasi sebagai kemunduran teknologi [1]. Persepsi bahwa memasak dengan kayu bakar identik dengan kemiskinan menjadi hambatan psikologis. Mitigasinya ditempuh dengan pendekatan cerdas: alih-alih memaksakan penggantian total kompor gas, Pemerintah Desa memposisikan tungku gasifikasi sebagai kompor tambahan yang secara khusus digunakan untuk mengolah sampah sekaligus memasak. Demonstrasi langsung di depan warga — menunjukkan api yang menyala stabil, proses memasak yang cepat mencapai titik didih, dan minimnya asap — menjadi bukti paling meyakinkan.
Tantangan eksternal datang dari keterbatasan akses terhadap komponen tungku gasifikasi yang berkualitas. Tungku yang diproduksi secara lokal pada awal program memiliki kualitas tidak merata — beberapa unit mengalami kebocoran udara pada sambungan tabung [4]. Mitigasinya ditempuh dengan membangun kerjasama teknis bersama bengkel dan pengrajin logam terampil di wilayah Kecamatan Parungkuda untuk menstandardisasi desain dan kualitas produksi tungku, termasuk ukuran tabung pembakaran, diameter lubang udara, dan ketebalan dinding yang optimal.
Tantangan berkelanjutan adalah kebiasaan sebagian warga yang lebih memilih membakar sampah secara terbuka karena dianggap lebih praktis daripada memilah dan mengeringkan biomassa [1]. Mitigasinya ditempuh dengan mengintegrasikan edukasi pengelolaan sampah ke dalam kegiatan rutin PKK dan pengajian di setiap dusun, sehingga pesan tentang manfaat tungku gasifikasi disampaikan secara berkelanjutan melalui saluran komunikasi sosial yang sudah ada dan dipercaya oleh warga.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan adalah kepemimpinan partisipatif H. Unus Muhadi yang memilih jalur musyawarah dusun sebagai fondasi gerakan, bukan pendekatan top-down. Keputusan melibatkan seluruh unsur masyarakat — tokoh agama, ketua RT/RW, ibu-ibu PKK, kelompok tani — dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan kolektif (sense of ownership) terhadap program [1]. Ketika warga merasa bahwa tungku gasifikasi adalah keputusan bersama yang lahir dari musyawarah, tingkat adopsi dan keberlanjutan penggunaan jauh lebih tinggi. Modal sosial berupa tradisi musyawarah dan gotong royong yang sudah mengakar kuat di masyarakat Sunda menjadi pengikat partisipasi yang tidak bisa dibangun dari luar.
Peran strategis setiap pemangku kepentingan terpetakan dengan jelas. Pemerintah Desa bertindak sebagai inisiator, fasilitator, dan penyedia anggaran awal. Ketua RT/RW menjadi ujung tombak sosialisasi dan monitoring penggunaan di tingkat lingkungan [2]. Ibu-ibu PKK menjadi agen perubahan paling efektif karena merekalah pengguna langsung tungku gasifikasi untuk memasak sehari-hari. Kelompok tani berkontribusi menyediakan limbah pertanian sebagai bahan baku biomassa. Pengrajin logam lokal berperan dalam produksi dan pemeliharaan tungku.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program diterapkan, seluruh sampah biomassa rumah tangga — diperkirakan 0,3–0,5 kg per kapita per hari — dibakar secara terbuka atau ditumpuk tanpa pengelolaan, warga mengandalkan minyak tanah dan gas LPG yang harganya terus naik, dan pembakaran terbuka menghasilkan emisi karbon dioksida serta partikulat berbahaya. Setelah adopsi tungku gasifikasi, rumah tangga pengguna berhasil mengurangi volume sampah organik kering sebesar 30–40 persen karena limbah biomassa dialihkan menjadi bahan bakar [1]. Penghematan belanja bahan bakar memasak mencapai Rp50.000 hingga Rp80.000 per bulan. Emisi dari pembakaran sampah terbuka berkurang karena proses gasifikasi mengkonversi asap menjadi energi.
Dampak kualitatif yang paling mendalam adalah transformasi cara pandang masyarakat terhadap sampah. Warga mulai memandang sampah biomassa sebagai sumber daya bernilai yang bisa dikonversi menjadi energi, mengubah perilaku pemilahan sampah secara fundamental: sampah kering yang bisa digasifikasi dipisahkan dari sampah basah yang dikomposkan melalui lubang biopori [3].
Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah beberapa kelompok tani mulai mengumpulkan dan mengeringkan limbah pertanian secara terorganisir untuk didistribusikan sebagai bahan bakar tungku, menciptakan rantai pasok biomassa informal yang memperkuat ekonomi sirkular di tingkat desa. Lingkungan desa menjadi lebih bersih, saluran air lebih lancar, dan kualitas udara membaik karena berkurangnya pembakaran terbuka.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan melalui pos pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, mencakup pengadaan bahan baku pembuatan tungku (plat besi, pipa, komponen pendukung), biaya produksi oleh pengrajin logam lokal, serta biaya sosialisasi dan demonstrasi di setiap dusun [1]. Biaya produksi per unit tungku gasifikasi berkisar Rp150.000 hingga Rp300.000, jauh lebih terjangkau dibandingkan kompor gas yang harganya Rp300.000 hingga Rp500.000. Biaya operasional praktis nol karena bahan bakar tersedia gratis dan melimpah di lingkungan sekitar.
Model keberlanjutan finansial bersifat unik karena tidak mengandalkan pendapatan langsung dari penjualan produk, melainkan penghematan biaya (cost avoidance) sebagai indikator keberhasilan ekonomi. Setiap rumah tangga pengguna menghemat belanja minyak tanah atau gas LPG sebesar Rp50.000 hingga Rp80.000 per bulan [2]. Pemerintah Desa juga membuka peluang bagi pengrajin logam lokal untuk memproduksi tungku gasifikasi sebagai usaha mandiri, menciptakan rantai nilai ekonomi baru dari pemasok bahan baku logam, pengrajin tungku, hingga penyedia layanan pemeliharaan. Pembiayaan lanjutan difasilitasi melalui alokasi APBDes tahun berikutnya dan sinergi dengan program lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah memilih jalur musyawarah dusun sebagai fondasi gerakan, bukan pendekatan top-down, karena keputusan ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang menjamin keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan desa. Keputusan memposisikan tungku gasifikasi sebagai kompor tambahan yang melengkapi — bukan menggantikan — kompor gas juga terbukti krusial karena menurunkan resistensi warga secara signifikan [1]. Mengintegrasikan tungku gasifikasi dengan program lubang biopori dalam satu paket pengelolaan lingkungan terpadu memastikan setiap jenis sampah memiliki jalur pemanfaatan yang jelas. Pelibatan ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan utama terbukti tepat karena testimoni langsung dari pengguna perempuan jauh lebih persuasif dibandingkan presentasi teknis dari pejabat desa.
Jika memulai dari awal, uji coba teknis yang lebih mendalam terhadap berbagai jenis biomassa sebaiknya dilakukan sebelum distribusi tungku ke warga, agar kegagalan akibat biomassa lembap bisa dihindari sejak awal dan tidak menimbulkan kesan negatif. Panduan visual bergambar (bukan hanya instruksi verbal) tentang jenis biomassa optimal dan cara pengeringan juga sebaiknya disiapkan sejak awal [4]. Saran praktis bagi desa lain adalah memulai dari musyawarah bukan dari distribusi alat, memastikan seluruh warga memahami mengapa dan bagaimana sebelum satu unit pun didistribusikan, menyiapkan stok biomassa kering yang cukup, dan melatih minimal dua orang kader di setiap dusun sebagai pendamping teknis.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program tungku gasifikasi dibangun di atas fondasi yang secara struktural tidak bergantung pada figur personal atau dana hibah. Bahan bakar — limbah biomassa — tersedia gratis, melimpah, dan terbarukan selama aktivitas pertanian dan rumah tangga masih berlangsung [1]. Biaya pemeliharaan tungku sangat rendah karena desainnya sederhana dan bisa diperbaiki oleh pengrajin logam lokal. Integrasi edukasi pengelolaan sampah ke dalam kegiatan rutin PKK dan forum keagamaan memastikan sosialisasi berlangsung terus-menerus melalui infrastruktur sosial yang sudah eksis. Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin oleh keputusan adopsi melalui musyawarah desa yang bersifat kolektif serta keberadaan kader-kader teknis di tingkat dusun yang sudah terlatih.
Strategi pengembangan jangka panjang diarahkan pada dua jalur: perluasan cakupan dari skala rumah tangga ke skala komunal (tungku berkapasitas lebih besar untuk acara desa, warung makan, atau fasilitas pengolahan pangan lokal), dan penguatan rantai pasok biomassa melalui kerja sama dengan kelompok tani untuk mengorganisir pengumpulan, pengeringan, dan penyimpanan limbah pertanian secara sistematis [2]. Rencana pendapatan mandiri dikembangkan melalui pelatihan pengrajin logam lokal untuk memproduksi tungku yang dijual ke desa-desa tetangga, menjadikan Desa Parungkuda sebagai pusat produksi dan pelatihan teknologi tepat guna pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi tungku gasifikasi di Desa Parungkuda berkontribusi langsung terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi energi bersih, pengelolaan lingkungan, dan penguatan ekonomi rumah tangga, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Tungku gasifikasi mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk bahan bakar memasak, meningkatkan daya beli keluarga terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. |
Penghematan belanja bahan bakar Rp50.000–Rp80.000 per bulan per rumah tangga; biaya operasional tungku Rp0 |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Tungku gasifikasi menyediakan akses energi alternatif yang bersih dan terjangkau dari sumber terbarukan (biomassa) dengan pembakaran lebih efisien dan emisi lebih rendah dibandingkan pembakaran terbuka. |
Pengurangan konsumsi minyak tanah dan gas LPG; pembakaran lebih efisien dengan emisi CO2 lebih rendah; bahan bakar 100% terbarukan |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Program tungku gasifikasi yang diintegrasikan dengan lubang biopori menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat desa, memperbaiki kebersihan lingkungan dan mencegah penyumbatan saluran air. |
Pengurangan volume sampah organik kering 30–40% di rumah tangga pengguna; lubang biopori di setiap RW; berkurangnya pembakaran terbuka |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Tungku gasifikasi mewujudkan prinsip ekonomi sirkular dengan mengonversi limbah menjadi sumber daya produktif, mendorong perubahan perilaku masyarakat dari paradigma buang menjadi olah dan manfaatkan kembali. |
Konversi limbah biomassa menjadi bahan bakar; perubahan perilaku pemilahan sampah di tingkat rumah tangga; rantai pasok biomassa oleh kelompok tani |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Proses gasifikasi mengurangi emisi CO2 dan partikulat berbahaya dibandingkan pembakaran terbuka, sementara pemanfaatan biomassa bersifat netral karbon. |
Pengurangan emisi CO2 dari pembakaran terbuka; pemanfaatan asap sebagai energi; netralitas karbon biomassa |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan program merupakan hasil kolaborasi multipihak yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, kelompok tani, dan pengrajin logam lokal melalui proses musyawarah dusun. |
Pelibatan minimal 5 kelompok pemangku kepentingan; musyawarah dusun di seluruh wilayah desa; kerjasama produksi dengan pengrajin logam lokal |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Inovasi tungku gasifikasi Desa Parungkuda sangat layak direplikasi oleh desa-desa agraris dan perladangan yang memiliki pasokan biomassa melimpah. Prasyarat minimum meliputi ketersediaan limbah biomassa kering dalam jumlah memadai, akses terhadap pengrajin logam atau bengkel yang mampu memproduksi tungku sesuai spesifikasi teknis, minimal dua orang kader per dusun yang bersedia dilatih sebagai pendamping teknis, dan komitmen pemerintah desa untuk menggelar musyawarah dusun sebagai fondasi sosialisasi [1].
Estimasi biaya replikasi tergolong sangat terjangkau: biaya produksi per unit tungku Rp150.000 hingga Rp300.000, sehingga untuk 100 unit diperlukan investasi Rp15 juta hingga Rp30 juta yang bisa dialokasikan dari Dana Desa. Biaya sosialisasi dan pelatihan kader diperkirakan Rp5 juta hingga Rp10 juta [4]. Total investasi awal berkisar Rp20 juta hingga Rp40 juta dengan durasi persiapan tiga hingga enam bulan. Model adaptasi cukup fleksibel: desa agraris dengan limbah pertanian melimpah bisa langsung menerapkan model Parungkuda; desa pesisir bisa mengadaptasi tungku untuk biomassa seperti tempurung kelapa dan kayu bakau kering.
Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan desa pengolah sampah berbasis tungku gasifikasi di Kabupaten Sukabumi. Desa Parungkuda dapat berperan sebagai pusat pelatihan dan produksi tungku (center of excellence), sementara kolaborasi antardesa melalui BKAD bisa menekan biaya produksi melalui pembelian bahan baku dalam volume besar [3]. Konektivitas dengan program pengelolaan sampah nasional dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang mempercepat replikasi.
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Inovasi, “Tungku Gasifikasi, Solusi Desa Parungkuda Atasi Masalah Sampah Rumah Tangga,” Inovasi.web.id, 2017. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] Pemerintah Desa Parungkuda, “Profil Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi,” Parungkuda.desa.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://parungkuda.desa.id
[3] Redaksi Lingkar Pena, “Volume Timbulan Sampah Kabupaten Sukabumi Capai 1.650 Ton per Hari,” Lingkarpena.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://lingkarpena.id
[4] BRIN, “Kompor Gasifikasi Biomassa: Inovasi Energi Bersih dari Limbah Pertanian untuk Rumah Tangga Pedesaan,” Brin.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://brin.go.id
[5] Kontributor Wikipedia, “Parungkuda, Sukabumi,” Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Parungkuda,_Sukabumi
[6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data Timbulan Sampah Kabupaten Sukabumi,” Sipsn.menlhk.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://sipsn.menlhk.go.id
[7] Redaksi Sukabumi Update, “Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukabumi: Teknologi RDF dan Program Zero Waste,” Sukabumiupdate.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://sukabumiupdate.com
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUM Desa Tunggul Wulung di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menerapkan inovasi pengolahan air payau menjadi air minum dalam kemasan sejak 2011. Inovasi ini lahir dari keresahan warga pesisir yang selama bertahun-tahun kesulitan memperoleh air bersih layak minum. Sumur-sumur warga menghasilkan air keruh, berwarna, dan berasa asin sehingga mereka harus membeli air minum kemasan pabrikan dengan harga mahal. Pemerintah Desa Tunggul bersama Direktur BUM Desa M. Yasin menjadi motor penggerak inovasi ini. Dengan memanfaatkan teknologi membran filtrasi, BUM Desa Tunggul Wulung memproduksi air minum berkadar mineral 50–60 TDS dengan kapasitas 250 galon per hari. Inovasi ini menghasilkan omzet Rp6–7 juta per bulan dengan laba bersih Rp2,5–3 juta, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Latar Belakang
Desa Tunggul terletak di kawasan pesisir utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan topografi dataran rendah pantai yang dikelilingi area tambak dan laut Jawa. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan dan tinggal di perkampungan padat penduduk. Kondisi geografis pesisir membentuk karakteristik unik desa ini: potensi laut yang melimpah di satu sisi, namun keterbatasan akses air bersih di sisi lain. Data Kecamatan Paciran dalam Angka menunjukkan bahwa wilayah pesisir Paciran termasuk zona dengan akses air bersih layak minum paling rendah di Kabupaten Lamongan [4].
Kendala utama yang dihadapi warga adalah ketidaktersediaan air layak untuk kebutuhan minum dan memasak. Seluruh sumur warga — tanpa kecuali — menghasilkan air keruh, berwarna, dan berasa asin (payau) sehingga tidak layak dikonsumsi langsung. Sebelum inovasi berjalan, 100 persen kebutuhan air minum rumah tangga dipenuhi dari pembelian air minum kemasan pabrikan. Pengeluaran rumah tangga untuk air minum menguras porsi signifikan dari pendapatan nelayan yang tidak menentu. Selama periode 2011–2014 ketika masih menggunakan air laut sebagai bahan baku, biaya operasional produksi sangat tinggi sehingga usaha hanya mencapai titik impas dengan PADes dari unit air minum sebesar nol rupiah.
Pemerintah Desa Tunggul telah menempuh berbagai cara untuk mencari solusi atas krisis air bersih ini. Upaya dilakukan mulai dari mengajukan bantuan ke pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat [3]. Pada 2011, momentum perubahan datang ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan seperangkat peralatan pengolah air laut menjadi air tawar. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Desa Tunggul karena membuka peluang mengatasi krisis air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sekaligus, bantuan ini menciptakan peluang ekonomi baru bagi desa melalui produksi air minum lokal.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan BUM Desa Tunggul Wulung adalah pengolahan air payau menjadi air minum dalam kemasan menggunakan teknologi membran filtrasi. Teknologi ini bekerja dengan memisahkan mineral-mineral berlebih dalam air payau melalui membran khusus. Proses tersebut menghasilkan air tawar berkualitas layak minum yang siap dikemas. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengandalkan pembelian air dari luar desa, inovasi ini memanfaatkan sumber daya air lokal yang selama ini dianggap tidak berguna [1].
Kebaruan utama inovasi ini terletak pada pergeseran bahan baku dari air laut ke air payau. Perubahan ini bukan sekadar substitusi, melainkan hasil pembelajaran selama empat tahun operasional. Air payau terbukti lebih efisien untuk diolah karena kandungan mineralnya lebih rendah dibanding air laut. Dengan modifikasi ini, kadar mineral air hasil produksi mencapai 50–60 TDS, memenuhi standar air minum yang aman dikonsumsi. Produk utama yang dihasilkan adalah air minum kemasan galon 19 liter untuk didistribusikan kepada warga sekitar.
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan inovasi ini dimulai pada 2011 ketika Pemerintah Desa Tunggul menerima bantuan peralatan pengolah air dari Kementerian Kelautan dan Perikanan [3]. Pengelolaan awal diserahkan kepada kelompok rukun nelayan sebagai ujung tombak operasional. Pada tahap awal, air baku yang digunakan adalah air laut karena dianggap paling mudah diakses di kawasan pesisir. Keputusan ini kemudian terbukti keliru dan menjadi pelajaran penting bagi proses inovasi selanjutnya.
Selama periode 2011–2014, produksi menggunakan air laut menimbulkan masalah serius. Kandungan mineral tinggi dalam air laut menyebabkan membran penyaring cepat rusak dan harus sering diganti. Suku cadang membran masih langka di pasaran lokal dan harganya mahal karena harus didatangkan dari Jakarta. Akibat tingginya biaya penggantian membran, selama empat tahun pendapatan hanya mampu menutup biaya operasional alias impas. Kegagalan ini menjadi momen evaluasi kritis yang mendorong pencarian solusi alternatif.
Pada awal 2015, terobosan ditemukan setelah Pemerintah Desa Tunggul melakukan studi banding ke beberapa perusahaan air mineral. Mereka juga menjalin kerja sama teknis dengan bengkel-bengkel besar untuk memodifikasi jenis membran. Keputusan untuk mengubah bahan baku dari air laut menjadi air payau terbukti menjadi titik balik yang menentukan. Mesin mampu memproduksi air minum dengan kapasitas 250 galon per hari dan biaya operasional turun hingga 60 persen. Pada 30 November 2015, unit produksi air minum ini secara resmi menjadi unit usaha BUM Desa Tunggul Wulung [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling berat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan armada pengangkut. Meskipun kapasitas produksi mesin mencapai 250 galon per hari, realisasi hanya rata-rata 50 galon per hari. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja terampil dan kendaraan distribusi. Pemerintah desa mengatasi kendala ini secara bertahap dengan merekrut dan melatih warga setempat sebagai operator mesin serta pengantar galon.
Tantangan eksternal paling signifikan adalah kerusakan membran akibat penggunaan air laut selama empat tahun pertama operasi. Suku cadang membran harus didatangkan dari Jakarta karena tidak tersedia di pasar lokal. Setiap kerusakan menimbulkan waktu henti produksi yang lama dan biaya tinggi. Solusi yang ditempuh adalah mengubah bahan baku dari air laut ke air payau, yang terbukti mengurangi tekanan pada membran. Perubahan ini berhasil menekan biaya operasional hingga 60 persen dari kondisi sebelumnya.
Tantangan pasar juga muncul karena produk air minum BUM Desa harus bersaing dengan merek pabrikan nasional yang sudah dikenal luas. BUM Desa Tunggul Wulung mengatasi hal ini dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Kedekatan lokasi distribusi di lingkungan pesisir menjadi keunggulan kompetitif tersendiri. Strategi pemasaran berbasis komunitas ini perlahan membangun kepercayaan warga terhadap kualitas produk lokal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini tidak terlepas dari peran aktif beberapa pemangku kepentingan utama. Pemerintah Desa Tunggul berperan sebagai inisiator yang gigih mencari bantuan selama bertahun-tahun. Kegigihan ini akhirnya membuahkan hasil berupa dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2011 [3]. Kelompok rukun nelayan menjadi pelaksana operasional yang memastikan produksi berjalan setiap hari. Bengkel-bengkel besar yang menjadi mitra kerja sama turut memberikan solusi teknis dalam modifikasi membran.
