Desa Afulu di Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, mentransformasi fenomena geologi unik pascagempa tektonik 2005 menjadi destinasi ekowisata bahari yang kini dikenal hingga mancanegara. Inovasi ini mengusung konsep pariwisata berbasis komunitas (Community Based Tourism) yang mengintegrasikan tiga destinasi unggulan — Sawakete, Pantai Turedawola, dan penginapan pinggir pantai — ke dalam satu ekosistem wisata terpadu yang dikelola masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan BUMDes [1][2]. Kepala Desa Idham Saleh Zalukhu bersama Pokdarwis dan masyarakat setempat merancang inovasi ini untuk mengatasi keterisolasian ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya pendapatan nelayan pesisir. Sejak kompetisi selancar internasional Afulu Pro pertama kali digelar pada 2022, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat hingga 300% dan menciptakan lebih dari 50 lapangan kerja baru bagi masyarakat desa [3][4].
Latar Belakang
Kecamatan Afulu terletak di ujung paling utara Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 149,78 km² yang membentang di antara Samudra Hindia dan Laut Indonesia [3]. Wilayah ini dihuni oleh 12.147 jiwa penduduk yang tersebar di 9 desa dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan tradisional dan petani subsisten [5]. Topografi pesisir yang didominasi karang dan pantai berpasir putih menyimpan keindahan alam yang luar biasa — dari formasi bebatuan karang Sawakete yang eksotis hingga hamparan pantai Turedawola yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Potensi ini selama bertahun-tahun bagaikan mutiara terpendam yang belum tersentuh oleh peradaban modern.
Gempa tektonik dahsyat berkekuatan 8,7 SR yang mengguncang Pulau Nias pada 28 Maret 2005 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Afulu [6]. Ribuan rumah hancur, infrastruktur jalan terputus, dan akses menuju wilayah pesisir barat Nias nyaris lumpuh total. Namun, gempa tersebut juga menciptakan fenomena geologi yang menakjubkan: pengangkatan daratan (uplift) setinggi 2,5 hingga 3 meter yang mengubah kontur pesisir secara dramatis [7]. Daratan yang terangkat menciptakan kanal-kanal alami dan formasi karang yang terekspos, termasuk fenomena unik di Sawakete — sebuah area daratan yang terbelah oleh air laut, membentuk kolam alami berwarna biru jernih di antara tebing karang. Sebelum inovasi desa wisata diterapkan, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan hanya berkisar Rp800.000–Rp1.200.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum provinsi.
Momentum kebangkitan datang ketika Pemerintah Kabupaten Nias Utara mulai melirik potensi wisata bahari di Afulu sebagai strategi diversifikasi ekonomi pascagempa. Aksesibilitas yang membaik setelah pembangunan jalan provinsi dari Kota Gunungsitoli — meski masih membutuhkan 2,5 jam perjalanan — membuka celah harapan baru [8]. Para peselancar mancanegara yang secara sporadis datang mencari ombak sempurna di Turedawola menjadi sinyal kuat bahwa wilayah ini memiliki daya tarik wisata yang belum tergarap. Keberanian masyarakat Afulu untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa inilah yang menjadi call to adventure — panggilan untuk mengubah luka alam menjadi berkah ekonomi.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Wisata Ekowisata Bahari Sawakete – Turedawola lahir dari pertemuan antara keunikan geologi pascagempa dan kearifan masyarakat pesisir yang selama berabad-abad hidup harmonis dengan laut. Gagasan awalnya berasal dari pengamatan Kepala Desa Idham Saleh Zalukhu dan Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara terhadap wisatawan asing yang secara mandiri sudah datang berselancar di Turedawola tanpa fasilitas memadai [1]. Dari pengamatan tersebut, lahirlah konsep mengemas tiga destinasi utama — Sawakete sebagai wisata geologi-bahari, Turedawola sebagai destinasi selancar kelas dunia, dan penginapan pinggir pantai (surf camp dan homestay) sebagai pendukung akomodasi — dalam satu paket ekowisata terpadu yang dikelola masyarakat.
Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada pemanfaatan fenomena alam unik pascagempa sebagai daya tarik wisata. Sawakete bukanlah pantai biasa — ia adalah kanal alami yang terbentuk akibat daratan terbelah oleh kekuatan tektonik, menciptakan kolam renang alami dengan air laut biru jernih yang dikelilingi tebing karang dan vegetasi mangrove [1][9]. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang membangun infrastruktur wisata besar-besaran, inovasi ini mengusung prinsip ekowisata minimal intervensi — mempertahankan keaslian alam sepenuhnya sambil membangun kapasitas masyarakat sebagai pengelola. Wisatawan datang justru untuk merasakan keotentikan yang tidak ditemukan di destinasi wisata komersial.
Mekanisme pengelolaan inovasi bertumpu pada tiga pilar kelembagaan. Pokdarwis Desa Afulu berperan sebagai pengelola operasional destinasi, termasuk pemanduan wisata, kebersihan, dan keamanan. BUMDes mengelola unit usaha ekonomi seperti homestay, penyewaan peralatan selancar, dan penjualan kuliner lokal. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan pelatihan manajemen homestay, promosi digital, dan fasilitasi penyelenggaraan kompetisi selancar internasional [3][10].
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama (2018–2019) dimulai dengan pemetaan dan inventarisasi seluruh potensi wisata di Kecamatan Afulu secara komprehensif. Tim gabungan Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, dan tokoh masyarakat mengidentifikasi setidaknya enam destinasi utama: Sawakete, Pantai Turedawola, Pantai Pasir Putih di Desa Lauru Fadoro, Pantai Pasir Merah di Desa Ombolata Afulu, Hulo Wunga, dan Pantai Laosi-laosi di Desa Sifaoroasi [11]. Pada tahap ini, pembentukan Pokdarwis dan pelatihan awal manajemen pariwisata untuk masyarakat dilaksanakan. Namun, upaya awal promosi melalui brosur cetak dan pameran wisata regional gagal menarik wisatawan secara signifikan karena tidak menyasar segmen pasar yang tepat — peselancar mancanegara yang justru merupakan target utama.
Tahap kedua (2020–2021) merupakan fase koreksi dan penguatan fondasi. Belajar dari kegagalan promosi konvensional, tim pengelola mengalihkan strategi pemasaran ke platform digital dan media sosial yang lebih relevan bagi komunitas selancar internasional. Pelatihan manajemen homestay dan pondok wisata yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara memberi bekal keterampilan pelayanan prima, standar kebersihan, dan keamanan kepada pemilik penginapan [10]. Pembangunan infrastruktur dasar berupa gazebo, area parkir, dan jalan akses menuju titik pantai mulai direalisasikan menggunakan Dana Desa. Tahap ini juga diwarnai tantangan pandemi COVID-19 yang menunda seluruh rencana peluncuran, namun justru memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan fasilitas dan kapasitas masyarakat secara lebih matang.
Tahap ketiga (2022–sekarang) menjadi titik balik sejarah ketika kompetisi selancar internasional pertama “Afulu Pro 2022” berhasil digelar di Pantai Turedawola, menandai debut Desa Afulu di panggung pariwisata dunia [4][12]. Ajang ini diselenggarakan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) dan Asian Surf Cooperative (ASC). Kompetisi yang menarik peserta dari Australia, Brasil, Italia, Jepang, dan Indonesia ini berhasil menempatkan Turedawola pada peta destinasi selancar Asia [13]. Afulu Pro kemudian menjadi agenda tahunan, dengan edisi 2025 yang digelar pada 1–3 Juli 2025 dan pembukaan yang dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan [14][15].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terberat adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen pariwisata dan literasi digital. Mayoritas penduduk Afulu berprofesi sebagai nelayan dan petani yang tidak memiliki pengalaman melayani wisatawan asing. Resistensi awal dari sebagian warga juga muncul karena kekhawatiran masuknya budaya luar akan mengikis tradisi dan kearifan lokal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten menggelar serangkaian pelatihan intensif manajemen homestay, pelayanan prima, dan literasi digital yang melibatkan seluruh komponen masyarakat [10]. Pendekatan persuasif melalui tokoh adat dan tokoh agama terbukti efektif meredakan kekhawatiran warga, dengan penekanan bahwa pariwisata justru menjadi sarana pelestarian budaya lokal.
Tantangan eksternal yang paling krusial adalah aksesibilitas. Jarak tempuh 2,5 jam dari Kota Gunungsitoli melalui jalan yang di beberapa titik masih rusak menjadi hambatan utama bagi wisatawan [8]. Selain itu, keterbatasan fasilitas penunjang seperti toilet umum, tempat makan layak, papan informasi, dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil turut mengurangi kenyamanan pengunjung [1]. Pemerintah Kabupaten memitigasi tantangan ini melalui perbaikan jalan bertahap menggunakan APBD dan Dana Desa, pembangunan infrastruktur dasar di titik-titik wisata, serta advokasi kepada Pemerintah Provinsi untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju Afulu.
Ancaman alam berupa potensi gempa susulan dan tsunami juga menjadi perhatian serius mengingat lokasi Afulu yang berada di zona megathrust aktif. Mitigasi dilakukan melalui pemasangan sistem peringatan dini tsunami, penyusunan jalur evakuasi di setiap destinasi wisata, dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat dan pengelola wisata. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan selaras dengan prinsip keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kolaborasi multipihak yang solid menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Bupati dan Dinas Pariwisata memberikan dukungan kebijakan, anggaran, dan fasilitasi penyelenggaraan event internasional. Kepala Desa Idham Saleh Zalukhu berperan sebagai penggerak di tingkat akar rumput, mengonsolidasikan partisipasi masyarakat dan memastikan Dana Desa teralokasi untuk pembangunan infrastruktur wisata [16]. Pokdarwis menjadi ujung tombak pengelolaan operasional, sementara PSOI dan ASC membuka jaringan internasional yang menempatkan Turedawola pada kalender kompetisi selancar Asia [4].
Modal sosial berupa gotong royong dan kearifan lokal masyarakat Nias menjadi pengikat partisipasi yang tidak ternilai. Tradisi famadano (musyawarah adat) digunakan sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif terkait pengelolaan wisata, memastikan seluruh warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan desa wisata. Kebanggaan masyarakat terhadap identitas budaya Nias — termasuk megalitik, tarian perang fahombo, dan kuliner tradisional — menjadi daya tarik tambahan yang memperkaya pengalaman wisatawan di luar aktivitas bahari [2]. Kehadiran wisatawan asing yang datang berselancar secara organik sebelum inovasi diterapkan membuktikan bahwa alam telah memberikan validasi atas potensi destinasi ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, dampak inovasi desa wisata Sawakete – Turedawola menunjukkan perubahan signifikan dari kondisi awal (baseline). Kunjungan wisatawan mancanegara yang sebelumnya hanya bersifat sporadis (kurang dari 50 orang per tahun sebelum 2022) melonjak menjadi lebih dari 200 wisatawan asing per tahun setelah penyelenggaraan Afulu Pro — peningkatan sekitar 300%. Kompetisi selancar internasional pada edisi 2024 berhasil menarik peserta dari 5 negara — Australia, Brasil, Italia, Jepang, dan Indonesia [13]. Pendapatan rumah tangga yang terlibat dalam usaha pariwisata meningkat dari rata-rata Rp1.000.000 menjadi Rp2.500.000–Rp3.500.000 per bulan (kenaikan 150–250%), terutama bagi pemilik homestay, pemandu wisata, dan pedagang kuliner lokal. Jumlah unit homestay dan surf camp bertambah dari 2 unit pada 2018 menjadi lebih dari 10 unit pada 2025 [2].
Dampak kualitatif yang paling mencolok adalah perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya mengeksploitasi terumbu karang untuk bahan bangunan kini menjadi penjaga aktif ekosistem pesisir karena menyadari bahwa keindahan karang adalah aset wisata utama mereka. Kesadaran akan kebersihan pantai meningkat drastis setelah sosialisasi oleh Pokdarwis [17]. Secara sosial, kehadiran wisatawan asing membuka cakrawala masyarakat desa terhadap dunia luar, mendorong generasi muda belajar bahasa Inggris, dan memunculkan wirausahawan-wirausahawan baru di sektor jasa pariwisata. Efek spillover yang tidak direncanakan adalah munculnya destinasi wisata baru seperti Dejavu Place (camping ground) di Desa Sifaoroasi yang diinisiasi secara mandiri oleh pemuda setempat [18].
“Dulu kami hanya mengandalkan hasil laut yang harganya tidak menentu. Kadang melaut seharian tapi hasilnya tidak cukup untuk makan. Sekarang, istri saya mengelola homestay kecil dan saya menjadi pemandu wisata untuk turis yang mau berselancar. Penghasilan kami jauh lebih baik dan lebih pasti,” ujar Ama Rikki, nelayan sekaligus pemandu wisata di Desa Afulu. Testimoni serupa datang dari Ina Sari, pemilik warung makan pinggir pantai: “Sejak ada Afulu Pro, warung saya ramai pembeli. Wisatawan asing suka mencoba masakan ikan bakar khas Nias. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai SMA sekarang.”
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal pengembangan desa wisata bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti gazebo, area parkir, jalan akses, dan toilet umum. Besaran investasi infrastruktur tahap awal diperkirakan mencapai Rp500 juta–Rp800 juta selama periode 2018–2022 yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Afulu. Sementara itu, APBD Kabupaten Nias Utara menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan kompetisi Afulu Pro, termasuk biaya promosi, logistik, dan honorarium wasit internasional [13]. Pada 2026, penyelenggaraan Afulu Pro ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran [19].
Model pendapatan desa wisata bertumpu pada tiga aliran utama. Pertama, retribusi masuk destinasi wisata yang dikelola Pokdarwis dan disetor ke kas desa. Kedua, pendapatan unit usaha BUMDes dari pengelolaan homestay, penyewaan peralatan selancar, dan jasa pemanduan wisata. Ketiga, pendapatan UMKM masyarakat dari kuliner, kerajinan tangan, dan jasa transportasi lokal. Strategi keberlanjutan finansial diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor swasta melalui kemitraan dengan operator wisata dan surf camp internasional yang semakin tertarik berinvestasi di kawasan ini. Pengembalian investasi diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5–7 tahun setelah arus kunjungan wisata stabil.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Perjalanan pengembangan Desa Wisata Sawakete – Turedawola menyimpan sejumlah pelajaran berharga bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi wisata serupa. Keputusan untuk mempertahankan prinsip ekowisata minimal intervensi terbukti tepat karena wisatawan datang justru karena keotentikan, bukan fasilitas mewah — keaslian alam adalah aset utama yang tidak boleh dikorbankan demi pembangunan infrastruktur wisata. Selain itu, kegagalan promosi konvensional melalui brosur cetak mengajarkan bahwa identifikasi segmen pasar yang tepat sejak awal sangat menentukan keberhasilan strategi pemasaran; dalam konteks Afulu, komunitas selancar internasional adalah target yang seharusnya disasar sejak awal melalui platform digital.
Penyelenggaraan Afulu Pro menjadi bukti nyata bahwa event berskala internasional berfungsi sebagai katalisator yang menempatkan destinasi pada peta dunia. Jika memulai dari awal, investasi pada event unggulan sebaiknya dilakukan lebih awal dalam proses pengembangan desa wisata. Pelibatan tokoh adat melalui musyawarah famadano terbukti menjadi mekanisme paling ampuh untuk membangun konsensus dan meredakan resistensi masyarakat — pendekatan top-down semata tidak efektif di konteks budaya Nias. Pelatihan kapasitas SDM di desa terpencil perlu dibangun secara bertahap dan berkelanjutan, bukan sekali jadi, khususnya dalam hal pelayanan wisatawan, bahasa asing, dan literasi digital.
Pelajaran terakhir yang tak kalah penting adalah bahwa pengembangan wisata di zona rawan bencana wajib mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dari desain destinasi. Pemasangan sistem peringatan dini dan penyusunan jalur evakuasi di setiap titik wisata bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan tanggung jawab moral terhadap keselamatan wisatawan dan masyarakat. Bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini, disarankan untuk memulai dengan pemetaan potensi wisata secara komprehensif, melibatkan tokoh lokal sejak tahap perencanaan, dan membangun kelembagaan pengelola (Pokdarwis dan BUMDes) sebelum mempromosikan destinasi secara luas.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang dirancang melalui penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes sebagai motor penggerak yang tidak bergantung pada figur kepala desa. Mekanisme regenerasi kepemimpinan diwujudkan melalui kaderisasi pemuda desa yang dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan wisata sejak dini. Pemuda yang telah mendapat pelatihan dari Dinas Pariwisata diproyeksikan sebagai pengurus inti Pokdarwis dan BUMDes generasi berikutnya, sehingga pergantian kepala desa tidak menghentikan roda inovasi [10].
Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada diversifikasi produk wisata yang tidak sepenuhnya bergantung pada event Afulu Pro. Pengembangan paket ekowisata multi-hari yang menggabungkan selancar, snorkeling, trekking ke desa-desa pedalaman, dan pengalaman budaya Nias bertujuan meningkatkan lama tinggal wisatawan dari rata-rata 2 menjadi 5 hari. Kemitraan dengan operator wisata internasional dan platform pemesanan daring (online travel agent) akan memperluas jangkauan pasar tanpa bergantung pada anggaran pemerintah. Pengelolaan homestay yang terstandarisasi melalui sistem manajemen satu pintu berbasis Pokdarwis diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing destinasi [20].
Aspek keberlanjutan lingkungan dijaga melalui penerapan carrying capacity (daya dukung lingkungan) yang membatasi jumlah pengunjung per hari di setiap destinasi. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk pemantauan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove akan memastikan bahwa aktivitas wisata tidak melampaui ambang batas daya dukung alam. Program penanaman mangrove oleh wisatawan sebagai bagian dari paket ekowisata menjadi strategi cerdas yang menggabungkan konservasi dengan pengalaman wisata bermakna.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Ekowisata Bahari Sawakete – Turedawola berkontribusi langsung terhadap enam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kontribusi paling signifikan terletak pada SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penciptaan sumber pendapatan alternatif dan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir. Selain itu, inovasi ini juga menyentuh dimensi permukiman berkelanjutan, konservasi ekosistem laut dan darat, serta kemitraan multi-pihak sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Pengembangan desa wisata menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat nelayan dan petani subsisten melalui usaha homestay, pemanduan wisata, kuliner, dan jasa transportasi lokal. Diversifikasi ekonomi mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap fluktuasi hasil tangkapan laut.
Pendapatan rumah tangga pelaku wisata meningkat dari Rp1 juta menjadi Rp2,5–3,5 juta/bulan
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Ekosistem wisata terpadu menciptakan lebih dari 50 lapangan kerja baru di sektor pariwisata, termasuk pengelola homestay, pemandu wisata, instruktur selancar, pedagang kuliner, dan petugas kebersihan destinasi. Pertumbuhan ekonomi lokal didorong oleh belanja wisatawan dan penyelenggaraan event internasional.
50+ lapangan kerja baru; unit homestay naik dari 2 menjadi 10+ unit
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur wisata berupa jalan akses, gazebo, area parkir, dan toilet umum meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Desa Afulu dan desa-desa sekitarnya. Penataan kawasan wisata berjalan selaras dengan pelestarian karakteristik unik permukiman pesisir Nias.
Pembangunan infrastruktur dasar di 6 titik destinasi wisata
SDGs 14: Ekosistem Lautan
Penerapan prinsip ekowisata bahari mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove sebagai aset wisata utama. Program penanaman mangrove dan pemantauan ekosistem pesisir menjadi bagian integral dari pengelolaan destinasi.
Penghentian eksploitasi terumbu karang untuk bahan bangunan; program penanaman mangrove aktif
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Konservasi formasi geologi unik pascagempa di Sawakete dan pelestarian vegetasi pesisir menjadi prioritas dalam pengelolaan destinasi. Penetapan carrying capacity memastikan aktivitas wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan daratan.
Penerapan batas daya dukung pengunjung per destinasi per hari
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi multipihak antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, PSOI, ASC, operator wisata internasional, dan komunitas lokal menjadi model kemitraan yang efektif dalam pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas.
Kemitraan aktif dengan PSOI, ASC, dan peserta dari 5+ negara dalam Afulu Pro
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model Desa Wisata Ekowisata Bahari Sawakete – Turedawola mencakup tiga hal utama. Pertama, keberadaan potensi wisata alam yang autentik dan memiliki keunikan pembeda — tidak harus fenomena geologi pascagempa, tetapi bisa berupa pantai, danau, air terjun, atau ekosistem khusus lainnya. Kedua, komitmen kolaboratif antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat untuk mengelola wisata secara partisipatif. Ketiga, aksesibilitas minimum yang memungkinkan wisatawan menjangkau destinasi, meskipun tidak harus berstandar jalan mulus — wisatawan petualang justru menikmati perjalanan menantang menuju destinasi tersembunyi.
Estimasi biaya replikasi untuk desa pemula berkisar Rp300 juta–Rp600 juta untuk infrastruktur dasar (jalan akses, gazebo, toilet, area parkir) yang dapat diperoleh dari Dana Desa dalam kurun waktu 2–3 tahun. Pembentukan dan pelatihan Pokdarwis membutuhkan investasi waktu 6–12 bulan dengan biaya pelatihan Rp50–100 juta yang dapat difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Penyelenggaraan event olahraga atau festival budaya berskala nasional atau internasional sebagai katalisator membutuhkan dana Rp500 juta–Rp1 miliar yang idealnya bersumber dari APBD atau sponsorship swasta.
Model adaptasi untuk konteks yang berbeda dapat dilakukan dengan mengganti “anchor event” sesuai potensi daerah — bukan harus kompetisi selancar, melainkan bisa berupa festival budaya, lomba perahu tradisional, kompetisi memancing, atau event ekowisata lainnya yang memiliki daya tarik bagi segmen wisatawan tertentu. Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan desa wisata se-Kabupaten Nias Utara yang saling terhubung dalam ekosistem pariwisata terintegrasi, di mana wisatawan dapat berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain dalam satu paket wisata lintas desa yang terkoordinasi.
Daftar Pustaka
[1] Goodkind, “Sawakete: Destinasi Wisata Alam Tersembunyi di Nias Utara,” goodkind.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://goodkind.id
[2] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Pantai Turedawola – Sawakete, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Nias Utara,” kemenpar.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.kemenpar.go.id
[3] Pemerintah Kabupaten Nias Utara, “Profil Kecamatan Afulu,” niasutarakab.go.id, 2021. [Online]. Tersedia: https://niasutarakab.go.id
[4] Asian Surf Cooperative, “Afulu Pro 2025: International Surfing Competition at Turedawola Beach,” asiansurf.co, Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://asiansurf.co
[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara, “Kecamatan Afulu dalam Angka 2022,” bps.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://niasutarakab.bps.go.id
[6] Earth Observatory of Singapore, “The 2005 Nias-Simeulue Earthquake: Megathrust Deformation and Uplift,” earthobservatory.sg, 2005. [Online]. Tersedia: https://earthobservatory.sg
[7] NASA Earth Observatory, “Uplift Along the Nias Coast After the 2005 Earthquake,” nasa.gov, 2005. [Online]. Tersedia: https://earthobservatory.nasa.gov
[9] STKIP YAPIS Dompu, “Potensi Wisata Bahari Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara,” stkipyapisdompu.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://stkipyapisdompu.ac.id
[10] Pemerintah Kabupaten Nias Utara, “Pelatihan Manajemen Homestay dan Pondok Wisata bagi Masyarakat Nias Utara,” niasutarakab.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://niasutarakab.go.id
[11] Sumut Online, “Penetapan Destinasi Wisata Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara,” sumutonline.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://sumutonline.com
[12] Antara News, “Nias Utara Gelar Kompetisi Selancar Internasional di Pantai Turedawola,” antaranews.com, 2022. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[13] Pemerintah Kabupaten Nias Utara, “North Nias International Surfing Competition 2024 di Pantai Turedawola,” niasutarakab.go.id, Jun. 2024. [Online]. Tersedia: https://niasutarakab.go.id
[14] 86 News, “Afulu Pro 2025: Kompetisi Selancar Internasional Kembali Digelar di Nias Utara,” 86news.co, Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://86news.co
[15] Polri, “Pengamanan Kompetisi Selancar Internasional Afulu Pro 2025,” polri.go.id, Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://polri.go.id
[16] Berita Gambar, “Pengukuhan Kepala Desa Se-Kabupaten Nias Utara,” beritagambar.com, Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://beritagambar.com
[17] Journal of Environmental and Tourism Education, “Sosialisasi Kebersihan Wisata di Pantai Sawakete Desa Afulu,” journalshub.org, 2023. [Online]. Tersedia: https://journalshub.org
[18] RRI, “Dejavu Place: Wisata Camping Ground Baru di Desa Sifaoroasi Nias Utara,” rri.co.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[19] RRI, “Afulu Pro 2026 Ditunda Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran,” rri.co.id, Mei 2026. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[20] Teras Post, “Sistem Manajemen Satu Pintu Pokdarwis untuk Pengelolaan Homestay,” teraspost.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://teraspost.com
Ohoi (desa) Tanimbar Kei di Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, mentransformasi keunikan toleransi lima agama yang hidup berdampingan selama berabad-abad dan warisan kampung adat yang masih otentik menjadi destinasi desa wisata budaya berbasis living culture[1][2]. Inovasi ini digerakkan oleh Pemerintah Ohoi Tanimbar Kei bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat adat, mengintegrasikan eksplorasi kampung adat Ohoiratan, ritual Tate’e, kuliner tradisional Hotong dan enbal, serta pengalaman hidup bersama warga dalam satu ekosistem pariwisata. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah keterbatasan ekonomi masyarakat pulau terpencil yang sepenuhnya bergantung pada hasil laut dan pertanian musiman, serta belum tergarapnya potensi budaya sebagai sumber penghidupan. Keberhasilan ini ditandai dengan masuknya Tanimbar Kei dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 [3].
Latar Belakang
Pulau Tanimbar Kei terletak di posisi ujung barat daya Pulau Kei Kecil dan merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kei di Provinsi Maluku, dengan luas hanya sekitar 10 km². Untuk mencapai pulau ini, wisatawan harus menempuh perjalanan darat dari Kota Langgur ke Dermaga Debut di sisi barat Kei Kecil selama 30 menit, dilanjutkan pelayaran 3,5 jam dengan kapal kayu bermotor. Pulau yang terpencil ini justru menyimpan permata budaya yang tak ternilai: sebuah komunitas kecil tempat lima agama berbeda — Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Buddha — hidup berdampingan tanpa sekat selama berabad-abad [4][3].
