Desa Sukaratu Serang Bangun Taman Mahkota Ratu Ubah Sawah Jadi Wisata Agraris dan Budaya Banten

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, membangun Taman Mahkota Ratu pada 2016 sebagai ruang terbuka hijau bertema etnik dan agrikultur untuk melestarikan budaya Banten sekaligus mengangkat citra sektor pertanian [1]. Program ini digagas Kepala Desa Sukaratu, Irman Supriatman, melalui Musyawarah Desa 2016 [2]. Musyawarah ini mengubah hamparan sawah yang semula kotor dan dipenuhi semak menjadi taman berhias jembatan sawah berbentuk mahkota, sarang burung raksasa, dan perahu di atas hamparan padi. Inovasi ini menjawab keresahan bahwa generasi muda desa memandang pertanian sebagai sektor ketinggalan zaman, meski sebagian besar warga masih menggantungkan hidup dari sawah [1]. Dikelola BUMDes Sukamaju dengan skema bagi hasil bersama pemilik lahan, taman ini menyumbang Rp16.263.000 untuk pendapatan asli desa pada 2018 [2]. Taman ini juga mengantarkan Desa Sukaratu meraih Juara 1 Desa Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada 2017. Namun, sejak pandemi COVID-19, kawasan wisata ini sempat terbengkalai akibat sepinya kunjungan dan minimnya dana perawatan, sebagaimana diakui langsung Kepala Desa Irman Supriatman [3].

Latar Belakang

Desa Sukaratu terletak di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terbentuk sebagai desa baru hasil pemekaran dari Desa Cikeusal pada 1982 [5]. Warga desa mewarisi tradisi dan budaya Banten yang bercorak agraris, dengan sektor pertanian padi, perdagangan, UMKM, hingga perikanan sebagai sumber penghidupan utama [5]. Sebagian besar warga Sukaratu menggantungkan hidup dari sektor pertanian secara turun-temurun.

Meski pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa, tidak sedikit generasi muda Sukaratu memandang dunia pertanian sebagai sektor yang ketinggalan zaman dan kurang menarik [1]. Stigma negatif ini berisiko mengikis regenerasi petani di masa depan, sementara desa belum memiliki ruang publik representatif untuk mengekspresikan kreativitas warga, penyuluhan pertanian, maupun musyawarah desa. Ketiadaan ruang publik semacam ini menjadi kesenjangan yang perlu segera diatasi agar identitas agraris desa tidak semakin kehilangan daya tarik di mata generasi muda.

Momentum lahirnya Taman Mahkota Ratu muncul ketika Kepala Desa Irman Supriatman, yang mengusung visi revitalisasi pertanian dan adat budaya Banten, membawa gagasan pembangunan ruang publik bernilai edukasi dan estetika tinggi. Gagasan ini dibawa ke forum Musyawarah Desa 2016 [1]. Forum musyawarah tersebut menyepakati pembangunan taman desa yang memadukan konsep etnik dan agrikultur, menjadikan lahan pertanian sebagai daya tarik wisata alih-alih sekadar lokasi produksi pangan semata.

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah Taman Mahkota Ratu, ruang terbuka hijau bertema etnik dan agrikultur yang mengubah hamparan sawah menjadi destinasi wisata sekaligus ruang publik desa [2]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengangkat citra pertanian di mata generasi muda, sekaligus menyediakan ruang ekspresi kreativitas dan penyuluhan pertanian bagi warga. Pendekatan menggabungkan wisata dengan lanskap sawah aktif ini dipilih agar pertanian tetap produktif sekaligus bernilai ekonomi tambahan dari sektor wisata.

Daya tarik utama taman berupa jembatan yang dibangun di tengah hamparan sawah membentuk formasi mahkota, sarang burung raksasa berbahan bambu dan batang pohon, serta perahu hias di atas sawah sebagai spot foto [2]. Kawasan ini juga dilengkapi Saung Tani Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, musyawarah, pembinaan, dan pelatihan pertanian, dilengkapi perpustakaan bagi warga.

Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan fungsi wisata, edukasi pertanian, dan ruang musyawarah desa dalam satu kawasan yang tetap mempertahankan sawah sebagai lanskap produktif, bukan menggantikannya dengan bangunan permanen. Pendekatan ini membedakan Taman Mahkota Ratu dari taman wisata konvensional yang umumnya mengorbankan lahan pertanian demi infrastruktur wisata semata.

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan dimulai pada 2016 dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dan dana swadaya gotong royong warga [2]. Implementasi gagasan ini sempat terhambat karena Desa Sukaratu tidak memiliki tanah desa yang representatif untuk pengembangan taman terbuka hijau.

Pemerintah desa mengoreksi keterbatasan lahan ini dengan merayu warga pemilik sawah di hamparan Sukaratu untuk bekerja sama mengembangkan wisata bertema agraris di lahan mereka, alih-alih memaksakan pengadaan lahan baru [2]. Skema kerja sama ini disepakati dengan pembagian keuntungan: 40 persen untuk pengurus, 10 persen untuk PADes, dan 27 persen untuk BUMDes [2]. Sisanya, 11 persen dialokasikan untuk kas BUMDes, 5 persen untuk CSR, dan 2 hingga 5 persen untuk pemilik lahan. Solusi kolaboratif ini menjadi pembelajaran penting bahwa keterbatasan aset desa dapat diatasi lewat kemitraan dengan warga pemilik lahan.