Modal sosial masyarakat pesisir juga menjadi faktor pengikat partisipasi yang kuat. Kesadaran kolektif warga akan kebutuhan mendesak terhadap air bersih menciptakan dukungan sosial yang luas. Tradisi gotong royong di kalangan nelayan memudahkan mobilisasi tenaga kerja dan distribusi produk. Kepercayaan warga terhadap produk lokal tumbuh secara organik karena mereka menyaksikan langsung proses pengolahan air yang transparan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebelum inovasi, 100 persen kebutuhan air minum warga Desa Tunggul bergantung pada pembelian air minum kemasan pabrikan sebagaimana dideskripsikan di Latar Belakang. Setelah inovasi dioptimalkan pada 2015, warga memperoleh akses air minum berkualitas dari produksi lokal yang lebih terjangkau. Kadar mineral air hasil produksi mencapai 50–60 TDS, memenuhi standar air minum layak konsumsi. Biaya operasional produksi turun 60 persen dibandingkan periode 2011–2014 ketika masih menggunakan air laut.
Dari sisi ekonomi desa, BUM Desa Tunggul Wulung per Agustus 2017 menghasilkan omzet Rp6–7 juta per bulan dengan laba bersih Rp2,5–3 juta per bulan. Angka ini kontras tajam dengan kondisi baseline periode 2011–2014 ketika PADes dari unit air minum sebesar nol rupiah karena seluruh pendapatan habis untuk biaya operasional. Pendapatan tersebut kini berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sebelumnya sangat terbatas. Inovasi ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa sebagai operator mesin, tenaga distribusi, dan pengelola administrasi.
Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya juga mulai terlihat di berbagai aspek kehidupan desa. Keberhasilan unit usaha air minum mendorong kepercayaan diri warga untuk mengembangkan unit usaha BUM Desa lainnya. Ketersediaan air bersih yang stabil turut meningkatkan kualitas kesehatan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Perubahan perilaku masyarakat juga terjadi: warga yang semula skeptis terhadap produk lokal kini menjadi konsumen setia dan bahkan turut memasarkan produk melalui jaringan warung lingkungan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal inovasi ini bersumber dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa seperangkat peralatan pengolah air laut pada 2011 [3]. Investasi awal dari pemerintah pusat ini memungkinkan desa memulai produksi tanpa mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan teknologi. Biaya operasional rutin — termasuk penggantian suku cadang membran dan listrik — ditanggung dari hasil penjualan produk. Skema ini menjadikan unit usaha mandiri secara finansial sejak tahap awal operasional.
Model bisnis yang diterapkan adalah penjualan langsung air minum kemasan galon 19 liter kepada warga dan warung di sekitar desa. Dengan harga jual yang lebih terjangkau dibanding merek pabrikan, BUM Desa meraih omzet Rp6–7 juta per bulan. Laba bersih mencapai Rp2,5–3 juta per bulan setelah perubahan bahan baku dari air laut ke air payau pada 2015. Penghematan biaya operasional hingga 60 persen meningkatkan margin keuntungan secara signifikan. Pada 2017, BUM Desa mulai membangun gudang produksi untuk mendukung rencana perluasan ke kemasan gelas dan botol pada 2018.
Pelajaran yang Dipetik
Pelajaran paling berharga dari perjalanan BUM Desa Tunggul Wulung adalah pentingnya kesediaan bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Selama empat tahun pertama, penggunaan air laut sebagai bahan baku hanya menghasilkan titik impas. Kegagalan ini bukan akhir perjalanan, melainkan batu loncatan menuju solusi yang lebih baik. Kegigihan untuk terus mencari terobosan melalui studi banding akhirnya menghasilkan perubahan bahan baku ke air payau yang jauh lebih efisien.
Jika memulai dari awal, langkah yang sebaiknya dilakukan berbeda adalah melakukan kajian teknis mendalam terhadap karakteristik air baku sebelum memulai produksi. Pemilihan jenis membran yang tepat sejak awal dapat menghemat waktu dan biaya selama bertahun-tahun. Studi banding ke perusahaan air mineral dan konsultasi dengan ahli teknologi pengolahan air sebaiknya dilakukan sebelum produksi dimulai. Pendekatan ini akan menghindarkan empat tahun masa percobaan yang nyaris gagal.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memastikan ketersediaan sumber air baku yang konsisten. Uji laboratorium terhadap kandungan mineral air perlu dilakukan sebelum menentukan jenis teknologi pengolahan. Kerja sama dengan bengkel atau penyedia suku cadang lokal juga perlu dibangun sejak awal. Langkah ini memastikan kerusakan teknis dapat ditangani dengan cepat tanpa harus mendatangkan suku cadang dari kota besar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang BUM Desa Tunggul Wulung bertumpu pada diversifikasi produk dan perluasan pasar. Rencana produksi air minum kemasan gelas dan botol pada 2018 menunjukkan visi pengembangan yang progresif. Pembangunan gudang produksi pada 2017 menjadi investasi infrastruktur penting untuk mendukung peningkatan kapasitas. Langkah ini mempersiapkan fondasi bagi variasi produk yang lebih beragam di masa depan.
Dari sisi kelembagaan, formalisasi unit usaha air minum di bawah payung BUM Desa pada November 2015 memastikan bisnis ini tidak bergantung pada figur individu tertentu [2]. Struktur organisasi BUM Desa memiliki mekanisme pergantian pengurus secara berkala. Mekanisme ini menjamin keberlangsungan operasional meskipun kepala desa atau direktur berganti. Transfer pengetahuan teknis kepada operator-operator muda dari kalangan warga setempat juga menjadi strategi regenerasi sumber daya manusia.
Dari aspek kemandirian finansial, BUM Desa Tunggul Wulung telah membuktikan kemampuannya menghasilkan laba bersih secara konsisten tanpa bergantung pada dana hibah. Penghematan biaya operasional hingga 60 persen setelah perubahan bahan baku memperkuat fondasi keuangan usaha. Akumulasi laba diinvestasikan kembali untuk pembangunan gudang dan pengadaan peralatan kemasan baru. Siklus reinvestasi ini menunjukkan model keberlanjutan finansial yang sehat dan tidak bergantung pada sumber pendanaan eksternal.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengolahan air payau menjadi air minum kemasan oleh BUM Desa Tunggul Wulung memberikan kontribusi nyata terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi paling langsung terlihat pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pesisir. Selama ini, warga menghadapi kelangkaan air layak minum yang memaksa mereka bergantung pada produk pabrikan. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan desa turut mendukung pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal menjadi dampak positif yang terukur.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Inovasi meningkatkan PADes dan mengurangi pengeluaran rumah tangga nelayan untuk pembelian air minum kemasan pabrikan yang mahal. |
Laba bersih BUM Desa Rp2,5–3 juta/bulan yang berkontribusi pada PADes; penghematan belanja air minum rumah tangga. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi |
Mengubah air payau yang tidak layak minum menjadi air minum berkualitas dengan kadar mineral 50–60 TDS, memenuhi standar kesehatan. |
Kapasitas produksi 250 galon/hari; kadar mineral 50–60 TDS; warga tidak lagi bergantung pada air minum pabrikan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa sebagai operator mesin, tenaga distribusi, dan pengelola administrasi BUM Desa. |
Omzet Rp6–7 juta/bulan; terciptanya lapangan kerja baru di sektor pengolahan air minum. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Menerapkan teknologi tepat guna membran filtrasi untuk mengolah air payau dan melakukan modifikasi membran berdasarkan pembelajaran empiris. |
Modifikasi membran dan perubahan bahan baku dari air laut ke air payau; penghematan biaya operasional 60%. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Menyediakan akses air minum terjangkau bagi permukiman padat nelayan di pesisir utara Lamongan yang sebelumnya tidak terlayani. |
Produksi rata-rata 50 galon/hari untuk kebutuhan warga pesisir; harga jual lebih rendah dari produk pabrikan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi inovasi ini meliputi tiga hal utama. Pertama, ketersediaan sumber air payau atau air baku dengan kandungan mineral yang dapat diolah. Kedua, pasokan listrik yang stabil untuk mengoperasikan mesin filtrasi. Ketiga, keberadaan kelembagaan desa seperti BUM Desa atau kelompok masyarakat yang siap mengelola unit usaha [2]. Pemahaman dasar tentang operasi dan perawatan mesin membran filtrasi juga menjadi prasyarat penting.
Estimasi biaya replikasi mencakup pengadaan peralatan pengolah air berbasis membran, pembangunan ruang produksi, dan modal kerja awal untuk 3–6 bulan pertama. Berdasarkan pengalaman BUM Desa Tunggul Wulung, waktu untuk mencapai titik impas berkisar 1–2 tahun jika menggunakan air payau sejak awal. Desa pemula sebaiknya menghindari penggunaan air laut secara langsung. Biaya perawatan membran dengan air laut terbukti jauh lebih tinggi dan menghambat pencapaian laba.
Model adaptasi inovasi ini sangat fleksibel karena dapat diterapkan di berbagai kawasan pesisir dan daerah berair payau. Penyesuaian utama terletak pada pemilihan jenis membran yang sesuai dengan karakteristik air baku setempat. Bahkan wilayah dengan air tanah berkualitas rendah pun dapat menerapkan pendekatan serupa dengan modifikasi teknis. Untuk memperluas manfaat, model distribusi antardesa dapat dikembangkan melalui jaringan BUM Desa bersama [5]. Kerja sama antardesa dalam klaster kawasan pesisir menjadi strategi perluasan yang menjanjikan.
Daftar Pustaka
[1] A. W. Suyoto, “BUM Desa Tunggul Wulung Produksi Air Minum Kemasan dari Air Payau,” Inovasi Desa, 2017. [Online]. Tersedia: http://inovasi.web.id
[2] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,” Permendes No. 4 Tahun 2015, Jakarta, 2015.
[3] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air untuk Desa Pesisir,” Jakarta, 2011.
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, “Kecamatan Paciran dalam Angka,” BPS Kabupaten Lamongan, Lamongan, 2017.
[5] A. S. Adi, “Pengelolaan BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Desa,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 3, no. 1, hal. 14–22, 2015.
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Kelompok Kerja (Pokja) Resik di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah dengan mengubah limbah rumah tangga menjadi asap cair pestisida organik melalui teknologi mesin pirolisis yang digagas oleh Kepala Desa Ir Masroni pada tahun 2016 [1], [2]. Inovasi berbasis ekonomi sirkular ini menerapkan sistem pengumpulan sampah komunal tanpa pemilahan untuk diproses menjadi asap cair tiga tingkatan mutu — grade satu sebagai pengawet makanan, grade dua sebagai pestisida nabati, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan — dengan kapasitas produksi lima hingga dua belas liter per siklus mingguan, berhasil memangkas volume tumpukan sampah desa hingga mendekati nol persen dan menurunkan biaya produksi pertanian bagi komunitas petani Kalensari [2], [3].
Latar Belakang
Desa Kalensari di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya kedisiplinan warga dalam memilah dan mengelola limbah rumah tangga. Tumpukan sampah kering yang menggunung di berbagai sudut pekarangan desa memicu bau tidak sedap dan menyimpan potensi penyebaran bibit penyakit menular [2]. Kondisi sanitasi lingkungan yang memburuk ini menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan sampah komunal yang praktis dan tidak merepotkan warga.
Pada sisi lain, para petani setempat menyuarakan keluhan terkait tingginya biaya pembelian bahan kimia sintetis untuk pengendalian hama tanaman. Serangan organisme pengganggu seperti penggerek batang padi dan ulat grayak kerap merusak hasil panen sehingga mengancam ketahanan pangan keluarga petani [2], [1]. Penelitian di berbagai universitas Indonesia menunjukkan bahwa asap cair hasil pirolisis biomassa mengandung senyawa fenol, asam organik, dan karbonil yang efektif sebagai pestisida nabati [4].
Peluang untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan pertanian secara bersamaan inilah yang mendorong pemerintah desa merumuskan solusi terpadu. Kabupaten Indramayu sendiri telah mencanangkan program Manajemen Sampah Zero (MASARO) yang mengedepankan prinsip pengolahan sampah dari cost center menjadi profit center [5]. Semangat pengelolaan limbah berbasis nilai ekonomi ini menjadi landasan lahirnya inovasi mesin pirolisis di Desa Kalensari.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan inovasi ini lahir dari inisiatif Kepala Desa Kalensari, Ir Masroni, yang membentuk Kelompok Kerja Resik pada tahun 2016 untuk mengelola kebersihan dan pengolahan sampah desa. Tim yang beranggotakan empat orang pemuda berdedikasi ini mendatangkan sebuah unit mesin pirolisis untuk memproses limbah kering, baik organik maupun nonorganik [1], [2]. Kehadiran teknologi penghasil asap cair ini menjadi jawaban atas kebiasaan warga yang membuang sampah tanpa pemilahan terlebih dahulu.
Mesin pirolisis ini bekerja dengan metode pembakaran bertemperatur tinggi di dalam ruang minim oksigen sehingga meminimalkan pencemaran karbon ke udara. Asap pekat yang dihasilkan dari pembakaran limbah disalurkan menuju pipa penyulingan untuk melewati fase kondensasi hingga menetes menjadi asap cair [2]. Produk asap cair yang dihasilkan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan mutu: grade satu sebagai pengawet makanan, grade dua sebagai pestisida nabati untuk pertanian, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan seperti kayu.
Pendekatan ini dirancang agar warga hanya perlu membuang seluruh jenis sampah ke dalam satu wadah tempat pembuangan komunal tanpa harus memisahkan kategori materialnya. Strategi penyederhanaan ini efektif meningkatkan partisipasi warga dalam program pengelolaan sampah karena tidak membebani mereka dengan proses pemilahan yang dianggap merepotkan [2]. BUMDes Berkah Mandiri turut berperan dalam mengelola distribusi dan pemasaran produk asap cair yang dihasilkan oleh Pokja Resik.
Proses Penerapan Inovasi
Tahapan operasional pengelolaan limbah desa diawali dengan rutinitas pengumpulan sampah dari berbagai titik tempat pembuangan sementara dalam siklus setiap tiga hari sekali. Seluruh material yang terkumpul langsung dimasukkan ke dalam bak penampungan mesin pirolisis untuk diproses menjadi asap cair multiguna [1]. Pada masa awal percobaan penyulingan, tim pengelola mengalami kesulitan teknis dalam mengatur kestabilan suhu tungku pembakaran sehingga kualitas asap cair yang diproduksi belum konsisten.
Kegagalan teknis pada fase pengujian lapangan justru memberikan wawasan empiris berharga bagi tim untuk memodifikasi struktur ruang pembakaran mesin pirolisis. Melalui puluhan kali eksperimen penyulingan bertingkat, empat anggota Pokja Resik berhasil memproduksi asap cair yang terklasifikasi ke dalam tiga tingkatan mutu berdasarkan spesifikasi fungsinya [2]. Penelitian di Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa suhu pirolisis optimal pada kisaran 380–430 derajat Celsius menghasilkan asap cair dengan kandungan senyawa aktif tertinggi sebagai insektisida alami [6].
Proses pembelajaran dari rentetan percobaan ini mengantarkan mesin pengolah sampah tersebut beroperasi pada tingkat performa optimal. Pokja Resik juga menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk diversifikasi produk olahan limbah, termasuk pengembangan pupuk ramah lingkungan [2]. Kolaborasi dengan lembaga akademis ini memperkuat basis ilmiah dalam pengembangan produk turunan sampah di Desa Kalensari.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis terbesar terletak pada kesulitan mengatur kestabilan suhu tungku pembakaran mesin pirolisis selama fase awal operasi, yang menyebabkan kualitas asap cair tidak konsisten [2]. Mitigasinya ditempuh melalui puluhan kali eksperimen penyulingan bertingkat untuk menemukan parameter optimal, serta merujuk pada literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa suhu pirolisis optimal pada kisaran 380–430 derajat Celsius menghasilkan kandungan senyawa aktif tertinggi [6].
Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi pengolahan limbah. Pokja Resik hanya beranggotakan empat orang sehingga kapasitas produksi dan cakupan pengumpulan sampah terbatas [1]. Mitigasinya ditempuh melalui program regenerasi keanggotaan Pokja Resik yang melibatkan pemuda desa dan forum diskusi edukasi lingkungan di tingkat rukun warga secara berkala, serta kolaborasi dengan IPB untuk memperkuat kapasitas teknis tim pengelola.
Tantangan ketiga adalah resistensi awal dari sebagian warga yang skeptis terhadap manfaat pengolahan sampah. Mitigasinya ditempuh melalui pendekatan psikologis berupa sistem pengumpulan sampah tanpa pemilahan yang menghilangkan hambatan partisipasi, serta pembuktian hasil secara konsisten berupa produk asap cair yang nyata bermanfaat bagi petani [2]. Aspek pemasaran dan standardisasi produk dimitigasi melalui pelibatan BUMDes Berkah Mandiri dalam distribusi dan rencana kerjasama sertifikasi laboratorium dengan lembaga akademis.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Kepala Desa Ir Masroni menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Beliau tidak hanya berani mengambil keputusan strategis membentuk Pokja Resik, tetapi juga secara aktif membangun jejaring kolaborasi dengan lembaga akademis dan pemerintah kabupaten [2], [1]. Dedikasi empat anggota Pokja Resik yang pantang menyerah menghadapi puluhan kali kegagalan eksperimen menjadi pondasi keberhasilan teknis dalam menghasilkan asap cair berkualitas.
Pendekatan psikologis yang tepat dalam mendesain sistem pengumpulan sampah turut menentukan keberhasilan program ini. Keputusan untuk tidak mewajibkan warga memilah sampah menghilangkan hambatan partisipasi yang selama ini menjadi kendala utama program kebersihan desa [2]. Dukungan kelembagaan melalui BUMDes Berkah Mandiri memastikan keberlanjutan pengelolaan produk asap cair dari aspek distribusi dan pemasaran.
Sinergi antara program kabupaten dan inisiatif desa juga memperkuat keberhasilan inovasi ini. Program MASARO Kabupaten Indramayu yang mengedepankan kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat memberikan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi pengelolaan sampah di tingkat desa [5]. Kemitraan dengan IPB dalam pengembangan produk turunan limbah memperkuat kapasitas inovasi Pokja Resik secara berkelanjutan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, tumpukan sampah kering menggunung di berbagai sudut pekarangan Desa Kalensari memicu bau tidak sedap dan menyimpan potensi penyebaran penyakit, sementara petani harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli pestisida kimia sintetis yang mengancam kesehatan dan kelestarian lingkungan. Setelah mesin pirolisis beroperasi, Pokja Resik berhasil memproduksi lima hingga dua belas liter asap cair pada setiap siklus produksi mingguan, volume tumpukan sampah di lingkungan desa terpangkas hingga mendekati nol persen, dan produk asap cair grade dua telah dibuktikan efektif sebagai pestisida pembasmi hama perusak tanaman padi [1], [2].
Secara kualitatif, persepsi masyarakat terhadap limbah rumah tangga mengalami transformasi dari ancaman menjadi sumber daya ekonomi yang menjanjikan. Para petani menikmati penghematan biaya produksi pertanian secara signifikan karena tidak perlu lagi membeli pestisida kimia sintetis berharga tinggi [2]. Penelitian di Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa asap cair dengan konsentrasi tujuh persen mampu mencapai tingkat mortalitas ulat grayak hingga 88,89 persen, memperkuat validasi ilmiah atas efektivitas produk Pokja Resik [4].
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah melambungnya reputasi Desa Kalensari sebagai pionir desa mandiri bebas limbah. Diversifikasi produk asap cair ke dalam tiga tingkatan mutu membuka potensi pendapatan dari berbagai segmen pasar, mulai dari sektor pangan, pertanian, hingga bahan bangunan [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pembangunan dan pengadaan mesin pirolisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan atas inisiatif Kepala Desa Ir Masroni, mencakup biaya pengadaan unit mesin pirolisis, peralatan pendukung penyulingan, serta biaya operasional awal selama fase eksperimen dan pengujian [2].
Model bisnis Pokja Resik bertumpu pada penjualan produk asap cair tiga tingkatan mutu yang didistribusikan melalui BUMDes Berkah Mandiri. Grade satu sebagai pengawet makanan menyasar segmen industri pangan, grade dua sebagai pestisida nabati menyasar komunitas petani lokal dan regional, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan menyasar sektor konstruksi [2]. Pendapatan dari penjualan produk dikelola oleh Pokja Resik untuk menutup biaya operasional, pemeliharaan mesin, dan pengadaan suku cadang, sementara keuntungan bersih dikembalikan ke kas desa melalui BUMDes. Rencana komersialisasi jangka panjang mencakup penyiapan standar pengemasan produk yang lebih profesional agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah mendesain sistem pengumpulan sampah tanpa mewajibkan pemilahan, karena pendekatan ini menghilangkan hambatan psikologis yang selama ini menjadi penyebab kegagalan program kebersihan desa di banyak wilayah. Keputusan untuk tidak menyerah setelah puluhan kali kegagalan eksperimen pirolisis juga terbukti menjadi fondasi keberhasilan — dedikasi tim yang pantang menyerah akhirnya menghasilkan parameter optimal untuk produksi asap cair berkualitas [2].
Jika memulai dari awal, survei literatur ilmiah mengenai parameter suhu pirolisis optimal sebaiknya dilakukan secara lebih mendalam sebelum memulai eksperimen lapangan, agar jumlah percobaan yang dibutuhkan dapat dikurangi secara signifikan. Sertifikasi laboratorium untuk produk asap cair juga sebaiknya diurus sejak tahap awal, bukan menunggu produk sudah jadi baru kemudian mencari jalur sertifikasi [6]. Saran praktis bagi desa lain adalah memulai dengan satu unit mesin pirolisis skala kecil untuk pembuktian konsep, melibatkan lembaga akademis sejak fase perencanaan untuk mempercepat kurva pembelajaran, dan memastikan distribusi produk dikelola oleh badan usaha desa yang memiliki kapasitas pemasaran [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi ini bersandar pada rencana komersialisasi produk asap cair menuju pasar pertanian yang lebih luas. Pemerintah desa tengah menyiapkan standar pengemasan produk yang lebih profesional agar pestisida organik tersebut memiliki daya saing komersial di pasaran [2]. Pendapatan dari penjualan produk dikelola oleh Pokja Resik untuk menutup biaya pemeliharaan dan pengembangan mesin pirolisis.
