BUMDes Bondalem di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, membangun model desa pesisir lestari yang menyatukan tiga pilar secara terpadu: ekowisata penyelaman berbasis konservasi terumbu karang, pengolahan sampah rumah tangga skala desa, dan pemanfaatan energi surya untuk pasokan air bersih warga. Inovasi ini lahir dari keberanian desa mengubah ancaman kerusakan lingkungan menjadi fondasi ekonomi yang berkelanjutan. [1][2]
Dampak paling nyata dari inovasi ini adalah pulihnya ekosistem terumbu karang yang kini menjadi daya tarik wisata internasional, terkuranginya volume sampah yang masuk ke pantai, dan penghematan biaya operasional listrik hingga 30 persen melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang melayani lebih dari 2.500 pelanggan air bersih. [3]
Latar Belakang
Desa Bondalem menghadap Laut Jawa di pesisir utara Buleleng dan menyimpan kekayaan ekosistem bawah laut yang luar biasa. Namun, pada masa lalu, keindahan itu terancam oleh kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran sampah plastik dari darat yang mengalir ke pantai. [4]
Warga dan pemerintah desa menghadapi dilema nyata: menghidupkan ekonomi tanpa mengorbankan alam. Ketiadaan pengelolaan limbah rumah tangga yang memadai mengancam kebersihan pantai, sementara biaya operasional pompa air bersih yang bertumpu pada listrik PLN membebani keuangan desa yang terbatas. [5]
Situasi ini mendorong para tokoh lokal untuk merumuskan satu payung inovasi yang mampu menjawab tantangan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Desa tidak ingin sekadar menjadi lokasi alam yang dieksploitasi, melainkan menjadi pengelola aktif yang membuktikan bahwa pelestarian lingkungan adalah investasi ekonomi paling menguntungkan. [1]
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Bondalem menerapkan model desa ekologis terpadu melalui tiga unit usaha yang saling menopang. Unit pertama adalah Bondalem Eco Dive, pusat ekowisata penyelaman yang tidak hanya melayani tamu, tetapi juga mewajibkan wisatawan ikut menanam bibit karang di dasar laut sebagai bagian dari pengalaman wisata. [6][7]
Unit kedua adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memilah sampah organik menjadi pupuk kompos bernilai jual, sementara sisa anorganik disalurkan sebagai bahan campuran material konstruksi. Unit ketiga adalah instalasi PLTS yang menggerakkan pompa sumur bor sebagai sumber air bersih komunal bagi ribuan warga, menggantikan ketergantungan pada listrik PLN yang berbiaya tinggi. [8][2]
Proses Penerapan Inovasi
Akar inovasi ini berasal dari gerakan akar rumput. Pada awal 2000-an, Nyoman Sugiarta memulai konservasi terumbu karang secara mandiri di Desa Bondalem—sebuah langkah yang kemudian memicu kesadaran kolektif warga untuk bersama-sama membersihkan pantai dan menjaga ekosistem laut. [4]
Pada 2017, Bondalem Eco Dive resmi dibuka sebagai pusat penyelaman yang juga mendukung konservasi, dan pada 2018 BUMDes resmi berdiri untuk menaungi seluruh unit usaha ekologis desa dalam satu kelembagaan yang terstruktur. Dalam proses membangun unit pengelolaan sampah, pengelola menjalani serangkaian uji coba komposisi pencampuran limbah organik dan bahan fermentasi sebelum menemukan formula pupuk kompos yang menghasilkan kualitas terbaik. [6]
Transisi sistem penyediaan air bersih dari listrik PLN ke PLTS dilakukan secara bertahap dengan hati-hati agar pasokan air harian warga tidak terganggu selama masa peralihan. PLTS di Bondalem bahkan menjadi pilot project pengadaan energi surya di Kabupaten Buleleng, sebuah pengakuan resmi atas keberanian desa berinovasi di bidang energi terbarukan. [8]
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah komitmen warga yang berakar pada nilai kearifan lokal Tri Hita Karana—keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan—yang telah lama menjadi panduan hidup masyarakat Bali. Nilai ini membuat warga dengan kesadaran penuh memilah sampah, menjaga kebersihan pantai, dan berpartisipasi aktif dalam program konservasi tanpa perlu paksaan. [9]
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan yang kuat antara BUMDes, pemerintah desa, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan pemerintah kabupaten. Dukungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng serta masuknya Desa Bondalem ke dalam program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memperkuat daya tahan inovasi dengan tambahan sumber daya teknis dan finansial dari luar desa. [10][11]
Hasil dan Dampak Inovasi
Bondalem Eco Dive berkembang menjadi pusat ekowisata bahari yang dikenal di kawasan Bali Utara dan mulai menarik wisatawan mancanegara yang mencari pengalaman menyelam sekaligus berkontribusi pada pelestarian terumbu karang. Desa Bondalem kini menjadi salah satu lokasi program restorasi terumbu karang resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dengan 50 penyelam profesional yang pernah diterjunkan dalam satu sesi penerjunan struktur karang pada akhir 2024. [11]
Dari sisi pengelolaan sampah, TPST Bondalem mampu menyerap hingga tiga ton sampah per hari dan menghasilkan sekitar satu ton pupuk kompos per bulan yang memberikan pendapatan tambahan bagi kas desa. Pemasangan PLTS berhasil menghemat biaya operasional listrik pompa air hingga 30 persen, dengan air bersih yang kini dinikmati lebih dari 2.500 pelanggan—sebuah pencapaian yang menjadikan Bondalem pilot project PLTS pertama di Buleleng. [3][5]
Dampak yang melampaui angka adalah perubahan cara pandang warga terhadap lingkungan. Kebersihan pantai, keterjagaan terumbu karang, dan ketersediaan air bersih membentuk kualitas hidup yang memungkinkan Desa Bondalem menarik investasi wisata, mendirikan penginapan berkualitas, dan membangun citra sebagai desa pesisir lestari yang paling konsisten di pantai utara Bali. [2]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terbesar adalah konsistensi partisipasi warga dalam memilah sampah rumah tangga, terutama di saat musim liburan ketika volume limbah melonjak jauh di atas kapasitas normal TPST. Tanpa kedisiplinan pemilahan dari sumber, kualitas pupuk kompos yang dihasilkan bisa menurun dan mengurangi nilai jual produk yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama unit ini. [12]
Kendala lain adalah keterbatasan kapasitas PLTS yang saat ini baru mampu menggerakkan satu dari lima titik sumur bor yang dimiliki desa. Perluasan kapasitas panel surya membutuhkan investasi yang signifikan, sementara pendapatan BUMDes yang sebagian besar masih bersumber dari tarif wisata rentan terhadap fluktuasi musim dan kondisi pariwisata yang tidak dapat diprediksi. [5]
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dijaga melalui tiga mekanisme utama. Pertama, pelibatan rutin mahasiswa dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi untuk memantau kondisi tutupan terumbu karang dan memberikan rekomendasi ilmiah secara berkala. Kedua, penguatan disiplin iuran pengelolaan sampah dan tarif air bersih yang dikelola secara transparan oleh BUMDes untuk memastikan arus kas operasional tetap sehat. [1]
Ketiga, BUMDes aktif menjajaki perluasan kapasitas PLTS agar seluruh titik sumur bor desa dapat beralih ke energi surya, serta memperluas pasar pupuk kompos ke kawasan pertanian di Bali Tengah. Kolaborasi berkelanjutan dengan Dinas Lingkungan Hidup Buleleng dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan desa mendapat dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga standar konservasi di jangka panjang. [10]
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Bondalem menghadirkan bukti nyata bahwa inovasi desa yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial secara bersamaan mampu berkontribusi pada banyak tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus. Desa pesisir yang mengelola terumbu karang, sampah, dan energi dalam satu sistem terpadu ini menjadi rujukan penting bagi desa-desa pantai lain yang ingin membangun kemandirian ekologis. [2][9]
No SDGs
Penjelasan
SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi
PLTS Bondalem menggerakkan pompa sumur bor yang menyediakan air bersih bagi lebih dari 2.500 pelanggan, dengan penghematan biaya listrik 30 persen. Unit TPST juga menjaga sanitasi lingkungan desa dari pencemaran limbah rumah tangga. [3]
SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau
Instalasi PLTS yang menjadi pilot project di Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa energi surya dapat memenuhi kebutuhan layanan publik desa secara mandiri dan berkelanjutan tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. [8]
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Bondalem Eco Dive dan unit pengelolaan sampah menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal sebagai pemandu selam, pengelola wisata, dan operator TPST, sekaligus mendorong pertumbuhan PADes dari sektor ekowisata dan daur ulang. [1]
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
TPST Bondalem memproses hingga tiga ton sampah per hari dengan mengubah limbah organik menjadi satu ton pupuk kompos per bulan dan menyalurkan limbah anorganik sebagai bahan konstruksi, mewujudkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat desa. [2]
SDGs 14: Ekosistem Lautan
Program restorasi terumbu karang melalui Bondalem Eco Dive dan keikutsertaan desa dalam program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) secara langsung menjaga keanekaragaman hayati laut dan memulihkan ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak. [11]
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi antara BUMDes, Pokmaswas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, IESR, serta komunitas penyelam lintas daerah menciptakan ekosistem kemitraan multipihak yang memperkuat daya tahan inovasi dalam jangka panjang. [10]
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Bondalem sangat layak direplikasi oleh desa-desa pesisir lain di Bali maupun seluruh Indonesia, terutama yang memiliki potensi terumbu karang, permasalahan sampah, dan kebutuhan air bersih yang belum terpecahkan. Kunci replikasinya sederhana: mulai dari gerakan konservasi yang digerakkan warga, bangun kelembagaan BUMDes sebagai payung usahanya, lalu kembangkan unit bisnis yang saling menopang secara ekologis. [1]
Untuk scale up, BUMDes Bondalem dapat memimpin pembentukan konsorsium pengelolaan air bersih dan sampah lintas desa di pesisir timur Buleleng, memperluas cakupan layanan PLTS ke desa-desa tetangga, serta mengembangkan kawasan daur ulang plastik skala regional. Dalam jangka panjang, Bondalem berpotensi menjadi pusat pelatihan dan percontohan desa ekologis pesisir untuk seluruh Nusantara, dengan BUMDes sebagai simpul pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. [2][5]
[9] A. Wijaya et al., “Sinergi Berbasis Kearifan Lokal Tri Hita Karana Antara Pecalang Segara dengan Entitas Sipil,” CTSS IPB University, 9 Feb. 2022. [Online]. Available: https://ctss.ipb.ac.id/2022/02/09/
Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, menjadi lokasi pelepasan ekspor perdana gula semut oleh BUMDes Kabul Ciptaku pada 1 Mei 2025. BUMDes mengirim 18,5 ton gula semut, yaitu gula kelapa kristal organik, senilai USD 35.000 atau Rp586,4 juta ke Hungaria [1], [2]. Pengurus BUMDes menjalankannya bersama pemerintah desa dan petani penderes nira, dengan pendampingan Kementerian Desa PDT, Kementerian Perdagangan, dan agregator CV Java Agro Mandiri [3]. Inovasi ini menjawab keterbatasan akses langsung produsen gula kelapa desa ke pembeli luar negeri, dengan agregator yang menghubungkan produksi desa ke pembeli Hungaria yang kredibilitasnya divalidasi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Budapest [3]. Dampak utamanya adalah terbukanya jalur ekspor langsung dari desa, yang kini menjadi contoh bagi program Desa Ekspor kedua kementerian [1], [5].
Latar Belakang
Desa Langgongsari berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kawasan yang dikenal sebagai sentra gula kelapa kristal atau gula semut. Menurut Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan gula kelapa dunia, dan 80 persen dari jumlah itu berasal dari Banyumas dan sekitarnya [5]. Sepanjang 2024, Kabupaten Banyumas mengekspor 5.342,10 ton gula kelapa ke Amerika dan Eropa [4]. Di desa ini, gula kelapa organik menjadi produk unggulan BUMDes Kabul Ciptaku, di samping madu klanceng, durian, dan kelengkeng [6].
Besarnya volume ekspor Banyumas belum berarti produsen di tingkat desa terhubung langsung dengan pembeli luar negeri. Pelepasan ekspor biasanya dilakukan perusahaan swasta atau badan usaha milik negara, sehingga Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut ini pertama kalinya ia menghadiri pelepasan ekspor oleh sebuah BUMDes [2]. Artinya, sebelum 1 Mei 2025, BUMDes Kabul Ciptaku belum pernah mengirim ekspor sendiri, dengan volume ekspor langsung sebesar nol ton. Penderes nira memanjat pohon kelapa setiap hari, tetapi akses mereka ke informasi pasar, persyaratan mutu ekspor, dan logistik antarnegara masih terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak inovasi: ekspor Banyumas mencapai 5.342,10 ton pada 2024, sementara kontribusi langsung BUMDes desa ini belum ada.
Momentum muncul ketika Kementerian Desa PDT dan Kementerian Perdagangan menyepakati nota kesepahaman untuk mewujudkan desa ekspor [5]. Dalam program tersebut, Kemendag memetakan 2.332 desa, dengan 734 desa masuk klaster siap ekspor dan 1.598 desa belum siap [6]. Pada saat yang sama, agregator CV Java Agro Mandiri sudah bekerja sama dengan Kemendag sejak 2021 melalui ITPC Budapest untuk mencari pembeli potensial [3]. Kombinasi kerangka program, mitra agregator, dan jaringan pembeli ini membuka peluang yang sebelumnya belum tersedia bagi BUMDes.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan inovasi ini berangkat dari program Desa Ekspor, yang mendorong BUMDes berperan sebagai penghimpun produk desa untuk pasar internasional [5], [6]. Inovasi yang diterapkan berupa model tata niaga ekspor berbasis BUMDes. BUMDes Kabul Ciptaku menyiapkan gula semut organik dari desa, lalu mengirimkannya lewat agregator CV Java Agro Mandiri kepada pembeli di Hungaria [3]. Melalui agregator yang sama, BUMDes juga membuka peluang pengiriman ke Spanyol, Yunani, Australia, dan Afrika Selatan [1].
BUMDes Kabul Ciptaku mengelola beberapa unit usaha, yaitu air bersih, industri agro Bulak Barokah, peternakan sapi, dan agrowisata, dengan gula kelapa organik sebagai salah satu produk unggulan [6]. Mekanisme ekspornya bertumpu pada pembagian peran yang jelas. BUMDes menjaga pasokan dan mutu produk dari desa, agregator mengurus proses ekspor, dan ITPC Budapest membantu mencari serta memvalidasi kredibilitas pembeli [3]. Kebaruan inovasi terletak pada posisi BUMDes sebagai pihak penjual dalam transaksi ekspor, sedangkan pendekatan konvensional menempatkan perusahaan besar sebagai eksportir dan desa hanya sebagai pemasok bahan baku [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari penyiapan jaringan dan kelembagaan. Kemendag memetakan 2.332 desa dalam program Desa Ekspor, sementara agregator CV Java Agro Mandiri yang bermitra dengan Kemendag sejak 2021 menghubungkan BUMDes dengan ITPC Budapest [3], [6]. ITPC Budapest kemudian membantu mencari pembeli dan memvalidasi kredibilitasnya sebelum kesepakatan dibuat [3]. Validasi ini penting karena BUMDes belum pernah bertransaksi lintas negara. Setelah pembeli terverifikasi, produk disiapkan untuk pengiriman 18,5 ton yang dilepas pada 1 Mei 2025 [1].
Penyesuaian mutu tidak berjalan mulus. Menurut catatan inovasi.web.id, beberapa sampel awal belum lolos uji laboratorium karena kadar air yang tidak konsisten dan adanya kontaminasi [9]. Pengurus BUMDes menjadikan penolakan ini bahan evaluasi, dengan menekankan kebersihan wadah penampung nira dan ketepatan waktu panen kepada petani [9]. Pengalaman ini menunjukkan bahwa standar mutu perlu dikomunikasikan sampai tingkat penderes sebelum sampel dikirim ke calon pembeli.
Bagi replikator, urutan kerja yang layak ditiru adalah memetakan komoditas, menyiapkan mutu, menggandeng agregator berpengalaman, memvalidasi pembeli, dan baru kemudian mengirim barang. Tahap validasi pembeli dan kemitraan agregator sebaiknya tidak dilewati karena BUMDes pemula belum memiliki rekam jejak ekspor. Pelepasan pengiriman di Desa Langgongsari yang dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Desa PDT, dan Bupati Banyumas juga menjadi bukti bahwa dukungan pemerintah dapat memperkuat kepercayaan mitra [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah menjaga konsistensi mutu dari banyak produsen gula kelapa yang masing-masing menerapkan prosedur kebersihan secara berbeda [9]. Kendala lain adalah kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola dokumen ekspor, kontrak dagang, dan logistik pelayaran yang belum pernah mereka tangani sebelumnya. BUMDes mengatasinya dengan bermitra bersama agregator CV Java Agro Mandiri yang mengurus proses ekspor, sambil menyampaikan standar kebersihan dan waktu panen kepada petani [3], [9]. Kemendes PDT juga meminta pengelola menjaga mutu agar nama baik desa dan Indonesia tetap terjaga [5].
Tantangan eksternal datang dari persyaratan mutu pasar tujuan dan kondisi alam. Musim kemarau dan hujan memengaruhi kualitas serta produksi nira, sehingga konsistensi hasil sulit dijaga sepanjang tahun [10]. Pembeli luar negeri juga dapat mengajukan klaim mutu apabila produk mengandung kontaminan, yang berisiko merusak kepercayaan pasar [10]. Untuk merespons hal ini, Bupati Banyumas menyatakan perlunya laboratorium pengujian mutu sebelum ekspor sebagai bagian dari dukungan bagi produsen desa [4].
Regenerasi penderes menjadi tantangan jangka panjang. Menteri Desa PDT menyoroti bahwa industri gula kelapa kristal terhambat jika generasi muda enggan menjadi penderes [7]. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan dukungan berupa bibit kelapa genjah yang lebih aman bagi penderes serta program asuransi tenaga kerja bagi mereka [4]. Dukungan ini menjawab risiko keselamatan kerja yang selama ini melekat pada profesi penderes.
Faktor Penentu Keberhasilan
Peta pemangku kepentingan dalam inovasi ini saling melengkapi. Kemendag menjalankan program Desa Ekspor dan menghadirkan ITPC Budapest untuk memvalidasi pembeli, sementara Kemendes PDT membina BUMDes dan menjadikan ekspor ini bagian dari rencana aksi pemberdayaan BUM Desa [3], [5]. CV Java Agro Mandiri berperan sebagai agregator dan mitra ekspor, sedangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas mendampingi melalui dukungan lanjutan bagi penderes dan pengujian mutu [3], [4]. Di tingkat desa, pengurus BUMDes yang dipimpin Direktur Akhmad Hariyanto memperagakan proses produksi gula kelapa kepada para menteri saat pelepasan [5].
Modal sosial yang mengikat partisipasi tampak dari kolaborasi masyarakat desa, pemerintah, dan dunia usaha. Bupati Banyumas menyebut pelepasan ekspor ini sebagai cermin kolaborasi ketiga unsur tersebut dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berorientasi global [4]. Kerja sama itulah yang mempertemukan produsen desa, lembaga pemerintah, dan mitra swasta dalam satu rantai pasok ekspor. Tanpa keterlibatan ketiganya, BUMDes yang baru pertama kali mengekspor sulit menjaga mutu dan kepercayaan pembeli.
Hasil dan Dampak Inovasi
Perbandingan sebelum dan sesudah inovasi paling jelas terlihat pada akses ekspor. Sebelum 1 Mei 2025, BUMDes Kabul Ciptaku belum pernah mengekspor sendiri, sehingga volume ekspor langsungnya nol ton. Setelah inovasi berjalan, BUMDes mengirim 18,5 ton gula semut senilai USD 35.000 atau Rp586,4 juta ke Hungaria dalam satu pengiriman [1]. Jika dihitung sederhana, nilai tersebut setara sekitar Rp31.700 per kilogram pada tingkat ekspor, atau sekitar 0,35 persen dari volume ekspor gula kelapa Banyumas sepanjang 2024 sebesar 5.342,10 ton [4].