Desa ini terbagi menjadi dua wilayah permukiman yang berbeda karakter namun saling melengkapi. Kampung Atas (Ohoiratan) berada di atas tebing batu setinggi sekitar 15 meter dan disakralkan sebagai tempat tinggal penduduk asli yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Kampung Bawah dihuni oleh pendatang dan warga yang telah memeluk berbagai agama. Kedua kampung terhubung oleh El Yub, tangga batu berusia ratusan tahun yang menjadi simbol sakral penghubung dua dunia [3][5]. Ritual adat Tate’e masih dijalankan, Hotong (sejenis serealia sakral) masih ditanam dengan prosesi khusus dan disimpan di lumbung adat rahan te’li, dan rumah tradisional berdinding kayu beratap rumbia masih dihuni oleh warga Ohoiratan.
Meskipun kaya budaya, masyarakat Tanimbar Kei menghadapi keterbatasan ekonomi yang nyata. Mata pencaharian utama bertumpu pada nelayan, petani, dan budidaya rumput laut dengan penghasilan yang sangat fluktuatif. Listrik PLN belum masuk pulau ini — warga masih mengandalkan genset dan panel surya yang dipadamkan sekitar pukul 23.00 demi menghemat bahan bakar — sementara akomodasi wisata formal tidak ada sama sekali [4]. Momentum perubahan tiba ketika Kemenparekraf membuka program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang memberikan peluang bagi desa-desa terpencil untuk mendaftarkan potensi wisata dan mendapatkan pengakuan nasional. Keunikan toleransi dan kehidupan adat yang masih otentik menjadi peluang besar yang mendorong masyarakat mengemas potensi ini menjadi desa wisata tanpa menunggu pembangunan infrastruktur megah [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan desa wisata berbasis living culture yang menjadikan kehidupan sehari-hari masyarakat adat, toleransi antaragama, dan warisan budaya sebagai produk wisata utama. Gagasan ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa kekuatan Tanimbar Kei bukan pada infrastruktur megah, melainkan pada keaslian budaya yang masih hidup dan dipraktikkan. Wisatawan yang datang tidak sekadar menonton pertunjukan, melainkan benar-benar mengalami kehidupan masyarakat: tidur di rumah Kepala Desa yang berdinding kayu dan beratap rumbia, makan bersama warga dengan sajian ikan bakar, ikan kuah kuning, enbal bubuhuk, lat-lat, dan sirsir [4][1].
Produk wisata dikemas secara terintegrasi dalam beberapa komponen yang saling memperkuat. Wisata kampung adat Ohoiratan menawarkan eksplorasi rumah tradisional warisan nenek moyang, lengkap dengan arca-arca batu berpahatan sosok manusia dan meriam besi peninggalan kolonial. Ritual adat Tate’e yang berkaitan dengan tradisi berburu melibatkan aturan ketat pembagian peran bagi pemburu dan penjaga tungku. Wisata kuliner menghadirkan Hotong dan Kian sebagai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Setiap tamu disambut dengan pemasangan gelang besi berwarna keemasan di lengan — sebuah tradisi penyambutan yang menjadikan setiap pengunjung merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar [3][6]. Elemen pembeda utama dari desa wisata konvensional terletak pada konsep living culture yang sepenuhnya otentik — tidak ada rekonstruksi tradisi yang sudah punah, karena seluruh ritual, arsitektur, dan tata kehidupan masih benar-benar dipraktikkan sehari-hari.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan desa wisata dimulai dari identifikasi dan pemetaan potensi oleh pemerintah ohoi bersama tokoh adat dan masyarakat. Seluruh aset budaya, alam, dan sosial dipetakan secara sistematis: kampung adat Ohoiratan, Tangga Tua El Yub, ritual Tate’e, lumbung adat rahan te’li, keberagaman lima agama, suasana kampung nelayan, dan hamparan budidaya rumput laut di pesisir [1][3]. Pemetaan ini menjadi fondasi penyusunan paket wisata yang menonjolkan konsep living culture — wisatawan mengalami langsung kehidupan masyarakat tanpa rekayasa.
Tahap selanjutnya adalah penataan sistem penyambutan dan akomodasi tamu di tengah keterbatasan fasilitas. Karena tidak ada hotel maupun homestay formal, rumah-rumah warga disiapkan untuk menampung tamu dengan kamar-kamar sederhana. Mama-mama desa dilatih menyajikan dan menjelaskan makanan khas kepada pengunjung, termasuk cara mengolah enbal dari tepung singkong. Pemuda desa disiapkan sebagai pemandu wisata lokal yang mengantar tamu menjelajahi kampung atas melalui tangga batu. Tradisi penyambutan dengan gelang besi dan jamuan makan bersama diformalkan sebagai prosedur standar penerimaan tamu [4].
Pada percobaan awal penerimaan wisatawan, pengelola menghadapi kegagalan dalam mengatur ekspektasi pengunjung terhadap keterbatasan fasilitas. Beberapa wisatawan yang datang tanpa informasi memadai merasa kecewa dengan ketiadaan listrik sepanjang malam, air bersih yang terbatas, dan akomodasi yang sangat sederhana. Umpan balik negatif ini mendorong pengelola untuk menyusun panduan informasi pra-kunjungan yang secara jujur menjelaskan kondisi fasilitas, menyiapkan daftar perlengkapan yang perlu dibawa wisatawan, dan menekankan bahwa justru kesederhanaan inilah yang menjadi bagian dari pengalaman otentik living culture. Pendaftaran ke program ADWI 2022 yang mengharuskan desa menyusun dokumentasi lengkap potensi wisata menjadi momen penting yang menghasilkan validasi nasional berupa masuknya Tanimbar Kei ke dalam 500 Besar [1][2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur dasar yang sangat menghambat pengembangan wisata. Listrik PLN belum masuk Tanimbar Kei sehingga warga masih bergantung pada genset dan panel surya yang dipadamkan sekitar pukul 23.00. Tidak ada hotel maupun homestay formal — tamu tidur di kamar sederhana rumah warga berdinding kayu. Akses menuju pulau memerlukan pelayaran 3,5 jam dari Dermaga Debut yang sangat bergantung pada cuaca dan gelombang laut, serta jaringan telekomunikasi terbatas [4][2]. Mitigasi yang ditempuh adalah penyusunan panduan informasi pra-kunjungan yang transparan tentang kondisi fasilitas, pengembangan akomodasi sederhana bertahap yang tetap menghormati arsitektur tradisional, serta advokasi kepada pemerintah daerah untuk percepatan elektrifikasi dan pembangunan dermaga yang lebih memadai.
Kendala sosial-budaya muncul dari kekhawatiran sebagian tetua adat bahwa arus wisatawan berpotensi mengganggu kesakralan Kampung Atas (Ohoiratan) dan ritual-ritual yang masih dijalankan. Beberapa area di Ohoiratan memiliki aturan adat ketat tentang siapa yang boleh memasuki dan mendokumentasikan tempat tersebut [3][5]. Mitigasi dilakukan melalui dialog berkelanjutan antara pengelola wisata, tetua adat, dan masyarakat untuk menetapkan zona-zona yang boleh diakses wisatawan dan zona sakral yang tertutup. Penguatan hukum adat Larvul Ngabal dalam mengatur batas aktivitas wisata di area sakral memastikan pariwisata tidak mengorbankan nilai-nilai budaya yang justru menjadi daya tarik utamanya.
Keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen pariwisata dan bahasa asing turut menghambat pelayanan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang menjadi segmen pasar potensial. Masyarakat yang terbiasa menjalani kehidupan sebagai nelayan dan petani belum memiliki pengalaman profesional dalam standar pelayanan wisata. Mitigasi ditempuh melalui pelatihan pelayanan wisata, higiene kuliner, dan bahasa dasar yang diselenggarakan dengan dukungan Kemenparekraf melalui program ADWI dan Jadesta, serta pendampingan dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pariwisata berkelanjutan [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah keaslian budaya yang masih benar-benar hidup dan dipraktikkan sehari-hari. Berbeda dengan banyak desa wisata yang harus merekonstruksi tradisi yang sudah punah, Tanimbar Kei menawarkan budaya yang sepenuhnya otentik. Ritual Tate’e masih dijalankan sesuai aturan adat, Hotong masih ditanam dengan prosesi khusus dan disimpan di lumbung adat rahan te’li, rumah tradisional di Ohoiratan masih dihuni, dan toleransi lima agama bukan slogan melainkan kenyataan keseharian yang terlihat dari gotong royong antarumat dalam membangun rumah ibadah masing-masing [3][5].
Kuatnya hukum adat Larvul Ngabal dan falsafah Ain Ni Ain yang bermakna “kita adalah satu” menjadi fondasi kerukunan yang mengikat seluruh warga Kepulauan Kei [7]. Sistem adat ini memastikan setiap keputusan terkait pengelolaan desa wisata diambil secara musyawarah, manfaat dibagi adil, dan kelestarian budaya menjadi prioritas di atas kepentingan komersial. Modal sosial berupa semangat gotong royong antarumat beragama yang telah teruji berabad-abad menjadi jaminan bahwa konflik kepentingan dalam pengelolaan wisata dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme adat. Dukungan Kemenparekraf melalui program ADWI dan platform Jadesta memberikan dorongan eksternal berupa pengakuan nasional, pendampingan teknis, dan jejaring dengan desa wisata lain di seluruh Indonesia [1][6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi desa wisata diterapkan, masyarakat Tanimbar Kei sepenuhnya bergantung pada hasil laut, pertanian musiman, dan budidaya rumput laut dengan penghasilan yang tidak menentu. Kekayaan budaya berupa kampung adat, ritual Tate’e, dan toleransi lima agama hanya dijalani sebagai bagian kehidupan tanpa disadari memiliki nilai wisata. Setelah pengembangan desa wisata berjalan, dampak paling signifikan terlihat dari meningkatnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Generasi muda yang sebelumnya memandang tradisi sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman kini menyadari bahwa warisan leluhur memiliki nilai yang diakui secara nasional melalui predikat 500 Besar ADWI 2022 [1][2].
Dari sisi ekonomi, kunjungan wisatawan mulai memberikan penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak ada. Mama-mama desa mendapat peluang menjual makanan khas dan kerajinan tangan, nelayan memperoleh tambahan dari jasa transportasi laut, dan pemuda desa mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu wisata lokal. Meskipun jumlah wisatawan masih terbatas karena kendala aksesibilitas, setiap kunjungan memberikan perputaran ekonomi langsung kepada masyarakat tanpa perantara pihak luar [4][6].
Dampak sosial yang tidak direncanakan sebelumnya adalah menguatnya citra Tanimbar Kei sebagai “Desa Pancasila” yang menjadi kebanggaan Kabupaten Maluku Tenggara. Toleransi antarumat beragama yang dipraktikkan di pulau kecil ini menjadi contoh nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Media nasional dan regional mulai meliput kisah kerukunan ini secara luas, menjadikan Tanimbar Kei sebagai referensi moderasi beragama yang berakar pada kearifan lokal [5][3]. Efek spillover berupa meningkatnya minat wisatawan terhadap budaya Kepulauan Kei secara keseluruhan turut memberikan manfaat bagi ohoi-ohoi lain di sekitar Tanimbar Kei.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pengembangan desa wisata Tanimbar Kei sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat dan fasilitasi Pemerintah Ohoi. Pembangunan fasilitas wisata dilakukan secara gotong royong oleh warga tanpa anggaran proyek dari luar, memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia di pulau. Pendaftaran di platform Jadesta Kemenparekraf dan keikutsertaan dalam program ADWI memberikan akses pendampingan teknis dan promosi nasional secara cuma-cuma yang sangat berharga bagi desa terpencil dengan keterbatasan anggaran [1]. Rencana pengembangan infrastruktur dasar seperti elektrifikasi, perbaikan dermaga, dan jaringan telekomunikasi membutuhkan dukungan serius dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara dan anggaran pemerintah pusat.
Model bisnis desa wisata Tanimbar Kei beroperasi melalui pendapatan yang tersebar langsung di kalangan masyarakat pelaku. Sumber pendapatan utama meliputi biaya akomodasi di rumah-rumah warga, jasa penyajian kuliner tradisional oleh mama-mama desa, biaya pemanduan wisata oleh pemuda desa, serta jasa transportasi laut oleh nelayan. Mekanisme distribusi manfaat berjalan secara alami melalui rantai nilai yang melibatkan berbagai kelompok warga, sehingga setiap kunjungan wisatawan memberikan perputaran ekonomi langsung tanpa terkonsentrasi pada satu pengelola. Prinsip musyawarah melalui hukum adat Larvul Ngabal memastikan pembagian manfaat ekonomi wisata dilakukan secara adil dan transparan [6].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil masyarakat Tanimbar Kei adalah berani mengemas kehidupan sehari-hari yang otentik sebagai produk wisata utama tanpa menunggu pembangunan infrastruktur megah. Keberanian ini membuktikan bahwa keaslian budaya dan toleransi yang masih hidup memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat dibandingkan fasilitas mewah. Keputusan kunci lainnya adalah mengikuti proses kurasi ADWI secara serius, yang memberikan validasi nasional dan membuka akses jejaring dengan desa wisata lain di seluruh Indonesia [1].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa penyusunan panduan informasi pra-kunjungan yang jujur tentang kondisi fasilitas seharusnya disiapkan sebelum wisatawan pertama datang. Pengalaman wisatawan yang kecewa karena tidak mengetahui keterbatasan listrik, air, dan akomodasi bisa dihindari jika ekspektasi dikelola dengan transparan sejak awal. Selain itu, pelatihan bahasa dasar bagi pemandu wisata dan standardisasi prosedur higiene kuliner idealnya dimulai lebih awal untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, jangan menunggu infrastruktur sempurna untuk memulai — identifikasi kekuatan otentik yang dimiliki dan kemas sebagai pengalaman wisata yang unik. Kedua, kelola ekspektasi wisatawan secara transparan melalui panduan pra-kunjungan yang jujur tentang kondisi fasilitas, karena kejujuran justru membangun kepercayaan. Ketiga, libatkan tetua adat dalam setiap keputusan pengelolaan wisata untuk memastikan komersialisasi tidak mengorbankan kesakralan tradisi yang justru menjadi fondasi daya tarik [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan desa wisata Tanimbar Kei bertumpu pada penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pengelola utama. Pelatihan manajemen homestay, pelayanan wisata, higiene kuliner, dan sertifikasi pemandu wisata menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan. Pembangunan fasilitas akomodasi sederhana yang tetap menghormati arsitektur tradisional direncanakan secara bertahap, dengan prinsip bahwa infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan budaya, bukan sebaliknya [1][2].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan aktif pemuda desa dalam kepengurusan Pokdarwis dan kegiatan pemanduan wisata. Hukum adat Larvul Ngabal dan falsafah Ain Ni Ain yang telah mengakar selama berabad-abad menjadi fondasi keberlanjutan yang jauh lebih kuat dibandingkan ketergantungan pada satu figur pemimpin [7]. Sistem musyawarah adat memastikan bahwa keputusan terkait pengelolaan wisata akan terus diambil secara kolektif meskipun pergantian kepala ohoi terjadi. Aturan adat tentang zona sakral dan zona wisata yang telah ditetapkan melalui dialog antara tetua adat dan pengelola wisata menjadi pedoman tertulis yang berlaku lintas generasi.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang ditopang oleh integrasi Tanimbar Kei ke dalam jalur wisata Kepulauan Kei yang mencakup Pantai Ngurbloat, Pantai Ohoidertawun, dan destinasi lain di Kei Kecil dan Kei Besar. Kolaborasi dengan operator wisata berkelanjutan dan pengembangan konten promosi berbasis cerita toleransi akan memperluas jangkauan pasar [6]. Pemanfaatan platform Jadesta Kemenparekraf dan pendaftaran ke platform wisata internasional yang fokus pada community-based tourism memastikan promosi berlanjut tanpa bergantung pada anggaran desa yang sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, dermaga, dan jaringan telekomunikasi yang memadai tetap menjadi prasyarat penting yang membutuhkan dukungan serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan potensi penuh desa wisata ini.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Desa Wisata Tanimbar Kei menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan toleransi mampu berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan secara simultan. Keunikan Tanimbar Kei sebagai “Desa Pancasila” yang mengemas keberagaman agama dan budaya tradisional sebagai produk wisata membuktikan bahwa SDGs dapat dicapai melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai keaslian dan kerukunan masyarakat. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Desa wisata membuka peluang ekonomi baru bagi warga Tanimbar Kei yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut dan pertanian musiman. Jasa akomodasi, kuliner, pemanduan, dan transportasi laut memberikan penghasilan tambahan yang langsung diterima masyarakat tanpa perantara pihak luar.
Terciptanya sumber pendapatan alternatif bagi warga: akomodasi, kuliner, pemanduan, transportasi laut
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengembangan desa wisata menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda desa sebagai pemandu wisata, mama-mama desa sebagai penyedia kuliner tradisional, dan nelayan sebagai penyedia jasa transportasi laut. Perputaran ekonomi dari kunjungan wisatawan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.
Terciptanya lapangan kerja baru: pemandu, penyedia kuliner, jasa transportasi; masuk 500 Besar ADWI 2022
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Pelestarian kampung adat Ohoiratan dengan rumah tradisional berdinding kayu dan beratap rumbia, Tangga Tua El Yub berusia ratusan tahun, serta arca-arca batu bersejarah merupakan kontribusi langsung terhadap perlindungan warisan budaya. Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat memastikan identitas permukiman tetap terjaga.
Terjaganya kampung adat Ohoiratan, Tangga Tua El Yub, dan arsitektur tradisional; tidak ada pembangunan yang merusak identitas permukiman
SDGs 14: Ekosistem Lautan
Budidaya rumput laut yang dilakukan warga pesisir Tanimbar Kei merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hukum adat Larvul Ngabal dan praktik Sasi mengatur pemanfaatan hasil laut secara bertanggung jawab, melarang cara-cara destruktif seperti penggunaan bom dan racun.
Penerapan hukum adat Larvul Ngabal dan praktik Sasi dalam pengelolaan sumber daya laut; tidak ada penggunaan alat tangkap destruktif
SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh
Kerukunan lima agama yang hidup dalam satu komunitas kecil selama berabad-abad menjadi bukti nyata pencapaian perdamaian dan keadilan sosial di tingkat lokal. Falsafah Ain Ni Ain dan hukum adat Larvul Ngabal berfungsi sebagai kelembagaan tradisional yang tangguh dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik secara musyawarah.
Lima agama hidup berdampingan tanpa konflik selama berabad-abad; predikat “Desa Pancasila” yang diakui secara nasional
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model desa wisata berbasis living culture dan toleransi yang diterapkan di Tanimbar Kei dapat direplikasi di desa-desa adat lain di Kepulauan Kei dan Maluku Tenggara yang memiliki tradisi Sasi, rumah adat, dan keberagaman budaya. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga hal: keberadaan budaya otentik yang masih hidup dan dipraktikkan sehari-hari, komitmen masyarakat adat untuk membuka diri terhadap wisatawan tanpa mengorbankan kesakralan tradisi, serta keberanian memulai dengan fasilitas sederhana yang sudah ada tanpa menunggu pembangunan infrastruktur megah [2][1]. Estimasi biaya replikasi sangat minimal karena model ini justru memanfaatkan aset budaya dan fasilitas hidup yang sudah ada, dengan investasi utama pada pelatihan kapasitas masyarakat.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing ohoi. Desa-desa di Kepulauan Aru, Tanimbar, dan Banda yang memiliki tradisi Sasi dan rumah adat dapat mengembangkan varian wisata living culture dengan komoditas budaya khasnya masing-masing. Kunci replikasi terletak pada keberanian mengemas kehidupan sehari-hari yang otentik sebagai pengalaman wisata unik yang tidak bisa ditiru oleh destinasi dengan fasilitas modern.
Strategi scale up diarahkan pada integrasi Tanimbar Kei ke dalam paket wisata Kepulauan Kei yang lebih luas sehingga wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ngurbloat atau Kei Besar dapat memperpanjang perjalanan. Pengembangan konten digital yang mengangkat narasi toleransi dan keunikan budaya, kolaborasi dengan travel blogger dan media, serta pendaftaran ke platform wisata internasional yang fokus pada community-based tourism akan memperluas jangkauan pasar [6][4]. Pembangunan infrastruktur dasar yang memadai menjadi prasyarat penting untuk membuka kapasitas kunjungan yang lebih besar tanpa mengorbankan keaslian yang menjadi daya tarik utama.
[7] S. Lerebulan et al., “Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kepulauan Kei,” Jurnal Hukum Unpatti, 2021. [Online]. Tersedia: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/larvul-ngabal
Desa Watu Kawula Mengembangkan Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif untuk Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Sumba
Ringkasan Inovasi
Desa Watu Kawula di Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mentransformasi kekayaan alam dan warisan budaya megalitikum menjadi destinasi wisata alternatif strategis di tengah kota melalui pendekatan terpadu yang memadukan pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui Kelompok Sadar Wisata (PokDarwis) Kawula, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui BUMDes Mandiri Watu Kawula, dan peningkatan ketahanan pangan melalui program budidaya kelor dan peternakan kambing. Inovasi yang digagas oleh Kepala Desa Laurensius Todo ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi 4.501 jiwa penduduk desa melalui diversifikasi mata pencaharian dari sektor pariwisata, perdagangan, dan peternakan, sekaligus melestarikan warisan budaya Suku Lobo yang berusia ratusan tahun. Dampak utamanya mencakup terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes yang membukukan keuntungan Rp50 juta dalam tiga bulan pertama, serta pengakuan nasional berupa masuknya Desa Wisata Watu Kawula dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 [1][2][3].
Latar Belakang
Desa Watu Kawula terletak di jantung Kecamatan Kota Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, sebuah wilayah yang dikenal dengan lanskap savana khas Pulau Sumba dan tradisi megalitikum yang masih hidup hingga kini. Desa dengan populasi 4.501 jiwa ini menyimpan pesona alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari situs kubur batu kuno peninggalan Suku Lobo di Kampung Kalaki Bola, kawasan persawahan dan hutan di Kampung Paba Dana dan Kampung Wano Rongngo, hingga panorama Bukit Mareda Kamou yang dikelilingi hutan jati. Meski kaya potensi, masyarakat desa selama bertahun-tahun belum mampu memanfaatkan kekayaan ini secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka [5].
Sebelum inovasi diterapkan, perekonomian masyarakat Watu Kawula bergantung pada pertanian musiman dan peternakan tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan wabah penyakit. Ternak babi yang menjadi andalan ekonomi keluarga mengalami pukulan berat akibat virus African Swine Fever (ASF) yang memusnahkan populasi babi secara masif. Letak pasar yang semakin jauh akibat berpindahnya pedagang dari Pasar Rada Mata ke Pasar Hoba Komi-Weepangali turut mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari [4][2].
Permasalahan ekonomi ini diperparah oleh tingginya angka stunting di kalangan anak-anak desa akibat keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Banyak keluhan yang diterima dari guru-guru sekolah mengenai kondisi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikan dasar. Kondisi multidimensi inilah yang mendorong Kepala Desa Laurensius Todo untuk merumuskan inovasi terpadu yang menjawab tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian budaya secara bersamaan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Watu Kawula lahir dari visi Kepala Desa Laurensius Todo yang melihat potensi besar posisi geografis desa sebagai “surga kecil di tengah kota.” Gagasan ini mengintegrasikan tiga pilar utama pembangunan desa, yaitu pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui PokDarwis Kawula, penguatan ekonomi melalui BUMDes Mandiri Watu Kawula, dan peningkatan ketahanan pangan melalui program budidaya kelor dan peternakan kambing. Pendekatan terpadu ini menjadikan setiap komponen saling menguatkan sehingga menciptakan ekosistem pembangunan desa yang berkelanjutan [1][2].
Pada pilar pariwisata, Kepala Desa menata lokasi PokDarwis Kawula dengan memanfaatkan posisi strategis desa yang berada di dataran tinggi. Lokasi ini memiliki keunikan pemandangan yang memukau pada jam 05.00 WITA pagi dan jam 17.00 WITA sore, menjadikannya titik pengamatan sunrise dan sunset yang ideal. Seluruh kegiatan dan potensi wisata desa didokumentasikan dan dipromosikan melalui kanal YouTube PokDarwis Kawula sebagai strategi digitalisasi pemasaran destinasi. Pada pilar ekonomi, BUMDes mengelola unit usaha kios dan simpan pinjam yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara pada pilar ketahanan pangan, program bantuan kambing dan budidaya kelor dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mencegah stunting [1].
Elemen pembeda utama yang menjadikan inovasi Watu Kawula berbeda dari desa wisata konvensional adalah pendekatannya yang tidak hanya mengembangkan pariwisata, tetapi secara simultan mengatasi permasalahan ekonomi dan stunting melalui satu kerangka kebijakan desa yang terintegrasi. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati panorama dan budaya, tetapi juga turut menggerakkan roda ekonomi BUMDes yang hasilnya dialokasikan kembali untuk program pemberdayaan masyarakat — menciptakan closed loop antara pariwisata, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai dengan identifikasi dan pemetaan seluruh aset wisata desa secara menyeluruh. Tim pemerintah desa bersama tokoh masyarakat menginventarisasi situs kubur batu megalitikum Suku Lobo di Kampung Kalaki Bola, kawasan persawahan dan mata air di Kampung Paba Dana dan Kampung Wano Rongngo, serta Bukit Mareda Kamou yang berada di kawasan hutan jati. Proses pemetaan ini menghasilkan basis data komprehensif tentang potensi desa yang kemudian digunakan sebagai fondasi pengembangan paket wisata terpadu [5].
Tahap kedua berfokus pada pembangunan kelembagaan dan infrastruktur ekonomi desa. BUMDes Mandiri Watu Kawula didirikan dengan dua unit usaha awal, yakni kios dan simpan pinjam, menggunakan dana bergulir sebesar Rp191 juta untuk simpan pinjam dan modal Rp100 juta untuk usaha kios. Pada saat yang sama, PokDarwis Kawula dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata desa. Pembangunan Pasar Mandiri Desa Watu Kawula direncanakan di lokasi strategis dekat Kantor Kodim 1629 untuk mendekatkan akses belanja kepada masyarakat [2].
Tahap ketiga mencakup pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga secara langsung. Pada Mei 2022, pemerintah desa menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kepada warga masyarakat menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa. Program ini dipilih sebagai respons adaptif terhadap wabah virus ASF yang memusnahkan ternak babi masyarakat. Secara bersamaan, program penanaman kelor digulirkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung upaya pencegahan stunting. Wawasan penting dari tahap ini adalah bahwa respons cepat terhadap krisis — dalam hal ini penggantian ternak babi dengan kambing — harus disertai edukasi teknis pemeliharaan agar bantuan benar-benar produktif [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan infrastruktur berupa keterbatasan akses transportasi mempengaruhi konektivitas desa dengan pusat-pusat ekonomi dan wisata di luar wilayah Tambolaka. Meskipun berada di tengah kota, pengembangan destinasi wisata di beberapa kampung seperti Paba Dana dan Wano Rongngo masih terkendala oleh kondisi jalan yang belum memadai. Mitigasi yang dilakukan adalah mengadvokasi perbaikan jalan lingkungan melalui program pembangunan infrastruktur desa dari Dana Desa, serta mengembangkan jalur wisata alternatif yang memanfaatkan jalan utama kota yang sudah memadai untuk mengakses titik-titik wisata terdekat [4].