Program edukasi kesadaran lingkungan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum diskusi di tingkat rukun warga secara berkala. Regenerasi kepemimpinan keanggotaan Pokja Resik telah dipersiapkan agar estafet pengelolaan kebersihan desa tidak terputus [1]. Kolaborasi berkelanjutan dengan IPB dan lembaga akademis lainnya diharapkan memperkuat inovasi produk turunan sampah serta memperoleh sertifikasi formal bagi produk asap cair.
Integrasi dengan program MASARO Kabupaten Indramayu membuka peluang dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah [5]. Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id memperluas jangkauan diseminasi inovasi ini kepada desa-desa lain di seluruh Indonesia [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mesin pirolisis Pokja Resik Desa Kalensari berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi berkelanjutan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pokja Resik menciptakan lapangan kerja bagi empat pemuda desa sebagai pengelola mesin pirolisis dan distributor produk asap cair, menjadi sumber ekonomi baru yang mengurangi ketergantungan pada pekerjaan musiman. |
4 pemuda desa terserap sebagai pengelola Pokja Resik; pendapatan dari penjualan asap cair tiga tingkatan mutu |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Ketersediaan pestisida organik asap cair melindungi tanaman padi dari serangan hama penggerek batang dan ulat grayak sehingga hasil panen petani Kalensari lebih terjaga. |
Penghematan biaya pembelian pestisida kimia sintetis; mortalitas ulat grayak hingga 88,89% dengan konsentrasi 7% |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pengurangan volume sampah hingga mendekati nol persen menghilangkan sumber penyebaran bibit penyakit menular di lingkungan desa, sementara pestisida organik menggantikan bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. |
Volume tumpukan sampah desa mendekati 0%; eliminasi penggunaan pestisida kimia sintetis oleh petani |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan mesin pirolisis oleh Pokja Resik dan BUMDes Berkah Mandiri menciptakan rantai nilai ekonomi baru dari pengumpulan sampah, produksi asap cair, hingga distribusi dan pemasaran produk. |
Produksi 5–12 liter asap cair per siklus mingguan; distribusi melalui BUMDes Berkah Mandiri; diversifikasi ke tiga segmen pasar |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Sistem pengumpulan dan pengolahan sampah komunal tanpa pemilahan mewujudkan permukiman desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan partisipasi warga yang tinggi. |
Pengumpulan sampah komunal setiap 3 hari sekali; partisipasi warga meningkat berkat sistem tanpa pemilahan |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Transformasi sampah menjadi produk asap cair bernilai ekonomi merupakan implementasi prinsip ekonomi sirkular di tingkat desa, mengurangi ketergantungan pada produk kimia sintetis. |
Seluruh sampah desa diproses menjadi produk bernilai ekonomi; zero waste approach berhasil diterapkan |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penggunaan pestisida organik asap cair menggantikan bahan kimia sintetis melindungi ekosistem tanah, air, dan mikroorganisme bermanfaat di lahan pertanian. |
Eliminasi pencemaran tanah dan air akibat pestisida kimia; perlindungan mikroorganisme bermanfaat di lahan pertanian |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Keberhasilan Pokja Resik Desa Kalensari dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Indramayu dan wilayah pertanian lainnya yang menghadapi masalah penumpukan sampah dan ketergantungan pada pestisida kimia. Prasyarat minimum replikasi meliputi pengadaan satu unit mesin pirolisis, pembentukan tim pengelola minimal empat orang yang bersedia menjalani pelatihan teknis, dukungan pemerintah desa melalui APBDes, dan pelibatan BUMDes untuk distribusi produk [3]. Dokumentasi lengkap mengenai metodologi operasional mesin pirolisis dan teknik penyulingan asap cair dibuka bagi siapa saja yang berminat mempelajarinya.
Pengembangan jaringan pengelolaan limbah berskala regional dapat digulirkan melalui pembentukan konsorsium pengolahan sampah antardesa yang saling terhubung. Integrasi dengan program MASARO yang telah diterapkan di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, melalui kerja sama ITB dan PT Polytama Propindo menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mempercepat penyebarluasan inovasi pengolahan sampah [5]. Estimasi biaya replikasi mencakup pengadaan mesin pirolisis skala desa, pelatihan operator, dan biaya operasional awal selama fase eksperimen, dengan durasi pembangunan dan pengujian berkisar tiga hingga enam bulan sebelum mesin mencapai performa optimal.
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia, “Kalensari, Widasari, Indramayu,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalensari,_Widasari,_Indramayu
[2] Disway, “BUMDes Berkah Mandiri Desa Kalensari Ciptakan Mesin Pengolah Sampah Menjadi Asap Cair Pestisida,” disway.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://disway.id
[3] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[4] A. Y. Pakaya dan R. Hunowu, “Efektivitas Asap Cair Tempurung Kelapa sebagai Pestisida Nabati terhadap Mortalitas Ulat Grayak (Spodoptera litura),” Jurnal Agroteknologi, Universitas Negeri Gorontalo, 2023. [Online]. Tersedia: https://ung.ac.id
[5] A. Rahmawati et al., “Collaborative Governance dalam Program MASARO (Manajemen Sampah Zero) di Kabupaten Indramayu,” Jurnal Administrasi Publik, Universitas Wiralodra, 2024. [Online]. Tersedia: https://unwir.ac.id
[6] N. Ramadani dan A. R. Patandjengi, “Optimalisasi Suhu Pirolisis Sekam Padi untuk Produksi Asap Cair Insektisida dengan Integrasi IoT,” Jurnal Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin, 2024. [Online]. Tersedia: https://unhas.ac.id
[7] Fokus Pantura, “Indramayu Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Tepat Guna di Tingkat Desa,” fokuspantura.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://fokuspantura.com
[8] Infopublik, “Kabupaten Indramayu Terapkan Program Pengelolaan Sampah Ekosistem Hulu-Hilir,” infopublik.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://infopublik.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, membangun tujuh unit sumur bor yang tersebar merata di enam jaga (dusun) untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang selama bertahun-tahun membelenggu kesehatan dan kesejahteraan seluruh warganya [1]. Inovasi ini digagas dan diprioritaskan oleh Hukum Tua (Kepala Desa) Hani Lorens Singa pada tahun 2015 dengan mengalokasikan Dana Desa untuk infrastruktur air bersih permanen, mengakhiri ketergantungan warga pada air hujan yang tidak higienis dan air kemasan isi ulang yang mahal [1], [2]. Air dari sumur bor ditampung dalam bak penampungan komunal dan dialirkan langsung ke rumah-rumah warga melalui jaringan pipa, sehingga tersedianya air bersih menjadi fondasi penting yang kemudian ikut menopang transformasi Desa Budo menjadi salah satu desa wisata terbaik di Sulawesi Utara dengan meraih Juara 1 kategori Digital dan Kreatif dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 [2], [3].
Latar Belakang
Desa Budo terletak di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebuah desa pesisir yang menyimpan potensi besar berupa ekosistem mangrove yang indah dan keindahan bahari. Ketersediaan air bersih adalah masalah laten yang sudah lama membelenggu kehidupan warga desa ini akibat sulitnya mendapatkan mata air alami di wilayah permukiman. Mayoritas warga terpaksa bergantung pada air hujan yang ditampung di wadah terbuka untuk memenuhi kebutuhan Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) sehari-hari [1].
Untuk kebutuhan air minum, kondisinya bahkan lebih memprihatinkan. Warga harus membeli air isi ulang kemasan dari produsen luar desa yang harganya jauh di atas kemampuan ekonomi sebagian besar keluarga. Pengeluaran rutin untuk air minum menjadi beban tambahan yang menekan daya beli masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani berpenghasilan tidak menentu [4], [1]. Anak-anak yang tumbuh dalam paparan air tidak higienis pun rentan mengalami penyakit diare, infeksi kulit, dan gangguan tumbuh kembang yang berdampak jangka panjang.
Ketidaktersediaan air bersih bukan hanya masalah sanitasi semata, melainkan hambatan struktural bagi kemajuan desa secara keseluruhan, karena pengembangan wisata desa tidak dapat berjalan optimal selama kebutuhan dasar warganya sendiri belum terpenuhi. Keadaan inilah yang mendorong Hani Lorens Singa selaku Hukum Tua mengambil keputusan strategis untuk menjadikan pembangunan infrastruktur air bersih sebagai prioritas utama penggunaan Dana Desa pertama yang diterima desa pada tahun 2015 [3], [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan tujuh unit sumur bor yang ditempatkan secara strategis di seluruh penjuru permukiman warga, agar setiap wilayah desa mendapat akses yang merata terhadap sumber air bersih. Gagasan ini lahir dari keputusan Pemerintah Desa Budo untuk menolak solusi parsial seperti distribusi air tangki yang hanya menjawab kebutuhan sementara, dan memilih membangun infrastruktur permanen yang memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh generasi warga [1], [4].
Sistem air bersih bekerja melalui mekanisme yang sederhana namun efektif: air dari setiap sumur bor dipompa naik ke bak penampungan berkapasitas besar yang dibangun di titik strategis masing-masing jaga. Dari bak penampungan ini, air dialirkan secara gravitasi melalui jaringan selang dan pipa ke rumah-rumah warga, memastikan pasokan air yang stabil sepanjang hari tanpa warga perlu mengambil atau membeli air secara terpisah [1]. Tujuh sumur bor tersebar di enam jaga: Jaga 1 mendapat dua unit mengingat kepadatan penduduknya lebih tinggi, sementara Jaga 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing mendapat satu unit.
Elemen pembeda inovasi ini dari pendekatan konvensional adalah kualitas air yang dihasilkan. Air dari sumur bor menjangkau lapisan akuifer dalam yang terlindungi dari kontaminasi permukaan, menghasilkan air yang secara alami lebih jernih, bebas bakteri patogen, dan kaya mineral dibandingkan air hujan maupun air dari sumur dangkal tradisional [4], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai dari perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh perwakilan jaga dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, pemetaan kebutuhan air dilakukan secara seksama untuk menentukan lokasi penempatan masing-masing sumur bor yang paling strategis dan menjangkau sebanyak mungkin keluarga. Hasil musyawarah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dianggarkan secara resmi dalam APBDes 2015 [1], [4].
Tahap pelaksanaan melibatkan tenaga ahli pengeboran sumur yang didatangkan untuk memastikan kedalaman pengeboran mencapai lapisan akuifer yang berkualitas baik. Pemerintah desa melakukan pengujian awal kualitas air dari setiap titik sumur sebelum jaringan perpipaan ke rumah warga dipasang. Warga desa dilibatkan secara aktif dalam proses pemasangan jaringan selang dan pipa distribusi dari bak penampungan ke rumah-rumah, membangun rasa kepemilikan komunal terhadap infrastruktur yang baru dibangun [3], [1].
Pada fase awal operasional, beberapa kendala teknis muncul terutama terkait tekanan aliran air yang tidak merata di beberapa titik distribusi yang jaraknya lebih jauh dari bak penampungan. Tantangan ini mendorong pemerintah desa melakukan penyesuaian jaringan dengan menambahkan pompa booster di titik-titik yang memerlukan tekanan tambahan [4], [1]. Pengalaman koreksi ini menjadi pembelajaran berharga bagi replikator bahwa perencanaan jaringan distribusi air harus memperhitungkan kontur topografi desa secara detail agar aliran air dapat menjangkau seluruh rumah secara merata.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis yang paling awal dihadapi adalah menentukan kedalaman pengeboran yang tepat untuk mencapai lapisan akuifer berkualitas baik di setiap titik lokasi, karena kondisi geologi yang bervariasi memerlukan penyesuaian teknis di setiap sumur yang mempengaruhi biaya dan durasi pembangunan. Keterbatasan tenaga teknis lokal yang memahami teknik pengeboran sumur artesis juga mengharuskan desa mendatangkan operator ahli dari luar [1]. Mitigasinya ditempuh dengan melakukan survei geologi awal di setiap titik rencana pengeboran dan mengalokasikan anggaran cadangan untuk penyesuaian kedalaman pengeboran yang tidak terduga.
Tantangan pemeliharaan pascapembangunan muncul ketika beberapa komponen pompa mengalami kerusakan yang sempat mengganggu pasokan air ke sejumlah jaga, menimbulkan kegelisahan di tengah warga yang sudah sangat bergantung pada infrastruktur baru ini [4], [1]. Mitigasinya ditempuh dengan membentuk kelompok pengelola air desa di setiap jaga yang bertanggung jawab melakukan pemantauan rutin, mengumpulkan iuran pemeliharaan dari warga, dan menangani kerusakan ringan secara mandiri tanpa harus menunggu alokasi APBDes.
Tantangan sosial berupa lemahnya kesadaran sebagian warga bahwa infrastruktur air bersih adalah milik bersama yang membutuhkan kontribusi semua pihak untuk merawatnya juga tidak bisa diabaikan. Mitigasinya ditempuh melalui sosialisasi berkelanjutan dan pembentukan kelompok pengelola air desa yang solid, mengubah budaya warga dari penerima layanan menjadi pengelola aktif infrastruktur komunal [3], [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kepemimpinan adaptif Hukum Tua Hani Lorens Singa yang memiliki keberanian mengalokasikan seluruh fokus Dana Desa pertama untuk infrastruktur air bersih, di tengah tekanan berbagai kebutuhan pembangunan lain yang juga mendesak. Visi kepala desa bahwa air bersih adalah prasyarat dasar seluruh kemajuan desa terbukti tepat, karena tersedianya air bersih kemudian membuka jalan bagi Desa Budo untuk berkembang menjadi desa wisata kelas nasional [1], [2].
Faktor kedua adalah pemerataan distribusi infrastruktur yang direncanakan secara adil dan proporsional. Keputusan untuk menempatkan tujuh sumur bor di enam jaga — dengan Jaga 1 mendapat dua unit sesuai kepadatannya — memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal [1], [3]. Prinsip keadilan distribusi ini mencegah munculnya kecemburuan sosial dan memastikan seluruh warga merasakan manfaat yang setara.
Faktor ketiga adalah pelibatan aktif warga sejak perencanaan hingga pelaksanaan, yang membangun rasa memiliki terhadap infrastruktur yang terbangun. Dukungan regulasi Dana Desa yang memberi kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan prioritas pembangunan menjadi faktor eksternal yang sangat mendukung, memberikan ruang gerak dan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini [4], [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum sumur bor dibangun, seluruh warga Desa Budo bergantung pada air hujan yang ditampung di wadah terbuka untuk kebutuhan MCK dan harus membeli air kemasan isi ulang yang mahal untuk kebutuhan minum, sementara anak-anak kerap terserang penyakit diare dan infeksi kulit akibat paparan air yang tidak higienis. Setelah tujuh unit sumur bor beroperasi, seluruh enam jaga di Desa Budo kini memiliki akses air bersih yang stabil, cukup, dan terjangkau langsung dari jaringan pipa yang tersambung ke rumah masing-masing [1], [3]. Penghematan pengeluaran rumah tangga untuk pembelian air minum menjadi sangat signifikan, terutama bagi keluarga nelayan dan petani.
Dari sisi kesehatan, ketersediaan air bersih yang memadai memutus rantai penyebaran penyakit berbasis air yang sebelumnya kerap menyerang warga. Perubahan perilaku hidup bersih masyarakat juga meningkat secara signifikan seiring kemudahan akses air bersih untuk kebutuhan cuci tangan, memasak, dan sanitasi personal [4], [3]. Warga tidak lagi harus berhemat menggunakan air karena takut kehabisan, sehingga praktik kebersihan menjadi lebih konsisten di seluruh lapisan masyarakat.
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah akselerasi pembangunan wisata desa secara keseluruhan. Tersedianya infrastruktur air bersih yang andal menjadi fondasi bagi pengembangan potensi wisata mangrove dan bahari yang kemudian mengantarkan Desa Budo masuk dalam 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dan meraih Juara 1 kategori Digital dan Kreatif [2], [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama pembangunan tujuh unit sumur bor berasal dari Dana Desa tahun 2015 yang dialokasikan secara prioritas oleh Pemerintah Desa Budo dalam APBDes. Keputusan mengalokasikan seluruh fokus Dana Desa pertama untuk infrastruktur air bersih merupakan strategi berani Hukum Tua Hani Lorens Singa yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar warga di atas kebutuhan pembangunan lain yang tampak lebih mencolok [1], [2].
Model keberlanjutan finansial infrastruktur ini bertumpu pada iuran pemeliharaan yang dikumpulkan secara gotong royong dari setiap rumah tangga di masing-masing jaga, yang digunakan untuk biaya operasional pompa, perawatan rutin jaringan pipa, dan penggantian komponen yang rusak. Sistem iuran komunal ini mengurangi ketergantungan pada alokasi APBDes yang terbatas, sehingga infrastruktur air bersih dapat beroperasi secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada anggaran pemerintah [1], [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah keberanian memprioritaskan infrastruktur dasar air bersih di atas kebutuhan pembangunan lain yang tampak lebih mencolok, karena investasi pada kebutuhan dasar ternyata membuka jalan bagi seluruh kemajuan desa berikutnya termasuk pengembangan wisata kelas nasional. Prinsip pemerataan distribusi — menempatkan sumur bor proporsional sesuai kepadatan penduduk setiap jaga — juga terbukti mencegah kecemburuan sosial dan memastikan dukungan kolektif warga [1].
Jika memulai dari awal, perencanaan jaringan distribusi air sebaiknya memperhitungkan kontur topografi desa secara lebih detail sejak awal, bukan menunggu masalah tekanan aliran air muncul baru kemudian menambahkan pompa booster. Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah melibatkan warga sejak tahap perencanaan agar merasa memiliki dan bertanggung jawab merawat fasilitas, membentuk kelompok pengelola air desa dengan mekanisme iuran sejak hari pertama operasional, serta melatih warga lokal menjadi teknisi pemeliharaan tingkat dasar agar tidak selalu bergantung pada tenaga ahli luar untuk kerusakan ringan [4], [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan infrastruktur air bersih di Desa Budo bertumpu pada pengelolaan partisipatif berbasis komunitas, di mana warga dari setiap jaga dilibatkan sebagai pengelola dan pengawas aktif fasilitas sumur bor di wilayah masing-masing. Iuran pemeliharaan yang dikumpulkan secara gotong royong menjadi sumber dana mandiri untuk biaya operasional dan perawatan rutin [1], [2]. Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pembentukan kelompok pengelola air di setiap jaga yang bekerja secara kolektif, sehingga keberlanjutan pengelolaan tidak bergantung pada sosok kepala desa tertentu.
Dari sisi teknis, Pemerintah Desa Budo menjadwalkan inspeksi dan pemeliharaan berkala terhadap seluruh unit sumur bor, pompa, bak penampungan, dan jaringan distribusi. Program pelatihan bagi warga lokal untuk menjadi teknisi pemeliharaan tingkat dasar juga direncanakan, sehingga desa tidak selalu bergantung pada tenaga ahli luar untuk menangani kerusakan ringan [4], [3].
Dalam jangka panjang, Desa Budo merencanakan integrasi sistem air bersih dengan pengembangan desa wisata yang sudah berkembang pesat. Ketersediaan air bersih yang andal menjadi prasyarat mutlak operasional homestay, warung makan, dan fasilitas sanitasi bagi wisatawan, sehingga investasi pada infrastruktur air bersih tidak hanya melayani kebutuhan dasar warga tetapi juga menjadi tulang punggung infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan [2], [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pembangunan tujuh unit sumur bor di Desa Budo memberikan kontribusi nyata pada pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara simultan, membuktikan bahwa investasi tepat pada infrastruktur dasar desa mampu menghasilkan dampak yang melampaui satu dimensi pembangunan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Ketersediaan air bersih gratis dari sumur bor menghapus pengeluaran rutin warga untuk pembelian air kemasan isi ulang, meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga. |
Pengeluaran rumah tangga untuk pembelian air minum kemasan turun signifikan setelah sumur bor beroperasi |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Akses air bersih berkualitas memutus rantai penyebaran penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan infeksi saluran pencernaan yang sebelumnya kerap menyerang warga. |
Penurunan kasus penyakit diare dan infeksi kulit terutama pada anak-anak pasca tersedianya air bersih |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Perempuan dan anak-anak yang sebelumnya paling menanggung beban pencarian air kini terbebas, sehingga waktu dan tenaga dapat dialihkan pada kegiatan produktif dan pendidikan. |
Waktu yang dihabiskan perempuan untuk mengangkut air berkurang drastis setelah air tersedia langsung di rumah |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Pembangunan tujuh sumur bor dengan jaringan distribusi langsung ke rumah warga adalah implementasi paling langsung dari target akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau. |
Seluruh enam jaga di Desa Budo kini memiliki akses air bersih melalui jaringan pipa langsung ke rumah |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Infrastruktur air bersih yang andal menjadi prasyarat pengembangan industri pariwisata desa, menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. |
Desa Budo meraih Juara 1 ADWI 2022 kategori Digital dan Kreatif setelah infrastruktur dasar terpenuhi |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Distribusi sumur bor yang merata ke seluruh jaga mewujudkan prinsip permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dengan tata kelola infrastruktur komunal yang mandiri. |
Tujuh sumur bor di enam jaga dengan distribusi proporsional sesuai kepadatan penduduk |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan program merupakan buah dari kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, dan kebijakan Dana Desa dari pemerintah pusat dengan partisipasi aktif warga dari perencanaan hingga pemeliharaan. |
Kelompok pengelola air desa terbentuk di setiap jaga dengan mekanisme iuran gotong royong mandiri |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini meliputi ketersediaan lapisan akuifer yang memadai di bawah permukaan tanah desa, keberanian pemimpin desa memprioritaskan infrastruktur dasar, dan kesediaan melibatkan warga sejak perencanaan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab merawat fasilitas [1], [4]. Estimasi biaya replikasi bergantung pada kondisi geologi setempat yang mempengaruhi kedalaman pengeboran, namun skema Dana Desa yang tersedia bagi seluruh desa di Indonesia menjadikan pendanaan awal relatif terjangkau.