Pada tataran kelembagaan, BUMDes kini memiliki pengalaman mengelola transaksi ekspor dan jaringan pembeli yang divalidasi pemerintah [3]. Menteri Perdagangan menyebut Kabul Ciptaku sebagai BUMDes yang menginspirasi karena produknya berhasil menembus pasar ekspor [1]. Menteri Desa PDT menyatakan BUMDes ini akan menjadi contoh bagi BUMDes di ribuan desa lain [1]. Pengakuan tersebut memperkuat posisi Langgongsari dalam program Desa Ekspor.
Dampak perilaku dan kesadaran mutu juga mulai terlihat. Pemerintah mengingatkan pengelola agar menjaga kualitas karena ekspor membawa nama desa sekaligus nama Indonesia [5]. Perhatian terhadap regenerasi penderes, keselamatan kerja, dan pengujian mutu ikut mengemuka sebagai agenda lanjutan [4], [7]. Data pendapatan penderes sebelum dan sesudah inovasi belum dipublikasikan, sehingga pemantauan pendapatan menjadi pekerjaan rumah penting bagi pengelola.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal yang terdokumentasi berupa pembinaan dari Kemendes PDT dan fasilitasi Kemendag melalui program Desa Ekspor dan ITPC Budapest [1], [3]. Besaran investasi awal dan biaya operasional ekspor belum dipublikasikan dalam sumber terbuka, sehingga angka tersebut perlu dilengkapi pengelola BUMDes. Nilai transaksi pengiriman perdana sebesar USD 35.000 atau Rp586,4 juta dapat menjadi acuan skala usaha pada tahap awal [1].
Model pendapatan BUMDes bertumpu pada penjualan gula semut organik kepada pembeli luar negeri melalui agregator, di samping unit usaha lain seperti air bersih, peternakan sapi, dan agrowisata [3], [6]. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan memanfaatkan komoditas unggulan desa [6]. Untuk pembiayaan berkelanjutan, koperasi bersertifikat organik di Banyumas memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp5.000 per kilogram gula semut melalui skema CSR Premium dari pembeli Eropa, yang dapat menjadi rujukan bagi BUMDes [8].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang tepat adalah menggandeng agregator berpengalaman dan memanfaatkan jaringan ITPC Budapest untuk memvalidasi pembeli [3]. Langkah ini membuat BUMDes yang belum pernah mengekspor tidak harus membangun seluruh kapasitas ekspor dari nol. Dukungan dua kementerian dan pemerintah kabupaten pada saat pelepasan juga memperkuat kepercayaan mitra terhadap BUMDes [4], [5].
Jika memulai dari awal, pengelola sebaiknya menyiapkan standar mutu tertulis dan pengujian laboratorium lebih dini. Sampel awal yang belum lolos uji menunjukkan bahwa kadar air dan kebersihan perlu dikendalikan sebelum produk diperkenalkan kepada calon pembeli [9]. Rencana pembangunan laboratorium pengujian mutu yang disampaikan Bupati Banyumas menegaskan kebutuhan tersebut [4].
Saran praktis bagi desa lain adalah memetakan komoditas yang sudah memiliki produsen aktif, lalu membangun kemitraan dengan agregator dan lembaga perdagangan sebelum mencari pembeli sendiri. Desa juga perlu mencatat data dasar seperti jumlah penderes, harga di tingkat produsen, dan pendapatan rumah tangga sejak awal. Data ini memudahkan pengelola membuktikan dampak inovasi kepada pemerintah, mitra, dan warga.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Dalam jangka panjang, BUMDes Kabul Ciptaku dapat memperluas tujuan ekspor melalui agregator yang sama ke Spanyol, Yunani, Australia, dan Afrika Selatan [1]. Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong penyediaan laboratorium pengujian mutu, bibit kelapa genjah, dan asuransi tenaga kerja bagi penderes agar pasokan tetap terjaga [4]. Ketiga langkah ini melindungi basis produksi sekaligus menjaga konsistensi mutu yang dibutuhkan pembeli luar negeri.
Regenerasi kepemimpinan dan pelaku perlu disiapkan sejak dini. Menteri Desa PDT mendorong regenerasi penderes nira agar generasi muda mau melanjutkan usaha gula kelapa kristal [7]. Agar inovasi tidak bergantung pada satu tokoh, pengelolaan ekspor sebaiknya didokumentasikan dalam prosedur BUMDes yang dapat dipelajari pengurus berikutnya, dan pengurus muda dilibatkan dalam pengelolaan pesanan.
Untuk pendapatan mandiri, BUMDes dapat mempelajari skema CSR Premium dari pembeli Eropa yang memberi tambahan sekitar Rp5.000 per kilogram bagi produsen bersertifikat organik di Banyumas [8]. Skema ini mengurangi ketergantungan pada dana hibah dan program pemerintah. Pendapatan dari unit usaha lain, seperti air bersih dan agrowisata, juga dapat menopang biaya operasional BUMDes [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ekspor gula semut BUMDes Kabul Ciptaku berkontribusi pada lima tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi terbesar terletak pada penguatan ekonomi desa dan kemitraan lintas lembaga. Rincian setiap tujuan dijelaskan pada tabel berikut, lengkap dengan indikator yang dapat dipantau oleh pengelola BUMDes.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Akses langsung ke pembeli luar negeri memperluas peluang produsen gula kelapa desa memperoleh harga yang lebih baik dan penghasilan yang lebih stabil. Manfaat ini masih perlu dibuktikan dengan data pendapatan penderes.
Pendapatan rumah tangga penderes mitra BUMDes, dipantau tahunan sejak 2025 dan dibandingkan dengan data sebelum ekspor.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
BUMDes menciptakan nilai ekonomi baru melalui ekspor 18,5 ton gula semut dan memperkuat usaha desa sebagai penggerak ekonomi daerah [1].
Nilai ekspor BUMDes: 0 menjadi USD 35.000 (Rp586,4 juta) pada 1 Mei 2025.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Model tata niaga berbasis BUMDes memberi usaha kecil di desa akses ke rantai nilai dan pasar internasional melalui agregator [3].
Jumlah pembeli luar negeri yang terhubung dengan BUMDes: dari 0 menjadi 1 negara tujuan (Hungaria), dengan 4 negara lain dalam penjajakan.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Produk yang dikirim berupa gula kelapa organik, dan kebersihan wadah nira serta ketepatan waktu panen ditekankan untuk menjaga mutu [6], [9].
Persentase sampel produk yang lolos uji laboratorium pembeli pada setiap pengiriman.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Ekspor ini melibatkan Kemendes PDT, Kemendag, Pemerintah Kabupaten Banyumas, agregator swasta, dan pembeli di Hungaria dalam satu rantai kerja sama [3], [4].
Jumlah mitra formal yang terlibat: 5 pihak (2 kementerian, 1 pemerintah kabupaten, 1 agregator, 1 pembeli luar negeri).
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain adalah adanya komoditas unggulan dengan produsen yang aktif, kelembagaan BUMDes yang berjalan, dan kesediaan menerapkan standar mutu yang ketat. Desa juga perlu terhubung dengan program Desa Ekspor agar mudah mengakses agregator dan perwakilan perdagangan. Kemendag telah memetakan 734 desa siap ekspor dan 1.598 desa belum siap yang akan didampingi untuk naik kelas [6].
Biaya dan waktu replikasi belum dipublikasikan secara resmi. Penyusun memperkirakan tahap persiapan mutu, kemitraan agregator, dan validasi pembeli memerlukan sekitar 6 hingga 12 bulan, dengan komponen biaya utama berupa pengujian mutu, pengemasan, dan dokumen ekspor. Angka ini merupakan estimasi awal yang perlu dikonfirmasi pengelola BUMDes atau Kemendes PDT. Desa dengan komoditas berbeda dapat mengadaptasi model ini dengan mengganti produk, tetapi tetap mempertahankan pembagian peran antara BUMDes, agregator, dan lembaga validasi pembeli.
Untuk memperluas manfaat, Langgongsari dapat menjadi lokasi belajar bagi BUMDes lain karena Menteri Desa PDT menyebutnya sebagai contoh bagi ribuan desa [1]. Kemendag dan Kemendes PDT dapat menggunakan kasus ini dalam pendampingan desa yang belum siap ekspor [6]. Pengelola juga dapat menghimpun produsen gula kelapa di desa sekitar agar volume pengiriman meningkat, dengan syarat standar mutu diterapkan seragam.
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Kompas.com, “Mendag Busan Lepas Ekspor Gula Kelapa Produksi BUMDes Senilai Rp 586,4 Juta ke Hungaria,” money.kompas.com, 2 Mei 2025. [Online]. Available: https://money.kompas.com/read/2025/05/02/145950326/mendag-busan-lepas-ekspor-gula-kelapa-produksi-bumdes-senilai-rp-5864-juta-ke
[2] ANTARA, “Mendag apresiasi BUMDes di Banyumas ekspor gula semut ke Hungaria,” antaranews.com, 1 Mei 2025. [Online]. Available: https://www.antaranews.com/berita/4806877/mendag-apresiasi-bumdes-di-banyumas-ekspor-gula-semut-ke-hungaria
[3] Media Perkebunan, “BUMDes di Banyumas Ekspor Gula Merah Kelapa ke Hungaria, Dua Menteri Sumringah,” mediaperkebunan.id, 2 Mei 2025. [Online]. Available: https://mediaperkebunan.id/bumdes-di-banyumas-ekspor-gula-merah-kelapa-ke-hungaria-dua-menteri-sumringah/
[4] Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Bupati Sadewo Dampingi Dua Menteri dalam Pelepasan Ekspor Gula Kelapa BUMDes Kabul Ciptaku Banyumas ke Hungaria,” banyumaskab.go.id, 1 Mei 2025. [Online]. Available: https://www.banyumaskab.go.id/read/51782/bupati-sadewo-dampingi-dua-menteri-dalam-pelepasan-ekspor-gula-kelapa-bumdes-kabul-ciptaku-banyumas-ke-hungaria
[5] INAnews, “Ekspor Gula Kelapa BUM Desa Kabul Ciptaku Dilepas Mendes,” inanews.co.id, Mei 2025. [Online]. Available: https://www.inanews.co.id/2025/05/ekspor-gula-kelapa-bum-desa-kabul-ciptaku-dilepas-mendes/
[6] Majalah Hortus Archipelago, “BUMDes Banyumas Ekspor Gula Kelapa ke Hungaria,” news.majalahhortus.com, 2 Mei 2025. [Online]. Available: https://news.majalahhortus.com/bumdes-banyumas-ekspor-gula-kelapa-ke-hungaria/
[7] Langit7.id, “Potensi Ekspor Gula Kristal Menjanjikan, Mendes Berharap Adanya Regenerasi Penderes,” langit7.id, 2 Mei 2025. [Online]. Available: https://langit7.id/read/47654/1/potensi-ekspor-gula-kristal-menjanjikan-mendes-berharap-adanya-regenerasi-penderes-1746165928
[8] ANTARA, “Merawat kepercayaan dunia pada gula kelapa asal Banyumas,” antaranews.com, 28 Jun. 2026. [Online]. Available: https://www.antaranews.com/berita/5626152/merawat-kepercayaan-dunia-pada-gula-kelapa-asal-banyumas
[9] inovasi.web.id, “ID 00780: BUMDes Kabul Ciptaku Desa Langgongsari Ekspor Gula Semut ke Hungaria untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Desa,” inovasi.web.id, 25 Mar. 2026. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/bumdes-kabul-ciptaku-desa-langgongsari-ekspor-gula-semut-ke-hungaria/
[10] Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, “Mengenal Gula Kelapa Organik Purbalingga,” dinpertan.purbalinggakab.go.id, 10 Des. 2019. [Online]. Available: https://dinpertan.purbalinggakab.go.id/mengenal-gula-kelapa-organik-purbalingga/
BUMDes Cipta Berkah Bersama di Desa Bener, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menginisiasi inkubator bisnis berbasis ekonomi sirkular melalui unit bank sampah terpadu. Inovasi ini mengubah limbah rumah tangga menjadi komoditas bernilai ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman desa secara menyeluruh. Dampaknya terlihat nyata pada tumbuhnya kesadaran kolektif warga dalam memilah sampah dan terciptanya ekosistem desa yang lebih bersih dan produktif. [1]
Kolaborasi erat antara pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan warga desa berhasil mengubah barang bekas menjadi tabungan ekonomi rumah tangga yang nyata. Keberhasilan tata kelola ekonomi sirkular ini mengantarkan BUMDes Cipta Berkah Bersama meraih peringkat ketiga terbaik dalam Lomba Pengembangan Inkubator Bisnis tingkat Kabupaten Cilacap. Pengakuan dari pemerintah daerah membuktikan bahwa pengelolaan potensi lokal yang terstruktur mampu menggerakkan kemakmuran sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. [2]
Latar Belakang
Desa Bener di Kecamatan Majenang menghadapi persoalan klasik yang bertahun-tahun tidak terpecahkan: lonjakan volume sampah rumah tangga yang tidak terkelola secara sistematis. Kebiasaan warga membuang atau membakar sampah sembarangan memicu pencemaran udara dan menurunkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman secara signifikan. Ketiadaan fasilitas tempat pembuangan akhir yang memadai memperparah kondisi ini sehingga sampah menumpuk dan merusak kualitas permukiman. [1]
Di sisi lain, banyak warga desa kesulitan mencari tambahan pendapatan di luar sektor pertanian yang bersifat musiman. Tumpukan botol plastik, logam bekas, dan pecahan kaca sesungguhnya menyimpan nilai ekonomi tinggi apabila dikelola melalui sistem yang tepat. [3] Ketiadaan wadah kelembagaan formal yang mengonsolidasikan potensi ekonomi dari limbah domestik menjadi masalah mendasar yang menuntut solusi strategis dan komprehensif.
Peluang besar justru tersembunyi di balik persoalan tersebut. Prinsip ekonomi sirkular mengajarkan bahwa sampah bukan akhir dari rantai nilai, melainkan awal dari siklus produksi baru. [4] Inilah yang mendorong pengurus BUMDes Cipta Berkah Bersama merancang sistem bank sampah terpadu sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan desa.
Inovasi yang Diterapkan
Menjawab tantangan tersebut, BUMDes Cipta Berkah Bersama meluncurkan unit bank sampah sebagai pilar utama inkubator bisnis pedesaan berbasis ekonomi sirkular. Inovasi ini lahir dari diskusi panjang antara Iwan Susanto selaku Direktur BUMDes, H. Usman selaku Kepala Unit Usaha Bank Sampah, dan tokoh masyarakat desa yang sepakat mengubah cara pandang warga terhadap limbah. [1] Konsep dasarnya sederhana: sampah rumah tangga dipandang sebagai tabungan yang bisa dicairkan, bukan beban yang harus dibuang.
Sistem kerja bank sampah ini menitikberatkan pada pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumbernya di setiap rumah tangga. Sampah anorganik bernilai jual — plastik, logam, dan kaca — ditimbang dan dicatatkan ke buku tabungan nasabah, lalu dijual kepada mitra pengepul. [2] Sampah organik diarahkan ke sentra pengolahan untuk didekomposisi menjadi pupuk kompos, pakan ternak, dan pakan ikan, menciptakan rantai nilai sirkular yang tidak menghasilkan sisa pembuangan. [1]
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan serangkaian sosialisasi intensif yang menyasar kantong permukiman padat, termasuk Dusun Simbar sebagai titik percontohan pertama. Iwan Susanto bersama Arif Fadilah selaku Bendahara BUMDes turun langsung menggelar pertemuan tatap muka dialogis bersama warga pada hari libur akhir pekan untuk menjelaskan urgensi pemilahan sampah. [1] Pendekatan kultural yang hangat ini krusial untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di tengah masyarakat yang bertahun-tahun terbiasa dengan pola hidup praktis.
Implementasi lapangan dimulai dengan penyediaan drum plastik di titik strategis Dusun Simbar sebagai tempat penampungan sampah kaca. Jadwal penarikan sampah ditetapkan setiap hari Sabtu dengan menggunakan armada khusus yang mengangkut sampah rongsok, plastik, dan kaca dari rumah ke rumah. [1] Langkah ini merespons hambatan awal ketika warga enggan memilah sampah sendiri; dengan sistem jemput bola, partisipasi meningkat drastis.
Pembelajaran terpenting dari proses ini adalah bahwa perubahan perilaku butuh pendampingan berulang, bukan hanya sosialisasi satu kali. Kegagalan mencapai target tonase di bulan pertama justru mendorong pengurus untuk memperbaiki rute penjemputan dan memperluas titik penampungan. [4] Iterasi adaptif inilah yang memperkuat sistem operasional bank sampah hingga berjalan stabil dan berkelanjutan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Iwan Susanto yang mampu membangun kepercayaan lintas elemen desa: warga, tokoh masyarakat, RT/RW, BPD, dan Kepala Dusun. Kemampuan komunikasi partisipatifnya menciptakan rasa memiliki program di kalangan warga sehingga bank sampah berkembang bukan sebagai program pemerintah dari atas, melainkan gerakan komunitas dari bawah. [1]
Faktor kedua adalah model tabungan sampah yang menjadikan partisipasi warga secara finansial insentif dan terukur. Setiap kilogram sampah yang disetor tercatat di buku tabungan nasabah, menghadirkan pengalaman menabung nyata yang sebelumnya tidak dirasakan warga dari sektor pertanian. [3] Kemitraan strategis dengan industri pengepul di wilayah sekitar turut memastikan penyerapan material daur ulang yang stabil dan harga yang kompetitif bagi nasabah. [2]
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, program bank sampah BUMDes Cipta Berkah Bersama berhasil meningkatkan volume penjualan material daur ulang secara konsisten seiring perluasan jangkauan nasabah ke seluruh penjuru desa. Saldo tabungan nasabah bank sampah bertumbuh nyata, menjadi sumber penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh keluarga petani desa. [1] Capaian ini sejalan dengan temuan riset bahwa bank sampah berbasis ekonomi sirkular di pedesaan efektif menghasilkan nilai ekonomi dari eksternalitas negatif konsumsi rumah tangga. [3]
Secara kualitatif, program ini mengubah Desa Bener dari permukiman yang rentan terhadap pencemaran menjadi desa yang secara aktif mengelola limbahnya secara mandiri. Warga tidak lagi membuang sampah sembarangan karena setiap sampah kini memiliki nilai ekonomi yang terukur dan dapat dikonversi menjadi uang. Pembuktian atas keberhasilan ini dikonfirmasi melalui penghargaan peringkat ketiga terbaik dalam Lomba Pengembangan Inkubator Bisnis Kabupaten Cilacap, yang mengakui model BUMDes Bener sebagai praktik terbaik pengelolaan sampah berbasis komunitas. [2]
Tantangan dan Kendala
Tantangan terberat adalah meruntuhkan kebiasaan lama warga yang terbiasa membuang sampah tanpa pemilahan. Resistensi awal cukup kuat, terutama di kalangan rumah tangga yang belum melihat manfaat finansial langsung dari program tabungan sampah ini. [4] Kondisi ini sempat menyebabkan target tonase pada bulan-bulan pertama jauh di bawah kapasitas operasional yang direncanakan pengurus BUMDes.
Kendala operasional lain adalah keterbatasan armada pengangkut dan kapasitas tempat penampungan sementara yang belum mencukupi kebutuhan seluruh dusun secara bersamaan. Ketergantungan pada harga jual yang ditentukan pengepul eksternal juga menjadi kerentanan yang perlu diatasi melalui negosiasi kemitraan jangka panjang. [2] Kedua kendala ini mendorong pengurus untuk memprioritaskan pengadaan mesin pencacah mandiri sebagai investasi strategis masa depan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan bank sampah BUMDes Cipta Berkah Bersama ditopang oleh sistem tabungan yang transparan dan manajemen keuangan yang terdokumentasi secara tertib. Sebagian margin keuntungan penjualan material daur ulang disisihkan untuk membiayai pemeliharaan armada dan perluasan titik penampungan. [1] Pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat juga memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan peta jalan inkubator bisnis yang terukur.
