oleh Tim Inovasi Desa | 17 Agu 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerbitkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mengembangkan ekowisata [1]. Program ini digagas Kepala Desa Calabai, Syaifuddin Juhri, S.Pd., bersama Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat, setelah praktik pengeboman ikan oleh sebagian nelayan merusak terumbu karang dan memicu abrasi pantai [1]. Sejak 2015, BUMDes Calabai mendirikan usaha ekowisata bernama Konservasi Rayuan Terlarang di kawasan konservasi seluas 50 hektare, didukung alokasi APBDes Rp135 juta untuk sarana dan prasarana wisata [1]. Kolaborasi dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, dan Pegadaian menghadirkan wahana speedboat, banana boat, dan snorkeling bagi wisatawan [2]. Metode transplantasi terumbu karang berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies, sementara Pemerintah Provinsi NTB memberi bantuan modal Rp100 juta bagi BUMDes atas keberhasilan inovasi ini [1].
Latar Belakang
Desa Calabai terletak di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Tambora sehingga mengemban tanggung jawab khusus menjaga kelestarian sumber daya alam [1]. Desa yang berdiri sekitar 2005 ini kini berstatus Desa Mandiri, salah satu dari tiga desa berstatus serupa di Kecamatan Pekat [5]. Status ini ditopang visi Religius, Mandiri, Maju, dan Bersaing serta kerukunan warga lintas etnis dan agama. Desa Calabai memiliki kawasan terumbu karang seluas 50 hektare yang menjadi modal utama pengembangan ekowisata [1].
Sebagian nelayan Desa Calabai masih menangkap ikan menggunakan bom ikan, praktik yang merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut sekaligus menurunkan populasi ikan di perairan sekitar desa [1]. Kerusakan terumbu karang ini turut memicu peningkatan abrasi pantai secara tajam, karena terumbu karang berfungsi sebagai penahan arus gelombang paling andal. Kondisi ini menempatkan Desa Calabai pada dilema antara kebutuhan ekonomi nelayan jangka pendek dan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang.
Momentum penanganan masalah ini muncul ketika Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat Calabai bermusyawarah membahas cara melestarikan terumbu karang tanpa mengorbankan ekonomi warga [1]. Musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan menyusun peraturan desa yang mengikat secara hukum, sekaligus merancang skema ekowisata agar konservasi memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu, dipadukan dengan usaha ekowisata bernama Konservasi Rayuan Terlarang [1]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengusung dua misi sekaligus, yaitu pelestarian ekologi dan peningkatan ekonomi masyarakat, tanpa mengorbankan salah satunya. Pendekatan menggabungkan regulasi desa dengan usaha ekowisata dipilih karena aturan larangan semata dinilai tidak cukup tanpa insentif ekonomi bagi warga yang terdampak.
Perdes ini melarang penangkapan ikan dengan bom serta pengambilan telur penyu di zona konservasi seluas 50 hektare [1]. BUMDes Calabai sendiri mengelola usaha ekowisata sejak 2015 dengan wahana speedboat, sampan viber, banana boat, dan peralatan snorkeling. Pemerintah desa secara rutin menggelar pagelaran wisata konservasi pada hari jadi desa, HUT Kabupaten Dompu, dan perayaan hari besar lain, mengundang masyarakat dan pihak peduli terumbu karang untuk turut melakukan transplantasi karang [1].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan instrumen hukum desa dengan model bisnis ekowisata yang melibatkan warga secara langsung, alih-alih hanya mengandalkan larangan tanpa alternatif penghidupan. Pendekatan ini membedakan Calabai dari program konservasi konvensional yang umumnya berhenti pada aspek pengawasan tanpa skema insentif ekonomi berkelanjutan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2013 dengan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Konservasi Terumbu Karang dan Penetasan Penyu [1]. Pemerintah desa kemudian menyosialisasikan konsep pengelolaan potensi terumbu karang kepada masyarakat melalui musyawarah desa, memastikan warga memahami tujuan dan mekanisme aturan baru ini.
Karena konsep ekowisata masih baru bagi warga desa, Pemerintah Desa dan BUMDes Calabai pada tahap awal 2015 belum memiliki kecakapan memadai dalam manajemen pengelolaan usaha ekowisata maupun konservasi terumbu karang [1]. Kekurangan kapasitas ini dikoreksi dengan bekerja keras belajar dan mencari informasi dari berbagai pihak, termasuk menjalin kolaborasi dengan LSM KOMPPAK yang memiliki program pengembangan wisata bahari serupa [2]. Kolaborasi ini menghasilkan pengadaan motor tempel Yamaha 40 PK dan banana boat pada Juni 2018, sebagian dibiayai kontribusi pribadi direktur KOMPPAK di luar anggaran desa [2].
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya mengakui keterbatasan kapasitas pengelolaan di awal program dan secara aktif mencari kemitraan eksternal, alih-alih memaksakan diri mengelola sendiri tanpa pengetahuan teknis yang memadai. Replikator juga disarankan menjajaki kolaborasi dengan LSM atau instansi terkait sejak dini untuk mempercepat transfer pengetahuan pengelolaan ekowisata.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah minimnya kapasitas Pemerintah Desa dan BUMDes Calabai dalam mengelola usaha ekowisata pada tahap perintisan, mengingat konsep ini masih baru bagi warga [1]. Pemerintah desa memitigasi keterbatasan ini dengan melatih pengurus BUMDes secara bertahap dan menjalin kemitraan dengan LSM KOMPPAK untuk berbagi pengetahuan teknis pengelolaan wisata bahari [2].
Tantangan eksternal berupa praktik pengeboman ikan oleh sebagian nelayan yang merusak terumbu karang tetap menjadi ancaman utama sebelum perdes berlaku efektif. Pemerintah desa memitigasi ancaman ini dengan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 yang secara hukum melarang praktik tersebut di zona konservasi, didukung sosialisasi intensif melalui musyawarah desa [1].
Tantangan lain adalah risiko abrasi pantai akibat kerusakan terumbu karang yang sudah terlanjur terjadi sebelum program konservasi berjalan. Pemerintah desa memitigasi risiko ini melalui program transplantasi terumbu karang rutin menggunakan media besi dan beton, yang berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Syaifuddin Juhri, S.Pd., yang berhasil mendorong musyawarah lintas pemangku kepentingan, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa hingga tokoh masyarakat, untuk menyepakati regulasi konservasi berbasis kebutuhan ekonomi warga [1]. Kepemimpinannya turut diakui secara nasional, sebagaimana pernah dinobatkan sebagai salah satu kepala desa terbaik di Indonesia pada 2015 [4].
Faktor kedua adalah kemitraan lintas sektor dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Pegadaian, dan Pemerintah Provinsi NTB, yang masing-masing berkontribusi pada aspek pendanaan, peralatan, maupun pengetahuan teknis pengelolaan ekowisata [2]. Modal sosial berupa kerukunan warga lintas etnis dan agama turut menjadi pengikat partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program konservasi berjalan, praktik pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu oleh sebagian nelayan menyebabkan populasi ikan menurun dan abrasi pantai meningkat tajam. Setelah Perdes dan ekowisata berjalan, tingginya partisipasi masyarakat membuat nelayan tidak lagi menangkap ikan maupun mencari telur penyu di kawasan konservasi seluas 50 hektare [1].
Metode transplantasi terumbu karang melalui media besi dan beton berhasil menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda di zona konservasi, sebuah indikator pemulihan ekosistem yang terukur [1]. Pengakuan atas keberhasilan ini datang dari Pemerintah Provinsi NTB, yang memberi bantuan modal Rp100 juta bagi BUMDes Calabai [1].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah meningkatnya popularitas Desa Calabai sebagai destinasi ekowisata terumbu karang dan spesies ikan hias laut di Kabupaten Dompu. Popularitas ini turut berkontribusi pada pencapaian status Desa Mandiri pada 2023 [5]. Pengembangan ekowisata turut meningkatkan Pendapatan Asli Desa, melengkapi manfaat ekologis dari program konservasi terumbu karang.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal usaha ekowisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp135 juta sejak 2015 untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang [1]. Pendanaan ini dilengkapi bantuan modal Rp100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB bagi BUMDes Calabai. Kolaborasi dengan LSM KOMPPAK turut menghadirkan pendanaan tambahan berupa motor tempel Yamaha 40 PK dan banana boat pada 2018, sebagian dibiayai kontribusi pribadi direktur KOMPPAK [2].
Model pendapatan BUMDes Calabai bertumpu pada penyewaan wahana wisata air, seperti speedboat, sampan viber, banana boat, dan peralatan snorkeling, yang dioperasikan secara rutin termasuk pada hari Minggu dan sesuai permintaan pengunjung [2]. Skema ini memberi pendapatan langsung bagi BUMDes sekaligus menambah Pendapatan Asli Desa, menjadikan konservasi terumbu karang sebagai investasi yang memberi imbal balik ekonomi nyata.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan regulasi konservasi dengan usaha ekowisata, alih-alih hanya melarang tanpa alternatif ekonomi, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat warga secara sukarela menghentikan praktik pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu. Keputusan menjalin kemitraan dengan LSM dan instansi pemerintah sejak tahap awal juga terbukti mempercepat transfer pengetahuan pengelolaan ekowisata yang masih baru bagi warga desa.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Calabai dapat mempertimbangkan penjajakan kemitraan teknis dengan LSM atau instansi kelautan sejak sebelum usaha ekowisata diluncurkan pada 2015, bukan setelah program berjalan dan menemui keterbatasan kapasitas. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa pesisir lain agar tidak menunggu kendala muncul terlebih dahulu sebelum mencari dukungan teknis eksternal.
Desa pesisir lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menyusun regulasi konservasi yang mengikat secara hukum sekaligus merancang skema ekowisata sejak awal, sebagaimana dilakukan Calabai melalui Perdes Nomor 4 Tahun 2013. Menjalin kemitraan lintas sektor dengan LSM, dinas kelautan, dan lembaga keuangan seperti Pegadaian juga disarankan untuk memperkuat pendanaan dan kapasitas pengelolaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program konservasi dan ekowisata Calabai dijaga melalui pagelaran wisata konservasi rutin pada hari jadi desa, HUT Kabupaten Dompu, dan perayaan hari besar lain, yang terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan transplantasi terumbu karang [1]. Pelatihan berkelanjutan bagi pengurus BUMDes turut memastikan pengelolaan wahana wisata air tetap profesional dari waktu ke waktu.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji secara nyata, ketika Syaifuddin Juhri mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Calabai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 [3]. Ia digantikan Amiruddin, S.Sos., yang dilantik pada 30 Januari 2025 untuk periode 2025-2027. Wakil Bupati Dompu berpesan agar kepala desa baru melanjutkan program kerja yang sudah dirintis pendahulunya, termasuk program konservasi dan ekowisata Calabai [3].
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada perluasan wahana wisata air dan penguatan Pendapatan Asli Desa dari sektor ekowisata, mengurangi ketergantungan penuh pada bantuan modal pemerintah provinsi maupun mitra eksternal. Status Desa Mandiri yang telah diraih Calabai pada 2023 turut menjadi modal kelembagaan untuk keberlanjutan program secara lebih otonom [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Ekowisata Konservasi Rayuan Terlarang Desa Calabai berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ekosistem lautan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik konservasi terumbu karang dan pemberdayaan ekonomi warga Calabai sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 melarang pengeboman ikan dan pengambilan telur penyu, melindungi terumbu karang dan biota laut di zona konservasi seluas 50 hektare. |
Transplantasi terumbu karang menambah lebih dari 25 persen tutupan karang dari lima spesies berbeda. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Usaha ekowisata BUMDes Calabai membuka lapangan kerja dan pendapatan tambahan warga melalui penyewaan wahana wisata air. |
BUMDes menerima bantuan modal Rp100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB atas keberhasilan mengelola ekowisata. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Calabai dengan LSM KOMPPAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, dan Pegadaian menunjukkan model kemitraan multipihak dalam konservasi dan ekowisata. |
Kemitraan menghasilkan pengadaan motor tempel dan banana boat pada 2018. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa pesisir lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kawasan terumbu karang atau biota laut yang masih dapat dipulihkan melalui konservasi. Kedua, kesediaan menyusun peraturan desa yang mengikat secara hukum untuk melindungi ekosistem laut. Ketiga, kelembagaan BUMDes yang bersedia mengelola usaha ekowisata sebagai insentif ekonomi bagi warga.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pengalaman Calabai, yaitu alokasi APBDes sekitar Rp135 juta untuk sarana dasar ekowisata [1]. Potensi tambahan modal dapat diperoleh dari pemerintah provinsi maupun kemitraan LSM, seperti Rp100 juta yang diterima Calabai. Durasi pengembangan penuh dapat mengacu pada perjalanan Calabai, yaitu sekitar dua tahun dari pengesahan Perdes 2013 hingga peluncuran usaha ekowisata pada 2015.
Model konservasi berbasis regulasi desa dan ekowisata ini dapat diadaptasi desa pesisir lain dengan menyesuaikan jenis biota laut dan skema usaha wisata pada potensi alam setempat. Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Calabai sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa pesisir lain yang masih menghadapi praktik perusakan ekosistem laut [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa (Gedhe Nusantara), “Desa Calabai Kembangkan Wisata Desa Lewat Konservasi Biota Laut,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-calabai-kembangkan-wisata-desa-lewat-konservasi-biota-laut/
[2] Koran Lensa Pos, “Calabai Berbenah, Kembangkan Wisata Bahari dengan ADD,” koranlensapos.com, Jun. 2018. [Online]. Tersedia: https://www.koranlensapos.com/2018/06/calabai-berbenah-kembangkan-wisata.html
[3] Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, “Pelantikan Kades PAW Desa Calabai dan Tambora, Ini Amanat Wabup Dompu,” setda.dompukab.go.id, 30 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/pelantikan-kades-paw-desa-calabai-dan-tambora–ini-amanat-wabup-dompu-
[4] Suara NTB, “Syaifuddin Juhri Dorong Warga Jaga Kelestarian Mata Air,” suarantb.com, 23 Agu. 2016. [Online]. Tersedia: https://www.suarantb.com/2016/08/23/syaifuddin-juhri-dorong-warga-jaga-kelestarian-mata-air/
[5] Sinar Pena, “Dalam HUT Desa Calabai ke-18 Bupati Dompu Puji Semangat Gotong Royong Warga,” sinarpena.com, Agu. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.sinarpena.com/2023/08/dalam-hut-desa-calabai-ke-18-bupati.html
oleh Tim Inovasi Desa | 25 Mei 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemuda Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menciptakan jenama fesyen lokal bernama Tangkong sebagai produk cenderamata sekaligus media promosi pariwisata budaya Sasak. Inovasi ini lahir dari kesadaran kolektif para pemuda bahwa potensi ekonomi dari arus wisatawan Pantai Tanjung Bias belum tergarap secara optimal melalui produk kreatif berbasis identitas lokal [1]. Dengan dukungan modal awal dari Dana Desa sebesar Rp20 juta yang dialokasikan oleh Kepala Desa Fuad Abdurrahman, Tangkong berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda sekaligus memperkuat citra Desa Senteluk sebagai destinasi wisata yang kaya nilai budaya [2]. Inovasi ini membuktikan bahwa sinergi antara semangat wirausaha pemuda dan kebijakan fiskal desa mampu melahirkan solusi ekonomi yang berdampak luas dan berkelanjutan.
Latar Belakang
Desa Senteluk terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah desa pesisir yang menikmati masa keemasan sebagai destinasi wisata pantai favorit di Pulau Lombok. Pantai Tanjung Bias yang dulunya hanya gundukan sampah dan tempat sandar sampan nelayan berhasil ditransformasi menjadi kawasan wisata kuliner halal yang ramai dikunjungi ribuan wisatawan setiap pekan [2]. Panorama Gunung Agung Bali di kejauhan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menjadikan Tanjung Bias destinasi yang kian viral di media sosial.
Di tengah keramaian wisatawan itu, terdapat celah besar yang belum tergarap: ketiadaan produk cenderamata otentik yang mencerminkan keunikan budaya Desa Senteluk. Wisatawan kerap hanya menghabiskan waktu menikmati kuliner seafood dan pemandangan lalu pulang tanpa membawa buah tangan khas yang menjadi pengingat perjalanan mereka [1]. Ketiadaan produk oleh-oleh ini menghilangkan potensi pendapatan tambahan yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat setempat secara langsung.
Masalah pengangguran di kalangan pemuda menjadi pemicu lain perlunya diversifikasi usaha di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai. Desa membutuhkan wadah kreativitas yang mampu menyerap tenaga kerja muda produktif sekaligus memberikan nilai tambah nyata pada ekosistem pariwisata [3]. Peluang menciptakan produk kreatif berbasis identitas budaya Sasak yang kaya pun muncul sebagai jawaban atas keresahan kolektif tersebut.
Inovasi yang Diterapkan
Menjawab tantangan itu, sekelompok pemuda kreatif Desa Senteluk meluncurkan inovasi produk kaos dengan jenama lokal bernama “Tangkong.” Nama ini diambil dari kosakata bahasa Sasak halus yang berarti baju, menegaskan akar identitas kultural kuat yang ingin diusung oleh setiap produk yang lahir dari tangan pemuda desa [1]. Inovasi ini bekerja dengan menjadikan kaos sebagai kanvas berjalan yang memvisualisasikan keindahan panorama Desa Senteluk dan kekayaan peribahasa Sasak kepada khalayak yang lebih luas.
Penerapan inovasi dilakukan dengan mendirikan gerai sederhana berukuran dua kali dua meter di tepi Pantai Tanjung Bias yang memiliki trafik pengunjung tinggi. Di gerai inilah kaos berkualitas dengan desain tipografi Sasak dan ilustrasi alam Senteluk dipajang untuk menarik minat wisatawan yang tengah menikmati suasana pantai [2]. Tangkong tidak sekadar menjual pakaian, melainkan menjual narasi dan kebanggaan akan budaya lokal yang dikemas dalam desain modern dan menarik perhatian, sebuah produk yang membawa cerita desa ke mana pun pemakainya pergi.
Proses Penerapan Inovasi
Proses kelahiran Tangkong dimulai dari diskusi intensif antara kelompok pemuda dan Pemerintah Desa Senteluk mengenai potensi ekonomi kreatif berbasis identitas budaya lokal. Kepala Desa Fuad Abdurrahman merespons positif dengan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20 juta sebagai modal awal usaha — sebuah keputusan berani yang menjadi fondasi kepercayaan diri para pemuda [1]. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Desa Senteluk yang mengucurkan total Rp100 juta dari Anggaran Dana Desa untuk membangun ekosistem wisata Tanjung Bias secara menyeluruh [2].
Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan sablon manual, bahan kain berkualitas, dan biaya operasional awal produksi. Para pemuda mendapatkan pelatihan teknis menyablon dan desain grafis untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki standar jual yang kompetitif di pasar wisata. Proses trial and error dalam pencampuran warna dan teknik sablon menjadi fase pembelajaran berharga yang mematangkan keterampilan mereka secara nyata.
Eksperimen desain dilakukan dengan menggabungkan unsur visual Pantai Tanjung Bias dan peribahasa Sasak yang kaya filosofi untuk menemukan formula desain yang paling diminati pasar. Evaluasi penjualan dilakukan secara berkala untuk menentukan desain mana yang perlu diproduksi ulang dan mana yang perlu diperbarui sesuai tren [3]. Tantangan keterbatasan ruang pamer diatasi dengan memaksimalkan lokasi strategis di bibir pantai yang sudah ramai pengunjung, mengubah keterbatasan menjadi keunggulan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah membangun kesadaran pasar bahwa produk kaos lokal Tangkong memiliki nilai budaya dan kualitas yang layak dibeli oleh wisatawan yang terbiasa dengan produk brand nasional yang sudah dikenal. Proses membangun reputasi jenama lokal membutuhkan waktu dan konsistensi yang tidak selalu mudah dipertahankan oleh kelompok pemuda yang baru merintis usaha [1]. Mitigasinya ditempuh dengan konsisten menjaga kualitas bahan dan keunikan desain berbasis budaya Sasak yang tidak bisa ditiru oleh produk kaos wisata generik dari luar desa.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan alat sablon dan kapasitas produksi yang rendah membuat pengelola tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan pada hari-hari puncak kunjungan wisatawan. Keterbatasan keahlian desain grafis juga sempat menjadi hambatan dalam menghasilkan visual yang cukup menarik dan kompetitif di pasar cenderamata wisata yang semakin ramai [2]. Hambatan-hambatan ini dimitigasi dengan memprioritaskan pelatihan desain digital bagi pemuda dan merencanakan penambahan kapasitas produksi sebagai investasi strategis berikutnya.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Tangkong adalah kepemimpinan Munajab yang memiliki visi pemberdayaan kuat serta kemampuan mengorganisir semangat kreatif para pemuda secara efektif dan terarah. Dukungan politik dan fiskal dari Kepala Desa Fuad Abdurrahman melalui penyertaan modal Dana Desa menciptakan kepercayaan diri yang mendorong para pemuda untuk berani bereksperimen [2]. Kolaborasi erat antara pemerintah desa sebagai fasilitator dan pemuda sebagai eksekutor kreatif menjadi resep kunci yang tidak mudah ditiru oleh inisiatif serupa di tempat lain.