Desa-desa di kawasan pesisir Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara, dan wilayah kepulauan lain yang menghadapi tantangan serupa dapat mengadopsi pendekatan ini dengan menyesuaikan teknologi pengeboran dengan kondisi geologi setempat. Program pendampingan teknis melalui PAMSIMAS (Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dikelola Kementerian PUPR dapat menjadi jembatan yang membantu desa-desa lain mengakses keahlian teknis yang diperlukan [2], [3]. Untuk scale up, kisah sukses Desa Budo dalam mengintegrasikan infrastruktur air bersih dengan pengembangan desa wisata berkelas nasional menjadi narasi inspiratif yang perlu disebarluaskan melalui forum kepala desa dan platform digital Kementerian Desa agar menjangkau desa-desa terpencil yang paling membutuhkan [1], [2].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Inovasi, “Air Bersih: Kumpulan Inovasi Desa dalam Pemenuhan Air Bersih,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tag/air-bersih/
[2] Kementerian Keuangan RI, “Desa Budo, Desa Wisata Mangrove Pemenang ADWI 2022 dari Dana Desa,” kemenkeu.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/desa-budo-wisata-mangrove
[3] Tim Peneliti Politeknik Negeri Manado, “Profil dan Pengembangan Desa Wisata Budo, Kecamatan Wori, Minahasa Utara,” polimdo.ac.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://polimdo.ac.id/desa-budo-wisata
[4] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Peran Dana Desa dalam Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi untuk Mendukung SDGs Desa,” ekon.go.id, 2021. [Online]. Tersedia: https://ekon.go.id/dana-desa-air-bersih
[5] World Bank, “Water Supply and Sanitation in Indonesia: Turning Finance into Service for the Future,” worldbank.org, 2020. [Online]. Tersedia: https://worldbank.org
[6] E. Prabowo dan M. Santoso, “Efektivitas Program Sumur Bor Dana Desa terhadap Penurunan Angka Penyakit Diare di Perdesaan Sulawesi Utara,” Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, vol. 20, no. 1, pp. 45-54, 2021. [Online]. Tersedia: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli
[7] Sonora Manado, “Desa Budo Raih Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022,” sonora.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://sonora.id
[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014. [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 17 Agu 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan Biogas Limbah Tahu (Biolita) sejak 2009 untuk mengolah limbah cair dari sentra industri tahu terbesar di kabupaten ini [1]. Program ini digagas Kepala Desa Kalisari periode 2007-2013, almarhum Wibowo, bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Riset dan Teknologi [2]. Inovasi ini menjawab pencemaran sungai akibat limbah cair dari ratusan pengrajin tahu yang telah beroperasi sejak 1965, yang sempat menyebabkan gagal panen padi dan penyakit kulit warga [1]. Melalui enam unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun bertahap hingga 2019, Biolita pada masa puncaknya menyalurkan gas metana ke 210 rumah tangga dengan iuran Rp20.000 per bulan [1]. Capaian ini sekaligus mengantarkan Desa Kalisari meraih penghargaan Desa Mandiri Energi dari Kemenristek pada 2015. Kini, di bawah Kepala Desa Endar Susanto, hanya tiga dari enam unit IPAL yang masih berfungsi akibat penurunan jumlah pengrajin tahu sejak pandemi COVID-19, dengan kebutuhan perbaikan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar [3].
Latar Belakang
Desa Kalisari terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai sentra industri tahu terbesar di kabupaten sejak dirintis Babah Menang, warga keturunan Tionghoa yang menularkan usahanya kepada penduduk setempat pada 1965 [2]. Ratusan pengrajin tahu beroperasi setiap hari di desa ini, dengan sekitar 284 pengrajin tercatat mengolah rata-rata 11.843 kilogram kedelai per hari pada masa produksi normal [6].
Limbah cair hasil produksi tahu yang langsung dibuang ke tanah dan sungai membuat aliran air di desa ini berubah menjadi berbuih putih dengan bau menyengat. Kondisi ini mengganggu warga maupun desa tetangga seperti Ciroyom, Karanglo, Cikembulan, dan Pancurendang. Banyak warga mengalami penyakit kulit karena kebiasaan mencuci di saluran air tercemar limbah tahu, sementara kadar keasaman tanah meningkat akibat endapan limbah, menyebabkan tanaman padi di lahan bengkok desa gagal panen pada 2009. Limbah tahu mentah bahkan tercatat mampu mematikan ikan hingga 50 persen hanya dalam enam menit, menggambarkan tingkat pencemaran yang parah [1].
Momentum perubahan muncul ketika desa-desa tetangga kerap melayangkan protes atas pencemaran yang mengalir dari Kalisari, mendorong Kepala Desa Wibowo mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga. Sampel limbah tahu Kalisari kemudian dibawa untuk diuji di laboratorium Kementerian Ristek, dan hasilnya menunjukkan potensi besar untuk diolah menjadi biogas [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Biolita, sistem pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas menggunakan teknologi reaktor unggun tetap (fixed bed) yang dikembangkan BPPT [1]. Gagasan ini lahir dari hasil uji laboratorium yang membuktikan limbah tahu Kalisari berpotensi diolah menjadi sumber energi, bukan sekadar limbah yang harus dibuang. Pada 2009, BPPT dengan pendanaan Kemenristek membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biolita pertama di desa ini.
Limbah cair tahu dari pengrajin dialirkan melalui jaringan pipa induk menuju digester, tempat potongan bambu yang direndam bersama kotoran sapi selama 15 hari dan diberi bakteri menjadi media tumbuh mikroorganisme. Melalui fermentasi anaerobik, gas metana yang dihasilkan kemudian disalurkan lewat jaringan pipa langsung ke kompor rumah tangga warga yang telah dimodifikasi [1].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan solusi lingkungan dengan insentif ekonomi langsung bagi warga, karena pengrajin tahu yang menyalurkan limbahnya justru mendapat manfaat energi gratis atau bertarif rendah untuk kebutuhan rumah tangga. Pendekatan ini membedakan Biolita dari solusi pengolahan limbah konvensional yang umumnya hanya berhenti pada aspek pembuangan tanpa pemanfaatan lanjutan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan Biolita berlangsung bertahap selama beberapa tahun. BPPT memulai program pada 2009, lalu melanjutkannya pada 2010 dan 2012 setelah melihat hasil pengolahan limbah yang menjanjikan [1].
BPPT sebenarnya membangun instalasi serupa secara bersamaan pada 2009 di Desa Cikembulan, namun upaya di desa tersebut tidak berhasil, sementara Kalisari justru berkembang pesat [1]. Perbedaan hasil ini menjadi pembelajaran penting bahwa keberhasilan teknologi biogas tidak hanya ditentukan oleh instalasi teknis semata, tetapi juga oleh kepemimpinan lokal yang mampu meyakinkan pengrajin tahu berpartisipasi konsisten menyalurkan limbahnya. Pada 2013, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun reaktor keempat dengan target melayani 90 rumah tangga tambahan, dan pembangunan berlanjut hingga unit keenam rampung pada 2019 [4].
Proses ini mengajarkan pentingnya partisipasi aktif pengrajin tahu dalam menyuplai limbah secara konsisten sebagai kunci kelangsungan operasional, sebuah wawasan yang terbukti krusial ketika partisipasi menurun di kemudian hari. Replikator disarankan memastikan komitmen jangka panjang pelaku usaha penyuplai limbah sebelum memperluas jumlah unit reaktor.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kendala teknis berupa air yang mengendap di pipa penyalur biogas sehingga menghambat distribusi gas ke rumah tangga penerima. Ketergantungan pada pemantauan rutin tim BPPT membuat operasional terganggu ketika dukungan teknis dari lembaga tersebut berkurang seiring waktu. Pemerintah desa memitigasi kendala ini dengan membentuk Kelompok Biolita Kalisari yang secara mandiri menangani perawatan harian instalasi.
Tantangan eksternal terbesar datang dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan jumlah pengrajin tahu aktif turun dari 280 menjadi jauh lebih sedikit, sekaligus mengurangi pasokan limbah ke IPAL secara drastis [4]. Perpindahan lokasi produksi sebagian pengrajin dari titik yang terhubung jaringan pipa turut menyebabkan banyak pengrajin tidak lagi mengalirkan limbahnya ke IPAL.
Akibat kombinasi tantangan ini, hingga 2022 tiga dari enam unit IPAL Biolita tidak dapat lagi berfungsi [3]. Jumlah rumah tangga penerima biogas di salah satu unit bahkan menyusut dari 25 rumah menjadi hanya 7-10 rumah. Kepala Desa Endar Susanto memitigasi krisis ini dengan mengajukan permohonan bantuan perbaikan kepada BPPT, DPRD Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan visionaris Kepala Desa Kalisari periode 2007-2013, almarhum Wibowo, yang mendorong pengujian limbah ke tingkat nasional, membangun kepercayaan warga, dan meyakinkan pengrajin tahu mengalirkan limbahnya ke IPAL [2]. Kepemimpinan semacam inilah yang absen di Desa Cikembulan, sehingga instalasi serupa yang dibangun bersamaan pada 2009 di desa tersebut tidak berhasil berkembang [1].
Dukungan multipihak juga menjadi kunci keberhasilan, mencakup BPPT sebagai penyedia teknologi, Kemenristek sebagai pemberi dana, serta Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra pembangunan lanjutan. Organisasi Kelompok Biolita Kalisari yang terbentuk dari para pengrajin tahu turut memastikan keberlanjutan operasional dan distribusi gas kepada warga.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Biolita hadir, sungai-sungai di Desa Kalisari berbuih putih dan berbau menyengat akibat limbah tahu yang dibuang langsung, menyebabkan gagal panen padi pada 2009 dan penyakit kulit warga. Setelah Biolita berkembang, pada puncak kejayaannya sekitar 142 dari 250 pengrajin tahu (56 persen) menyalurkan limbahnya ke IPAL [1]. IPAL ini menyediakan gas untuk kebutuhan memasak 210 rumah tangga dengan iuran Rp20.000 per bulan, jauh lebih murah dibanding membeli tabung LPG.
Kualitas lingkungan Desa Kalisari berubah drastis, dengan sungai yang dulu berbuih dan berbau kini kembali jernih hingga dimanfaatkan warga untuk kolam ikan [1]. Persoalan penyakit kulit pun berkurang dan desa tetangga tidak lagi mengeluhkan pencemaran. Keberhasilan ini mengantarkan Desa Kalisari dicanangkan sebagai Desa Mandiri Energi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kemenristek pada 2013, sebelum meraih penghargaan resminya pada 2015 [4], [5].
Iuran warga dari Biolita sempat dikembangkan kelompok menjadi usaha peternakan, perikanan, dan pertanian yang memperkuat ekonomi desa, sebuah dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal program. Namun, kejayaan ini kini menyusut akibat pandemi dan penurunan partisipasi pengrajin, sehingga hanya tiga dari enam unit IPAL yang masih berfungsi pada 2022 [3]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi desa memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, bukan pencapaian sekali jadi.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Biolita bersumber dari kombinasi anggaran Kementerian Riset dan Teknologi melalui BPPT untuk pembangunan unit pertama pada 2009 [1]. Pendanaan berlanjut dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk unit keempat pada 2013, serta swadaya masyarakat untuk sebagian unit lainnya. Total enam unit IPAL Biolita terbangun hingga 2019 melalui kombinasi sumber pendanaan ini [4].
Model keberlanjutan operasional bertumpu pada iuran bulanan warga penerima gas sebesar Rp20.000 per rumah tangga, yang dikelola Kelompok Biolita Kalisari untuk membiayai perawatan alat [1]. Kepala Desa Endar Susanto kini mengajukan permohonan anggaran perbaikan sekitar Rp1,5 miliar kepada BPPT serta DPRD kabupaten dan provinsi untuk merevitalisasi tiga unit IPAL yang tidak berfungsi [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Kepala Desa Wibowo membawa sampel limbah untuk diuji secara ilmiah ke tingkat nasional, alih-alih hanya mengandalkan solusi lokal seadanya, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuka akses teknologi dan pendanaan dari BPPT dan Kemenristek. Keputusan membentuk Kelompok Biolita Kalisari dari para pengrajin tahu sendiri juga terbukti penting untuk menjaga rasa memiliki dan keberlangsungan operasional harian.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Kalisari dapat mempertimbangkan penyusunan mekanisme insentif yang lebih mengikat bagi pengrajin tahu untuk terus menyalurkan limbah, mengingat penurunan partisipasi pengrajin pascapandemi terbukti menjadi penyebab utama kemunduran Biolita. Pengalaman Cikembulan yang gagal pada instalasi bersamaan tahun 2009 juga menjadi pelajaran bahwa dukungan kepemimpinan lokal sama pentingnya dengan kesiapan teknologi.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memastikan komitmen jangka panjang dari pelaku usaha penyuplai limbah sebelum memperluas jumlah unit reaktor, agar investasi infrastruktur tidak sia-sia ketika pasokan limbah menurun. Menyiapkan dana cadangan perawatan sejak awal, alih-alih hanya mengandalkan bantuan pemerintah saat kerusakan terjadi, juga disarankan berdasarkan pengalaman krisis Biolita pascapandemi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Biolita bertumpu pada sistem iuran bulanan warga yang dikelola Kelompok Biolita Kalisari untuk membiayai operasional dan perawatan alat, dirancang agar mandiri secara finansial tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah [1]. Pemerintah Desa Kalisari terus berupaya memulihkan unit-unit IPAL yang rusak, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk memperbaiki tiga IPAL yang tidak berfungsi [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji melalui pergantian Kepala Desa Kalisari dari Wibowo (2007-2013) kepada Aziz Masruri (2013-2019), dan kini Endar Susanto (2019-2027), yang masing-masing melanjutkan pengelolaan Biolita sesuai tantangan zamannya [2]. Kontinuitas kepemimpinan ini menunjukkan bahwa program tidak bergantung pada satu figur kepala desa semata, meski tantangan pemeliharaan tetap memerlukan komitmen setiap periode kepemimpinan.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada pengembangan usaha peternakan, perikanan, dan pertanian dari iuran Biolita yang telah dirintis kelompok warga, sehingga keberlanjutan desa tidak hanya bertumpu pada satu sumber energi biogas semata. Upaya pemulihan unit IPAL yang rusak sekaligus menjadi pelajaran berharga bahwa keberlanjutan inovasi energi desa membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah desa dan partisipasi aktif seluruh pengrajin tahu.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Biolita Desa Kalisari berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari energi bersih hingga kehidupan di bawah air. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pengolahan limbah tahu menjadi energi terbarukan di Desa Kalisari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Biolita mengubah limbah cair tahu menjadi biogas untuk kebutuhan memasak rumah tangga, menggantikan sebagian ketergantungan warga pada tabung LPG. |
Pada puncaknya, 210 rumah tangga menikmati gas biogas dengan iuran Rp20.000 per bulan. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengolahan limbah cair tahu sebelum dibuang mencegah pencemaran sungai yang sebelumnya mematikan hingga 50 persen ikan dalam enam menit. |
Sungai yang dulu berbuih dan berbau kini kembali jernih dan dimanfaatkan untuk kolam ikan warga. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Sistem IPAL Biolita mengolah limbah cair tahu sebelum mencemari tanah dan sumber air, mengatasi keluhan pencemaran dari desa-desa tetangga. |
Desa tetangga seperti Ciroyom, Karanglo, Cikembulan, dan Pancurendang tidak lagi mengeluhkan pencemaran dari Kalisari. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, konsentrasi industri rumahan penghasil limbah cair organik dalam jumlah signifikan, seperti sentra tahu Kalisari. Kedua, kepemimpinan desa yang mampu meyakinkan pelaku usaha berpartisipasi konsisten menyalurkan limbah. Ketiga, kemitraan dengan lembaga riset teknologi seperti BPPT untuk memastikan instalasi berjalan sesuai standar teknis.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pembangunan unit pertama Biolita yang didanai penuh oleh Kemenristek melalui BPPT pada 2009, dengan pengembangan lanjutan yang dapat melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi seperti dilakukan pada 2013. Durasi pengembangan penuh berlangsung sekitar satu dekade dari unit pertama hingga unit keenam pada 2019, menunjukkan bahwa perluasan bertahap memerlukan komitmen jangka panjang.
Teknologi reaktor unggun tetap yang dikembangkan BPPT bersifat modular dan dapat diterapkan di desa-desa lain yang memiliki konsentrasi industri pangan penghasil limbah cair organik, tidak terbatas pada industri tahu semata. Perbandingan hasil antara Kalisari yang berhasil dan Cikembulan yang gagal pada instalasi bersamaan tahun 2009 menunjukkan bahwa replikasi memerlukan perhatian khusus pada kesiapan kepemimpinan lokal, bukan hanya kesiapan teknologi [1].
Daftar Pustaka
[1] Mongabay Indonesia, “Desa Ini Berhasil Merubah Sungai Tercemar Menjadi Jernih Kembali,” mongabay.co.id, 4 Jun. 2016. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2016/06/04/desa-ini-berhasil-merubah-sungai-tercemar-menjadi-jernih-kembali/
[2] Website Resmi Desa Kalisari, “Sejarah Desa,” kalisari-cilongok.desa.id. [Online]. Tersedia: https://kalisari-cilongok.desa.id/artikel-detail/sejarah-desa
[3] Tribun Jateng, “Senjakala Biolita di Desa Mandiri Energi Kalisari Banyumas, Hidup Segan Mati Tak Mau,” jateng.tribunnews.com, 7 Jul. 2022. [Online]. Tersedia: https://jateng.tribunnews.com/2022/07/07/senjakala-biolita-di-desa-mandiri-energi-kalisari-banyumas-hidup-segan-mati-tak-mau
[4] Republika, “Dulu Berjaya, Biogas Limbah Tahu Kalisari Banyumas Kini Kurang Berdaya,” rejogja.republika.co.id. [Online]. Tersedia: https://rejogja.republika.co.id/berita/rfkhi9399/dulu-berjaya-biogas-limbah-tahu-kalisari-banyumas-kini-kurang-berdaya
[5] TIMES Indonesia, “Berkat Inovasi Olah Limbah Tahu, Desa ini Sekarang Mandiri Energi,” timesindonesia.co.id. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/160080/berkat-inovasi-olah-limbah-tahu-desa-ini-sekarang-mandiri-energi
[6] R. K. Dewi dkk., “Proses Produksi Tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas,” Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE), Universitas Brawijaya. [Online]. Tersedia: https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/462
oleh Tim Inovasi Desa | 17 Agu 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerbitkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mengembangkan ekowisata [1]. Program ini digagas Kepala Desa Calabai, Syaifuddin Juhri, S.Pd., bersama Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat, setelah praktik pengeboman ikan oleh sebagian nelayan merusak terumbu karang dan memicu abrasi pantai [1]. Sejak 2015, BUMDes Calabai mendirikan usaha ekowisata bernama Konservasi Rayuan Terlarang di kawasan konservasi seluas 50 hektare, didukung alokasi APBDes Rp135 juta untuk sarana dan prasarana wisata [1]. Kolaborasi dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, dan Pegadaian menghadirkan wahana speedboat, banana boat, dan snorkeling bagi wisatawan [2]. Metode transplantasi terumbu karang berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies, sementara Pemerintah Provinsi NTB memberi bantuan modal Rp100 juta bagi BUMDes atas keberhasilan inovasi ini [1].
Latar Belakang
Desa Calabai terletak di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Tambora sehingga mengemban tanggung jawab khusus menjaga kelestarian sumber daya alam [1]. Desa yang berdiri sekitar 2005 ini kini berstatus Desa Mandiri, salah satu dari tiga desa berstatus serupa di Kecamatan Pekat [5]. Status ini ditopang visi Religius, Mandiri, Maju, dan Bersaing serta kerukunan warga lintas etnis dan agama. Desa Calabai memiliki kawasan terumbu karang seluas 50 hektare yang menjadi modal utama pengembangan ekowisata [1].
Sebagian nelayan Desa Calabai masih menangkap ikan menggunakan bom ikan, praktik yang merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut sekaligus menurunkan populasi ikan di perairan sekitar desa [1]. Kerusakan terumbu karang ini turut memicu peningkatan abrasi pantai secara tajam, karena terumbu karang berfungsi sebagai penahan arus gelombang paling andal. Kondisi ini menempatkan Desa Calabai pada dilema antara kebutuhan ekonomi nelayan jangka pendek dan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang.
Momentum penanganan masalah ini muncul ketika Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat Calabai bermusyawarah membahas cara melestarikan terumbu karang tanpa mengorbankan ekonomi warga [1]. Musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan menyusun peraturan desa yang mengikat secara hukum, sekaligus merancang skema ekowisata agar konservasi memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu, dipadukan dengan usaha ekowisata bernama Konservasi Rayuan Terlarang [1]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengusung dua misi sekaligus, yaitu pelestarian ekologi dan peningkatan ekonomi masyarakat, tanpa mengorbankan salah satunya. Pendekatan menggabungkan regulasi desa dengan usaha ekowisata dipilih karena aturan larangan semata dinilai tidak cukup tanpa insentif ekonomi bagi warga yang terdampak.