Generasi muda desa mulai dilibatkan sebagai ujung tombak kampanye digital untuk merekrut nasabah baru melalui media sosial. Keterlibatan pemuda menciptakan regenerasi pengelola yang menjamin kelangsungan program melampaui masa kepengurusan BUMDes saat ini. [4] Sinergi lintas generasi antara pengurus senior dan relawan muda ini menjadi fondasi ketahanan ekologis dan ekonomi desa untuk jangka panjang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi bank sampah sirkular BUMDes Cipta Berkah Bersama memberikan kontribusi langsung terhadap beberapa tujuan SDGs yang ditetapkan PBB untuk 2030. Dengan memadukan pemberdayaan ekonomi warga, pelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan desa, inovasi ini menjadi instrumen efektif pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Pemetaan kontribusinya terhadap SDGs tersaji dalam tabel berikut:
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Unit bank sampah BUMDes menciptakan lapangan kerja tetap bagi pengelola, petugas pengangkut, dan kasir tabungan nasabah, memberikan penghasilan rutin kepada warga yang sebelumnya bergantung pada panen musiman yang tidak pasti dan harga komoditas yang dikontrol tengkulak luar desa.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pakan ternak mendukung produktivitas pertanian dan peternakan rumah tangga warga Desa Bener secara langsung, memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis sumber daya yang sebelumnya terbuang sia-sia.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan bank sampah terpadu oleh BUMDes menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi warga desa, mendorong pertumbuhan PADes dari sektor pengelolaan limbah, dan membangun fondasi ekonomi desa yang tidak bergantung semata-mata pada transfer fiskal pemerintah pusat.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Program bank sampah mengubah Desa Bener dari permukiman yang rentan pencemaran limbah menjadi desa bersih yang mengelola sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Model pengelolaan sampah berbasis komunitas ini menjadikan Bener sebagai contoh permukiman desa yang layak huni dan ramah lingkungan.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Sistem ekonomi sirkular bank sampah BUMDes secara langsung mendorong pola konsumsi bertanggung jawab dengan mengubah paradigma warga dari “buang-habis” menjadi “pilah-tabung-jual.” Prinsip daur ulang yang tertanam dalam sistem ini menekan laju sampah yang berakhir di alam terbuka secara signifikan.
SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim
Penghentian kebiasaan membakar sampah dan pengalihan ke sistem daur ulang terpadu menurunkan emisi gas rumah kaca dari permukiman secara nyata. Produksi pupuk kompos dari limbah organik juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berkontribusi pada emisi karbon dari sektor pertanian.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan bank sampah BUMDes bertumpu pada kemitraan multipihak: antara pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, RT/RW, BPD, industri pengepul, dan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Model kolaborasi lintas elemen ini menjadi fondasi pencapaian tujuan pembangunan desa yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model bank sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular BUMDes Cipta Berkah Bersama sangat relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa. Tiga elemen kunci yang wajib diadaptasi adalah: fasilitator komunitas yang dipercaya warga, sistem tabungan sampah yang transparan dan insentif, serta kemitraan stabil dengan industri pengepul atau pengolah daur ulang. [4] Ketiga elemen ini tidak memerlukan modal besar, melainkan komitmen dan ketekunan kepemimpinan lokal.
Untuk skala yang lebih luas, BUMDes Bener membuka diri sebagai lokasi studi banding bagi delegasi dari desa lain yang ingin mempelajari sistem operasional bank sampah secara langsung. Rencana pengadaan mesin pencacah plastik mandiri akan meningkatkan nilai tambah material daur ulang dan mendorong lahirnya lini produk kerajinan tangan berbahan daur ulang. [2] Dukungan kebijakan dari Kementerian Desa melalui program BUMDes Naik Kelas dan integrasi dengan program pengelolaan sampah nasional akan mempercepat replikasi model ini ke ribuan desa di seluruh Indonesia.
Kata Kunci: bank sampah, ekonomi sirkular, BUMDes, Desa Bener, inkubator bisnis, Majenang, Cilacap, pengelolaan sampah, daur ulang, pemberdayaan masyarakat, ketahanan lingkungan, pupuk kompos, pakan ternak, tabungan sampah, SDGs, penghasilan tambahan, inovasi desa, permukiman berkelanjutan, kemitraan industri, generasi muda desa
[2] Admin Desa Bener, “Kemitraan Bank Sampah dan Industri: Mendukung Praktik Ramah Lingkungan dan Daur Ulang Material,” bener.desa.id. [Online]. Available: https://www.bener.desa.id/label/bank-sampah-terpadu/
BUMDes Berkah Maju Bersama (BMB) di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis TPST 3R. Inovasi ini mengubah paradigma penanganan sampah dari sekadar angkut-buang menjadi siklus ekonomi sirkular yang menghasilkan energi listrik dan produk bernilai tinggi. [1]
Dampak utama inovasi ini adalah terciptanya kemandirian energi operasional fasilitas pengolahan sampah serta terbukanya lapangan kerja tetap bagi puluhan warga. Keberhasilan ini menjadikan Desa Rempoah sebagai model percontohan nasional dalam penerapan ekonomi sirkular di tingkat pedesaan. [2]
Latar Belakang
Desa Rempoah yang terletak di jalur wisata strategis menuju Baturraden menghadapi tekanan besar ketika Kabupaten Banyumas menyatakan darurat sampah pada tahun 2018. Volume sampah harian yang terus meningkat menimbulkan bau tidak sedap dan merusak kenyamanan warga serta wisatawan yang melintas. [3] Metode konvensional gali-tutup dan open dumping terbukti tidak lagi efektif karena keterbatasan lahan dan risiko pencemaran tanah yang tinggi.
Masalah sosial turut membayangi desa ini karena banyak warga bekerja sebagai pemulung atau buruh kasar dengan penghasilan sangat rendah dan tidak menentu. Mereka mengais sampah tanpa perlindungan kesehatan yang layak dan tanpa kepastian finansial untuk menghidupi keluarga. [4] Kebutuhan sistem pengelolaan sampah yang manusiawi dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak untuk menjawab persoalan lingkungan dan kemiskinan sekaligus.
Tantangan terbesar adalah biaya operasional listrik yang sangat tinggi untuk menjalankan mesin pengolah sampah, sehingga fasilitas sejenis di tempat lain kerap mangkrak. Desa Rempoah harus menemukan cara agar pengelolaan sampah tidak terus membebani anggaran desa. [5] Peluang inilah yang mendorong BUMDes Berkah Maju Bersama merancang sistem yang mampu menghasilkan energi dari sampah itu sendiri.
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Berkah Maju Bersama melahirkan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) skala desa yang terintegrasi di dalam fasilitas TPST 3R. Teknologi pirolisis digunakan untuk membakar sampah residu pada suhu hingga 950 derajat Celsius, menghasilkan panas yang dikonversi menjadi uap penggerak turbin generator berkapasitas lima ribu watt. [6] Bank Indonesia melalui KPwBI Purwokerto turut menyumbang alat conveyor pemilah sampah dan mesin pirolisis untuk memperkuat kapasitas TPST. [7]
Pengelolaan sampah organik dilakukan melalui budidaya Black Soldier Fly (BSF) — lalat tentara hitam — yang larvanya dikenal sangat efektif mengurai materi organik. Sampah sisa makanan difermentasi menjadi pakan larva maggot selama 21 hari, lalu dipanen sebagai pakan ternak berprotein tinggi. [8] Sisa uraian larva menghasilkan kasgot — pupuk organik premium yang bernilai tinggi untuk pertanian dan perikanan. Selain inovasi teknologi, BUMDes menerapkan Kartu Iuran Sampah yang mewajibkan warga menunjukkan bukti pembayaran saat mengurus dokumen di kantor desa, menciptakan disiplin partisipasi yang efektif.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan dimulai dengan kolaborasi intensif antara pengelola BUMDes dan akademisi Universitas Jenderal Soedirman untuk merancang teknologi yang sesuai karakteristik sampah lokal. Nana Supriyatna bersama tim teknis melakukan serangkaian eksperimen modifikasi mesin pemilah sampah yang diterima dari pemerintah agar lebih tahan lama dan efisien. [2] Tantangan teknis berupa pisau mesin yang cepat aus diatasi dengan mengganti material menggunakan baja mesin bubut yang lebih keras dan awet.
Eksperimen pada tungku pirolisis dilakukan berulang kali untuk menemukan suhu dan durasi pembakaran optimal agar uap stabil menggerakkan generator. Kegagalan di tahap awal ketika biaya listrik PLN membengkak justru memacu percepatan pengembangan PLTSa mandiri. [5] Pendekatan rekrutmen terbuka mengubah para pemulung dan buruh kasar desa menjadi karyawan tetap dengan gaji bulanan yang lebih layak dan terjamin.
Edukasi masyarakat dilakukan secara masif melibatkan perangkat desa, RT, dan Karang Taruna untuk memastikan sampah terpilah sejak dari rumah tangga. Sanksi denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan menjadi metode kejut yang efektif mengubah perilaku masyarakat. [9] Evaluasi keuangan dilakukan setiap bulan untuk memastikan pendapatan dari iuran dan penjualan produk mampu menutup biaya operasional secara mandiri.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Nana Supriyatna yang berani melakukan modifikasi teknologi secara mandiri, tanpa menunggu solusi dari luar. Kemampuannya mengintegrasikan pendekatan teknis dan sosial — dari rekayasa mesin hingga rekrutmen pemulung — menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan produktif. [1] Dukungan penuh Kepala Desa Sugeng Pujiharto dalam menetapkan regulasi iuran sampah memperkuat fondasi keberlanjutan finansial TPST.
Faktor kedua adalah kemitraan strategis dengan Universitas Jenderal Soedirman, Pegadaian, dan Bank Indonesia yang memperkuat kapasitas teknis dan finansial TPST. Dukungan alat conveyor dan mesin pirolisis dari Bank Indonesia secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengolahan. [7] Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadikan TPST Rempoah mampu berkembang melampaui kapasitas desa pada umumnya.
Hasil dan Dampak Inovasi
PLTSa berhasil memangkas biaya tagihan listrik operasional TPST hingga tiga puluh persen — penghematan signifikan yang dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. TPST kini mampu mengolah 15 hingga 20 ton sampah per hari dari sekitar 2.000 rumah tangga, 14 instansi, dan lebih dari 50 pelaku usaha. [10] Residu yang selama ini hanya menjadi beban TPA kini berubah menjadi energi cahaya yang menerangi fasilitas kerja TPST secara mandiri.
Dampak sosial ekonomi paling nyata adalah peningkatan taraf hidup 25 warga desa yang kini bekerja sebagai karyawan tetap TPST dengan gaji setara atau melebihi UMR setempat. [4] Maggot BSF yang dipanen secara rutin dijual sebagai pakan ikan dan unggas berprotein tinggi, sementara kasgot dipasarkan sebagai pupuk organik premium ke para petani dan peternak di wilayah Banyumas. [11]
Secara finansial, BUMDes Berkah Maju Bersama telah mandiri dan tidak lagi bergantung pada suntikan dana desa untuk operasional sehari-hari. Arus kas positif dari penjualan maggot, kasgot, dan iuran warga membuktikan bahwa sampah yang dikelola dengan teknologi dan manajemen tepat berubah dari beban menjadi berkah ekonomi desa. Telkom University Purwokerto bahkan turut mengembangkan sistem monitoring real-time untuk budidaya maggot di TPST ini demi meningkatkan produktivitas lebih lanjut. [12]
Tantangan dan Kendala
Kendala teknis muncul sejak awal operasional, terutama pada mesin pemilah sampah yang pisaunya cepat aus akibat beban kerja tinggi. Proses trial-and-error dalam memilih material pengganti pisau membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit sebelum ditemukan solusi menggunakan baja mesin bubut. [6] Tantangan menjaga stabilitas suhu dan tekanan pada tungku pirolisis juga memerlukan eksperimen berulang sebelum sistem berjalan optimal.
Kendala sosial tidak kalah berat: sebagian warga awalnya enggan membayar iuran dan tidak disiplin memilah sampah dari rumah. Kualitas input sampah yang tidak konsisten sempat menekan kapasitas produksi maggot dan membuat TPST masih terpaksa membuang sekitar tiga truk sampah per minggu ke TPA. [9] Ketegasan regulasi desa dikombinasikan dengan edukasi berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan sosial ini secara bertahap.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Berkah Maju Bersama bertumpu pada perawatan aset mesin secara mandiri dan diversifikasi produk turunan sampah. Pengelola berencana mengembangkan produksi paving block dari sampah plastik leleh sebagai lini produk baru bernilai infrastruktur. [2] Kapasitas PLTSa akan terus dioptimalkan agar energi listrik yang dihasilkan lebih besar dan stabil untuk mendukung penambahan mesin baru.
Aspek kelembagaan diperkuat dengan mempertahankan regulasi desa mengenai kewajiban iuran sampah yang telah berjalan efektif. Kerjasama dengan toko pertanian dan peternak ikan diperluas untuk menjamin pasar bagi maggot dan kasgot secara berkelanjutan. Regenerasi tenaga teknis disiapkan melalui pelatihan pemuda desa agar kemampuan modifikasi dan perawatan mesin dapat diwariskan ke generasi berikutnya, menjadikan TPST Rempoah sebagai pusat edukasi wisata pengelolaan sampah yang juga menghasilkan pendapatan tambahan. [5]
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi TPST 3R BUMDes Berkah Maju Bersama berkontribusi nyata pada beberapa tujuan SDGs yang ditetapkan PBB untuk tahun 2030. Dengan memadukan teknologi energi terbarukan, ekonomi sirkular, pemberdayaan pekerja rentan, dan pengelolaan lingkungan, inovasi ini menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Pemetaan kontribusinya terhadap SDGs tersaji dalam tabel berikut:
No SDGs
Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
TPST Rempoah menciptakan 25 lapangan kerja tetap dengan gaji stabil bagi warga yang sebelumnya bekerja serabutan sebagai pemulung dan buruh kasar. Penghasilan rutin dari penjualan maggot, kasgot, dan iuran memberikan kepastian finansial yang mengangkat warga dari kerentanan ekonomi.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Produksi kasgot sebagai pupuk organik premium memperkuat produktivitas pertanian warga Desa Rempoah dan sekitarnya. Maggot BSF sebagai pakan ternak berprotein tinggi mendukung ketahanan pangan berbasis peternakan lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau
PLTSa berbasis teknologi pirolisis menghasilkan energi listrik terbarukan berkapasitas 5.000 watt dari sampah residu yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Inovasi ini memangkas ketergantungan TPST pada listrik PLN hingga 30%, membuktikan bahwa energi terbarukan skala desa dapat diwujudkan dari sumber daya lokal.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
BUMDes Berkah Maju Bersama menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi 25 warga desa, mendorong pertumbuhan PADes dari sektor pengelolaan sampah, dan membangun fondasi ekonomi desa yang tidak bergantung semata-mata pada transfer fiskal pemerintah pusat.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Pengolahan 15–20 ton sampah per hari secara terpadu mengubah Desa Rempoah dari desa yang rentan pencemaran menjadi permukiman bersih di jalur wisata Baturraden. Sistem pengelolaan sampah mandiri ini menjadi model permukiman pedesaan berkelanjutan yang layak huni dan ramah lingkungan.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Sistem TPST 3R mendorong pola konsumsi bertanggung jawab dengan mengubah paradigma warga dari “buang-habis” menjadi “pilah-olah-jual.” Prinsip sirkular yang menghasilkan listrik, maggot, dan pupuk dari sampah menekan laju pembuangan akhir ke TPA secara signifikan.
SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim
Penghentian pembakaran sampah terbuka dan peralihan ke sistem pirolisis terkontrol menurunkan emisi gas rumah kaca dari permukiman secara terukur. Produksi pupuk organik kasgot mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia yang berkontribusi pada emisi karbon dari sektor pertanian.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan TPST Rempoah bertumpu pada kemitraan multipihak antara BUMDes, Pemerintah Desa, Universitas Jenderal Soedirman, Bank Indonesia KPwBI Purwokerto, Pegadaian, dan Telkom University Purwokerto. Model kolaborasi lintas sektor ini membuktikan bahwa inovasi desa yang kompleks memerlukan sinergi pemerintah, akademisi, dan swasta.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengelolaan sampah terintegrasi Desa Rempoah sangat layak direplikasi oleh desa-desa lain yang menghadapi persoalan sampah dan keterbatasan anggaran operasional. BUMDes Berkah Maju Bersama membuka diri sebagai laboratorium belajar bagi pengelola sampah dari daerah lain untuk mengadopsi teknologi tepat guna yang telah teruji. [13] Kunci replikasi terletak pada keberanian memodifikasi teknologi sesuai kebutuhan lokal dan ketegasan regulasi desa dalam menegakkan kewajiban iuran warga.
Strategi scale up akan dilakukan dengan memperluas cakupan layanan pengambilan sampah ke desa-desa tetangga yang belum memiliki fasilitas pengolahan memadai. BUMDes juga berencana menjual jasa modifikasi mesin dan konsultasi manajemen TPST kepada KSM lain sebagai unit bisnis baru yang menghasilkan pendapatan. [2] Kolaborasi antar-desa dalam satu kecamatan dapat menciptakan TPST kawasan yang lebih efisien secara skala ekonomi, dengan dukungan insentif kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci: BUMDes, Desa Rempoah, Baturraden, Banyumas, TPST 3R, ekonomi sirkular, PLTSa, pirolisis, maggot BSF, Black Soldier Fly, kasgot, pupuk organik, pengelolaan sampah, energi terbarukan, kartu iuran sampah, kemandirian desa, Nana Supriyatna, pakan ternak, Bank Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman
[7] Bank Indonesia KPwBI Purwokerto, “Program Sosial Bank Indonesia untuk TPST 3R REMPOAH – Alat Conveyor Pemilah Sampah dan Mesin Pirolisis,” YouTube, 2023. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=neAGeGZjIlo
[8] BUMDes Berkah Maju Bersama, “Edisi Jalan-Jalan Melihat Budidaya Maggot BSF di Desa Rempoah Baturraden,” YouTube, 17 Jun. 2020. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=pf16r03Ydss
Pemuda Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menciptakan jenama fesyen lokal bernama Tangkong sebagai produk cenderamata sekaligus media promosi pariwisata budaya Sasak. Inovasi ini lahir dari kesadaran kolektif para pemuda bahwa potensi ekonomi dari arus wisatawan Pantai Tanjung Bias belum tergarap secara optimal melalui produk kreatif berbasis identitas lokal [1]. Dengan dukungan modal awal dari Dana Desa sebesar Rp20 juta yang dialokasikan oleh Kepala Desa Fuad Abdurrahman, Tangkong berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda sekaligus memperkuat citra Desa Senteluk sebagai destinasi wisata yang kaya nilai budaya [2]. Inovasi ini membuktikan bahwa sinergi antara semangat wirausaha pemuda dan kebijakan fiskal desa mampu melahirkan solusi ekonomi yang berdampak luas dan berkelanjutan.
Latar Belakang
Desa Senteluk terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah desa pesisir yang menikmati masa keemasan sebagai destinasi wisata pantai favorit di Pulau Lombok. Pantai Tanjung Bias yang dulunya hanya gundukan sampah dan tempat sandar sampan nelayan berhasil ditransformasi menjadi kawasan wisata kuliner halal yang ramai dikunjungi ribuan wisatawan setiap pekan [2]. Panorama Gunung Agung Bali di kejauhan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menjadikan Tanjung Bias destinasi yang kian viral di media sosial.
Di tengah keramaian wisatawan itu, terdapat celah besar yang belum tergarap: ketiadaan produk cenderamata otentik yang mencerminkan keunikan budaya Desa Senteluk. Wisatawan kerap hanya menghabiskan waktu menikmati kuliner seafood dan pemandangan lalu pulang tanpa membawa buah tangan khas yang menjadi pengingat perjalanan mereka [1]. Ketiadaan produk oleh-oleh ini menghilangkan potensi pendapatan tambahan yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat setempat secara langsung.
Masalah pengangguran di kalangan pemuda menjadi pemicu lain perlunya diversifikasi usaha di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai. Desa membutuhkan wadah kreativitas yang mampu menyerap tenaga kerja muda produktif sekaligus memberikan nilai tambah nyata pada ekosistem pariwisata [3]. Peluang menciptakan produk kreatif berbasis identitas budaya Sasak yang kaya pun muncul sebagai jawaban atas keresahan kolektif tersebut.
Inovasi yang Diterapkan
Menjawab tantangan itu, sekelompok pemuda kreatif Desa Senteluk meluncurkan inovasi produk kaos dengan jenama lokal bernama “Tangkong.” Nama ini diambil dari kosakata bahasa Sasak halus yang berarti baju, menegaskan akar identitas kultural kuat yang ingin diusung oleh setiap produk yang lahir dari tangan pemuda desa [1]. Inovasi ini bekerja dengan menjadikan kaos sebagai kanvas berjalan yang memvisualisasikan keindahan panorama Desa Senteluk dan kekayaan peribahasa Sasak kepada khalayak yang lebih luas.