Tantangan ekonomi berupa wabah virus African Swine Fever (ASF) yang memusnahkan ternak babi masyarakat memberikan pukulan berat yang memaksa perubahan pola mata pencaharian secara mendadak. Mitigasi yang ditempuh adalah program substitusi peternakan dari babi ke kambing melalui penyaluran bantuan 100 ekor kambing menggunakan dana ADD dan Dana Desa. Harga jual kambing yang melonjak tinggi menjadikan peternakan kambing sebagai pilihan ekonomi yang bahkan lebih menguntungkan dibandingkan beternak babi, sehingga krisis justru membuka peluang baru bagi diversifikasi ekonomi masyarakat [4].
Tantangan sumber daya manusia berupa terbatasnya tenaga terampil di bidang manajemen pariwisata dan literasi digital di tingkat desa menghambat optimalisasi promosi wisata. Unit usaha simpan pinjam BUMDes mengalami perlambatan pertumbuhan karena jangkauannya yang terbatas pada kalangan tertentu saja. Mitigasi yang dilakukan adalah memfokuskan pengembangan BUMDes pada unit usaha kios yang terbukti lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta melatih pemuda desa untuk mengelola kanal YouTube PokDarwis Kawula sebagai sarana promosi digital yang murah dan berdampak luas [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner dan konsisten dari Kepala Desa Laurensius Todo menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Beliau tidak hanya merancang strategi pembangunan terpadu yang mengintegrasikan pariwisata, ekonomi, dan ketahanan pangan, tetapi juga secara aktif turun ke lapangan memantau pelaksanaan setiap program. Komitmennya untuk memberikan bantuan secara berkelanjutan dan bertahap kepada seluruh dusun menunjukkan keberpihakan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat [4].
Dukungan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan turut mempercepat keberhasilan program. Camat Kota Tambolaka, Agustinus H. Theedens, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pemanfaatan Dana ADD dan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Keterlibatan aktif Ketua BUMDes Markus Ngongo dalam mengelola unit usaha, partisipasi masyarakat yang antusias dalam menerima dan mengembangkan bantuan ternak, serta gotong royong warga dalam membangun infrastruktur wisata menjadi modal sosial yang tidak ternilai bagi keberhasilan inovasi ini [2][4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara ekonomi, BUMDes Mandiri Watu Kawula berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp40 juta dari usaha simpan pinjam dan Rp10 juta dari usaha kios yang baru beroperasi selama tiga bulan. Pencapaian ini menunjukkan potensi besar usaha kios dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibandingkan simpan pinjam yang hanya menyentuh kalangan tertentu. Pembangunan Pasar Mandiri Desa Watu Kawula yang resmi beroperasi pada Desember 2022 berhasil mendekatkan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh puluhan kilometer untuk berbelanja [2][6].
Program bantuan kambing kepada 100 warga menciptakan sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan di tengah merosotnya populasi ternak babi akibat virus ASF. Harga jual kambing yang melonjak tinggi menjadikan peternakan kambing sebagai pilihan ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat desa. Program budidaya kelor memberikan dampak ganda berupa peningkatan ketahanan gizi keluarga dan penurunan risiko stunting pada anak-anak desa [4].
Pada sektor pariwisata, pengakuan Desa Wisata Watu Kawula masuk dalam 500 besar ADWI 2022 menempatkan desa ini pada peta wisata nasional. PokDarwis Kawula berhasil menarik perhatian wisatawan melalui keunikan panorama sunrise dan sunset dari dataran tinggi, serta daya tarik situs megalitikum dan kearifan lokal Suku Lobo yang otentik. Digitalisasi promosi melalui kanal YouTube PokDarwis Kawula memperluas jangkauan informasi destinasi wisata desa hingga ke tingkat nasional [3][1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan inovasi Desa Watu Kawula bersumber dari kombinasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang dikelola secara transparan oleh pemerintah desa. Dana bergulir sebesar Rp191 juta dialokasikan untuk unit usaha simpan pinjam BUMDes, sementara modal sebesar Rp100 juta disiapkan untuk unit usaha kios. Program bantuan kambing sebanyak 100 ekor dibiayai dari Dana Desa sebagai respons adaptif terhadap krisis wabah ASF [2][4].
Model pendapatan BUMDes Mandiri Watu Kawula dibangun dari beberapa aliran. Pertama, margin penjualan kebutuhan pokok di unit usaha kios dan Pasar Mandiri Desa. Kedua, pendapatan bunga dari unit simpan pinjam yang melayani kebutuhan permodalan masyarakat. Ketiga, retribusi dan jasa dari sektor pariwisata yang dikelola PokDarwis Kawula. Keuntungan BUMDes dialokasikan kembali untuk mendanai program pemberdayaan berkelanjutan, termasuk bantuan ternak kambing secara bertahap kepada dusun-dusun yang belum terjangkau, sehingga menciptakan siklus pendapatan yang saling menguatkan antara BUMDes, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat [2].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh pemerintah Desa Watu Kawula adalah merumuskan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pariwisata, ekonomi, dan ketahanan pangan dalam satu kerangka kebijakan desa, alih-alih menangani setiap permasalahan secara terpisah. Respons cepat terhadap krisis wabah ASF melalui program substitusi ternak babi dengan kambing terbukti tidak hanya menyelamatkan ekonomi keluarga, tetapi justru membuka peluang baru yang lebih menguntungkan karena harga jual kambing lebih tinggi. Keputusan untuk mendirikan Pasar Mandiri Desa juga sangat tepat karena langsung menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok setelah pasar tradisional berpindah ke lokasi yang lebih jauh [4][2].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa unit usaha simpan pinjam BUMDes seharusnya dirancang dengan mekanisme yang lebih inklusif agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu yang memiliki kapasitas meminjam. Pelatihan manajemen pariwisata dan literasi digital bagi pemuda desa idealnya dimulai jauh sebelum PokDarwis diluncurkan, agar saat destinasi wisata siap menerima pengunjung, sumber daya manusia pengelolanya juga sudah terlatih. Edukasi teknis pemeliharaan kambing juga sebaiknya diintensifkan sejak awal penyaluran bantuan untuk memastikan produktivitas ternak optimal.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memulai dari pemetaan aset desa yang menyeluruh untuk mengidentifikasi keunikan yang tidak dimiliki desa lain — baik berupa warisan budaya, panorama alam, maupun potensi komoditas unggulan. Pembentukan BUMDes sebaiknya difokuskan pada unit usaha yang paling dibutuhkan masyarakat dan memiliki pasar yang jelas, bukan pada jenis usaha yang terlihat modern tetapi tidak relevan dengan konteks lokal. Yang terpenting, inovasi desa harus dirancang sebagai ekosistem terintegrasi di mana setiap komponen saling menguatkan, sehingga krisis di satu sektor tidak melumpuhkan seluruh program [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi dirancang melalui konsolidasi unit usaha BUMDes yang memfokuskan pengembangan pada usaha kios dan pengelolaan Pasar Mandiri Desa karena terbukti lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendapatan dari BUMDes dialokasikan untuk mendanai program pemberdayaan berkelanjutan, termasuk bantuan ternak kambing secara bertahap kepada seluruh dusun dan pengembangan infrastruktur wisata. Integrasi Taman UMKM dengan destinasi Bukit Wisata Mareda Kamou menjadi strategi untuk menggabungkan ekonomi lokal dengan pariwisata secara sinergis [2][7].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan aktif pemuda desa dalam pengelolaan PokDarwis dan BUMDes, sehingga program tidak bergantung pada satu figur kepala desa. Struktur kelembagaan PokDarwis dan BUMDes dirancang dengan pembagian peran yang jelas agar operasional tetap berjalan meskipun terjadi pergantian personel. Dokumentasi seluruh prosedur pengelolaan wisata dan unit usaha BUMDes menjadi jaminan bahwa pengetahuan organisasi tidak hilang bersama pergantian pengurus.
Pada jangka panjang, pemerintah desa berkomitmen memperkuat program bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu serta memperluas budidaya kelor sebagai pilar ketahanan gizi masyarakat. PokDarwis Kawula akan terus mengembangkan konten digital melalui platform YouTube dan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata desa kepada audiens yang lebih luas. Konektivitas dengan jaringan desa wisata se-Kabupaten Sumba Barat Daya akan memperkuat posisi Watu Kawula dalam ekosistem pariwisata regional [1][8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Watu Kawula berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) melalui pendekatan terpadu yang menyentuh dimensi ekonomi, ketahanan pangan, pelestarian budaya, dan lingkungan. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Program bantuan kambing kepada 100 warga dan pengembangan unit usaha BUMDes Mandiri menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat Desa Watu Kawula. Diversifikasi ekonomi melalui peternakan, perdagangan kios, dan jasa pariwisata mengurangi ketergantungan warga pada pertanian musiman.
100 keluarga menerima bantuan kambing; BUMDes membukukan keuntungan Rp50 juta dalam 3 bulan pertama
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Program budidaya kelor meningkatkan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat dan berkontribusi langsung pada upaya pencegahan stunting di kalangan anak-anak desa. Pembangunan Pasar Mandiri Desa memperdekat akses masyarakat terhadap bahan pangan segar.
Pasar Mandiri Desa beroperasi sejak Desember 2022; program budidaya kelor aktif di seluruh dusun
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
BUMDes Mandiri dengan unit usaha kios dan simpan pinjam menciptakan lapangan kerja lokal. Pengelolaan Pasar Mandiri Desa dan pengembangan sektor pariwisata melalui PokDarwis Kawula mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Keuntungan BUMDes Rp40 juta (simpan pinjam) dan Rp10 juta (kios) dalam 3 bulan; masuk 500 besar ADWI 2022
SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan lingkungan, rumah layak huni, dan Pasar Mandiri meningkatkan kualitas permukiman. Pengembangan desa wisata berbasis komunitas memastikan pertumbuhan desa berjalan selaras dengan pelestarian situs megalitikum dan warisan budaya Suku Lobo.
Infrastruktur pasar dan jalan lingkungan terbangun; situs budaya megalitikum terpelihara
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Penataan kawasan wisata Bukit Mareda Kamou di hutan jati dan pelestarian situs kubur batu kuno di Kampung Kalaki Bola mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem daratan. Ekowisata terintegrasi dengan konservasi kawasan hutan dan mata air memperkuat komitmen pelestarian lingkungan.
Kawasan hutan jati Bukit Mareda Kamou terjaga; mata air di Kampung Paba Dana dan Wano Rongngo terpelihara
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Watu Kawula dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki potensi wisata budaya dan alam serupa, seperti Desa Letekonda yang berada di kecamatan yang sama. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi ketersediaan aset wisata unik (alam, budaya, atau keduanya), kepemimpinan kepala desa yang visioner dan berkomitmen, pembentukan kelembagaan BUMDes dan PokDarwis sebagai penggerak ekonomi dan pariwisata, serta dukungan anggaran dari Dana Desa dan ADD [8].
Estimasi biaya replikasi untuk model minimal (pembentukan BUMDes dengan satu unit usaha dan PokDarwis) berkisar Rp100–200 juta yang mencakup modal usaha, pelatihan masyarakat, dan infrastruktur wisata sederhana. Untuk model lengkap yang mencakup BUMDes multi-unit usaha, pasar desa, dan program bantuan ternak, investasi dapat mencapai Rp300–500 juta. Biaya ini dapat diakses melalui kombinasi Dana Desa, ADD, dan program pemberdayaan dari pemerintah kabupaten. Durasi dari perencanaan hingga operasional awal diperkirakan 6–12 bulan.
Strategi scale up jangka panjang dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan desa wisata se-Kabupaten Sumba Barat Daya yang saling terhubung dalam satu ekosistem pariwisata terintegrasi. Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi konektivitas antardesa wisata melalui pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi serta peningkatan kapasitas digital masyarakat desa. Integrasi Desa Wisata Watu Kawula ke dalam paket wisata lintas destinasi bersama situs megalitikum Sumba dan destinasi budaya lainnya akan memperkuat posisi Sumba Barat Daya sebagai destinasi wisata budaya kelas dunia yang berkelanjutan.
[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Watu Kawula – Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/
[6] Info Publik, “Pasar Mandiri Desa Watukawula Resmi Beroperasi,” infopublik.id, Des. 2022. [Online]. Tersedia: https://infopublik.id/
[7] Lintas Sumba, “Pengembangan Taman UMKM dan Bukit Wisata Mareda Kamou Desa Watu Kawula,” lintassumba.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://lintassumba.com
[8] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengubah warisan benteng kolonial dan ekosistem pesisirnya menjadi paket ekowisata terpadu yang dirintis Pemerintah Desa Wokam bersama masyarakat adat. Program ini menggabungkan Wisata Benteng, Wisata Sungai Mangrove, dan Wisata Pantai dalam satu skema pariwisata berbasis komunitas yang telah terdaftar resmi di Jadesta Kemenparekraf [1]. Sebelumnya, seluruh 1.117 warga desa bergantung penuh pada perikanan dan pertanian musiman, sementara benteng peninggalan abad ke-16 dibiarkan tanpa perawatan dan berisiko roboh [4]. Ketergantungan tunggal pada perikanan serta keterisolasian geografis membuat desa ini rentan terhadap goncangan ekonomi sekaligus berisiko kehilangan jejak sejarahnya sendiri. Inovasi ini lahir untuk menjawab persoalan tersebut sekaligus memanfaatkan status Wokam sebagai satu-satunya desa di Kepulauan Aru yang memiliki situs benteng bersejarah. Dampak yang tercatat meliputi upaya pelestarian situs Benteng Kota Lama, tumbuhnya kesadaran konservasi mangrove, terbukanya sumber pendapatan baru dari jasa wisata, dan pengakuan kelembagaan desa lewat gelar Juara II Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Kepulauan Aru [2][3].
Latar Belakang
Desa Wokam terletak di Pulau Wokam, salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Aru yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura di ujung timur Indonesia. Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijuluki “Nusa Mutiara”, terdiri atas sekitar 95 pulau dengan luas daratan 6.426,77 kilometer persegi dan populasi sekitar 112.531 jiwa pada 2024 [2]. Desa Wokam sendiri memiliki wilayah seluas 86,49 kilometer persegi dengan penduduk 1.117 jiwa, terdiri dari 578 laki-laki dan 539 perempuan, menjadikannya salah satu permukiman berkepadatan sangat rendah di kawasan ini. Wilayah pesisirnya menyimpan ekosistem mangrove yang lebat serta situs Benteng Kota Lama, peninggalan jalur perdagangan rempah dan mutiara sejak abad ke-16 [4].
Sebelum inovasi diterapkan, seluruh 1.117 penduduk Desa Wokam menggantungkan hidup pada perikanan tradisional dan pertanian skala kecil yang sepenuhnya bergantung pada musim dan gelombang laut. Sektor pariwisata belum berkontribusi sama sekali terhadap ekonomi desa pada masa itu, sementara situs Benteng Kota Lama mengalami keretakan dan kerobohan struktur akibat dibiarkan tanpa pengelolaan bertahun-tahun [4]. Ekosistem mangrove di sepanjang pesisir juga belum dimanfaatkan sebagai aset ekonomi, meski berfungsi vital sebagai tempat berkembang biak ikan Laut Arafura [5]. Ketiadaan sumber pendapatan alternatif ini membuat keluarga nelayan rentan saat musim paceklik, sementara generasi muda desa nyaris tidak mengenal sejarah kampung halamannya sendiri.
Keterisolasian geografis, dengan jarak 9 kilometer dari Dobo yang hanya dapat ditempuh lewat jalur laut bergantung pasang surut, mempertegas urgensi mencari sumber penghidupan yang tidak rentan terhadap musim maupun akses pasar ikan. Momentum berubah ketika pemerintah desa dan tokoh adat menyadari bahwa Wokam adalah satu-satunya desa di Kepulauan Aru yang memiliki situs benteng kolonial yang masih dapat dikenali strukturnya. Dorongan program pengembangan desa wisata nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut menjadi pemicu bagi pemerintah desa untuk memformalkan Wokam sebagai desa wisata [1]. Sejak titik itu, warga dan pemerintah desa mulai merancang strategi memadukan warisan sejarah dengan kekayaan ekosistem pesisir sebagai jalan keluar dari ketergantungan tunggal pada perikanan.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan mengemas tiga destinasi dalam satu paket wisata lahir dari diskusi warga dan pemerintah desa yang menyadari potensi Wokam belum tergarap secara terintegrasi. Wisata Benteng menyajikan jejak sejarah perdagangan kolonial Portugis dan Belanda, Wisata Sungai Mangrove menawarkan susur perahu di ekosistem bakau yang masih alami, dan Wisata Pantai melengkapi pengalaman dengan panorama Laut Arafura [1]. Ketiganya dikemas sebagai satu paket kunjungan yang saling melengkapi, bukan sekadar objek wisata yang berdiri sendiri-sendiri.
Inovasi ini berjalan melalui pendekatan community-based tourism, di mana warga berperan sebagai pemandu, pengemudi perahu tradisional, dan penyedia kuliner berbasis hasil laut. Jadwal kunjungan disusun mengikuti siklus pasang surut air laut, karena akses ke benteng dan sebagian titik pantai hanya memungkinkan pada kondisi air tertentu [1]. Ketergantungan pada ritme alam yang semula dianggap keterbatasan ini justru diubah menjadi elemen pembeda, sebab wisatawan diajak mengalami langsung ritme hidup kepulauan, bukan sekadar mengunjungi objek wisata konvensional yang bisa diakses kapan saja.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama dimulai dengan inventarisasi dan dokumentasi aset wisata desa secara partisipatif. Pemerintah desa bersama tokoh adat dan warga memetakan situs Benteng Kota Lama yang menyisakan struktur gudang, dapur, dan tempat istirahat peninggalan kolonial [4]. Tim juga mengidentifikasi jalur sungai mangrove yang aman dilalui perahu serta titik pantai dengan daya tarik visual tinggi, sekaligus mempelajari pengaruh pasang surut terhadap aksesibilitas setiap lokasi.
Tahap kedua berfokus pada penguatan kelembagaan. Pemerintah desa mendaftarkan Wokam ke Jadesta Kemenparekraf sebagai langkah formalisasi status desa wisata, diikuti pelatihan pemanduan, pengelolaan homestay sederhana, dan penyajian kuliner lokal bagi warga yang terlibat langsung melayani wisatawan [1]. Penguatan ini mendapat momentum tambahan ketika desa meraih Juara II Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK tingkat kabupaten [3].
Tahap ketiga adalah penataan jalur wisata dan upaya awal konservasi benteng. Percobaan pertama memperbaiki struktur benteng menggunakan tenaga dan material lokal ternyata tidak membuahkan hasil memadai, karena kerusakan sudah menjangkau bagian struktural yang membutuhkan keahlian konservasi khusus. Kegagalan ini mengoreksi arah desa: alih-alih melanjutkan perbaikan swadaya, pemerintah desa membuka kemitraan dengan lembaga riset seperti BRIN untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar pulau [4]. Pelajaran bagi replikator adalah pentingnya menilai keterbatasan kapasitas lokal sejak awal, alih-alih menghabiskan waktu dan tenaga pada solusi swadaya yang berisiko tidak memadai untuk kerusakan berat.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang manajemen pariwisata, konservasi situs bersejarah, dan literasi digital menjadi kendala utama pada tahap awal. Pemerintah desa mengatasinya dengan mengikutsertakan warga dalam pelatihan pemanduan wisata, pengelolaan homestay, dan penyajian kuliner yang difasilitasi melalui program pengembangan desa wisata [1]. Keterbatasan modal usaha turut menghambat pembangunan fasilitas pendukung, sehingga warga menempuh jalan swadaya berupa gotong royong untuk menata jalur mangrove dan area benteng pada tahap awal.
Secara eksternal, keterisolasian geografis Desa Wokam yang hanya dapat diakses lewat jalur laut dari Dobo, dengan waktu tempuh bergantung cuaca dan gelombang, membatasi jumlah kunjungan wisatawan. Alih-alih menghilangkan kendala ini, pemerintah desa memilih menjadikan ritme pasang surut sebagai bagian dari paket wisata, sehingga wisatawan justru diajak menyesuaikan jadwal kunjungan dengan kondisi alam [1]. Kerusakan struktural benteng yang sudah retak dan sebagian roboh memerlukan keahlian konservasi yang tidak tersedia di tingkat desa, sehingga pemerintah desa membuka kemitraan dengan BRIN untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar pulau [4]. Keterbatasan jaringan telekomunikasi yang menghambat promosi digital diatasi secara bertahap dengan memanfaatkan pendaftaran resmi di Jadesta Kemenparekraf sebagai kanal promosi utama, alih-alih bergantung pada media sosial yang membutuhkan konektivitas stabil [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Peran para pemangku kepentingan saling melengkapi dalam mendukung inovasi ini. Pemerintah Desa Wokam bertindak sebagai penggerak utama dan penghubung ke program nasional, tokoh adat menjaga legitimasi sosial dan mobilisasi warga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberi wadah formal melalui Jadesta, sementara BRIN berkontribusi pada aspek konservasi ilmiah situs benteng [1][4]. Sinergi peran ini memastikan inovasi tidak hanya berjalan di tingkat desa, tetapi juga terhubung dengan dukungan kelembagaan yang lebih luas.
Modal sosial berupa solidaritas masyarakat adat yang masih terjaga menjadi pengikat partisipasi warga dalam mengelola destinasi wisata secara kolektif. Struktur kepemimpinan tradisional yang dihormati memudahkan mobilisasi warga, sementara tradisi maritim masyarakat Aru yang telah berlangsung berabad-abad menjadi keunggulan alamiah dalam menyediakan jasa transportasi laut dan pemanduan wisata bahari [2]. Keunikan benteng kolonial sebagai satu-satunya situs bersejarah di Kepulauan Aru turut memberi keunggulan kompetitif yang sulit direplikasi desa lain.
Hasil dan Dampak Inovasi
Dibandingkan kondisi awal ketika seluruh 1.117 warga hanya bergantung pada perikanan dan pertanian musiman, kini sebagian keluarga memperoleh pendapatan tambahan dari jasa pemanduan, sewa perahu, dan penjualan kuliner lokal. Situs Benteng Kota Lama yang sebelumnya dibiarkan retak dan roboh tanpa perawatan kini berangsur mendapat perhatian konservasi melalui kemitraan dengan BRIN [4]. Status desa yang semula tidak tercatat dalam peta pariwisata nasional berubah setelah terdaftar resmi di Jadesta Kemenparekraf, sekaligus meraih Juara II Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK tingkat kabupaten [1][3].
Secara kultural, kesadaran warga atas nilai sejarah benteng sebagai bukti keterlibatan Aru dalam jaringan perdagangan internasional sejak abad ke-16 meningkat signifikan dibanding masa ketika situs itu terabaikan. Generasi muda yang sebelumnya nyaris tidak mengenal sejarah kampung halamannya kini berperan sebagai pemandu yang menceritakan narasi perdagangan rempah dan mutiara kepada pengunjung [4]. Perubahan ini menunjukkan pergeseran cara pandang warga terhadap warisan lokal, dari sesuatu yang terabaikan menjadi sumber kebanggaan sekaligus penghidupan.
Secara ekologis, mangrove yang sebelumnya dianggap lahan tidak produktif kini dipandang sebagai aset wisata yang mendorong warga menjaganya, bukan mengonversinya [5]. Dampak lanjutan yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah meningkatnya perhatian terhadap konservasi terumbu karang di perairan sekitar desa, seiring tumbuhnya kesadaran wisata bahari secara umum.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal inovasi ini bertumpu pada kombinasi anggaran desa untuk penataan fasilitas dasar dan swadaya masyarakat berupa tenaga kerja gotong royong serta perahu milik warga, tanpa bergantung pada investasi modal besar dari luar. Pendekatan bertahap dan berbiaya rendah ini memungkinkan desa mulai menawarkan paket wisata tanpa menunggu pembangunan infrastruktur skala besar lebih dahulu.
Model pendapatan bertumpu pada jasa pemanduan wisata, sewa perahu susur mangrove, retribusi kunjungan benteng, serta penjualan kuliner dan produk lokal, yang seluruhnya dikelola langsung oleh kelompok masyarakat pengelola wisata. Sebagian pendapatan dialokasikan sebagai dana konservasi situs benteng dan pemeliharaan jalur mangrove, sehingga keberlanjutan pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah maupun hibah dari luar desa.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan melibatkan tokoh adat sejak tahap perencanaan terbukti menjadi kunci yang tepat, karena legitimasi sosial mereka mempercepat mobilisasi warga tanpa memerlukan pendekatan formal yang panjang. Pendaftaran dini ke Jadesta Kemenparekraf juga memberi desa akses pada jaringan promosi dan pengakuan formal lebih cepat dibanding jika desa hanya mengandalkan promosi mandiri [1].
Jika memulai kembali dari awal, pemerintah desa mengakui akan lebih baik langsung melibatkan tenaga ahli konservasi sejak tahap pemetaan aset, alih-alih mencoba perbaikan swadaya pada struktur benteng yang ternyata membutuhkan penanganan khusus. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, langkah praktis yang disarankan adalah menginventarisasi aset unik desa secara jujur, melibatkan struktur adat sejak awal, dan tidak memaksakan perbaikan situs bersejarah tanpa penilaian teknis yang memadai.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dirancang melalui penguatan kelembagaan pengelola desa wisata yang menyatu dengan struktur pemerintahan desa dan kepemimpinan adat, bukan bertumpu pada satu individu semata. Dengan pengaturan ini, pergantian kepala desa di masa depan diharapkan tidak menghentikan program, karena pengelolaan harian tetap berada di tangan kelompok masyarakat dan tokoh adat yang telah terlatih.
Rencana pendapatan mandiri ditempuh dengan mengalokasikan sebagian retribusi dan hasil jasa wisata untuk dana konservasi serta pemeliharaan jalur wisata, sehingga inovasi tidak bergantung sepenuhnya pada dana hibah dari luar. Kemitraan dengan lembaga penelitian seperti BRIN turut diupayakan berlanjut untuk mendukung dokumentasi arkeologis dan konservasi situs benteng secara ilmiah [4]. Dalam jangka panjang, pemerintah desa berkomitmen mengintegrasikan Desa Wisata Wokam ke jaringan destinasi Kabupaten Kepulauan Aru bersama Taman Agrowisata Ursaguli di Desa Karangguli dan destinasi budidaya mutiara yang telah dikenal luas.
Kontribusi Pencapaian SDGs
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Pengembangan desa wisata terpadu menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat Desa Wokam melalui jasa pemanduan wisata, penyewaan perahu, dan penyediaan kuliner lokal, mengurangi ketergantungan tunggal pada perikanan musiman.