Perdes ini melarang penangkapan ikan dengan bom serta pengambilan telur penyu di zona konservasi seluas 50 hektare [1]. BUMDes Calabai sendiri mengelola usaha ekowisata sejak 2015 dengan wahana speedboat, sampan viber, banana boat, dan peralatan snorkeling. Pemerintah desa secara rutin menggelar pagelaran wisata konservasi pada hari jadi desa, HUT Kabupaten Dompu, dan perayaan hari besar lain, mengundang masyarakat dan pihak peduli terumbu karang untuk turut melakukan transplantasi karang [1].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan instrumen hukum desa dengan model bisnis ekowisata yang melibatkan warga secara langsung, alih-alih hanya mengandalkan larangan tanpa alternatif penghidupan. Pendekatan ini membedakan Calabai dari program konservasi konvensional yang umumnya berhenti pada aspek pengawasan tanpa skema insentif ekonomi berkelanjutan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2013 dengan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu [1]. Pemerintah desa kemudian menyosialisasikan konsep pengelolaan potensi terumbu karang kepada masyarakat melalui musyawarah desa, memastikan warga memahami tujuan dan mekanisme aturan baru ini.
Karena konsep ekowisata masih baru bagi warga desa, Pemerintah Desa dan BUMDes Calabai pada tahap awal 2015 belum memiliki kecakapan memadai dalam manajemen pengelolaan usaha ekowisata maupun konservasi terumbu karang [1]. Kekurangan kapasitas ini dikoreksi dengan bekerja keras belajar dan mencari informasi dari berbagai pihak, termasuk menjalin kolaborasi dengan LSM KOMPPAK yang memiliki program pengembangan wisata bahari serupa [2]. Kolaborasi ini menghasilkan pengadaan motor tempel Yamaha 40 PK dan banana boat pada Juni 2018, sebagian dibiayai kontribusi pribadi direktur KOMPPAK di luar anggaran desa [2].
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya mengakui keterbatasan kapasitas pengelolaan di awal program dan secara aktif mencari kemitraan eksternal, alih-alih memaksakan diri mengelola sendiri tanpa pengetahuan teknis yang memadai. Replikator juga disarankan menjajaki kolaborasi dengan LSM atau instansi terkait sejak dini untuk mempercepat transfer pengetahuan pengelolaan ekowisata.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah minimnya kapasitas Pemerintah Desa dan BUMDes Calabai dalam mengelola usaha ekowisata pada tahap perintisan, mengingat konsep ini masih baru bagi warga [1]. Pemerintah desa memitigasi keterbatasan ini dengan melatih pengurus BUMDes secara bertahap dan menjalin kemitraan dengan LSM KOMPPAK untuk berbagi pengetahuan teknis pengelolaan wisata bahari [2].
Tantangan eksternal berupa praktik pengeboman ikan oleh sebagian nelayan yang merusak terumbu karang tetap menjadi ancaman utama sebelum perdes berlaku efektif. Pemerintah desa memitigasi ancaman ini dengan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 yang secara hukum melarang praktik tersebut di zona konservasi, didukung sosialisasi intensif melalui musyawarah desa [1].
Tantangan lain adalah risiko abrasi pantai akibat kerusakan terumbu karang yang sudah terlanjur terjadi sebelum program konservasi berjalan. Pemerintah desa memitigasi risiko ini melalui program transplantasi terumbu karang rutin menggunakan media besi dan beton, yang berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Syaifuddin Juhri, S.Pd., yang berhasil mendorong musyawarah lintas pemangku kepentingan, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa hingga tokoh masyarakat, untuk menyepakati regulasi konservasi berbasis kebutuhan ekonomi warga [1]. Kepemimpinannya turut diakui secara nasional, sebagaimana pernah dinobatkan sebagai salah satu kepala desa terbaik di Indonesia pada 2015 [4].
Faktor kedua adalah kemitraan lintas sektor dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Pegadaian, dan Pemerintah Provinsi NTB, yang masing-masing berkontribusi pada aspek pendanaan, peralatan, maupun pengetahuan teknis pengelolaan ekowisata [2]. Modal sosial berupa kerukunan warga lintas etnis dan agama turut menjadi pengikat partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program konservasi berjalan, praktik pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu oleh sebagian nelayan menyebabkan populasi ikan menurun dan abrasi pantai meningkat tajam. Setelah Perdes dan ekowisata berjalan, tingginya partisipasi masyarakat membuat nelayan tidak lagi menangkap ikan maupun mencari telur penyu di kawasan konservasi seluas 50 hektare [1].
Metode transplantasi terumbu karang melalui media besi dan beton berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda di zona konservasi, sebuah indikator pemulihan ekosistem yang terukur [1]. Pengakuan atas keberhasilan ini datang dari Pemerintah Provinsi NTB, yang memberi bantuan modal Rp100 juta bagi BUMDes Calabai [1].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah meningkatnya popularitas Desa Calabai sebagai destinasi ekowisata terumbu karang dan spesies ikan hias laut di Kabupaten Dompu. Popularitas ini turut berkontribusi pada pencapaian status Desa Mandiri pada 2023 [5]. Pengembangan ekowisata turut meningkatkan Pendapatan Asli Desa, melengkapi manfaat ekologis dari program konservasi terumbu karang.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal usaha ekowisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp135 juta sejak 2015 untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang [1]. Pendanaan ini dilengkapi bantuan modal Rp100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB bagi BUMDes Calabai. Kolaborasi dengan LSM KOMPPAK turut menghadirkan pendanaan tambahan berupa motor tempel Yamaha 40 PK dan banana boat pada 2018, sebagian dibiayai kontribusi pribadi direktur KOMPPAK [2].
Model pendapatan BUMDes Calabai bertumpu pada penyewaan wahana wisata air, seperti speedboat, sampan viber, banana boat, dan peralatan snorkeling, yang dioperasikan secara rutin termasuk pada hari Minggu dan sesuai permintaan pengunjung [2]. Skema ini memberi pendapatan langsung bagi BUMDes sekaligus menambah Pendapatan Asli Desa, menjadikan konservasi terumbu karang sebagai investasi yang memberi imbal balik ekonomi nyata.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan regulasi konservasi dengan usaha ekowisata, alih-alih hanya melarang tanpa alternatif ekonomi, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat warga secara sukarela menghentikan praktik pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu. Keputusan menjalin kemitraan dengan LSM dan instansi pemerintah sejak tahap awal juga terbukti mempercepat transfer pengetahuan pengelolaan ekowisata yang masih baru bagi warga desa.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Calabai dapat mempertimbangkan penjajakan kemitraan teknis dengan LSM atau instansi kelautan sejak sebelum usaha ekowisata diluncurkan pada 2015, bukan setelah program berjalan dan menemui keterbatasan kapasitas. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa pesisir lain agar tidak menunggu kendala muncul terlebih dahulu sebelum mencari dukungan teknis eksternal.
Desa pesisir lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menyusun regulasi konservasi yang mengikat secara hukum sekaligus merancang skema ekowisata sejak awal, sebagaimana dilakukan Calabai melalui Perdes Nomor 4 Tahun 2013. Menjalin kemitraan lintas sektor dengan LSM, dinas kelautan, dan lembaga keuangan seperti Pegadaian juga disarankan untuk memperkuat pendanaan dan kapasitas pengelolaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program konservasi dan ekowisata Calabai dijaga melalui pagelaran wisata konservasi rutin pada hari jadi desa, HUT Kabupaten Dompu, dan perayaan hari besar lain, yang terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan transplantasi terumbu karang [1]. Pelatihan berkelanjutan bagi pengurus BUMDes turut memastikan pengelolaan wahana wisata air tetap profesional dari waktu ke waktu.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji secara nyata, ketika Syaifuddin Juhri mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Calabai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 [3]. Ia digantikan Amiruddin, S.Sos., yang dilantik pada 30 Januari 2025 untuk periode 2025-2027. Wakil Bupati Dompu berpesan agar kepala desa baru melanjutkan program kerja yang sudah dirintis pendahulunya, termasuk program konservasi dan ekowisata Calabai [3].
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada perluasan wahana wisata air dan penguatan Pendapatan Asli Desa dari sektor ekowisata, mengurangi ketergantungan penuh pada bantuan modal pemerintah provinsi maupun mitra eksternal. Status Desa Mandiri yang telah diraih Calabai pada 2023 turut menjadi modal kelembagaan untuk keberlanjutan program secara lebih otonom [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekowisata Konservasi Rayuan Terlarang Desa Calabai berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ekosistem lautan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik konservasi terumbu karang dan pemberdayaan ekonomi warga Calabai sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 melarang pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu, melindungi terumbu karang dan biota laut di zona konservasi seluas 50 hektare. |
Transplantasi terumbu karang menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Usaha ekowisata BUMDes Calabai membuka lapangan kerja dan pendapatan tambahan warga melalui penyewaan wahana wisata air. |
BUMDes menerima bantuan modal Rp100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB atas keberhasilan mengelola ekowisata. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Calabai dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, dan Pegadaian menunjukkan model kemitraan multipihak dalam konservasi dan ekowisata. |
Kemitraan menghasilkan pengadaan motor tempel dan banana boat pada 2018. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa pesisir lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kawasan terumbu karang atau biota laut yang masih dapat dipulihkan melalui konservasi. Kedua, kesediaan menyusun peraturan desa yang mengikat secara hukum untuk melindungi ekosistem laut. Ketiga, kelembagaan BUMDes yang bersedia mengelola usaha ekowisata sebagai insentif ekonomi bagi warga.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pengalaman Calabai, yaitu alokasi APBDes sekitar Rp135 juta untuk sarana dasar ekowisata [1]. Potensi tambahan modal dapat diperoleh dari pemerintah provinsi maupun kemitraan LSM, seperti Rp100 juta yang diterima Calabai. Durasi pengembangan penuh dapat mengacu pada perjalanan Calabai, yaitu sekitar dua tahun dari pengesahan Perdes 2013 hingga peluncuran usaha ekowisata pada 2015.
Model konservasi berbasis regulasi desa dan ekowisata ini dapat diadaptasi desa pesisir lain dengan menyesuaikan jenis biota laut dan skema usaha wisata pada potensi alam setempat. Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Calabai sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa pesisir lain yang masih menghadapi praktik perusakan ekosistem laut [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa (Gedhe Nusantara), “Desa Calabai Kembangkan Wisata Desa Lewat Konservasi Biota Laut,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-calabai-kembangkan-wisata-desa-lewat-konservasi-biota-laut/
[2] Koran Lensa Pos, “Calabai Berbenah, Kembangkan Wisata Bahari dengan ADD,” koranlensapos.com, Jun. 2018. [Online]. Tersedia: https://www.koranlensapos.com/2018/06/calabai-berbenah-kembangkan-wisata.html
[3] Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, “Pelantikan Kades PAW Desa Calabai dan Tambora, Ini Amanat Wabup Dompu,” setda.dompukab.go.id, 30 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/pelantikan-kades-paw-desa-calabai-dan-tambora–ini-amanat-wabup-dompu-
[4] Suara NTB, “Syaifuddin Juhri Dorong Warga Jaga Kelestarian Mata Air,” suarantb.com, 23 Agu. 2016. [Online]. Tersedia: https://www.suarantb.com/2016/08/23/syaifuddin-juhri-dorong-warga-jaga-kelestarian-mata-air/
[5] Sinar Pena, “Dalam HUT Desa Calabai ke-18 Bupati Dompu Puji Semangat Gotong Royong Warga,” sinarpena.com, Agu. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.sinarpena.com/2023/08/dalam-hut-desa-calabai-ke-18-bupati.html
oleh Tim Inovasi Desa | 25 Mei 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Bumades Panca Mandala, badan usaha milik desa bersama yang menaungi lima desa di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, mendirikan Pusat Pelatihan Teknologi Informasi (IT Center) sebagai laboratorium pemberdayaan digital perdesaan yang mengintegrasikan penyediaan infrastruktur internet, pelatihan SDM teknis, dan pengembangan usaha digital [1]. Inovasi yang digagas oleh Irman Meilandi melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Panca Mandala dan bermitra dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika serta ISP PT. Sarana Insan Muda Selaras ini berhasil menjangkau 23 desa di 9 kecamatan se-Tasikmalaya dengan kapasitas bandwidth 400 Mbps, menyerap 35 pemuda desa sebagai karyawan, menghasilkan pendapatan rata-rata Rp289 juta per tahun, dan menambah PADes masing-masing desa rata-rata Rp10 juta per tahun dari sektor TI [1], [2].
Latar Belakang
Sebelum tahun 2019, kawasan lima desa di Kecamatan Jatiwaras — Mandalamekar, Mandalahurip, Kertarahayu, Ciwarak, dan Papayan — termasuk blank spot internet di wilayah perbukitan selatan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menjadikan warga desa terisolasi dari arus informasi, pasar digital, dan layanan publik berbasis teknologi [2].
Kesenjangan digital itu berdampak langsung pada perekonomian warga. Petani hanya mengandalkan tengkulak lokal untuk menjual hasil panen, sementara produk unggulan desa seperti manggis, durian, kunyit, dan lada tidak dapat menembus pasar yang lebih luas. Sumber daya manusia muda pun tidak memiliki akses terhadap keterampilan teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman [1].
Di sisi lain, pemerintah pusat telah membangun infrastruktur “Tol Langit” melalui proyek Palapa Ring untuk menyambungkan konektivitas seluruh Nusantara, namun program subsidi konektivitas tersebut terbatas jangkauannya tanpa kehadiran pengelola usaha di level desa yang mampu mendistribusikan manfaatnya. Peluang ini ditangkap oleh lima desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Panca Mandala yang mendirikan Bumades sebagai badan usaha berbadan hukum agar bisa bermitra secara profesional dengan pihak ketiga [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi lahir dari refleksi mendalam Irman Meilandi dan pengurus BKAD Panca Mandala yang menyadari bahwa menyediakan akses internet saja tidak cukup — desa juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan. Maka pada 2018, Bumades Panca Mandala mendirikan unit usaha layanan internet bertajuk Desa Media Net (DeMeN) dengan semboyan internet sadulur salembur, kemudian mengembangkannya menjadi IT Center sebagai pusat pelatihan sekaligus laboratorium inovasi digital perdesaan [1].
IT Center bekerja dengan mengintegrasikan tiga fungsi sekaligus: penyediaan infrastruktur internet, pelatihan SDM teknis, dan pengembangan usaha digital. Bumades bermitra dengan ISP PT. Sarana Insan Muda Selaras untuk mendistribusikan bandwidth internet ke 23 desa di 9 kecamatan, sekaligus melatih pemuda desa menjadi teknisi jaringan, Pandu Digital bersertifikat, dan pengembang ekonomi digital melalui platform e-commerce Sayurbox untuk memasarkan hasil tani warga desa [1], [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan IT Center dimulai pada 2016 dengan pendirian BUMDesma Panca Mandala berdasarkan kesepakatan BKAD yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 147/Kep.390-DPMDPAKB/2018. Selanjutnya, Bumades dibentuk sebagai Perseroan Terbatas agar lebih mudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pemerintah [3].
Pada pertengahan 2019, Bumades Panca Mandala mengikuti Program Kemitraan BUMDes yang difasilitasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini melibatkan tiga pihak — BAKTI Kominfo, Bumades, dan perusahaan ISP — untuk menyediakan bandwidth dari jaringan eksisting ISP terdekat menuju wilayah desa. Di fase awal, Bumades mendapat dukungan perangkat radio untuk membangun menara tower mini secara swadaya, kemudian berkembang menjadi kerja sama resmi dengan ISP [2].
Proses pembelajaran tidak selalu mulus. Pada fase awal, keterbatasan kapasitas teknis pemuda desa menjadi hambatan nyata dalam instalasi jaringan. Koreksi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan jaringan internet dan K3 secara berkala, termasuk pelatihan Digitalent bersama BPSDMP Kominfo Surabaya pada September–Oktober 2022 dan Oktober 2024, sehingga karyawan semakin mampu menangani instalasi mandiri bahkan menerima permintaan jasa teknis dari luar Pulau Jawa [4], [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi Bumades Panca Mandala adalah keterbatasan literasi digital awal di kalangan warga dan pengelola desa. Tidak semua warga langsung memahami manfaat internet, sementara keterbatasan infrastruktur jalan dan kontur perbukitan Jatiwaras menyulitkan instalasi jaringan di titik-titik terpencil [6]. Mitigasinya ditempuh melalui sosialisasi intensif bertahap untuk membangun kepercayaan warga terhadap layanan digital, serta perencanaan jalur instalasi alternatif yang memperhitungkan kontur medan secara lebih detail.
Tantangan kedua adalah fluktuasi insentif karyawan yang belum setara dengan standar upah minimum regional, sehingga berpotensi menurunkan retensi tenaga teknis terampil yang telah dilatih dengan biaya dan waktu tidak sedikit [1]. Mitigasinya ditempuh dengan membangun kultur gotong royong dan identitas kolektif sebagai “pembangun desa” sehingga motivasi karyawan tidak semata-mata bersifat finansial, serta menyediakan penghasilan tambahan dari jasa instalasi jaringan di luar wilayah desa.
Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas teknis pemuda desa pada fase awal yang menghambat instalasi jaringan secara mandiri. Mitigasinya ditempuh melalui pelatihan berjenjang yang diselenggarakan secara berkala bersama BAKTI Komdigi dan BPSDMP Kominfo Surabaya, termasuk program Digitalent untuk Junior Network Administrator dan K3, sehingga regenerasi teknisi desa berjalan secara sistematis [4], [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan keberhasilan IT Center adalah kepemimpinan Irman Meilandi yang visioner dan kemampuan BKAD Panca Mandala membangun konsensus antarkelima desa. Tanpa kesamaan visi dan kepercayaan antardesa, pengelolaan aset bersama termasuk infrastruktur internet dan pusat pelatihan tidak akan berjalan efektif [1]. Kemitraan strategis dengan BAKTI Kominfo dan ISP memberikan fondasi teknis dan finansial yang kokoh bagi keberlangsungan operasional.
Faktor penentu lainnya adalah keberadaan pemuda desa yang antusias dan berdedikasi, seperti Ilman Febrian yang tumbuh dari lulusan SMK menjadi Manajer Divisi Teknologi Informasi Bumades Panca Mandala. Semangat mengabdi kepada desa — bukan semata mengejar gaji — menjadi energi penggerak IT Center yang sesungguhnya [1]. Dukungan kelembagaan dari Kementerian Desa PDTT melalui Subdit Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum IT Center berdiri, kawasan lima desa di Kecamatan Jatiwaras berstatus blank spot internet, petani hanya mengandalkan tengkulak lokal dengan harga rendah, pemuda desa tidak memiliki akses keterampilan teknologi, dan desa tidak memiliki sumber PADes dari sektor TI. Setelah inovasi diterapkan, jaringan internet Bumades menjangkau 23 desa di 9 kecamatan se-Tasikmalaya dengan 23 instansi dan lebih dari 100 rumah warga sebagai pelanggan tetap, serta 21 kios WiFi publik yang aktif melayani masyarakat [1]. Kapasitas bandwidth mencapai 400 Mbps, sementara pendapatan bulanan dari layanan internet rata-rata Rp24.110.000 atau sekitar Rp289.320.000 per tahun.
Dari keuntungan tersebut, masing-masing dari lima desa pemegang saham menerima tambahan PADes rata-rata Rp10 juta per tahun dari sektor TI, sementara 35 pemuda desa terserap sebagai karyawan Bumades dengan insentif tetap antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan ditambah penghasilan dari jasa instalasi jaringan [1].
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah transformasi ekosistem sosial-ekonomi desa secara menyeluruh. Petani kini mampu memasarkan hasil pertanian seperti kunyit, lada, dan cabai merah melalui platform Sayurbox ke konsumen di Bandung dan kota lain dengan harga kompetitif. Siswa SMK Karya Putra Manggala mendapat fasilitas peningkatan keterampilan teknis secara nyata, sementara pelayanan administrasi kependudukan desa meningkat berkat platform Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) yang terhubung jaringan internet Bumades [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pembangunan IT Center berasal dari penyertaan modal lima desa melalui APBDes masing-masing yang dialokasikan sebagai saham Bumades Panca Mandala, ditambah dukungan perangkat radio dari program kemitraan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada fase awal pembangunan infrastruktur [2], [3].
Model bisnis Bumades Panca Mandala bertumpu pada pendapatan dari layanan internet (Rp24,1 juta per bulan dari pelanggan instansi, rumah tangga, dan kios WiFi), jasa instalasi jaringan yang semakin diminati hingga luar Pulau Jawa, penjualan voucher internet, serta produksi kayu haspel untuk industri telekomunikasi [1]. Diversifikasi unit usaha ini membuat pendapatan Bumades tidak bergantung pada satu sumber, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Keuntungan dibagi secara proporsional kepada lima desa pemegang saham sebagai tambahan PADes, sementara sebagian dialokasikan untuk biaya operasional, insentif karyawan, dan dana pemeliharaan infrastruktur.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah membentuk Bumades sebagai Perseroan Terbatas berbadan hukum, bukan sekadar unit usaha informal, karena status hukum ini memungkinkan kemitraan profesional dengan BAKTI Kominfo dan ISP yang tidak akan terwujud tanpa legalitas kelembagaan yang memadai. Keputusan untuk tidak sekadar menyediakan infrastruktur internet tetapi sekaligus membangun IT Center sebagai pusat pelatihan SDM juga terbukti menjadi pembeda utama inovasi ini dari pendekatan konvensional [1].