Setelah kesepakatan tercapai, BUMDes Sukamaju mendapat kewenangan mengelola taman desa dengan penyertaan modal dari Dana Desa sejumlah Rp50.000.000 [2]. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya merancang skema bagi hasil yang jelas sejak awal kerja sama dengan pemilik lahan, agar kemitraan pengembangan wisata agraris berjalan tanpa sengketa di kemudian hari.

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan internal utama adalah ketiadaan tanah desa yang representatif pada tahap awal perencanaan, yang kemudian dimitigasi lewat skema kerja sama bagi hasil dengan warga pemilik sawah, sebagaimana dijelaskan pada tahap proses penerapan [2].

Tantangan eksternal yang paling nyata adalah dampak pandemi COVID-19, ketika kunjungan wisatawan menyusut drastis akibat ketakutan masyarakat terhadap penularan dan larangan pemerintah berkerumun [3]. Kepala Desa Irman Supriatman mengakui minimnya pendapatan selama pandemi membuat taman tidak terawat, bangunan rusak, semak tumbuh liar, dan warung-warung kecil di sekitar taman terpaksa tutup [3].

Pemerintah desa memitigasi dampak pandemi ini dengan mengajukan permohonan pendampingan dan bantuan kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk merevitalisasi kawasan wisata [3]. Bantuan ini juga diharapkan memulihkan kemandirian ekonomi warga yang sebelumnya bergantung pada usaha kecil di sekitar taman. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata desa berbasis komunitas tetap rentan terhadap guncangan eksternal berskala besar, sehingga memerlukan dukungan lintas tingkat pemerintahan untuk pemulihan.

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama adalah visi Kepala Desa Irman Supriatman yang secara eksplisit mengaitkan pembangunan ruang publik dengan revitalisasi pertanian dan pelestarian budaya Banten, bukan sekadar membangun taman wisata biasa [1]. Kesepakatan Musyawarah Desa 2016 yang melibatkan warga sejak tahap perencanaan turut memperkuat legitimasi dan dukungan kolektif terhadap taman ini.

Faktor kedua adalah skema kemitraan bagi hasil dengan pemilik lahan sawah, yang memungkinkan pengembangan wisata tanpa memerlukan pengadaan lahan baru sekaligus memberi insentif ekonomi langsung bagi pemilik sawah [2]. Model pendampingan berbasis kemitraan publik-swasta yang diterapkan di Sukaratu turut menjadi kajian akademik, menegaskan relevansi model ini sebagai praktik baik pengembangan desa wisata [4].

Hasil dan Dampak Inovasi

Sebelum Taman Mahkota Ratu dibangun, hamparan sawah Sukaratu yang dijadikan lokasi taman tergolong kotor dan dipenuhi semak, tanpa nilai tambah ekonomi selain hasil panen. Setelah taman beroperasi, kawasan ini menyumbang Rp16.263.000 untuk pendapatan asli desa pada 2018, sekaligus mengantarkan Desa Sukaratu meraih Juara 1 Desa Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada 2017 [2].

Taman Mahkota Ratu menarik pengunjung dari berbagai daerah, seperti Cilegon, Tangerang, Pandeglang, hingga DKI Jakarta, dengan mayoritas pengunjung anak muda yang menyukai swafoto. Kawasan ini juga rutin dimanfaatkan untuk musyawarah kelembagaan desa, pertemuan terkait pertanian, hingga kegiatan umum lain, menjadikannya ruang publik multifungsi bagi warga.

Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal justru muncul saat pandemi COVID-19, ketika sepinya kunjungan membuat taman kehilangan sumber pendapatan perawatan, sehingga bangunan rusak dan warung kecil warga di sekitarnya terpaksa tutup [3]. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan awal sebuah destinasi wisata desa tidak menjamin keberlanjutannya tanpa strategi mitigasi risiko eksternal yang memadai.

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Pendanaan awal pembangunan Taman Mahkota Ratu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dan swadaya gotong royong warga, dilengkapi penyertaan modal BUMDes Sukamaju dari Dana Desa sebesar Rp50.000.000 [2]. Model bisnis taman ini menerapkan skema bagi hasil yang jelas, yaitu 40 persen untuk pengurus, 10 persen untuk PADes, dan 27 persen untuk BUMDes [2]. Sisanya terbagi menjadi 11 persen untuk kas BUMDes, 5 persen untuk CSR, dan 2 hingga 5 persen untuk pemilik lahan.

Skema bagi hasil ini memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola, pemerintah desa, BUMDes, hingga pemilik lahan sawah, mendapat manfaat ekonomi proporsional dari operasional taman. Namun, ketergantungan model bisnis ini pada kunjungan wisatawan langsung terbukti rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi, sebagaimana terlihat dari anjloknya pendapatan yang berdampak pada minimnya dana perawatan taman [3].