Jumlah keluarga yang memperoleh pendapatan tambahan dari sektor wisata dibanding sebelum inovasi diterapkan
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Inovasi ekowisata terpadu membuka peran kerja baru di sektor pariwisata bagi warga pesisir, termasuk pemandu wisata sejarah, nahkoda perahu wisata mangrove, dan penyedia layanan akomodasi sederhana.
Jumlah warga yang aktif berperan sebagai pelaku usaha wisata (pemandu, pengemudi perahu, penyedia kuliner/homestay)
SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Pelestarian situs Benteng Kota Lama sebagai warisan sejarah kolonial dan penataan kawasan wisata mangrove meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Desa Wokam.
Status konservasi situs benteng dan keberadaan jalur wisata mangrove yang tertata dan terpelihara
SDGs 14: Ekosistem Perairan
Pengembangan Wisata Sungai Mangrove mendorong kesadaran dan upaya konservasi terhadap ekosistem hutan bakau yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan di Laut Arafura dan pelindung pesisir dari abrasi.
Luas kawasan mangrove yang dijaga sebagai bagian dari jalur wisata dan bebas dari konversi lahan
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Integrasi pariwisata dengan konservasi mendorong perlindungan habitat satwa endemik Kepulauan Aru seperti burung cendrawasih dan kakatua hitam yang hidup di kawasan hutan pulau.
Ada tidaknya kasus eksploitasi satwa endemik yang tercatat sejak wisata berjalan
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini adalah kepemilikan aset wisata yang khas, struktur kepemimpinan adat yang masih berfungsi, dan kesediaan warga terlibat langsung dalam pengelolaan, bukan sekadar menjadi penonton program pemerintah. Estimasi biaya replikasi relatif rendah pada tahap awal karena mengandalkan swadaya dan anggaran desa untuk penataan jalur serta pelatihan dasar, sementara waktu yang dibutuhkan untuk membangun kelembagaan dan reputasi wisata biasanya berlangsung bertahap dalam hitungan tahun, bukan bulan.
Model adaptasi untuk konteks berbeda dapat menyesuaikan jenis atraksi utama sesuai aset lokal, misalnya situs budaya, kerajinan, atau ekosistem lain, selama tetap mengikuti prinsip pengelolaan berbasis komunitas dan penjadwalan yang menyesuaikan kondisi alam setempat. Strategi memperluas manfaat ke desa-desa lain dapat ditempuh melalui pembentukan jaringan desa wisata kepulauan se-Kabupaten Kepulauan Aru, menghubungkan Wokam dengan Taman Agrowisata Ursaguli di Desa Karangguli dan destinasi budidaya mutiara Aru dalam satu paket wisata lintas pulau [2][7]. Dokumentasi proses dan pembelajaran dari Desa Wokam melalui platform inovasi.web.id[6] menjadi referensi bagi desa kepulauan lain yang ingin mengembangkan ekowisata berbasis komunitas.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Wokam – Jejaring Desa Wisata Indonesia,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/
[2] Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, “Profil dan Potensi Kabupaten Kepulauan Aru,” kepulauanarukab.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://kepulauanarukab.go.id/
[3] Mafia Terkini, “Desa Wokam Raih Juara II Lomba Desa Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru,” mafiaterkini.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://mafiaterkini.com
[4] Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Situs Arkeologi dan Jejak Perdagangan Kolonial di Kepulauan Aru,” brin.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://brin.go.id
[5] Forest Watch Indonesia, “Ekosistem Mangrove dan Keanekaragaman Hayati Kepulauan Aru,” fwi.or.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://fwi.or.id
[6] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[7] Pemerintah Provinsi Maluku, “Pengembangan Pariwisata dan Ekowisata Kepulauan Aru,” malukuprov.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://malukuprov.go.id
Kampung Nanggouw di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, mentransformasi kekayaan alam dan kearifan lokal masyarakat adat menjadi destinasi ekowisata birdwatching yang diakui secara nasional. Inovasi ini digerakkan oleh Yulianus Yekwam bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Nanggouw dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, mengintegrasikan pengamatan burung cenderawasih di Gunung Toweu, eksplorasi Kali Suan dan Danau Runbom, serta keindahan Pantai Nanggouw ke dalam satu ekosistem wisata terpadu [1]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah keterisolasian ekonomi, ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, serta tekanan terhadap habitat satwa endemik. Keberhasilan inovasi ini ditandai dengan masuknya Desa Wisata Nanggaouw Bird Watching ke dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 [2][3].
Latar Belakang
Kampung Nanggouw terletak di pedalaman Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, sebuah kabupaten yang memproklamirkan diri sebagai kabupaten konservasi di Provinsi Papua Barat Daya [4]. Wilayah ini dikelilingi hamparan hutan tropis lebat dengan topografi berbukit yang membentang dari pegunungan hingga pesisir pantai. Masyarakat asli Tambrauw yang bermukim di kampung ini berjumlah sekitar beberapa ratus jiwa, masih memegang adat istiadat dan pola pengelolaan sumber daya alam secara tradisional. Hamparan hutan, pantai, dan sungai menyimpan biota endemik yang hidup liar di dalamnya, mulai dari burung cenderawasih, rusa, kanguru pohon, hingga penyu [2].
Di balik keindahan tersebut, masyarakat Kampung Nanggouw menghadapi tantangan serius berupa ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang mengancam fondasi penghidupan mereka. Yulianus Yekwam, tokoh masyarakat berusia sekitar 70 tahun, merasakan langsung dampak perubahan iklim berupa suhu yang lebih panas dari biasanya ketika musim kemarau [5]. Pengalaman pahit kemarau panjang enam bulan pada 1982 membekas dalam ingatannya — kebun masyarakat mengalami kekeringan hingga gagal panen, air sungai mengering, dan sejumlah burung mati. Kekhawatirannya terbukti ketika pada September 2023 lahan kebun seorang warga di pegunungan terbakar, mengingatkan seluruh masyarakat bahwa ancaman iklim bukan dongeng masa lalu.
Tekanan terhadap habitat satwa endemik dan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menambah urgensi perlindungan ekosistem. Potensi ekowisata birdwatching di kawasan ini belum tergarap optimal meskipun wisatawan sudah mulai berdatangan secara sporadis untuk mengamati tarian cenderawasih [6]. Keterisolasian ekonomi yang membuat masyarakat sepenuhnya bergantung pada pertanian subsisten dan penangkapan ikan tradisional, serta minimnya kapasitas mengelola pariwisata, menjadi celah peluang yang menunggu ditangkap. Momentum perubahan datang ketika Pemerintah Kabupaten Tambrauw menegaskan komitmen konservasi dan kolaborasi dengan WWF-Indonesia membuka jalan bagi masyarakat untuk mengonversi kekayaan alam menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ekowisata birdwatching Kampung Nanggouw lahir dari pertemuan antara kearifan lokal masyarakat adat Tambrauw dan kebutuhan konservasi habitat cenderawasih. Gagasan ini tidak muncul secara instan, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif yang diperkuat oleh kolaborasi dengan WWF-Indonesia Program Papua dan dukungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw [5]. Yulianus Yekwam mengamati bahwa wisatawan sudah datang mencari cenderawasih, tetapi tidak ada struktur pengelolaan yang bisa menangkap nilai ekonomi dari kunjungan tersebut. Dari pengamatan itulah lahir konsep menggabungkan empat destinasi unggulan dalam satu paket ekowisata terpadu: menjelajahi Gunung Toweu untuk melihat tarian burung cenderawasih, menyusuri Kali Suan dan Danau Runbom yang dihuni ikan, kura-kura, dan soa-soa, serta mengakhiri perjalanan dengan menikmati panorama Pantai Nanggouw [1].
Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada integrasinya dengan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Warabiai berkapasitas 1,6 MW yang diresmikan pada 2018 dan dikelola oleh BUMD PT Tambrauw Bersinar Abadi [7][8]. Proyek perancangan kawasan wisata birdwatching di sekitar PLTMH ini mengusung pendekatan pariwisata berkelanjutan yang memadukan konservasi alam, edukasi energi terbarukan, dan pemberdayaan komunitas lokal [9]. Wisatawan tidak hanya mengamati burung, tetapi juga belajar tentang pemanfaatan energi bersih dan kearifan lokal masyarakat Tambrauw dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan Community Based Tourism yang diterapkan membedakan Nanggouw dari destinasi birdwatching konvensional yang biasanya dikelola oleh operator wisata dari luar.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai dengan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi ekowisata yang dimiliki kampung mereka. Yulianus Yekwam berperan sebagai penghubung antara pemangku kebijakan pemerintah Kabupaten Tambrauw dengan lembaga masyarakat sipil seperti WWF-Indonesia dan Flora Fauna Indonesia [5]. Ia menginisiasi serangkaian aturan kampung yang menjadi landasan pengelolaan ekowisata, di antaranya larangan penebangan hutan di sepanjang aliran sungai, himbauan penanaman bambu dan tanaman jangka panjang seperti rambutan, durian, dan matoa, serta pemasangan papan larangan penangkapan penyu dan penggunaan jaring ikan di sungai kampung.
Tahap kedua adalah penguatan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi dengan WWF-Indonesia Program Papua. Kegiatan Pengkajian Risiko Iklim yang berlangsung pada 25 September hingga 13 Oktober 2023 menjadi momentum penting yang membangun pemahaman masyarakat tentang hubungan antara pelestarian lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan potensi ekonomi ekowisata [4]. Pelatihan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions) dan adaptasi berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation) diberikan kepada kelompok masyarakat, termasuk penguatan Pokdarwis untuk mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Kelompok usaha Toweuw Kampung Nanggouw juga dibentuk untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi produk kerajinan tangan seperti tas anyaman yang dijual kepada wisatawan [10].
Pada percobaan awal penyelenggaraan paket ekowisata multi-destinasi, pengelola menghadapi kegagalan dalam mengatur durasi kunjungan yang realistis bagi wisatawan. Paket awal dirancang mencakup empat destinasi (Gunung Toweu, Kali Suan, Danau Runbom, dan Pantai Nanggouw) dalam satu hari, tetapi kondisi medan hutan tropis yang berat dan waktu pengamatan cenderawasih yang tidak bisa diprediksi membuat wisatawan kelelahan dan melewatkan destinasi terakhir. Kegagalan ini mendorong pengelola untuk merevisi paket menjadi format multi-hari dengan prioritas fleksibel — pengamatan cenderawasih di pagi buta sebagai agenda utama, sementara destinasi lain dijadwalkan sesuai kondisi cuaca dan stamina wisatawan. Tahap ketiga berfokus pada pengembangan infrastruktur dan pemasaran destinasi, termasuk pembangunan homestay (Dominggas Homestay), jalur tracking, dan pendaftaran di platform Jadesta yang membuka akses pemasaran digital nasional [1][2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terberat adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen pariwisata dan literasi digital. Mayoritas penduduk Kampung Nanggouw berprofesi sebagai petani dan nelayan tradisional yang belum berpengalaman melayani wisatawan, apalagi wisatawan mancanegara yang membutuhkan komunikasi dalam bahasa Inggris. Keterbatasan fasilitas dasar seperti jalur tracking yang terstandarisasi dan papan informasi multibahasa turut mengurangi kenyamanan pengunjung [11]. Mitigasi yang ditempuh adalah penyelenggaraan pelatihan pemandu ekowisata lokal oleh WWF-Indonesia dan pendampingan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mencakup keterampilan komunikasi dasar, standar keselamatan wisatawan di medan hutan, dan pengenalan pemasaran digital melalui platform Jadesta [9].
Tantangan eksternal berupa aksesibilitas menjadi hambatan utama yang membatasi jumlah wisatawan. Perjalanan menuju Kampung Nanggouw membutuhkan waktu yang cukup panjang melalui medan yang menantang, dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil mengurangi kemampuan promosi digital serta kenyamanan wisatawan. Mitigasi dilakukan melalui advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk peningkatan akses jalan dan konektivitas telekomunikasi, serta pemanfaatan platform Jadesta dan media sosial sebagai saluran pemasaran utama yang dapat diakses wisatawan sebelum keberangkatan [1].
Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata — sebagaimana dibuktikan oleh kebakaran lahan pada September 2023 — menghadirkan risiko terhadap keberlangsungan ekosistem yang menjadi fondasi ekowisata [4]. Tekanan dari aktivitas ekonomi konvensional seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dan penangkapan satwa secara ilegal tetap memerlukan pengawasan konsisten. Mitigasi yang ditempuh adalah penerapan aturan kampung yang diinisiasi Yulianus Yekwam — melarang penebangan hutan di sepanjang aliran sungai, mewajibkan penanaman tanaman jangka panjang, dan memasang papan larangan di area konservasi — yang diperkuat oleh Kegiatan Pengkajian Risiko Iklim bersama WWF-Indonesia untuk membangun kapasitas masyarakat dalam adaptasi berbasis ekosistem [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Yulianus Yekwam menjadi faktor penentu utama yang menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Laki-laki berusia sekitar 70 tahun ini tidak hanya menyadarkan warga tentang ancaman perubahan iklim, tetapi juga menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi aksi nyata berupa aturan kampung dan inisiatif konservasi [5]. Kemampuannya menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan lembaga internasional memastikan bahwa aspirasi warga kampung tersalurkan secara efektif. Semangat Yulianus dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadi modal sosial yang tidak ternilai bagi keberlangsungan inovasi.
Kolaborasi multipihak antara masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, WWF-Indonesia, Flora Fauna Indonesia, serta Universitas Atma Jaya Yogyakarta memperkuat fondasi inovasi dari berbagai sisi [9]. Status Tambrauw sebagai kabupaten konservasi memberikan payung kebijakan yang kondusif bagi pengembangan ekowisata berbasis pelestarian alam. Modal sosial berupa kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam — termasuk sistem kalender musim untuk bercocok tanam yang telah teruji berabad-abad — menjadi fondasi pengelolaan wisata yang menghormati keseimbangan ekosistem. Budaya gotong royong masyarakat adat Tambrauw memastikan bahwa setiap warga merasa menjadi bagian dari inisiatif bersama, bukan sekadar penonton program dari luar.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ekowisata diterapkan, masyarakat Kampung Nanggouw sepenuhnya bergantung pada pertanian subsisten dan penangkapan ikan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih lazim dilakukan, ancaman terhadap habitat satwa endemik terus meningkat, dan wisatawan yang datang secara sporadis tidak menemukan infrastruktur maupun layanan pengelolaan wisata. Setelah ekosistem ekowisata birdwatching terbentuk, perubahan paling signifikan terlihat pada perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Warga yang sebelumnya membuka lahan dengan membakar kini menerapkan sistem kalender musim — saat musim panas masyarakat memanen hasil kebun, dan pada musim pancaroba mereka menggarap kebun untuk ditanami kembali [5]. Pemasangan papan larangan di lokasi rawan longsor dan larangan penangkapan penyu memberikan perlindungan konkret bagi ekosistem kampung.
Secara ekonomi, hadirnya wisatawan birdwatching menciptakan sumber pendapatan alternatif yang sebelumnya tidak ada. Pengelolaan homestay Dominggas, jasa pemandu ekowisata lokal, dan penjualan kerajinan anyaman oleh kelompok usaha Toweuw memberikan penghasilan tambahan yang lebih stabil di luar hasil pertanian dan tangkapan ikan [10]. Masuknya Kampung Nanggouw ke dalam 500 Besar ADWI 2024 meningkatkan eksposur nasional secara signifikan, membuka peluang mendatangkan lebih banyak wisatawan dan mitra potensial di masa mendatang [2].
Dampak sosial-budaya yang tidak kalah penting adalah penguatan identitas masyarakat adat Tambrauw. Generasi muda yang terlibat sebagai pemandu wisata memperoleh keterampilan baru tanpa mengikis tradisi dan kearifan lokal. Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan di sepanjang aliran sungai memastikan keberlanjutan habitat satwa endemik yang menjadi daya tarik utama ekowisata. Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah meningkatnya minat distrik-distrik lain di Tambrauw untuk mengembangkan model ekowisata serupa setelah menyaksikan pengakuan nasional yang diraih Nanggouw [12].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pengembangan ekowisata Kampung Nanggouw berasal dari kombinasi swadaya masyarakat, fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan dukungan teknis serta finansial dari WWF-Indonesia Program Papua melalui program Pengkajian Risiko Iklim dan pelatihan adaptasi berbasis ekosistem [4]. Pembangunan infrastruktur kawasan PLTMH Warabiai berkapasitas 1,6 MW yang mendukung ekosistem ekowisata didanai melalui anggaran pemerintah pusat dan dikelola oleh BUMD PT Tambrauw Bersinar Abadi [7][8]. Pendampingan akademis dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk perancangan kawasan wisata diperoleh melalui skema kerja sama perguruan tinggi yang tidak membebankan biaya kepada masyarakat [9].
Model bisnis ekowisata Kampung Nanggouw beroperasi melalui pendapatan yang tersebar di berbagai lini rantai nilai pariwisata. Sumber pendapatan utama meliputi biaya pemanduan ekowisata birdwatching dan jungle tracking, tarif penginapan di Dominggas Homestay, serta penjualan kerajinan anyaman oleh kelompok usaha Toweuw [10]. Pendaftaran di platform Jadesta Kemenparekraf memberikan akses promosi nasional secara cuma-cuma yang setara dengan biaya pemasaran besar jika dilakukan secara mandiri. Mekanisme distribusi manfaat dirancang agar pendapatan wisata mengalir langsung ke masyarakat pelaku — pemandu, pengelola homestay, dan pengrajin — sehingga seluruh warga yang terlibat memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil dalam pengembangan ekowisata Nanggouw adalah memulai dengan pembentukan aturan konservasi kampung terlebih dahulu sebelum mengundang wisatawan. Aturan larangan penebangan hutan, larangan penangkapan penyu, dan kewajiban menanam tanaman jangka panjang yang diinisiasi Yulianus Yekwam memastikan bahwa fondasi kelestarian ekosistem sudah kokoh sebelum aktivitas wisata dimulai [5]. Keputusan kunci lainnya adalah merangkul kolaborasi dengan lembaga internasional (WWF-Indonesia) dan akademisi (UAJY) sejak tahap awal, karena kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata profesional masih sangat terbatas dan membutuhkan pendampingan intensif.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa perencanaan durasi dan format paket wisata seharusnya diuji coba secara internal terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada wisatawan. Pengalaman paket satu hari yang terlalu padat di medan hutan tropis bisa dihindari jika simulasi perjalanan dilakukan bersama warga sebelum peluncuran. Selain itu, pelatihan bahasa Inggris dasar bagi pemandu wisata idealnya dimulai lebih awal mengingat target wisatawan birdwatching internasional yang menjadi segmen pasar utama.
Saran praktis bagi kampung lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, pastikan ada minimal satu tokoh lokal yang dipercaya masyarakat dan mampu menjadi jembatan antara komunitas, pemerintah, dan lembaga pendamping — tanpa figur ini, koordinasi akan sangat sulit di wilayah terpencil. Kedua, bangun aturan konservasi yang mengikat sebelum membuka destinasi wisata, karena tanpa perlindungan ekosistem maka daya tarik utama ekowisata akan cepat rusak. Ketiga, daftarkan destinasi di platform Jadesta Kemenparekraf sedini mungkin untuk mendapatkan akses promosi dan pendampingan nasional tanpa biaya besar [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang dirancang melalui penguatan kelembagaan Pokdarwis dan kaderisasi pemuda kampung sebagai pengelola ekowisata generasi berikutnya. Pendekatan adaptasi berbasis ekosistem yang telah diperkenalkan oleh WWF-Indonesia menjadi kerangka kerja untuk memastikan aktivitas wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan [4]. Aturan kampung yang diinisiasi Yulianus Yekwam akan diinstitusionalisasikan sebagai peraturan adat yang mengikat seluruh warga, sehingga keberlanjutan konservasi tidak bergantung pada keberadaan satu figur pemimpin.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan aktif generasi muda kampung dalam kepengurusan Pokdarwis dan kegiatan pemanduan wisata. Pemuda yang telah mengikuti pelatihan dari WWF-Indonesia dan pendampingan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta disiapkan sebagai calon pengelola berikutnya [9]. Dokumentasi aturan kampung dan prosedur pengelolaan ekowisata memungkinkan transfer pengetahuan yang terstruktur antar generasi. Kearifan lokal masyarakat adat yang telah mengakar selama berabad-abad menjadi fondasi keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan ketergantungan pada satu individu — ketika Yulianus Yekwam kelak tidak lagi aktif, nilai-nilai konservasi yang sudah ditanamkan akan terus hidup melalui aturan adat dan praktik komunal.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang mencakup diversifikasi produk wisata yang mengintegrasikan kawasan PLTMH Warabiai sebagai destinasi edukasi energi terbarukan. Paket ekowisata multi-hari yang menggabungkan birdwatching, jungle tracking, eksplorasi sungai, wisata pantai, dan pengalaman budaya masyarakat adat bertujuan meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan [9]. Kemitraan berkelanjutan dengan WWF-Indonesia, Flora Fauna Indonesia, dan lembaga pendidikan tinggi memastikan pendampingan teknis berlanjut. Pemanfaatan platform digital Jadesta dan media sosial akan memperluas jangkauan pemasaran tanpa bergantung pada anggaran pemerintah, sementara peran Tambrauw sebagai kabupaten konservasi menjadi keunggulan kompetitif yang membedakannya dari destinasi wisata konvensional.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ekowisata birdwatching Kampung Nanggouw berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) secara simultan. Dengan memadukan konservasi alam, adaptasi perubahan iklim, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, ekowisata ini menciptakan dampak multidimensi yang melampaui sektor pariwisata semata. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Pengembangan ekowisata birdwatching menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat kampung yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada pertanian subsisten dan penangkapan ikan tradisional. Pengelolaan homestay, jasa pemandu wisata, dan penjualan kerajinan anyaman memberikan penghasilan yang lebih stabil dan terukur.
Terciptanya lapangan kerja baru di sektor ekowisata: pemandu, pengelola homestay, pengrajin anyaman kelompok Toweuw
SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau
Integrasi kawasan ekowisata dengan PLTMH Warabiai berkapasitas 1,6 MW menjadi contoh pemanfaatan energi terbarukan yang mendukung aktivitas pariwisata dan kebutuhan listrik masyarakat. Kampung Nanggouw menjadi showcase harmoni antara energi bersih dan konservasi alam.
PLTMH Warabiai 1,6 MW aktif beroperasi mendukung kawasan ekowisata dan kebutuhan listrik masyarakat
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Ekosistem ekowisata terpadu yang melibatkan empat destinasi unggulan menggerakkan roda ekonomi kampung melalui belanja wisatawan dan jasa pendukung pariwisata. Kelompok usaha Toweuw mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi tinggi.
Masuk 500 Besar ADWI 2024; pembentukan kelompok usaha Toweuw; peningkatan kunjungan wisatawan
SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim
Kegiatan Pengkajian Risiko Iklim bersama WWF-Indonesia membangun kapasitas masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Aturan kampung yang melarang pembakaran lahan dan mewajibkan penanaman tanaman jangka panjang di sepanjang aliran sungai menjadi aksi mitigasi yang konkret.
Pelatihan adaptasi iklim oleh WWF-Indonesia (Sep–Okt 2023); penerapan aturan kampung anti-pembakaran lahan
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Perlindungan habitat cenderawasih, penyu, kanguru pohon, dan fauna endemik lainnya menjadi prioritas utama inovasi ekowisata. Larangan penebangan hutan, larangan penangkapan penyu, dan penanaman bambu di sekitar aliran sungai memastikan kelestarian ekosistem daratan kampung.
Pemasangan papan larangan di area konservasi; aturan adat perlindungan satwa endemik; terjaganya habitat cenderawasih
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kolaborasi multipihak antara masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, WWF-Indonesia, Flora Fauna Indonesia, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta menjadi model kemitraan efektif dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi di wilayah terpencil.
Kemitraan aktif dengan WWF-Indonesia, FFI, UAJY, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw; terdaftar di platform Jadesta
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model ekowisata birdwatching Kampung Nanggouw memiliki potensi replikasi yang tinggi di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Tambrauw dan Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan biodiversitas serupa. Prasyarat minimum untuk mereplikasi model ini mencakup tiga hal: keberadaan habitat satwa endemik yang memiliki daya tarik bagi wisatawan pengamat burung, komitmen masyarakat adat untuk menjaga kelestarian ekosistem melalui aturan adat yang mengikat, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah dan lembaga pendamping. Distrik-distrik lain di Tambrauw seperti Kebar, Senopi, dan Miyah yang juga memiliki habitat cenderawasih dapat mengadopsi model serupa dengan penyesuaian konteks lokal [12]. Estimasi biaya replikasi bergantung pada kondisi infrastruktur dasar yang sudah ada, dengan durasi persiapan dari pembentukan aturan konservasi hingga operasional perdana diperkirakan sekitar enam hingga dua belas bulan.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan potensi fauna dan flora endemik masing-masing wilayah. Kampung yang memiliki habitat penyu dapat mengembangkan ekowisata konservasi penyu, sementara kampung di pesisir dengan terumbu karang dapat mengintegrasikan diving dan snorkeling dalam paket wisata berbasis konservasi. Kunci replikasi terletak pada keberadaan tokoh lokal yang mampu menjembatani masyarakat adat dengan pemangku kebijakan serta lembaga pendamping.
Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan desa wisata birdwatching se-Kabupaten Tambrauw yang saling terhubung. Wisatawan dapat berpindah dari satu kampung ke kampung lain dalam paket wisata lintas destinasi, memperpanjang lama kunjungan dan memperluas dampak ekonomi ke lebih banyak komunitas [4]. Pengalaman kolaborasi dengan WWF-Indonesia dalam adaptasi perubahan iklim dapat direplikasi sebagai fondasi pengembangan ekowisata yang tangguh di seluruh wilayah Tambrauw. Peran kabupaten konservasi menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan jaringan ekowisata Tambrauw dari destinasi wisata konvensional di manapun di Indonesia.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Profil Desa Wisata Nanggaouw Bird Watching, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[2] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024,” kemenparekraf.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://kemenparekraf.go.id
[4] WWF-Indonesia, “Pengkajian Risiko Iklim di Kampung Nanggouw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw,” wwf.id, Okt. 2023. [Online]. Tersedia: https://wwf.id
[5] WWF-Indonesia, “Yulianus Yekwam: Tokoh Masyarakat Kampung Nanggouw yang Menggerakkan Kesadaran Perubahan Iklim,” wwf.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://wwf.id
[6] Tempo, “Panduan Birdwatching di Kabupaten Tambrauw Papua Barat Daya,” tempo.co, 2023. [Online]. Tersedia: https://tempo.co
[7] Kementerian ESDM, “PLTMH Warabiai di Kabupaten Tambrauw: Energi Terbarukan untuk Papua Barat Daya,” esdm.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://esdm.go.id
[9] Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perancangan Kawasan Wisata Birdwatching di Sekitar PLTMH Warabiai Kampung Nanggouw Kabupaten Tambrauw,” e-journal.uajy.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://e-journal.uajy.ac.id
[10] WWF-Indonesia, “Kelompok Toweuw Kampung Nanggouw: Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Kemandirian Ekonomi,” wwf.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://wwf.id
[11] Kompas, “Tips Mengamati Burung Cenderawasih di Habitat Alami Papua Barat Daya,” kompas.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://kompas.com
[12] Dinas Pariwisata Papua Barat, “Destinasi Birdwatching di Kabupaten Tambrauw: Kebar, Senopi, Miyah, dan Sausapor,” dpdhpipapuabarat.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://dpdhpipapuabarat.com
Desa Purwodadi di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berhasil mengubah infrastruktur embung irigasi menjadi kawasan wisata dan olahraga multifungsi yang dikenal sebagai Embung Suro Manggi. Inovasi ini lahir dari keberanian pemerintah desa melampaui fungsi tunggal embung sebagai penampung air, lalu mengintegrasikannya dengan wahana olahraga air, arena motorcross, jogging track, agrowisata kebun jeruk, dan taman bunga [1][2]. Pengelolaan kawasan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwodadi yang berkolaborasi dengan Karang Taruna, memastikan manfaat ekonomi tersebar langsung ke lapisan masyarakat desa. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan kotor dari sektor wisata ini mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun, menjadi bukti konkret bahwa inovasi berbasis infrastruktur desa mampu menggerakkan roda ekonomi pedesaan secara mandiri dan berkelanjutan [3].
Latar Belakang
Desa Purwodadi terletak di kaki Bukit Kaba pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, dengan mayoritas penduduk bergantung pada komoditas kopi dan palawija. Setiap musim kemarau tiba, para petani menghadapi ancaman gagal panen akibat minimnya sumber air irigasi yang tersedia. Kondisi ini menekan penghasilan keluarga tani secara drastis dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun [1][2].
Keterbatasan air bukan hanya soal gagal panen sesaat, melainkan masalah struktural yang menghambat kemajuan desa selama bertahun-tahun. Petani tidak mampu merencanakan pola tanam yang intensif karena tidak ada jaminan ketersediaan air di luar musim hujan. Kondisi ini mendorong sebagian warga muda meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di kota, mengancam kelangsungan sektor pertanian lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Sebelum embung dibangun, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sektor non-pertanian nyaris nol, dan desa sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal pemerintah pusat [3].
Melihat situasi tersebut, pemerintah Desa Purwodadi mengajak seluruh warga duduk bersama dalam musyawarah desa untuk mencari solusi permanen. Forum musyawarah ini menghasilkan kesepakatan bulat untuk membangun embung desa sebagai infrastruktur penampung air yang mampu mengamankan kebutuhan irigasi sepanjang tahun. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam RPJM Desa Periode 2016–2022 dan dianggarkan melalui APBDes 2017, selaras dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa [9][1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengintegrasian fungsi tunggal embung irigasi menjadi kawasan multifungsi yang menggabungkan pengelolaan air, olahraga, pariwisata, dan agrowisata dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Gagasan ini tidak lahir sekaligus, melainkan tumbuh secara organik ketika pemerintah desa melihat potensi besar kawasan embung seluas 2 hektare yang dikelilingi panorama indah kaki Bukit Kaba untuk menarik pengunjung dari luar desa [1][5].
Pada tahun 2018, pemerintah desa membangun jogging track dan arena motorcross di sekeliling embung, sementara badan air dioptimalkan sebagai arena olahraga air dengan wahana perahu dayung berbentuk angsa, perahu bebek, dan perahu mesin. Kawasan juga dipercantik dengan taman bunga, dilengkapi penyewaan ATV, dan dikembangkan kebun jeruk sebagai atraksi agrowisata yang menarik wisatawan keluarga [5][6]. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau sekitar Rp 5.000 per orang, kawasan ini menjadi destinasi rekreasi yang inklusif bagi semua kalangan.
Inovasi ini bekerja melalui model bagi hasil yang transparan antara pemerintah desa, BUMDes, dan warga pemilik lahan. Pendapatan bersih dibagi antara pengelola (40%), pemilik lahan (30%), dan PADes (30%), menciptakan ekosistem ekonomi yang adil bagi semua pihak. BUMDes mengelola seluruh operasional wahana, sementara fungsi utama embung sebagai penampung air irigasi untuk sekitar 20 hektare lahan pertanian di Desa Purwodadi dan Desa Slamet Sudiarjo tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu [3][1]. Elemen pembeda dari pendekatan konvensional terletak pada keberanian memandang infrastruktur irigasi bukan sebagai aset pasif, melainkan sebagai aset produktif multifungsi yang mampu menghasilkan pendapatan baru tanpa mengorbankan fungsi utamanya.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama dimulai dengan pembangunan infrastruktur embung pada 2017. Lokasi embung dibangun di atas lahan milik warga dengan perjanjian bagi hasil: pemerintah desa sebagai pengelola mendapat 75% dan pemilik lahan mendapat 25%. Pengerukan lahan dilakukan secara gotong royong oleh warga, sementara pemilik lahan menyediakan alat berat. Total biaya pembangunan embung mencapai sekitar Rp 150 juta yang bersumber dari Dana Desa, menjadikan proses ini sebagai contoh efisiensi anggaran berbasis partisipasi masyarakat [1][2].
Setelah embung beroperasi dan terbukti mampu mengatasi masalah irigasi, pemerintah desa bereksperimen dengan menambahkan fasilitas olahraga secara bertahap. Uji coba awal dilakukan dengan memanfaatkan embung untuk perlombaan olahraga air pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan RI. Antusiasme warga yang luar biasa pada acara-acara tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kawasan embung memiliki daya tarik wisata yang sesungguhnya, mendorong pemerintah desa mengambil langkah lebih berani untuk membangun arena motorcross dan jogging track [3][6].
BUMDes kemudian mendapat mandat resmi untuk mengintegrasikan pengelolaan infrastruktur dan usaha desa menjadi destinasi wisata yang terorganisasi. Dalam proses awal, BUMDes menghadapi kegagalan berupa belum tersedianya standar operasional pemeliharaan wahana yang menyebabkan beberapa perahu air mengalami kerusakan dan tidak bisa beroperasi selama berminggu-minggu. Kegagalan ini menjadi pembelajaran berharga yang mendorong BUMDes menyusun prosedur operasional standar yang lebih ketat, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin, dan merekrut pengelola muda yang terlatih agar gangguan serupa tidak terulang [3][1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama yang dihadapi sejak awal adalah keterbatasan anggaran yang memaksa pembangunan dilakukan secara bertahap mengikuti termin pencairan Dana Desa. Kondisi ini memperlambat realisasi rencana pengembangan fasilitas wisata secara keseluruhan, sehingga beberapa wahana yang telah direncanakan harus menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya. Mitigasi yang ditempuh adalah menyusun skala prioritas pembangunan wahana berdasarkan potensi pendapatan tertinggi, sehingga wahana yang lebih dulu menghasilkan pemasukan dapat membantu mendanai pembangunan fasilitas selanjutnya secara mandiri [1].
Kendala sumber daya manusia juga muncul pada fase awal operasional, karena para pengurus BUMDes tidak memiliki latar belakang pengelolaan industri pariwisata. Mereka harus belajar secara mandiri tentang manajemen pengunjung, pemeliharaan wahana, dan standar keselamatan. Proses adaptasi ini memakan waktu dan sempat berpengaruh pada kualitas pelayanan, terutama dalam respons terhadap kerusakan wahana dan penanganan keramaian pada hari-hari puncak kunjungan. Mitigasi dilakukan melalui pendampingan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, pelatihan manajemen pengelolaan wisata bagi pengurus BUMDes, serta perekrutan pemuda desa dari Karang Taruna yang memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat terhadap standar pelayanan modern [3][6].
Tantangan ketiga adalah fluktuasi kunjungan yang sangat bergantung pada musim liburan sekolah dan akhir pekan, sehingga pendapatan BUMDes tidak stabil sepanjang tahun. Situasi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang memaksa kawasan wisata tutup sementara, menyebabkan pendapatan bersih turun drastis hingga sekitar Rp 9 juta per tahun pada masa pandemi dari puncaknya sekitar Rp 70 juta per tahun sebelum pandemi. Mitigasi yang dirancang BUMDes mencakup strategi diversifikasi atraksi dan penyelenggaraan event rutin seperti Gasstrack Motorcross dan festival agrowisata untuk menjaga kunjungan tetap stabil sepanjang tahun, serta pengembangan promosi digital melalui media sosial untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah kepemimpinan visioner Kepala Desa Riadi yang mampu melihat potensi ekonomi sekunder dari sebuah infrastruktur irigasi. Kepala desa tidak hanya merumuskan visi, tetapi juga mengkomunikasikannya secara partisipatif kepada warga sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami dan mendukung arah transformasi desa. Gaya kepemimpinan yang terbuka dan inklusif ini meruntuhkan keraguan warga dan membangun kepercayaan kolektif terhadap inovasi yang belum pernah dicoba sebelumnya [1][6].
Faktor kedua adalah kuatnya modal sosial masyarakat Purwodadi yang tercermin dari kesediaan warga pemilik lahan untuk bekerja sama dalam skema bagi hasil yang saling menguntungkan. Tanpa kesediaan pemilik lahan menyerahkan area untuk dibangun embung, seluruh gagasan inovasi ini tidak akan pernah terwujud. Semangat gotong royong dalam proses pengerukan embung juga memangkas biaya pembangunan secara signifikan, membuktikan bahwa modal sosial adalah aset desa yang tak ternilai secara finansial [3][2].
Faktor ketiga adalah peran aktif BUMDes dan Karang Taruna sebagai motor penggerak pengelolaan wisata yang profesional dan berorientasi bisnis. Kehadiran BUMDes memastikan pengelolaan kawasan tidak semata mengandalkan anggaran pemerintah desa, melainkan bergerak mandiri dengan mekanisme bisnis yang akuntabel. Keterlibatan pemuda desa melalui Karang Taruna membawa energi kreatif, kemampuan promosi digital, dan kepekaan terhadap tren wisata yang terus berkembang [5][6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari inovasi ini adalah peningkatan signifikan Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata. Sebelum embung dibangun, PADes dari sektor non-pertanian nyaris nol dan desa sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal pemerintah pusat. Setelah kawasan wisata Embung Suro Manggi beroperasi, pendapatan kotor mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun sebelum pandemi COVID-19, bersumber dari tiket masuk seharga Rp 5.000 per orang dewasa, biaya parkir kendaraan, dan sewa wahana air maupun ATV [3]. Puncaknya, Embung Suro Manggi meraih Juara 2 Nasional dalam kategori embung desa terbaik yang diselenggarakan Kementerian Desa pada tahun 2019, membuktikan pengakuan atas keunggulan inovasi ini di tingkat nasional [6].
Dari sisi ketahanan pangan dan pertanian, embung yang mampu mengairi sekitar 20 hektare lahan di dua desa mengubah pola tanam petani dari yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Petani kopi dan palawija kini memiliki jaminan ketersediaan air selama musim kemarau, sehingga produktivitas panen menjadi lebih stabil dan terencana sepanjang tahun. Kestabilan hasil panen ini secara langsung meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian ekonomi [1][2].
Dampak ekonomi sekunder berupa tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan juga sangat nyata dirasakan masyarakat. Warga kini membuka warung makan, menyediakan jasa parkir, dan menjual hasil pertanian serta kerajinan lokal kepada pengunjung. Perubahan perilaku masyarakat dari yang semula apatis terhadap potensi wisata desa kini berubah menjadi aktif berinovasi dalam menawarkan produk dan jasa bagi pengunjung. Efek pengganda ekonomi ini memastikan bahwa manfaat wisata tidak hanya dinikmati BUMDes semata, tetapi menetes ke seluruh lapisan masyarakat desa termasuk kelompok perempuan dan warga lanjut usia yang memanfaatkan peluang usaha di sekitar embung [5][3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama pembangunan Embung Suro Manggi berasal dari Dana Desa yang dialokasikan melalui APBDes 2017, dengan total biaya pembangunan embung mencapai sekitar Rp 150 juta. Efisiensi anggaran tercapai berkat partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam proses pengerukan lahan, sementara pemilik lahan turut berkontribusi melalui penyediaan alat berat. Pembangunan fasilitas wisata tambahan seperti jogging track, arena motorcross, taman bunga, dan wahana air dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa tahunan [1][2].
Model bisnis kawasan wisata Embung Suro Manggi dioperasikan oleh BUMDes Purwodadi dengan skema bagi hasil yang transparan. Sumber pendapatan meliputi tiket masuk (Rp 5.000 per orang), biaya parkir kendaraan, sewa wahana air (perahu angsa, perahu bebek, perahu mesin), penyewaan ATV, dan retribusi pedagang di sekitar kawasan. Pendapatan bersih dibagi antara pengelola BUMDes (40%), pemilik lahan (30%), dan PADes (30%), menciptakan mekanisme yang memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan kotor mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun, menjadikan kawasan ini sebagai sumber PADes terbesar di luar transfer fiskal pemerintah pusat [3][6].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil pemerintah Desa Purwodadi adalah memandang embung irigasi bukan sebagai infrastruktur pasif bertujuan tunggal, melainkan sebagai aset produktif multifungsi yang mampu menghasilkan pendapatan baru. Keberanian mengintegrasikan fungsi irigasi, olahraga, dan pariwisata dalam satu kawasan terbukti menciptakan nilai ekonomi berlipat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keputusan kunci lainnya adalah merancang skema bagi hasil yang transparan dan adil dengan pemilik lahan sejak awal, sehingga potensi konflik lahan yang lazim terjadi di proyek serupa dapat dihindari [1].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan wahana seharusnya dilakukan sebelum wahana beroperasi, bukan setelah kerusakan terjadi. Pelatihan manajemen pariwisata bagi pengurus BUMDes juga idealnya dimulai bersamaan dengan pembangunan fasilitas, bukan dilakukan secara reaktif setelah timbul keluhan pengunjung. Selain itu, strategi promosi digital seharusnya dirancang sejak awal pembukaan kawasan agar momentum daya tarik baru tidak terlewatkan.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi infrastruktur desa yang memiliki potensi fungsi ganda — embung, bendungan, sungai, atau danau alami — karena integrasi fungsi akan menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan tunggal. Kedua, rancang skema bagi hasil dengan pemilik lahan dan pemangku kepentingan lainnya sejak fase perencanaan, bukan setelah pembangunan berjalan, agar kepercayaan dan dukungan masyarakat terbangun sejak awal. Ketiga, libatkan pemuda desa melalui organisasi seperti Karang Taruna sebagai pengelola operasional, karena energi kreatif dan kemampuan digital mereka menjadi modal penting dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata desa [6][5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang berpusat pada peningkatan kapasitas pengelola dan pengurus BUMDes melalui pelatihan manajemen pariwisata, keuangan, dan layanan pengunjung secara berkala. Pemerintah Desa Purwodadi berkomitmen meningkatkan profesionalisme tata kelola kawasan agar standar layanan terus memenuhi ekspektasi wisatawan yang semakin tinggi. Kapasitas pengelola yang kuat menjadi fondasi utama agar kawasan wisata berjalan secara sistemik, tidak bergantung pada sosok individu tertentu [1][6].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan Karang Taruna sebagai kader pengelola berikutnya. Pemuda desa yang saat ini terlibat aktif dalam operasional harian kawasan wisata disiapkan untuk mengambil alih kepemimpinan BUMDes secara bertahap. Dokumentasi prosedur operasional yang telah disusun memungkinkan keberlangsungan pengelolaan meskipun pergantian kepala desa atau pengurus BUMDes terjadi, sehingga inovasi ini tidak bergantung pada figur inovator tunggal.
Dari sisi pengembangan atraksi, penyelenggaraan event Gasstrack Motorcross yang semula diadakan dua kali setahun direncanakan ditingkatkan menjadi empat kali setahun dengan skala kompetisi yang lebih besar untuk menarik peserta dari tingkat regional Bengkulu. Penambahan jenis perahu dan wahana air baru juga direncanakan untuk memperkaya pengalaman pengunjung dan mencegah kejenuhan destinasi. Aspek legalitas dan perlindungan lingkungan diperkuat melalui Peraturan Desa yang secara tegas melarang aktivitas yang mengancam fungsi utama embung sebagai penampung air irigasi, memastikan bahwa ekspansi wisata tidak pernah mengorbankan kepentingan petani [5][3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Embung Suro Manggi membuktikan bahwa sebuah infrastruktur desa yang sederhana mampu berkontribusi secara simultan pada pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Model integrasi fungsi irigasi dan pariwisata ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan multifungsi dalam pengelolaan aset desa memberikan manfaat berlipat yang menyentuh berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga kemandirian ekonomi lokal [1][2]. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Kawasan wisata Embung Suro Manggi menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada hasil pertanian musiman. Jasa parkir, warung makan, sewa wahana, dan penjualan produk lokal membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas.
PADes dari sektor wisata mencapai Rp 70 juta/tahun (sebelum pandemi); tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan embung
SDGs 2: Tanpa Kelaparan
Embung yang mengairi sekitar 20 hektare lahan pertanian di dua desa memastikan ketersediaan air irigasi sepanjang tahun bagi petani kopi dan palawija. Kestabilan pasokan air ini meningkatkan produktivitas panen dan memperkuat ketahanan pangan lokal yang sebelumnya sangat rentan terhadap kekeringan musiman.
Lahan irigasi terlayani: 20 hektare di 2 desa; pola tanam petani berubah dari tadah hujan menjadi terencana sepanjang tahun
SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
Embung Suro Manggi berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air yang menjaga ketersediaan sumber daya air tanah di kawasan perbukitan desa. Kemampuan menampung air hujan dan aliran permukaan membantu memitigasi dampak kekeringan serta menjaga keseimbangan hidrologi ekosistem Bukit Kaba.
Kapasitas tampung embung mengamankan pasokan irigasi selama musim kemarau; berkurangnya ancaman gagal panen akibat kekeringan
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan kawasan wisata oleh BUMDes dan Karang Taruna menciptakan lapangan kerja formal bagi pemuda desa sebagai pengelola wahana, penjaga loket, dan koordinator event. PADes yang meningkat dari sektor pariwisata memberikan fondasi keuangan desa yang tidak bergantung semata-mata pada transfer fiskal pemerintah pusat.
Pendapatan kotor wisata Rp 70 juta/tahun (sebelum pandemi); lapangan kerja baru bagi pemuda desa melalui BUMDes dan Karang Taruna
SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Kawasan Embung Suro Manggi menjadi ruang publik terbuka yang menyediakan akses rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat desa dengan harga terjangkau. Keberadaan infrastruktur multifungsi ini meningkatkan kualitas hidup dan kohesivitas sosial masyarakat desa, selaras dengan target SDGs 11 tentang permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.
Tiket masuk terjangkau Rp 5.000/orang; kawasan rekreasi inklusif bagi semua kalangan masyarakat
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Keberadaan embung berperan sebagai kawasan konservasi air yang menjaga kelestarian vegetasi dan ekosistem daratan di sekitar kaki Bukit Kaba. Peraturan Desa yang melarang aktivitas merusak di kawasan embung memastikan fungsi ekologis infrastruktur ini terjaga sejalan dengan pertumbuhan aktivitas wisata.
Peraturan Desa tentang perlindungan kawasan embung; terjaganya fungsi konservasi air dan vegetasi di kaki Bukit Kaba
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Model kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, pemilik lahan, Karang Taruna, dan warga desa di Purwodadi merupakan contoh nyata kemitraan multipihak yang efektif. Skema bagi hasil yang adil dan transparan membuktikan bahwa kolaborasi lintas aktor menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata manfaatnya.
Skema bagi hasil: pengelola 40%, pemilik lahan 30%, PADes 30%; kolaborasi aktif Pemdes–BUMDes–Karang Taruna–pemilik lahan
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi Embung Suro Manggi sangat layak direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia yang memiliki infrastruktur irigasi idle atau kawasan alam berpotensi wisata yang belum dioptimalkan. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga hal: ketersediaan embung, bendungan, atau badan air yang dapat difungsikan secara multifungsi; kesediaan pemilik lahan untuk bermitra dalam skema bagi hasil; serta keberadaan BUMDes atau lembaga pengelola desa yang siap menjalankan operasional bisnis. Estimasi biaya replikasi diperkirakan berkisar Rp 150–300 juta untuk pembangunan embung dan fasilitas dasar, dengan durasi persiapan dari musyawarah desa hingga pembukaan kawasan wisata sekitar satu hingga dua tahun [1][6].
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan potensi dan karakter geografis masing-masing desa. Desa-desa di dataran tinggi dapat mengintegrasikan embung dengan agrowisata dan olahraga alam, sementara desa-desa di dataran rendah dapat memanfaatkan sungai atau danau alami sebagai wahana air. Kunci replikasi terletak pada pendekatan partisipatif dalam perencanaan, skema bagi hasil yang transparan dengan pemilik lahan, dan pelibatan BUMDes sebagai lembaga pengelola bisnis yang akuntabel [3].
Untuk scale up, Embung Suro Manggi perlu diintegrasikan ke dalam peta wisata Kabupaten Rejang Lebong yang juga memiliki daya tarik Bukit Kaba dan kawasan perkebunan teh serta kopi. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk memasukkan Embung Suro Manggi dalam kalender wisata resmi daerah akan memperkuat posisi kawasan ini sebagai destinasi yang diakui dan dipromosikan secara kelembagaan. Prestasi Juara 2 Nasional kategori embung desa dari Kementerian Desa pada 2019 menjadi modal reputasi yang sangat berharga untuk diseminasi melalui forum pertemuan kepala desa, pendamping desa, dan program sister village yang difasilitasi Kementerian Desa [2][5].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Inovasi, “Integrasi Embung Desa dan Sarana Olahraga Desa sebagai Destinasi Wisata Desa — Desa Purwodadi, Rejang Lebong,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tag/desa-wisata/
[2] Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “Embung Suro Manggi Desa Purwodadi Bermani Ulu,” rejanglebongkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://rejanglebongkab.go.id
[3] ANTARA Bengkulu, “Embung Suro Manggi, Wisata Air di Kaki Bukit Kaba yang Juga Jadi Sumber PADes Purwodadi,” antaranews.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[4] K. Sari dan T. Wibowo, “Manajemen BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Infrastruktur Lokal,” Jurnal Inovasi Pemerintahan, vol. 5, no. 1, pp. 22–34, 2021. [Online]. Tersedia: https://jurnal-id.com
[5] Tim Atourin, “Danau Suro Manggi: Harga Tiket, Wahana, dan Rute Menuju Lokasi,” atourin.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://atourin.com
[6] Redaksi Bens Indonesia, “Embung Suro Manggi, Wisata Alam Sejuk di Rejang Lebong yang Raih Juara 2 Nasional,” bensindonesia.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://bensindonesia.id
[7] A. Rahmawati dan S. Nugroho, “Kontribusi BUMDes Pariwisata terhadap Pencapaian SDGs Desa di Perdesaan Sumatera,” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol. 18, no. 2, pp. 145–160, 2022. [Online]. Tersedia: https://athallahpublishing.com
[8] Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, “Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Embung Desa,” pu.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://pu.go.id
[9] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Desa PDTT, 2017. [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id
Kampung Kaye di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, berhasil bertransformasi menjadi Kampung Pelangi sejak sekitar tahun 2020 melalui penataan permukiman warna-warni berbasis komunitas. Inovasi ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Asmat bersama masyarakat Kampung Kaye dengan memadukan rumah panggung bercat cerah dan bentang alam tropis yang asri [1]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah ketiadaan identitas kawasan dan rendahnya daya tarik permukiman relokasi yang semula tampak monoton tanpa ciri khas. Penataan visual ini sukses mengubah wajah hunian relokasi menjadi destinasi wisata kreatif yang mendongkrak kebanggaan warga sekaligus membuka peluang ekonomi pariwisata lokal [3].
Latar Belakang
Kampung Kaye terletak di Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, sebuah kawasan pesisir selatan Papua yang dikelilingi hutan bakau dan aliran sungai deras. Topografi wilayah ini berupa dataran rendah rawa-rawa dengan akses transportasi utama melalui jalur sungai dan laut. Masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Asmat yang dikenal memiliki tradisi seni ukir kayu bertaraf internasional. Potensi unggulan daerah ini meliputi kekayaan budaya suku Asmat, keindahan alam pesisir tropis, serta hasil hutan dan laut yang melimpah [2].
Kampung Kaye pada awalnya dibangun sebagai lokasi program relokasi hunian bagi masyarakat pedalaman suku Asmat yang sebelumnya tinggal tersebar di pelosok hutan [5]. Sebelum penataan dilakukan, sekitar 80 persen rumah di kawasan ini tampil seragam tanpa identitas visual, dan tingkat kunjungan wisatawan ke kampung ini tercatat kurang dari 50 orang per bulan. Angka pendapatan rumah tangga warga dari sektor non-subsisten sangat rendah, dengan rata-rata pengeluaran harian di bawah Rp30.000 per keluarga. Kondisi permukiman yang monoton tanpa daya tarik ini berisiko menjadikan kawasan relokasi sebagai lingkungan hunian mati tanpa potensi ekonomi produktif [3].
Peristiwa pemicu lahirnya inovasi ini adalah kunjungan pejabat pemerintah daerah yang melihat langsung betapa kontrasnya keindahan alam sekitar dengan tampilan permukiman yang kusam. Momentum tersebut diperkuat oleh keberhasilan konsep “kampung warna-warni” di beberapa daerah lain di Indonesia yang terbukti mendongkrak kunjungan wisatawan secara signifikan. Kesadaran bahwa warga membutuhkan identitas tempat tinggal yang membanggakan sekaligus sumber ekonomi baru mendorong pemerintah daerah segera bertindak merancang program penataan visual kampung [1].
Inovasi yang Diterapkan
Ide penataan Kampung Pelangi Kaye terinspirasi dari konsep kampung warna-warni yang sudah berhasil diterapkan di beberapa daerah di Jawa, kemudian diadaptasi sesuai konteks arsitektur rumah panggung khas pesisir Papua. Inovasi ini berupa pengecatan seluruh rumah panggung menggunakan paduan warna cerah yang kontras namun harmonis, menciptakan lanskap permukiman yang sangat fotogenik [1]. Proses pewarnaan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui perencanaan skema warna terpadu agar setiap deretan rumah tampil selaras satu sama lain. Lingkungan alami berupa pepohonan tropis dan aliran sungai sengaja dipertahankan agar pesona bangunan menyatu sempurna dengan karakter ekosistem Asmat [5].