Lokasi strategis gerai di tepi Pantai Tanjung Bias menjadi faktor krusial yang secara alami menempatkan produk Tangkong di hadapan ribuan calon pembeli potensial setiap harinya. Keunikan nama dan konsep produk yang berakar pada bahasa dan budaya Sasak memberikan nilai diferensiasi yang kuat dan autentik, sulit ditiru oleh produk kaos wisata generik dari luar desa [1]. Faktor-faktor ini bersinergi membentuk ekosistem usaha yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika pasar pariwisata yang terus bergerak.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Tangkong hadir, wisatawan Pantai Tanjung Bias tidak memiliki pilihan cenderamata berbasis budaya lokal dan pemuda desa belum memiliki wadah kerja kreatif di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai. Setelah inovasi ini berjalan, gerai sederhana di bibir pantai bertransformasi menjadi titik singgah wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Senteluk, sementara kelompok pemuda pengelola memperoleh pendapatan baru yang menekan angka pengangguran produktif di kalangan generasi muda desa [1]. Terbukanya kesempatan kerja di bidang produksi, desain, dan pemasaran memperluas manfaat ekonomi kepada lebih banyak anggota komunitas muda desa.
Secara kualitatif, inovasi ini berhasil mengangkat citra Desa Senteluk sebagai destinasi wisata yang lengkap, bernilai budaya, dan berdaya ekonomi kreatif. Wisatawan semakin familiar dengan istilah dan peribahasa bahasa Sasak yang tertera pada kaos, menciptakan pertukaran budaya positif yang secara tidak langsung memperkuat literasi budaya lokal [3]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah terciptanya ekosistem pariwisata yang saling menguatkan antara pelaku kuliner, penyedia jasa wisata, dan industri kreatif di satu kawasan pantai yang terintegrasi, membuktikan bahwa modal kecil yang dikelola dengan kreativitas tinggi mampu menghasilkan dampak komunitas yang jauh melampaui nilai investasi awalnya [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal Tangkong berasal dari Dana Desa sebesar Rp20 juta yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Senteluk di bawah kepemimpinan Kepala Desa Fuad Abdurrahman, sebagai bagian dari total anggaran Rp100 juta yang digelontorkan untuk membangun ekosistem wisata Tanjung Bias secara menyeluruh [1], [2]. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan sablon manual, bahan kain berkualitas, dan biaya operasional awal produksi.
Model bisnis Tangkong bersifat langsung: penjualan kaos cenderamata kepada wisatawan di gerai tepi pantai dengan margin keuntungan yang disisihkan sebagian untuk modal pengembangan varian produk baru seperti topi, tas kain, dan gantungan kunci berbahan lokal. Model keberlanjutan finansialnya tidak bergantung pada subsidi berkelanjutan dari Dana Desa, melainkan bertumpu pada pendapatan penjualan produk yang terus dikembangkan variasinya seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Bias.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang tepat dalam inovasi ini adalah memulai dari skala kecil dengan gerai sederhana berukuran dua kali dua meter di lokasi yang sudah memiliki trafik pengunjung tinggi, sehingga investasi awal bisa diminimalkan sementara eksposur produk tetap maksimal. Pemilihan nama jenama “Tangkong” yang berakar pada kosakata bahasa Sasak juga terbukti menjadi keputusan branding yang kuat karena memberikan diferensiasi autentik yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor dari luar desa [1].
Jika memulai dari awal, pelatihan desain grafis digital sebaiknya dilakukan sejak tahap perintisan, bukan menunggu sampai keterbatasan desain menjadi hambatan produksi. Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah menggali terlebih dahulu kosakata, peribahasa, atau ikon visual khas budaya lokal masing-masing sebagai fondasi branding produk, kemudian memanfaatkan lokasi wisata yang sudah ramai sebagai titik penjualan awal sebelum merambah ke kanal pemasaran yang lebih luas.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan usaha Tangkong dijalankan dengan menjaga kualitas bahan dan keunikan desain agar konsumen tetap loyal serta aktif merekomendasikan produk kepada orang-orang di sekitarnya. Pemerintah Desa Senteluk berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan lanjutan dan fasilitasi promosi di tingkat kabupaten hingga provinsi NTB [4]. Keuntungan usaha sebagian disisihkan untuk modal pengembangan varian produk baru seperti topi, tas kain, dan gantungan kunci berbahan lokal.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui kaderisasi desainer muda dari desa untuk menjamin kesegaran ide kreatif di masa depan sekaligus memastikan regenerasi pengelola yang berkelanjutan tanpa ketergantungan pada individu tertentu. Pengelola berencana memperluas jangkauan pemasaran dengan merambah platform perdagangan elektronik dan konten media sosial secara lebih terencana. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Tangkong sebagai unit usaha BUMDes yang menguntungkan sekaligus menjadi duta budaya Sasak yang dikenal luas di pasar wisata regional dan nasional.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi jenama kaos Tangkong dari Desa Senteluk berkontribusi nyata terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait pemberdayaan ekonomi pemuda, pelestarian budaya Sasak, dan penguatan ekosistem pariwisata lokal, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Inovasi Tangkong menciptakan sumber penghasilan baru bagi pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap di luar sektor perikanan dan pelayanan restoran pantai. |
Modal awal Rp20 juta dari Dana Desa melahirkan unit usaha yang memberikan penghasilan rutin bagi kelompok pemuda pengelola |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Kaos Tangkong yang menampilkan tipografi peribahasa dan kosakata bahasa Sasak secara tidak langsung berfungsi sebagai media edukasi budaya bagi wisatawan yang memakainya. |
Setiap kaos yang terjual menyebarkan pengetahuan tentang kekayaan bahasa dan filosofi Sasak kepada khalayak yang lebih luas |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Tangkong menciptakan pekerjaan layak di bidang produksi, desain, dan pemasaran bagi pemuda Desa Senteluk yang sebelumnya tidak memiliki peluang kerja di sektor ekonomi kreatif. |
Diversifikasi ekonomi desa dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekosistem pariwisata kreatif bernilai tambah tinggi |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Kebijakan penyertaan modal Dana Desa untuk usaha pemuda mendistribusikan manfaat pertumbuhan wisata Tanjung Bias secara lebih merata kepada kalangan muda yang sebelumnya tidak memiliki akses modal. |
Pemuda lokal berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pariwisata yang sebelumnya lebih banyak dinikmati pelaku usaha luar desa |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Transformasi Pantai Tanjung Bias dari kawasan kumuh menjadi destinasi wisata budaya yang dikelola pemuda lokal menjadikan Desa Senteluk contoh permukiman pesisir berkelanjutan berbasis kearifan lokal. |
Kehadiran produk Tangkong melengkapi ekosistem wisata pantai yang menjual kuliner dan identitas budaya secara terintegrasi |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan Tangkong bertumpu pada kemitraan antara pemuda kreatif desa, Pemerintah Desa Senteluk, dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB yang mencanangkan Tanjung Bias sebagai desa wisata. |
Sinergi antara inisiatif masyarakat dan fasilitasi kebijakan pemerintah menghasilkan inovasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi inovasi ini meliputi ketersediaan lokasi wisata dengan arus kunjungan yang memadai, kekayaan budaya lokal yang dapat dijadikan materi branding produk, serta komitmen pemerintah desa untuk menyediakan modal awal melalui Dana Desa. Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, sekitar Rp15-25 juta untuk pengadaan peralatan sablon, bahan baku awal, dan gerai sederhana, dengan waktu persiapan sekitar tiga hingga enam bulan hingga produk siap jual [5]. Strategi replikasi dimulai dengan menggali potensi bahasa daerah, ikon visual, atau tokoh budaya desa masing-masing sebagai materi desain produk yang autentik dan tidak bisa ditiru.
Strategi scale up Tangkong dilakukan dengan membuka gerai cabang di lokasi strategis kawasan Senggigi dan Kota Mataram untuk menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Tangkong juga berencana menjalin kerja sama konsinyasi dengan hotel-hotel berbintang di sekitar Batu Layar guna menjangkau segmen wisatawan mancanegara kelas atas yang memiliki daya beli lebih tinggi [2]. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing daerah, misalnya desa dengan tradisi tenun dapat mengintegrasikan motif tenun ke dalam desain kaos, sementara integrasi produk ke dalam paket wisata resmi desa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan volume penjualan secara signifikan.
Daftar Pustaka
[1] Lombok Post – Jawa Pos, “Cara Pemuda Desa Senteluk Kembangkan Pariwisata,” lombokpost.jawapos.com. [Online]. Tersedia: https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1903130026/cara-pemuda-desa-senteluk-kembangkan-pariwisata
[2] Gatra.com, “Tanjung Bias Lombok Disulap jadi Destinasi Wisata Berkelas,” gatra.com. [Online]. Tersedia: https://www.gatra.com/news-488934-gaya-hidup-tanjung-bias-lombok-disulap-jadi-destinasi-wisata-berkelas.html
[3] Detik Bali, “Mengenal Suku Sasak Lombok, Sejarah hingga Kebudayaannya,” detik.com, 1 Mar. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.detik.com/bali/nusra/d-7221027/mengenal-suku-sasak-lombok-sejarah-hingga-kebudayaannya
[4] ANTARA, “Empat Desa Wisata NTB Peroleh DPUP dan Literasi Keuangan,” antaranews.com, 14 Okt. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/3774453/empat-desa-wisata-ntb-peroleh-dpup-dan-literasi-keuangan
[5] E. Sulistyowati et al., “Penguatan Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah Melalui Pelatihan Produk Ekonomi Kreatif,” Jurnal Abdimas Lombok, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2022. [Online]. Tersedia: https://ejournalunwmataram.org/index.php/jaltn/article/download/1232/696
[6] YouTube – Diskominfotik Lombok Barat, “Wisata Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk Kec. Batulayar Lombok Barat,” 4 Agu. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=wQvktr100-s
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Mei 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Cingkrong di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, membangun destinasi edukasi dan wisata bernama De Bale Cingkrong di atas lahan seluas 3.000 meter persegi menggunakan Dana Desa senilai Rp500 juta yang dikelola oleh BUMDes Cingkrong Makmur [1]. Mengusung konsep Fun and Education, De Bale menyajikan wahana outbond, taman lalu lintas, pembuatan batik tulis, permainan air, perahu bebek, spot selfie, dan gerai kuliner warga dalam satu kawasan yang sejuk dan rindang tepat di belakang kompleks Balai Desa [2]. Diresmikan langsung oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni pada 10 April 2019, De Bale Cingkrong berhasil mengubah lahan desa yang sebelumnya terbengkalai menjadi mesin penghasil Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan akses ekonomi terbatas [3][4]. Inovasi ini terdaftar di platform Jadesta Kementerian Pariwisata sebagai desa wisata kategori rintisan dan tercatat dalam direktori Visit Jawa Tengah [8][9].
Latar Belakang
Desa Cingkrong terletak di Kecamatan Purwodadi yang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Grobogan, kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 2.022,25 km² [5]. Desa ini memiliki luas wilayah 5.000 hektar pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 27,5°C, dan terbagi ke dalam enam dusun: Tegalgiling, Karangmanis, Jangkung, Tegal, Cingkrong, dan Widuri [6]. Berdasarkan data kependudukan Pemerintah Desa Cingkrong, desa ini dihuni oleh 6.835 jiwa — terdiri dari 3.415 laki-laki dan 3.420 perempuan dalam 2.523 kepala keluarga — dengan mayoritas berprofesi sebagai petani (1.195 orang), pelajar (1.205 orang), dan wiraswasta (819 orang) [6]. Kabupaten Grobogan dikenal sebagai lumbung pangan utama Jawa Tengah dengan sekitar 83,94% lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dengan komoditas unggulan padi, jagung, dan kedelai [5].
Sebelum De Bale Cingkrong berdiri, mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang pendapatannya tidak menentu dan bergantung musim [4]. Lapangan kerja di desa sangat terbatas, mendorong banyak warga usia produktif mencari penghasilan di luar desa, sementara lahan di belakang kompleks Balai Desa — berupa kolam tidak terurus seluas hampir 3.000 meter persegi — terbengkalai tanpa memberikan manfaat ekonomi apapun [4][7]. Kabupaten Grobogan juga minim destinasi wisata keluarga yang edukatif dan terjangkau, padahal permintaan masyarakat terhadap wahana rekreasi berbasis alam terus meningkat [2].
Momentum perubahan hadir ketika Dana Desa mulai bergulir dan pemerintah desa menghadapi pilihan strategis: menggunakan dana untuk pembangunan fisik semata atau merancang investasi yang menghasilkan pendapatan jangka panjang [1]. Kepala Desa Jasmi dan pengurus BUMDes Cingkrong Makmur menangkap peluang bahwa ceruk pasar wisata keluarga edukatif di Grobogan belum terisi. Penasihat BUMDes memiliki jaringan dengan PT Bangkit Jaya, kontraktor yang sebelumnya berhasil membangun Geopark Karangsari dan Kampung Semar di Jawa Tengah [5]. Dari pengalaman dan jaringan inilah, ide mengintegrasikan edukasi, permainan tradisional, outbond, dan kuliner lokal dalam satu kawasan terpadu mulai dikristalisasikan menjadi konsep De Bale Cingkrong [1].
Inovasi yang Diterapkan
De Bale Cingkrong adalah destinasi eduwisata terpadu yang secara harfiah mengubah halaman belakang balai desa menjadi taman bermain dan belajar yang terbuka untuk umum dengan konsep Fun and Education [2]. Wahana utamanya meliputi taman lalu lintas untuk edukasi keselamatan berkendara anak-anak, workshop batik tulis yang mengajarkan seni budaya lokal, area outbond seluas 1.500 meter persegi yang menyediakan permainan tali, jembatan gantung, dan flying fox, serta kolam air dengan fasilitas perahu bebek, perahu rakit, dan kolam ciblon (kolam bermain air) untuk anak-anak [2]. Dermaga di tepi kolam berfungsi ganda sebagai panggung pertunjukan seni saat ada acara komunitas, sementara kawasan ini berjarak sekitar 7 kilometer atau 15 menit perjalanan dari Alun-Alun Purwodadi [6].
Elemen pembeda utama De Bale dari pendekatan wisata desa konvensional adalah sistem pengelolaannya yang menjadikan BUMDes Cingkrong Makmur sebagai operator utama dengan model distribusi manfaat yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. BUMDes merekrut karyawan dari warga desa sendiri untuk posisi petugas tiket, keamanan, pemandu outbond, dan pengelola fasilitas [4]. Gerai kuliner dikelola langsung oleh warga yang menyewa lapak, sementara lahan outbond merupakan lahan warga yang disewa BUMDes secara berkala, sehingga manfaat ekonomi menyebar ke lebih banyak keluarga di luar struktur karyawan formal. BUMDes juga berkolaborasi dengan PKK dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk mendorong produktivitas warga dalam memproduksi barang yang dipasarkan di area wisata [10]. Model ini memastikan bahwa De Bale bukan sekadar unit usaha BUMDes, melainkan ekosistem ekonomi mini yang menggerakkan seluruh lapisan masyarakat desa.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembangunan De Bale Cingkrong berjalan sangat cepat — hanya empat bulan dari Januari 2019 hingga peresmian April 2019 — berkat kemitraan strategis BUMDes dengan PT Bangkit Jaya sebagai mitra pembangunan berpengalaman. PT Bangkit Jaya membawa pengalaman langsung dari proyek Geopark Karangsari dan Kampung Semar yang konsepnya menjadi referensi utama desain De Bale [5]. Pada 10 April 2019, Bupati Grobogan Sri Sumarni meresmikan De Bale Cingkrong dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, yang langsung mendapat sambutan antusias dari pengunjung yang membludak pada akhir pekan pertama operasional [3].
Sebelum pembukaan, seluruh karyawan De Bale menjalani pelatihan intensif yang melibatkan Camat Tegowanu Yunus Suryawan, seorang praktisi outbond berpengalaman yang juga terlibat dalam pengembangan wahana Cindelaras [5]. Pelatihan mencakup keterampilan teknis outbond, public speaking, dan tata boga untuk pengelola gerai kuliner, memastikan bahwa karyawan dari warga desa memiliki kompetensi profesional sejak hari pertama operasional [4]. BUMDes juga menyediakan fasilitas latihan mandiri di dalam kawasan De Bale agar pengembangan kapasitas SDM berlangsung berkelanjutan setelah pelatihan formal selesai [5].
Pada tahap awal operasional, pengelola menghadapi satu koreksi penting dalam penetapan harga wahana. Tarif outbond yang semula ditetapkan lebih tinggi dari wahana lain membuat pengunjung cenderung hanya menikmati area kolam dan kuliner tanpa mencoba fasilitas outbond [4]. BUMDes segera menyeragamkan tarif menjadi Rp5.000 per wahana agar seluruh fasilitas terjangkau oleh semua segmen pengunjung — sebuah koreksi yang terbukti meningkatkan pemanfaatan semua wahana secara merata [2]. Tantangan membangun kepercayaan warga untuk menyewakan lapak dan lahan juga diatasi melalui transparansi pembagian hasil dan skema sewa yang adil, serta membuka ruang bagi warga berbakat seni untuk tampil tanpa biaya bahkan dengan imbalan [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang pengelolaan wisata. Warga Desa Cingkrong yang mayoritas berprofesi sebagai petani belum memiliki pengalaman mengelola wahana wisata bertaraf profesional, khususnya peralatan outbond seperti tali, jembatan gantung, dan flying fox yang membutuhkan inspeksi keselamatan rutin dan intensif [11]. Mitigasi ditempuh melalui pelatihan intensif bersama Camat Tegowanu Yunus Suryawan sebagai praktisi outbond berpengalaman, didukung fasilitas latihan mandiri berkelanjutan di dalam kawasan De Bale agar kompetensi karyawan terus meningkat [5]. Penelitian Nurizzati (2021) mencatat bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat dan kendala permodalan pada fase awal juga diatasi melalui transparansi laporan keuangan BUMDes yang memperlihatkan arus pendapatan nyata [4].
Tantangan eksternal berupa persaingan dengan destinasi wisata baru yang terus bermunculan di Grobogan dan sekitarnya menuntut De Bale berinovasi secara berkelanjutan. Tren wisata yang berubah cepat memerlukan investasi reguler dari PADes dan BUMDes agar pengalaman pengunjung tidak monoton [2]. Mitigasi dilakukan melalui penguatan pemasaran digital lewat platform Jadesta, kolaborasi dengan Visit Jawa Tengah, serta promosi aktif di Facebook, Instagram @debalecingkrong, dan YouTube [9][8]. BUMDes juga memanfaatkan tren wisata edukatif pasca-pandemi — segmen yang terus tumbuh karena kebutuhan orang tua akan destinasi yang sekaligus mendidik anak — sebagai positioning De Bale yang kuat di tengah persaingan [10].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Kepala Desa Jasmi menjadi faktor penentu utama keberhasilan De Bale Cingkrong. Beliau berani mengalokasikan Rp500 juta dari APBDes untuk investasi unit usaha BUMDes — sebuah keputusan yang tidak lazim di banyak desa yang lebih memilih pembangunan fisik infrastruktur konvensional [1]. Keberanian ini dilandasi keyakinan bahwa wisata berbasis komunitas memiliki multiplier effect yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan fisik satu kali pakai. Apresiasi langsung dari Bupati Sri Sumarni saat peresmian yang menyebut De Bale sebagai inspirasi bagi desa lain di Grobogan memberikan dorongan moral dan legitimasi politik yang memperkuat keberlanjutan program [3].