Penerapan inovasi dilakukan dengan mendirikan gerai sederhana berukuran dua kali dua meter di tepi Pantai Tanjung Bias yang memiliki trafik pengunjung tinggi. Di gerai inilah kaos berkualitas dengan desain tipografi Sasak dan ilustrasi alam Senteluk dipajang untuk menarik minat wisatawan yang tengah menikmati suasana pantai [2]. Tangkong tidak sekadar menjual pakaian, melainkan menjual narasi dan kebanggaan akan budaya lokal yang dikemas dalam desain modern dan menarik perhatian, sebuah produk yang membawa cerita desa ke mana pun pemakainya pergi.
Proses Penerapan Inovasi
Proses kelahiran Tangkong dimulai dari diskusi intensif antara kelompok pemuda dan Pemerintah Desa Senteluk mengenai potensi ekonomi kreatif berbasis identitas budaya lokal. Kepala Desa Fuad Abdurrahman merespons positif dengan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20 juta sebagai modal awal usaha — sebuah keputusan berani yang menjadi fondasi kepercayaan diri para pemuda [1]. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Desa Senteluk yang mengucurkan total Rp100 juta dari Anggaran Dana Desa untuk membangun ekosistem wisata Tanjung Bias secara menyeluruh [2].
Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan sablon manual, bahan kain berkualitas, dan biaya operasional awal produksi. Para pemuda mendapatkan pelatihan teknis menyablon dan desain grafis untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki standar jual yang kompetitif di pasar wisata. Proses trial and error dalam pencampuran warna dan teknik sablon menjadi fase pembelajaran berharga yang mematangkan keterampilan mereka secara nyata.
Eksperimen desain dilakukan dengan menggabungkan unsur visual Pantai Tanjung Bias dan peribahasa Sasak yang kaya filosofi untuk menemukan formula desain yang paling diminati pasar. Evaluasi penjualan dilakukan secara berkala untuk menentukan desain mana yang perlu diproduksi ulang dan mana yang perlu diperbarui sesuai tren [3]. Tantangan keterbatasan ruang pamer diatasi dengan memaksimalkan lokasi strategis di bibir pantai yang sudah ramai pengunjung, mengubah keterbatasan menjadi keunggulan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah membangun kesadaran pasar bahwa produk kaos lokal Tangkong memiliki nilai budaya dan kualitas yang layak dibeli oleh wisatawan yang terbiasa dengan produk brand nasional yang sudah dikenal. Proses membangun reputasi jenama lokal membutuhkan waktu dan konsistensi yang tidak selalu mudah dipertahankan oleh kelompok pemuda yang baru merintis usaha [1]. Mitigasinya ditempuh dengan konsisten menjaga kualitas bahan dan keunikan desain berbasis budaya Sasak yang tidak bisa ditiru oleh produk kaos wisata generik dari luar desa.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan alat sablon dan kapasitas produksi yang rendah membuat pengelola tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan pada hari-hari puncak kunjungan wisatawan. Keterbatasan keahlian desain grafis juga sempat menjadi hambatan dalam menghasilkan visual yang cukup menarik dan kompetitif di pasar cenderamata wisata yang semakin ramai [2]. Hambatan-hambatan ini dimitigasi dengan memprioritaskan pelatihan desain digital bagi pemuda dan merencanakan penambahan kapasitas produksi sebagai investasi strategis berikutnya.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Tangkong adalah kepemimpinan Munajab yang memiliki visi pemberdayaan kuat serta kemampuan mengorganisir semangat kreatif para pemuda secara efektif dan terarah. Dukungan politik dan fiskal dari Kepala Desa Fuad Abdurrahman melalui penyertaan modal Dana Desa menciptakan kepercayaan diri yang mendorong para pemuda untuk berani bereksperimen [2]. Kolaborasi erat antara pemerintah desa sebagai fasilitator dan pemuda sebagai eksekutor kreatif menjadi resep kunci yang tidak mudah ditiru oleh inisiatif serupa di tempat lain.
Lokasi strategis gerai di tepi Pantai Tanjung Bias menjadi faktor krusial yang secara alami menempatkan produk Tangkong di hadapan ribuan calon pembeli potensial setiap harinya. Keunikan nama dan konsep produk yang berakar pada bahasa dan budaya Sasak memberikan nilai diferensiasi yang kuat dan autentik, sulit ditiru oleh produk kaos wisata generik dari luar desa [1]. Faktor-faktor ini bersinergi membentuk ekosistem usaha yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika pasar pariwisata yang terus bergerak.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Tangkong hadir, wisatawan Pantai Tanjung Bias tidak memiliki pilihan cenderamata berbasis budaya lokal dan pemuda desa belum memiliki wadah kerja kreatif di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai. Setelah inovasi ini berjalan, gerai sederhana di bibir pantai bertransformasi menjadi titik singgah wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Senteluk, sementara kelompok pemuda pengelola memperoleh pendapatan baru yang menekan angka pengangguran produktif di kalangan generasi muda desa [1]. Terbukanya kesempatan kerja di bidang produksi, desain, dan pemasaran memperluas manfaat ekonomi kepada lebih banyak anggota komunitas muda desa.
Secara kualitatif, inovasi ini berhasil mengangkat citra Desa Senteluk sebagai destinasi wisata yang lengkap, bernilai budaya, dan berdaya ekonomi kreatif. Wisatawan semakin familiar dengan istilah dan peribahasa bahasa Sasak yang tertera pada kaos, menciptakan pertukaran budaya positif yang secara tidak langsung memperkuat literasi budaya lokal [3]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah terciptanya ekosistem pariwisata yang saling menguatkan antara pelaku kuliner, penyedia jasa wisata, dan industri kreatif di satu kawasan pantai yang terintegrasi, membuktikan bahwa modal kecil yang dikelola dengan kreativitas tinggi mampu menghasilkan dampak komunitas yang jauh melampaui nilai investasi awalnya [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal Tangkong berasal dari Dana Desa sebesar Rp20 juta yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Senteluk di bawah kepemimpinan Kepala Desa Fuad Abdurrahman, sebagai bagian dari total anggaran Rp100 juta yang digelontorkan untuk membangun ekosistem wisata Tanjung Bias secara menyeluruh [1], [2]. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan sablon manual, bahan kain berkualitas, dan biaya operasional awal produksi.
Model bisnis Tangkong bersifat langsung: penjualan kaos cenderamata kepada wisatawan di gerai tepi pantai dengan margin keuntungan yang disisihkan sebagian untuk modal pengembangan varian produk baru seperti topi, tas kain, dan gantungan kunci berbahan lokal. Model keberlanjutan finansialnya tidak bergantung pada subsidi berkelanjutan dari Dana Desa, melainkan bertumpu pada pendapatan penjualan produk yang terus dikembangkan variasinya seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Bias.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang tepat dalam inovasi ini adalah memulai dari skala kecil dengan gerai sederhana berukuran dua kali dua meter di lokasi yang sudah memiliki trafik pengunjung tinggi, sehingga investasi awal bisa diminimalkan sementara eksposur produk tetap maksimal. Pemilihan nama jenama “Tangkong” yang berakar pada kosakata bahasa Sasak juga terbukti menjadi keputusan branding yang kuat karena memberikan diferensiasi autentik yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor dari luar desa [1].
Jika memulai dari awal, pelatihan desain grafis digital sebaiknya dilakukan sejak tahap perintisan, bukan menunggu sampai keterbatasan desain menjadi hambatan produksi. Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah menggali terlebih dahulu kosakata, peribahasa, atau ikon visual khas budaya lokal masing-masing sebagai fondasi branding produk, kemudian memanfaatkan lokasi wisata yang sudah ramai sebagai titik penjualan awal sebelum merambah ke kanal pemasaran yang lebih luas.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan usaha Tangkong dijalankan dengan menjaga kualitas bahan dan keunikan desain agar konsumen tetap loyal serta aktif merekomendasikan produk kepada orang-orang di sekitarnya. Pemerintah Desa Senteluk berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan lanjutan dan fasilitasi promosi di tingkat kabupaten hingga provinsi NTB [4]. Keuntungan usaha sebagian disisihkan untuk modal pengembangan varian produk baru seperti topi, tas kain, dan gantungan kunci berbahan lokal.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui kaderisasi desainer muda dari desa untuk menjamin kesegaran ide kreatif di masa depan sekaligus memastikan regenerasi pengelola yang berkelanjutan tanpa ketergantungan pada individu tertentu. Pengelola berencana memperluas jangkauan pemasaran dengan merambah platform perdagangan elektronik dan konten media sosial secara lebih terencana. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Tangkong sebagai unit usaha BUMDes yang menguntungkan sekaligus menjadi duta budaya Sasak yang dikenal luas di pasar wisata regional dan nasional.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi jenama kaos Tangkong dari Desa Senteluk berkontribusi nyata terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait pemberdayaan ekonomi pemuda, pelestarian budaya Sasak, dan penguatan ekosistem pariwisata lokal, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Inovasi Tangkong menciptakan sumber penghasilan baru bagi pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai.
Modal awal Rp20 juta dari Dana Desa melahirkan unit usaha yang memberikan penghasilan rutin bagi kelompok pemuda pengelola
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
Kaos Tangkong yang menampilkan tipografi peribahasa dan kosakata bahasa Sasak secara tidak langsung berfungsi sebagai media edukasi budaya bagi wisatawan yang memakainya.
Setiap kaos yang terjual menyebarkan pengetahuan tentang kekayaan bahasa dan filosofi Sasak kepada khalayak yang lebih luas
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tangkong menciptakan pekerjaan layak di bidang produksi, desain, dan pemasaran bagi pemuda Desa Senteluk yang sebelumnya tidak memiliki peluang kerja di sektor ekonomi kreatif.
Diversifikasi ekonomi desa dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekosistem pariwisata kreatif bernilai tambah tinggi
SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan
Kebijakan penyertaan modal Dana Desa untuk usaha pemuda mendistribusikan manfaat pertumbuhan wisata Tanjung Bias secara lebih merata kepada kalangan muda yang sebelumnya tidak memiliki akses modal.
Pemuda lokal berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pariwisata yang sebelumnya lebih banyak dinikmati pelaku usaha luar desa
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Transformasi Pantai Tanjung Bias dari kawasan kumuh menjadi destinasi wisata budaya yang dikelola pemuda lokal menjadikan Desa Senteluk contoh permukiman pesisir berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Kehadiran produk Tangkong melengkapi ekosistem wisata pantai yang menjual kuliner dan identitas budaya secara terintegrasi
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan Tangkong bertumpu pada kemitraan antara pemuda kreatif desa, Pemerintah Desa Senteluk, dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB yang mencanangkan Tanjung Bias sebagai desa wisata.
Sinergi antara inisiatif masyarakat dan fasilitasi kebijakan pemerintah menghasilkan inovasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi inovasi ini meliputi ketersediaan lokasi wisata dengan arus kunjungan yang memadai, kekayaan budaya lokal yang dapat dijadikan materi branding produk, serta komitmen pemerintah desa untuk menyediakan modal awal melalui Dana Desa. Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, sekitar Rp15-25 juta untuk pengadaan peralatan sablon, bahan baku awal, dan gerai sederhana, dengan waktu persiapan sekitar tiga hingga enam bulan hingga produk siap jual [5]. Strategi replikasi dimulai dengan menggali potensi bahasa daerah, ikon visual, atau tokoh budaya desa masing-masing sebagai materi desain produk yang autentik dan tidak bisa ditiru.
Strategi scale up Tangkong dilakukan dengan membuka gerai cabang di lokasi strategis kawasan Senggigi dan Kota Mataram untuk menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Tangkong juga berencana menjalin kerja sama konsinyasi dengan hotel-hotel berbintang di sekitar Batu Layar guna menjangkau segmen wisatawan mancanegara kelas atas yang memiliki daya beli lebih tinggi [2]. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing daerah, misalnya desa dengan tradisi tenun dapat mengintegrasikan motif tenun ke dalam desain kaos, sementara integrasi produk ke dalam paket wisata resmi desa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan volume penjualan secara signifikan.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Semanten di Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, menerapkan inovasi “Model Kemitraan Strategis Tanpa Ketergantungan Dana Talangan Pemerintah” yang mengintegrasikan unit usaha gerai sembako dan distribusi gas elpiji bersubsidi dalam satu kelembagaan koperasi berbasis kolaborasi modal dengan pihak ketiga [1][2]. Inovasi ini digerakkan oleh Pemerintah Desa Semanten bersama Sulaiman selaku Ketua Koperasi dan pengurus yang bermitra dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal, untuk mengatasi ketiadaan modal awal operasional yang selama ini menjadi alasan utama stagnasi lembaga ekonomi desa, serta panjangnya rantai distribusi yang membuat harga kebutuhan pokok tidak stabil dan menggerus daya beli masyarakat. Dampak utamanya adalah tercatatnya KDMP Semanten sebagai satu-satunya koperasi desa yang beroperasi aktif secara nyata dari ratusan unit di Kabupaten Pacitan, terciptanya akses barang kebutuhan pokok dengan harga kompetitif bagi warga, serta meningkatnya pendapatan asli desa melalui skema bagi hasil yang transparan — menjadikan KDMP Semanten sebagai proyek percontohan yang akan diduplikasi di dua belas kecamatan seluruh Kabupaten Pacitan [3][4].
Nama Inovasi: Model Kemitraan Strategis Koperasi Desa Merah Putih Tanpa Ketergantungan Dana Talangan Pemerintah Alamat: Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Inovator: Pemerintah Desa Semanten dan Pengurus KDMP Semanten (Sulaiman — Ketua Koperasi) Kontak:
Website: inovasi.web.id
Latar Belakang
Desa Semanten berada di tengah arus perubahan kebijakan nasional yang mendorong setiap desa memiliki lembaga ekonomi berbasis koperasi melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Namun ketiadaan modal awal seringkali menjadi alasan utama bagi banyak desa untuk menunda langkah operasional lembaga ekonomi mereka. Di Kabupaten Pacitan sendiri, ratusan koperasi desa yang telah terdaftar justru mengalami stagnasi administratif karena terjebak pada menunggu pencairan dana pemerintah yang prosesnya panjang dan tidak pasti [1][2].
Masyarakat Desa Semanten selama ini sangat bergantung pada rantai distribusi panjang yang membuat harga kebutuhan pokok seringkali tidak stabil dan lebih mahal dibandingkan di pusat kota kecamatan. Kondisi ini menggerus daya beli rumah tangga dan menekan marjin keuntungan pelaku usaha mikro di tingkat desa [4]. Regulasi yang ketat terkait penggunaan dana desa untuk penyertaan modal langsung ke koperasi menambah kompleksitas permasalahan — pemerintah desa tidak bisa begitu saja mengalirkan dana untuk modal usaha koperasi tanpa mekanisme yang sesuai aturan hukum.
Pemerintah Desa Semanten melihat permasalahan ini bukan sebagai hambatan tetapi justru sebagai peluang untuk membuktikan bahwa kemandirian ekonomi desa bisa diwujudkan tanpa bergantung pada dana talangan pemerintah. Urgensi pembentukan wadah ekonomi ini menjadi semakin mendesak ketika masyarakat membutuhkan akses langsung terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan distribusi gas elpiji bersubsidi yang tepat sasaran [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama yang diterapkan oleh KDMP Semanten adalah model kemitraan strategis yang sangat fleksibel tanpa ketergantungan pada dana talangan pemerintah. Sulaiman bersama pengurus lainnya melahirkan konsep kolaborasi modal dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal sebagai pihak ketiga yang menyediakan pasokan barang dan akses permodalan tanpa membebani kas desa [1][3]. Pendekatan ini menjadi terobosan karena membuktikan bahwa koperasi desa bisa beroperasi aktif meski tanpa modal tunai besar di awal.
Unit usaha gerai sembako dan pengecer gas elpiji menjadi ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan aset bangunan milik desa sebagai fasilitas operasional dan manajemen bisnis profesional yang dijalankan oleh pengurus lokal yang kompeten [2]. Pemerintah desa menyediakan gedung secara gratis sebagai bentuk penyertaan modal non-tunai, sementara pengurus koperasi fokus pada pengembangan jaringan pasar dan pelayanan anggota.
Transparansi pengelolaan keuangan menjadi prinsip fundamental yang diterapkan sejak hari pertama operasional. Rencana kerja sistematis ditempel secara terbuka di dinding kantor agar menjadi panduan visual harian yang bisa diakses seluruh anggota [4]. Skema bagi hasil antara koperasi dan pemerintah desa dirancang secara transparan dan akuntabel untuk memastikan setiap pihak memperoleh manfaat yang proporsional.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan bermula dari musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat untuk membangun kesepahaman visi tentang kedaulatan ekonomi desa. Para pengurus kemudian menyusun rencana kerja sistematis dan mengurus legalitas koperasi berbadan hukum melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pacitan [1][2]. Proses legalisasi ini menjadi prasyarat penting sebelum koperasi bisa menjalin kemitraan resmi dengan pihak ketiga dan mengakses pasokan barang dari distributor.
Langkah pengujian dilakukan dengan membuka layanan retail berskala kecil untuk mengukur tingkat serapan pasar dan respons kebutuhan warga desa. Pemerintah desa mengambil risiko dengan menyediakan fasilitas gedung gratis selama dua bulan pertama sebagai bentuk dukungan nyata terhadap masa inkubasi bisnis [3]. Tingginya antusiasme warga pada fase uji coba ini membuktikan besarnya kebutuhan pasar lokal yang selama ini terabaikan.
Beberapa kegagalan administratif pada fase awal justru menjadi pembelajaran berharga untuk memperkuat standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan koperasi. Eksperimen kemitraan dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal terbukti menjadi kunci sukses dalam mengatasi keterbatasan modal tunai — mitra ini menyediakan pasokan barang dengan skema konsinyasi yang memungkinkan koperasi berjualan tanpa harus menyediakan modal pengadaan besar di awal [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah regulasi yang ketat terkait penggunaan dana desa untuk penyertaan modal langsung yang membatasi ruang gerak finansial pengurus di masa awal. Hal ini memaksa para pengelola untuk bekerja ekstra keras mencari sumber pendanaan alternatif yang legal dan tidak melanggar aturan hukum [2]. Mitigasi yang ditempuh adalah mengonversi fasilitas fisik berupa gedung milik desa sebagai bentuk penyertaan modal non-tunai yang sah secara regulasi, sekaligus menjalin kemitraan dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal yang menyediakan pasokan barang melalui skema konsinyasi sehingga koperasi bisa beroperasi tanpa modal tunai besar.
Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem koperasi modern juga menjadi kendala dalam membangun basis anggota yang setia dan aktif berpartisipasi. Banyak warga yang masih menganggap koperasi sebagai lembaga simpan pinjam konvensional yang identik dengan bunga tinggi dan pengelolaan tidak transparan [3][4]. Mitigasi dilakukan melalui pendekatan edukasi personal secara door-to-door yang dilakukan secara rutin oleh pengurus, disertai demonstrasi langsung manfaat ekonomi berupa harga kebutuhan pokok yang lebih murah dan stabil di gerai koperasi dibandingkan di warung yang membeli dari rantai distribusi panjang.
Keterbatasan jumlah pengurus yang memiliki kompetensi manajerial dan akuntansi turut memperlambat konsolidasi operasional pada fase awal. Mitigasi dilakukan dengan menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun transparan — rencana kerja dan laporan keuangan ditempel terbuka di dinding kantor — serta merencanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus muda secara berkala [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Sinergi yang harmonis antara Kepala Desa Semanten dan Sulaiman selaku Ketua Koperasi menjadi faktor determinan paling krusial dalam menggerakkan roda organisasi. Keberanian pemerintah desa untuk memfasilitasi sarana fisik berupa gedung operasional secara gratis memungkinkan pengurus fokus sepenuhnya pada pengembangan jaringan pasar dan pelayanan anggota [2][3]. Komitmen pemerintah desa ini menjadi bukti nyata bahwa penyertaan modal tidak harus selalu dalam bentuk uang tunai.
Pola pikir bisnis yang pragmatis di kalangan pengurus membuat koperasi ini mampu bergerak lebih lincah dibandingkan lembaga serupa lainnya yang masih menunggu pencairan dana pemerintah. Kepercayaan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal sebagai mitra strategis terhadap integritas pengelola koperasi menjadi modal sosial yang tidak ternilai harganya [4]. Transparansi pengelolaan keuangan sejak hari pertama — dengan menempelkan rencana kerja dan laporan keuangan secara terbuka — memperkuat kepercayaan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan anggota aktif.