Secara mekanis, inovasi ini bekerja melalui perombakan tata visual kawasan secara serentak dalam skala kampung. Atap maupun dinding rumah panggung dicat menggunakan kombinasi warna cerah yang saling melengkapi, sementara jalur pejalan kaki dan ruang publik ditata lebih rapi [2]. Elemen pembeda utama dari pendekatan konvensional adalah pelibatan aktif seluruh warga dalam proses pengecatan dan pemeliharaan, bukan sekadar proyek fisik pemerintah yang bersifat top-down. Keaslian suasana kampung yang tetap hidup sebagai ruang interaksi sosial masyarakat — bukan taman buatan — memberikan pengalaman wisata budaya autentik yang sulit ditemukan di tempat lain.
Proses Penerapan Inovasi
Tahapan penerapan Kampung Pelangi bermula dari program revitalisasi kawasan relokasi masyarakat yang dimulai sekitar tahun 2019 dengan pembangunan infrastruktur dasar [5]. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menginisiasi gagasan penataan estetika visual sebagai penyempurna wajah baru kampung. Proses dimulai dengan survei kondisi bangunan, pemilihan skema warna oleh tim perencana bersama tokoh masyarakat, dan pengadaan material cat dalam jumlah besar.
Pelaksanaan pengecatan rumah panggung beserta penataan lingkungan dikerjakan secara bertahap bersama warga [2]. Pada percobaan awal, tim menggunakan cat berbasis air biasa yang ternyata cepat luntur dan mengelupas akibat tingginya kelembapan udara dan curah hujan di wilayah pesisir Asmat. Kegagalan ini menjadi pembelajaran berharga sehingga pada tahap selanjutnya tim beralih menggunakan cat eksterior tahan cuaca yang lebih mahal namun jauh lebih tahan lama. Koreksi material ini menjadi wawasan penting bagi replikator: pemilihan jenis cat harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal, bukan sekadar mempertimbangkan harga termurah [1].
Pengujian awal keberhasilan inovasi wisata visual ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendatang yang berkunjung untuk mengabadikan momen swafoto [6]. Penyebaran foto-foto kampung melalui media sosial secara organik turut mempercepat popularitas Kampung Pelangi Kaye. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa penataan visual yang relatif sederhana ternyata sanggup membangkitkan daya tarik wisata kampung secara efektif.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah resistensi sebagian warga di awal program yang belum memahami manfaat jangka panjang pengecatan rumah mereka. Beberapa keluarga enggan berpartisipasi karena menganggap kegiatan ini hanya proyek pemerintah sesaat tanpa keberlanjutan. Mitigasi yang ditempuh adalah pendekatan persuasif melalui tokoh adat dan kepala suku yang menjelaskan bahwa penataan ini bertujuan membangun kebanggaan identitas kampung sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi seluruh warga [3].
Tantangan eksternal utama adalah kondisi iklim tropis lembap dengan curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan cat dan material bangunan [2]. Warna dinding yang kusam akibat cuaca langsung menurunkan daya tarik visual kampung bagi wisatawan. Solusi yang diterapkan adalah penjadwalan peremajaan cat secara berkala setiap 12 hingga 18 bulan melalui mekanisme kerja bakti komunal, dengan biaya material ditanggung bersama dari kas kampung dan bantuan pemerintah daerah [3].
Kendala ketiga adalah keterbatasan anggaran untuk pengelolaan fasilitas wisata secara berkelanjutan. Kampung ini belum memiliki skema retribusi wisata yang terstruktur sehingga pemasukan dari kunjungan wisatawan belum terkelola optimal. Mitigasi yang sedang dikembangkan adalah pembentukan kelompok pengelola wisata kampung yang bertugas merancang sistem tiket masuk sukarela serta mengkoordinasikan penjualan produk kerajinan tangan lokal kepada pengunjung [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kekuatan daya tarik visual yang sangat cepat menangkap perhatian publik di era media sosial [1]. Pesona warna-warni Kampung Pelangi Kaye menyajikan citra visual khas yang relevan dengan kebutuhan wisata fotografi masa kini. Ketika suatu kampung memiliki identitas visual yang ikonik, promosi wisata tumbuh secara organik melalui unggahan foto pengunjung di berbagai platform digital [3].
Faktor sukses kedua berasal dari kuatnya modal sosial berupa semangat gotong royong masyarakat suku Asmat yang menjadi pengikat partisipasi warga. Penataan estetik ini tidak hanya menciptakan hunian rapi, tetapi juga memupuk kedisiplinan warga dalam merawat kebersihan lingkungan secara kolektif. Kearifan lokal berupa tradisi kerja bersama dalam membangun rumah panggung diadaptasi menjadi mekanisme pemeliharaan kampung wisata yang berkelanjutan [3].
Keberhasilan kampung ini juga sangat ditentukan oleh keharmonisan kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asmat berperan menyediakan dukungan material dan pendampingan teknis, sementara tokoh masyarakat menjadi penggerak partisipasi warga di lapangan. Hubungan kemitraan ini mempercepat proses transformasi kawasan hunian sederhana menjadi destinasi wisata kreatif kebanggaan bersama.
Hasil dan Dampak Inovasi
Setelah penataan visual dilakukan, kunjungan wisatawan ke Kampung Pelangi Kaye meningkat dari kurang dari 50 orang per bulan menjadi sekitar 200 hingga 300 pengunjung per bulan pada musim ramai. Kampung yang semula tampil monoton dengan 80 persen rumah tanpa identitas visual kini seluruhnya berbalut warna cerah yang menjadi ikon wisata Kabupaten Asmat [1]. Jajaran rumah panggung ceria di tepian sungai sukses melahirkan sensasi pengalaman wisata fotogenik yang menarik liputan media nasional [6].
Keberhasilan inovasi ini juga memupuk kembali identitas serta rasa kebanggaan seluruh penduduk kampung terhadap tempat tinggal mereka. Wilayah yang sebelumnya sekadar area relokasi tanpa karakter kini bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang hidup dan membanggakan [2]. Perubahan perilaku warga terlihat nyata: kesadaran menjaga kebersihan lingkungan meningkat signifikan, dan partisipasi dalam kegiatan kerja bakti kampung naik dari yang semula hanya diikuti sekitar 30 persen warga menjadi lebih dari 70 persen secara rutin.
Dampak ekonomi mulai terasa melalui tumbuhnya peluang usaha mikro bagi warga, terutama penjualan cinderamata kerajinan ukiran khas Asmat dan jasa pemandu wisata lokal [3]. Efek spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah meningkatnya minat siswa SMKN 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat untuk mengembangkan produk seni yang bisa dijual kepada wisatawan. Potensi ekonomi ini dapat semakin besar apabila pengelolaan wisata dikembangkan melalui penyediaan fasilitas homestay dan paket wisata terpadu [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal program penataan Kampung Pelangi Kaye bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat melalui program revitalisasi kawasan relokasi. Dana tersebut mencakup pengadaan material cat, perlengkapan pengecatan, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalur pejalan kaki dan papan penunjuk arah. Tenaga kerja pengecatan sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat yang bekerja secara gotong royong sehingga menekan biaya pelaksanaan proyek secara signifikan [5].
Model pendapatan yang sedang dikembangkan bertumpu pada retribusi kunjungan wisata sukarela, penjualan produk kerajinan tangan lokal, dan jasa pemandu wisata kampung. Strategi pembiayaan berkelanjutan diarahkan pada pembentukan kas kelompok pengelola wisata yang diisi dari persentase pendapatan usaha warga terkait pariwisata. Dana kas komunal ini direncanakan untuk membiayai peremajaan cat berkala dan pemeliharaan fasilitas kampung tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah [3].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan kunci yang tepat dalam program ini adalah pelibatan tokoh adat sejak awal perencanaan, yang terbukti efektif meredam resistensi warga dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap inovasi. Pemilihan konsep visual yang sederhana namun berdampak kuat — yakni pengecatan warna-warni — juga merupakan strategi yang berhasil karena tidak membutuhkan keahlian teknis tinggi dan bisa dikerjakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keputusan mempertahankan keaslian lingkungan alam kampung tanpa membangun infrastruktur wisata buatan yang berlebihan justru menjadi daya tarik utama bagi pengunjung [2].
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah melakukan uji coba material cat pada beberapa rumah terlebih dahulu sebelum pengecatan massal, guna menghindari pemborosan akibat penggunaan cat yang tidak sesuai iklim. Selain itu, penyusunan skema pengelolaan wisata dan retribusi sebaiknya disiapkan sejak awal, bukan setelah kunjungan wisatawan mulai meningkat. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis yang paling penting adalah memastikan partisipasi warga bersifat sukarela dan dilandasi pemahaman akan manfaat jangka panjang, bukan sekadar instruksi dari atas [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi jangka panjang pengelolaan Kampung Pelangi bertumpu pada pelembagaan kegiatan pemeliharaan kampung sebagai agenda rutin komunal warga. Jadwal peremajaan cat dinding setiap 12 hingga 18 bulan dijadikan kewajiban bersama yang dikoordinasikan oleh kelompok pengelola wisata kampung [3]. Komitmen tinggi warga menjamin wajah permukiman senantiasa terpelihara menarik dalam menunjang pertumbuhan kunjungan wisatawan [2].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan generasi muda, khususnya siswa SMKN 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, dalam kegiatan penataan dan pengelolaan wisata kampung. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin semata, melainkan tertanam sebagai budaya dan kebanggaan kolektif masyarakat. Apabila kepala kampung atau pejabat pemerintah daerah berganti, kelembagaan pengelola wisata yang sudah terbentuk tetap menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengembangan [4].
Rencana pendapatan mandiri diarahkan pada pengembangan layanan wisata terpadu yang mencakup paket kunjungan kampung, penjualan kerajinan tangan, dan layanan homestay. Integrasi rute kunjungan menuju sentra kerajinan seni ukir pedalaman direncanakan untuk memperpanjang durasi tinggal wisatawan dan memperbesar perputaran ekonomi lokal. Penerapan regulasi perlindungan penataan kampung turut disiapkan guna menjamin keasrian bangunan ikonik bagi kemajuan wisata masa depan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pembangunan Kampung Pelangi Kaye berkontribusi nyata terhadap pencapaian beberapa sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpaduan antara pembenahan permukiman dan pelibatan aktif seluruh kelompok warga melahirkan transformasi sosial-ekonomi yang berdampak luas [1]. Penataan kampung ini membuktikan bahwa kreativitas sederhana berbasis komunitas mampu mengatasi tantangan keterbelakangan kawasan hunian di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Rincian kontribusi terhadap SDGs disajikan dalam tabel berikut.
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Kampung Pelangi membuka peluang ekonomi baru berbasis wisata kreatif dan fotografi. Lapangan usaha mikro berupa penjualan cinderamata dan jasa pemandu lokal menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga Kampung Kaye.
Jumlah unit usaha mikro wisata meningkat; pendapatan tambahan rumah tangga dari sektor pariwisata tumbuh dibanding kondisi sebelum penataan.
SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Penataan artistik kampung relokasi menghadirkan lingkungan permukiman yang tertata rapi, estetis, dan hidup. Inovasi ini membuktikan bahwa kualitas hunian dapat diperkuat bersamaan dengan pembangunan identitas visual kawasan.
100 persen rumah di kawasan kampung tertata dengan identitas visual; tingkat kepuasan hunian warga meningkat.
SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Kesadaran komunal warga terhadap kebersihan lingkungan menjadi kekuatan utama keberlanjutan inovasi pariwisata visual ini. Daya tarik wisata kampung bertumpu pada praktik pemeliharaan infrastruktur yang konsisten dan bertanggung jawab.
Partisipasi kerja bakti meningkat dari 30% menjadi lebih dari 70% warga; jadwal peremajaan cat berjalan rutin setiap 12–18 bulan.
SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh
Penataan kampung berbasis komunitas memperkuat kohesi sosial dan semangat gotong royong antarwarga. Kerja sama warga dalam merawat kampung membangun fondasi kelembagaan sosial yang tangguh.
Terbentuknya kelompok pengelola wisata kampung; intensitas musyawarah warga meningkat.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan transformasi Kampung Kaye bergantung pada kemitraan strategis antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan partisipasi aktif warga. Kolaborasi multipihak ini membuktikan bahwa inovasi permukiman hanya berhasil melalui kemitraan yang solid.
Jumlah pihak yang terlibat aktif dalam program (pemerintah, tokoh adat, warga, SMKN); tercapainya koordinasi rutin antarpemangku kepentingan.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini adalah tersedianya kawasan permukiman dengan bangunan yang layak dicat, dukungan pemerintah daerah atau desa dalam penyediaan material, serta kesiapan warga untuk bergotong royong. Estimasi biaya replikasi untuk skala satu kampung dengan 30 hingga 50 rumah berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk material cat tahan cuaca, dengan durasi pengerjaan sekitar 2 hingga 3 bulan apabila dikerjakan secara swadaya [3]. Pemerintah desa lain dapat mengadopsi model pewarnaan ini dengan menyesuaikan skema warna dan menambahkan motif hias khas daerah setempat untuk memperkuat diferensiasi identitas lokal [2].
Pengembangan skala inovasi dilakukan melalui penggabungan rute kunjungan menuju sentra kerajinan seni ukir pedalaman Asmat [4]. Perpanjangan durasi tinggal wisatawan melalui paket wisata terpadu otomatis memperbesar perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Potensi pengembangan kawasan kreatif ini berpeluang menempatkan Kampung Kaye sebagai salah satu magnet wisata eksotis Papua Selatan yang terintegrasi dengan destinasi wisata budaya Asmat lainnya [5].
Model adaptasi untuk konteks yang berbeda sangat fleksibel karena konsep inti inovasi ini — penataan visual permukiman — dapat diterapkan pada berbagai jenis arsitektur lokal di seluruh Indonesia. Keberhasilan promosi wisata berbasis media sosial membuktikan bahwa publikasi organik dari foto pengunjung jauh lebih berdampak dan hemat biaya dibanding promosi pariwisata konvensional. Strategi penyebaran inovasi ini dapat menjangkau manfaat yang lebih luas apabila pemerintah kabupaten memfasilitasi replikasi di kampung-kampung tetangga dan membentuk jaringan “kampung warna-warni” se-Kabupaten Asmat.
Daftar Pustaka
[1] Berita Daerah, “Mengenal Kampung Pelangi, Kampung Warna-warni di Asmat,” beritadaerah.co.id, 4 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.beritadaerah.co.id [2] Berita Daerah, “Kampung Kaye, Kampung Wisata di Asmat,” beritadaerah.co.id, 12 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.beritadaerah.co.id [3] Kolom Desa, “Kampung Pelangi Kaye, Jadi Spot Wisata yang Menawan,” kolomdesa.com. [Online]. Available: https://kolomdesa.com [4] Instagram IFI, “Mengenal Kampung Pelangi, Kampung Warna-warni di Asmat,” instagram.com, 5 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.instagram.com [5] ANTARA Foto, “Kampung Pelangi Kaye untuk program relokasi suku Asmat,” antaranews.com, 1 Jun. 2023. [Online]. Available: https://www.antaranews.com [6] Kumparan, “Foto: Melihat Kampung Pelangi Kaye di Asmat, Papua,” kumparan.com, 1 Jun. 2023. [Online]. Available: https://kumparan.com [7] Ayo Asmat, “Pembuatan Kampung Pelangi Kaye, Program Suku Asmat!,” ayoasmat.id. [Online]. Available: https://ayoasmat.id
Pemerintah Kabupaten Tolikara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, menyelenggarakan Festival Etnik Religi Tolikara (FERT) perdana pada 12–13 Agustus 2026 di Lapangan Merah Putih Karubaga sebagai platform strategis yang mempertemukan dimensi keimanan, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat [1][2]. Bupati Willem Wandik bersama Dekranasda dan TP-PKK di bawah kepemimpinan Ny. Elisabet Y. Flassy Wandik merancang festival ini untuk menjawab tantangan keterisolasian ekonomi di wilayah pegunungan dengan menghadirkan 18 stan UMKM yang memamerkan 23 motif batik khas Tolikara, kerajinan noken, mahkota adat, ukiran, lukisan, dan kopi lokal. Melalui FERT, Tolikara menegaskan visi pembangunan 2024–2029 sebagai Pusat Kerohanian dan Pusat Kebudayaan, dengan dampak langsung berupa terbukanya peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal dan bangkitnya kesadaran generasi muda untuk menjadi pencipta karya bernilai jual [3][4].
Latar Belakang
Kabupaten Tolikara membentang seluas sekitar 14.564 kilometer persegi di jantung Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota di Karubaga. Wilayah yang dihuni oleh sekitar 251.661 jiwa ini terbagi menjadi 46 distrik, 4 kelurahan, dan 541 kampung yang tersebar di bentang alam pegunungan dengan ketinggian rata-rata di atas seribu meter dari permukaan laut. Masyarakat Tolikara yang didominasi oleh Suku Lani menggantungkan kehidupan pada pertanian tradisional dengan ubi jalar sebagai komoditas utama dan babi sebagai ternak yang memiliki nilai budaya tinggi. Kekayaan alam berupa buah merah, kelapa hutan, anggrek Papua, dan kopi arabika menjadi potensi unggulan yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal [5][6].
Di balik potensi yang melimpah, Tolikara menghadapi tantangan serius dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Isolasi geografis wilayah pegunungan membuat biaya distribusi barang sangat tinggi dan akses pasar bagi produk lokal sangat terbatas. Sebelum penyelenggaraan festival, belum ada satu pun platform berskala kabupaten yang secara khusus memfasilitasi pelaku UMKM untuk memamerkan dan memasarkan produk mereka. Dekranasda Kabupaten Tolikara mencatat bahwa meskipun telah berhasil mengembangkan 23 motif kain khas daerah, sebagian besar masyarakat dan ASN belum mengenal — apalagi membeli — produk tersebut. Sementara itu, generasi muda semakin jauh dari praktik kerajinan tradisional karena tidak melihat nilai ekonomi dari keterampilan yang diwariskan leluhur [7][1].
Momentum perubahan muncul ketika Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Yotam Wonda menetapkan visi pembangunan Tolikara 2024–2029 sebagai “Pusat Kerohanian dan Pusat Kebudayaan.” Visi ini menuntut sebuah langkah nyata yang mampu menerjemahkan narasi besar menjadi aksi konkret bagi masyarakat. Kebutuhan akan sebuah panggung yang menyatukan seluruh elemen — iman, budaya, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif — dalam satu momentum besar menjadi pemicu lahirnya gagasan Festival Etnik Religi Tolikara. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Tolikara untuk membuktikan bahwa wilayah pegunungan yang selama ini identik dengan keterbatasan mampu melahirkan inovasi pemberdayaan ekonomi yang bermartabat [8][3].
Inovasi yang Diterapkan
Festival Etnik Religi Tolikara (FERT) lahir dari gagasan kepala daerah untuk menciptakan sebuah platform multidimensi yang tidak sekadar menjadi panggung pertunjukan seni, melainkan wahana strategis untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui identitas budaya dan nilai keimanan. Ide ini berangkat dari kesadaran bahwa Tolikara memiliki kekayaan budaya yang luar biasa — mulai dari tarian tradisional, ratapan Lendawai, hingga kerajinan tangan — tetapi belum pernah memiliki satu momentum besar yang mengemas seluruh potensi tersebut menjadi daya ungkit ekonomi. FERT dirancang sebagai jawaban atas kekosongan tersebut dengan pendekatan yang berbeda dari festival budaya pada umumnya [1][2].
Inovasi utama FERT terletak pada integrasi tiga pilar yang biasanya berdiri terpisah: dimensi religi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Lapangan Merah Putih Karubaga diubah menjadi etalase ekonomi kreatif Tolikara dengan menghadirkan 18 stan UMKM yang memamerkan produk-produk unggulan daerah. Batik bermotif buah merah, kelapa hutan, dan anggrek Papua dipajang berdampingan dengan noken tradisional, mahkota adat, ukiran, lukisan, dan kopi lokal. Pertunjukan kolosal ukulele oleh 150 pelajar serta tarian kolosal sejarah masuknya Injil di Tolikara menjadi panggung budaya yang mengiringi pameran ekonomi kreatif. Elemen pembeda terpenting dari pendekatan konvensional adalah keputusan Dekranasda untuk membuka peluang bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan batik bermotif khas Tolikara sebagai seragam resmi, menjadikan pemerintah daerah sebagai pasar pertama bagi produk masyarakat sendiri [7][4].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan menuju penyelenggaraan FERT dimulai dari konsolidasi internal pemerintah daerah pada awal tahun 2026. Bupati Willem Wandik menginstruksikan pembentukan panitia lintas OPD yang melibatkan Dekranasda, TP-PKK, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap instansi mendapat peran yang jelas: Dekranasda dan TP-PKK di bawah kepemimpinan Ny. Elisabet Y. Flassy Wandik bertugas mengkurasi dan membina produk UMKM yang akan dipamerkan, sementara Dinas Koperasi dan UMKM bertanggung jawab atas pendampingan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha. Proses kurasi produk berlangsung selama beberapa bulan sebelum festival, memastikan setiap stan menampilkan produk yang layak jual dan mencerminkan identitas budaya Tolikara [1][2].
Tantangan terbesar dalam proses persiapan adalah meyakinkan pelaku UMKM bahwa produk mereka memiliki nilai jual dan layak dipamerkan. Beberapa pengrajin awalnya ragu untuk berpartisipasi karena belum terbiasa dengan konsep pameran formal. Pendekatan yang ditempuh adalah melakukan kunjungan langsung ke kampung-kampung untuk mendampingi proses produksi dan memberikan masukan tentang kualitas serta kemasan produk. Percobaan pertama dalam menyusun motif batik yang menggabungkan unsur budaya pegunungan dan daratan tidak langsung berhasil — beberapa motif awal dinilai belum cukup merepresentasikan identitas Tolikara secara kuat sehingga harus melalui proses revisi berulang hingga tercapai 23 motif yang disepakati. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pengembangan produk berbasis budaya membutuhkan dialog intensif antara perajin, budayawan, dan pasar [7].
Festival akhirnya terselenggara pada 12–13 Agustus 2026 dengan rangkaian acara yang padat. Hari pertama dibuka dengan upacara resmi oleh Bupati Willem Wandik yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, pejabat kabupaten, serta unsur TNI-Polri. Pertunjukan budaya dan pameran UMKM berlangsung secara simultan, memberikan pengunjung pengalaman yang menyeluruh antara menikmati seni budaya dan menjelajahi produk ekonomi kreatif. Hari kedua difokuskan pada penguatan pesan tentang peran generasi muda dalam industri kreatif daerah, ditandai dengan ajakan langsung dari Wakil Bupati Yotam Wonda kepada anak-anak muda Tolikara untuk tampil sebagai pencipta karya [4][3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang paling mendasar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pelaku UMKM. Sebagian besar perajin di Tolikara mengandalkan keterampilan yang diturunkan secara tradisional tanpa sentuhan teknik produksi modern, standar kemasan, atau strategi pemasaran. Kualitas dan konsistensi produk menjadi persoalan yang harus diatasi sebelum produk layak dipamerkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengatasi kendala ini dengan menyelenggarakan pembinaan langsung di tingkat kampung dan menggandeng Dekranasda serta TP-PKK sebagai pendamping teknis yang memahami konteks budaya lokal. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan formal yang bersifat kaku dan tidak menyentuh kebutuhan riil perajin [1][7].
Tantangan eksternal datang dari kondisi geografis Tolikara yang berada di wilayah pegunungan terpencil. Aksesibilitas yang terbatas membuat distribusi bahan baku dan logistik penyelenggaraan festival menjadi sangat mahal dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain. Jaringan komunikasi dan infrastruktur pendukung seperti listrik belum merata di seluruh distrik, sehingga koordinasi dengan pelaku UMKM di kampung-kampung terpencil menjadi hambatan tersendiri. Strategi mitigasi yang ditempuh adalah memusatkan penyelenggaraan di Karubaga sebagai ibu kota kabupaten yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik, sambil membangun sistem koordinasi bertingkat melalui kepala distrik untuk menjangkau pelaku UMKM di wilayah terpencil [2][3].
Kendala pendanaan juga menjadi persoalan yang nyata mengingat festival ini merupakan penyelenggaraan perdana yang belum memiliki rekam jejak untuk menarik sponsor. Ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah membuat ruang gerak panitia terbatas, terutama dalam menyediakan fasilitas pameran yang memadai bagi seluruh pelaku UMKM. Mitigasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk memanfaatkan fasilitas publik yang sudah ada di Lapangan Merah Putih Karubaga dan mendorong kontribusi swadaya dari masyarakat serta dukungan OPD terkait [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan FERT adalah komitmen dan kepemimpinan langsung dari kepala daerah. Bupati Willem Wandik tidak sekadar meresmikan festival, tetapi secara aktif mengunjungi setiap stan UMKM, memberikan apresiasi terhadap kreativitas masyarakat, dan menginstruksikan seluruh ASN untuk mendukung produk lokal. Keterlibatan personal kepala daerah mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan prioritas pembangunan yang serius. Wakil Bupati Yotam Wonda melengkapi dengan pendekatan kepada generasi muda, membangun narasi bahwa menjadi kreator karya adalah jalan kehormatan bagi anak-anak Tolikara [1][4].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara Dekranasda, TP-PKK, dan Dinas Koperasi dan UMKM yang bekerja dalam satu kerangka koordinasi yang saling melengkapi. Dekranasda di bawah kepemimpinan Ny. Elisabet Y. Flassy Wandik berperan sebagai pengembang produk dan identitas visual daerah melalui penciptaan motif batik khas Tolikara. TP-PKK menjangkau pelaku usaha di tingkat kampung melalui jaringan kader yang sudah terbangun. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi akses ke pameran di luar daerah, termasuk partisipasi di pameran Makassar yang menjadi bukti bahwa produk Tolikara mampu bersaing di tingkat nasional. Modal sosial berupa semangat gotong royong dan kebanggaan terhadap identitas budaya Suku Lani menjadi perekat partisipasi masyarakat yang tidak bisa diukur secara material tetapi sangat menentukan keberhasilan festival [7][2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, FERT berhasil menghadirkan 18 stan UMKM yang memamerkan ratusan produk ekonomi kreatif dalam satu lokasi terpadu. Dekranasda Kabupaten Tolikara memperkenalkan 23 motif kain khas daerah — mencakup variasi kain printing dan batik tulis — yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat luas. Pertunjukan kolosal ukulele melibatkan 150 pelajar, sementara tarian kolosal sejarah Injil dan tradisi ratapan Lendawai diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai distrik. Keputusan untuk membuka peluang penggunaan batik khas Tolikara sebagai seragam OPD berpotensi menciptakan pasar captive yang stabil bagi para perajin, mengingat jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara yang tersebar di 46 distrik. Produk Dekranasda dan TP-PKK Tolikara juga telah berhasil menembus pameran di Makassar dan mendapat respons positif dari masyarakat luar daerah [7][1].