Kemitraan strategis lintas pihak menjadi pilar kedua keberhasilan. PT Bangkit Jaya menyediakan keahlian teknis pembangunan wisata yang tidak dimiliki desa secara mandiri, sementara Camat Tegowanu membawa kompetensi pelatihan SDM outbond yang menjamin kualitas layanan [5]. Kolaborasi BUMDes dengan PKK dan Pokdarwis dalam mendorong produktivitas warga menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, sedangkan pendamping desa memperkuat aspek administrasi dan tata kelola kelembagaan BUMDes [10]. Penelitian tentang pengembangan desa wisata berbasis outbond menegaskan bahwa kualitas pemandu dan fasilitas merupakan faktor utama kepuasan pengunjung yang mendorong kunjungan ulang — dan investasi awal pada pelatihan SDM inilah yang menjadi fondasi reputasi De Bale sebagai destinasi wisata keluarga yang ramah dan profesional [11].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum De Bale berdiri, lahan di belakang Balai Desa hanya berupa kolam tidak terurus yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi, dan 1.195 warga menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor pertanian musiman [6]. Setelah De Bale beroperasi, masyarakat yang sebelumnya hanya bekerja sebagai petani kini mendapat pekerjaan sebagai karyawan BUMDes, mendapat pelatihan tata boga profesional, public speaking, dan outbond yang meningkatkan kapasitas diri mereka di pasar tenaga kerja [4]. Pengelola warung makan, penjual suvenir, pemilik lahan parkir, dan produsen keripik yang disuplai ke De Bale merasakan peningkatan pendapatan signifikan seiring bertumbuhnya kunjungan wisatawan. Penelitian Nurizzati dari UIN Walisongo Semarang (2021) menyimpulkan bahwa De Bale berhasil meningkatkan taraf hidup mandiri, memperluas lapangan kerja, dan mempererat kohesi sosial masyarakat Desa Cingkrong [4].
Secara operasional, De Bale mencatat lonjakan kunjungan yang konsisten pada akhir pekan dan hari libur nasional dengan tiket masuk yang sangat terjangkau — Rp5.000 per orang dan Rp5.000 per wahana — menjadikannya salah satu destinasi wisata keluarga baru yang diperhitungkan di Kabupaten Grobogan [2]. Visit Jawa Tengah memasukkan De Bale Cingkrong dalam direktori resmi destinasi wisata Kabupaten Grobogan, meningkatkan visibilitas bagi wisatawan luar daerah [8]. De Bale juga terdaftar dalam platform Jadesta milik Kementerian Pariwisata sebagai desa wisata aktif dengan kategori rintisan [9].
Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes Cingkrong Makmur sebagai entitas bisnis profesional dan transparan. BUMDes yang kuat ini menjadi modal sosial dan kelembagaan yang mendukung pengembangan unit usaha baru di luar sektor pariwisata, memperluas sumber PADes dan mengurangi ketergantungan desa pada transfer pemerintah pusat [1]. Kolaborasi BUMDes dengan PKK dalam memfasilitasi warga memproduksi suvenir dan oleh-oleh menciptakan rantai nilai ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada di desa, sekaligus mengubah cara pandang masyarakat tentang potensi ekonomi sektor jasa dan pariwisata [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama pembangunan De Bale Cingkrong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp500 juta yang dialokasikan sebagai investasi untuk unit usaha BUMDes Cingkrong Makmur [1][3]. Anggaran ini mencakup biaya konstruksi wahana, pengadaan peralatan outbond, pembangunan kolam dan dermaga, serta penataan lanskap kawasan wisata. Lahan yang digunakan terdiri dari tanah desa seluas 1.500 meter persegi dan lahan warga yang disewa BUMDes untuk area outbond, sehingga pemilik lahan juga mendapat bagian dari pendapatan wisata [5].
Model pendapatan De Bale bertumpu pada beberapa aliran pemasukan yang saling melengkapi: tiket masuk Rp5.000 per orang, tarif wahana Rp5.000 per wahana (kolam ciblon, bebek gowes, outbond, flying fox), sewa lapak kuliner oleh warga, serta pendapatan dari acara khusus dan pertunjukan seni [2][11]. Sebagian keuntungan BUMDes disetor sebagai PADes yang membiayai program sosial desa, menciptakan siklus ekonomi mandiri yang tidak bergantung terus-menerus pada Dana Desa. Pendapatan berulang dari berbagai aliran ini diproyeksikan mampu menutup biaya operasional, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan wahana baru secara berkelanjutan [4].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil Kepala Desa Jasmi adalah mengalokasikan Dana Desa untuk investasi unit usaha wisata BUMDes — bukan pembangunan fisik konvensional — pada saat yang tepat ketika ceruk pasar wisata keluarga edukatif di Grobogan belum terisi. Studi banding ke Geopark Karangsari dan Kampung Semar sebelum memulai pembangunan terbukti strategis karena memberikan referensi konkret yang dapat langsung diadaptasi [5]. Keputusan mendahulukan pelatihan SDM sebelum pembukaan wisata memastikan karyawan dari warga desa siap memberikan layanan berkualitas sejak hari pertama operasional, dan penetapan tarif seragam Rp5.000 per wahana terbukti menjadi kunci menarik pengunjung dari berbagai kalangan [4][2].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa sosialisasi kepada pemilik lahan dan calon penyewa lapak seharusnya dimulai lebih awal dan lebih intensif untuk meminimalkan resistensi awal. Dokumentasi proses pembangunan dan pengelolaan secara sistematis sejak awal juga seharusnya dilakukan untuk mempermudah replikasi di desa lain [4]. Kesiapan rencana pemeliharaan fasilitas jangka panjang — termasuk inspeksi rutin peralatan outbond untuk keselamatan pengunjung — idealnya sudah tersusun matang sebelum pembukaan, bukan dikembangkan secara reaktif setelah operasional berjalan [11].
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, lakukan studi banding ke destinasi wisata desa yang sudah berhasil untuk mendapatkan referensi konkret dan membangun jaringan mitra potensial. Kedua, investasikan waktu dan anggaran untuk pelatihan SDM berbasis kompetensi sebelum membuka layanan wisata, karena kualitas pemandu dan pelayanan menentukan kepuasan dan kunjungan ulang pengunjung. Ketiga, rancang model distribusi manfaat yang menyertakan warga sebagai penyewa lapak dan pemilik lahan agar rasa kepemilikan kolektif terbangun sejak awal [4][10].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan De Bale Cingkrong bertumpu pada model bisnis BUMDes yang sehat, di mana pendapatan dari tiket masuk, sewa lapak, penyewaan wahana, dan layanan outbond diputar kembali untuk pemeliharaan fasilitas, pengembangan wahana baru, dan pelatihan SDM secara berkala [4]. Sebagian keuntungan BUMDes disetor sebagai PADes yang membiayai program sosial desa, menciptakan siklus ekonomi mandiri. Kolaborasi dengan PKK, Pokdarwis, dan kelompok UMKM desa dalam memasok produk ke area wisata memperluas basis ekonomi yang bertumpu pada De Bale, sehingga keberlanjutan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja [10].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin melalui pelembagaan pengelolaan wisata dalam struktur organisasi BUMDes Cingkrong Makmur yang memiliki kepengurusan formal dan mekanisme pergantian terstruktur. Karyawan yang telah dilatih secara profesional dalam bidang outbond, tata boga, dan public speaking menjadi aset kelembagaan yang tidak terikat pada figur kepala desa tertentu [4]. Penguatan pemasaran digital melalui platform Jadesta, situs resmi cingkrong.id, media sosial @debalecingkrong, dan kolaborasi dengan platform perjalanan daring seperti Trip.com membuka jangkauan promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas [9][6]. Konsep Fun and Education yang sejalan dengan tren wisata edukatif pasca-pandemi memberi De Bale posisi yang relevan dan bertahan lama di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat.
Kontribusi Pencapaian SDGs
De Bale Cingkrong merupakan bukti nyata bahwa Dana Desa yang diinvestasikan secara strategis dapat berkontribusi pada berbagai dimensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) secara serentak. Model BUMDes wisata edukatif ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak harus memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai sosial-budaya, karena keduanya dapat berjalan beriringan dalam satu desain inovasi yang inklusif [1][4].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
De Bale membuka sumber penghasilan baru bagi warga yang sebelumnya hanya bergantung pada pertanian musiman, melalui lapangan kerja sebagai karyawan BUMDes, penyewa lapak kuliner, pengelola parkir, dan pemasok produk UMKM ke kawasan wisata [4]. |
Terciptanya lapangan kerja baru di sektor wisata; peningkatan pendapatan pedagang dan penyewa lapak; diversifikasi sumber penghasilan warga dari pertanian ke jasa wisata |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Wahana taman lalu lintas dan workshop batik tulis memberikan pengalaman belajar berbasis praktik yang memperkaya pendidikan anak di luar kelas, menjadikan wisata sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan terjangkau [2]. |
Tersedianya wahana edukasi keselamatan berkendara untuk anak; program workshop batik tulis aktif; akses wisata edukatif dengan tiket Rp5.000 |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Cingkrong Makmur sebagai pengelola De Bale menciptakan lapangan kerja layak bagi warga desa dengan pelatihan profesional tata boga, public speaking, dan outbond, mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif [4]. |
Investasi APBDes Rp500 juta menjadi aset produktif; karyawan terlatih profesional; pendapatan BUMDes dari multiple revenue streams; kontribusi laba ke PADes |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Model distribusi manfaat yang menyertakan pemilik lahan warga, penyewa lapak, pengrajin UMKM, dan kolaborasi PKK serta Pokdarwis memastikan pertumbuhan ekonomi desa tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak [10]. |
Distribusi manfaat ke pemilik lahan, penyewa lapak, dan produsen UMKM; skema sewa yang adil dan transparan; fasilitasi PKK dan Pokdarwis untuk produk warga |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Transformasi lahan tidur menjadi ruang publik edukatif dan rekreatif bagi seluruh warga menciptakan lingkungan desa yang lebih inklusif, produktif, dan nyaman sebagai tempat tinggal sekaligus tujuan wisata [7]. |
Konversi 3.000 m² lahan tidur menjadi ruang publik produktif; peningkatan kualitas hidup dan aktivitas sosial warga; desa menjadi destinasi wisata yang membanggakan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, PT Bangkit Jaya, Camat Tegowanu, PKK, Pokdarwis, pendamping desa, dan Pemkab Grobogan membuktikan kemitraan multipihak sebagai kunci percepatan pembangunan desa wisata berkualitas [5][3]. |
Kemitraan aktif dengan 6+ lembaga; dukungan eksplisit Bupati Grobogan; terdaftar di platform nasional Jadesta dan Visit Jawa Tengah; pendampingan desa aktif |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model De Bale Cingkrong sangat relevan direplikasi oleh desa-desa yang memiliki lahan belum dioptimalkan dan Dana Desa yang cukup untuk investasi awal unit usaha BUMDes berbasis wisata. Prasyarat minimum mencakup ketersediaan lahan desa atau lahan warga yang bisa disewa, komitmen kepala desa untuk mengalokasikan APBDes sebagai investasi, dan kesiapan BUMDes sebagai operator profesional [1]. Tiga elemen inti yang dapat ditransfer secara langsung adalah konversi lahan tidur menjadi destinasi eduwisata, pembentukan BUMDes sebagai operator dengan pelatihan SDM berbasis kompetensi, dan model distribusi manfaat yang menyertakan warga sebagai penyewa lapak dan pemilik lahan [4]. Estimasi biaya replikasi berkisar Rp300–500 juta tergantung skala kawasan dan kelengkapan wahana, dengan durasi pembangunan sekitar 4–6 bulan jika bermitra dengan kontraktor berpengalaman. Bupati Grobogan Sri Sumarni pun secara eksplisit menyebut De Bale sebagai inspirasi yang perlu dicontoh desa-desa lain di Kabupaten Grobogan dalam pidato peresmiannya [3].
Model adaptasi untuk konteks berbeda dapat dilakukan dengan menyesuaikan tema edukasi sesuai kearifan lokal masing-masing desa — workshop anyaman, kerajinan gerabah, atau pertanian organik dapat menggantikan workshop batik tulis — tanpa mengubah prinsip dasar konsep Fun and Education dan pengelolaan berbasis BUMDes. Untuk scale up di tingkat nasional, Kementerian Desa PDTT dapat mengembangkan modul “Desa Eduwisata BUMDes” berbasis pengalaman De Bale yang mencakup panduan perencanaan anggaran APBDes untuk investasi wisata, template pengelolaan BUMDes unit usaha wisata, dan kurikulum pelatihan SDM berbasis kompetensi wisata desa [11].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa PDTT, “Desa Cingkrong Kembangkan Wahana Wisata dan Edukasi,” Katalog Inovasi Desa, Perkumpulan Gedhe Nusantara, 2020.
[2] Travelspromo, “De Bale Cingkrong — Tiket Masuk & Daya Tarik 2026,” travelspromo.com, 24 Jun. 2024. [Online]. Tersedia: https://travelspromo.com/htm-wisata/de-bale-cingkrong-grobogan/
[3] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “D’ Bale Cingkrong Diresmikan Bupati,” jatengprov.go.id, 10 Apr. 2019. [Online]. Tersedia: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/d-bale-cingkrong-diresmikan-bupati/
[4] D. R. Nurizzati, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wisata De Bale di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021. [Online]. Tersedia: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14630/
[5] 123dok, “Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata De Bale di Desa Cingkrong,” 123dok.com. [Online]. Tersedia: https://123dok.com/article/pemberdayaan-masyarakat-cingkrong-kecamatan-purwodadi-kabupaten-cingkrong-kecamatan.z1d7n2lv
[6] Pemerintah Desa Cingkrong, “Profil dan Data Kependudukan Desa Cingkrong,” cingkrong.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://cingkrong.id
[7] TIMES Indonesia, “Jasmi, Kepala Desa Cingkrong yang Mengubah Lahan Tidur Menjadi Destinasi Wisata,” timesindonesia.co.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id
[8] Visit Jawa Tengah, “Destinasi Wisata: DE BALE CINGKRONG,” visitjawatengah.jatengprov.go.id. [Online]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/regency/kabupaten-grobogan/destinasi-wisata/de-bale-cingkrong
[9] Kementerian Pariwisata RI, “Desa Wisata De Bale Cingkrong — Kategori Rintisan,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/de_bale_cingkrong
[10] R. Ismail, M. Hidayat, dan S. Priyono, “Penguatan Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Cingkrong,” ResearchGate, Universitas Diponegoro, 2022. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net
[11] Proceeding UNPK Kediri, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Outbond di Kampung Keren Wisata Air Sumber Banteng,” proceeding.unpkediri.ac.id. [Online]. Tersedia: https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ncce/article/download/5736/4168/21268
oleh Tim Inovasi Desa | 20 Mei 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, mengubah tradisi lompat batu atau Fahombo menjadi layanan wisata budaya yang dikelola secara tertib melalui BUMDes Raida [1]. Inovasi ini lahir dari kebutuhan desa untuk menjaga nilai adat sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi warga, mengingat pengelolaan wisata sebelumnya masih berlangsung secara informal dan individual sehingga manfaat ekonomi tidak merata [3]. Melalui tata kelola terpusat dengan tarif resmi Rp150.000 per atraksi lompat batu dan layanan pendukung seperti penyewaan pakaian adat, BUMDes Raida membantu desa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil, memperkuat kebanggaan warga terhadap budaya leluhur, dan membuat pengelolaan wisata menjadi lebih teratur [1], [2].
Latar Belakang
Desa Bawomataluo terletak di Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebuah desa adat di perbukitan yang lama dikenal sebagai ikon budaya Nias karena tradisi lompat batu (Fahombo) yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa ini menyimpan warisan arsitektur rumah adat tradisional Nias serta beragam tradisi budaya yang menjadi daya tarik kunjungan wisata budaya [3]. Namun, daya tarik yang besar itu belum otomatis memberi kesejahteraan yang merata bagi warga desa, karena pengelolaan wisata masih berlangsung sederhana dan belum terstruktur [1].
Di sisi lain, masyarakat memerlukan biaya untuk merawat rumah adat, menjaga kebersihan lingkungan, dan melestarikan tradisi yang menjadi identitas desa. Sebelum BUMDes Raida terbentuk, transaksi dengan wisatawan berlangsung secara individual dan informal, sehingga tidak ada catatan pendapatan yang jelas dan distribusi manfaat ekonomi tidak merata di antara warga [3]. Situasi ini menuntut hadirnya model pengelolaan yang mampu menghubungkan konservasi budaya dengan pemasukan ekonomi yang lebih pasti.
Momentum penerapan inovasi muncul ketika pemerintah daerah melihat bahwa pariwisata Nias Selatan memiliki peluang besar untuk tumbuh bila dikelola secara lebih profesional dan melibatkan masyarakat lokal. Penguatan kelembagaan desa melalui BUMDes menjadi pintu masuk penting untuk mengubah potensi budaya menjadi manfaat yang lebih luas, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan tata kelola wisata yang lebih tertib dan berkeadilan [4], [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini muncul ketika desa menyadari bahwa tradisi Fahombo yang selama ini menjadi tontonan dapat ditata menjadi produk wisata budaya yang bernilai ekonomi. BUMDes Raida lalu memusatkan layanan wisata dalam satu sistem yang lebih rapi, mulai dari tiket atraksi, penyewaan pakaian adat, hingga penataan pemandu lokal [1], [2]. Elemen pembeda inovasi ini dari pengelolaan wisata desa konvensional adalah integrasinya dengan kelembagaan adat, sehingga komersialisasi tetap berjalan dalam koridor penghormatan terhadap nilai sakral tradisi.
Secara praktis, inovasi ini bekerja dengan memindahkan transaksi dari pola informal ke loket resmi desa. Tarif wisata ditetapkan secara transparan, layanan diseragamkan, dan hasilnya dibagi untuk pelaku atraksi, pengelola, serta kebutuhan desa, sehingga aliran manfaat menjadi lebih jelas dan adil [1]. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap pelompat batu dan pelaku layanan lokal mendapat bagian yang proporsional dari setiap kunjungan wisatawan.
Proses Penerapan Inovasi
Perubahan ini tidak hadir seketika. Pengelola desa terlebih dahulu membangun kesepahaman dengan tokoh adat dan warga melalui serangkaian musyawarah, karena tradisi lompat batu menyangkut martabat budaya yang harus dijaga dengan hati-hati [2], [5]. Proses negosiasi antara kepentingan ekonomi dan nilai sakral tradisi menjadi fondasi penting sebelum sistem pengelolaan terpusat dapat diterima oleh seluruh pihak.
Pada tahap awal, BUMDes menghadapi kebiasaan lama masyarakat yang terbiasa melayani wisatawan secara sendiri-sendiri. Pengelola lalu menguji skema layanan terpusat dalam skala kecil dan melihat respons pasar, sambil terus memperbaiki pembagian hasil agar para pelompat batu dan pelaku lokal merasa diperlakukan secara adil [1], [6]. Fase uji coba ini menjadi pembelajaran berharga karena beberapa kali skema pembagian harus dikoreksi ulang hingga menemukan formula yang diterima semua pihak.
Setelah sistem dasar berjalan, desa mulai menambahkan unsur pendukung seperti pemandu lokal, promosi, dan penguatan kebersihan kawasan. Langkah bertahap ini memperlihatkan bahwa inovasi tidak hanya mengubah cara menjual atraksi, tetapi juga membentuk ekosistem wisata yang lebih tertib dan siap berkembang [3], [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar datang dari kebiasaan lama masyarakat yang sudah nyaman dengan cara kerja individual. Sebagian warga sempat ragu karena khawatir sistem terpusat akan mengurangi pendapatan pribadi dan membatasi ruang mereka untuk berinteraksi langsung dengan wisatawan [1]. Mitigasinya ditempuh melalui pendekatan musyawarah bertahap dan pembuktian nyata bahwa pembagian hasil melalui BUMDes justru memberikan pendapatan yang lebih pasti dan merata dibandingkan sistem individual yang tidak teratur.
Tantangan eksternal berupa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena pemandu lokal perlu menguasai komunikasi pelayanan, pengetahuan budaya, dan etika wisata yang belum tentu dimiliki sejak awal [4], [5]. Mitigasinya ditempuh dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pemandu dan pelaku wisata lokal, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendampingan teknis pengembangan kapasitas SDM pariwisata desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini bertumpu pada dua hal utama, yaitu legitimasi adat dan tata kelola yang jelas. Tokoh adat memberi ruang bagi BUMDes untuk bekerja, sementara pengelola memastikan pendapatan dibagi secara terbuka sehingga kepercayaan warga tetap terjaga [1], [7]. Tanpa restu dan dukungan tokoh adat, inovasi ini niscaya akan menghadapi resistensi yang sangat berat dari masyarakat.