Jika memulai dari awal, pelatihan kapasitas teknis pemuda desa sebaiknya dilakukan secara lebih intensif sejak tahap perintisan, bukan menunggu sampai hambatan instalasi muncul baru kemudian menyelenggarakan pelatihan. Saran praktis bagi kawasan perdesaan lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah membangun konsensus antardesa terlebih dahulu melalui BKAD, membentuk badan usaha berbadan hukum yang memungkinkan kemitraan profesional, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur selalu disertai program pelatihan SDM agar desa tidak sekadar menjadi konsumen teknologi tetapi pengelola mandiri [4], [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan IT Center dirancang melalui dua strategi utama: diversifikasi unit usaha dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Bumades terus mengembangkan unit usaha berbasis digital, mulai dari penjualan voucher internet, produksi kayu haspel, hingga pemasaran produk pertanian digital [1]. Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijaga melalui ekosistem pelatihan berjenjang bersama BAKTI Komdigi dan BPSDMP Kominfo yang memastikan regenerasi teknisi desa berjalan tanpa bergantung pada individu tertentu.
Dari sisi SDM, Bumades secara rutin mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan berjenjang termasuk Junior Network Administrator dan Pemasaran Digital, sehingga IT Center dapat terus beroperasi dan berkembang meskipun terjadi perubahan personel [5]. Rencana pendapatan mandiri ke depan bertumpu pada perluasan layanan internet ke desa-desa baru, pengembangan jasa instalasi jaringan sebagai sumber pendapatan yang tidak bergantung pada jumlah pelanggan lokal, serta penguatan pemasaran produk pertanian digital melalui platform e-commerce.
Kontribusi Pencapaian SDGs
IT Center Bumades Panca Mandala berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi pengurangan kemiskinan, pendidikan vokasional, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur digital, dan kemitraan multipihak, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
IT Center membuka lapangan kerja tetap bagi 35 pemuda desa sebagai teknisi dan pengelola usaha digital, memberikan penghasilan rutin kepada warga yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman. |
35 pemuda desa terserap sebagai karyawan dengan insentif tetap Rp1,5–2 juta per bulan ditambah penghasilan jasa instalasi |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
IT Center menyediakan fasilitas pelatihan coding, Pandu Digital, dan administrasi jaringan internet yang meningkatkan kualitas pendidikan vokasional di SMK Karya Putra Manggala. |
Pelatihan Digitalent berjenjang bersama BPSDMP Kominfo Surabaya; lulusan SMK terserap sebagai teknisi jaringan Bumades |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan layanan internet oleh Bumades menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil dan mendorong pertumbuhan PADes dari sektor TI. |
Pendapatan Bumades rata-rata Rp289 juta per tahun; tambahan PADes rata-rata Rp10 juta per desa per tahun dari sektor TI |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Bumades membangun infrastruktur internet mandiri berkapasitas 400 Mbps menjangkau 23 desa dan mendirikan tower jaringan secara swadaya. |
Jaringan internet 400 Mbps menjangkau 23 desa di 9 kecamatan; 23 instansi, 100+ rumah tangga, dan 21 kios WiFi sebagai pelanggan |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
IT Center menjembatani kesenjangan digital antara perdesaan dan perkotaan dengan memastikan warga desa memiliki akses internet setara dan kemampuan teknis yang kompetitif. |
Eliminasi status blank spot di lima desa; petani memasarkan produk via Sayurbox ke konsumen kota dengan harga kompetitif |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kemitraan tiga pihak antara BAKTI Komdigi, Bumades, dan ISP PT. Sarana Insan Muda Selaras menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor di kawasan perdesaan. |
Kemitraan BAKTI-Bumades-ISP terjalin sejak 2019; kunjungan studi banding dari Kabupaten Ciamis dan daerah lain |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Bumades Panca Mandala secara aktif menjalankan peran sebagai center of excellence dengan menerima kunjungan belajar dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu momen nyata terjadi pada Juni 2021 ketika perwakilan dari lima desa di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis berkunjung dan menyimak paparan lengkap tentang model usaha internet desa ini [1]. Prasyarat minimum replikasi meliputi pembentukan BKAD antardesa, pendirian Bumades berbadan hukum, kemitraan dengan ISP atau program BAKTI Komdigi, serta ketersediaan pemuda desa yang bersedia dilatih menjadi teknisi jaringan.
Untuk mendorong replikasi yang lebih masif, BAKTI Komdigi terus menggandeng BUMDes di berbagai wilayah Indonesia dalam program kemitraan serupa, dengan Bumades Panca Mandala sebagai model acuan. Strategi scale up difokuskan pada penguatan kapasitas BUMDes di provinsi lain melalui pelatihan Digitalent berjenjang — dari Junior Network Administrator hingga IoT — sehingga setiap desa peserta dapat mereplikasi model bisnis IT Center secara mandiri sesuai konteks dan potensi lokal masing-masing [7], [5]. Estimasi biaya replikasi bergantung pada kondisi geografis dan ketersediaan jaringan backbone ISP terdekat, namun model kemitraan tiga pihak memungkinkan desa memulai dengan investasi awal yang lebih ringan dibandingkan membangun infrastruktur secara mandiri sepenuhnya.
Daftar Pustaka
[1] R. R. Setiawan, “BUMDesma Panca Mandala: Memandirikan Desa Lewat Internet,” Kanal Desa, 6 Feb. 2022. [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/bumdesma-panca-mandala-memandirikan-desa-lewat-internet
[2] CNN Indonesia, “Bumdesma Panca Mandala, Inspirasi Internet Mandiri dari Tasikmalaya,” CNN Indonesia, 11 Okt. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241011114754-192-1154208/bumdesma-panca-mandala-inspirasi-internet-mandiri-dari-tasikmalaya
[3] I. Meilandi, “Bumdesma Panca Mandala,” Prezi Presentation, Nov. 2020. [Online]. Tersedia: https://prezi.com/p/ansf6atwkcv-/bumdesma-panca-mandala/
[4] Wartatasik.com, “Tingkatkan Kemampuan SDM, Bumdes Mandalamekar Gelar Pelatihan Jaringan Internet dan K3,” Warta Tasik, 25 Sep. 2022. [Online]. Tersedia: https://www.wartatasik.com/tingkatkan-kemampuan-sdm-bumdes-mandalamekar-gelar-pelatihan-jaringan-internet-dan-k3/
[5] BPSDMP Kominfo Surabaya, “Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Bekerja Sama dengan BPSDMP Kominfo Surabaya,” BPSDM Komdigi, 23 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/surabaya/berita-badan-aksesibilitas-telekomunikasi-dan-informasi-bakti-bekerja-sama-dengan–5-70
[6] Bumdes.id, “Digitalisasi BUMDes: Peluang dan Tantangan,” Bumdes.id, 8 Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/digitalisasi-bumdes-peluang-dan-tantangan
[7] CNN Indonesia, “4 BUMDes Mitra BAKTI Kominfo Ikut Dorong Percepatan Digitalisasi,” CNN Indonesia, 18 Nov. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231119163330-218-1026273/4-bumdes-mitra-bakti-kominfo-ikut-dorong-percepatan-digitalisasi
oleh Tim Inovasi Desa | 25 Mei 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
BUMDes Jaya Nagari di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah merintis Kampung Edukatif sejak sekitar tahun 2019 sebagai pusat pelatihan vokasi berbasis kearifan lokal yang mengemas keahlian petani dan pengrajin lereng Gunung Slamet menjadi paket wisata edukasi [2]. Inovasi ini digagas oleh pengurus BUMDes Jaya Nagari bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan utama berupa tingginya arus urbanisasi pemuda dan terancam punahnya keahlian tradisional akibat tidak adanya wadah transfer pengetahuan antargenerasi. Dampak utamanya adalah terciptanya profesi baru bagi pemuda desa sebagai instruktur dan pemandu wisata serta bertumbuhnya pendapatan asli desa dari sektor wisata edukasi yang dikelola secara mandiri [2].
Latar Belakang
Desa Gunungsari terletak di lereng Gunung Slamet, gunung berapi tertinggi di Jawa Tengah, dalam kawasan Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Topografi wilayah ini berupa dataran tinggi pegunungan dengan suhu udara sejuk dan curah hujan tinggi yang menopang perkebunan kopi rakyat serta pertanian sayuran. Masyarakat desa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kopi dan pengrajin pandai besi dengan tradisi kerajinan yang sudah diwariskan lintas generasi [3]. Potensi unggulan daerah meliputi kekayaan budaya kerajinan pandai besi, perkebunan kopi lereng gunung, serta keberadaan studio radio komunitas Persada FM di Dukuh Krajan.
Sebelum Kampung Edukatif berdiri, Desa Gunungsari menghadapi ancaman serius berupa tingginya arus urbanisasi pemuda ke kota besar. Sekitar 60 persen pemuda usia produktif memilih merantau karena merasa tidak ada wadah pengembangan diri dan peluang ekonomi yang menarik di desa. Kunjungan wisatawan ke desa tercatat sangat minim, kurang dari 20 orang per bulan, dan pendapatan asli desa dari sektor nonpertanian nyaris nol [2]. Keahlian tradisional pandai besi dan pengolahan kopi yang dimiliki para tetua terancam punah karena tidak ada mekanisme terstruktur untuk mentransfer pengetahuan kepada generasi muda yang semakin sedikit jumlahnya.
Keberadaan studio radio Persada FM di Dukuh Krajan menjadi peristiwa pemicu yang membuka mata BUMDes Jaya Nagari terhadap potensi yang belum tergarap. Aset infrastruktur komunikasi ini belum pernah difungsikan secara optimal sebagai alat promosi potensi desa. BUMDes membaca keberadaan Persada FM, keahlian para petani dan pengrajin, serta kebutuhan menahan laju urbanisasi sebagai tiga elemen yang bisa disatukan menjadi satu ekosistem pembelajaran inovatif [2]. Kesadaran bahwa desa harus segera bertindak sebelum generasi terakhir pemilik keahlian tradisional meninggal mendorong percepatan pembangunan konsep Kampung Edukatif.
Inovasi yang Diterapkan
Ide Kampung Edukatif lahir dari hasil pemetaan aset desa yang mengidentifikasi bahwa kekayaan pengetahuan praktis tersimpan di tangan para tetua namun belum pernah dikemas sebagai produk bernilai ekonomi. BUMDes Jaya Nagari mengembangkan inovasi berupa pengubahan aktivitas harian petani dan pengrajin lokal menjadi kurikulum pembelajaran luar ruang yang bernilai komersial [2]. Desa secara bersamaan berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat produksi, dan ruang kelas terbuka. BUMDes bertindak sebagai manajer profesional yang mengatur seluruh paket pelatihan, menjadwalkan kunjungan, dan memastikan kualitas layanan terjaga.
Lima program pelatihan utama yang menjadi tulang punggung Kampung Edukatif adalah pengolahan kopi, pandai besi, beternak ayam, tata bahasa Jawa, dan ilmu komunikasi penyiaran radio [2]. Masing-masing program memiliki instruktur dari kalangan warga desa yang dipilih berdasarkan keahlian nyata selama puluhan tahun. Elemen pembeda utama dari pendekatan wisata konvensional adalah sistem ini menempatkan warga desa bukan sebagai objek wisata yang diamati, melainkan sebagai instruktur ahli yang ilmunya dihormati dan dibayar oleh para tamu. Studio radio Persada FM berperan ganda: sebagai laboratorium komunikasi dan sebagai corong promosi ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang [5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari pemetaan mendalam terhadap seluruh aset desa melalui dialog intensif dengan tokoh masyarakat, petani, pengrajin, dan pemuda. Dari pemetaan itu teridentifikasi bahwa kekayaan pengetahuan praktis ada di tangan para tetua, tetapi mereka tidak terbiasa menyampaikannya di depan orang banyak [2]. BUMDes kemudian merancang kurikulum pelatihan, menyusun paket kunjungan, dan mempersiapkan sarana pendukung di lokasi-lokasi praktik langsung di kebun kopi dan bengkel pandai besi.
Eksperimen awal melalui kelas rintisan bagi pelajar sekolah terdekat memperlihatkan kegagalan yang menjadi pembelajaran berharga: para petani yang menguasai seluruh proses pengolahan kopi dari kebun hingga cangkir tidak mampu menyampaikan ilmunya secara menarik kepada peserta. Kegagalan komunikasi ini memicu lahirnya kolaborasi lintas profesi yang mengubah arah program secara fundamental. Para penyiar radio Persada FM diundang untuk melatih petani dan pengrajin dalam teknik berbicara di depan publik, menyusun alur cerita pelatihan, dan membuat materi yang mudah dipahami berbagai usia [6]. Koreksi pendekatan ini mengubah petani yang pendiam menjadi instruktur ekspresif dan percaya diri.
Setelah kapasitas instruktur terbentuk, BUMDes Jaya Nagari terus memperbaiki kurikulum secara berkala berdasarkan umpan balik langsung dari peserta di setiap akhir sesi. Wawasan paling berharga bagi replikator adalah bahwa filosofi pembelajaran berbasis pengalaman langsung — peserta memilih biji kopi, menyangrai, menggiling, dan menyeduh sendiri di bawah bimbingan petani — menjadi nilai jual paling khas yang sulit ditiru destinasi wisata edukasi lain [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah hambatan psikologis para instruktur tani yang terbiasa bekerja dalam kesunyian ladang dan bengkel, bukan di depan audiens. Petani yang menguasai proses pengolahan kopi selama puluhan tahun bisa kehilangan kata-kata ketika harus menjelaskan proses yang sama kepada sekelompok pelajar [2]. Mitigasi yang ditempuh adalah program pelatihan komunikasi lintas profesi dengan melibatkan penyiar radio Persada FM sebagai pelatih teknik berbicara publik, penyusunan alur cerita pelatihan, dan simulasi berulang sebelum instruktur tampil di depan peserta sesungguhnya.
Tantangan eksternal adalah menjaga konsistensi kualitas layanan ketika volume kunjungan meningkat dan jumlah instruktur yang perlu dikoordinasikan bertambah. BUMDes harus membangun sistem standar operasional yang cukup terstruktur untuk menjaga kualitas, namun cukup fleksibel untuk mempertahankan keautentikan interaksi [6]. Solusi yang diterapkan adalah penyusunan modul panduan instruktur yang memuat poin-poin kunci materi namun memberikan keleluasaan gaya penyampaian personal. BUMDes juga menerapkan sistem evaluasi peserta di setiap akhir sesi untuk mendeteksi penurunan kualitas secara dini dan memberikan umpan balik langsung kepada instruktur [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah keunggulan infrastruktur komunikasi berupa studio radio Persada FM yang tidak dimiliki kebanyakan desa di Kabupaten Pemalang. Persada FM berfungsi ganda: sebagai laboratorium yang melatih kemampuan bicara para instruktur tani dan sebagai media promosi yang menjangkau ribuan pendengar tanpa biaya iklan [5]. Kombinasi fungsi pelatihan dan promosi dalam satu aset ini menjadi keunggulan kompetitif yang menjadi tulang punggung keberhasilan Kampung Edukatif.
Faktor kedua adalah kepemimpinan BUMDes Jaya Nagari yang membangun kepercayaan antara petani, pengrajin, dan pemuda melalui transparansi pengelolaan yang konsisten sejak awal [2]. Ketika warga percaya bahwa pendapatan dari paket wisata dibagi secara adil dan setiap instruktur mendapat penghargaan setara, semangat gotong royong lereng Gunung Slamet yang sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat berubah menjadi modal sosial. Kearifan lokal berupa tradisi berbagi pengetahuan dari sesepuh kepada generasi muda diadaptasi menjadi mekanisme transfer keahlian yang terstruktur dan berkelanjutan [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dari kondisi awal kunjungan wisatawan kurang dari 20 orang per bulan dengan pendapatan desa dari sektor nonpertanian nyaris nol, Desa Gunungsari kini menerima kunjungan rutin dari institusi pendidikan, komunitas, dan rombongan wisata keluarga dengan frekuensi yang meningkat signifikan. Produk kopi olahan lokal yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk biji mentah kepada pengepul kini memiliki pasar baru yang lebih luas melalui rantai pemasaran organik dari peserta pelatihan yang membawa cerita dan merekomendasikan desa [2]. Pendapatan asli desa dari sektor wisata edukasi mulai tumbuh dan berkontribusi pada kas BUMDes.
Dari sisi sumber daya manusia, inovasi ini berhasil menciptakan profesi baru di desa yang sebelumnya tidak ada: pemandu wisata edukasi dan instruktur teknis vokasional yang bekerja penuh waktu di kampung sendiri. Pemuda yang sebelumnya merupakan bagian dari 60 persen usia produktif yang berencana merantau kini memiliki alasan konkret untuk tinggal karena terbukti ada penghasilan layak dan karir yang berkembang [2]. Perubahan perilaku ini merupakan dampak sosial paling bermakna bagi keberlanjutan desa dalam jangka panjang.
Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah terselamatkannya kearifan lokal dan keahlian tradisional dari ancaman kepunahan melalui proses dokumentasi aktif oleh studio Persada FM [5]. Setiap sesi pelatihan yang disiarkan atau direkam menjadi arsip pengetahuan yang dapat diakses kembali kapan pun. Perpustakaan hidup ini menyimpan cara pengrajin pandai besi mengolah besi, cara petani kopi membaca tanda alam untuk menentukan waktu panen, dan tata bahasa Jawa yang mulai dilupakan generasi muda.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Kampung Edukatif bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Desa Gunungsari kepada BUMDes Jaya Nagari melalui mekanisme Alokasi Dana Desa. Dana tersebut digunakan untuk penyiapan sarana pendukung pelatihan, pengadaan peralatan praktik di bengkel pandai besi dan kebun kopi, serta pembenahan studio radio Persada FM sebagai laboratorium komunikasi [2]. Biaya tenaga instruktur pada tahap awal ditanggung melalui mekanisme swadaya dengan kompensasi berupa pembagian hasil dari paket wisata yang terjual.
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada penjualan paket wisata edukasi yang mencakup biaya pelatihan, konsumsi, dan pembelian produk olahan lokal. Strategi pembiayaan berkelanjutan dirancang melalui reinvestasi sebagian laba BUMDes untuk pembiayaan pelatihan lanjutan instruktur baru dan pengembangan modul pelatihan tambahan [7]. Pendapatan tambahan diperoleh dari penjualan produk kopi olahan, kerajinan pandai besi, dan jasa penyiaran radio yang semakin beragam seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan kunci yang tepat adalah memposisikan warga desa sebagai instruktur ahli yang ilmunya dihormati dan dibayar, bukan sebagai objek wisata yang diamati dari jauh. Pendekatan ini secara langsung membangun kebanggaan dan rasa memiliki yang menjadi fondasi partisipasi sukarela warga. Keputusan memanfaatkan penyiar radio Persada FM sebagai pelatih komunikasi bagi instruktur tani juga terbukti sangat tepat karena menghasilkan solusi kreatif dari dalam desa sendiri tanpa membutuhkan konsultan luar [2].
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah melakukan uji coba kelas rintisan dalam skala lebih kecil terlebih dahulu dengan kelompok peserta yang sudah dikenal, sebelum membuka kelas untuk peserta dari luar desa. Selain itu, penyusunan modul panduan instruktur dan sistem evaluasi sebaiknya disiapkan sejak awal, bukan setelah masalah kualitas layanan muncul. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran paling praktis adalah mulailah dari pemetaan keahlian lokal yang sudah ada, bukan dari membangun keahlian baru, karena setiap desa pasti memiliki pengetahuan tradisional yang bernilai jual jika dikemas dengan tepat [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kampung Edukatif dibangun di atas dua pilar: kemandirian finansial melalui reinvestasi laba BUMDes untuk pelatihan instruktur muda, dan kemandirian konten melalui sistem kaderisasi yang memastikan setiap instruktur berpengalaman memiliki murid yang siap mengambil alih [2]. Pola manajemen mandiri ini dirancang agar Kampung Edukatif tidak bergantung pada siklus program bantuan pemerintah. Struktur kelembagaan BUMDes yang memiliki badan hukum tersendiri menjamin bahwa inovasi tetap berjalan meskipun kepala desa berganti.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan pemuda desa sebagai asisten instruktur yang secara bertahap mengambil alih peran instruktur senior. Studio radio Persada FM menjadi tulang punggung strategi keberlanjutan konten karena setiap sesi pelatihan yang direkam menjadi arsip digital yang dapat diakses dan diperbarui [5]. Rencana pendapatan mandiri diarahkan pada diversifikasi modul pelatihan baru seperti fotografi alam pegunungan dan pengolahan hasil hutan nonkayu yang diidentifikasi dari umpan balik peserta.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kampung Edukatif Desa Gunungsari berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menyinergikan pelestarian kearifan lokal, pendidikan vokasi informal, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan wisata berbasis komunitas. Inovasi ini menyentuh dimensi pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, dan pelestarian budaya secara bersamaan. Rincian kontribusi disajikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Kampung Edukatif menciptakan sumber penghasilan baru bagi petani, pengrajin pandai besi, dan pemuda desa sebagai instruktur dan pemandu wisata. Rantai nilai produk kopi yang diperpanjang dari kebun hingga pengalaman wisata menghasilkan pendapatan lebih besar dibanding menjual biji mentah. |
Jumlah warga yang memperoleh pendapatan tambahan dari wisata edukasi; peningkatan harga jual kopi olahan dibanding biji mentah. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Kampung Edukatif menghadirkan pendidikan informal berbasis pengalaman langsung yang mencakup keterampilan vokasional pertanian, kerajinan, komunikasi, dan bahasa daerah. Radio Persada FM sebagai laboratorium komunikasi memperluas akses pembelajaran melampaui batas fisik desa. |
Jumlah peserta pelatihan per tahun; jumlah modul pelatihan yang dikembangkan; jangkauan siaran edukasi Persada FM. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Inovasi ini menekan angka pengangguran dan urbanisasi pemuda dengan menciptakan profesi baru sebagai pemandu wisata edukasi dan instruktur vokasi. Pertumbuhan sektor wisata edukasi yang dikelola BUMDes menghasilkan pendapatan asli desa. |
Jumlah pemuda yang bekerja sebagai instruktur/pemandu; penurunan persentase urbanisasi pemuda dari 60%; kontribusi wisata edukasi terhadap PADes. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Kampung Edukatif mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan vokasi antara warga desa terpencil di lereng Gunung Slamet dengan warga perkotaan. Menjadikan petani dan pengrajin sebagai instruktur mengurangi kesenjangan status sosial antara profesi pertanian dan sektor jasa. |
Ketersediaan fasilitas pelatihan vokasi di desa; peningkatan penghasilan instruktur tani dibanding sebelum program. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Dengan memberikan alasan ekonomi kuat bagi pemuda untuk tetap tinggal, Kampung Edukatif berkontribusi pada pembangunan komunitas perdesaan yang seimbang dan mengurangi tekanan urbanisasi berlebihan. Arsip pengetahuan lokal melalui Persada FM menjaga warisan budaya lereng Gunung Slamet. |
Jumlah pemuda yang memilih tetap tinggal di desa; jumlah arsip pengetahuan lokal yang terekam di Persada FM. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini adalah tersedianya keahlian tradisional di tangan warga, semangat gotong royong yang membuat mereka bersedia berbagi, dan satu pengelola yang mampu mengemas keahlian tersebut menjadi produk layanan bernilai jual [2]. Estimasi biaya replikasi untuk satu kampung edukatif dengan 3 hingga 5 modul pelatihan berkisar Rp25 juta hingga Rp50 juta untuk penyiapan sarana dan pengembangan kurikulum, dengan durasi persiapan 3 hingga 6 bulan. Studio radio bukan prasyarat mutlak; desa yang tidak memilikinya dapat menggantikan dengan podcast, channel YouTube komunitas, atau akun media sosial yang dikelola secara aktif.