Hasil dan Dampak Inovasi
KDMP Semanten mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya koperasi desa yang beroperasi aktif secara nyata dari ratusan unit yang terdaftar di Kabupaten Pacitan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa manajemen yang tepat dan kemitraan strategis jauh lebih penting daripada ketersediaan modal tunai yang berlimpah di awal usaha [1][2].
Masyarakat desa kini menikmati kemudahan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih kompetitif dan stabil. Penurunan biaya logistik rumah tangga secara otomatis meningkatkan daya beli warga dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Desa Semanten [3]. Distribusi gas elpiji bersubsidi yang tepat sasaran melalui koperasi juga menghilangkan praktik penimbunan dan spekulasi harga yang selama ini merugikan masyarakat lapisan bawah.
Secara kelembagaan, inovasi ini telah meningkatkan pendapatan asli desa melalui skema bagi hasil yang transparan dan akuntabel. Dampak psikologisnya adalah tumbuhnya rasa bangga dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan desa dalam mengelola urusan ekonomi secara mandiri dan profesional [4]. Status sebagai satu-satunya KDMP aktif di Pacitan menjadikan Desa Semanten sebagai rujukan studi tiru bagi desa-desa lain di kabupaten tersebut.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan KDMP Semanten memiliki keunikan tersendiri karena tidak mengandalkan dana talangan pemerintah. Modal awal bersumber dari kombinasi simpanan pokok dan simpanan wajib anggota perintis, serta penyertaan modal non-tunai berupa fasilitas gedung operasional dari Pemerintah Desa Semanten [2][3]. Kemitraan strategis dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal menjadi sumber pembiayaan operasional utama — mitra ini menyediakan pasokan barang melalui skema konsinyasi yang memungkinkan koperasi berjualan tanpa modal pengadaan besar. Rencana pengembangan mencakup penjajakan kerja sama pembiayaan dengan perbankan nasional melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas skala bisnis.
Model pendapatan koperasi bertumpu pada dua aliran utama yang saling menopang. Pertama, margin keuntungan dari gerai sembako yang menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari rantai distribusi panjang — margin tetap ada meskipun harga jual ke anggota lebih kompetitif karena barang didapat langsung dari distributor mitra. Kedua, komisi distribusi gas elpiji bersubsidi yang menjangkau kebutuhan harian masyarakat [1]. Skema bagi hasil antara koperasi dan pemerintah desa memastikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa secara transparan, sementara sebagian keuntungan dialokasikan untuk penguatan modal kerja dan pengembangan infrastruktur kantor permanen agar koperasi secara bertahap melepaskan ketergantungan pada fasilitas pinjaman gedung.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh pengurus KDMP Semanten adalah tidak menunggu pencairan dana talangan pemerintah dan langsung menjalin kemitraan strategis dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal sebagai penyedia pasokan barang. Strategi ini terbukti menjadi pembeda utama yang memungkinkan KDMP Semanten beroperasi aktif sementara ratusan koperasi desa lainnya di Pacitan masih terjebak stagnasi administratif [1][3]. Keputusan pemerintah desa untuk mengonversi fasilitas gedung sebagai bentuk penyertaan modal non-tunai juga menjadi terobosan cerdas yang mengatasi kendala regulasi penggunaan dana desa.
Jika memulai dari awal, pengurus mengakui bahwa edukasi masyarakat tentang sistem koperasi modern seharusnya dilakukan secara intensif sebelum koperasi beroperasi, bukan secara paralel setelah layanan dibuka. Keterlambatan membangun pemahaman warga sempat memperlambat akselerasi pertumbuhan anggota di fase awal [4]. Selain itu, standar operasional prosedur pengelolaan keuangan idealnya sudah tersusun rapi sebelum transaksi pertama terjadi — beberapa kegagalan administratif pada fase awal bisa dihindari jika SOP keuangan disiapkan lebih matang.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, jangan biarkan ketiadaan modal tunai menjadi alasan untuk menunda — cari mitra strategis yang bersedia menyediakan barang melalui skema konsinyasi atau kemitraan modal. Kedua, manfaatkan aset desa yang sudah ada (gedung, lahan, kendaraan) sebagai bentuk penyertaan modal non-tunai yang sah secara regulasi. Ketiga, terapkan transparansi keuangan sejak hari pertama — tempelkan rencana kerja dan laporan keuangan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tumbuh dari bukti, bukan dari janji [2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Semanten dirancang melalui skema kemandirian finansial yang akan melepaskan ketergantungan pada fasilitas pinjaman gedung dari pemerintah desa secara bertahap. Pendapatan yang diperoleh dari unit usaha sembako dan distribusi gas elpiji dialokasikan kembali untuk penguatan modal kerja dan pengembangan infrastruktur kantor permanen [1][2]. Rencana pendapatan mandiri jangka panjang difokuskan pada perluasan unit usaha — termasuk penjajakan unit penyediaan sarana produksi pertanian dan unit simpan pinjam — untuk memperkuat fondasi ekonomi koperasi.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus muda yang akan terus dilaksanakan secara berkala. Koperasi menargetkan terbentuknya kader-kader pengelola baru yang memiliki integritas, jiwa kewirausahaan, dan kompetensi digital untuk mengawal keberlanjutan operasional di masa depan [3][4].
Koperasi juga berencana menjajaki kerja sama pembiayaan dengan perbankan nasional melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperluas skala bisnis. Kemitraan strategis dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal terus diperkuat dan dikembangkan agar pasokan barang semakin beragam dan volume distribusi meningkat. Komunikasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pacitan dibina untuk mempertahankan status legalitas dan mengakses program pendampingan pemerintah [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Implementasi KDMP Semanten berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kontribusi tersebut mencakup dimensi ekonomi, kemandirian kelembagaan, dan kemitraan strategis yang saling memperkuat sebagaimana dirinci dalam tabel berikut [1].
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
KDMP Semanten membuka peluang usaha bagi warga lokal dan memberikan akses barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Distribusi gas elpiji bersubsidi yang tepat sasaran menghilangkan praktik spekulasi harga yang merugikan warga miskin [2].
Harga kebutuhan pokok lebih kompetitif dan stabil; distribusi gas elpiji bersubsidi tepat sasaran; peningkatan daya beli rumah tangga
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Koperasi ini menciptakan sistem ekonomi sirkular di desa yang mendorong pertumbuhan pendapatan asli desa serta menyediakan lingkungan bisnis yang sehat bagi pengusaha mikro setempat. Skema bagi hasil yang transparan memastikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa [3].
Satu-satunya KDMP aktif dari ratusan unit di Pacitan; peningkatan pendapatan asli desa melalui skema bagi hasil; terciptanya lapangan kerja di unit usaha koperasi
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan inovasi ini didasarkan pada kolaborasi antara pemerintah desa, Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal, dan masyarakat dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif tanpa ketergantungan modal pemerintah. Model kemitraan ini menjadi rujukan bagi 12 kecamatan di Pacitan [4].
Kemitraan aktif dengan Koperasi Konsumen Bina Mandiri Tawakal; status proyek percontohan untuk 12 kecamatan; kolaborasi pemerintah desa–koperasi–masyarakat
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model sukses KDMP Semanten telah ditetapkan sebagai proyek percontohan yang akan diduplikasi di dua belas kecamatan seluruh Kabupaten Pacitan. Kunci replikasinya terletak pada tiga elemen yang dapat diadaptasi: model kemitraan strategis dengan koperasi mitra yang menyediakan pasokan barang tanpa modal tunai besar, pemanfaatan aset desa sebagai penyertaan modal non-tunai, dan transparansi pengelolaan keuangan sejak hari pertama operasional [1][2]. Prasyarat minimum mencakup ketersediaan gedung atau fasilitas desa yang dapat dikonversi menjadi gerai operasional, kesediaan pemerintah desa untuk memberikan dukungan non-tunai, dan adanya pengurus yang memiliki pola pikir bisnis pragmatis.
Para pengurus dari desa lain akan diundang untuk melakukan studi tiru secara langsung guna mempelajari mekanisme kemitraan strategis yang telah terbukti berhasil. Strategi replikasi menekankan pada adaptasi pola manajemen kerja yang transparan dan kecepatan dalam pengurusan legalitas lembaga ekonomi desa [3]. Desa dengan karakteristik berbeda dapat mengadaptasi model ini dengan menyesuaikan jenis unit usaha — desa pertanian bisa menambahkan unit sarana produksi pertanian, desa pesisir bisa mengembangkan unit distribusi kebutuhan nelayan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pacitan agar model ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh subur di seluruh wilayah. Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id[5] memastikan pengetahuan dan pengalaman KDMP Semanten dapat diakses oleh komunitas desa lainnya sebagai panduan replikasi yang terukur dan terstruktur.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “KDMP Semanten: Pelopor Ekonomi Rakyat Koperasi Desa Merah Putih Aktif di Pacitan,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] Pemerintah Kabupaten Pacitan, “Koperasi Desa Merah Putih Semanten Jadi Satu-satunya KDMP Aktif dari Ratusan Unit di Pacitan,” pacitankab.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://pacitankab.go.id
[3] Jatim Network, “Model Kemitraan Strategis KDMP Semanten: Beroperasi Aktif Tanpa Modal Tunai Besar,” jatimnetwork.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://jatimnetwork.com
[4] Berita Jatim, “Kepala Desa Semanten dan Sulaiman Gerakkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Percontohan Pacitan,” beritajatim.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://beritajatim.com
[5] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
Desa Cenang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, menjadi pelopor Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) — sebuah inovasi berbasis data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang menggunakan data by name by address tentang Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai fondasi aksi komunitas terorganisasi melalui Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) [1]. Inovasi yang digagas oleh Bahrul Ulum bersama komunitas Celoteh Brebes Membangun dan dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 ini berhasil mengembalikan 157 ATS di Desa Cenang ke satuan pendidikan, sementara di tingkat kabupaten GKB telah mengembalikan 6.400 ATS dari 2017 hingga 2020, meraih penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, dan menjadi rujukan penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS oleh Bappenas RI [2], [5].
Latar Belakang
Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah — kondisi ekonomi keluarga yang berat mendorong banyak anak usia sekolah untuk bekerja lebih awal daripada menyelesaikan pendidikannya. Angka anak tidak sekolah di Brebes tergolong tinggi, dan yang memperburuk situasinya adalah ketidakhadiran data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar intervensi kebijakan [3]. Tanpa data yang presisi, pemerintah daerah dan komunitas hanya bisa bekerja berdasarkan perkiraan — bukan fakta by name by address yang menunjukkan di mana setiap anak itu tinggal dan mengapa ia berhenti bersekolah.
Desa Cenang di Kecamatan Songgom menjadi salah satu dari empat desa pilot project SIPBM di Kabupaten Brebes sejak 2013. Ketika data SIPBM mulai terkumpul, kenyataan yang muncul sangat mengejutkan: ratusan anak di desa ini termasuk kategori ATS — ada yang putus sekolah di tengah jalan (dropout), ada yang lulus satu jenjang tetapi tidak melanjutkan, dan ada yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali [1]. Kenyataan ini bukan rahasia di kalangan warga, tetapi sebelum SIPBM hadir tidak ada satu pun dokumen yang mencatat nama, alamat, dan kondisi setiap anak secara sistematis sehingga tidak ada yang bisa ditindaklanjuti secara terstruktur.
Di sisi lain, muncul energi sosial yang tidak kalah penting. Bahrul Ulum dan rekan-rekannya di komunitas Celoteh Brebes Membangun menemukan seorang anak pedagang sate keliling bernama Wisnu yang putus sekolah — dan dari satu anak itu, lahirlah kesadaran kolektif bahwa masalah ATS tidak bisa dibiarkan sebagai urusan keluarga masing-masing [4]. Kisah Wisnu menjadi ikon yang menggerakkan banyak relawan muda Brebes untuk mulai bekerja secara sistematis mencari, mendampingi, dan mengembalikan anak-anak yang terlewat dari sistem pendidikan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) — sebuah sistem penanganan ATS berbasis data SIPBM yang mengintegrasikan teknologi informasi, kelembagaan komunitas, dan jalur birokrasi pendidikan ke dalam satu alur kerja yang terkoordinasi. Kekuatan utama GKB terletak pada basis datanya: SIPBM menghasilkan data ATS by name by address yang memungkinkan FMPP mengetahui persis siapa, di mana, dan dalam kondisi apa setiap anak yang tidak bersekolah itu berada — sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh program penanganan dropout konvensional yang hanya mengandalkan laporan sekolah [5].
Inovasi ini bekerja melalui kelembagaan FMPP yang dibentuk di tiga tingkatan: kabupaten, kecamatan, dan desa. Setiap FMPP desa memiliki struktur lengkap dengan bidang verifikasi data, bidang penggalangan dana, bidang pengembalian anak ke sekolah, dan bidang pendampingan anak GKB setelah kembali bersekolah [1]. Personilnya bukan pejabat pemerintah, melainkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, anggota ormas, Babinkamtibmas, dan Babinsa — warga biasa yang dipersatukan oleh kepedulian terhadap hak pendidikan anak desa mereka.
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai dengan pendataan SIPBM yang dilakukan oleh pencacah lapangan terlatih — pada 2019 Desa Cenang membuka rekrutmen 20 pencacah lapangan dengan persyaratan pengalaman di bidang IT dan sensus. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh FMPP melalui kunjungan rumah untuk memastikan akurasi sebelum dijadikan baseline intervensi [5]. Verifikasi ini penting karena data lapangan sering berbeda dari catatan administrasi: anak yang tercatat putus sekolah di data pemerintah bisa jadi sudah kembali belajar di pesantren, atau sebaliknya, anak yang tercatat aktif sudah lama tidak hadir di kelas.
Setelah data tervalidasi, FMPP melakukan rekonfirmasi langsung ke keluarga: apakah anak bersedia kembali bersekolah? Jika bersedia, FMPP menyiapkan surat pernyataan dari ATS dan orang tua, rekomendasi dari kepala desa, dan rekomendasi dari camat sebelum mengantarkan anak tersebut langsung ke sekolah yang dipilih [1]. Pengantaran ini bukan sekadar seremonial — FMPP hadir secara fisik mendampingi anak dan keluarga saat mendaftar, memastikan tidak ada hambatan administratif yang membuat anak kembali urung bersekolah di detik terakhir.
Pada fase awal, FMPP menemukan bahwa percobaan pertama menjangkau anak-anak yang sudah bekerja di luar kota mengalami kegagalan, karena pendekatan yang berhasil untuk anak yang belum bekerja tidak otomatis berhasil untuk yang sudah berpenghasilan. Koreksi dilakukan dengan menyediakan opsi pendidikan nonformal seperti Kejar Paket yang jadwalnya bisa disesuaikan dengan jam kerja [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat yang dihadapi FMPP Desa Cenang adalah menjangkau ATS yang sudah bekerja di luar kota. Ketika seorang anak sudah berpenghasilan — meski tidak besar — ia memiliki alasan ekonomi yang nyata untuk tidak kembali ke sekolah, dan FMPP tidak bisa menandingi argumen itu hanya dengan motivasi moral [1]. Mitigasinya ditempuh dengan menyediakan jalur pendidikan nonformal (Kejar Paket B) yang jadwalnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan jam kerja, serta mengembangkan opsi pendidikan jarak jauh untuk menjangkau ATS pekerja migran yang berada di luar kota.
Tantangan kedua adalah menjaga konsistensi kehadiran anak GKB di sekolah setelah berhasil dikembalikan, karena ada anak yang kembali absen atau keluar lagi akibat faktor ekonomi keluarga yang belum berubah [5]. Mitigasinya ditempuh melalui kunjungan rumah berulang oleh FMPP, koordinasi intensif dengan pihak sekolah untuk memantau absensi secara berkala, serta penggalangan dana dari donatur melalui media sosial untuk membantu menutupi hambatan finansial yang menghalangi kehadiran anak di sekolah.
Tantangan ketiga adalah beban kerja yang signifikan bagi relawan FMPP yang menjalankan tugas pendataan, verifikasi, pengantaran, dan pendampingan tanpa imbalan finansial yang memadai. Mitigasinya ditempuh melalui penguatan regulasi lewat Perbup Nomor 115/2017 yang mewajibkan setiap desa membentuk FMPP serta dukungan penganggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk menjaga operasional FMPP [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah keunggulan data SIPBM yang memberikan landasan faktual yang tidak bisa dibantah. Ketika FMPP datang ke rumah keluarga membawa nama, alamat, dan kondisi pendidikan anak yang tertulis di sistem, percakapan antara FMPP dan orang tua berpijak pada fakta konkret — bukan asumsi atau prasangka [3]. Data yang akurat juga memungkinkan pemerintah daerah menyusun RKPDesa dan APBDes yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga, bukan sekadar memenuhi format administratif.
Faktor kedua adalah kepemimpinan Bahrul Ulum yang membangun ekosistem gerakan dari bawah sebelum program ini memperoleh legitimasi birokrasi melalui Perbup Nomor 115/2017. Dengan memulai dari komunitas informal Celoteh Brebes Membangun dan menggunakan media sosial untuk menggalang donatur, Bahrul Ulum membuktikan bahwa gerakan sosial yang kuat bisa mendorong kebijakan — bukan sebaliknya [5]. Komitmen Bupati yang kemudian mengukuhkan GKB dalam regulasi formal dan menyediakan dukungan anggaran melalui Dinas Pendidikan menjadikan gerakan yang berawal dari relawan ini memiliki kekuatan hukum dan sumber daya yang memastikan keberlanjutannya.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum GKB diterapkan, ratusan anak di Desa Cenang masuk kategori ATS tanpa ada satu pun dokumen yang mencatat nama, alamat, dan kondisi mereka secara sistematis, sementara di tingkat Kabupaten Brebes angka ATS tergolong tinggi tanpa basis data yang akurat untuk intervensi kebijakan. Setelah inovasi diterapkan, dari 230 ATS yang terdata di Desa Cenang pada 2017–2018, sebanyak 85 anak berhasil dikembalikan ke sekolah formal dan 25 anak ke jalur nonformal Kejar Paket B, dengan jumlah kumulatif mencapai 157 anak pada 2020 [2]. Di tingkat kabupaten, GKB melampaui target pertamanya: pada 2017 ditargetkan 1.000 ATS kembali bersekolah, tetapi yang berhasil dikembalikan mencapai 1.212 anak; dari 2017 hingga 2020 total 6.400 ATS berhasil dikembalikan ke satuan pendidikan formal maupun nonformal di seluruh Kabupaten Brebes.
Dampak inovasi ini meluas jauh melampaui angka-angka pengembalian anak ke sekolah. SIPBM yang awalnya diterapkan di empat desa pilot pada 2013 sudah direplikasi ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Brebes pada 2019 — artinya sebuah inovasi desa berhasil mengubah sistem perencanaan pembangunan seluruh kabupaten [1]. GKB Brebes juga meraih penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 di Jakarta.
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah perubahan cara pandang warga dan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan. Kepala Desa Cenang secara eksplisit menyatakan bahwa data SIPBM 2017 digunakan sebagai acuan penyusunan APBDes — sebuah perubahan paradigma yang menggeser perencanaan desa dari berbasis asumsi menjadi berbasis fakta kebutuhan riil setiap warga [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan program GKB berasal dari kombinasi dukungan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang dialokasikan setelah Perbup Nomor 115/2017 diterbitkan, alokasi APBDes dari pemerintah desa yang menggunakan data SIPBM sebagai acuan perencanaan, serta penggalangan dana dari donatur melalui media sosial yang diinisiasi oleh komunitas Celoteh Brebes Membangun [5], [4].
Model keberlanjutan finansial program ini unik karena tidak bertumpu pada pendapatan komersial, melainkan pada integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Ketika APBDes disusun berdasarkan data SIPBM yang terverifikasi, alokasi dana untuk pendidikan menjadi lebih tepat sasaran. Regulasi formal melalui Perbup memastikan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan sumber daya untuk FMPP, sehingga program tidak bergantung sepenuhnya pada semangat sukarelawan. Dalam jangka panjang, efisiensi anggaran pendidikan yang dihasilkan dari berkurangnya ATS dan meningkatnya angka partisipasi sekolah menjadi pengembalian investasi sosial yang jauh melebihi biaya operasional program [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah membangun sistem data by name by address (SIPBM) sebagai fondasi sebelum melakukan intervensi lapangan, karena data yang presisi mengubah percakapan dari debat opini menjadi tindakan berbasis fakta yang tidak bisa dibantah. Keputusan Bahrul Ulum untuk memulai gerakan dari komunitas informal terlebih dahulu sebelum mendorong regulasi formal juga terbukti tepat, karena gerakan yang sudah memiliki bukti dampak nyata jauh lebih mudah diadvokasi ke pemerintah daerah dibandingkan proposal program yang belum teruji [4].