Faktor lain yang menentukan adalah kemauan masyarakat untuk beradaptasi dari pola kerja individual ke sistem kolektif. Saat warga melihat hasil ekonomi yang lebih nyata dan pembagian yang lebih adil, dukungan terhadap sistem BUMDes menguat, dan wisata budaya dapat berjalan lebih profesional tanpa melepaskan akar tradisinya [2], [3]. Modal sosial berupa ikatan komunitas adat yang kuat menjadi pengikat partisipasi yang menjaga soliditas pengelolaan wisata lintas generasi.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes Raida beroperasi, transaksi wisata berlangsung secara informal tanpa tarif resmi dan distribusi manfaat yang tidak merata di antara warga. Setelah inovasi diterapkan, ANTARA mencatat adanya tarif resmi Rp150.000 untuk atraksi lompat batu, disertai tarif penyewaan baju adat dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp25.000, yang menandai sumber penerimaan baru yang terstruktur bagi desa [1]. Pendapatan yang sebelumnya tidak teratur kini menjadi lebih pasti dan lebih merata bagi pelompat batu, pemandu, dan pelaku layanan desa.
Selain peningkatan pendapatan, inovasi ini memperbaiki keteraturan layanan wisata secara menyeluruh. Wisatawan mendapat pengalaman yang lebih tertib dan berkesan, warga memperoleh ruang kerja yang lebih jelas, dan tradisi lokal tetap tampil sebagai identitas yang dihormati, bukan sekadar komoditas wisata [2], [3]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah bangkitnya rasa bangga generasi muda terhadap budaya leluhur, sehingga desa tidak lagi dilihat hanya sebagai ruang adat tetapi sebagai pusat pembelajaran budaya yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sekaligus.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pengelolaan wisata BUMDes Raida berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui APBDes, sebagai investasi kelembagaan untuk membangun infrastruktur layanan wisata terpusat. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan loket tiket, perlengkapan pakaian adat untuk disewakan, dan biaya operasional awal pengelolaan [1].
Model bisnis BUMDes Raida bertumpu pada pendapatan langsung dari tarif atraksi lompat batu (Rp150.000 per pertunjukan), penyewaan pakaian adat (Rp35.000 dewasa, Rp25.000 anak-anak), dan jasa pemandu lokal [1]. Hasilnya dibagi secara transparan untuk pelaku atraksi, pengelola BUMDes, dan kontribusi ke kas desa untuk kebutuhan perawatan rumah adat dan kebersihan kawasan, sehingga model ini dirancang untuk tidak bergantung pada dana hibah eksternal dalam jangka panjang.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang tepat dalam inovasi ini adalah membangun kesepahaman dengan tokoh adat terlebih dahulu sebelum mengubah sistem pengelolaan, karena tanpa legitimasi adat, upaya formalisasi wisata niscaya akan menghadapi resistensi yang jauh lebih berat. Pendekatan bertahap — dimulai dari uji coba skema pembagian hasil dalam skala kecil sebelum diterapkan secara menyeluruh — juga terbukti efektif membangun kepercayaan warga secara organik [6].
Jika memulai dari awal, pelatihan kapasitas SDM pemandu wisata sebaiknya dilakukan sejak tahap perintisan, bukan menunggu sampai layanan sudah berjalan. Saran praktis bagi desa adat lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memastikan musyawarah adat menjadi langkah pertama sebelum membentuk lembaga pengelola, menetapkan skema pembagian hasil yang transparan dan disetujui semua pihak sejak awal, serta menghindari terlalu cepat menaikkan tarif sebelum kualitas layanan benar-benar siap bersaing [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penguatan kelembagaan BUMDes, pembagian hasil yang transparan, dan penjadwalan layanan wisata yang lebih konsisten. Desa juga perlu menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian, agar nilai sakral tradisi Fahombo tidak hilang saat wisata terus tumbuh [2], [3]. Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan generasi muda dalam pengelolaan BUMDes, sehingga keberlanjutan tidak bergantung pada figur individu tertentu.
Dalam jangka panjang, desa dapat memperluas usaha ke kerajinan, kuliner tradisional, dan jasa penginapan lokal, sehingga ketergantungan pada satu atraksi tidak terlalu besar. Penguatan promosi digital dan kemitraan dengan pemerintah daerah juga akan membantu menjaga arus kunjungan dan memperluas pasar wisata [1], [8]. Rencana pendapatan mandiri ke depan bertumpu pada diversifikasi layanan wisata yang memungkinkan BUMDes menghasilkan pendapatan stabil tanpa bergantung sepenuhnya pada dana desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengelolaan wisata budaya Fahombo melalui BUMDes Raida berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian warisan budaya, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit wisata BUMDes menciptakan sumber pendapatan rutin bagi pelompat batu, pemandu, dan pelaku layanan desa yang sebelumnya tidak memiliki pemasukan terstruktur dari aktivitas wisata. |
Arus pendapatan yang sebelumnya informal dan tidak teratur kini tersalurkan secara pasti melalui sistem tarif resmi BUMDes |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Peningkatan pendapatan rumah tangga dari aktivitas wisata membantu keluarga pelaku lokal memenuhi kebutuhan pangan yang lebih layak dan konsisten. |
Daya beli keluarga pelaku wisata meningkat seiring pendapatan yang lebih teratur dari BUMDes |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan wisata terpusat menciptakan pekerjaan lokal bagi pelompat batu, pemandu, dan penyedia layanan pendukung, serta mendorong pertumbuhan usaha desa melalui sistem yang lebih profesional. |
Tarif resmi atraksi Rp150.000, sewa baju adat dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp25.000 sebagai sumber penerimaan terstruktur |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Penataan wisata membuat kawasan adat lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung maupun warga, mendukung lingkungan permukiman budaya yang lestari. |
Kawasan adat dikelola secara lebih teratur dengan pemandu, kebersihan, dan layanan terintegrasi |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Wisata dikelola dengan lebih terukur melalui tarif resmi, loket layanan, dan pembagian hasil yang transparan, mengurangi praktik informal yang tidak tertata. |
Sistem loket resmi dan pembagian hasil proporsional menggantikan transaksi informal individual |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan inovasi bertumpu pada kerja sama antara pemerintah desa, tokoh adat, BUMDes, dan pemerintah daerah yang saling menguatkan peran masing-masing. |
Kolaborasi multipihak antara BUMDes Raida, tokoh adat, Pemdes, dan Pemda Nias Selatan dalam pengelolaan wisata |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa adat lain yang ingin mereplikasi inovasi ini meliputi keberadaan tradisi atau atraksi budaya yang memiliki daya tarik wisata, legitimasi dari tokoh adat setempat, serta kesediaan membentuk lembaga pengelola seperti BUMDes dengan sistem pembagian manfaat yang jelas [3], [5]. Estimasi biaya dan waktu replikasi bergantung pada skala atraksi, namun modal awal untuk pembentukan loket, pengadaan perlengkapan sewa, dan pelatihan pemandu dapat dimulai dari anggaran APBDes yang relatif terjangkau.
Untuk scale up, desa perlu menghubungkan atraksi budaya dengan paket wisata yang lebih luas, termasuk kuliner tradisional, kerajinan tangan, dan penginapan lokal, sehingga wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan tradisi budaya spesifik setiap daerah, misalnya desa dengan tradisi tari dapat menerapkan skema serupa untuk pertunjukan tari berbayar. Jejaring promosi antardesa dan dukungan kabupaten akan membantu memperbesar dampak ekonomi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing desa [8], [4].
Daftar Pustaka
[1] ANTARA News Sumatera Utara, “Lompat batu Nias kini makin mantap dengan BUMDes wisata,” 9 Mar. 2019. [Online]. Tersedia: https://sumut.antaranews.com/berita/197061/lompat-batu-nias-kini-makin-mantap-dengan-bumdes-wisata
[2] ANTARA News, “Lompat Batu Nias berkembang dengan Bumdes Wisata,” 10 Mar. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/video/808221/lompat-batu-nias-berkembang-dengan-bumdes-wisata
[3] Universitas Sumatera Utara, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Bawomataluo,” 2024. [Online]. Tersedia: https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/91427
[4] DPR RI, “Strategi pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Nias Selatan.” [Online]. Tersedia: https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1864/872
[5] Jurnal HAGA, “Pendidikan dan sosialisasi peraturan daerah rencana induk pembangunan kepariwisataan Nias Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa Bawönahönö,” 2024. [Online]. Tersedia: https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/2350
[6] Inovasi.web.id, “Komersialisasi budaya sakral: BUMDes Bawomataluo ubah lompat batu jadi mesin ekonomi desa berkelanjutan,” 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/komersialisasi-budaya-sakral-bumdes-bawomataluo-ubah-lompat-batu-jadi-mesin-ekonomi-desa-berkelanjutan/
[7] Jurnal JPE, “Peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Bawomataluo.” [Online]. Tersedia: https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPE/article/download/463/1292
[8] Kepulauan Nias, “Potensi Pariwisata Nias Selatan: Surga tersembunyi yang siap mendunia,” 8 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.kepulauannias.com/potensi-pariwisata-nias-selatan-surga-tersembunyi-yang-siap-mendunia
oleh Tim Inovasi Desa | 18 Apr 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, mengembangkan tata kelola destinasi Pantai Mandiri berbasis kebersihan pantai, kolaborasi pedagang, dan penguatan citra wisata selancar sejak dibuka pada awal 2021 [1], [2]. Inovasi ini tumbuh dari kebutuhan menjaga daya tarik Pantai Mandiri, yang dikenal sebagai lokasi favorit peselancar lokal maupun mancanegara di koridor wisata selancar Krui, berdekatan dengan Pantai Tanjung Setia yang menjadi tuan rumah kejuaraan selancar dunia World Surf League (WSL) Krui Pro [3], [4]. Pemerintah pekon, pedagang, dan pelaku wisata membangun kebiasaan kolektif membersihkan kawasan beberapa kali sehari, mengawasi perilaku pengunjung, dan menjaga keramahan layanan di tepi pantai, sehingga mengubah kebersihan dari tugas pemerintah menjadi tanggung jawab sosial bersama [2]. Sejak tahun pertama beroperasi, Pantai Mandiri telah menarik pengunjung dari Bandar Lampung, Kotabumi, Kotaagung, hingga Palembang, dengan tarif masuk terjangkau Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp20.000 untuk mobil [2], [6]. Meski masih berstatus desa wisata rintisan dengan fasilitas resmi yang tercatat minim di profil Jadesta Kemenparekraf, inovasi tata kelola kebersihan ini memperkuat daya saing Pantai Mandiri di tengah ekosistem sport tourism Pesisir Barat yang terus berkembang [1].
Latar Belakang
Pekon Mandiri Sejati berada di Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sekitar 11 kilometer di selatan pusat Kota Krui, di kawasan pesisir yang telah lama dikenal sebagai koridor wisata selancar unggulan Pesisir Barat [6]. Ombak Pantai Mandiri yang konsisten dan kontur pantai yang landai tanpa batu karang menjadikannya lokasi favorit peselancar, sementara posisi Krui semakin diperkuat oleh agenda sport tourism daerah seperti kejuaraan selancar dunia WSL Krui Pro yang digelar di Pantai Tanjung Setia tidak jauh dari sana [3], [4].
Sebelum inovasi tata kelola dikuatkan, daya tarik alam semata belum cukup memenangkan persaingan destinasi, karena kawasan wisata pantai memerlukan kebersihan, kenyamanan, tata kelola pelaku usaha, dan kesadaran pengunjung agar pengalaman wisata tetap positif dari waktu ke waktu. Kebutuhan paling mendesak adalah menjaga pantai tetap bersih saat kunjungan meningkat tajam pada hari libur, sementara pekon juga perlu memastikan pertumbuhan wisata menciptakan manfaat ekonomi yang merata bagi pedagang dan warga sekitar, bukan sekadar keramaian tanpa nilai tambah.
Momentum penguatan tata kelola ini muncul sejak Pantai Mandiri resmi dibuka sebagai destinasi wisata pada awal 2021, ketika kunjungan wisatawan dari berbagai kota mulai berdatangan dalam waktu singkat, menuntut pemerintah pekon dan pedagang segera menata kebersihan dan pelayanan kawasan agar reputasi baik destinasi ini terjaga [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan bukan sekadar promosi wisata, melainkan tata kelola destinasi yang menempatkan kebersihan sebagai inti layanan. Pemerintah pekon, pedagang, dan pelaku wisata membangun kebiasaan kolektif untuk membersihkan kawasan beberapa kali sehari, mengawasi perilaku pengunjung, dan menjaga keramahan layanan di tepi pantai.
Cara kerjanya sederhana tetapi efektif: pantai dijaga melalui rutinitas pembersihan tiga kali sehari oleh pedagang, edukasi langsung kepada pengunjung soal pembuangan sampah, serta pengawasan intensif dari peratin dan pelaku usaha [2]. Yang membedakan pendekatan ini dari pengelolaan wisata pantai konvensional adalah pergeseran tanggung jawab kebersihan dari sekadar tugas pemerintah menjadi kebiasaan kolektif yang melibatkan seluruh pelaku usaha di kawasan tersebut.
Proses Penerapan Inovasi
Inovasi ini lahir dari pembacaan masalah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di lokasi wisata. Saat kunjungan terus bertambah sejak pembukaan awal 2021, pedagang dan pemerintah pekon menyadari bahwa sampah, ketidaktertiban, dan lemahnya koordinasi dapat merusak pengalaman wisata dan menurunkan reputasi pantai [2].
Tahap awal dilakukan melalui pembagian peran informal namun konsisten: pedagang membersihkan area dagang dan ruang publik pantai, sementara peratin memberi pengarahan dan pengawasan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Namun ketika jumlah wisatawan meningkat tajam saat musim libur, pola kebersihan yang semula bersifat reaktif — membersihkan setelah kawasan kotor — terbukti tidak cukup, sehingga bergeser menjadi preventif melalui rutinitas pembersihan berulang, pengawasan lapangan yang lebih ketat, dan pembiasaan pelayanan ramah sejak pengunjung datang [2]. Dari pengalaman ini, pekon belajar bahwa inovasi wisata paling kuat sering lahir dari disiplin kecil yang dijalankan terus-menerus, bukan proyek besar sekali jadi.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah menjaga konsistensi kebersihan dan pelayanan saat kunjungan memuncak pada hari libur, ketika tekanan terhadap kebersihan, keselamatan, kenyamanan, dan kapasitas layanan meningkat tajam dalam waktu singkat. Pemerintah pekon dan pedagang mengatasinya dengan menggeser pola kebersihan dari reaktif menjadi preventif melalui rutinitas pembersihan berulang sepanjang hari, bukan hanya menunggu kawasan kotor terlebih dahulu.
Kendala eksternal berupa keterbatasan fasilitas resmi yang masih tercatat minim pada profil Desa Wisata Mandiri Sejati di Jadesta Kemenparekraf, dengan status desa wisata rintisan yang belum menampilkan banyak komponen produk seperti homestay, paket wisata, dan suvenir [1]. Kesadaran kolektif menjaga kebersihan pantai ini turut sejalan dengan gerakan lebih luas di Pesisir Barat, seperti aksi bersih-bersih pantai gabungan aparat dan masyarakat yang digelar di pantai lain kawasan tersebut menjelang peringatan World Cleanup Day [7]. Pekon memitigasi keterbatasan fasilitas secara bertahap dengan berfokus lebih dulu pada penguatan tata kelola kebersihan dan pelayanan dasar sebagai fondasi sebelum mengembangkan produk wisata turunan yang lebih kompleks.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kepemimpinan lokal peratin yang aktif, tidak hanya memberi instruksi tetapi juga membangun pengawasan dan arah bersama agar pedagang dan pengunjung mematuhi norma kebersihan kawasan [2].
Faktor kedua adalah partisipasi pedagang sebagai garda depan layanan wisata, karena mereka bukan hanya penjual, melainkan penjaga suasana destinasi, sebab kebersihan, keramahan, dan kedisiplinan mereka langsung memengaruhi kesan wisatawan. Kekuatan lain datang dari posisi Krui sebagai destinasi selancar yang terus dipromosikan lewat sport tourism tingkat daerah, termasuk rekomendasi Pantai Mandiri sebagai destinasi tambahan bagi wisatawan yang datang menyaksikan WSL Krui Pro di Tanjung Setia [3], [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi tata kelola dikuatkan, Pantai Mandiri baru dibuka sebagai destinasi wisata pada awal 2021 tanpa sistem kebersihan maupun pelayanan yang tertata. Dalam tahun pertamanya, kawasan ini telah menarik pengunjung dari Bandar Lampung, Kotabumi, Kotaagung, hingga Palembang, dengan laporan lapangan media menyebut ratusan pengunjung memadati kawasan saat hari libur [2].
Secara kualitatif, inovasi ini memperkuat identitas Pantai Mandiri sebagai destinasi yang bersih, sejuk, ramah, dan menarik untuk liburan keluarga maupun wisata minat khusus selancar. Wisatawan lokal dan mancanegara datang tidak hanya karena ombak, tetapi juga karena kualitas lingkungan dan pengalaman yang mereka terima di lokasi.
Dampak ekonomi yang lebih luas dapat dibaca melalui konteks sport tourism Pesisir Barat yang relevan dengan ekosistem Pantai Mandiri: penelitian tentang dampak kejuaraan Krui Pro terhadap masyarakat Tanjung Setia menunjukkan kenaikan pendapatan usaha akomodasi sebesar 25-35 persen atau sekitar Rp7.500.000 hingga Rp10.500.000, serta kenaikan usaha kafe, rumah makan, dan tempat pelelangan ikan (TPI) sebesar 25-35 persen atau sekitar Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000 [5]. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan sport tourism dan layanan destinasi di koridor Krui berpotensi menguatkan ekonomi lokal secara lebih luas, termasuk bagi pekon-pekon di sekitarnya seperti Mandiri Sejati.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal operasional tata kelola kebersihan Pantai Mandiri berasal dari swadaya pedagang dan pelaku wisata setempat, tanpa memerlukan investasi besar karena inovasi ini berbasis kebiasaan kerja kolektif, bukan pembangunan infrastruktur baru. Pendapatan utama kawasan berasal dari tarif retribusi masuk sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp20.000 untuk kendaraan roda empat [6].
Model bisnisnya berbasis kombinasi pendapatan retribusi masuk dan usaha pedagang di kawasan pantai, seperti warung makan dan penyewaan fasilitas rekreasi seperti ATV dan berkuda. Sebagai desa wisata rintisan, Pekon Mandiri Sejati belum banyak mengembangkan produk turunan seperti homestay atau paket wisata terstruktur, sehingga potensi pendapatan dari rantai nilai wisata yang lebih luas masih perlu didorong lebih jauh ke depan [1].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Pekon Mandiri Sejati menunjukkan bahwa keputusan menjadikan kebersihan sebagai inti layanan wisata, alih-alih sekadar mempromosikan keindahan ombak semata, adalah keputusan kunci yang tepat karena membedakan Pantai Mandiri dari destinasi selancar lain yang mengandalkan daya tarik alam saja.
Jika memulai dari awal, pergeseran dari pola kebersihan reaktif ke preventif idealnya sudah dirancang sejak pembukaan awal destinasi pada 2021, bukan menunggu lonjakan kunjungan hari libur membuktikan bahwa pola reaktif tidak lagi memadai.
Bagi desa pesisir lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah memulai dari tata kelola kebersihan dan kolaborasi pelaku usaha sebelum berinvestasi besar pada fasilitas fisik, serta memanfaatkan posisi geografis dekat destinasi wisata besar lain — seperti kedekatan Pantai Mandiri dengan Tanjung Setia — sebagai bagian dari strategi promosi bersama.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini perlu dijaga melalui pelembagaan aturan kebersihan, jadwal kerja kawasan, dan pembagian peran yang lebih formal antara pemerintah pekon, pengelola wisata, pedagang, serta kelompok masyarakat, sehingga kebiasaan baik tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan menjadi sistem yang hidup dalam tata kelola desa wisata.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan perlu ditopang pelembagaan peran peratin dan pengelola desa wisata secara formal, bukan bergantung pada inisiatif personal, agar pergantian kepemimpinan pekon di masa depan tidak mengganggu kesinambungan tata kelola kebersihan yang sudah terbangun.