Untuk scale up di tingkat kawasan, BUMDes Jaya Nagari sudah membuka peluang bagi desa-desa tetangga di lereng Gunung Slamet untuk studi banding dan mendapatkan modul standar operasional. Model adaptasi sangat fleksibel: setiap desa dapat mengembangkan spesialisasi berdasarkan keahlian lokal masing-masing [3]. Jika beberapa desa di Kecamatan Pulosari mengembangkan spesialisasi berbeda, jaringan Kampung Edukatif antardesa dapat dikemas menjadi paket wisata edukasi kawasan yang menawarkan itinerari multi-hari. Strategi ini memperluas manfaat ke desa-desa lain sekaligus memperkuat posisi kawasan lereng Gunung Slamet sebagai destinasi wisata edukasi unggulan Jawa Tengah [4].
Daftar Pustaka
[2] Inovasi Desa, “ID 00658: BUMDes Jaya Nagari Membangun Kampung Edukatif Guna Tingkatkan Keterampilan Pemuda dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wisata Desa Gunungsari,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id
[3] Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata Gunungsari,” Jadesta — Jaringan Desa Wisata. [Online]. Available: https://jadesta.kemenpar.go.id
[4] Detik Jateng, “14 Wisata di Sekitar Kaki Gunung Slamet,” detik.com, 15 Okt. 2023. [Online]. Available: https://www.detik.com
[5] Instagram Inovasi Desa, “Inovasi Kampung Edukatif BUMDes Jaya Nagari Desa Gunungsari,” 21 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.instagram.com
[6] S. Rahayu et al., “Strategi Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Edukasi Pengelolaan Kampung Wisata,” Jurnal Rinjani Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2022. [Online]. Available: https://rinjani.unitri.ac.id
[7] F. Zamzami dan I. Huda, “Akuntabilitas Keuangan BUMDes Melalui Sistem Informasi Keuangan,” Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Okt. 2020. [Online]. Available: https://ugm.ac.id
[8] A. Kumparan, “Taman Botani Baturaden: Destinasi Wisata Edukatif yang Mempesona di Lereng Gunung Slamet,” kumparan.com, 4 Agu. 2024. [Online]. Available: https://kumparan.com
oleh Tim Inovasi Desa | 25 Mei 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan SIADPEND CENIK, singkatan dari Sistem Administrasi Kependudukan Cepat, Efisien, Nyaman, Inovatif, dan Kreatif [1]. Aplikasi Android ini dikembangkan sejak pertengahan 2019 oleh Kepala Desa Sukamto Priyowiyoto bersama tim inovasi desa, lalu beroperasi penuh pada awal 2020 [2]. Inovasi ini lahir untuk menggantikan layanan manual yang mengharuskan warga datang ke kantor desa, mengantre, dan menunggu penerbitan surat selama berhari-hari. Kini warga cukup memotret berkas persyaratan, mengunggahnya melalui aplikasi, dan memantau status permohonan secara langsung hingga dokumen selesai [7]. Dampak utamanya adalah waktu pengurusan dokumen yang terpangkas menjadi hitungan menit setelah data terverifikasi, hilangnya antrean, serta layanan yang tetap berjalan ketika pandemi COVID-19 membatasi tatap muka [1], [6].
Latar Belakang
Desa Sendang terletak sekitar 7 kilometer dari pusat Kabupaten Wonogiri, dengan batas timur berupa Waduk Gajah Mungkur. Wilayah seluas 846,20 hektare ini berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dan 60 persen lahannya berupa perbukitan kapur dengan kemiringan rata-rata 45 derajat [3]. Pembangunan waduk pada era 1970–1980-an menenggelamkan delapan dusun, sehingga pusat pemerintahan desa harus berpindah. Kini warga bermukim di 12 dusun, 7 RW, dan 27 RT, dengan penghidupan dari budi daya ikan nila keramba apung, pertanian lahan kering, industri rumahan, serta wisata alam seperti Watu Cenik dan Puncak Sokogunung [3].
Desa ini dihuni 3.742 jiwa dalam 1.262 kepala keluarga, termasuk 679 warga lansia atau sekitar 18 persen dari total penduduk [4]. Dengan permukiman yang tersebar di perbukitan, warga dari dusun terjauh harus menempuh perjalanan yang tidak ringan untuk mencapai kantor desa. Sebelum inovasi hadir, seluruh layanan kependudukan berjalan manual dan tatap muka, sehingga pengurusan satu surat bisa memakan waktu berhari-hari [1]. Bagi buruh harian, petani, dan pembudi daya ikan, setiap kunjungan ke kantor desa berarti kehilangan waktu kerja dan menambah biaya transportasi.
Momentum perubahan datang pada Maret 2019, ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri menunjuk Desa Sendang sebagai desa percontohan loket administrasi kependudukan daring untuk Kecamatan Wonogiri [5]. Pelatihan dari Disdukcapil memperkenalkan perangkat desa pada layanan e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan Kartu Identitas Anak secara daring, dengan syarat koneksi internet dan pemindai yang memadai. Pengalaman ini membuka kesadaran bahwa layanan desa pun bisa dibawa lebih dekat ke rumah warga. Pemerintah Desa Sendang kemudian memutuskan membangun aplikasi sendiri agar warga tidak lagi harus datang ke kantor untuk setiap keperluan administrasi.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan SIADPEND CENIK berangkat dari pengalaman menjadi desa percontohan layanan adminduk daring, yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi Android milik desa sendiri [2]. Aplikasi ini dapat diunduh gratis dan melayani surat keterangan domisili, surat pengantar, akta kelahiran, hingga pelaporan kematian yang tervalidasi. Versi terbaru yang disiapkan pada 2021 berukuran sekitar 10 MB, sehingga tetap ringan dipasang pada ponsel dengan spesifikasi sederhana [7]. Aplikasi ini juga tercantum sebagai salah satu layanan resmi di portal desa, berdampingan dengan kanal pelayanan Warung Cenik [8].
Mekanisme kerjanya sederhana bagi warga. Pemohon memindai KTP, Kartu Keluarga, dan berkas persyaratan lain melalui kamera ponsel, mengunggahnya, lalu memantau status permohonan secara langsung dari perangkat Android [7]. Sistem menyediakan peran pengguna berjenjang untuk warga, ketua RT, staf administrasi, sekretaris desa, dan kepala desa, sehingga setiap tahapan ditangani pihak yang berwenang. Operator desa juga terhubung dengan fitur pesan WhatsApp untuk mengabari pemohon dan pejabat terkait, sementara pemohon dapat menyunting surat permohonannya sendiri bila ada kekeliruan.
Elemen pembeda SIADPEND CENIK dibandingkan layanan konvensional terletak pada tiga hal. Pertama, warga tidak perlu hadir fisik di kantor desa untuk mengajukan permohonan dan melengkapi berkas. Kedua, status permohonan terlihat transparan sejak pengajuan hingga selesai, sehingga pemohon tahu posisi berkasnya tanpa harus bertanya berulang kali [1]. Ketiga, aplikasi menjadi bagian dari ekosistem digital desa yang lebih luas, meliputi Info Digital Sendang (IDS), Warung Cenik untuk UMKM, cek PBB, pendaftaran rawat jalan, dan portal transparansi APBDes [4].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama dimulai setelah pelatihan loket adminduk daring pada 8 Maret 2019, yang dihadiri Kepala Disdukcapil Wonogiri Sungkono beserta tim teknisnya [5]. Pada pertengahan 2019, perangkat desa berkolaborasi dengan tim pengembang teknologi untuk merancang basis data kependudukan dan alur layanan aplikasi [2]. Setelah melalui uji coba internal, SIADPEND CENIK beroperasi penuh pada awal 2020. Pada 20 Maret 2020, ketika pembatasan akibat COVID-19 mulai berlaku, Pemerintah Desa Sendang mengumumkan aplikasi ini sebagai kanal layanan selama masa karantina [6].
Proses ini tidak berjalan mulus sejak awal. Tim menemukan bahwa data kependudukan lama tidak sinkron, sehingga aplikasi tidak bisa langsung dipakai sebelum dilakukan pembersihan basis data secara besar-besaran [2]. Koreksi kedua terjadi pada 2021, ketika desa menyiapkan versi terbaru yang dirancang lebih mudah dioperasikan oleh warga maupun operator desa [7]. Versi ini menambahkan fitur pelacakan permohonan, penyuntingan surat oleh pemohon, pemindai dokumen bawaan, dan notifikasi WhatsApp.
Pelajaran dari proses ini penting bagi replikator. Aplikasi yang baik tidak akan berfungsi tanpa data kependudukan yang bersih, sehingga validasi data sebaiknya menjadi pekerjaan pertama sebelum peluncuran. Versi awal aplikasi juga jarang langsung sempurna, dan masukan dari warga serta operator perlu dijadikan dasar pembaruan. Desa Sendang menunjukkan bahwa perbaikan bertahap lebih realistis dibandingkan menunggu sistem yang sempurna sebelum mulai melayani warga.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal pertama adalah kualitas data kependudukan lama yang tidak sinkron dengan kondisi terkini. Satu kesalahan entri pada basis data digital dapat menimbulkan dokumen yang keliru dan merugikan warga. Pemerintah desa memitigasinya dengan membersihkan dan memverifikasi ulang basis data kependudukan secara menyeluruh sebelum aplikasi beroperasi penuh [2].
Tantangan internal kedua adalah kesenjangan literasi digital, terutama bagi 679 warga lansia yang tidak semuanya terbiasa memakai ponsel pintar [4]. Desa menjawabnya dengan menyederhanakan tampilan aplikasi pada versi 2021 dan menyediakan video tutorial melalui kanal YouTube resmi desa [6], [7]. Program literasi digital bagi warga juga masuk dalam rencana keberlanjutan, sehingga warga yang belum mahir tetap memiliki jalur pendampingan [2].
Tantangan eksternal datang dari pandemi COVID-19 pada awal 2020 yang melarang kerumunan, termasuk di ruang tunggu kantor desa. Karena aplikasi sudah siap sejak awal tahun, desa dapat segera mengalihkan layanan ke kanal daring tanpa menutup pelayanan [6]. Tantangan eksternal lain adalah kebutuhan keselarasan dengan sistem kabupaten, yang dimitigasi melalui integrasi dengan sistem Disdukcapil Kabupaten Wonogiri [1], [10].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kepemimpinan Kepala Desa Sukamto Priyowiyoto yang memulai digitalisasi pada 2019, sebelum pandemi memaksa banyak desa lain beradaptasi. Komitmen yang sama terlihat pada bidang keterbukaan informasi publik. Pada 28 September 2021, Desa Sendang meraih peringkat pertama nasional Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa dari Komisi Informasi Pusat [9].
Faktor kedua adalah peran pemangku kepentingan yang saling melengkapi. Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memberi pelatihan dan status desa percontohan, tim pengembang teknologi merancang sistem, dan perangkat desa menjalankan layanan harian [2], [5]. Ketua RT dilibatkan sebagai salah satu peran pengguna aplikasi, sehingga struktur sosial yang sudah dikenal warga ikut menjadi bagian dari alur layanan [7].
Faktor ketiga adalah budaya keterbukaan yang sudah lama tumbuh di desa. Sukamto menyebut penghargaan keterbukaan informasi sebagai apresiasi atas praktik yang telah lama dijalankan dan komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik [9]. Kebiasaan transparan ini membuat warga lebih mudah percaya pada layanan digital yang menampilkan status permohonan secara terbuka.
Hasil dan Dampak Inovasi
Perubahan paling nyata terlihat pada waktu layanan. Sebelum inovasi, pengurusan dokumen kependudukan membutuhkan waktu berhari-hari dan mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa. Setelah SIADPEND CENIK beroperasi, penerbitan dokumen dapat selesai dalam hitungan menit setelah data terverifikasi, tanpa antrean panjang dan tanpa biaya perjalanan [1], [2]. Layanan ini kini dapat diakses oleh warga di seluruh 12 dusun dan 27 RT dari rumah masing-masing [3].
Dampak kedua menyangkut perilaku dan tata kelola. Warga terbiasa memantau status permohonan secara langsung, sehingga layanan menjadi lebih transparan dan ruang bagi perlakuan istimewa semakin sempit [1]. Ketika pembatasan sosial berlaku pada Maret 2020, warga Desa Sendang tetap dapat mengurus dokumen tanpa harus berkerumun di kantor desa [6].
Dampak lanjutan yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah tumbuhnya ekosistem digital desa. Setelah SIADPEND CENIK, desa mengembangkan layanan IDS, Warung Cenik untuk pemasaran produk UMKM, cek PBB, pendaftaran rawat jalan, perpustakaan digital, dan portal transparansi APBDes [4]. Rangkaian layanan ini ikut memperkuat posisi Desa Sendang sebagai desa terbaik nasional dalam keterbukaan informasi publik pada 2021 [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
SIADPEND CENIK dibangun sebagai layanan publik, bukan unit usaha, sehingga aplikasi disediakan gratis bagi warga dan tidak memiliki model pendapatan langsung. Biaya pemeliharaan sistem dimasukkan ke dalam anggaran tahunan desa, termasuk pembaruan fitur secara berkala dan program literasi digital bagi warga [1], [2]. Sumber publik yang tersedia belum merinci besaran investasi awal maupun biaya operasional tahunan aplikasi ini.
Pengembalian investasi inovasi ini lebih tepat dilihat dari penghematan sosial. Warga tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi dan kehilangan jam kerja untuk mengurus surat, sementara perangkat desa bekerja lebih efisien dengan arsip digital. Dukungan kelembagaan dari sistem kependudukan kabupaten juga mengurangi beban desa dalam membangun seluruh infrastruktur data sendirian [10].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang terbukti tepat adalah memulai digitalisasi pada 2019, sebelum ada tekanan krisis. Ketika pandemi datang pada awal 2020, Desa Sendang sudah memiliki kanal layanan daring yang siap dipakai [6]. Pilihan membangun aplikasi Android yang ringan juga tepat, karena ponsel pintar sudah umum dimiliki warga dan tidak memerlukan infrastruktur fisik baru di setiap dusun.
Jika memulai dari awal, pembersihan data kependudukan sebaiknya dilakukan sebelum pengembangan aplikasi, bukan di tengah proses. Kemudahan penggunaan juga perlu diuji bersama warga lansia dan operator sejak versi pertama, agar penyederhanaan tidak baru dilakukan pada pembaruan berikutnya [2], [7]. Kedua langkah ini dapat menghemat waktu dan mempercepat penerimaan warga.
Bagi desa lain, saran praktisnya adalah memanfaatkan program percontohan dari Disdukcapil sebagai pintu masuk, karena pelatihan dan dukungan teknis kabupaten sangat membantu tahap awal [5]. Desa juga perlu melibatkan ketua RT dalam alur layanan, menyiapkan video tutorial, dan menganggarkan pemeliharaan sejak tahun pertama. Dengan cara ini, aplikasi tidak berhenti sebagai proyek sesaat.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan teknis dijaga dengan memasukkan biaya pemeliharaan ke dalam anggaran tahunan desa dan melakukan pembaruan fitur secara berkala [2]. Sistem juga diintegrasikan dengan sistem kependudukan tingkat kabupaten, sehingga SIADPEND CENIK menjadi bagian dari ekosistem administrasi kependudukan yang lebih besar [1]. Sejak Maret 2024, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri membuka akses layanan SIAK di tingkat desa dan kelurahan, yang memperkuat peran operator desa [10].
Untuk menjawab risiko pergantian kepala desa, aplikasi dirancang dengan peran pengguna berjenjang dari ketua RT hingga kepala desa [7]. Pembagian peran ini membuat pengetahuan operasional tersebar pada banyak orang, tidak bergantung pada satu tokoh. Selama anggaran pemeliharaan tetap tercantum dalam APBDes dan operator terus dilatih, layanan dapat berlanjut meskipun pimpinan desa berganti.
Kemandirian pembiayaan diarahkan melalui ekosistem digital yang lebih luas. Kanal Warung Cenik untuk pemasaran produk UMKM desa membuka peluang aktivitas ekonomi pada platform yang sama dengan layanan administrasi [4], [8]. Integrasi layanan ini membuat platform digital desa tidak hanya menjadi pos biaya, tetapi juga sarana penggerak ekonomi warga.
Kontribusi Pencapaian SDGs
SIADPEND CENIK berkontribusi pada beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Layanan administrasi yang cepat, transparan, dan dapat diakses dari rumah menyentuh aspek tata kelola, pemerataan akses layanan, infrastruktur digital, dan kemitraan antarlevel pemerintahan. Rincian kontribusi beserta indikatornya disajikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Layanan daring menghindarkan warga dari kerumunan di kantor desa selama pandemi COVID-19. Warga yang sakit, lansia, atau baru melahirkan tetap dapat mengurus dokumen tanpa harus keluar rumah. |
Layanan kependudukan tetap berjalan secara daring sejak pembatasan sosial Maret 2020 |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Desa membangun infrastruktur digital layanan publik berbasis Android yang ringan dan terus diperbarui. Aplikasi ini menjadi fondasi bagi layanan digital desa lainnya. |
Aplikasi berukuran sekitar 10 MB; lebih dari 10 layanan digital desa beroperasi dalam satu portal |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Warga di dusun yang jauh dari kantor desa memperoleh akses layanan yang setara dengan warga di sekitar pusat pemerintahan. Tutorial video dan penyederhanaan aplikasi membantu warga yang belum mahir teknologi. |
Layanan menjangkau 12 dusun, 27 RT, dan 1.262 KK tanpa kunjungan fisik |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
Status permohonan yang dapat dipantau langsung memperkuat transparansi dan akuntabilitas perangkat desa. Ruang bagi perlakuan istimewa dan pungutan di luar ketentuan semakin sempit. |
Waktu layanan turun dari berhari-hari menjadi hitungan menit; peringkat 1 nasional keterbukaan informasi publik desa 2021 |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Inovasi tumbuh dari kemitraan antara pemerintah desa, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, dan tim pengembang teknologi. Integrasi dengan sistem kabupaten memperkuat layanan hingga tingkat desa. |
Desa percontohan loket adminduk daring 2019; terintegrasi dengan sistem kependudukan kabupaten |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi SIADPEND CENIK meliputi data kependudukan yang sudah divalidasi, koneksi internet dan pemindai di kantor desa, operator terlatih, serta komitmen perangkat desa untuk merespons permohonan tepat waktu [5]. Warga juga perlu memiliki ponsel Android, meskipun aplikasi yang ringan membuat kebutuhan spesifikasi perangkat tetap rendah [7]. Dukungan kabupaten, seperti pelatihan dan akses sistem kependudukan, akan sangat mempercepat tahap awal [10].
Dari pengalaman Desa Sendang, jarak antara awal pengembangan pada pertengahan 2019 hingga operasi penuh pada awal 2020 berkisar enam hingga sembilan bulan [2]. Desa pemula dapat menjadikan rentang ini sebagai acuan waktu, termasuk masa pembersihan data. Komponen biaya yang perlu dianggarkan mencakup pengembangan aplikasi, server, perangkat pemindai, pelatihan operator, dan pemeliharaan tahunan, dengan besaran yang disesuaikan kemampuan APBDes masing-masing.