Jika memulai dari awal, pendekatan penanganan ATS yang sudah bekerja sebaiknya dirancang sejak tahap perintisan dengan menyediakan jalur pendidikan nonformal dan jarak jauh yang fleksibel, bukan menunggu sampai menemui kegagalan di lapangan baru kemudian mengembangkan strategi alternatif. Saran praktis bagi daerah lain adalah memastikan tiga prasyarat dipenuhi secara bersamaan: komitmen kepala daerah dalam regulasi formal, sistem data ATS yang terverifikasi, dan pembentukan FMPP yang digerakkan oleh figur penggerak lokal yang memiliki legitimasi sosial di komunitasnya [2], [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GKB telah ditopang secara struktural oleh Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap desa membentuk FMPP sebagai amanat regulasi — bukan sekadar pilihan sukarela. Regulasi ini memastikan bahwa pergantian kepala desa atau pengurus komunitas tidak menghentikan program, karena keberadaan FMPP adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah desa [5]. Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijaga melalui struktur FMPP tiga tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa) yang bekerja secara kolektif, sehingga keberlanjutan tidak bergantung pada satu figur tertentu.
Desa Cenang bersama Desa Negla Kecamatan Losari juga disiapkan oleh Pemkab Brebes menjadi Pusat Studi Anak Tidak Sekolah dalam program GKB New Model — sebuah peran baru yang menjadikan Desa Cenang bukan sekadar pelaksana program, tetapi pusat pembelajaran dan rujukan bagi desa-desa lain [6]. Dengan peran sebagai pusat studi, keberlanjutan inovasi Desa Cenang terjamin karena setiap kunjungan studi banding dari daerah lain memperkuat identitas dan komitmen warga desa untuk terus menjalankan dan mengembangkan model yang telah mereka rintis.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Gerakan Kembali Bersekolah berbasis SIPBM berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi pendidikan inklusif, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan kemitraan multipihak, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Anak-anak GKB yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga SMA memiliki akses ke pekerjaan formal yang mensyaratkan ijazah, memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi yang menjadi akar masalah tingginya ATS di Brebes.
157 anak di Desa Cenang dan 6.400 anak di Kabupaten Brebes kembali bersekolah, membuka akses pekerjaan formal
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
GKB memastikan pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi semua anak termasuk yang paling rentan, dengan SIPBM memberikan jaminan bahwa tidak satu pun anak yang jatuh melalui celah sistem pendidikan tanpa terdeteksi dan ditangani.
85 anak kembali ke sekolah formal dan 25 anak ke Kejar Paket B di Desa Cenang; target 2017 terlampaui (1.212 dari target 1.000)
SDGs 5: Kesetaraan Gender
GKB menjangkau semua kategori ATS tanpa diskriminasi gender, membantu memastikan anak perempuan yang sering berhenti sekolah karena menikah dini atau karena prioritas biaya pendidikan untuk anak laki-laki mendapatkan hak pendidikan yang sama.
Seluruh ATS dijangkau tanpa diskriminasi gender, mengurangi risiko pernikahan dini bagi anak perempuan desa
SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
SIPBM memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan membangun sistem data yang akuntabel, transparan, dan berbasis partisipasi warga sebagai dasar perencanaan pembangunan.
APBDes Desa Cenang disusun berdasarkan data SIPBM terverifikasi; SIPBM direplikasi ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Brebes pada 2019
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi antara UNICEF, Kementerian Desa PDTT, Baperlitbangda Brebes, pemerintah desa, dan komunitas FMPP adalah contoh kemitraan multipihak yang fungsional dan berdampak terukur hingga skala kebijakan nasional.
Bappenas RI mengundang perwakilan FMPP Brebes untuk penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS; Kabupaten Blora melakukan studi banding
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GKB Brebes sudah membuktikan daya replikasinya. Kabupaten Blora dari Jawa Tengah melakukan studi banding ke Brebes pada Maret 2021 untuk mengadopsi model penanganan ATS ini, sementara Bappenas RI mengundang perwakilan FMPP Brebes — Bahrul Ulum dan Adi Assegaf — untuk berkontribusi dalam penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS yang akan menjadi kerangka kebijakan di seluruh Indonesia [5]. Prasyarat minimum replikasi meliputi komitmen kepala daerah yang diwujudkan dalam regulasi formal, keberadaan sistem data SIPBM atau sejenis yang menghasilkan data ATS by name by address terverifikasi, serta pembentukan FMPP yang digerakkan oleh figur penggerak lokal.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau karena komponen utamanya adalah pendataan SIPBM (biaya pencacah lapangan dan perangkat IT), pembentukan FMPP (biaya pelatihan dan koordinasi relawan), dan biaya operasional pendampingan anak kembali ke sekolah. Untuk scale up yang lebih sistematis, Desa Cenang dan Desa Negla telah disiapkan menjadi Pusat Studi ATS dalam program GKB New Model, sehingga daerah lain dapat melakukan kunjungan studi banding dan mendapatkan pendampingan langsung dari pelaku inovasi [6], [2]. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing, namun tiga elemen inti — data presisi, kelembagaan komunitas, dan dukungan regulasi — harus dipenuhi secara bersamaan agar dampaknya setara dengan yang telah dicapai di Brebes.
[9] Badan Kebijakan Pembangunan Nasional RI dan UNICEF, “Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS),” Jakarta: Bappenas/UNICEF, 2020. [Online]. Tersedia: https://fmppbrebeskab.com/category/berita/
BUMDes Bebakhong di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, menghadirkan dua inovasi sekaligus untuk memutus rantai kemiskinan struktural petani sejak 2025: penyertaan modal usaha tanpa agunan dan pengadaan mesin pengering gabah (dryer) berkapasitas besar. Program ini digagas Pemerintah Pekon Marang di bawah kepemimpinan Peratin Surdi bersama pengelola BUMDes Bebakhong dan kelompok tani setempat, didanai dari alokasi 20 persen Dana Desa tahun 2025 yang diputuskan melalui musyawarah pekon [1]. Sebelum inovasi ini, petani terpaksa meminjam dari rentenir berbunga tinggi saat musim tanam dan melepas gabah basah dengan harga murah kepada tengkulak karena tidak memiliki fasilitas pengeringan sendiri. Dampak langsungnya, petani Pekon Marang kini memiliki akses modal tanpa jerat rentenir serta mesin pengeringan yang mengangkat nilai jual hasil panen mereka. Keberhasilan ini mendapat pengakuan langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menjadikan Pekon Marang percontohan hilirisasi pertanian dan pengembangan BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat [2].
Latar Belakang
Pekon Marang berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, wilayah pesisir yang sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari pertanian padi sawah. Petani Pekon Marang menghadapi dua jerat kemiskinan struktural yang berulang setiap musim: ketiadaan modal untuk memulai tanam dan ketidakmampuan menyimpan atau mengeringkan gabah secara mandiri saat panen tiba di musim penghujan [3].
Ketiadaan akses layanan keuangan formal memaksa petani meminjam dari rentenir dengan bunga yang mencekik, sehingga sebagian besar keuntungan panen sudah habis untuk melunasi utang sebelum sempat dinikmati. Pada saat panen raya yang bertepatan dengan musim hujan, petani tidak memiliki fasilitas pengeringan yang memadai sehingga terpaksa menjual gabah basah kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah standar pasar — selisih harga antara gabah basah dan gabah kering yang sebenarnya dapat dicegah jika tersedia teknologi pengeringan pascapanen di tingkat desa [4].
Peluang untuk memutus siklus kemiskinan ini terbuka saat pemerintah pusat mewajibkan alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan, selaras dengan program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah Pekon Marang di bawah kepemimpinan Peratin Surdi menangkap momentum ini dengan mengalokasikan 20 persen Dana Desa 2025 melalui BUMDes Bebakhong sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi petani secara langsung dan terukur [1].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Bebakhong menjalankan dua program inovasi yang saling melengkapi. Pertama, penyaluran modal usaha tanpa agunan kepada anggota kelompok tani untuk membiayai pembelian bibit unggul, pupuk, dan ongkos tenaga kerja sejak awal pengolahan lahan hingga panen. Sistem pelunasan dirancang fleksibel — cicilan dibayar setelah musim panen selesai — sehingga petani tidak terbebani secara finansial di tengah masa tanam yang penuh ketidakpastian [1].
Program kedua adalah pengadaan dua unit mesin pengering gabah (dryer) berkapasitas besar yang dikelola BUMDes sebagai aset desa yang dapat diakses seluruh petani Pekon Marang. Mesin ini mengolah gabah basah menjadi gabah kering dengan kadar air sesuai standar pasar nasional, menghapus ketergantungan petani pada cuaca terik untuk menjemur gabah secara manual [4]. Inovasi ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Lampung yang mengalokasikan Rp10,9 miliar untuk pengadaan 24 unit mesin dryer padi di seluruh kabupaten sebagai bagian dari program hilirisasi pertanian daerah [5].
Proses Penerapan Inovasi
Program ini lahir dari musyawarah mendalam antara perangkat Pekon Marang dan kelompok tani yang mengidentifikasi dua masalah utama: modal tanam dan penanganan pascapanen. BUMDes memulai dengan menyalurkan pinjaman percobaan skala kecil kepada petani percontohan untuk menguji mekanisme penyaluran dan pengembalian modal sebelum program diperluas kepada seluruh kelompok tani [1]. Uji coba ini membantu pengelola BUMDes memahami profil risiko kredit petani dan merancang skema perlindungan yang lebih tepat sasaran.
Kendala muncul ketika sebagian petani peserta uji coba mengalami gagal panen akibat cuaca buruk sehingga tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal. Kegagalan ini menjadi pembelajaran penting bagi pengelola: skema kredit tanpa agunan yang hanya mengandalkan kepercayaan sosial ternyata rentan terhadap risiko cuaca yang tidak bisa diprediksi petani sendiri. Pengalaman ini mendorong BUMDes merumuskan skema manajemen risiko dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan untuk mendampingi petani secara teknis, memastikan faktor kegagalan panen dapat diminimalkan dari hulu, sebelum skema pinjaman diperluas ke seluruh kelompok tani [6].
Pada sisi mesin dryer, lonjakan volume gabah saat panen raya mengakibatkan antrean panjang yang sempat memicu ketegangan antarkelompok tani; pengelola merespons dengan menerbitkan jadwal antrean pengeringan berbasis giliran kelompok yang teratur dan transparan. Hambatan kultural juga nyata: petani yang lebih tua sempat meragukan kualitas gabah hasil mesin dryer dibandingkan penjemuran alami. Edukasi langsung dengan membandingkan kadar air dan harga jual gabah kering mesin versus jemur matahari akhirnya meyakinkan mereka bahwa teknologi pascapanen meningkatkan, bukan mengurangi, kualitas gabah yang mereka hasilkan [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah mengelola risiko kredit dari petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama yang tidak bisa diprediksi. Keterlambatan pengembalian pinjaman dari sejumlah petani sempat menekan likuiditas BUMDes. Pengelola memitigasinya dengan restrukturisasi jadwal angsuran serta pendampingan penyuluh pertanian lapangan, agar program tetap berjalan tanpa menimbulkan beban sosial bagi petani yang gagal panen [1].
Pada sisi mesin, biaya perawatan dan penggantian suku cadang yang tidak murah membebani keuangan BUMDes, terutama saat mesin beroperasi penuh tanpa henti selama musim panen raya. Antrean pengeringan yang menumpuk saat panen berlangsung bersamaan turut menjadi titik tekanan operasional. Pengelola mengatasinya dengan menerbitkan jadwal antrean berbasis giliran kelompok tani dan mengalokasikan sebagian pendapatan sewa mesin untuk dana cadangan perawatan [4].
Resistensi awal petani senior terhadap teknologi pengeringan mesin menunjukkan bahwa inovasi teknologi pertanian memerlukan edukasi yang sabar dan berkelanjutan, bukan hanya pengadaan alat semata. Pengelola BUMDes mengatasinya melalui demonstrasi perbandingan langsung kadar air dan harga jual antara gabah kering mesin dan gabah jemur matahari, yang perlahan mengubah keraguan menjadi penerimaan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Peratin Surdi yang berani mengalokasikan porsi signifikan Dana Desa — 20 persen — untuk program produktif melalui BUMDes, bukan sekadar membiayai infrastruktur fisik seperti yang lazim dilakukan desa-desa lain. Keberanian kebijakan ini menunjukkan komitmen nyata pimpinan desa untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan petani secara struktural, bukan hanya memberikan bantuan sesaat [1].
Faktor kedua adalah relevansi program dengan kebijakan pembangunan provinsi. Inovasi BUMDes Bebakhong selaras dengan program prioritas Gubernur Lampung dalam mendorong hilirisasi komoditas pertanian dan penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Keselarasan ini membuka dukungan teknis dan fasilitas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang memperkuat kapasitas operasional program secara signifikan [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Gabah basah yang sebelumnya dijual murah kepada tengkulak kini diolah menjadi gabah kering berkualitas standar pasar dengan nilai jual jauh lebih tinggi. Selain peningkatan harga jual, petani kini bisa menyimpan gabah kering lebih lama di lumbung desa tanpa risiko busuk atau rusak, memberikan fleksibilitas untuk memilih waktu dan harga jual terbaik [4].
Program penyertaan modal berhasil memutus ketergantungan petani pada rentenir, perubahan struktural yang dampaknya melampaui nilai rupiah yang dipinjamkan. Petani yang bebas dari cicilan bunga tinggi memiliki lebih banyak modal residual untuk diinvestasikan kembali ke lahan, menciptakan siklus produktivitas yang terus membaik dari musim ke musim [3]. Pendapatan operasional BUMDes dari tarif sewa mesin dryer dan bunga pinjaman yang kompetitif juga tumbuh positif, memperkuat kemandirian finansial lembaga.
Dampak program ini mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintahan provinsi. Gubernur Lampung secara langsung memastikan bahwa program hilirisasi pertanian dan pengembangan BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat — dengan Pekon Marang sebagai salah satu pionirnya — menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung [2]. Pemuda desa yang tadinya enggan bertani kini kembali melirik sektor pertanian sebagai profesi yang menjanjikan berkat ekosistem pendukung yang sudah tersedia.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Investasi awal program ini bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa Pekon Marang tahun 2025, yang disalurkan melalui BUMDes Bebakhong untuk membiayai dana penyertaan modal tanpa agunan dan pengadaan dua unit mesin dryer [1]. Skema ini melengkapi kebijakan Pemprov Lampung yang mengalokasikan Rp10,9 miliar untuk 24 unit mesin dryer padi se-kabupaten, menempatkan Pekon Marang sebagai salah satu penerima manfaat program hilirisasi pertanian provinsi [5].
Model bisnis BUMDes Bebakhong bertumpu pada dua sumber pendapatan: bunga pinjaman modal usaha yang kompetitif dan tarif sewa jasa pengeringan mesin dryer. Sebagian pendapatan sewa mesin dialokasikan ke dana cadangan khusus untuk perawatan dan penggantian suku cadang, sehingga operasional mesin tidak bergantung penuh pada anggaran Dana Desa tahun berikutnya. Model ini menempatkan BUMDes pada jalur kemandirian finansial secara bertahap, dengan Dana Desa berperan sebagai modal awal, bukan sebagai subsidi operasional permanen.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman BUMDes Bebakhong menunjukkan bahwa keputusan menjalankan pinjaman percontohan skala kecil sebelum memperluas program ke seluruh kelompok tani adalah langkah kunci yang tepat, karena kegagalan panen pada tahap uji coba justru menjadi bahan pembelajaran murah sebelum risiko yang sama terjadi pada skala penuh. Keputusan mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk program produktif, bukan hanya infrastruktur fisik, juga terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan petani.
Jika memulai dari awal, skema manajemen risiko yang melibatkan penyuluh pertanian lapangan idealnya dirancang sejak tahap uji coba pertama, bukan menyusul setelah petani mengalami gagal panen dan menunggak cicilan. Demikian pula edukasi tentang kualitas gabah hasil mesin dryer sebaiknya dimulai bersamaan dengan pengadaan mesin, bukan menunggu resistensi petani senior muncul lebih dulu.
Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis terpenting adalah memulai dengan uji coba skala kecil untuk memahami profil risiko sebelum memperluas program, menyiapkan jadwal antrean yang adil untuk fasilitas bersama seperti mesin dryer, dan mengalokasikan sebagian pendapatan operasional sejak awal untuk dana cadangan perawatan aset.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program dijaga dengan mengalokasikan 50 persen pendapatan jasa sewa mesin dryer ke dalam dana cadangan khusus untuk perawatan dan penggantian suku cadang, memastikan mesin tetap beroperasi optimal tanpa harus bergantung pada anggaran Dana Desa setiap tahunnya. Penunjukan pemuda terlatih lulusan program vokasi pertanian sebagai teknisi mesin permanen menjamin ketersediaan SDM teknis yang kompeten secara berkesinambungan [2].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan BUMDes yang berjalan dengan prosedur operasional standar, sehingga program penyertaan modal dan pengelolaan mesin dryer tidak bergantung pada satu figur Peratin tertentu; pergantian kepemimpinan pekon di masa depan diharapkan tidak menghentikan keberlangsungan layanan yang sudah melembaga dalam struktur BUMDes.
Strategi jangka panjang BUMDes Bebakhong adalah bertransformasi dari sekadar penyedia modal dan jasa pengeringan menjadi pengolah beras premium dengan merek desa sendiri, selaras dengan dorongan Gubernur Lampung agar petani tidak lagi sekadar menjual gabah mentah, melainkan menjual beras berkualitas dengan margin keuntungan jauh lebih tinggi [7]. Penguatan pembukuan digital dan manajemen keuangan BUMDes juga diperkuat untuk memastikan transparansi pengelolaan dana kepada seluruh warga pekon sebagai fondasi pendapatan mandiri jangka panjang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Bebakhong berkontribusi nyata pada beberapa tujuan SDGs PBB untuk 2030. Dengan memadukan inklusi keuangan pertanian, peningkatan nilai tambah pascapanen, dan penguatan ketahanan pangan berbasis teknologi tepat guna, inovasi ini menjawab tantangan pembangunan desa dari dimensi ekonomi, sosial, dan ketahanan sistem pangan secara bersamaan.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Program penyertaan modal tanpa agunan memutus rantai ketergantungan petani miskin pada rentenir yang menjadi jebakan kemiskinan struktural turun-temurun.
Jumlah petani penerima modal usaha tanpa agunan
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Teknologi mesin pengering gabah meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan yang tersimpan di lumbung desa, memperpanjang daya tahan stok beras lokal dan mengurangi susut pascapanen.
Volume gabah yang dikeringkan melalui 2 unit mesin dryer per musim panen
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Ekosistem pendukung pertanian yang dibangun BUMDes Bebakhong, mulai dari akses modal hingga fasilitas pascapanen, menjadikan bertani profesi yang layak dan menarik kembali bagi generasi muda desa.
Pertumbuhan pendapatan operasional BUMDes dari bunga pinjaman dan sewa mesin
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Pengadaan mesin pengering gabah merupakan modernisasi infrastruktur pascapanen pertanian yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi padi di tingkat desa.
2 unit mesin dryer beroperasi sebagai aset BUMDes
SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan
Akses modal tanpa agunan yang dirancang untuk petani kecil yang tidak bankable secara langsung mengurangi ketimpangan akses keuangan antara petani desa dan pelaku usaha perkotaan.
Jumlah petani nonbankable yang mengakses modal usaha melalui BUMDes
SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel
Komitmen BUMDes Bebakhong terhadap transparansi keuangan, termasuk alokasi 50 persen pendapatan sewa untuk dana cadangan, membangun tata kelola BUMDes yang akuntabel dan penjadwalan antrean yang adil.
Alokasi 50% pendapatan sewa mesin ke dana cadangan perawatan
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan program bertumpu pada kemitraan antara Pemerintah Pekon Marang, BUMDes Bebakhong, kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan, dan dukungan Pemprov Lampung melalui program hilirisasi pertanian.