Pekon juga perlu memperkuat dukungan jangka panjang melalui peningkatan fasilitas, pengelolaan sampah, promosi digital, dan pengembangan produk wisata turunan seperti homestay dan paket wisata, agar wisatawan tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak, dan pendapatan retribusi dapat dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa yang lebih beragam tanpa mengorbankan karakter lokal pantai.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi tata kelola Pantai Mandiri di Pekon Mandiri Sejati berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan wisata yang tertata mendorong pertumbuhan usaha pedagang kawasan pantai dan memperkuat ekosistem sport tourism Pesisir Barat. |
Pengunjung datang dari Bandar Lampung, Kotabumi, Kotaagung, dan Palembang |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Tata kelola kebersihan dan pelayanan kawasan wisata mendukung pengelolaan destinasi pesisir yang lebih tertib dan berkelanjutan. |
Rutinitas pembersihan kawasan 3 kali sehari oleh pedagang |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Edukasi pengunjung soal pembuangan sampah dan kebiasaan kebersihan kolektif mendorong pola konsumsi wisata yang lebih bertanggung jawab. |
Edukasi langsung kepada pengunjung dijalankan rutin oleh peratin dan pedagang |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Kebersihan pantai yang terjaga melindungi ekosistem pesisir dari pencemaran sampah, sekaligus mendukung kualitas ombak untuk wisata selancar. |
Kawasan pantai bebas sampah menjadi standar layanan harian |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi pemerintah pekon, pedagang, dan pelaku wisata lokal menjadi model kemitraan multipihak dalam pengelolaan destinasi wisata pantai. |
3 kelompok pemangku kepentingan berkolaborasi aktif |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Mandiri Sejati dapat direplikasi ke desa pesisir lain dengan prinsip yang mudah diadopsi: memulai dari tata kelola kebersihan, membangun kolaborasi pelaku usaha, lalu menghubungkan kekuatan lokal dengan identitas wisata yang khas. Prasyarat minimum meliputi keberadaan daya tarik alam yang sudah dikenal, kesediaan pedagang dan warga berkolaborasi menjaga kebersihan kawasan, serta dukungan kepemimpinan lokal yang aktif mengawasi dan mengarahkan.
Untuk scale up, pemerintah kabupaten dapat menyiapkan standar desa wisata pantai berbasis kebersihan, pelayanan, keselamatan, dan promosi sport tourism yang terintegrasi dengan agenda besar seperti WSL Krui Pro. Jika pola ini diterapkan di desa-desa sekitar koridor wisata Krui, manfaat ekonomi akan lebih menyebar dan citra Pesisir Barat sebagai kawasan selancar unggulan akan semakin kuat [3], [4].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Mandiri Sejati (Pantai Mandiri) – Jadesta,” lampung.jadesta.com. [Online]. Tersedia: https://lampung.jadesta.com/desa/mandiri_sejati_(pantai_mandiri)
[2] Agustiawan, “Pantai Mandiri Salah Satu Tempat Wisata Favorit Diujung Lampung,” kiprah.co.id, 3 Des. 2022. [Online]. Tersedia: https://kiprah.co.id/pantai-mandiri-salah-satu-tempat-wisata-favorit-diujung-lampung/
[3] Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, “Krui Pro,” pesisirbaratkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://pesisirbaratkab.go.id/kruipro
[4] ANTARA, “Gubernur Lampung: Krui akan Jadi Lokasi Selancar Nomor 1 Dunia,” antaranews.com, 27 Mei 2024. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/4125654/gubernur-lampung-krui-akan-jadi-lokasi-selancar-nomor-1-dunia
[5] A. D. Putri, “Pengaruh Krui Pro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tanjung Setia Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023. [Online]. Tersedia: https://repository.radenintan.ac.id/31704/
[6] NgeTrip My ID, “Pantai Mandiri Krui Lampung – Daya Tarik, Fasilitas dan Lokasi,” ngetrip.my.id, 3 Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.ngetrip.my.id/2022/10/pantai-mandiri-krui-lampung.html
[7] ANTARA, “Petugas Gabungan Gelar Aksi Bersihkan Sampah di Pantai Pesisir Barat,” antaranews.com, 19 Sep. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/4347847/petugas-gabungan-gelar-aksi-bersihkan-sampah-di-pantai-pesisir-barat
oleh Bayu Permana | 20 Mei 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, resmi menetapkan Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai objek wisata alam pada 12 Mei 2018 [1]. Program ini digagas Kepala Desa Ciengang, Yudius Hidayat Bagja, bersama BUMDes Barokah, dengan tujuan menyediakan rekreasi alam bagi warga tanpa harus bepergian jauh ke luar desa [2]. Kedua air terjun yang terletak di Kampung Suradita ini menjawab kebutuhan warga akan destinasi wisata lokal, sekaligus menjadi peluang ekonomi baru [3]. Peluang ini muncul di tengah empat dari tujuh desa se-Kecamatan Gegerbitung yang tengah merintis sektor pariwisata. Pemerintah desa menggandeng komunitas fotografer dan perusahaan foto pre-wedding untuk mempromosikan keindahan air terjun yang jernih, bebatuan unik, dan kesejukan hutan pinus serta Hutan Lindung Suradita di sekitarnya [1]. Sejak diresmikan, kawasan ini rutin dikunjungi ratusan wisatawan setiap hari dan menjadi lokasi foto pre-wedding favorit, mendorong Kecamatan Gegerbitung turut mengembangkan atraksi pendukung seperti Puncak Peuyeum dan Masjid Baiturrahman di jalur menuju lokasi [5].
Latar Belakang
Desa Ciengang terletak di Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cianjur [3]. Desa ini bermula dari hutan belantara yang dibuka pendatang bernama Arsi’in asal Bogor sebelum 1810, dan resmi dinamai Ciengang pada 1818 atas kesepakatan warga [4]. Pada 1882, pemerintah kolonial Belanda di bawah Y.L.H. Gunst membuka lahan seluas 495,18 hektare menjadi perkebunan teh bernama Perkebunan The Gunung Malang, yang sempat menjadi tulang punggung ekonomi warga [4]. Desa ini kemudian dimekarkan pada Juni 1982, melahirkan Desa Sukamanah sebagai desa baru [4].
Dari tujuh desa di Kecamatan Gegerbitung, baru empat desa yang tengah mengembangkan sektor pariwisata, menandakan potensi wisata alam di kecamatan ini belum tergarap merata [1]. Warga Desa Ciengang sebelumnya harus bepergian jauh ke luar desa untuk menikmati rekreasi alam, meski desa ini menyimpan tiga air terjun alami yang mengalir hingga ke Desa Cijurey [2]. Ketiadaan pengelolaan resmi membuat potensi wisata Curug Pamempek dan Curug Luhur belum memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Momentum pengembangan wisata muncul ketika Kepala Desa Yudius Hidayat Bagja menilai warga desa memerlukan tempat rekreasi yang lebih dekat, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kabupaten tetangga [2]. Pada 12 Mei 2018, Pemerintah Desa Ciengang secara resmi menetapkan Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai objek wisata desa, menandai dimulainya pengelolaan wisata alam secara terstruktur [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengelolaan resmi Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai destinasi wisata alam desa, dikelola BUMDes Barokah di bawah Pemerintah Desa Ciengang [2]. Gagasan ini lahir dari keinginan Kepala Desa Yudius Hidayat Bagja agar warga memiliki akses rekreasi alam tanpa perlu bepergian jauh, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari sektor pariwisata. Pendekatan mengelola aset alam yang sudah ada, alih-alih membangun destinasi buatan dari nol, dipilih karena kedua air terjun ini sudah lama dikenal warga sekitar.
Pemerintah desa melengkapi kawasan secara bertahap dengan anjungan foto atau selfie deck, perbaikan akses jalan sepanjang 1,5 kilometer dari jalan Kecamatan Gegerbitung, dan fasilitas umum lainnya [1]. Untuk promosi, Pemerintah Desa Ciengang menggandeng komunitas fotografer dan perusahaan jasa foto pre-wedding, memanfaatkan panorama air jernih, bebatuan unik, dan pepohonan rindang sebagai daya tarik utama [1].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, dan pelaku industri kreatif fotografi. Kolaborasi ini menjadikan Curug Pamempek dan Curug Luhur bukan sekadar objek wisata alam, tetapi juga destinasi foto pre-wedding populer. Pendekatan ini membedakan Ciengang dari desa wisata lain yang umumnya hanya mengandalkan promosi konvensional tanpa kemitraan industri kreatif.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 12 Mei 2018 ketika Pemerintah Desa Ciengang secara resmi meresmikan dan menetapkan Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai objek wisata [1]. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada BUMDes Barokah untuk menjalankan operasional harian kawasan wisata [2].
Pada tahap awal peresmian, kawasan wisata ini belum dilengkapi fasilitas pendukung memadai, seperti akses jalan yang masih sulit dilalui dan minimnya sarana bagi pengunjung. Pemerintah desa mengoreksi keterbatasan ini secara bertahap dengan terus memperbaiki akses jalan menuju lokasi dan membangun anjungan foto tambahan, alih-alih membiarkan kawasan tetap seadanya setelah peresmian awal [1]. Pendekatan bertahap ini menjadi pembelajaran penting bahwa peresmian status wisata saja tidak cukup tanpa disertai investasi infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya menjalin kemitraan dengan komunitas kreatif, seperti fotografer dan penyedia jasa pre-wedding, sejak tahap awal promosi. Kemitraan semacam ini terbukti efektif menyebarkan popularitas destinasi tanpa memerlukan biaya pemasaran besar [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung pada tahap awal peresmian, termasuk akses jalan yang belum memadai menuju lokasi air terjun. Pemerintah Desa Ciengang memitigasi tantangan ini dengan terus melengkapi fasilitas umum secara bertahap, termasuk memperbaiki akses jalan dan menambah anjungan foto [1].
Tantangan eksternal berupa persaingan dengan desa lain di Kecamatan Gegerbitung yang juga mengembangkan sektor pariwisata turut menjadi perhatian, mengingat empat dari tujuh desa di kecamatan ini tengah merintis bisnis wisata serupa [1]. Pemerintah desa memitigasi persaingan ini dengan menonjolkan keunikan Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai lokasi foto pre-wedding, sebuah ceruk pasar yang belum banyak digarap desa wisata lain di kecamatan tersebut.
Tantangan lain adalah dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan berkerumun, sehingga sempat menghambat rencana pengembangan lanjutan kawasan wisata terpadu di Kecamatan Gegerbitung [5]. Pemerintah kecamatan memitigasi hambatan ini dengan menunda sejumlah rencana pembangunan fasilitas tambahan hingga masa pembatasan pandemi berakhir, sembari tetap menyiapkan desain pengembangan seperti bangunan kuliner khas dan area parkir.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Yudius Hidayat Bagja yang konsisten menjabat sejak periode 2017-2023 hingga terpilih kembali untuk periode 2024-2032, memberikan kontinuitas kebijakan pengembangan wisata desa dalam jangka panjang [1]. Pengelolaan oleh BUMDes Barokah turut menjadi faktor kunci, karena aset wisata dikelola secara kelembagaan, bukan individu maupun kelompok informal [2].
Faktor kedua adalah dukungan lintas pihak dari Kecamatan Gegerbitung, termasuk Ketua TPID Kecamatan Hendra Hermawan dan Camat Gegerbitung [5]. Mereka turut mempromosikan Curug Pamempek dan Curug Luhur sebagai bagian dari paket wisata kecamatan bersama Masjid Baiturrahman dan Puncak Peuyeum. Kemitraan dengan komunitas fotografer dan penyedia jasa pre-wedding turut menjadi modal promosi yang efektif tanpa biaya pemasaran besar.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum diresmikan pada 2018, Curug Pamempek dan Curug Luhur hanya dikenal warga sekitar tanpa pengelolaan wisata maupun manfaat ekonomi yang terstruktur. Setelah diresmikan, kawasan ini kini dikunjungi ratusan wisatawan setiap hari secara bergantian, mencakup kalangan remaja hingga dewasa [1].
Popularitas kawasan ini turut menjadikannya lokasi favorit foto pre-wedding bagi berbagai kalangan dan komunitas fotografer, sebuah dampak yang memperluas manfaat ekonomi wisata di luar kunjungan rekreasi biasa [1]. Di antara empat desa se-Kecamatan Gegerbitung yang mengembangkan pariwisata, Desa Ciengang berhasil menjadikan destinasinya buah bibir dan tujuan utama wisatawan [3].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah dorongan bagi Kecamatan Gegerbitung untuk mengembangkan atraksi pendukung di sekitar Desa Ciengang, seperti Puncak Peuyeum sebagai destinasi gunung dan area camping [5]. Promosi Masjid Baiturrahman senilai Rp8,5 miliar yang dibangun donatur asal Jakarta turut ikut terangkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan satu destinasi wisata desa dapat mendorong ekosistem wisata kecamatan secara lebih luas.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan pengelolaan awal Curug Pamempek dan Curug Luhur berasal dari Pemerintah Desa Ciengang, dengan BUMDes Barokah diberi kewenangan mengelola operasional kawasan wisata [2]. Pengembangan fasilitas tambahan di kawasan pendukung, seperti tangga pelangi menuju Puncak Peuyeum, didanai melalui program P3K Kecamatan Gegerbitung [5].
Model pendapatan wisata ini bertumpu pada kunjungan wisatawan reguler dan penyewaan lokasi untuk sesi foto pre-wedding, yang memberi nilai tambah ekonomi lebih tinggi dibandingkan sekadar tiket masuk wisata rekreasi biasa. Keberlanjutan pembiayaan ke depan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung seperti bangunan kuliner khas dan area parkir, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan wisata terpadu Kecamatan Gegerbitung [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggandeng komunitas fotografer dan perusahaan jasa pre-wedding sejak awal promosi terbukti menjadi keputusan kunci yang mempercepat popularitas Curug Pamempek dan Curug Luhur tanpa memerlukan anggaran pemasaran besar. Keputusan menyerahkan pengelolaan kepada BUMDes Barokah, bukan kelompok informal, juga terbukti penting untuk menjaga keberlanjutan operasional kawasan wisata secara kelembagaan.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Ciengang dapat mempertimbangkan penyiapan fasilitas pendukung dasar, seperti akses jalan dan sarana pengunjung, sebelum peresmian resmi status wisata. Pendekatan ini lebih baik ketimbang melengkapi fasilitas setelah kawasan mulai ramai dikunjungi. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar tidak terburu-buru meresmikan status wisata tanpa kesiapan infrastruktur dasar.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memetakan aset alam yang sudah dikenal warga sekitar sebagai modal awal, sebagaimana dilakukan Ciengang dengan air terjun yang sudah ada, ketimbang membangun destinasi buatan dari nol. Menjalin kemitraan dengan komunitas kreatif lokal dan pemerintah kecamatan sejak awal juga disarankan agar promosi dan pengembangan kawasan berjalan lebih efisien.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Curug Pamempek dan Curug Luhur direncanakan melalui pengembangan destinasi wisata alam dan edukasi, dengan pendekatan konservasi agar keindahan kawasan tidak lekang oleh zaman [1]. Integrasi dengan atraksi pendukung Kecamatan Gegerbitung, seperti Puncak Peuyeum dan Masjid Baiturrahman, turut memperkuat daya tarik kawasan secara keseluruhan dalam jangka panjang [5].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji melalui Pilkades Serentak Kabupaten Sukabumi 2023, ketika Yudius Hidayat Bagja kembali terpilih sebagai petahana untuk periode 2024-2032, menunjukkan dukungan warga berlanjut atas kepemimpinannya [1]. Pengelolaan oleh BUMDes Barokah yang bersifat kelembagaan turut memastikan operasional wisata tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur kepala desa.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada diversifikasi layanan, mencakup wisata edukasi konservasi, penyewaan lokasi foto pre-wedding, serta pengembangan kuliner khas dan area parkir berbayar di kawasan pendukung [5]. Strategi ini diharapkan mengurangi ketergantungan pendapatan wisata pada satu jenis layanan semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Curug Pamempek dan Curug Luhur Desa Ciengang berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga ekosistem daratan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pengelolaan wisata alam berbasis konservasi di Desa Ciengang sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan wisata oleh BUMDes Barokah dan kemitraan dengan komunitas fotografer serta jasa pre-wedding membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa. |
Kawasan dikunjungi ratusan wisatawan setiap hari, menjadi lokasi foto pre-wedding populer. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengembangan wisata terintegrasi dengan atraksi kecamatan lain, seperti Puncak Peuyeum dan Masjid Baiturrahman, memperkuat ekosistem wisata pedesaan yang berkelanjutan. |
Empat dari tujuh desa se-Kecamatan Gegerbitung kini mengembangkan sektor pariwisata. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pendekatan konservasi dijaga untuk melestarikan keindahan air terjun, hutan pinus, dan Hutan Lindung Suradita di sekitar kawasan wisata. |
Rencana pengembangan wisata edukasi dan konservasi disiapkan agar keindahan alam tidak lekang oleh zaman. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan aset wisata alam yang sudah dikenal warga sekitar, seperti air terjun atau lanskap unik. Kedua, kelembagaan BUMDes yang mampu mengelola operasional wisata secara profesional. Ketiga, kesediaan menjalin kemitraan dengan komunitas kreatif lokal untuk promosi.
Estimasi biaya replikasi tahap awal relatif terjangkau karena mengandalkan aset alam yang sudah ada, dengan investasi utama diarahkan pada perbaikan akses jalan dan fasilitas dasar seperti anjungan foto. Durasi pengembangan dapat mengacu pada perjalanan Ciengang, yaitu bertahap sejak peresmian Mei 2018 hingga saat ini terus melengkapi fasilitas, menunjukkan bahwa pengembangan wisata desa dapat dilakukan secara inkremental sesuai kemampuan anggaran.
Model wisata berbasis kemitraan dengan komunitas fotografer ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis aset alam dan segmen pasar kreatif yang relevan di wilayah masing-masing. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi berpeluang menjadikan model Ciengang sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa lain di Kecamatan Gegerbitung yang belum mengembangkan potensi wisatanya [3].
Daftar Pustaka
[1] Radar Sukabumi, “Desa Cienggang Sukabumi Kembangkan Tempat Wisata,” radarsukabumi.com. [Online]. Tersedia: https://radarsukabumi.com/wisata/desa-cienggang-sukabumi-kembangkan-tempat-wisata/
[2] Sukabumizone, “Pemdes Ciengan Gali Potensi Destinasi Wisata Curug Pameungpek dan Curug Luhur,” sukabumizone.com, 26 Jul. 2019. [Online]. Tersedia: https://sukabumizone.com/2019/07/26/pemdes-ciengan-gali-potensi-destinasi-wisata-curug-pameungpek-dan-curug-luhur/
[3] Radar Sukabumi, “Desa Ciengang Sukabumi Kembangkan Potensi Wisata,” radarsukabumi.com. [Online]. Tersedia: https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/desa-ciengang-sukabumi-kembangkan-potensi-wisata/
[4] Website Resmi Desa Ciengang, “Sejarah Desa,” ciengang-gegerbitung.desa.id. [Online]. Tersedia: https://ciengang-gegerbitung.desa.id/index.php/artikel/2021/8/7/sejarah-desa
[5] Radar Sukabumi, “Wisata Gegerbitung Mulai dari Masjid Hingga Gunung,” radarsukabumi.com, 10 Nov. 2020. [Online]. Tersedia: https://radarsukabumi.com/berita-utama/wisata-gegerbitung-mulai-dari-masjid-hingga-gunung/
oleh Tim Inovasi Desa | 9 Mei 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan Wisata Edukasi Hutan Mangrove di kawasan Segara Anakan, laguna pemisah Pulau Jawa dan Pulau Nusakambangan [1]. Program ini digagas warga bersama Pemerintah Desa Ujung Alang setelah hutan mangrove seluas lebih dari 1.000 hektare rusak parah akibat dibabat menjadi tambak udang sejak 1997 [2]. Usaha tambak tersebut bangkrut hanya dua tahun kemudian dan menyisakan lahan gundul. Sejak 2000, Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari menggiatkan rehabilitasi mangrove secara swadaya, berhasil menanam kembali lebih dari 200 hektare mangrove dalam dua dekade terakhir [2]. Kawasan Arboretum Mangrove Lempong Pucung kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3], serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil langka [5]. Kawasan ini sekaligus menjadi laboratorium alam bagi peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman dan sejumlah universitas mancanegara seperti Bremen University. Warga memproduksi sekitar 500.000 bibit mangrove per tahun dengan omset ratusan juta rupiah [2]. Wisatawan sendiri dapat menikmati hutan mangrove, trek pejalan kaki, gardu pandang, hingga wisata religi di Goa Masigit Sela dan Goa Maria.
Latar Belakang
Desa Ujung Alang terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Segara Anakan, laguna yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan. Desa ini berpenduduk sekitar 5.500 jiwa, dengan sekitar 80 persen warga bekerja sebagai nelayan karena keterbatasan lahan pertanian produktif [4]. Sekretaris Desa Kustoro menyebut hasil tangkapan ikan warga kini hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh berkurang dibandingkan dua dekade lalu [4].