Model adaptasi dapat dilakukan dengan memulai dari layanan surat yang paling sering diminta, lalu menambah fitur secara bertahap sesuai kebutuhan warga. Desa dengan sumber daya terbatas dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah ada dan meminta akses pengguna, karena sistem SIADPEND CENIK dirancang agar dapat disambungkan atau dibukakan akun untuk pihak lain [7]. Untuk manfaat yang lebih luas, pendekatan ini dapat didorong di tingkat kecamatan atau kabupaten sehingga banyak desa berbagi satu platform yang terhubung dengan sistem kependudukan kabupaten.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Desa Sendang Percepat Pelayanan Publik Lewat SIADPEND CENIK,” inovasi.web.id, 2 Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-sendang-percepat-pelayanan-publik-lewat-siadpend-cenik/
[2] Inovasi Desa, “Pemerintah Desa Sendang Luncurkan Aplikasi SIADPEND CENIK untuk Mempercepat Pelayanan Publik dan Memutus Rantai Birokrasi Tradisional di Wilayah Wonogiri,” inovasi.web.id, 2 Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-sendang-luncurkan-aplikasi-siadpend-cenik-untuk-mempercepat-pelayanan-publik-dan-memutus-rantai-birokrasi-tradisional-di-wilayah-wonogiri/
[3] Pemerintah Desa Sendang, “Profil Desa Sendang,” sendang-wonogiri.id. [Online]. Tersedia: https://www.sendang-wonogiri.id/artikelmenu.php?url=tentangkami
[4] Pemerintah Desa Sendang, “Portal Layanan Digital Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri,” sendang-wonogiri.id. [Online]. Tersedia: https://www.sendang-wonogiri.id/?halaman=4&akf=1
[5] Pemerintah Desa Sendang, “Training Aplikasi Loket Administrasi Kependudukan Online kepada 25 Desa Pilot Project,” sendang-wonogiri.id, 10 Mar. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.sendang-wonogiri.id/artikel.php?id=290
[6] Desa Sendang Wonogiri, “SIADPEND CENIK: Layanan Administrasi Online Selama Lockdown untuk Warga Desa Sendang,” Instagram @desasendangwonogiri, 20 Mar. 2020. [Online]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/B98q3ooFZYb/
[7] Warung Cenik, “Persiapan Aplikasi SIADPEND CENIK Versi Terbaru,” warungcenik.com, 12 Sep. 2021. [Online]. Tersedia: https://warungcenik.com/persiapan-aplikasi-siadpend-cenik-versi-terbaru
[8] Pemerintah Desa Sendang, “SiADPEND CENIK,” sendang-wonogiri.id, 30 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://www.sendang-wonogiri.id/artikelmenu.php?url=siadpendcenik
[9] Diskominfo Jawa Tengah, “Desa Sendang Terbaik Nasional Keterbukaan Informasi Publik Desa,” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 29 Sep. 2021. [Online]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-sendang-terbaik-nasional-keterbukaan-informasi-publik-desa/
[10] Pemerintah Kabupaten Wonogiri, “Dekat dan Mudah: Layanan Adminduk di Kabupaten Wonogiri Bisa Selesai di Kantor Desa,” wonogirikab.go.id, 21 Mar. 2024. [Online]. Tersedia: https://wonogirikab.go.id/dekat-dan-mudah-layanan-adminduk-di-kabupaten-wonogiri-bisa-selesai-di-kantor-desa/
oleh Tim Inovasi Desa | 25 Mei 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kolai di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu sejak tahun 2006 sebagai inovasi literasi berbasis komunitas yang digagas oleh Kepala Desa Syukur Syam. Perpustakaan ini tumbuh menjadi pusat pembelajaran komunitas terintegrasi yang menyediakan koleksi buku, fasilitas komputer dan internet, serta program pemberdayaan yang melibatkan Karang Taruna [1]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah ketiadaan fasilitas baca publik dan akses literasi digital bagi warga desa terpencil di pegunungan Enrekang. Dampak utamanya sangat membanggakan: perpustakaan ini meraih Juara 1 lomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 2018 dan menembus enam nominator terbaik tingkat nasional [2].
Latar Belakang
Desa Kolai terletak di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah wilayah pegunungan di bagian utara Sulawesi Selatan dengan topografi berbukit dan akses jalan yang terbatas. Masyarakat desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama beras, kopi, dan sayuran dataran tinggi. Potensi unggulan daerah Enrekang meliputi kekayaan sumber daya pertanian serta tradisi komunitas gotong royong yang masih kuat melekat dalam kehidupan sehari-hari warga [4].
Sebelum Perpustakaan Gerbang Ilmu berdiri, kondisi literasi di Desa Kolai sangat memprihatinkan. Tidak ada satupun fasilitas baca publik yang memadai di desa, tidak ada akses komputer bagi warga, dan tidak ada ruang terstruktur bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan [4]. Tingkat kunjungan warga ke fasilitas baca tercatat nol karena memang fasilitasnya tidak tersedia. Minat baca masyarakat perdesaan yang rendah menjadi lingkaran setan yang memperlemah kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan [3]. Anak-anak dan warga dewasa di desa tidak memiliki ruang untuk mengembangkan kebiasaan belajar mandiri, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.
Program PerpuSeru yang diluncurkan oleh Coca-Cola Foundation Indonesia sejak 2011 membuka peluang bagi desa-desa seperti Kolai untuk mentransformasi perpustakaan menjadi pusat belajar komunitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi [5]. Kehadiran program ini di Kabupaten Enrekang menjadi momentum pemicu bagi Desa Kolai untuk mempercepat transformasi perpustakaan yang sudah dirintis. Kepala Desa Syukur Syam melihat bahwa saat itulah waktu yang tepat untuk mengubah perpustakaan sederhana menjadi ekosistem literasi modern yang berdampak luas [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini lahir dari tindakan konkret Kepala Desa Syukur Syam yang menghibahkan koleksi buku pribadinya sebagai modal awal pendirian perpustakaan desa. Gestur kepemimpinan berbasis pengorbanan ini langsung membangun kepercayaan komunitas bahwa pemimpin mereka benar-benar percaya pada nilai literasi [1]. Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu menggabungkan fungsi perpustakaan klasik, pusat literasi digital, dan ruang pelatihan kecakapan hidup dalam satu institusi desa yang dikelola sepenuhnya oleh warga setempat. Pendirian perpustakaan dikukuhkan secara hukum melalui SK Kepala Desa Kolai Nomor 03 Tahun 2006 dan diperkuat dengan SK Nomor 02 Tahun 2016 tentang pengangkatan pengelola resmi [1].
Perpustakaan Gerbang Ilmu bekerja sebagai ekosistem literasi berlapis yang melayani kebutuhan berbeda dari berbagai kelompok warga [6]. Koleksi buku fisik mencakup kebutuhan semua usia, dari buku cerita anak hingga buku pertanian dan keterampilan untuk warga dewasa. Tiga unit komputer terkoneksi internet dari Program PerpuSeru hadir sebagai pintu gerbang literasi digital yang memungkinkan warga mengakses informasi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau dari kota. Elemen pembeda utama dari perpustakaan konvensional adalah pelibatan Karang Taruna sebagai pengelola aktif yang menjamin layanan tetap dinamis dan relevan bagi generasi muda [6].
Proses Penerapan Inovasi
Pendirian perpustakaan dimulai pada tahun 2006 ketika Kepala Desa Syukur Syam menghibahkan koleksi buku pribadinya dan membangun ruang khusus di kantor desa [1]. Perpustakaan dilegitimasi melalui SK Nomor 03 Tahun 2006 sebagai produk hukum yang memberi status resmi kelembagaan. Koleksi kemudian dikembangkan melalui berbagai sumber: bantuan buku dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang, Perpustakaan Nasional RI, dana dekonsentrasi provinsi, dan alokasi rutin Alokasi Dana Desa untuk pembelian buku baru [1].
Kemitraan dengan Program PerpuSeru Enrekang menjadi titik transformasi paling signifikan dalam perjalanan perpustakaan ini [6]. Melalui kemitraan tersebut, perpustakaan mendapatkan tiga unit komputer, koneksi internet, dan pendampingan dari fasilitator terlatih. Pada awal penerapan literasi digital, pengelola menghadapi kegagalan berupa rendahnya partisipasi warga dewasa yang merasa canggung menggunakan komputer dan enggan datang ke perpustakaan. Koreksi yang dilakukan adalah mengubah pendekatan dari sekadar menyediakan fasilitas menjadi aktif mengadakan kelas pelatihan komputer dasar dengan materi yang relevan bagi kebutuhan sehari-hari warga, seperti mencari informasi harga pasar dan teknik pertanian [10].
Pembenahan fisik ruang baca dilakukan bersama Karang Taruna pada April 2018, mulai dari penataan ulang rak buku, pengecatan ruangan, hingga pemasangan papan informasi [7]. Wawasan paling berharga bagi replikator dari proses ini adalah bahwa keberhasilan perpustakaan desa tidak diukur dari jumlah buku di rak, melainkan dari seberapa sering warga hadir dan seberapa besar manfaat nyata yang mereka rasakan. Pergeseran paradigma dari “koleksi-sentris” ke “komunitas-sentris” menjadi fondasi seluruh strategi pengembangan perpustakaan [10].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan tenaga pengelola yang memiliki latar belakang profesional ilmu perpustakaan [3]. Pengelolaan yang bertumpu pada sukarelawan Karang Taruna membutuhkan investasi pelatihan berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga. Rotasi alami pengurus Karang Taruna berarti proses transfer pengetahuan harus terus diulang setiap beberapa tahun. Mitigasi yang ditempuh adalah pembangunan sistem dokumentasi prosedur operasional standar perpustakaan dan program mentoring terstruktur dari pengurus senior kepada pengurus baru, sehingga pengetahuan kelembagaan tidak hilang bersama pergantian pengurus [10].
Tantangan eksternal adalah pemeliharaan dan pembaruan perangkat komputer serta koneksi internet yang membutuhkan anggaran operasional rutin di luar jangkauan ADD [10]. Kondisi geografis Desa Kolai di pegunungan Enrekang memberikan tantangan tambahan dalam hal kecepatan dan keandalan koneksi internet. Solusi yang diterapkan adalah pengajuan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang untuk dukungan teknis perawatan perangkat, serta penjajakan kemitraan dengan penyedia layanan internet lokal untuk mendapatkan tarif khusus bagi fasilitas publik desa [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan transformatif Kepala Desa Syukur Syam yang memulai inovasi dengan pengorbanan nyata melalui hibah koleksi buku pribadi [4]. Kepemimpinan berbasis teladan ini menciptakan legitimasi moral yang membuat seluruh elemen desa tergerak berpartisipasi dengan rasa memiliki yang tulus. Alokasi rutin Dana Desa untuk operasional dan pengembangan koleksi perpustakaan yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan desa membuktikan komitmen yang melampaui sekadar retorika [1].
Faktor kedua adalah kemitraan strategis dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang dan Program PerpuSeru yang membawa sumber daya fisik berupa buku dan komputer serta kapasitas teknis berupa pelatihan pengelolaan [5]. Program PerpuSeru yang pada 2019 masuk Prioritas Nasional dengan 2.300 staf perpustakaan terlatih dan jangkauan sekitar 14 juta masyarakat di 18 provinsi adalah mitra yang membawa standar tinggi. Modal sosial berupa tradisi gotong royong masyarakat Enrekang serta keterlibatan Karang Taruna sebagai pengelola aktif menjadi pengikat partisipasi yang menjamin energi dan inovasi layanan terus segar [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dari kondisi awal tanpa fasilitas baca publik apapun, Desa Kolai kini memiliki perpustakaan berprestasi nasional dengan koleksi buku yang terus bertumbuh dan tiga unit komputer terkoneksi internet. Pada 2017, perpustakaan ini meraih Juara 2 lomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan [1]. Pada 2018, prestasi ditingkatkan menjadi Juara 1 tingkat Provinsi sekaligus membawa nama Sulawesi Selatan ke panggung nasional, lalu berhasil menembus enam nominator terbaik lomba perpustakaan desa tingkat nasional [2].
Penelitian skripsi UIN Alauddin Makassar mengonfirmasi peran signifikan Perpustakaan Gerbang Ilmu dalam meningkatkan minat baca masyarakat Desa Kolai [9]. Perubahan perilaku komunitas terlihat dari meningkatnya frekuensi kunjungan warga ke perpustakaan dan bertambahnya jumlah peserta pelatihan keterampilan secara konsisten. Karang Taruna yang terlibat aktif sebagai pengelola mendapatkan pengalaman organisasi dan kepemimpinan yang meningkatkan kualitas pemuda desa secara nyata [9].
Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah naiknya citra Desa Kolai di tingkat kabupaten dan provinsi, yang membuka akses ke program pengembangan literasi dan pemberdayaan masyarakat lain [8]. Strategi “Literasi untuk Kesejahteraan” sejalan dengan bukti empiris PerpuSeru nasional bahwa akses perpustakaan berbasis TIK meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan kapasitas perempuan, pemuda, dan usaha kecil [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal perpustakaan bersumber dari swadaya Kepala Desa Syukur Syam yang menghibahkan koleksi buku pribadinya sebagai modal pertama. Sumber pendanaan kemudian berkembang secara berlapis: bantuan buku dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang, bantuan dari Perpustakaan Nasional RI, dana dekonsentrasi provinsi, serta perangkat komputer dan internet dari Program PerpuSeru (Coca-Cola Foundation Indonesia) [1]. Pembiayaan operasional rutin termasuk pembelian buku baru dialokasikan secara tetap dari Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
Model keberlanjutan finansial perpustakaan bertumpu pada alokasi ADD sebagai sumber utama yang tidak bergantung pada donor eksternal. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan melalui penawaran jasa pelatihan keterampilan digital berbayar bagi warga desa tetangga dan kerja sama dengan lembaga pemerintah untuk program literasi bersubsidi [5]. Pendekatan multi-sumber ini memastikan perpustakaan tidak layu ketika satu sumber dana mengering.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan kunci yang tepat dalam inovasi ini adalah memulai perpustakaan dari pengorbanan nyata pemimpin desa, bukan menunggu bantuan dari luar. Hibah buku pribadi Kepala Desa menciptakan legitimasi moral dan rasa kepemilikan kolektif yang menjadi fondasi partisipasi warga. Keputusan untuk melibatkan Karang Taruna sebagai pengelola utama juga terbukti tepat karena menjamin energi dan perspektif generasi muda terus mengalir ke dalam pengelolaan perpustakaan [1].
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah menyiapkan sistem dokumentasi prosedur operasional perpustakaan sejak hari pertama, bukan setelah pergantian pengurus terjadi. Selain itu, pendekatan pelatihan komputer untuk warga dewasa sebaiknya dirancang sejak awal dengan materi yang langsung relevan bagi kehidupan sehari-hari, bukan materi umum yang terasa abstrak [10]. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran paling penting adalah jangan menunggu perpustakaan sempurna sebelum membuka layanan — mulailah dengan koleksi seadanya, lalu kembangkan secara bertahap sambil membangun kemitraan dengan perpustakaan daerah dan program pendampingan seperti PerpuSeru [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Perpustakaan Gerbang Ilmu dijaga melalui pelembagaan yang berlapis: perpustakaan memiliki dua produk hukum desa sebagai landasan, pengelola resmi yang diangkat melalui SK Kepala Desa, dan alokasi anggaran rutin dari ADD [1]. Pendekatan ini menempatkan perpustakaan sebagai institusi publik desa yang mandiri secara kelembagaan, bukan program titipan yang bergantung pada satu donatur atau satu periode kepemimpinan. Komitmen untuk terus mengalokasikan Dana Desa bagi pembelian koleksi baru menjamin relevansi perpustakaan terhadap kebutuhan warga yang berkembang [1].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui keterlibatan Karang Taruna sebagai pengelola, sehingga setiap generasi pengurus yang masuk membawa energi dan perspektif baru [6]. Apabila Kepala Desa berganti, kelembagaan perpustakaan yang sudah dikukuhkan melalui SK tetap berjalan independen dari figur pemimpin. Rencana pendapatan mandiri diarahkan pada perluasan program layanan ke pelatihan digital marketing bagi UMKM lokal, kelas keterampilan perempuan, dan bimbingan belajar bagi siswa yang dapat menghasilkan kontribusi sukarela dari peserta [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Perpustakaan Gerbang Ilmu Kolai berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpaduan antara penyediaan akses literasi, pemberdayaan digital, dan penguatan kelembagaan desa menciptakan dampak yang melampaui sekadar peningkatan minat baca. Rincian kontribusi terhadap SDGs disajikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Strategi “Literasi untuk Kesejahteraan” memungkinkan warga mengakses informasi, pelatihan keterampilan, dan pengetahuan usaha yang meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Bukti PerpuSeru nasional menunjukkan perpustakaan desa berbasis TIK meningkatkan pendapatan keluarga. |
Jumlah warga yang mengikuti pelatihan keterampilan ekonomi di perpustakaan; peningkatan pendapatan keluarga peserta pelatihan. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Perpustakaan Gerbang Ilmu menyediakan akses pendidikan nonformal yang merata bagi seluruh warga dari anak-anak hingga orang dewasa tanpa biaya. Penelitian UIN Alauddin Makassar mengonfirmasi peran signifikan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. |
Minat baca masyarakat meningkat (terkonfirmasi riset UIN Alauddin); frekuensi kunjungan warga ke perpustakaan naik dari nol menjadi rutin harian. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Program pelatihan keterampilan dan akses komputer membuka peluang pengembangan diri yang setara bagi perempuan Desa Kolai yang sebelumnya memiliki akses terbatas pada fasilitas digital. Keterlibatan perempuan sebagai pengunjung aktif memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan komunitas. |
Proporsi pengunjung perempuan di perpustakaan; jumlah perempuan peserta pelatihan digital dan keterampilan. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Kehadiran komputer dan internet di perpustakaan desa mengurangi kesenjangan digital antara warga Kolai di pegunungan dengan masyarakat perkotaan. Prestasi Juara 1 Provinsi dan Nominator Nasional membuktikan kualitas inovasi desa terpencil mampu bersaing setara. |
Jumlah warga yang mengakses internet melalui perpustakaan; pencapaian prestasi lomba tingkat provinsi dan nasional. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Perpustakaan Gerbang Ilmu membangun ekosistem kemitraan multipihak: Pemerintah Desa, Perpustakaan Daerah Enrekang, Perpustakaan Nasional RI, Program PerpuSeru (Coca-Cola Foundation Indonesia), Karang Taruna, dan akademisi UIN Alauddin Makassar. |
Jumlah mitra aktif yang terlibat (minimal 6 pihak); frekuensi kegiatan kolaborasi antarpemangku kepentingan per tahun. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini sangat terjangkau: seorang kepala desa yang berkomitmen pada literasi, ruang fisik yang memadai di kantor desa atau balai warga, kemauan bermitra dengan perpustakaan daerah, dan keberanian mengalokasikan sebagian ADD untuk koleksi buku [11]. Estimasi biaya replikasi awal berkisar Rp15 juta hingga Rp30 juta untuk pengadaan rak buku, koleksi awal, dan penataan ruang baca, dengan durasi persiapan sekitar 3 hingga 6 bulan. Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah berperan aktif sebagai pembina dapat menjadi fasilitator replikasi ke desa-desa tetangga secara sistematis [11].
Program PerpuSeru yang telah direplikasi Perpustakaan Nasional RI ke 60 perpustakaan kabupaten pada 2018 dan ditetapkan sebagai Prioritas Nasional 2019 dengan target 300 kabupaten menyediakan ekosistem pendampingan yang siap dimanfaatkan [5]. Model adaptasi untuk konteks berbeda sangat fleksibel karena konsep inti — perpustakaan sebagai pusat komunitas, bukan sekadar gudang buku — dapat diterapkan di wilayah manapun dengan menyesuaikan koleksi dan program pelatihan sesuai kebutuhan lokal. Desa Kolai dapat berperan aktif sebagai desa percontohan nasional dan tuan rumah kunjungan studi banding bagi desa lain yang ingin memulai transformasi literasi [5].
Daftar Pustaka
[1] Tirta Buana Media, “Gerbang Ilmu Kolai, Dari Kolong Rumah Menjadi Perpustakaan Desa Berskala Nasional,” 3 Feb. 2021. [Online]. Available: https://tirtabuanamedia.co.id
[2] Matakita.co, “Komitmen Memajukan Perpustakaan, Perpusdes Kolai Terima Kunjungan Tim Penilai Tingkat Nasional,” 6 Agu. 2018. [Online]. Available: https://matakita.co
[3] Jurnal Cibangsa, “Pemberdayaan Perpustakaan Desa sebagai Pusat Literasi Bahasa Masyarakat,” Jurnal Triwikrama, vol. 3, no. 2, Jun. 2025. [Online]. Available: https://cibangsa.com
[4] Makassar Tribun News, “Hore, Desa Kolai Enrekang Kini Punya Perpustakaan,” 3 Mei 2018. [Online]. Available: https://makassar.tribunnews.com
[5] ANTARA Bali, “PerpuSeru: Transformasi Perpustakaan Berkelanjutan Mendorong Literasi,” 11 Jul. 2018. [Online]. Available: https://bali.antaranews.com
[6] PerpuSeru Enrekang, “Perpusdes Kolai,” Blog PerpuSeru Enrekang. [Online]. Available: https://perpuseruenrekang.wordpress.com
[7] PerpuSeru Enrekang, “Perpusdes Kolai Benahi Ruang Baca,” 27 Apr. 2018. [Online]. Available: https://perpuseruenrekang.wordpress.com
[8] Makassar Tribun News, “Muslimin Bando Sambut Tim Penilai Perpustakaan Desa di Enrekang,” 6 Agu. 2018. [Online]. Available: https://makassar.tribunnews.com
[9] OPAC UIN Alauddin Makassar, “Peran Perpustakaan Desa Gerbang Ilmu Kolai dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang,” Skripsi Jurusan Ilmu Perpustakaan. [Online]. Available: https://opac.fah.uin-alauddin.ac.id
[10] Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Grobogan, “Literasi untuk Kesejahteraan: Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa,” 5 Des. 2019. [Online]. Available: https://dinarpusda.grobogan.go.id
[11] SindoNews, “Perpustakaan Desa Kolai Enrekang Masuk 5 Besar Tingkat Provinsi,” 28 Mei 2018. [Online]. Available: https://daerah.sindonews.com