Jumlah mitra aktif (Pemerintah Pekon, BUMDes, kelompok tani, Pemprov Lampung)
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model dual-intervensi BUMDes Bebakhong — modal tanam ditambah fasilitas pascapanen — sangat relevan untuk direplikasi oleh desa-desa pertanian lain di Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh Lampung yang menghadapi persoalan serupa. Prasyarat minimum meliputi kesediaan pemerintah desa mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk BUMDes produktif, keberadaan kelompok tani yang terorganisasi, dan pendampingan penyuluh pertanian lapangan untuk manajemen risiko kredit. Desa tetangga yang ingin mereplikasi cukup melakukan adaptasi terhadap jenis komoditas unggulan mereka, karena prinsip dasar memotong tengkulak dan meningkatkan nilai tambah melalui teknologi pascapanen berlaku universal di seluruh komoditas pertanian [6].
Strategi scale up paling strategis adalah mendirikan unit pengolahan beras premium bermerek Pekon Marang, mengikuti arahan Gubernur Lampung agar petani tidak hanya menjual gabah tetapi menjual beras berkualitas dengan nilai jual jauh lebih tinggi. Integrasi dengan jaringan pasar digital dan program rantai pasok pangan provinsi akan memastikan volume produksi yang terus meningkat terserap pasar secara optimal [7]. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat mempercepat replikasi dengan menjadikan kepemilikan mesin dryer dan program penyertaan modal BUMDes sebagai indikator kinerja utama desa dalam alokasi Dana Insentif Desa.
[3] Berita Pesisir Barat, “Lepas Belenggu Rentenir, Petani Pekon Marang Dapat Penyertaan Modal Melalui BUMDes,” YouTube. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=zIiiUg7NwEM
BUMDes Rawa Bento di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sejak 2018 mengelola wisata susur rawa di Rawa Bento yang dijuluki The Amazon Kerinci [1]. Pemuda desa yang tergabung dalam Kelompok Ekowisata Rawa Bento mengantar wisatawan dengan perahu bermesin menyusuri hutan rawa di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) [1]. Inovasi ini menjawab dua persoalan sekaligus, yaitu perburuan burung dan peracunan ikan di rawa serta minimnya lapangan kerja bagi pemuda [1], [2]. Pengelola membatasi kegiatan pada wisata alam, melarang perburuan lewat peraturan desa, dan memakai pendapatan tiket untuk membeli perahu, pelampung, dan tenda [1]. Kunjungan naik dari 2–3 orang per pekan pada masa awal menjadi rata-rata sekitar 70 orang per pekan [2]. Pengelola juga menyebut angka pengangguran di desa jauh berkurang [1].
Latar Belakang
Desa Jernih Jaya berada di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat [1]. Gunung Kerinci berdiri di sisi barat desa, sedangkan deretan Gunung Tujuh membentang di sisi timur [1]. Di antara keduanya terbentang Rawa Bento seluas sekitar 1.000 hektare pada ketinggian sekitar 1.375 meter di atas permukaan laut, yang disebut sebagai rawa tertinggi di Sumatera [1], [3]. Kawasan ini merupakan sisa Danau Kerinci purba yang mendangkal hingga tertutup hutan rawa, dengan ekosistem rumput rawa gambut, hutan rawa kerdil, dan danau kecil [1].
Sebelum dikelola sebagai ekowisata, Rawa Bento lebih dikenal karena aktivitas ilegal seperti perburuan burung dan peracunan ikan [2]. Perburuan dan penebangan pohon juga disebut marak di kawasan ini [1]. Di sisi lain, pemuda desa sulit memperoleh pekerjaan, termasuk mereka yang putus sekolah maupun lulusan SMA dan perguruan tinggi [1]. Pada masa awal, kunjungan wisatawan hanya 2 sampai 3 orang per pekan, dengan perahu dayung sebagai satu-satunya sarana dan promosi yang terbatas pada penyebaran nomor kontak ke beberapa homestay di Kayu Aro [2].
Momentum datang dari minat wisatawan yang sudah ada. Wisatawan asing, terutama dari Australia, Belanda, dan Korea, lebih dulu menyewa perahu dayung warga dan berkemah di tepi rawa, di samping peneliti burung dan primata [1]. Pada 2018, pemuda desa membaca minat itu sebagai peluang dan membentuk Kelompok Ekowisata Rawa Bento yang dikelola BUMDes [1]. Banyaknya pengunjung lokal pada tahun itu, karena Rawa Bento lebih mudah dijangkau daripada mendaki Gunung Kerinci atau Gunung Tujuh, memperkuat keputusan tersebut [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini berupa ekowisata susur rawa yang dijalankan pemuda desa dan diperkuat BUMDes. BUMDes Rawa Bento memberi modal berupa dua perahu bermesin tempel untuk mengantar pengunjung menyusuri hutan rawa [1]. Dalam sekitar satu jam perjalanan, perahu tiba di hamparan rumput bento yang menjadi titik berhenti dan lokasi berkemah dengan latar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh [1], [4]. Bantuan BioCF pada 2021 menambah dua unit perahu mesin sehingga akses wisata menjadi lebih mudah [2].
Wisatawan dapat memilih beberapa paket. Pada 2022, tarif perahu Rp500 ribu per perahu berkapasitas maksimal 8 orang, paket lengkap dengan pemandu, makanan, dan minuman Rp250 ribu per orang, dan paket kemping komplit Rp525 ribu per orang [1]. Pengunjung juga dapat menyewa tenda, lampu, kantong tidur, dan drone di posko kelompok [1]. Atraksi utama meliputi kawanan kerbau liar, pengamatan burung air, dan memancing, dan TNKS mencatat 46 jenis burung di kawasan ini [1], [5]. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, kerbau itu awalnya dilepas warga dalam jumlah kecil dan kini berkembang hingga ratusan ekor [5].
Pembeda inovasi ini terletak pada pengelolaan yang menjaga fungsi kawasan konservasi. Karena Rawa Bento berada di dalam TNKS, fasilitas hanya boleh berupa area berkemah, dan penginapan tidak diizinkan dibangun di lokasi [1]. Peraturan Desa Jernih Jaya melarang perburuan hewan, penangkapan burung, dan penebangan pohon dengan sanksi Rp5 juta [1]. Dengan cara ini, wisata menjadi alasan ekonomi bagi warga untuk menjaga rawa, bukan ancaman bagi kawasan.
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan dimulai dari perahu dayung. Sebelum kelompok terbentuk, wisatawan asing sudah menyewa perahu dayung warga dan bermain kano di rawa [1]. Pada 2018, pemuda membentuk Kelompok Ekowisata Rawa Bento, dan BUMDes membekalinya dua perahu bermesin tempel [1]. Pada 2019, TNKS menyusun desain tapak dan site plan bersama kelompok serta memberi bantuan perahu [1]. Tahun 2021 menjadi titik balik ketika bantuan BioCF menambah dua perahu mesin dan kelompok mulai memakai media sosial untuk promosi [2].
Dua koreksi tercatat selama proses ini. Perahu dayung membatasi jangkauan dan jumlah pengunjung, sehingga kelompok beralih ke perahu bermesin yang lebih cepat dan nyaman [2]. Promosi yang semula hanya lewat nomor kontak di homestay diperluas ke media sosial [2]. Hasilnya, kunjungan naik dari 2–3 orang per pekan menjadi rata-rata sekitar 70 orang per pekan [2].
Bagi replikator, proses ini memberi tiga catatan. Pertama, mulailah dari sarana sederhana yang sudah dimiliki warga, seperti perahu dayung, lalu tingkatkan seiring permintaan. Kedua, libatkan otoritas kawasan sejak awal agar rute dan fasilitas sesuai aturan konservasi [1]. Ketiga, siapkan tenaga dan dana pembersihan gulma sejak awal karena eceng gondok tumbuh sangat cepat, terutama pada musim hujan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan eksternal terbesar datang dari alam. Eceng gondok tumbuh sangat cepat, terutama pada musim hujan, dan menghalangi jalur perahu sehingga pembersihannya menyerap tenaga dan dana [1]. Hujan lebat dan banjir menutup sisi kiri dan kanan sungai sehingga wisata tidak dapat berjalan selama satu hingga dua bulan [1]. Pengelola memitigasinya dengan menyisihkan pendapatan usaha untuk membiayai pembersihan jalur [1].
Tantangan internal berupa keterbatasan tenaga dan modal. Kelompok dikelola 25 pemuda berusia 15 sampai 30 tahun, dan sebagian masih pelajar yang menjadi pemandu saat ada pengunjung [1]. Pendapatan usaha belum menyumbang kas desa karena seluruhnya dipakai lagi untuk pengembangan layanan [1]. Pengelola menjawabnya dengan menanamkan kembali hasil usaha untuk menambah perahu, pelampung, tenda, gazebo, serta meja dan kursi [1].
Pengelolaan di dalam taman nasional menuntut kepatuhan pada aturan konservasi, misalnya larangan membangun homestay [1]. Kerja sama dengan TNKS, terutama untuk tiket masuk, masih direncanakan pada saat dokumentasi ditulis [1]. Kunjungan juga berfluktuasi, dengan puncak 1.474 orang pada Mei 2022 dan kisaran 200 sampai 400 orang pada tiga bulan terakhir tahun itu [1]. Untuk memperluas sumber pendapatan, pengelola membuka peluang wisata kebun kopi, kuliner, dan oleh-oleh di sekitar dermaga [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditopang oleh peta pemangku kepentingan yang saling melengkapi. Kelompok Ekowisata beranggotakan 25 pemuda menjadi pelaksana harian, sedangkan BUMDes Rawa Bento menyediakan modal perahu dan dipimpin Dozer yang juga memimpin kelompok tersebut [1]. Balai Besar TNKS mendorong pengelolaan sejak awal, menyusun desain tapak pada 2019, dan memberi bantuan perahu [1]. Program BioCF Provinsi Jambi menambah dua perahu mesin pada 2021, dan kajian akademik menegaskan bahwa kolaborasi erat BUMDes dan komunitas lokal memperbaiki akses, atraksi, dan fasilitas wisata [2], [6].
Modal sosial yang mengikat partisipasi adalah keterlibatan pemuda desa sebagai pemilik usaha. Dozer mengajak anak yang putus sekolah dan lulusan yang belum bekerja untuk bergabung mengelola Rawa Bento [1]. Kerbau liar di rawa hidup alami tetapi tetap dimiliki beberapa warga, sehingga satwa itu menjadi bagian dari kepentingan bersama [1]. Peraturan desa bersanksi Rp5 juta menegaskan kesepakatan warga untuk melindungi rawa, sementara pengelolaan wisata berada di bawah pengawasan TNKS [1], [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah menunjukkan perubahan yang jelas pada kunjungan. Pada masa awal, Rawa Bento menerima 2 sampai 3 pengunjung per pekan, dan laporan BioCF yang terbit Agustus 2025 mencatat rata-rata sekitar 70 pengunjung per pekan, atau naik sekitar 23 hingga 35 kali lipat [2]. Kunjungan tertinggi pada 2022 mencapai 1.474 orang dalam sebulan [1]. Pada libur Lebaran 2026, pengunjung terpantau padat dan sebagian besar datang dari luar Kabupaten Kerinci [8].
Dampak sosial ekonomi terlihat pada pemuda desa. Dua puluh lima pemuda kini mengelola kawasan dan memperoleh penghasilan sebagai pegiat wisata, meski usaha belum menyumbang pendapatan desa [1]. Dozer menyebut angka pengangguran di desa jauh berkurang, tetapi dokumentasi belum memuat jumlah penganggur sebelum dan sesudah inovasi [1]. Dari sisi konservasi, perburuan dan penebangan kini dilarang aturan desa, dan BioCF melaporkan praktik yang merusak lingkungan menghilang [1], [2]. Data jumlah kasus perburuan sebelum dan sesudah belum tersedia, sehingga capaian ini perlu diperkuat pencatatan.
Perubahan perilaku dan dampak lanjutan mulai tampak. Warga yang semula lekat dengan perburuan burung dan peracunan ikan kini memperoleh penghasilan dari menjaga rawa [2]. Perahu wisata kini juga berangkat dari Desa Pelompek, sehingga manfaat ekonomi menjangkau desa tetangga [4]. Kawasan ini juga menjadi lokasi tetap sensus burung air Asia sejak 2019, yang memperkuat nilai ilmiahnya [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal usaha berasal dari beberapa pihak. BUMDes Rawa Bento menyediakan dua perahu bermesin tempel, TNKS menyusun desain tapak dan memberi bantuan perahu pada 2019, dan program BioCF menambah dua perahu mesin pada 2021 [1], [2]. Dokumentasi yang tersedia belum mencantumkan nilai rupiah investasi awal maupun biaya operasional tahunan. Informasi tersebut perlu dilengkapi agar replikator dapat menghitung kebutuhan modal.
Model pendapatan bertumpu pada penjualan paket perahu, paket lengkap dengan pemandu, paket kemping, serta penyewaan peralatan berkemah dan drone [1]. Seluruh pendapatan dipakai kembali untuk membeli perahu, pelampung, tenda, gazebo, perabot, dan membiayai pembersihan jalur [1]. Pada 2026, pengelola menyatakan dana tarif dipakai untuk perawatan kawasan serta operasional dan gaji staf [8]. Skema tiket masuk bersama TNKS direncanakan sebagai tambahan sumber pendapatan [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari pasar dan sarana yang sudah ada, yaitu wisatawan asing dan perahu dayung warga. Kemitraan dengan TNKS menjaga rute dan fasilitas tetap sesuai aturan konservasi [1]. Peraturan desa bersanksi dan penanaman kembali pendapatan untuk peralatan membuat usaha tumbuh tanpa merusak kawasan [1]. Peralihan ke perahu mesin dan promosi lewat media sosial mempercepat kenaikan kunjungan [2].
Berdasarkan hambatan yang tercatat, ada tiga hal yang layak didahulukan jika inovasi serupa dimulai dari awal. Pertama, siapkan anggaran dan jadwal pembersihan eceng gondok sejak tahun pertama [1]. Kedua, rundingkan pembagian pendapatan tiket dengan pengelola taman nasional dan kas desa sejak awal, karena usaha belum menyumbang pendapatan desa [1]. Ketiga, catat jumlah pengunjung, tenaga kerja, dan kasus perburuan secara berkala agar dampak dapat dibandingkan dengan kondisi awal.
Desa penyangga kawasan konservasi lain disarankan memetakan potensi alam yang selama ini dianggap biasa, lalu membentuk kelompok pemuda sebagai pengelola. Langkah berikutnya adalah menjalin kerja sama dengan otoritas kawasan, menetapkan aturan desa yang melindungi satwa dan pohon, serta menyiapkan sarana bertahap sesuai permintaan. Pendekatan bertahap ini menekan kebutuhan modal di awal dan memberi waktu bagi pemuda untuk belajar menjadi pemandu.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan usaha bertumpu pada penanaman kembali pendapatan untuk menambah perahu, pelampung, tenda, dan fasilitas kemah [1]. Pengelola berencana menyediakan tenda premium serta mengembangkan wisata kebun kopi, kuliner, dan oleh-oleh di sekitar dermaga [1]. Kerja sama tiket masuk dengan TNKS juga direncanakan agar pengelolaan kawasan memiliki dasar yang lebih formal [1].
Dokumentasi belum menjelaskan mekanisme regenerasi kepemimpinan. Kelompok yang beranggotakan pemuda berusia 15 sampai 30 tahun, termasuk pelajar, memberi jalur regenerasi alami bagi pemandu dan operator perahu [1]. Namun, Dozer saat ini memegang dua peran sekaligus sebagai ketua BUMDes dan ketua kelompok, sehingga pembagian tugas dan prosedur tertulis perlu disiapkan agar usaha tidak bergantung pada satu tokoh.
Kemandirian pendapatan sudah terlihat dari penjualan paket wisata dan penyewaan peralatan yang menutup kebutuhan operasional dan perawatan [1], [8]. Bantuan program seperti BioCF berperan sebagai pemicu awal, bukan sumber pendapatan tetap [2]. Ke depan, pendapatan tambahan dari kopi, kuliner, dan oleh-oleh dapat mengurangi ketergantungan pada musim kunjungan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ekowisata Rawa Bento berkontribusi pada empat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama melalui pekerjaan bagi pemuda dan perlindungan kawasan penyangga taman nasional. Kontribusi tersebut sebagian besar masih bersifat kualitatif karena data capaian terukur belum lengkap. Indikator dalam tabel berikut memakai data yang tersedia dan menandai baseline yang masih perlu dicatat.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Ekowisata membuka sumber penghasilan bagi pemuda desa yang sebelumnya sulit memperoleh pekerjaan, termasuk yang putus sekolah [1].
25 pemuda berusia 15–30 tahun mengelola kawasan; jumlah penganggur sebelum inovasi belum tercatat [1].
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Paket perahu, pemandu, kemping, dan penyewaan peralatan menciptakan usaha wisata berbasis desa yang menanamkan kembali pendapatannya [1].
Kunjungan naik dari 2–3 orang per pekan menjadi rata-rata sekitar 70 orang per pekan; puncak 1.474 orang pada Mei 2022 [1], [2].
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Peraturan desa dan pengelolaan wisata bersama TNKS menekan perburuan dan penebangan di kawasan rawa penyangga taman nasional [1], [2].
Sanksi Rp5 juta bagi perburuan dan penebangan; 46 jenis burung tercatat; lokasi tetap sensus burung air sejak 2019 [1].
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kemitraan BUMDes, kelompok pemuda, Balai Besar TNKS, dan program BioCF menyediakan modal, desain tapak, dan perahu [1], [2].
Empat pihak bermitra; desain tapak 2019 dan dua perahu mesin bantuan BioCF pada 2021 [1], [2].
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum replikasi mencakup tiga hal, yaitu potensi alam yang menarik dan aman dikunjungi, kelompok pemuda yang bersedia mengelola, dan kesepakatan dengan pengelola kawasan atau pemerintah desa mengenai aturan pemanfaatan [1]. Desa juga perlu peraturan yang melarang perburuan dan perusakan agar atraksi tetap terjaga. Tanpa prasyarat ini, wisata berisiko merusak kawasan yang justru menjadi daya tariknya.
Dokumentasi belum memuat estimasi biaya replikasi. Kronologi yang tercatat menunjukkan sekitar empat tahun dari pembentukan kelompok pada 2018 hingga kunjungan puncak pada 2022, dengan modal awal berupa perahu dayung dan dua perahu mesin tempel [1], [2]. Desa pemula dapat memulai dari sarana serupa, lalu menambah perahu dan perlengkapan setelah permintaan terbukti. Besaran anggaran perlu dihitung sesuai kondisi masing-masing desa.
Model ini dapat diadaptasi ke kawasan lahan basah, hutan, atau danau lain dengan menyesuaikan atraksi dan aturan setempat. Manfaat dapat diperluas melalui kerja sama antardesa, seperti perahu wisata dari Desa Pelompek menuju Rawa Bento [4]. BUMDes Rawa Bento juga dapat berbagi pengalaman kepada desa penyangga taman nasional lain, sedangkan kajian akademik tentang sinergi BUMDes dan komunitas dapat menjadi rujukan penyusunan standar pengelolaan [6].