Desa Ujung Alang sebenarnya memiliki potensi sawah seluas sekitar 900 hektare membentang dari Desa Klaces hingga Ujung Alang. Sekitar 85 persen lahan tersebut rusak akibat intrusi air laut sejak 1998, ketika tanggul tambak udang yang dibangun sebelumnya jebol dan tidak lagi menahan air asin [4]. Hanya sekitar 15 persen lahan pertanian yang masih dapat digarap, memaksa banyak warga kembali menjadi nelayan meski hasil tangkapan tidak lagi memadai. Segara Anakan sendiri mengalami penyusutan luas yang drastis, dari 6.450 hektare pada 1903 menjadi sekitar 800 hektare saat ini akibat sedimentasi tahunan sekitar satu juta meter kubik dari Sungai Citanduy dan Cimeneng [3].
Momentum pemicu lahirnya konservasi mangrove bermula dari kegagalan tambak udang yang dibuka dengan membabat hutan bakau sejak 1997, namun bangkrut hanya dua tahun kemudian pada 1999 akibat penyakit yang menyerang populasi udang [2]. Kegagalan ini meninggalkan ribuan hektare lahan gundul dan terdegradasi. Kegagalan inilah yang mendorong Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya sejak 2000, sebelum akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata edukasi yang dikenal luas [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Edukasi Hutan Mangrove yang memadukan rehabilitasi ekosistem dengan aktivitas pariwisata dan produksi bibit mangrove. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengubah lahan bekas tambak udang yang terdegradasi menjadi ekosistem produktif kembali, sekaligus menciptakan sumber penghidupan baru bagi warga selain menangkap ikan [2]. Pendekatan menggabungkan konservasi dengan wisata edukasi ini dipilih agar upaya pemulihan lingkungan turut memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga.
Kawasan Arboretum Mangrove Lempong Pucung dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah desa, sektor swasta, dan kelompok masyarakat, kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3] serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil [5]. Warga memproduksi bibit mangrove secara rutin, mencapai sekitar 500.000 bibit per tahun yang dipasarkan hingga ke luar Jawa, termasuk Sumatra, dengan melibatkan 20 hingga 30 tenaga kerja pada masa panen bibit [2]. Wisatawan dapat mengakses kawasan ini melalui perahu compreng dari Pelabuhan Sleko selama sekitar dua jam, menikmati pemandangan mangrove, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis burung di sepanjang perjalanan.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan tiga fungsi sekaligus dalam satu kawasan, yaitu konservasi ekosistem, edukasi lingkungan bagi pelajar dan peneliti, serta produksi bibit mangrove yang mendatangkan pendapatan ekonomi. Pendekatan ini membedakan Ujung Alang dari sekadar kawasan konservasi murni, karena warga turut menjadi pelaku ekonomi aktif dalam rantai nilai pemulihan mangrove.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai sejak 2000, ketika Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya di lahan bekas tambak udang yang telantar [2]. Setahun kemudian, pada 2001, Desa Ujung Alang secara resmi menggiatkan kegiatan konservasi dengan menanam kembali mangrove secara lebih terorganisasi [1].
Sebelum rehabilitasi ini dimulai, upaya membuka tambak udang pada 1997 dengan membabat hutan mangrove justru berujung kegagalan total, karena usaha tersebut bangkrut hanya dua tahun kemudian pada 1999 akibat serangan penyakit udang. Kegagalan ini meninggalkan lahan gundul yang jauh lebih rusak dibandingkan kondisi awal [2]. Kegagalan tambak udang ini menjadi pembelajaran keras bagi warga bahwa konversi hutan mangrove untuk keuntungan jangka pendek justru merugikan secara jangka panjang, mendorong perubahan haluan total menuju konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.
Rehabilitasi mangrove yang dimulai Kelompok Krida Wana Lestari terus berlanjut selama lebih dari dua dekade, berhasil menanam kembali lebih dari 200 hektare mangrove secara mandiri [2]. Kontribusi organisasi dan pemerintah lain menambah total rehabilitasi hingga mencapai lebih dari 300 hektare. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya kepemimpinan individu atau kelompok penggerak yang konsisten dalam jangka panjang, karena pemulihan ekosistem mangrove memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar pulih dan bermanfaat secara ekonomi.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kerusakan lahan pertanian akibat intrusi air laut yang membuat sekitar 85 persen dari 900 hektare sawah potensial di sekitar Ujung Alang dan Klaces tidak lagi dapat digarap [4]. Warga memitigasi keterbatasan mata pencaharian ini dengan beralih ke produksi bibit mangrove dan wisata edukasi sebagai sumber pendapatan tambahan di luar menangkap ikan dan bertani.
Tantangan eksternal berupa sedimentasi tahunan sekitar satu juta meter kubik dari Sungai Citanduy dan Cimeneng terus mengancam kelestarian Segara Anakan [3]. Sedimentasi ini menyusutkan luas laguna dari 6.450 hektare pada 1903 menjadi sekitar 800 hektare saat ini. Pemerintah bersama masyarakat memitigasi ancaman ini melalui rencana pengerukan sedimen dan penguatan ekosistem mangrove sebagai penahan alami sedimentasi di kawasan pesisir.
Tantangan lain adalah menjaga kawasan mangrove dari ancaman pembalakan liar yang berpotensi mengulang kerusakan seperti pada era tambak udang. Kelompok masyarakat memitigasi risiko ini melalui operasi pencegahan pembalakan liar dan kampanye kesadaran tentang pentingnya fungsi ekologis mangrove bagi keberlanjutan hasil tangkapan ikan warga [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan konsisten Thomas Heri Wahyono dan Kelompok Krida Wana Lestari yang menggerakkan rehabilitasi mangrove secara swadaya selama lebih dari dua dekade tanpa henti [2]. Kolaborasi lintas pihak antara pemerintah desa, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan Arboretum Mangrove Lempong Pucung turut menjadi faktor kunci keberhasilan pemulihan ekosistem [3].
Faktor kedua adalah kemitraan akademik dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang secara rutin mengantarkan peneliti mancanegara, termasuk dari Bremen University Jerman, untuk mempelajari keanekaragaman mangrove Cilacap [5]. Pengakuan ilmiah internasional ini memperkuat reputasi Ujung Alang sebagai laboratorium alam mangrove, sekaligus mendorong minat wisata edukasi dari pelajar SMP dan SMA.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum rehabilitasi dimulai pada 2000, lahan bekas tambak udang di Ujung Alang tergolong gundul dan terdegradasi akibat kegagalan usaha tambak yang hanya bertahan dua tahun. Setelah lebih dari dua dekade rehabilitasi, kawasan ini kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3] serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil di Arboretum Lempong Pucung [5].
Produksi bibit mangrove kini mencapai sekitar 500.000 bibit per tahun dengan omset ratusan juta rupiah, melibatkan 20 hingga 30 tenaga kerja warga pada masa panen bibit [2]. Pasar bibit ini menjangkau wilayah pesisir Jawa hingga Sumatra. Wisata edukasi turut menarik kunjungan pelajar, peneliti domestik dari Universitas Jenderal Soedirman, hingga peneliti mancanegara dari Swedia, Jerman, dan Bremen University [1].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah berkembangnya rute wisata lanjutan di sekitar Ujung Alang, seperti Pantai Rancababakan, Goa Masigit Sela, dan Goa Maria, yang menarik wisatawan religi maupun pencari pantai tersembunyi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa investasi pemulihan mangrove memberi efek berganda pada sektor pariwisata desa secara lebih luas, melampaui manfaat ekologis semata.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan rehabilitasi mangrove pada tahap awal bersumber dari swadaya Kelompok Krida Wana Lestari, sebelum kemudian mendapat dukungan tambahan dari organisasi lingkungan dan program pemerintah untuk memperluas cakupan reboisasi hingga lebih dari 300 hektare [2]. Model pendapatan utama warga bertumpu pada penjualan bibit mangrove, dengan omset ratusan juta rupiah per tahun dari produksi sekitar 500.000 bibit.
Wisata edukasi hutan mangrove memberi sumber pendapatan tambahan melalui jasa antar-jemput perahu dari Pelabuhan Sleko, penyewaan perahu kelompok, serta potensi retribusi kawasan wisata seperti Arboretum Lempong Pucung. Diversifikasi sumber pendapatan antara produksi bibit dan jasa wisata ini membuat ekonomi warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan ikan yang terus menurun.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Thomas Heri Wahyono dan Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya tanpa menunggu dukungan penuh dari pemerintah terbukti menjadi keputusan kunci yang menyelamatkan ekosistem sebelum kerusakan semakin parah. Keputusan menggabungkan konservasi dengan produksi bibit komersial juga terbukti penting untuk menjaga keberlanjutan finansial upaya rehabilitasi jangka panjang.
Jika memulai dari awal, warga Ujung Alang mengakui idealnya evaluasi dampak lingkungan tambak udang dilakukan lebih ketat sebelum 1997, agar kegagalan yang merusak ribuan hektare mangrove tidak perlu terjadi terlebih dahulu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa pesisir lain agar tidak tergiur keuntungan jangka pendek dari konversi ekosistem mangrove tanpa kajian keberlanjutan yang memadai.
Desa pesisir lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan mencari figur atau kelompok penggerak yang bersedia berkomitmen jangka panjang, mengingat pemulihan ekosistem mangrove memerlukan waktu puluhan tahun. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset dan edukasi, sebagaimana dilakukan Ujung Alang bersama Universitas Jenderal Soedirman, juga disarankan agar upaya konservasi mendapat dukungan keilmuan yang kredibel.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Wisata Edukasi Hutan Mangrove dijaga melalui operasi pencegahan pembalakan liar yang terus dilakukan kelompok masyarakat, memastikan hutan mangrove yang sudah dipulihkan tidak kembali rusak seperti era tambak udang [2]. Produksi bibit mangrove yang berkelanjutan turut menjadi jaminan pendapatan warga sekaligus sumber pasokan untuk kegiatan reboisasi lanjutan di kawasan lain.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan Kelompok Krida Wana Lestari yang melibatkan banyak warga, bukan bergantung pada satu figur penggerak semata [2]. Struktur ini membuat upaya konservasi berpeluang tetap berlanjut meski kepemimpinan kelompok berganti di masa depan. Keterlibatan Pemerintah Desa Ujung Alang dalam pengelolaan Arboretum Lempong Pucung turut memastikan kawasan ini tetap terkelola secara kelembagaan, bukan hanya inisiatif individu.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada perluasan pasar bibit mangrove hingga ke luar Jawa serta pengembangan lebih lanjut rute wisata edukasi yang menghubungkan hutan mangrove dengan destinasi religi dan pantai di sekitar Ujung Alang. Strategi ini diharapkan mengurangi ketergantungan warga pada hasil tangkapan ikan yang terus menurun akibat kerusakan lingkungan pesisir.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Edukasi Hutan Mangrove Desa Ujung Alang berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ekosistem lautan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik konservasi mangrove dan pemberdayaan ekonomi warga Ujung Alang sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Rehabilitasi lebih dari 200 hektare mangrove memulihkan ekosistem pesisir yang sebelumnya rusak akibat konversi tambak udang, melindungi habitat ikan dan biota laut. |
Arboretum Lempong Pucung kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Konservasi mangrove turut melindungi keanekaragaman hayati daratan pesisir, termasuk populasi monyet ekor panjang dan berbagai jenis burung yang bergantung pada hutan bakau. |
Kawasan ini menjadi laboratorium alam bagi peneliti domestik dan mancanegara dari Universitas Jenderal Soedirman hingga Bremen University. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Produksi bibit mangrove dan wisata edukasi membuka sumber pendapatan baru bagi warga di luar sektor perikanan yang terus menurun. |
Produksi bibit mencapai 500.000 per tahun dengan omset ratusan juta rupiah, melibatkan 20-30 tenaga kerja warga. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa pesisir lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan figur atau kelompok penggerak yang bersedia memulai rehabilitasi secara swadaya tanpa menunggu dukungan penuh pihak luar. Kedua, lahan pesisir terdegradasi yang masih memungkinkan direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove. Ketiga, kesediaan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk dukungan riset dan edukasi.
Estimasi durasi replikasi penuh dapat mengacu pada perjalanan Ujung Alang, yaitu lebih dari dua dekade sejak rehabilitasi dimulai pada 2000 hingga kawasan ini benar-benar mapan sebagai destinasi wisata edukasi dan sentra produksi bibit. Estimasi biaya awal relatif terjangkau karena mengandalkan swadaya kelompok masyarakat, meski investasi lanjutan untuk infrastruktur wisata seperti trek pejalan kaki dan gardu pandang memerlukan dukungan anggaran desa atau pemerintah kabupaten.
Model konservasi mangrove berbasis produksi bibit dan wisata edukasi ini dapat diadaptasi desa pesisir lain dengan menyesuaikan jenis vegetasi mangrove pada kondisi ekologis setempat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Ujung Alang sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa pesisir lain yang menghadapi kerusakan ekosistem akibat konversi lahan tambak [1].
Daftar Pustaka
[1] Gedhe Nusantara, “Desa Ujung Alang Kembangkan Wisata Edukasi Hutan Mangrove di Kawasan Segara Anakan,” inovasi.web.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-ujung-alang-kembangkan-wisata-edukasi-hutan-mangrove-di-kawasan-segara-anakan/
[2] LindungiHutan, “Kampung Laut Cilacap – Cerita Konservasi Hutan Mangrove,” lindungihutan.com. [Online]. Tersedia: https://lindungihutan.com/blog/hutan-mangrove-kampung-laut-cilacap/
[3] Mongabay Indonesia, “Penyelamatan Segara Anakan Segera Dimulai,” mongabay.co.id, 26 Jul. 2016. [Online]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2016/07/26/penyelamatan-segara-anakan-segera-dimulai/
[4] Banyumas Ekspres, “Potensi Pertanian Ada, Mayoritas Warga Ujung Alang Kampung Laut Cilacap Berprofesi Sebagai Nelayan,” banyumasekspres.id. [Online]. Tersedia: https://banyumasekspres.id/mayoritas-warga-ujung-alang-berprofesi-nelayan/
[5] Jogja Super, “Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Cilacap: Daya Tarik, Lokasi, dan Harga Tiket Masuk,” jogjasuper.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.jogjasuper.co.id/cilacap/wisata/arboretum-mangrove-kolak-sekancil/
oleh Tim Inovasi Desa | 26 Apr 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, mengembangkan Desa Wisata Pinge sejak 2004 sebagai destinasi wisata agraris dan budaya berbasis kehidupan asli masyarakat Bali [1]. Inovasi ini digagas warga Banjar Pinge bersama Pemerintah Desa Baru di bawah Perbekel I Made Suarjana, mengajak wisatawan hidup layaknya warga desa, termasuk mempelajari sistem pertanian Bali seperti metekap [2]. Konsep ini menjawab kebutuhan menawarkan wisata alternatif di tengah maraknya atraksi buatan di destinasi wisata Bali lain, dengan mengandalkan orisinalitas lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat agraris sebagai daya tarik utama [2]. Wisatawan dapat menginap di rumah warga, belajar menari Bali, membuat banten, megambel, memasak kuliner khas, hingga trekking menyusuri sawah dan perkebunan [3]. Jumlah kamar homestay berkembang dari 33 unit menjadi 97 kamar seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dari Eropa hingga Asia [1], [3]. Di balik pertumbuhan ini, intensitas kunjungan yang terus meningkat setiap tahun justru mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya desa, sebagaimana diidentifikasi studi akademik terbaru [4].
Latar Belakang
Desa Baru merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan luas wilayah 3,76 kilometer persegi dan penduduk 2.002 jiwa pada 2023 [5]. Desa ini terletak sekitar 18 kilometer di sebelah utara pusat Kota Tabanan, terbagi dalam lima Banjar Dinas, salah satunya Banjar Dinas Pinge yang kini dikenal sebagai kawasan Desa Wisata Pinge. Banjar Pinge sendiri berketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dengan nama yang berasal dari bunga cempaka putih yang tumbuh di area Pura Natar Jemeng [1].
Banjar Pinge dihuni sekitar 168 kepala keluarga atau sekitar 830 jiwa yang terbagi dalam tiga kelompok subak, yaitu Subak Utama, Subak Pacung, dan Subak Belawan [2]. Hampir separuh warga merantau ke luar Tabanan maupun Bali untuk bekerja, meninggalkan banyak rumah kosong yang berpotensi tidak termanfaatkan secara produktif [2]. Di tengah maraknya destinasi wisata Bali yang mengandalkan atraksi buatan, Banjar Pinge menghadapi tantangan menemukan model wisata yang sesuai dengan karakter agraris dan tradisi masyarakatnya, tanpa mengorbankan orisinalitas budaya setempat.
Momentum pengembangan wisata muncul ketika warga Pinge menyadari potensi mengubah rumah-rumah kosong peninggalan warga perantau menjadi homestay, sekaligus menjadikan aktivitas pertanian dan budaya sehari-hari sebagai atraksi wisata itu sendiri. Sejak dirintis pada 2004, konsep ini dikembangkan dengan filosofi tidak menjual atraksi buatan, melainkan menjual orisinalitas kehidupan desa, budaya, dan lingkungan alam yang masih terjaga [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Desa Wisata Pinge, sebuah model wisata agraris dan budaya yang mengajak wisatawan menjadi bagian dari kehidupan warga desa, bukan sekadar menyaksikan dari luar. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa Banjar Pinge memiliki modal orisinalitas berupa lanskap pertanian, tradisi Bali, dan kehidupan masyarakat subak yang autentik. Pendekatan wisata berbasis kehidupan nyata warga ini dipilih untuk membedakan Pinge dari destinasi wisata Bali lain yang lebih mengandalkan atraksi buatan [2].
Wisatawan yang menginap di rumah warga melalui pola induk semang dapat langsung terlibat dalam aktivitas pertanian, seperti metekap, menanam padi, memetik bunga, hingga memanen sayuran [3]. Paket budaya menawarkan pembelajaran menari Bali, membuat banten, megambel, serta kelas memasak kuliner khas Bali, sementara paket alam menyediakan trekking dan bersepeda menyusuri sawah dan perkebunan [3]. Bagi wisatawan yang mencari ketenangan, tersedia pula area meditasi dan penginapan yang dekat dengan alam.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada prinsip tanpa tiket masuk formal, hanya mengenakan biaya sekitar Rp25.000 untuk fasilitas aktivitas pusat [2]. Aturan ketat juga melarang bangunan melampaui tembok panyengker dan mewajibkan warga menjaga pekarangan dengan tanaman dan bunga. Pendekatan ini memastikan wajah asli desa tetap terjaga meski kunjungan wisatawan terus bertambah dari tahun ke tahun.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai sejak 2004 ketika warga Pinge mulai mengalihfungsikan rumah-rumah kosong peninggalan warga yang merantau menjadi homestay bagi wisatawan. Jumlah homestay yang semula 33 unit terus berkembang seiring waktu hingga mencapai 97 kamar tamu pada 2024, menandakan pertumbuhan partisipasi warga dalam menyediakan akomodasi [1], [3].
Pada 2017, Pemerintah Desa Baru mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk melengkapi sarana pendukung wisata, seperti pembangunan air terjun buatan, jembatan kecil, dan kamar mandi umum bagi wisatawan. Alokasi ini dilakukan setelah menyadari fasilitas dasar yang ada belum memadai untuk menampung kunjungan yang terus bertambah. Studi akademik terbaru menemukan bahwa intensitas kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahun justru berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya Desa Wisata Pinge, sehingga pengelola perlu mengevaluasi kembali kapasitas tampung kawasan [4]. Temuan ini menjadi pembelajaran penting bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan yang pesat harus diimbangi mitigasi keberlanjutan, bukan hanya dirayakan sebagai indikator keberhasilan semata.
Pengelolaan objek wisata dan jasa akomodasi hingga saat ini masih dijalankan oleh kelompok dan individu secara terpisah. Kondisi ini terjadi karena Badan Usaha Milik Desa di Desa Baru masih tergolong baru dan belum memiliki kecakapan mengelola potensi desa wisata secara terpadu. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya membangun kapasitas kelembagaan BUMDes sejak awal perintisan desa wisata, agar pengelolaan tidak rentan konflik akibat persaingan antarkelompok maupun individu.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah Badan Usaha Milik Desa di Desa Baru yang masih tergolong baru dan belum memiliki kecakapan mengelola potensi desa wisata secara menyeluruh. Akibatnya, pengelolaan objek wisata dan jasa akomodasi masih dijalankan kelompok dan individu secara terpisah. Kondisi ini rentan menimbulkan konflik akibat persaingan antarkelompok maupun pribadi. Pemerintah Desa Baru berencana mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan desa wisata terpadu sebagai wadah kolaborasi antarpihak di bidang pariwisata.