Dampak kualitatif yang paling signifikan adalah terbangunnya kesadaran kolektif bahwa kekayaan Tolikara tidak hanya berada di dalam tanah dan hutan, tetapi juga hidup dalam ide, kreativitas, dan keterampilan tangan masyarakatnya. Festival ini berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang nilai ekonomi produk lokal — dari sekadar kerajinan rumah tangga menjadi komoditas yang memiliki nilai jual dan kebanggaan identitas daerah. Generasi muda mulai melihat peluang di bidang industri kreatif setelah menyaksikan secara langsung bagaimana batik, ukiran, lukisan, dan mahkota adat dipamerkan dalam format yang profesional dan diapresiasi oleh pejabat daerah. Dampak spillover juga terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya branding produk lokal, kemasan yang menarik, dan pemasaran digital — aspek-aspek yang sebelumnya belum menjadi perhatian pelaku UMKM di Tolikara [2][3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan penyelenggaraan FERT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara yang dialokasikan melalui beberapa OPD terkait, terutama Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, serta sekretariat daerah. Biaya operasional mencakup penyediaan infrastruktur pameran di Lapangan Merah Putih Karubaga, logistik pertunjukan budaya, honorarium panitia, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Kontribusi swadaya dari masyarakat dan dukungan in-kind dari OPD dalam bentuk tenaga kerja dan fasilitas turut mengurangi beban anggaran yang dibutuhkan [4].
Model bisnis yang dibangun melalui FERT bersifat ekosistem bertingkat. Di tingkat hulu, Dekranasda dan TP-PKK berperan sebagai inkubator produk yang mengembangkan desain motif, melakukan pembinaan kualitas, dan memfasilitasi akses bahan baku. Di tingkat hilir, festival menjadi marketplace fisik yang mempertemukan produsen dengan konsumen, termasuk ASN yang didorong untuk membeli produk lokal. Keputusan untuk menjadikan batik khas Tolikara sebagai seragam OPD merupakan strategi demand creation yang menjamin keberlangsungan permintaan. Ke depan, model ini diharapkan berkembang menjadi sistem pemasaran berkelanjutan yang tidak bergantung pada momentum festival semata, melainkan terintegrasi dengan platform digital dan jaringan pameran nasional [1][7].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Penyelenggaraan FERT perdana memberikan sejumlah pelajaran berharga yang relevan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya di wilayah terpencil. Keputusan untuk mengintegrasikan dimensi religi, budaya, dan ekonomi kreatif dalam satu platform terbukti menciptakan daya tarik yang lebih besar dibandingkan menyelenggarakan kegiatan secara terpisah. Menjadikan pemerintah daerah sebagai pasar pertama bagi produk masyarakat melalui kebijakan seragam batik OPD memberikan jaminan permintaan awal yang konkret bagi perajin — sebuah langkah cerdas yang bisa langsung diadopsi oleh daerah lain. Selain itu, pendampingan langsung di tingkat kampung terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan formal berskala besar karena menyentuh kebutuhan spesifik setiap perajin [1][7].
Jika memulai dari awal, beberapa hal akan dilakukan secara berbeda. Pembinaan produk sebaiknya dimulai setidaknya enam bulan sebelum festival agar kualitas dan konsistensi produk lebih terjamin, bukan hanya beberapa bulan sebelumnya. Penyediaan mekanisme transaksi digital di area pameran akan memudahkan pembeli dan mencatat volume penjualan secara akurat sebagai data baseline yang sangat berharga untuk evaluasi dampak ekonomi. Pelibatan pelaku UMKM dari distrik-distrik terpencil juga perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar jangkauan partisipasi lebih merata di seluruh kabupaten, bukan hanya dari wilayah yang mudah dijangkau [2].
Bagi daerah lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktisnya adalah mengidentifikasi terlebih dahulu produk unggulan yang memiliki identitas budaya kuat dan potensi pasar, tanpa memaksakan seluruh jenis produk masuk ke pameran. Kepala daerah harus terlibat secara personal dan aktif — bukan sekadar hadir di pembukaan — karena hal ini memberikan legitimasi dan semangat bagi pelaku UMKM. Kebijakan demand creation seperti seragam OPD dari produk lokal sebaiknya dibangun sebelum festival agar perajin sudah memiliki pesanan yang pasti. Terakhir, dokumentasi seluruh proses dan volume transaksi sejak penyelenggaraan pertama menjadi basis data yang sangat penting untuk evaluasi dan perencanaan festival berikutnya [4][3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan FERT bertumpu pada pelembagaan festival sebagai agenda tahunan resmi Kabupaten Tolikara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan menjadikan FERT sebagai program prioritas — bukan sekadar kegiatan insidental — alokasi anggaran dan sumber daya dapat direncanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah juga berencana memperluas cakupan festival dengan melibatkan lebih banyak distrik dan memperkenalkan kategori produk baru pada setiap edisi berikutnya, sehingga festival terus berkembang dan tidak stagnan [1][8].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi aspek krusial yang telah diantisipasi. Pelibatan generasi muda sebagai pelaku utama — bukan hanya penonton — dalam festival merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan inovasi melampaui periode kepemimpinan kepala daerah saat ini. Ajakan Wakil Bupati Yotam Wonda kepada anak-anak muda untuk menjadi pencipta karya bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi kaderisasi pelaku ekonomi kreatif. Penguatan kapasitas kelembagaan Dekranasda dan Dinas Koperasi UMKM melalui pelatihan-pelatihan yang dikolaborasikan dengan TP-PKK diharapkan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang tidak bergantung pada satu figur pemimpin [2][3].
Dari sisi kemandirian pendanaan, strategi utama adalah mengembangkan model pendapatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Langkah konkret yang direncanakan meliputi pengembangan sistem pemasaran digital untuk produk UMKM Tolikara, perluasan jaringan pameran ke tingkat nasional (seperti yang sudah dirintis melalui pameran di Makassar), serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pemberdayaan untuk pendanaan pelatihan dan pengembangan produk. Kebijakan seragam batik OPD juga dirancang sebagai sumber permintaan yang mandiri dan berkelanjutan tanpa memerlukan subsidi tambahan [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Festival Etnik Religi Tolikara menunjukkan bahwa inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis budaya di wilayah terpencil dapat berkontribusi secara simultan terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu platform, FERT membuktikan bahwa daerah pegunungan di Papua mampu menjadi aktor aktif dalam pencapaian SDGs melalui pendekatan yang berakar pada kearifan dan identitas lokal. Kontribusi paling signifikan terletak pada SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDGs 11 (Permukiman Berkelanjutan) melalui pelestarian warisan budaya, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut [1][2].
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
FERT membuka akses pasar bagi pelaku UMKM di wilayah pegunungan yang selama ini terisolasi secara ekonomi. Pameran 18 stan UMKM dengan produk-produk bernilai jual menciptakan sumber pendapatan baru bagi perajin dan keluarga mereka, mengurangi ketergantungan pada pertanian subsisten [1].
Jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi: 18 stan; terciptanya peluang pendapatan tambahan bagi perajin dari penjualan produk lokal
SDGs 5: Kesetaraan Gender
Peran sentral TP-PKK dan Dekranasda di bawah kepemimpinan Ny. Elisabet Y. Flassy Wandik dalam pengembangan produk UMKM menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Perempuan Tolikara menjadi aktor utama dalam pengembangan batik, noken, dan kerajinan tangan [7].
Perempuan sebagai pelaku utama pengembangan 23 motif kain khas Tolikara melalui Dekranasda dan TP-PKK
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Festival ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi kreatif di Tolikara dengan mempertemukan produsen dan konsumen dalam satu platform. Kebijakan seragam batik OPD menciptakan permintaan pasar yang stabil bagi perajin lokal, mendorong profesionalisasi usaha mikro menjadi usaha yang berdaya saing [1][2].
18 stan UMKM aktif; kebijakan seragam batik OPD sebagai jaminan permintaan pasar; produk Tolikara berhasil dipamerkan di Makassar
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
FERT menjadi instrumen pelestarian warisan budaya tak benda melalui pertunjukan tarian tradisional, ratapan Lendawai, dan tradisi kolosal sejarah Injil. Festival ini mengemas warisan budaya Suku Lani menjadi aset daerah yang dilestarikan dan dirayakan secara kolektif [3].
Pertunjukan kolosal ukulele 150 pelajar; pementasan tradisi Lendawai; pengembangan 23 motif batik berbasis identitas budaya lokal
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Keberhasilan FERT merupakan hasil kolaborasi multipihak antara Pemkab Tolikara, Dekranasda, TP-PKK, Dinas Koperasi dan UMKM, tokoh agama, tokoh adat, unsur TNI-Polri, dan masyarakat. Kemitraan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi di daerah terpencil membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan [4].
Kolaborasi lintas OPD (Dekranasda, TP-PKK, Dinas Koperasi UMKM) dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model FERT dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan dan wilayah terpencil lainnya di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya tetapi menghadapi keterbatasan akses pasar. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi tiga elemen utama: pertama, komitmen kepala daerah yang ditunjukkan melalui kebijakan konkret seperti penggunaan produk lokal sebagai seragam ASN; kedua, keberadaan lembaga pendamping seperti Dekranasda atau TP-PKK yang memiliki jaringan hingga tingkat kampung; dan ketiga, tersedianya minimal satu produk unggulan yang memiliki identitas budaya kuat dan potensi pasar. Tanpa ketiga elemen ini, festival akan kehilangan substansi dan hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak ekonomi yang terukur [1][7].
Estimasi biaya replikasi untuk skala kabupaten berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, mencakup komponen penyediaan infrastruktur pameran (30%), pembinaan dan pelatihan UMKM selama enam bulan sebelum festival (25%), logistik pertunjukan budaya (20%), promosi dan publikasi (15%), serta biaya operasional panitia (10%). Durasi persiapan ideal adalah delapan hingga dua belas bulan sejak pembentukan panitia hingga hari pelaksanaan. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal — misalnya kabupaten pesisir dapat mengintegrasikan festival dengan wisata bahari, sementara kabupaten agraris dapat memadukan dengan pameran hasil pertanian dan kuliner khas daerah [2][3].
Untuk scale up, FERT dapat dikembangkan menjadi event berskala regional Papua Pegunungan yang mengundang partisipasi UMKM dari kabupaten-kabupaten tetangga, menciptakan jaringan pemasaran antardaerah yang saling menguatkan. Pendaftaran festival ke dalam kalender Kharisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan visibilitas nasional. Pengembangan platform e-commerce khusus produk UMKM Tolikara yang diluncurkan bersamaan dengan festival akan memperluas jangkauan pasar secara permanen, menjadikan festival bukan hanya sebagai momentum penjualan dua hari, melainkan pintu masuk bagi pemasaran berkelanjutan sepanjang tahun [4][8].
Daftar Pustaka
[1] RRI, “Festival Etnik Religi Tolikara: Pameran UMKM dan Ekonomi Kreatif Ramaikan FERT 2026,” rri.co.id, Agu. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.rri.co.id
[2] Redaksi, “Festival Etnik Religi Tolikara 2026 Resmi Digelar di Karubaga,” Pasific Pos, Agu. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.pasificpos.com
[3] Antara, “Bupati Tolikara Buka Festival Etnik Religi Pertama di Karubaga,” Antara News, Agu. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com
[4] Redaksi, “Festival Etnik Religi Tolikara 2026: Bupati Dorong Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan,” Jawa Pos, Agu. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.jawapos.com
Negeri Kataloka di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, mengemas kekayaan budaya kerajaan dan kearifan lokal konservasi laut ke dalam Festival Kataloka — sebuah perhelatan budaya tahunan yang dirintis sejak 2015 oleh Leawana (Lembaga Adat Wanu Atalo’a) bersama Raja Petuanan Kataloka, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur, dan WWF-Indonesia [1][2]. Festival ini bukan sekadar panggung pertunjukan tarian dan pawai perahu, melainkan wahana strategis untuk menetapkan Ngam (Sasi) sebagai instrumen konservasi laut, memamerkan warisan sejarah kerajaan, dan membuka dialog antargenerasi tentang peran adat di era modern. Inovasi ini lahir untuk mengatasi ancaman erosi budaya di kalangan generasi muda dan kerusakan ekosistem laut di perairan Pulau Koon akibat praktik penangkapan ikan yang merusak. Berkat konsistensi penyelenggaraannya, Festival Kataloka berhasil meraih pengakuan nasional dengan masuk ke dalam kalender Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI [3][4].
Latar Belakang
Petuanan Kataloka merupakan salah satu wilayah adat terbesar di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mencakup kekuasaan atas Pulau Nukus, Grogos, Koon, dan sebagian Pulau Gorom. Wilayah ini dipimpin secara turun-temurun oleh Raja Kataloka yang membawahi puluhan wanu (kampung) dengan struktur pemerintahan adat yang masih berjalan hingga kini. Nama “Kataloka” sendiri berasal dari kata Atalo’a yang berarti “di atas”, mencerminkan posisi dan kedudukan petuanan ini dalam tatanan adat masyarakat Gorom [1][5].
Meskipun menyimpan kekayaan budaya dan kelautan yang sangat berharga, Negeri Kataloka menghadapi tantangan serius terkait pelestarian identitas budaya di tengah arus modernisasi. Generasi muda mulai kehilangan kedekatan dengan tradisi leluhur, sementara situs-situs sejarah seperti Monumen Pembebasan Irian Barat, Bansina, dan Giro Gajah belum terkelola secara optimal sebagai daya tarik wisata. Di sisi lain, perairan di sekitar Pulau Koon yang merupakan salah satu lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu terbesar di Indonesia Timur terus terancam oleh praktik penangkapan ikan yang merusak [6][2]. Sebelum Festival Kataloka digulirkan, belum ada data komprehensif tentang kondisi terumbu karang di perairan ini yang dapat dijadikan acuan perlindungan.
Kondisi ini mendorong Leawana (Lembaga Adat Wanu Atalo’a) yang didirikan oleh Raja Petuanan Kataloka untuk mencari cara kreatif dalam membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus melestarikan ekosistem laut. Kebutuhan akan sebuah momentum besar yang mampu menyatukan seluruh wanu di bawah Petuanan Kataloka — dan sekaligus menegaskan otoritas hukum adat Ngam terhadap perairan Pulau Koon — menjadi latar belakang lahirnya Festival Kataloka pada tahun 2015 [1].
Inovasi yang Diterapkan
Festival Kataloka lahir dari gagasan Raja Kataloka dan Leawana untuk mengemas seluruh potensi budaya, sejarah, dan kearifan lokal konservasi laut ke dalam satu perhelatan besar yang diselenggarakan secara berkala. Inovasi ini bukan hanya festival seni biasa, melainkan sebuah platform terintegrasi yang menggabungkan pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan pengembangan pariwisata dalam satu kerangka kerja yang dipimpin oleh struktur adat yang telah ada selama berabad-abad [1][3]. Elemen pembeda utama inovasi ini dari festival budaya konvensional terletak pada integrasi penetapan Ngam (Sasi) sebagai agenda tetap — menjadikan festival bukan sekadar perayaan melainkan instrumen penegakan hukum adat untuk konservasi laut.
Festival ini menampilkan rangkaian agenda yang saling terkait secara strategis. Belang (pawai perahu tradisional) membuka festival dengan prosesi perahu yang dihias atribut warna-warni untuk menyambut tamu. Penetapan Ngam oleh Raja Kataloka di perairan Pulau Koon menegaskan komitmen konservasi melalui hukum adat. Pameran budaya dan lingkungan menampilkan benda-benda antik koleksi kerajaan, foto kekayaan bawah laut, dan kuliner khas. Pentas seni menghadirkan tarian tradisional seperti Tari Bongkorey, Tari Perang, Tari Sawat, Tari Silat Jala, serta tari kolosal. Diskusi budaya bertema “Peran Adat di Era Globalisasi” mengundang akademisi dan budayawan ternama. Seluruh agenda ditutup dengan Hanga Riribun, makan bersama seluruh masyarakat dan tamu dengan sajian makanan tradisional warisan leluhur [1][4].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan Festival Kataloka dimulai dari inisiatif Raja Kataloka yang mengkonsolidasikan seluruh wanu di bawah Petuanan Kataloka melalui musyawarah adat. Leawana sebagai lembaga semi-otonom dengan tujuh divisi yang menangani sektor perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan menjadi motor penggerak persiapan festival. Koordinasi dilakukan bersama Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Pulau Gorom, dan WWF-Indonesia yang telah mendampingi masyarakat sejak 2011 melalui program Marine Conservation Agreement[6][1].
Pagelaran pertama berlangsung pada tahun 2015, dan festival terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada Festival Kataloka ke-3 tahun 2017, tema “Pesona Wisata Budaya Seram Bagian Timur” berhasil menghadirkan sekitar seribu peserta dalam pawai budaya yang menapaki rute bersejarah perjuangan Raja Jou Bessy bersama Sultan Nuku melawan Belanda. Setiap edisi selalu menyertakan penetapan Ngam di perairan Pulau Koon, menjadikan festival ini tidak hanya perayaan melainkan juga instrumen perlindungan ekosistem laut yang efektif [1][2].
Proses tidak selalu berjalan mulus karena tantangan logistik di wilayah kepulauan terpencil sangat nyata. Pada edisi awal, koordinasi antarwanu yang tersebar di beberapa pulau mengalami hambatan komunikasi sehingga beberapa delegasi terlambat tiba di lokasi festival. Pengalaman ini menjadi koreksi penting — pada edisi berikutnya, Leawana menerapkan sistem koordinasi bertingkat melalui kepala-kepala wanu yang bertanggung jawab memobilisasi delegasinya masing-masing dengan tenggat waktu yang lebih longgar. Semangat gotong royong masyarakat adat dan dukungan mitra seperti WWF-Indonesia berhasil mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan dari tahun ke tahun [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen event berskala besar dan literasi digital untuk promosi. Masyarakat Kataloka yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani memiliki pengalaman terbatas dalam pengelolaan festival yang melibatkan ribuan peserta dari puluhan wanu. Leawana mengatasi hal ini melalui pembagian tugas yang jelas lewat tujuh divisi kerja, sehingga setiap aspek penyelenggaraan ditangani oleh tim yang fokus. Pendampingan teknis dari WWF-Indonesia dan Bappeda Kabupaten juga memperkuat kapasitas pengelolaan [1][6].
Tantangan eksternal yang paling krusial adalah keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur. Negeri Kataloka terletak di wilayah kepulauan terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui perjalanan darat dan laut yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Keterbatasan akomodasi, fasilitas listrik, dan jaringan komunikasi menjadi hambatan serius dalam menarik kunjungan wisatawan secara massal, terutama dari luar Maluku [1][2]. Mitigasi dilakukan melalui penjadwalan festival pada musim tenang (tidak bergelombang) dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi laut tambahan selama penyelenggaraan.
Kendala pendanaan juga menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Festival yang melibatkan ribuan peserta dari puluhan wanu membutuhkan biaya operasional yang besar, sementara sumber pendanaan masih bertumpu pada kontribusi masyarakat dan bantuan pemerintah daerah yang belum tentu konsisten. Leawana memitigasi tantangan ini dengan menerapkan sistem iuran sukarela antarwanu dan menjalin kemitraan dengan lembaga seperti WWF-Indonesia yang memberikan dukungan teknis dan sebagian pendanaan program konservasi. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang belum optimal diatasi melalui advokasi aktif ke Pemerintah Provinsi Maluku yang akhirnya memberikan pengakuan dan dukungan langsung [3][4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Festival Kataloka adalah legitimasi dan kepemimpinan adat Raja Kataloka yang memiliki otoritas tradisional atas seluruh wanu di Petuanan Kataloka. Kepemimpinan ini memberikan kekuatan mobilisasi sosial yang sulit ditandingi oleh mekanisme birokrasi formal. Keberadaan Leawana dengan struktur organisasi yang lengkap juga memastikan festival dikelola secara profesional melalui pembagian tugas yang jelas lintas tujuh divisi kerja [1][5].
Faktor kedua adalah integrasi konservasi laut ke dalam agenda festival melalui penetapan Ngam di perairan Pulau Koon. Kolaborasi dengan WWF-Indonesia memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir. Pembentukan Pasukan Leawana pada Juli 2018 sebagai kelompok pengawas berbasis masyarakat adat semakin memperkuat efektivitas perlindungan wilayah perairan dari aktivitas penangkapan yang merusak [6]. Modal sosial berupa tradisi gotong royong antarwanu dan kepatuhan terhadap hukum adat menjadi pengikat partisipasi yang sangat kuat. Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku yang diwujudkan melalui kehadiran Gubernur Murad Ismail pada Festival ke-VI tahun 2021 dan pengukuhannya sebagai Matlean Wanu Atolo’a (Orang Besar di Negeri Kataloka) menunjukkan pengakuan resmi terhadap peran adat dalam pembangunan [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling signifikan dari Festival Kataloka adalah bangkitnya kesadaran kolektif masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya sebagai modal sosial pembangunan. Setiap penyelenggaraan festival berhasil mengumpulkan ratusan hingga ribuan warga dari seluruh wanu di Petuanan Kataloka, menciptakan solidaritas antarkelompok masyarakat yang sebelumnya jarang bertemu dalam satu forum besar. Tradisi seperti Tari Sawat Bongkorey, Tari Tiwal Kinor, Tari Perang Jou Besi, dan Tari Silat Jala yang sempat terpinggirkan kini kembali dipelajari dan ditampilkan oleh generasi muda [4][1].
Dari sisi konservasi laut, penetapan Ngam secara konsisten melalui festival terbukti menjaga kelestarian perairan Pulau Koon. Hasil Ekspedisi Zooxanthellae XVII oleh Fisheries Diving Club IPB University pada September–Oktober 2023 menunjukkan bahwa terumbu karang di seluruh lokasi pengamatan di perairan Gorom, Koon, dan Grogos masih tergolong kategori Baik menurut Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dengan biomassa mencapai 50 ton dan keanekaragaman makrobenthos yang tinggi. Tim juga menemukan berbagai biota unik seperti ikan bumphead, ikan napoleon, dan hamparan soft coral yang menandakan ekosistem yang sehat — kondisi ini merupakan bukti langsung efektivitas Ngam dibandingkan kondisi perairan tanpa perlindungan adat di sekitarnya [7][6].
Dari sisi pariwisata, pengakuan Festival Kataloka sebagai salah satu dari 110 event dalam Kharisma Event Nusantara 2023 membuka peluang promosi skala nasional dan internasional. Festival ini menempatkan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam peta destinasi wisata budaya Indonesia, mendorong kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang sebelumnya belum mengenal potensi kepulauan ini. Efek spillover yang tidak direncanakan adalah meningkatnya minat akademisi dan peneliti untuk melakukan studi di perairan Kataloka, seperti yang dilakukan oleh tim IPB University. Gubernur Maluku sendiri menyatakan harapannya agar wisatawan asing tidak hanya mengenal Indonesia melalui Bali, tetapi juga menjadikan Seram Bagian Timur sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi [3][4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Festival Kataloka bersumber dari kombinasi kontribusi swadaya masyarakat adat, dukungan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Bappeda, dan bantuan teknis serta sebagian pendanaan dari WWF-Indonesia melalui program Marine Conservation Agreement yang telah berjalan sejak 2011 [6]. Masing-masing wanu di bawah Petuanan Kataloka memberikan kontribusi berupa iuran sukarela, tenaga kerja gotong royong, dan bahan makanan untuk kegiatan Hanga Riribun (makan bersama). Besaran biaya operasional setiap edisi festival bervariasi tergantung skala penyelenggaraan, namun secara umum mencakup biaya transportasi laut antarpulau, logistik perlengkapan, konsumsi massal, dan dokumentasi.
Model pendapatan festival belum sepenuhnya bersifat komersial, namun mulai menunjukkan potensi ekonomi melalui beberapa aliran. Penjualan kuliner khas, kerajinan tangan, dan jasa transportasi laut selama penyelenggaraan festival memberikan penghasilan langsung bagi pelaku usaha mikro di Petuanan Kataloka. Masuknya Festival Kataloka ke dalam Kharisma Event Nusantara 2023 membuka peluang akses pendanaan dari Kemenparekraf dan sponsorship skala nasional di masa depan [3][2]. Strategi keberlanjutan finansial diarahkan pada pengembangan paket wisata terpadu yang menghasilkan retribusi sepanjang tahun, tidak hanya selama festival berlangsung.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Perjalanan Festival Kataloka selama delapan edisi (2015–2023) menyimpan sejumlah pelajaran berharga. Keputusan untuk menjadikan penetapan Ngam sebagai agenda tetap festival — bukan sekadar sisipan — terbukti menjadi langkah paling strategis karena memberikan legitimasi ganda: festival memperoleh substansi konservasi yang otentik, sementara Ngam memperoleh momentum seremonial yang memperkuat kepatuhannya di masyarakat. Integrasi budaya dan konservasi ini menjadi formula yang dapat diterapkan di wilayah adat lain yang memiliki tradisi pengelolaan sumber daya alam serupa [1][6].
Jika memulai dari awal, tim penyelenggara akan mengalokasikan investasi lebih besar pada dokumentasi digital dan promosi daring sejak edisi pertama. Keterlambatan memanfaatkan media sosial dan platform digital menyebabkan beberapa edisi awal kurang terdokumentasi dengan baik dan jangkauan promosinya terbatas pada lingkup lokal. Selain itu, pelibatan akademisi dan peneliti sejak awal — seperti yang akhirnya terwujud melalui kerja sama dengan IPB University — seharusnya dilakukan lebih dini untuk membangun basis data ilmiah yang memperkuat argumen konservasi [7].
Bagi daerah lain yang ingin menerapkan model serupa, saran praktis utamanya adalah memastikan keterlibatan penuh struktur kepemimpinan adat yang memiliki legitimasi sosial kuat di masyarakat. Festival budaya yang digerakkan semata oleh birokrasi formal tanpa dukungan otoritas adat akan kesulitan membangun partisipasi organik dan kepatuhan masyarakat terhadap agenda konservasi. Selain itu, kemitraan dengan lembaga internasional atau LSM yang memiliki keahlian teknis di bidang konservasi terbukti mempercepat penguatan kapasitas masyarakat secara signifikan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan Festival Kataloka bertumpu pada penguatan kelembagaan adat sebagai fondasi utama. Leawana terus memperkuat kapasitas organisasinya melalui tujuh divisi yang bekerja sepanjang tahun, tidak hanya menjelang festival. Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin oleh tradisi suksesi raja yang telah berlangsung selama berabad-abad — pergantian Raja Kataloka mengikuti garis keturunan adat yang diakui seluruh wanu, sehingga otoritas dan legitimasi pengelolaan festival tidak terputus meskipun pemimpin berganti. Pelibatan pemuda sebagai pelaku utama pelestarian budaya menjadi prioritas jangka panjang [1][5].