[2] BioCF-ISFL Provinsi Jambi, “Rawa Bento: Dari Perahu Dayung Menuju Harapan Baru Konservasi,” biocf.jambiprov.go.id, 8 Agu. 2025. [Online]. Available: https://biocf.jambiprov.go.id/post/rawa-bento-dari-perahu-dayung-menuju-harapan-baru-konservasi
[3] Redaksi Kompas.com, “Rawa Bento di TN Kerinci Seblat, Disebut Mirip Sungai Amazon,” travel.kompas.com, 7 Jun. 2023. [Online]. Available: https://travel.kompas.com/read/2023/06/07/101200027/rawa-bento-di-tn-kerinci-seblat-disebut-mirip-sungai-amazon
[4] Redaksi Kompas.com, “Rawa Bento di Jambi: Daya Tarik, Biaya, dan Rute,” regional.kompas.com, 25 Jul. 2024. [Online]. Available: https://regional.kompas.com/read/2024/07/25/223421478/rawa-bento-di-jambi-daya-tarik-biaya-dan-rute
[5] Redaksi Liputan6.com, “Menikmati Pagi di Rawa Bento dengan Berlatar Kemegahan Kerinci,” liputan6.com, 22 Des. 2022. [Online]. Available: https://www.liputan6.com/news/read/4733124/menikmati-pagi-di-rawa-bento-dengan-berlatar-kemegahan-kerinci
[6] D. Nofiansyah dan K. Khoirunnisa, “Sinergitas Bumdes dalam Pengembangan Kerangka 3A Berbasis Ekonomi Islam (Studi Kasus: Wisata Rawa Bento, Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi),” EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, vol. 2, no. 3, hlm. 513–526, 2024, doi: 10.61930/ekoman.v2i3.224. [Online]. Available: https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i3.224
BUMDes Cisembada di Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerapkan inovasi rantai nilai merica terpadu yang mengubah komoditas rempah lokal dari barang curah bernilai rendah menjadi produk olahan bermerek dengan jangkauan pasar yang jauh lebih luas [1]. Inovasi ini mencakup standardisasi pascapanen, pengolahan merica butiran menjadi merica bubuk berkualitas tinggi, dan perluasan distribusi ke toko oleh-oleh, swalayan, serta kanal pemasaran digital — menjadikan Desa Cingebul sebagai desa entrepreneurship berbasis rempah pertama di Kabupaten Banyumas sejak ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai desa percontohan [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah memutus ketergantungan petani pada tengkulak sekaligus meningkatkan margin keuntungan melalui standardisasi kualitas dan perluasan distribusi yang terorganisir [1]. Dampaknya terasa nyata pada stabilnya pendapatan lebih dari 100 petani anggota asosiasi, tumbuhnya kebanggaan kolektif warga, dan menguatnya identitas Cingebul sebagai Desa Mandiri Usaha — satu dari enam desa percontohan program entrepreneurship di Kabupaten Banyumas [2].
Latar Belakang
Desa Cingebul di ujung barat Kabupaten Banyumas sudah lama mengenal merica sebagai tanaman sela yang tumbuh merambat di pohon kelapa, mahoni, dan pagar hidup di halaman warga — sebuah potensi rempah yang merekah subur namun tidak pernah dikelola secara serius [1]. Budidaya berlangsung sporadis, berskala sangat kecil, dan tanpa pengelolaan pascapanen yang memadai, sehingga nilai ekonominya tidak pernah optimal meski tanaman tumbuh hampir di mana-mana. Potensi rempah ini hampir tersia-sia hanya karena tidak ada sistem kelembagaan yang mampu menghubungkan produksi petani dengan pasar yang lebih luas dan lebih menguntungkan [2].
Pada tahun 2000, sejumlah petani inovatif di Cingebul mulai membudidayakan merica tajar secara intensif menggunakan teknik yang lebih terstruktur. Pada tahun ketiga, panen raya berhasil dilakukan: ada petani yang mendapatkan hasil hingga 450 kilogram per musim, dengan harga pasar merica yang mencapai Rp160.000 hingga Rp230.000 per kilogram — angka besar untuk ukuran petani desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat [1]. Namun tanpa kelembagaan yang kuat, petani tetap rentan terhadap permainan harga tengkulak yang menekan nilai jual dan mengambil sebagian besar keuntungan dari rantai nilai yang harusnya menjadi hak petani [3]. Dukungan infrastruktur irigasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-126 turut mendongkrak produktivitas lahan pertanian Cingebul pada periode yang sama [7].
Pemerintah Kabupaten Banyumas menangkap peluang ini dengan menetapkan Cingebul sebagai satu dari enam desa percontohan program Desa Mandiri Usaha (Desa Entrepreneurship) — program yang bertujuan menciptakan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan [2]. Merica resmi dijadikan ikon usaha desa, dan momentum ini mendorong BUMDes Cisembada mengambil peran strategis sebagai motor penggerak hilirisasi komoditas rempah yang selama ini hanya mengalir keluar desa tanpa meninggalkan nilai berarti bagi warganya [1].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Cisembada menerapkan inovasi rantai nilai merica terpadu yang mencakup tiga lapis intervensi yang saling menguatkan: standardisasi kualitas di tingkat petani, pengolahan menjadi produk jadi bermerek desa, dan perluasan distribusi ke pasar modern serta kanal digital [1]. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa selama ini nilai tambah merica justru dinikmati sepenuhnya oleh pihak luar desa — tengkulak dan pengolah dari kota — bukan oleh petani yang merawat tanaman dengan susah payah selama bertahun-tahun. BUMDes hadir membalik kondisi ini dengan menjadikan Desa Cingebul sebagai pusat nilai sekaligus pusat keuntungan dari seluruh rantai komoditas merica, dari kebun hingga ke tangan konsumen akhir [2].
Secara teknis, inovasi ini bekerja melalui skema asosiasi petani terstruktur yang menampung seluruh hasil panen dengan harga yang adil dan terukur, sehingga petani tidak perlu lagi berhadapan langsung dengan tengkulak dalam posisi yang lemah [1]. BUMDes kemudian mendampingi petani menerapkan teknik pengeringan dan sortasi yang higienis dan seragam agar merica memenuhi standar kualitas super yang disyaratkan pasar modern. Merica butiran berkualitas tinggi itu lalu diolah menjadi merica bubuk bermerek desa yang siap dipajang di toko oleh-oleh, swalayan, dan marketplace digital dengan harga yang jauh melampaui harga jual curah kepada tengkulak [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan inovasi dimulai dari konsolidasi para petani merica ke dalam asosiasi petani desa yang berfungsi sebagai wadah kolektif produksi, penampungan hasil panen, dan penguatan daya tawar bersama [1]. BUMDes Cisembada yang berdiri resmi berdasarkan Peraturan Desa Cingebul Nomor 8 Tahun 2017 kemudian melakukan pendampingan intensif tentang teknik pascapanen yang benar — mulai dari penjemuran, sortasi ukuran, hingga pengemasan — agar seluruh petani menghasilkan merica dengan kualitas dan spesifikasi yang seragam [3]. Penyeragaman kualitas ini menjadi syarat mutlak sebelum BUMDes bisa memasuki jaringan pasar modern yang mensyaratkan standar produk ketat dan konsisten [2].
Pada tahap awal operasional pengolahan, tim BUMDes menghadapi kendala teknis yang serius: inkonsistensi kadar kekeringan merica antarpetani pemasok yang memengaruhi kualitas bubuk dan daya tahan produk di rak toko [1]. Kegagalan menyeragamkan kadar air pada tahap awal ini menjadi pembelajaran penting bahwa standar pengolahan tidak bisa hanya diserahkan pada kebiasaan masing-masing petani. Permasalahan ini mendorong pengurus berkoordinasi intensif dengan Bapermas PKB Kabupaten Banyumas guna mendapatkan pendampingan teknis yang lebih sistematis, termasuk standar prosedur operasional penjemuran dan pengujian kadar air, yang kemudian dievaluasi rutin dan diperbaiki secara bertahap [3].
Pemerintah Desa Cingebul di bawah Kepala Desa Khusnadin secara aktif mendorong pengelola BUMDes mengikuti pelatihan manajemen usaha dan penyusunan rencana bisnis agar operasional berjalan lebih profesional dan akuntabel [2]. Pendekatan partisipatif melalui diskusi rutin bersama warga dan kelompok tani memastikan arah pengembangan produk selalu selaras dengan kapasitas petani dan kebutuhan pasar luar daerah, membangun rasa kepemilikan yang kuat di antara para petani untuk menjaga konsistensi kualitas produksi secara mandiri [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes Cisembada adalah menjaga konsistensi kualitas produk ketika jumlah petani pemasok terus bertambah dan kapasitas produksi meningkat dari tahun ke tahun [3]. Perbedaan teknik penjemuran dan sortasi antarpetani kerap menghasilkan merica dengan kadar kekeringan tidak merata, masalah yang berdampak serius pada kualitas bubuk dan daya tahan produk jadi di rak toko. Kendala ini dimitigasi melalui standar prosedur operasional penjemuran dan pengujian kadar air bersama Bapermas PKB Banyumas, serta pelatihan berkelanjutan bagi petani pemasok baru sebelum hasil panen mereka diterima asosiasi [1].
Riset dari Universitas Jenderal Soedirman menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Cisembada masih dalam kategori “kurang maksimal” dilihat dari aspek komunikasi internal, sumber daya, dan struktur birokrasi yang perlu diperkuat [3]. Pemerintah Desa merespons temuan ini dengan mendorong pengelola BUMDes mengikuti pelatihan manajemen usaha dan penyusunan rencana bisnis secara berkala agar tata kelola internal semakin profesional [2].
Fluktuasi harga merica di pasar nasional yang sangat lebar juga menjadi tekanan tersendiri: di saat harga anjlok tajam, BUMDes harus menanggung selisih pembelian dari petani dengan harga yang adil namun jauh di atas harga pasar tengkulak, yang menggerus modal kerja unit usaha. Tantangan manajemen keuangan ini dimitigasi dengan memperkuat cadangan modal dan mendiversifikasi basis pembeli serta lini usaha BUMDes, agar ketahanan finansial tidak bergantung pada satu jalur distribusi maupun satu komoditas saja [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah keberadaan modal sosial yang kuat: budaya bertanam merica telah mengakar di masyarakat Cingebul jauh sebelum inovasi formal dimulai, sehingga BUMDes tidak perlu memulai dari nol dalam membangun kapasitas dan minat petani [1]. Pengetahuan lokal tentang budidaya merica yang telah terakumulasi selama puluhan tahun menjadi keunggulan komparatif yang sulit ditiru desa lain tanpa proses pembelajaran panjang yang serupa. BUMDes berperan sebagai katalis yang menyalurkan kapasitas petani yang sudah ada ke dalam sistem yang lebih terorganisir, berstandar, dan berorientasi pada nilai tambah [2].
Dukungan konkret Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui program Desa Entrepreneurship memberikan legitimasi kelembagaan dan akses jejaring yang krusial bagi pertumbuhan usaha [2]. Penetapan Cingebul sebagai pilot project membuka kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan — dinas terkait, Bapermas PKB Banyumas, akademisi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, hingga pelaku ritel modern [3]. Kombinasi antara modal sosial warga yang solid dan dukungan program pemerintah kabupaten inilah yang menciptakan kondisi ideal bagi inovasi untuk tumbuh dan berkembang [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, luas lahan budidaya merica terkelola di Cingebul telah berkembang menjadi lebih dari 20 hektare — dengan rencana perluasan 50 hektare tambahan yang sedang disiapkan Pemerintah Desa — dari kondisi awal yang hanya berupa budidaya sporadis tak terkelola di kebun-kebun warga [1]. Petani terbaik mampu menghasilkan hingga 450 kilogram merica per musim dengan harga jual berkisar Rp160.000–Rp230.000 per kilogram, jauh melampaui harga yang biasa ditawarkan tengkulak. Margin keuntungan petani meningkat signifikan karena asosiasi petani kini memiliki daya tawar kolektif yang tidak dimiliki ketika mereka menjual secara individual [2], sejalan dengan temuan akademik bahwa pemanfaatan hasil perkebunan terorganisir meningkatkan perekonomian masyarakat Cingebul secara nyata [5].
Secara kualitatif, Cingebul kini memiliki identitas ekonomi yang kuat dan dikenal luas sebagai desa penghasil merica berkualitas tinggi di Kabupaten Banyumas, bahkan hingga ke wilayah perbatasan Jawa Barat yang berjarak hanya belasan kilometer dari desa [1]. Produk merica bermerek desa yang hadir di toko oleh-oleh dan swalayan membawa kebanggaan tersendiri bagi warga Cingebul yang kini melihat nama desanya tercetak di label produk yang terpajang di rak toko modern. Geliat ekonomi ini mendorong desa menyelenggarakan Festival Merica sebagai ajang promosi produk unggulan sekaligus memperkuat branding “Desa Merica Cingebul” di tingkat regional Jawa Tengah [2].
Dampak pada ketahanan kelembagaan desa juga terasa nyata: Pendapatan Asli Desa (PADes) dari unit usaha BUMDes turut bertambah dan digunakan untuk membiayai program pembangunan desa secara mandiri, mengurangi ketergantungan fiskal desa pada Dana Desa yang besarannya bisa berubah setiap tahun [3]. Para petani yang tergabung dalam asosiasi merasakan perubahan paling mendasar: untuk pertama kalinya mereka memiliki wadah tawar-menawar yang setara dengan pembeli, bukan lagi penjual tunggal yang harus menerima harga berapa pun yang ditawarkan tengkulak [1]. Keberhasilan ini menginspirasi petani dari desa-desa tetangga di Kecamatan Lumbir untuk mulai melirik budidaya merica sebagai sumber pendapatan alternatif [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
BUMDes Cisembada berdiri resmi berdasarkan Peraturan Desa Cingebul Nomor 8 Tahun 2017, dengan modal awal operasional dan pendampingan teknis ditopang kolaborasi antara Pemerintah Desa Cingebul dan program Desa Entrepreneurship Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk pendampingan teknis dari Bapermas PKB Banyumas [2], [3]. Model bisnis BUMDes bertumpu pada margin harga: membeli merica dari asosiasi petani dengan harga adil, mengolahnya menjadi merica bubuk bermerek desa, lalu menjualnya melalui toko oleh-oleh, swalayan, dan kanal digital dengan harga jual yang jauh melampaui harga curah kepada tengkulak.
Pendapatan operasional BUMDes yang tumbuh dari selisih nilai tambah pengolahan ini turut menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi ketergantungan desa pada Dana Desa untuk membiayai program pembangunan [3]. Untuk menjaga ketahanan finansial di tengah fluktuasi harga merica nasional, BUMDes memperkuat cadangan modal kerja dan tengah mendiversifikasi lini usaha, termasuk memanfaatkan potensi peternakan kambing yang telah menjadi mata pencaharian lebih dari 60 persen warga Cingebul, sebagai sumber pendapatan tambahan yang tidak bergantung pada satu komoditas [6].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman BUMDes Cisembada menunjukkan bahwa membangun di atas modal sosial yang sudah ada — budaya bertanam merica yang mengakar puluhan tahun di Cingebul — jauh lebih efektif dibanding memperkenalkan komoditas sama sekali baru kepada petani. Keputusan menempatkan asosiasi petani sebagai wadah kolektif sebelum masuk ke tahap pengolahan dan pemasaran juga terbukti tepat, karena memberi daya tawar kolektif yang tidak mungkin dicapai petani secara individual.
Jika memulai dari awal, standar prosedur operasional penjemuran dan pengujian kadar air semestinya disiapkan sejak tahap konsolidasi asosiasi petani, bukan menyusul setelah masalah inkonsistensi kualitas muncul di tahap pengolahan. Demikian pula penguatan komunikasi internal dan struktur birokrasi BUMDes — yang menurut riset UNSOED masih “kurang maksimal” — idealnya menjadi agenda sejak awal pendirian, bukan perbaikan yang menyusul kemudian.
Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis terpenting adalah memetakan dulu komoditas yang sudah memiliki basis pengetahuan lokal kuat di kalangan warga, membangun kelembagaan asosiasi petani sebelum berinvestasi pada pengolahan, dan menyiapkan diversifikasi usaha sejak awal agar tidak bergantung pada fluktuasi harga satu komoditas saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dijaga melalui rencana perluasan lahan budidaya merica hingga 50 hektare tambahan — yang akan menjadikan Cingebul memiliki total sekitar 70 hektare lahan merica terkelola — dengan melibatkan lebih banyak petani baru yang didampingi asosiasi secara terstruktur [1]. BUMDes secara paralel mengembangkan unit usaha pendukung dengan memanfaatkan potensi peternakan kambing yang sudah menjadi mata pencaharian mayoritas warga Cingebul, memastikan pendapatan lembaga tidak bertumpu pada satu komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar [6].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan BUMDes yang berdiri di atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017, sehingga operasional tidak bergantung pada satu Kepala Desa tertentu; pergantian kepemimpinan desa di masa depan diharapkan tidak menghentikan asosiasi petani maupun unit usaha yang telah melembaga secara formal.
Pemerintah Desa Cingebul menargetkan posisi strategis sebagai pusat rujukan dan penyedia benih merica berkualitas bagi pembudidaya dari wilayah lain di Jawa Tengah, sebuah peran yang akan menciptakan aliran pendapatan mandiri tambahan sekaligus memperkuat posisi Cingebul sebagai desa merica terdepan di regional [1]. Dengan dua pilar ini — diversifikasi usaha BUMDes dan posisi sebagai pusat benih — inovasi Cingebul dirancang untuk terus hidup melampaui generasi yang menggagasnya [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi hilirisasi merica BUMDes Cisembada berkontribusi secara langsung dan terukur pada lima tujuan SDGs sekaligus, dari penciptaan lapangan kerja produktif bagi petani dan pengolah rempah lokal, hingga penguatan ketahanan pangan dan identitas budaya desa.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
BUMDes Cisembada memutus rantai ketergantungan petani pada tengkulak dengan menyediakan wadah penampungan kolektif yang membeli merica dengan harga adil dan terukur.
Hasil panen terbaik mencapai 450 kg/musim senilai Rp73–103 juta per petani per musim
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Pengembangan merica sebagai komoditas unggulan desa mendiversifikasi sumber pendapatan petani dari ketergantungan semata pada padi, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani terhadap guncangan panen.
Lebih dari 20 hektare lahan merica terkelola, target perluasan 50 hektare tambahan
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
BUMDes Cisembada menciptakan pekerjaan layak bagi petani anggota asosiasi, tenaga pengolah merica, dan staf distribusi produk yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman.
Lebih dari 100 petani anggota asosiasi berpendapatan stabil; PADes tumbuh dari unit usaha BUMDes
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Model hilirisasi rantai nilai merica terpadu membuktikan kapasitas industri pengolahan berbasis komoditas lokal dapat dibangun di tingkat desa tanpa bergantung pada modal besar dari luar.
Produk merica bubuk bermerek desa tersedia di toko oleh-oleh, swalayan, dan kanal digital
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Cingebul, BUMDes Cisembada, asosiasi petani, Pemkab Banyumas, Bapermas PKB Banyumas, dan UNSOED membangun ekosistem kemitraan multipihak yang saling menguatkan.
Kemitraan aktif 5 pemangku kepentingan (Pemdes, BUMDes, petani, Pemkab, akademisi)
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model hilirisasi komoditas lokal berbasis BUMDes yang diterapkan Cingebul relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain di Kecamatan Lumbir yang juga menyimpan komoditas pertanian unggulan namun belum tergarap secara optimal [2]. Prasyarat minimum meliputi keberadaan komoditas dengan basis pengetahuan budidaya lokal yang sudah mengakar, kesediaan membentuk asosiasi petani terstruktur, dan dukungan kelembagaan desa untuk mendirikan BUMDes pengolah. BUMDes Cisembada secara aktif berbagi pengalaman melalui forum antar-BUMDes tingkat kecamatan dan menjadi destinasi studi banding bagi pengurus desa tetangga yang ingin belajar model asosiasi petani dan standardisasi pascapanen, dengan dokumentasi standar operasional budidaya, pascapanen, dan pemasaran yang bisa langsung diadaptasi sesuai komoditas unggulan masing-masing desa replikator [1].
Strategi scale up diarahkan pada pembentukan klaster produk rempah antardesa di Kecamatan Lumbir yang mampu menyuplai kebutuhan industri pengolahan pangan berskala provinsi dan membuka akses ke pasar ekspor yang selama ini belum tersentuh petani desa [2]. Klaster rempah terpadu ini akan memperkuat daya lobi harga di hadapan pembeli besar sekaligus membangun merek rempah kawasan dengan volume dan konsistensi memadai untuk memasok pasar nasional dan internasional. Keberhasilan BUMDes Kabul Ciptaku dari Banyumas yang menembus pasar ekspor ke Hungaria dengan produk gula kelapa pada 2025 menjadi preseden bahwa BUMDes di wilayah ini mampu menembus pasar internasional, memberi inspirasi nyata bagi ambisi ekspor rempah Desa Cingebul [4].
[3] R. I. A. Prasanti, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes Cisembada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas,” Skripsi S1, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2024. [Online]. Tersedia: http://repository.unsoed.ac.id/29461/
[4] Warta Ekonomi, “BUMDes Asal Banyumas Berhasil Tembus Pasar Global Lewat Produk Gula Kelapa,” wartaekonomi.co.id, 4 Mei 2025. [Online]. Tersedia: https://wartaekonomi.co.id/read565941/