Tantangan eksternal berupa intensitas kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahun berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya Desa Wisata Pinge, sebagaimana diidentifikasi studi akademik terbaru [4]. Pengelola desa memitigasi risiko ini dengan mempertahankan aturan ketat soal batas bangunan dan pemeliharaan pekarangan, sehingga pertumbuhan wisatawan tidak serta-merta mengubah wajah asli desa.
Tantangan lain adalah kurangnya sentra UMKM dan oleh-oleh yang terintegrasi bagi wisatawan, sehingga potensi pendapatan tambahan dari produk kerajinan dan kuliner khas belum tergarap optimal [4]. Pemerintah desa memitigasi keterbatasan ini secara bertahap lewat rencana pengembangan desa wisata terpadu yang turut mencakup penguatan sentra UMKM warga.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah komitmen warga Banjar Pinge menjaga orisinalitas kehidupan agraris dan budaya Bali sebagai daya tarik utama, alih-alih mengikuti tren atraksi buatan yang marak di destinasi wisata Bali lain [2]. Peran Desa Pakraman Pinge yang menyusun Perarem untuk menjaga kebersihan dan keteraturan kawasan turut menjadi modal kelembagaan adat yang memperkuat keberlanjutan desa wisata.
Faktor kedua adalah dukungan Pemerintah Desa Baru melalui alokasi anggaran desa untuk sarana pendukung wisata sejak 2017, serta partisipasi aktif warga yang mengalihfungsikan rumah kosong menjadi homestay. Modal sosial berupa struktur subak yang sudah mengakar turut menjadi pengikat partisipasi warga dalam menjaga lanskap pertanian sebagai bagian dari daya tarik wisata.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum menjadi desa wisata, rumah-rumah kosong peninggalan warga yang merantau di Banjar Pinge tidak termanfaatkan secara produktif. Setelah Desa Wisata Pinge berkembang, jumlah homestay meningkat dari 33 unit menjadi 97 kamar tamu, memberikan pemasukan bagi warga pemilik rumah sebesar seratus ribu rupiah per wisatawan yang menginap [1], [3]. Warga memperoleh tambahan pendapatan bila turut terlibat dalam paket pertanian dan budaya.
Kunjungan wisatawan yang semula berkisar 50-100 orang per kelompok kini bisa mencapai 200 orang dalam sehari pada masa ramai [3]. Wisatawan berasal dari berbagai daerah domestik hingga mancanegara seperti Jerman, Prancis, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Jepang. Aktivitas wisata desa turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan Desa Pakraman Pinge, khususnya untuk meringankan pepeson kegiatan keagamaan dan mendukung upacara serta upakara adat.
Pertumbuhan kunjungan yang pesat ini, di sisi lain, memunculkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal, yaitu ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya desa akibat intensitas kunjungan yang terus meningkat setiap tahun [4]. Temuan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menarik wisatawan perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan daya tampung yang lebih terukur ke depan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan pengembangan sarana pendukung wisata sejak 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baru, mencakup pembangunan air terjun buatan, jembatan kecil, dan kamar mandi umum bagi wisatawan. Model pendapatan utama desa wisata bertumpu pada biaya masuk fasilitas aktivitas pusat sebesar Rp25.000, tanpa tiket masuk formal, ditambah pemasukan warga dari homestay sebesar seratus ribu rupiah per wisatawan yang menginap [2].
Warga memperoleh pendapatan tambahan bila terlibat dalam paket wisata lain, seperti paket pertanian dan budaya, sehingga model bisnis desa wisata ini terdistribusi ke banyak rumah tangga, bukan terpusat pada satu pengelola tunggal. Aktivitas wisata turut menjadi sumber pendapatan Desa Pakraman Pinge untuk mendukung pembiayaan kegiatan keagamaan dan upacara adat, melengkapi sumber pendanaan desa dinas yang sudah ada.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengandalkan orisinalitas kehidupan agraris dan budaya, alih-alih membangun atraksi buatan, terbukti menjadi keputusan kunci yang membedakan Desa Wisata Pinge dari destinasi wisata Bali lain sekaligus menjaga daya tarik jangka panjangnya. Keputusan menetapkan aturan ketat soal batas bangunan dan pemeliharaan pekarangan sejak awal juga terbukti penting untuk mencegah perubahan wajah desa akibat pertumbuhan wisata.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Baru dapat mempertimbangkan penguatan kapasitas BUMDes sejak tahap perintisan, alih-alih membiarkan pengelolaan objek wisata dan akomodasi berjalan terpisah antarkelompok dan individu selama bertahun-tahun. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar merancang strategi pengelolaan daya tampung wisatawan sejak dini, sebelum intensitas kunjungan benar-benar mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menggali potensi orisinalitas budaya dan pertanian lokal sebagai daya tarik utama, sebagaimana dilakukan Banjar Pinge, ketimbang meniru atraksi wisata buatan dari daerah lain. Membangun kelembagaan pengelola desa wisata yang kuat sejak awal, termasuk BUMDes yang cakap, juga disarankan agar pertumbuhan wisata tidak menimbulkan konflik antarkelompok pengelola.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Desa Wisata Pinge direncanakan melalui pengembangan desa wisata terpadu sebagai wadah kolaborasi antarpihak di bidang pariwisata, menggantikan pengelolaan yang selama ini terpisah antarkelompok dan individu. Penguatan Perarem Desa Pakraman Pinge turut menjadi instrumen kelembagaan adat yang menjaga kebersihan dan keteraturan kawasan dalam jangka panjang.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada struktur ganda desa dinas dan desa pakraman, yang melibatkan kelembagaan adat dan pemerintahan desa secara bersamaan. Struktur ini membuat pengelolaan Desa Wisata Pinge tidak bergantung sepenuhnya pada satu figur Perbekel maupun satu pengelola wisata. Pergantian ketua pengelola desa wisata dari waktu ke waktu turut menunjukkan bahwa program ini telah melembaga, bukan bergantung pada satu individu semata.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penguatan sentra UMKM dan oleh-oleh terintegrasi, mengatasi kesenjangan yang selama ini teridentifikasi dalam ekosistem wisata Pinge [4]. Strategi ini diharapkan memperluas sumber pendapatan warga di luar homestay dan paket wisata, sekaligus mengatasi risiko keberlanjutan akibat intensitas kunjungan yang terus meningkat.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Pinge berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pekerjaan layak hingga konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik wisata agraris dan budaya berbasis komunitas di Banjar Pinge sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Homestay dan paket wisata pertanian-budaya membuka sumber pendapatan tambahan bagi warga pemilik rumah dan pelaku wisata lokal. |
Jumlah homestay berkembang dari 33 unit menjadi 97 kamar tamu, dengan pemasukan seratus ribu rupiah per wisatawan yang menginap. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Aturan ketat batas bangunan dan pemeliharaan pekarangan menjaga wajah asli desa tetap lestari meski kunjungan wisatawan terus bertambah. |
Perarem Desa Pakraman Pinge mengatur kebersihan dan keteraturan kawasan secara formal. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Model wisata tanpa atraksi buatan mendorong konsumsi pariwisata yang menghargai lingkungan pertanian dan budaya asli, bukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. |
Studi akademik merekomendasikan pengelolaan daya tampung wisatawan yang lebih terukur untuk menjaga keberlanjutan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kepemilikan modal budaya dan pertanian lokal yang masih autentik dan layak dijadikan daya tarik wisata. Kedua, kesediaan warga mengalihfungsikan sebagian rumah menjadi homestay dengan pola induk semang. Ketiga, kelembagaan adat maupun pemerintah desa yang mampu menyusun aturan menjaga orisinalitas kawasan, sebagaimana Perarem di Desa Pakraman Pinge.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau pada tahap awal karena mengandalkan rumah warga yang sudah ada. Investasi bertahap untuk sarana pendukung dapat mengikuti pola Desa Baru lewat APBDes 2017 untuk air terjun buatan, jembatan, dan kamar mandi umum. Durasi pengembangan penuh dapat mengacu pada perjalanan Pinge, yaitu dua dekade sejak dirintis pada 2004 hingga berkembang menjadi 97 kamar tamu pada 2024. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa desa wisata berbasis komunitas memerlukan waktu panjang untuk tumbuh secara organik.
Model wisata agraris dan budaya ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis komoditas pertanian dan tradisi budaya lokal yang paling autentik di wilayah masing-masing. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan berpeluang menjadikan Desa Wisata Pinge sebagai rujukan replikasi bagi desa wisata lain, dengan catatan turut mengadopsi strategi pengelolaan daya tampung wisatawan yang lebih terukur [4].
Daftar Pustaka
[1] Desa Wisata Pinge, “Sejarah Desa Pinge,” desawisatapinge.com. [Online]. Tersedia: https://desawisatapinge.com/profil/
[2] NUSABALI.com, “Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Tabanan, Jaga Orisinalitas Bali,” nusabali.com. [Online]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/220281/desa-wisata-pinge-kecamatan-marga-tabanan-jaga-orisinalitas-bali
[3] NUSABALI.com, “Makin Ramai Kunjungan ke Desa Wisata Pinge,” nusabali.com. [Online]. Tersedia: https://www.nusabali.com/berita/175374/makin-ramai-kunjungan-ke-desa-wisata-pinge
[4] D. A. R. Sumariati, “Tantangan Desa Wisata Pinge Menuju Pariwisata Berkelanjutan,” EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, vol. 4, no. 4, pp. 6430-6441, 2025. doi: 10.56799/ekoma.v4i4.9146
[5] Wikipedia, “Marga, Tabanan,” en.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Marga,_Tabanan
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Apr 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, membangun Taman Mahkota Ratu pada 2016 sebagai ruang terbuka hijau bertema etnik dan agrikultur untuk melestarikan budaya Banten sekaligus mengangkat citra sektor pertanian [1]. Program ini digagas Kepala Desa Sukaratu, Irman Supriatman, melalui Musyawarah Desa 2016 [2]. Musyawarah ini mengubah hamparan sawah yang semula kotor dan dipenuhi semak menjadi taman berhias jembatan sawah berbentuk mahkota, sarang burung raksasa, dan perahu di atas hamparan padi. Inovasi ini menjawab keresahan bahwa generasi muda desa memandang pertanian sebagai sektor ketinggalan zaman, meski sebagian besar warga masih menggantungkan hidup dari sawah [1]. Dikelola BUMDes Sukamaju dengan skema bagi hasil bersama pemilik lahan, taman ini menyumbang Rp16.263.000 untuk pendapatan asli desa pada 2018 [2]. Taman ini juga mengantarkan Desa Sukaratu meraih Juara 1 Desa Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada 2017. Namun, sejak pandemi COVID-19, kawasan wisata ini sempat terbengkalai akibat sepinya kunjungan dan minimnya dana perawatan, sebagaimana diakui langsung Kepala Desa Irman Supriatman [3].
Latar Belakang
Desa Sukaratu terletak di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terbentuk sebagai desa baru hasil pemekaran dari Desa Cikeusal pada 1982 [5]. Warga desa mewarisi tradisi dan budaya Banten yang bercorak agraris, dengan sektor pertanian padi, perdagangan, UMKM, hingga perikanan sebagai sumber penghidupan utama [5]. Sebagian besar warga Sukaratu menggantungkan hidup dari sektor pertanian secara turun-temurun.
Meski pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa, tidak sedikit generasi muda Sukaratu memandang dunia pertanian sebagai sektor yang ketinggalan zaman dan kurang menarik [1]. Stigma negatif ini berisiko mengikis regenerasi petani di masa depan, sementara desa belum memiliki ruang publik representatif untuk mengekspresikan kreativitas warga, penyuluhan pertanian, maupun musyawarah desa. Ketiadaan ruang publik semacam ini menjadi kesenjangan yang perlu segera diatasi agar identitas agraris desa tidak semakin kehilangan daya tarik di mata generasi muda.
Momentum lahirnya Taman Mahkota Ratu muncul ketika Kepala Desa Irman Supriatman, yang mengusung visi revitalisasi pertanian dan adat budaya Banten, membawa gagasan pembangunan ruang publik bernilai edukasi dan estetika tinggi. Gagasan ini dibawa ke forum Musyawarah Desa 2016 [1]. Forum musyawarah tersebut menyepakati pembangunan taman desa yang memadukan konsep etnik dan agrikultur, menjadikan lahan pertanian sebagai daya tarik wisata alih-alih sekadar lokasi produksi pangan semata.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Taman Mahkota Ratu, ruang terbuka hijau bertema etnik dan agrikultur yang mengubah hamparan sawah menjadi destinasi wisata sekaligus ruang publik desa [2]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengangkat citra pertanian di mata generasi muda, sekaligus menyediakan ruang ekspresi kreativitas dan penyuluhan pertanian bagi warga. Pendekatan menggabungkan wisata dengan lanskap sawah aktif ini dipilih agar pertanian tetap produktif sekaligus bernilai ekonomi tambahan dari sektor wisata.
Daya tarik utama taman berupa jembatan yang dibangun di tengah hamparan sawah membentuk formasi mahkota, sarang burung raksasa berbahan bambu dan batang pohon, serta perahu hias di atas sawah sebagai spot foto [2]. Kawasan ini juga dilengkapi Saung Tani Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, musyawarah, pembinaan, dan pelatihan pertanian, dilengkapi perpustakaan bagi warga.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan fungsi wisata, edukasi pertanian, dan ruang musyawarah desa dalam satu kawasan yang tetap mempertahankan sawah sebagai lanskap produktif, bukan menggantikannya dengan bangunan permanen. Pendekatan ini membedakan Taman Mahkota Ratu dari taman wisata konvensional yang umumnya mengorbankan lahan pertanian demi infrastruktur wisata semata.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2016 dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dan dana swadaya gotong royong warga [2]. Implementasi gagasan ini sempat terhambat karena Desa Sukaratu tidak memiliki tanah desa yang representatif untuk pengembangan taman terbuka hijau.
Pemerintah desa mengoreksi keterbatasan lahan ini dengan merayu warga pemilik sawah di hamparan Sukaratu untuk bekerja sama mengembangkan wisata bertema agraris di lahan mereka, alih-alih memaksakan pengadaan lahan baru [2]. Skema kerja sama ini disepakati dengan pembagian keuntungan: 40 persen untuk pengurus, 10 persen untuk PADes, dan 27 persen untuk BUMDes [2]. Sisanya, 11 persen dialokasikan untuk kas BUMDes, 5 persen untuk CSR, dan 2 hingga 5 persen untuk pemilik lahan. Solusi kolaboratif ini menjadi pembelajaran penting bahwa keterbatasan aset desa dapat diatasi lewat kemitraan dengan warga pemilik lahan.
Setelah kesepakatan tercapai, BUMDes Sukamaju mendapat kewenangan mengelola taman desa dengan penyertaan modal dari Dana Desa sejumlah Rp50.000.000 [2]. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya merancang skema bagi hasil yang jelas sejak awal kerja sama dengan pemilik lahan, agar kemitraan pengembangan wisata agraris berjalan tanpa sengketa di kemudian hari.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah ketiadaan tanah desa yang representatif pada tahap awal perencanaan, yang kemudian dimitigasi lewat skema kerja sama bagi hasil dengan warga pemilik sawah, sebagaimana dijelaskan pada tahap proses penerapan [2].
Tantangan eksternal yang paling nyata adalah dampak pandemi COVID-19, ketika kunjungan wisatawan menyusut drastis akibat ketakutan masyarakat terhadap penularan dan larangan pemerintah berkerumun [3]. Kepala Desa Irman Supriatman mengakui minimnya pendapatan selama pandemi membuat taman tidak terawat, bangunan rusak, semak tumbuh liar, dan warung-warung kecil di sekitar taman terpaksa tutup [3].
Pemerintah desa memitigasi dampak pandemi ini dengan mengajukan permohonan pendampingan dan bantuan kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk merevitalisasi kawasan wisata [3]. Bantuan ini juga diharapkan memulihkan kemandirian ekonomi warga yang sebelumnya bergantung pada usaha kecil di sekitar taman. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata desa berbasis komunitas tetap rentan terhadap guncangan eksternal berskala besar, sehingga memerlukan dukungan lintas tingkat pemerintahan untuk pemulihan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah visi Kepala Desa Irman Supriatman yang secara eksplisit mengaitkan pembangunan ruang publik dengan revitalisasi pertanian dan pelestarian budaya Banten, bukan sekadar membangun taman wisata biasa [1]. Kesepakatan Musyawarah Desa 2016 yang melibatkan warga sejak tahap perencanaan turut memperkuat legitimasi dan dukungan kolektif terhadap taman ini.
Faktor kedua adalah skema kemitraan bagi hasil dengan pemilik lahan sawah, yang memungkinkan pengembangan wisata tanpa memerlukan pengadaan lahan baru sekaligus memberi insentif ekonomi langsung bagi pemilik sawah [2]. Model pendampingan berbasis kemitraan publik-swasta yang diterapkan di Sukaratu turut menjadi kajian akademik, menegaskan relevansi model ini sebagai praktik baik pengembangan desa wisata [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Taman Mahkota Ratu dibangun, hamparan sawah Sukaratu yang dijadikan lokasi taman tergolong kotor dan dipenuhi semak, tanpa nilai tambah ekonomi selain hasil panen. Setelah taman beroperasi, kawasan ini menyumbang Rp16.263.000 untuk pendapatan asli desa pada 2018, sekaligus mengantarkan Desa Sukaratu meraih Juara 1 Desa Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada 2017 [2].
Taman Mahkota Ratu menarik pengunjung dari berbagai daerah, seperti Cilegon, Tangerang, Pandeglang, hingga DKI Jakarta, dengan mayoritas pengunjung anak muda yang menyukai swafoto. Kawasan ini juga rutin dimanfaatkan untuk musyawarah kelembagaan desa, pertemuan terkait pertanian, hingga kegiatan umum lain, menjadikannya ruang publik multifungsi bagi warga.
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal justru muncul saat pandemi COVID-19, ketika sepinya kunjungan membuat taman kehilangan sumber pendapatan perawatan, sehingga bangunan rusak dan warung kecil warga di sekitarnya terpaksa tutup [3]. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan awal sebuah destinasi wisata desa tidak menjamin keberlanjutannya tanpa strategi mitigasi risiko eksternal yang memadai.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal pembangunan Taman Mahkota Ratu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dan swadaya gotong royong warga, dilengkapi penyertaan modal BUMDes Sukamaju dari Dana Desa sebesar Rp50.000.000 [2]. Model bisnis taman ini menerapkan skema bagi hasil yang jelas, yaitu 40 persen untuk pengurus, 10 persen untuk PADes, dan 27 persen untuk BUMDes [2]. Sisanya terbagi menjadi 11 persen untuk kas BUMDes, 5 persen untuk CSR, dan 2 hingga 5 persen untuk pemilik lahan.
Skema bagi hasil ini memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola, pemerintah desa, BUMDes, hingga pemilik lahan sawah, mendapat manfaat ekonomi proporsional dari operasional taman. Namun, ketergantungan model bisnis ini pada kunjungan wisatawan langsung terbukti rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi, sebagaimana terlihat dari anjloknya pendapatan yang berdampak pada minimnya dana perawatan taman [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjalin kemitraan bagi hasil dengan warga pemilik sawah, alih-alih memaksakan pengadaan lahan desa yang tidak tersedia, terbukti menjadi keputusan kunci yang memungkinkan Taman Mahkota Ratu terwujud tanpa konflik agraria. Keputusan mempertahankan sawah sebagai lanskap produktif, bukan mengubahnya sepenuhnya menjadi infrastruktur wisata, juga terbukti menjaga identitas agraris desa yang menjadi nilai jual utama taman.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Sukaratu dapat mempertimbangkan penyusunan dana cadangan perawatan sejak tahap perencanaan, agar taman tetap terawat saat menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi yang menghentikan sumber pendapatan utama dari kunjungan wisatawan. Pengalaman pandemi menjadi pelajaran bahwa model bisnis wisata desa yang hanya bertumpu pada kunjungan langsung perlu dilengkapi sumber pendapatan alternatif yang lebih tahan guncangan.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan merancang skema bagi hasil yang jelas dan adil sejak awal kemitraan dengan pemilik lahan, sebagaimana dilakukan Sukaratu, agar kerja sama berjalan berkelanjutan. Menyiapkan strategi mitigasi risiko eksternal, seperti dana darurat perawatan atau diversifikasi sumber pendapatan, juga disarankan agar destinasi wisata desa tidak mudah terbengkalai saat menghadapi krisis besar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Taman Mahkota Ratu ke depan bergantung pada revitalisasi pascapandemi yang tengah diupayakan Pemerintah Desa Sukaratu bersama dukungan pemerintah daerah dan pusat [3]. Pengelolaan oleh BUMDes Sukamaju yang telah melembaga sejak awal turut menjadi modal kelembagaan untuk memulihkan operasional taman secara lebih terstruktur.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji secara nyata, terbukti dari pergantian Kepala Desa dari Irman Supriatman kepada Riska Krisnawan, yang menunjukkan bahwa keberlangsungan Taman Mahkota Ratu tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur kepala desa [5]. Pengelolaan oleh BUMDes yang bersifat kelembagaan turut menjamin kontinuitas operasional taman lintas periode kepemimpinan desa.