Program pendampingan dari WWF-Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir diharapkan terus berlanjut untuk menjaga efektivitas Ngam sebagai instrumen perlindungan ekosistem laut. Pembentukan Pasukan Leawana sebagai kelompok pengawas berbasis masyarakat adat memastikan bahwa penegakan hukum adat tidak bergantung pada kehadiran pihak eksternal. Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada pengembangan paket wisata terpadu yang mencakup wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata pendidikan ekologi sehingga daya tarik Negeri Kataloka dapat dirasakan sepanjang tahun, bukan hanya selama festival berlangsung [6].
Di tingkat strategis, masuknya Festival Kataloka ke dalam Kharisma Event Nusantara membuka peluang kolaborasi dengan Kemenparekraf untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pemasaran wisata secara nasional. Penguatan sistem informasi digital dan kemitraan dengan platform perjalanan berkelanjutan akan memperluas jangkauan pasar ke tingkat internasional, menjadikan Festival Kataloka sebagai model perhelatan budaya berbasis kearifan lokal yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia [3][2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Festival Kataloka memperlihatkan bahwa inovasi berbasis kearifan lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan secara simultan. Dengan memadukan pelestarian budaya, konservasi laut, dan pengembangan pariwisata dalam satu kerangka kelembagaan adat, Negeri Kataloka menunjukkan bahwa SDGs dapat dicapai melalui pendekatan yang berakar pada identitas dan tradisi masyarakat. Kontribusi paling signifikan terletak pada SDGs 14 (Ekosistem Lautan) melalui penetapan Ngam dan SDGs 11 (Permukiman Berkelanjutan) melalui pelestarian warisan budaya tak benda, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut [1][2].
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Festival Kataloka menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kuliner khas, kerajinan tangan, jasa transportasi laut, dan akomodasi selama penyelenggaraan festival. Perputaran ekonomi ini memberikan penghasilan tambahan bagi nelayan, pengrajin, dan pelaku usaha mikro di Petuanan Kataloka [2].
Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penghasilan tambahan selama festival; peningkatan perputaran ekonomi lokal per edisi
SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Festival ini menjadi instrumen pelestarian warisan budaya tak benda melalui penampilan tarian tradisional, pameran benda bersejarah kerajaan, dan diskusi budaya yang melibatkan akademisi dan tokoh adat. Pengelolaan festival secara partisipatif oleh masyarakat adat sejalan dengan prinsip SDGs 11.4 tentang pelestarian warisan budaya dan alam [4].
Jumlah tarian tradisional yang dihidupkan kembali dan ditampilkan oleh generasi muda; jumlah benda bersejarah yang dipamerkan
SDGs 14: Ekosistem Lautan
Penetapan Ngam (Sasi) di perairan Pulau Koon sebagai agenda tetap festival merupakan kontribusi langsung terhadap perlindungan lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu terbesar di Indonesia Timur. Pembentukan Pasukan Leawana sebagai kelompok pengawas berbasis masyarakat adat memperkuat penegakan hukum adat terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak [6].
Terumbu karang kategori Baik (Ekspedisi IPB 2023); biomassa 50 ton; keberadaan ikan bumphead dan napoleon sebagai indikator ekosistem sehat
SDGs 15: Ekosistem Daratan
Kearifan lokal Ngam tidak hanya berlaku untuk sumber daya laut, tetapi juga mencakup perlindungan sumber daya alam daratan di Pulau Grogos, Koon, dan sekitarnya. Tradisi ini memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem daratan kepulauan [1].
Penerapan Ngam untuk sumber daya daratan di Pulau Grogos dan Koon; terjaganya vegetasi alami pulau
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Festival Kataloka merupakan hasil kolaborasi multipihak antara Leawana, Raja Kataloka, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Pulau Gorom, Pemerintah Provinsi Maluku, WWF-Indonesia, dan IPB University melalui Ekspedisi Zooxanthellae. Kemitraan ini menjadi model kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya [7][6].
Kemitraan aktif dengan 5+ lembaga (Leawana, Bappeda, Pemprov, WWF-Indonesia, IPB University); pengakuan KEN 2023
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Festival Kataloka dapat direplikasi di negeri-negeri adat lain di Maluku dan Indonesia Timur yang memiliki struktur kepemimpinan tradisional yang masih kuat. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga elemen utama: keberadaan lembaga adat dengan legitimasi sosial yang tinggi, kekayaan budaya dan alam yang dapat dikemas sebagai daya tarik wisata, serta kemauan politik pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif berbasis masyarakat. Desa-desa adat di Kepulauan Banda, Kei, Aru, dan Tanimbar yang memiliki tradisi Sasi serupa berpotensi besar mengadopsi model ini [2][3].
Estimasi biaya replikasi untuk penyelenggaraan festival budaya serupa di wilayah kepulauan terpencil berkisar antara Rp200 juta–Rp500 juta per edisi, mencakup biaya logistik transportasi laut, konsumsi massal, perlengkapan pameran, dan dokumentasi. Durasi persiapan untuk edisi perdana diperkirakan 6–12 bulan. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan mengganti substansi konservasi sesuai potensi lokal — tidak harus Sasi laut, melainkan bisa berupa konservasi hutan adat, perlindungan mata air, atau pelestarian spesies endemik. Kunci adaptasinya adalah memastikan bahwa festival memiliki substansi konservasi yang otentik, bukan sekadar pertunjukan seni [1].
Untuk scale up, Festival Kataloka dapat dikembangkan menjadi pusat pembelajaran wisata budaya berbasis kearifan lokal bagi daerah lain di Indonesia. Pembangunan jaringan festival budaya antarpetuanan di Maluku, integrasi dengan jalur wisata bahari Indonesia Timur, dan pengembangan konten digital untuk pemasaran internasional menjadi langkah strategis yang dapat memperluas dampak festival ini. Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IPB University untuk monitoring ekosistem secara berkala juga dapat direplikasi sebagai model pengelolaan kawasan konservasi berbasis riset dan kearifan lokal [7][6].
Terletak di Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, Kampung Amyas memulai perjalanan heroik dari keterisolasian geografis di muara Sungai Mamberamo menuju kebangkitan pariwisata Nusantara. Menghadapi tantangan keterisolasian dan tingginya kemiskinan warga yang selama ini hanya mengandalkan sumber daya sungai secara ekstraktif, para pemuda desa yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Amyas menciptakan terobosan “Ekowisata Terpadu Pesisir dan Budaya” sebagai solusi berkelanjutan. Inovasi ini mengintegrasikan potensi alam Kali Kyamdori, Pantai Kyamdori, aktivitas jungle tracking, serta kekayaan budaya Tari Yospan ke dalam paket destinasi yang dikelola mandiri oleh masyarakat lokal. Sejak diintensifkan pascapandemi sekitar tahun 2022, inisiatif Pokdarwis Kampung Amyas telah merajut kearifan lokal menjadi kekuatan ekonomi berkelanjutan, berhasil menekan tingkat kemiskinan lokal dari 60% menjadi 35%, dan menembus 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024[1].
Latar Belakang
Kawasan Mamberamo Raya sering dijuluki “Amazon-nya Indonesia” karena ekosistem hutan tropis dan sungai raksasa yang masih sangat perawan [2]. Di hilir muara Sungai Mamberamo, Kampung Amyas berdiri sebagai salah satu permata tersembunyi (hidden gem) kabupaten ini. Secara topografis, wilayah ini merupakan gerbang pertemuan antara alur sungai terlebar di Papua dan pesisir laut lepas yang kaya. Alam menganugerahkan lanskap Kali Kyamdori yang permai, hutan mangrove lebat, serta Pantai Kyamdori yang menyuguhkan relaksasi bahari. Penduduk setempat hidup erat dengan budaya perairan, menempati rumah-rumah panggung di atas air yang menyajikan panorama sosial pesisir khas Papua [3].
Di balik pesona eksotisnya, masyarakat Kampung Amyas menyimpan derita akibat keterisolasian ekonomi yang mendalam. Jauh dari pusat kota dan hanya dapat diakses melalui jalur air (speedboat), ongkos logistik membuat harga kebutuhan pokok meroket. Pada data awal (baseline) sebelum berdirinya ekowisata, lebih dari 60% kepala keluarga berada dalam kondisi prasejahtera. Profesi utama mereka hanyalah nelayan tradisional atau peramu hasil hutan rawa, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp800.000 per bulan. Segala kebutuhan hidup bergantung sepenuhnya pada ketersediaan alam yang lambat laun terancam rusak jika terus dieksploitasi tanpa tata kelola yang bijak.
Momen pemicu kebangkitan terjadi saat tren pariwisata desa di pelosok nusantara menyentuh telinga para pemuda Kampung Amyas. Mereka menyadari bahwa kampung mereka kerap menjadi jalur perlintasan menuju pedalaman Mamberamo, tetapi tidak ada nilai ekonomi yang tertinggal dari para pelintas. Penetapan kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo-Foja—yang kemudian ditingkatkan menjadi Taman Nasional Mamberamo ke-57 di Indonesia pada tahun 2024—semakin memicu dorongan untuk mengelola potensi alam secara bertanggung jawab [4]. Urgensi melindungi budaya Tari Yospan yang mulai jarang dipentaskan menjadi call to adventure bagi para pemuda untuk menolak menyerah pada kemiskinan.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan inovatif ini mekar dari kesadaran kolektif: Kampung Amyas tidak boleh hanya “dilewati,” tetapi harus “disinggahi.” Ide awal terinspirasi dari keberhasilan kampung-kampung wisata lain di Papua—seperti Kampung Warembori yang terkenal sebagai “Kampung Warna-Warni” di seberang muara [3]. Produk utama yang dikembangkan adalah Paket Ekowisata Terpadu yang menjahit berbagai potensi tercecer menjadi satu kesatuan atraksi. Pengunjung ditawarkan paket kegiatan mulai dari memancing di Kali Kyamdori, relaksasi di Pantai Kyamdori, penjelajahan hutan (jungle tracking), hingga ziarah wisata religi lokal.
Mekanisme kerja inovasi ini dimotori oleh Pokdarwis. Pemuda kampung dilatih untuk menjadi pengelola operasional, mulai dari memandu perjalanan susur sungai, menata balai pertemuan untuk tamu, hingga menetapkan standar penyewaan homestay di rumah warga. Sebagai penutup pengalaman, wisatawan dihibur oleh pagelaran meriah Tari Yospan—tarian pergaulan hasil perpaduan Yosim dan Pancar yang melambangkan kebersamaan dan persahabatan khas Papua [5]. Wisatawan wajib menyewa jasa Pokdarwis guna menjamin kelestarian lingkungan pesisir.
Pembeda utama inovasi ini dari pariwisata konvensional adalah sinergi ruang hidup (living space) dengan ruang wisata. Tidak ada resor mewah buatan investor luar; sebaliknya, kehidupan sehari-hari warga pesisirlah yang menjadi atraksi utama. Menginap di homestay Kampung Amyas berarti menyatu dengan ritme masyarakat di atas air, mendengarkan debur ombak dan riak sungai. Otentisitas semacam ini mustahil diciptakan oleh kapitalisme pariwisata modern [6].
Proses Penerapan Inovasi
Fase awal pembangunan inovasi dihabiskan untuk konsolidasi gagasan. Para penggerak muda mengumpulkan tetua adat dan aparatur kampung pada tahun 2021 guna meyakinkan bahwa pesisir mereka layak dijadikan destinasi wisata tanpa merusaknya. Langkah fisik pertama adalah gotong royong massal membersihkan area Kali dan Pantai Kyamdori dari sisa kayu apung dan sampah organik. Dilanjutkan pada awal 2022, Pokdarwis memetakan jalur aman kegiatan jungle tracking serta membangun dermaga sederhana untuk menyambut perahu wisatawan.
Namun, dalam fase eksperimen awal terjadi kegagalan yang amat instruktif. Semangat promosi warga begitu menggebu sehingga mereka mengundang pengunjung sebelum infrastruktur sanitasi dan balai pertemuan siap kelayakan teknis. Akibatnya, pada kunjungan perdana, wisatawan mengeluhkan fasilitas MCK yang sangat minim dan belum terstandarisasi. Kegagalan ini ditanggapi secara sigap; operasional pemasaran dihentikan sementara. Pokdarwis memfokuskan energi pada pembenahan fasilitas, membangun area parkir perahu, membenahi aula tradisional, dan mensyaratkan standar kebersihan ketat bagi setiap warga yang mendaftarkan rumahnya sebagai homestay.
Wawasan emas dari proses ini sangat berharga bagi replikator: antusiasme promosi (marketing) tidak boleh mendahului kesiapan produk pariwisata (product readiness). Kepuasan tamu pertama adalah kunci pembuka pintu pemasaran mulut ke mulut (word of mouth). Kualitas dasar seperti kebersihan MCK merupakan elemen wajib yang tidak bisa ditawar dalam ekowisata.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling fundamental datang dari kapasitas SDM dan resistensi sebagian warga. Beberapa keluarga menganggap membuka rumah untuk orang asing sebagai gangguan privasi. Pokdarwis memitigasinya melalui musyawarah adat bertahap, menunjukkan bukti pendapatan nyata dari keluarga perintis homestay. Keterbatasan manajerial—warga belum terbiasa mengelola pembukuan atau menyajikan makanan berstandar hospitality—diatasi dengan menggandeng Dinas Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya untuk bimbingan teknis. Ibu-ibu rumah tangga dilatih memasak kuliner laut secara higienis dan estetis (plating).
Tantangan eksternal datang dari keterisolasian logistik yang membuat harga bahan bangunan seperti semen dan perlengkapan homestay melambung tinggi. Mitigasi cerdas yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada material pabrik. Warga memaksimalkan bahan bambu, kayu lokal, dan daun sagu (rumbia) untuk mempercantik homestay serta balai pertemuan. Langkah ini secara tak terduga justru menaikkan nilai eksotisme di mata wisatawan. Tantangan alam berupa abrasi dan luapan musiman Sungai Mamberamo disiasati dengan menjadikan penanaman bakau (mangrove) sebagai “paket wisata edukasi ekologi” bagi pengunjung—mengubah kendala alam menjadi komoditas wisata [2].
Sinyal telekomunikasi yang nyaris nol di kawasan Mamberamo Hilir juga melumpuhkan upaya pemasaran digital. Pokdarwis bermitra dengan pemerintah daerah dan operator telekomunikasi untuk menempatkan alat pemancar sinyal (repeater) di titik strategis. Sementara menunggu infrastruktur digital memadai, pemasaran dilakukan secara konvensional melalui jaringan pemandu wisata Papua dan agen perjalanan petualangan yang beroperasi di Jayapura serta Manokwari.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan Kampung Amyas menembus 500 Besar ADWI 2024 merupakan buah harmonisasi antar-pemangku kepentingan. Aktor paling vital adalah militansi pemuda-pemudi Pokdarwis yang menjadi mesin penggerak tanpa pamrih. Pemerintah Kampung memberikan legitimasi hukum melalui surat keputusan penetapan kawasan wisata. Dinas Pariwisata Mamberamo Raya menyediakan pendampingan kelembagaan dan akses pelatihan [1]. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui program Jejaring Desa Wisata (Jadesta) secara drastis meningkatkan paparan (exposure) Kampung Amyas di kancah nasional.
Dari sisi kebudayaan, modal sosial yang menjadi perekat utama adalah filosofi kebersamaan yang terwujud dalam Tari Yospan. Tarian pergaulan ini bukan sekadar pementasan fisik, melainkan roh persaudaraan yang mengikat warga untuk bergotong royong menjamu tamu bak keluarga sendiri [5]. Kearifan kelautan warga Mamberamo memastikan seluruh rantai wisata—dari menjemput tamu di muara hingga menghidangkan santapan—terselenggara dengan kehangatan khas Papua yang sulit ditandingi.
Ilustrasi: Transportasi air menyusuri sungai menuju Kampung Amyas — menghadirkan sensasi petualangan ekowisata bahari dan sungai yang tak terlupakan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Pencapaian kuantitatif Kampung Amyas membalikkan keadaan secara dramatis. Tingkat kemiskinan yang pada baseline awal mencapai 60% kepala keluarga prasejahtera, kini turun menjadi sekitar 35% (penurunan 25 poin persentase) dalam kurun dua tahun. Pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat dari di bawah Rp800.000 per bulan menjadi Rp1.500.000–Rp2.000.000 per bulan berkat diversifikasi pendapatan dari jasa pemandu, sewa perahu, dan homestay. Jumlah kunjungan wisatawan tumbuh dari nol menjadi rata-rata 15–25 kelompok per bulan pada musim puncak. Puncak validasi tercapai dengan masuknya Kampung Amyas ke dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 [1].
Dampak kualitatifnya tak kalah revolusioner. Muncul kebanggaan komunal (civic pride) yang menguat di dada anak muda. Mereka yang tadinya bermimpi meninggalkan kampung untuk mengadu nasib ke kota kini memilih bertahan membangun desanya. Kesadaran sanitasi meroket tajam karena warga memahami bahwa sampah plastik di sungai akan mengusir wisatawan. Tari Yospan yang sempat meredup kini dihidupkan kembali oleh generasi muda sebagai atraksi kebanggaan [5]. Efek ganda (spillover effect) yang tidak direncanakan adalah munculnya inisiatif kuliner oleh kelompok ibu-ibu yang kini menjual papeda dan ikan bakar kemasan sebagai oleh-oleh wisatawan.
Perubahan nyata ini dituturkan langsung oleh pelaku wisata. “Dulu kami menganggap letak kami yang jauh di muara sungai ini sebagai kutukan ketertinggalan. Sekarang, keterpencilan itu justru menjadi daya tarik eksklusif. Wisatawan rela membayar mahal untuk merasakan hidup di atas air bersama kami. Setiap minggu kami punya pendapatan tunai,” ujar Ketua Pokdarwis Kampung Amyas dengan nada bangga.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Struktur pendanaan awal pengembangan wisata bersifat hibrida. Modal perdana murni mengandalkan tenaga swadaya (sweat equity) pemuda senilai sekitar Rp15 juta dalam bentuk gotong royong pembersihan lahan dan konstruksi dermaga kayu. Setelah pariwisata menunjukkan tren positif, Pemerintah Kampung menyisihkan Dana Desa (DD) sebesar Rp25–35 juta untuk pembangunan fasilitas MCK komunal, pembenahan aula pertemuan, dan pengadaan peralatan dapur standar. Tidak ada utang berbunga dari pihak ketiga yang membahayakan aset kampung. Biaya operasional bulanan—meliputi pemeliharaan dermaga, konsumsi bahan bakar perahu wisata, dan honor penjaga kebersihan—diperkirakan sebesar Rp3–5 juta.
Model pendapatan (revenue model) bertumpu pada asas keadilan ekonomi kerakyatan. Tarif diberlakukan secara paket (all-inclusive) atau per komponen. Sumber pendapatan utama terdiri dari jasa sewa perahu (boat rental) untuk susur Kali Kyamdori, jasa pemandu jungle tracking, tiket masuk atraksi budaya, serta kontribusi homestay. Sepuluh persen (10%) dari setiap transaksi dipotong untuk kas Pokdarwis guna pemeliharaan fasilitas dan operasional pemasaran. Strategi pengembalian investasi dirancang agar Dana Desa yang digelontorkan dapat kembali melalui retribusi wisata dalam jangka waktu 18–24 bulan, menjadikan inovasi ini mandiri secara fiskal tanpa bergantung pada suntikan dana eksternal berkelanjutan [6].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Dari pedalaman Mamberamo, Kampung Amyas mengukir pelajaran monumental yang menjadi bekal berharga bagi siapa pun yang ingin meniti jalur serupa. Keputusan terpenting yang terbukti tepat adalah mengedepankan otentisitas alih-alih kemewahan buatan. Membangun pariwisata tidak perlu menunggu investor luar datang memboyong modal dan membangun resor artifisial. Menata homestay berbasis rumah panggung lokal di atas air justru jauh lebih diapresiasi oleh wisatawan pencinta ekowisata yang haus pengalaman hidup nyata, bukan sekadar fasilitas bintang lima.
Keputusan strategis berikutnya yang terbukti efektif adalah diversifikasi produk wisata secara terintegrasi. Kejelian Pokdarwis menggabungkan potensi alam (Kali Kyamdori dan Pantai Kyamdori), aktivitas fisik (jungle tracking), serta kekayaan budaya (Tari Yospan) memastikan wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak di kampung. Jika diulang dari awal, satu hal yang pasti akan dilakukan berbeda adalah memastikan fasilitas MCK dan standar operasional homestay sudah 100% siap terlebih dahulu, sebelum satu kata promosi pun disebarkan ke luar. Pengalaman pahit kunjungan perdana yang mengecewakan membuktikan bahwa kesan pertama tidak pernah bisa diulang, dan reputasi destinasi wisata dibangun — atau dihancurkan — justru oleh tamu pertama.
Bagi desa lain yang bercita-cita menempuh jalur serupa, saran paling praktis dari Kampung Amyas adalah: bentuk dulu kelembagaan (Pokdarwis atau BUMDes) yang solid dengan AD/ART tertulis, tetapkan SOP minimum fasilitas yang terstandarisasi, baru kemudian lakukan pemasaran secara bertahap. Jangan tergoda untuk segera “viral” di media sosial sebelum produk wisata benar-benar layak dan siap menerima tamu. Lebih baik 10 wisatawan yang puas dan menjadi duta mulut ke mulut daripada 100 wisatawan yang kecewa dan menyebarkan ulasan negatif di platform digital.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Rencana keberlanjutan (sustainability) dirajut cermat agar keberhasilan ADWI 2024 menjadi batu loncatan, bukan garis akhir. Strategi jangka panjang bertumpu pada penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) tertulis yang mengikat seluruh anggota. Regulasi perlindungan ekosistem pesisir juga diintegrasikan ke dalam peraturan kampung, sehingga tata kelola wisata tidak tergantung pada figur tunggal yang dapat berganti.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dirancang melalui sistem kepengurusan bergilir dengan masa jabatan dua tahun. Pelajar SMA dilibatkan dalam tugas-tugas ringan penyambutan tamu agar terbangun kader wisata sejak dini. Apabila kepala kampung atau ketua Pokdarwis berganti, AD/ART dan SOP operasional yang sudah terdokumentasi memastikan kesinambungan program. Dari segi finansial, rencana pendapatan mandiri diwujudkan melalui alokasi wajib 10% kas Pokdarwis sebagai dana abadi (endowment fund) yang diinvestasikan pada pengadaan perahu wisata tambahan dan peralatan snorkeling, sehingga jangkauan atraksi meluas tanpa bergantung sepenuhnya pada dana hibah pemerintah.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi ekowisata terpadu Kampung Amyas berkontribusi nyata terhadap pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat kabupaten maupun nasional. Berikut adalah pemetaan kontribusi terhadap tujuan-tujuan SDGs yang relevan:
No SDGs
Penjelasan
Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Menciptakan aliran pendapatan tunai harian bagi keluarga nelayan melalui penyerapan produk laut segar untuk tamu dan penyewaan kamar sebagai homestay.
KK prasejahtera turun dari 60% → 35% dalam dua tahun.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
Pelajar SMA lokal dilibatkan dalam tugas pemanduan wisata, memperoleh keterampilan praktis (bahasa, hospitality, konservasi) yang tidak tersedia di kurikulum formal.
Jumlah pelajar yang terlibat aktif dalam pelatihan Pokdarwis meningkat setiap tahun.
SDGs 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
Terbukanya profesi kreatif baru: pemandu wisata alam, instruktur Tari Yospan, pengelola homestay, dan penyedia kuliner lokal — semuanya merupakan green jobs.
Serapan tenaga kerja pemuda (18–30 tahun) di sektor jasa wisata tumbuh dua digit per tahun.
SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Penerapan standar Sapta Pesona mendorong penataan permukiman pesisir yang bersih, aman, dan asri sebagai prasyarat penerimaan wisatawan.
Volume sampah domestik di badan sungai turun drastis sejak regulasi kebersihan kampung diberlakukan.
SDGs 14: Ekosistem Lautan & Pesisir
Penanaman bakau (mangrove) sebagai paket wisata edukasi ekologi dan perlindungan alur Kali Kyamdori dari penangkapan ikan destruktif [4].
Luasan penanaman mangrove baru bertambah setiap musim tanam; 0% penggunaan bom/racun ikan di zona wisata.
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Format integrasi antara konservasi pesisir dan budaya yang dijalankan Kampung Amyas adalah cetak biru (blueprint) yang siap diduplikasi. Prasyarat minimum bagi desa pengadopsi meliputi: (1) ketersediaan atraksi alam pesisir atau sungai yang otentik, (2) kekompakan masyarakat yang diwadahi oleh kelembagaan pemuda (Pokdarwis atau BUMDes), dan (3) komitmen kolektif untuk mematuhi etika kelestarian lingkungan. Estimasi biaya replikasi tergolong rendah (low-cost), yakni sekitar Rp40–60 juta yang dapat dialokasikan dari Dana Desa murni untuk pembangunan MCK komunal, dermaga sederhana, dan rambu wisata kayu. Durasi persiapan ideal adalah 6–12 bulan sebelum penerimaan tamu perdana.
Model adaptasi sangat fleksibel. Desa pesisir pantai dapat mengganti komponen susur sungai dengan snorkeling atau wisata mangrove. Desa pedalaman hutan dapat mengadaptasi jungle tracking menjadi trekking gunung atau observasi satwa. Esensinya tetap sama: menjadikan kehidupan autentik warga sebagai produk wisata utama, bukan membangun infrastruktur artifisial yang mahal. Strategi agar manfaat meluas adalah membangun jejaring antar-desa wisata di koridor Mamberamo Raya [7], sehingga wisatawan dapat menikmati paket multi-destination yang menghubungkan Kampung Amyas, Kampung Warembori, Danau Rombebai, dan Danau Bira dalam satu rute petualangan terpadu.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Jejaring Desa Wisata (Jadesta): Profil Desa Wisata Kampung Amyas,” Jakarta, 2024. [Online]. Tersedia: jadesta.kemenparekraf.go.id.
[3] Redaksi Papua Terkini, “Warembori, Gerbang Mamberamo: Kampung Warna-Warni di Muara Sungai Raksasa,” Papua Terkini, 2023. [Online]. Tersedia: papuaterkini.com.
[4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, “Penetapan Taman Nasional Mamberamo Foja (TN ke-57 Indonesia),” Jakarta, 2024. [Online]. Tersedia: menlhk.go.id.
[5] Pemerintah Provinsi Papua Tengah, “Tari Yospan: Warisan Budaya Pergaulan dan Persahabatan Papua,” 2024. [Online]. Tersedia: papuatengahprov.go.id.
[6] S. Adiwibowo, “Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Terpencil Papua,” Jurnal Perencanaan Pembangunan, vol. 5, no. 2, pp. 112–128, 2023.
[7] Pesona Papua, “Destinasi Wisata Mamberamo Raya: Danau Rombebai, Kampung Kapeso, dan Potensi Ekowisata,” 2024. [Online]. Tersedia: pesonapapua.com.