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan menjalin kemitraan bagi hasil dengan warga pemilik sawah, alih-alih memaksakan pengadaan lahan desa yang tidak tersedia, terbukti menjadi keputusan kunci yang memungkinkan Taman Mahkota Ratu terwujud tanpa konflik agraria. Keputusan mempertahankan sawah sebagai lanskap produktif, bukan mengubahnya sepenuhnya menjadi infrastruktur wisata, juga terbukti menjaga identitas agraris desa yang menjadi nilai jual utama taman.

Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Sukaratu dapat mempertimbangkan penyusunan dana cadangan perawatan sejak tahap perencanaan, agar taman tetap terawat saat menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi yang menghentikan sumber pendapatan utama dari kunjungan wisatawan. Pengalaman pandemi menjadi pelajaran bahwa model bisnis wisata desa yang hanya bertumpu pada kunjungan langsung perlu dilengkapi sumber pendapatan alternatif yang lebih tahan guncangan.

Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan merancang skema bagi hasil yang jelas dan adil sejak awal kemitraan dengan pemilik lahan, sebagaimana dilakukan Sukaratu, agar kerja sama berjalan berkelanjutan. Menyiapkan strategi mitigasi risiko eksternal, seperti dana darurat perawatan atau diversifikasi sumber pendapatan, juga disarankan agar destinasi wisata desa tidak mudah terbengkalai saat menghadapi krisis besar.

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan Taman Mahkota Ratu ke depan bergantung pada revitalisasi pascapandemi yang tengah diupayakan Pemerintah Desa Sukaratu bersama dukungan pemerintah daerah dan pusat [3]. Pengelolaan oleh BUMDes Sukamaju yang telah melembaga sejak awal turut menjadi modal kelembagaan untuk memulihkan operasional taman secara lebih terstruktur.

Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji secara nyata, terbukti dari pergantian Kepala Desa dari Irman Supriatman kepada Riska Krisnawan, yang menunjukkan bahwa keberlangsungan Taman Mahkota Ratu tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur kepala desa [5]. Pengelolaan oleh BUMDes yang bersifat kelembagaan turut menjamin kontinuitas operasional taman lintas periode kepemimpinan desa.

Rencana keberlanjutan jangka panjang idealnya diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan taman, tidak hanya bertumpu pada kunjungan wisatawan langsung yang terbukti rentan terhadap guncangan seperti pandemi. Penguatan fungsi Saung Tani POSLUHDES sebagai pusat pelatihan pertanian berbayar maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil ke depan.

Kontribusi Pencapaian SDGs

Taman Mahkota Ratu Desa Sukaratu berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ketahanan pangan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik wisata agraris dan penguatan sektor pertanian Desa Sukaratu sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, lanskap pertanian aktif yang masih dapat dipertahankan sebagai daya tarik wisata tanpa mengorbankan fungsi produksi pangan. Kedua, kesediaan warga pemilik lahan menjalin kemitraan bagi hasil dengan pemerintah desa. Ketiga, kelembagaan BUMDes yang mampu mengelola operasional taman secara profesional dan transparan.

Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pengalaman Sukaratu, yaitu kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya gotong royong warga, serta penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa sekitar Rp50.000.000 [2]. Durasi pengembangan awal relatif singkat, hanya berselang dua tahun dari Musyawarah Desa 2016 hingga penetapan status desa wisata resmi pada 2018. Rentang waktu ini menunjukkan bahwa model ini dapat direalisasikan dengan cepat bila kesepakatan warga sudah terbangun sejak awal.

Model wisata agraris berbasis kemitraan bagi hasil ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan tema lanskap pertanian pada komoditas unggulan setempat, tidak terbatas pada persawahan semata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Kementerian Pertanian berpeluang menjadikan model Sukaratu sebagai rujukan replikasi, dengan catatan turut menyiapkan strategi mitigasi risiko eksternal seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 [3].

Daftar Pustaka

[1] Inovasi Desa (Gedhe Nusantara), “Taman Mahkota Ratu, Desa Sukaratu Kembangkan Ruang Publik Hijau dan Wisata Agraris,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/taman-mahkota-ratu-desa-sukaratu-kembangkan-ruang-publik-hijau-dan-wisata-agraris/

[2] Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Desa Wisata Taman Sukaratu,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/taman_sukaratu

[3] Fakta Banten, “Dilanda Pandemi Covid-19, Wisata Desa di Cikeusal Terbengkalai,” faktabanten.co.id. [Online]. Tersedia: https://faktabanten.co.id/serang/2dilanda-pandemi-covid-19-wisata-desa-di-cikeusal-terbengkalai/

[4] Anonim, “Pemberdayaan dan Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Sukaratu Kabupaten Serang Berbasis Public Private Partnership,” ResearchGate, Agu. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/338832877_PEMBERDAYAAN_DAN_PENDAMPINGAN_PENGEMBANGAN_DESA_WISATA_SUKARATU_KABUPATEN_SERANG_BERBASIS_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP

[5] Pemerintah Desa Sukaratu, “Profil Desa,” sukaratu-cikeusal.desa.id. [Online]. Tersedia: https://sukaratu-cikeusal.desa.id/profil/