Rencana keberlanjutan jangka panjang idealnya diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan taman, tidak hanya bertumpu pada kunjungan wisatawan langsung yang terbukti rentan terhadap guncangan seperti pandemi. Penguatan fungsi Saung Tani POSLUHDES sebagai pusat pelatihan pertanian berbayar maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil ke depan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Taman Mahkota Ratu Desa Sukaratu berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ketahanan pangan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik wisata agraris dan penguatan sektor pertanian Desa Sukaratu sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Wisata agraris mengangkat citra sektor pertanian di mata generasi muda, mendukung ketahanan pangan desa melalui integrasi wisata dan produksi padi. |
Desa Sukaratu meraih Juara 1 Desa Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada 2017. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Skema bagi hasil taman memberi pendapatan tambahan bagi pengurus, BUMDes, dan pemilik lahan sawah, sekaligus membuka usaha kecil warga di sekitar taman. |
Taman menyumbang Rp16.263.000 untuk PADes pada 2018, sebelum sempat terdampak pandemi COVID-19. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pembangunan ruang publik hijau bertema etnik dan agrikultur menyediakan fasilitas edukasi, musyawarah, dan rekreasi tanpa mengorbankan lanskap sawah produktif. |
Saung Tani POSLUHDES berfungsi sebagai pusat pertemuan, pembinaan, dan pelatihan pertanian dilengkapi perpustakaan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, lanskap pertanian aktif yang masih dapat dipertahankan sebagai daya tarik wisata tanpa mengorbankan fungsi produksi pangan. Kedua, kesediaan warga pemilik lahan menjalin kemitraan bagi hasil dengan pemerintah desa. Ketiga, kelembagaan BUMDes yang mampu mengelola operasional taman secara profesional dan transparan.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pengalaman Sukaratu, yaitu kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya gotong royong warga, serta penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sekitar Rp50.000.000 [2]. Durasi pengembangan awal relatif singkat, hanya berselang dua tahun dari Musyawarah Desa 2016 hingga penetapan status desa wisata resmi pada 2018. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa model ini dapat direalisasikan dengan cepat bila kesepakatan warga sudah terbangun sejak awal.
Model wisata agraris berbasis kemitraan bagi hasil ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan tema lanskap pertanian pada komoditas unggulan setempat, tidak terbatas pada persawahan semata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Kementerian Pertanian berpeluang menjadikan model Sukaratu sebagai rujukan replikasi, dengan catatan turut menyiapkan strategi mitigasi risiko eksternal seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 [3].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa (Gedhe Nusantara), “Taman Mahkota Ratu, Desa Sukaratu Kembangkan Ruang Publik Hijau dan Wisata Agraris,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/taman-mahkota-ratu-desa-sukaratu-kembangkan-ruang-publik-hijau-dan-wisata-agraris/
[2] Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Taman Sukaratu,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/taman_sukaratu
[3] Fakta Banten, “Dilanda Pandemi Covid-19, Wisata Desa di Cikeusal Terbengkalai,” faktabanten.co.id. [Online]. Tersedia: https://faktabanten.co.id/serang/2dilanda-pandemi-covid-19-wisata-desa-di-cikeusal-terbengkalai/
[4] Anonim, “Pemberdayaan dan Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Sukaratu Kabupaten Serang Berbasis Public Private Partnership,” ResearchGate, Agu. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/338832877_PEMBERDAYAAN_DAN_PENDAMPINGAN_PENGEMBANGAN_DESA_WISATA_SUKARATU_KABUPATEN_SERANG_BERBASIS_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP
[5] Pemerintah Desa Sukaratu, “Profil Desa,” sukaratu-cikeusal.desa.id. [Online]. Tersedia: https://sukaratu-cikeusal.desa.id/profil/
oleh Tim Inovasi Desa | 16 Apr 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan Kampung Kitiran sebagai kawasan wisata edukasi energi terbarukan sejak 2017 [1]. Nama Kitiran, yang berarti kincir dalam bahasa Jawa, awalnya merupakan alat tradisional petani untuk mengusir hama tikus, sebelum diubah menjadi ikon wisata sekaligus media edukasi energi angin [2]. Program ini digagas Pemerintah Desa Pagak di bawah Kepala Desa Sudarwo, yang menjabat sejak 2014, berawal dari pemanfaatan sebagian tanah bengkok kepala desa sebagai rintisan kawasan wisata [5]. Pada 2019, Pemerintah Desa Pagak menggandeng Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) memasang panel surya sebagai wahana edukasi energi terbarukan, menerangi kawasan wisata Rawa Lutung Kitiran [3]. Pengunjung dapat mempelajari cara panel surya menangkap dan menyimpan energi matahari sebelum dimanfaatkan untuk penerangan. Mereka juga dapat menikmati taman bunga, kincir logam dan bambu, dangau, hingga produk UMKM desa seperti kerajinan bambu dan minyak atsiri [6]. Inovasi ini mengantarkan Desa Pagak meraih gelar Juara 1 Desa Wisata Jawa Tengah 2024 [5].
Latar Belakang
Desa Pagak terletak di Kecamatan Purwareja Klampok, sisi barat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 30 menit dari pusat kabupaten, dengan luas wilayah 1,69 kilometer persegi dan penduduk 3.609 jiwa pada Juni 2024 [4]. Desa ini terbagi dalam 17 Rukun Tetangga, 4 Rukun Warga, dan empat dusun, yaitu Banjar Anyar, Banjardawa, Depok, dan Jatimaya [4]. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara pada November 2017, Desa Pagak ditetapkan sebagai desa wisata yang kemudian dikenal luas dengan nama Kampung Kitiran [1].
Sebelum menjadi kawasan wisata, kitiran atau kincir hanya digunakan petani setempat sebagai alat tradisional pengusir hama tikus di area persawahan [2]. Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan pada masa itu juga masih kalah populer dibandingkan bahan bakar fosil, meski Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi pancaran sinar matahari hingga 12 jam per hari. Persediaan energi tak terbarukan yang terus menyusut membuat kebutuhan edukasi publik tentang swasembada energi terbarukan menjadi semakin mendesak bagi pemerintah desa.
Momentum lahirnya Kampung Kitiran bermula ketika Kepala Desa Sudarwo memanfaatkan sebagian tanah bengkok kepala desa sebagai rintisan kawasan wisata, alih-alih membiarkannya menjadi lahan produktif pribadi semata [5]. Keputusan ini menjadi modal awal yang kemudian dikembangkan Pemerintah Desa Pagak menjadi kawasan wisata edukasi energi terbarukan berbasis kearifan lokal kincir angin tradisional.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi kitiran, alat tradisional pengusir hama tikus, menjadi ikon wisata edukasi energi terbarukan yang memadukan unsur budaya dan sains. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mempromosikan isu pemanfaatan energi ramah lingkungan yang masih kalah populer dibandingkan energi fosil, sekaligus melestarikan kearifan lokal petani setempat. Pendekatan mengangkat kitiran sebagai tema utama dipilih karena sudah menjadi identitas budaya desa sebelum dikembangkan menjadi wahana edukasi.
Pemerintah Desa Pagak menggandeng Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto memasang sistem pembangkit listrik tenaga surya di kawasan wisata pada 2019, memanfaatkan energi matahari untuk penerangan lampu dan kebutuhan listrik lainnya [3]. Kawasan wisata dilengkapi papan informasi yang menjelaskan cara panel surya menangkap dan menyimpan energi matahari sebelum dimanfaatkan, sehingga pengunjung dapat mempelajari teknologi ini secara langsung. Pemanfaatan energi surya ini menjadi tahap awal sebelum Desa Pagak merambah pemanfaatan energi angin yang menjadi tema utama Kampung Kitiran.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan tiga unsur sekaligus, yaitu pelestarian budaya kincir tradisional, edukasi energi terbarukan berbasis kemitraan akademik, dan pengembangan ekonomi kreatif desa melalui produk UMKM. Pendekatan multidimensi ini membedakan Kampung Kitiran dari objek wisata edukasi energi lain yang umumnya hanya fokus pada aspek teknologi semata.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari pemanfaatan sebagian tanah bengkok Kepala Desa Sudarwo sebagai rintisan kawasan wisata, yang kemudian ditetapkan resmi sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara pada November 2017 [5], [1]. Tahap awal pengembangan berfokus pada penataan kincir logam dan bambu, taman bunga, serta dangau sebagai fasilitas dasar kawasan wisata [2].
Pada tahap perintisan awal 2018, kawasan wisata ini belum diluncurkan secara komersial dan masih menggratiskan seluruh akses pengunjung karena fasilitas pendukung belum sepenuhnya siap [2]. Pemerintah Desa Pagak mengoreksi keterbatasan ini secara bertahap dengan terus melengkapi fasilitas, termasuk menggandeng UMP untuk menambahkan wahana edukasi energi surya pada 2019 [3]. Tiket masuk resmi baru diterapkan setelah kawasan wisata benar-benar siap menerima kunjungan dalam skala lebih besar. Proses bertahap ini menjadi pembelajaran penting bahwa kawasan wisata edukasi memerlukan waktu pematangan fasilitas sebelum dikomersialkan secara penuh.
Desa Pagak turut menyusun dokumen rencana jalan atau roadmap mandiri energi hingga 2032, menandakan bahwa pengembangan energi surya baru merupakan tahap awal sebelum merambah pemanfaatan energi angin yang menjadi identitas utama Kampung Kitiran. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya menyusun peta jalan jangka panjang sejak tahap awal, agar setiap tahap pengembangan energi terbarukan memiliki arah yang jelas dan terukur.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung pada tahap perintisan awal, ketika kawasan wisata belum siap dikomersialkan dan masih mengandalkan akses gratis bagi pengunjung [2]. Pemerintah Desa Pagak memitigasi tantangan ini dengan terus melengkapi fasilitas secara bertahap, mulai dari penataan kincir dan taman hingga penambahan wahana edukasi energi surya bersama UMP.
Tantangan eksternal berupa rendahnya popularitas energi terbarukan dibandingkan bahan bakar fosil di kalangan masyarakat umum turut menjadi kendala dalam menarik minat pengunjung pada wahana edukasi energi. Pemerintah Desa Pagak memitigasi tantangan ini dengan mengemas edukasi energi dalam bentuk wisata yang menghibur, memadukan panel surya dengan atraksi taman bunga, kincir warna-warni, dan kuliner khas desa agar lebih menarik bagi pengunjung segala usia.
Tantangan lain adalah menjaga keberlanjutan produksi UMKM desa, seperti minyak atsiri daun sirih yang permintaan pasarnya mencapai 50 kilogram per bulan sementara pasokan desa baru mampu memenuhi separuhnya [6]. Pemerintah desa memitigasi kesenjangan pasokan ini dengan terus mendorong pengembangan kapasitas produksi UMKM lokal seiring meningkatnya kunjungan wisata ke Kampung Kitiran.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Sudarwo yang rela memanfaatkan tanah bengkok pribadinya sebagai modal awal rintisan wisata, menunjukkan komitmen nyata di luar sekadar imbauan kebijakan [5]. Dukungan pendampingan dari Bank Rakyat Indonesia melalui program Desa BRILiaN turut mempermudah akses permodalan bagi UMKM di kawasan wisata Rawa Lutung, setelah Desa Pagak masuk lima besar Desa BRILiaN pada 2021 [5].
Faktor kedua adalah kemitraan akademik dengan Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menyediakan keahlian teknis pemasangan sistem energi surya tanpa membebani sepenuhnya anggaran desa [3]. Modal sosial berupa kearifan lokal kincir tradisional yang sudah dikenal warga turut menjadi pengikat identitas wisata yang autentik, bukan sekadar mengimpor konsep wisata dari daerah lain.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum menjadi kawasan wisata, kitiran hanya berfungsi sebagai alat pengusir hama di sawah tanpa nilai ekonomi tambahan bagi warga [2]. Setelah dikembangkan menjadi Kampung Kitiran, kawasan ini kini menarik pengunjung berkisar 50 hingga 100 orang pada hari biasa, bahkan melonjak hingga 150 orang pada akhir pekan, dengan tiket masuk Rp5.000 per orang.
Pengembangan wahana edukasi energi surya bersama UMP pada 2019 memperkuat posisi Kampung Kitiran sebagai destinasi yang tidak hanya rekreatif, tetapi juga edukatif bagi pelajar dan masyarakat umum [3]. Capaian ini berlanjut dengan raihan gelar Juara 1 Desa Wisata Jawa Tengah 2024, yang diserahkan pada Anugerah Desa Wisata Jawa Tengah di Purworejo pada 13 September 2024 [5].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya beragam usaha mikro kecil menengah di sekitar kawasan wisata, mulai dari kerajinan bambu dan penyulingan minyak atsiri hingga budidaya anggrek [6]. Kuliner khas ketupat landhan petis ayam dan sroto Pagak turut ikut berkembang bersama kunjungan wisata [5]. Produk kerajinan bambu desa bahkan telah menjangkau pasar Asia Tenggara, menunjukkan bahwa dampak ekonomi kreatif desa merambah lebih jauh dari sekadar wisata lokal.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Kampung Kitiran bersumber dari tanah bengkok Kepala Desa Sudarwo yang dialihfungsikan sebagai rintisan kawasan wisata, dilengkapi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penataan fasilitas [5]. Pengembangan wahana edukasi energi surya pada 2019 turut didukung kemitraan nonfinansial dengan Program Studi Teknik Elektro UMP, yang menyumbangkan keahlian teknis tanpa membebani anggaran desa untuk biaya konsultasi [3].
Model pendapatan Kampung Kitiran bertumpu pada tiket masuk sebesar Rp5.000 per pengunjung, dilengkapi pendapatan tambahan dari penyewaan sepeda tua dan penjualan produk UMKM desa. Dukungan pendampingan permodalan dari program Desa BRILiaN Bank Rakyat Indonesia turut memperkuat akses UMKM di kawasan wisata terhadap sumber pembiayaan tambahan, sehingga model bisnis kawasan wisata tidak bertumpu semata pada pendapatan tiket [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengangkat kitiran, alat tradisional petani, sebagai tema utama wisata edukasi energi terbukti menjadi keputusan kunci yang memberi identitas autentik dan membedakan Kampung Kitiran dari objek wisata edukasi energi lainnya. Keputusan menggandeng perguruan tinggi untuk pengembangan teknis energi surya, alih-alih membangun kapasitas dari nol, juga terbukti mempercepat kehadiran wahana edukasi berkualitas.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Pagak dapat mempertimbangkan penyusunan roadmap energi terbarukan sejak tahap perintisan, bukan setelah wahana energi surya berjalan lebih dulu. Pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan bertahap dari energi surya menuju energi angin memerlukan perencanaan jangka panjang yang idealnya disusun sejak awal, bukan menyusul di tengah perjalanan.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menggali kearifan lokal atau alat tradisional yang sudah dikenal warga sebagai tema utama wisata edukasi, sebagaimana kitiran diangkat Desa Pagak. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk dukungan teknis energi terbarukan juga disarankan, agar desa tidak perlu menanggung penuh biaya keahlian teknis dari anggaran sendiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kampung Kitiran dijaga melalui dokumen roadmap mandiri energi hingga 2032 yang telah disusun Pemerintah Desa Pagak, memberikan arah pengembangan jangka panjang dari energi surya menuju energi angin. Diversifikasi atraksi wisata, mulai dari taman bunga, wisata lumpur, hingga kuliner khas desa, turut menjaga daya tarik kawasan agar tidak bergantung pada satu wahana energi semata.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada pengelolaan kawasan wisata oleh BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata Desa Pagak, bukan sepenuhnya bergantung pada figur Kepala Desa Sudarwo. Struktur ini membuat program berpeluang tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti di masa depan. Pendampingan berkelanjutan dari Bank Rakyat Indonesia melalui program Desa BRILiaN turut memberi jaminan kapasitas kelembagaan pengelola wisata [5].
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada penguatan ekosistem UMKM di sekitar kawasan wisata, seperti kerajinan bambu yang telah menjangkau pasar Asia Tenggara dan penyulingan minyak atsiri [6]. Dengan begitu, pendapatan desa tidak hanya bertumpu pada tiket masuk wisata semata. Strategi ini diharapkan menjadikan Kampung Kitiran sebagai penggerak ekonomi kreatif desa secara lebih menyeluruh, bukan sekadar destinasi wisata musiman.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kampung Kitiran Desa Pagak berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari energi bersih dan terjangkau hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik edukasi energi terbarukan dan pemberdayaan ekonomi kreatif warga Desa Pagak sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Wahana edukasi panel surya dan roadmap mandiri energi hingga 2032 mendorong kesadaran publik tentang pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif bahan bakar fosil. |
Sistem pembangkit listrik tenaga surya terpasang sejak 2019 menerangi kawasan wisata Rawa Lutung Kitiran. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kunjungan wisata mendorong tumbuhnya UMKM lokal seperti kerajinan bambu, penyulingan minyak atsiri, dan kuliner khas desa. |
Kunjungan wisata mencapai 50-150 orang per hari, dengan produk kerajinan bambu menjangkau pasar Asia Tenggara. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Transformasi lahan desa menjadi kawasan wisata edukasi ramah lingkungan menunjukkan model pembangunan pedesaan berkelanjutan yang diakui tingkat provinsi. |
Desa Pagak meraih gelar Juara 1 Desa Wisata Jawa Tengah 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kearifan lokal atau alat tradisional yang dapat diangkat menjadi tema wisata edukasi yang autentik. Kedua, kesediaan kepala desa maupun pemerintah desa mengalokasikan lahan awal untuk rintisan kawasan wisata. Ketiga, kesediaan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk dukungan teknis energi terbarukan.
Estimasi biaya replikasi bergantung pada skala wahana energi yang dikembangkan, dengan opsi kemitraan akademik seperti yang dilakukan Desa Pagak bersama UMP dapat menekan biaya konsultasi teknis secara signifikan [3]. Durasi pengembangan penuh dapat mengacu pada perjalanan Desa Pagak, yaitu sekitar dua tahun dari penetapan status desa wisata pada 2017 hingga peluncuran wahana energi surya pada 2019. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa pengembangan bertahap dapat dilakukan sesuai kemampuan anggaran desa.
Model wisata edukasi energi terbarukan ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis energi yang dikembangkan pada potensi alam setempat, baik surya, angin, air, maupun biomassa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Kampung Kitiran sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa lain yang ingin memadukan edukasi energi dengan pengembangan ekonomi kreatif [1].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Pagak,” jadesta.kemenparekraf.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pagak
[2] Liputan6, “Angin Sepoi-Sepoi Pagi di Kampung Kitiran Banjarnegara yang Bikin Ketagihan,” liputan6.com, Sep. 2018. [Online]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/3637284/angin-sepoi-sepoi-pagi-di-kampung-kitiran-banjarnegara-yang-bikin-ketagihan
[3] D. N. K. Hardani, I. H. Kurniawan, dan Winarso, “Wisata Edukasi Berbasis Energi Terbarukan Sel Surya,” Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM), vol. 3, no. 2, Sep. 2019. [Online]. Tersedia: https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JPPM/article/view/5154
[4] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pagak, Purwareja Klampok, Banjarnegara,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pagak,_Purwareja_Klampok,_Banjarnegara
[5] Tribun Banyumas, “Destinasi Wisata Unik Desa Pagak Banjarnegara, Raih Juara 1 Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2024,” banyumas.tribunnews.com, 28 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/28/destinasi-wisata-unik-desa-pagak-banjarnegara-raih-juara-1-desa-wisata-jawa-tengah-tahun-2024
[6] Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, “Potensi Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Pagak,” visitjawatengah.jatengprov.go.id. [Online]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/potensi-ekonomi-kreatif-di-desa-wisata-pagak
