oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Demulih di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sejak 2017 berhasil mewujudkan konsep smart village melalui pemanfaatan teknologi wajan bolic — antena penangkap sinyal WiFi berbahan dasar wajan penggorengan dan pipa paralon — untuk memberikan layanan internet gratis kepada seluruh warga di tiga banjar dinas. Pemerintah Desa Demulih di bawah kepemimpinan Perbekel I Nyoman Wijana, S.E., menggagas inovasi ini untuk mengatasi kondisi blank spot di Banjar Dinas Tanggahan Talang Jiwa yang sebelumnya tidak memiliki akses telepon maupun internet sama sekali. Dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 serta supervisi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangli, tower pemancar nirkabel dipasang di Bukit Demulih untuk memancarkan sinyal WiFi ke seluruh wilayah desa yang mencakup 463 hektare dan 4.659 jiwa. Inovasi ini memungkinkan warga mengakses pelayanan administrasi desa, perpustakaan online, informasi posyandu, pengaduan masyarakat, dan surat-menyurat secara digital melalui smartphone — sebuah pencapaian yang mengantarkan Desa Demulih mewakili Kabupaten Bangli dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Bali pada tahun 2018 [1][2].
Latar Belakang
Desa Demulih terletak di Kecamatan Susut, sebuah kawasan dataran tinggi di Kabupaten Bangli, Bali, yang dikelilingi hamparan sawah terasering dan perbukitan hijau. Desa seluas 463 hektare ini dihuni oleh 1.325 kepala keluarga atau 4.659 jiwa yang tersebar di tiga banjar dinas: Banjar Dinas Demulih, Banjar Dinas Tanggahan Tengah, dan Banjar Dinas Tanggahan Talang Jiwa. Mata pencaharian penduduk cukup beragam, mulai dari petani, pelaku pariwisata, pedagang, pengrajin ukiran kayu, pegawai negeri sipil, hingga produsen obat-obatan herbal — sebuah potensi ekonomi yang sesungguhnya membutuhkan akses informasi digital untuk berkembang lebih jauh [1].
Pada 2016, ambisi Pemerintah Desa Demulih untuk menerapkan konsep smart village menemui tembok besar. Banjar Dinas Tanggahan Talang Jiwa, yang terletak sekitar 7 kilometer dari pusat desa di Banjar Demulih, sama sekali tidak memiliki akses telepon maupun internet — kondisi blank spot total yang membuat warga di banjar tersebut terisolasi dari arus informasi digital. Pengrajin ukiran kayu tidak mampu memasarkan karyanya ke pasar yang lebih luas. Warga yang membutuhkan layanan administrasi harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kantor desa. Anak-anak usia sekolah kehilangan kesempatan mengakses sumber belajar online yang sudah lazim digunakan di wilayah perkotaan [1][3].
Kesenjangan digital antara Banjar Demulih yang sudah terkoneksi dengan Banjar Tanggahan Talang Jiwa yang gelap tanpa sinyal menjadi pemicu aksi nyata. Perbekel I Nyoman Wijana menyadari bahwa smart village mustahil terwujud jika seluruh elemen desa tidak terhubung secara merata. Ia pun memimpin musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggagas solusi internet gratis bagi seluruh warga — sebuah keputusan berani yang menjadi titik awal transformasi digital Desa Demulih [1][2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah sistem jaringan internet nirkabel (wireless) terintegrasi yang memanfaatkan tower pemancar di Bukit Demulih sebagai titik distribusi sinyal WiFi ke seluruh banjar dinas, dikombinasikan dengan teknologi wajan bolic sebagai antena penerima berbiaya rendah di sisi rumah warga. Gagasan ini lahir dari musyawarah desa pada 2016 ketika Tim IT Desa Demulih memutuskan bahwa teknologi nirkabel merupakan satu-satunya solusi yang layak mengingat topografi berbukit dan jarak antarbanjar yang mencapai 7 kilometer. Inspirasi penggunaan wajan bolic datang dari eksperimen serupa di berbagai wilayah terpencil Indonesia yang membuktikan bahwa wajan penggorengan biasa mampu difungsikan sebagai antena parabola penangkap sinyal [1][4].
Wajan bolic bekerja dengan prinsip fisika sederhana namun efektif: cekungan wajan berdiameter minimal 36 sentimeter berfungsi sebagai reflektor parabola yang mengumpulkan gelombang radio dan memfokuskannya ke titik tengah tempat antena penerima — berupa USB WiFi adapter yang dimasukkan ke dalam pipa paralon berisi aluminium foil — ditempatkan. Sinyal lemah yang sebelumnya tidak tertangkap oleh perangkat biasa diperkuat secara signifikan hingga mampu memberikan koneksi internet stabil dalam radius hingga 2 kilometer. Wajan bolic kemudian dipasang di atap rumah warga dengan posisi menghadap ke arah tower pemancar di kantor desa atau balai banjar. Yang membedakan inovasi Desa Demulih dari pendekatan konvensional adalah keberanian menggabungkan infrastruktur tower profesional dengan teknologi rakyat berbiaya rendah — menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat [4][5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada akhir 2016 dengan musyawarah desa yang menyepakati alokasi anggaran dari APBDes 2017 untuk pembangunan infrastruktur internet. Langkah pertama adalah pemasangan jaringan internet utama di Kantor Desa Demulih yang berada di Banjar Demulih sebagai pusat server dan akses internet. Tim IT desa kemudian merancang arsitektur jaringan nirkabel yang memanfaatkan ketinggian Bukit Demulih — sebuah bukit yang menjulang di antara tiga banjar — sebagai lokasi tower pemancar utama karena posisinya yang tidak terhalang pepohonan maupun bangunan [1].
Pada awal 2017, tower pemancar dipasang dan sinyal nirkabel dipancarkan menuju Banjar Tanggahan Talang Jiwa dan Banjar Tanggahan Tengah. Proses ini tidak berjalan mulus pada percobaan pertama: sinyal terhalang oleh vegetasi tropis yang tumbuh lebat di sepanjang jalur transmisi antara Bukit Demulih dan banjar tujuan. Tim IT harus melakukan survei ulang, mengidentifikasi titik-titik halangan, dan menyesuaikan ketinggian serta sudut tower pemancar berkali-kali hingga menemukan konfigurasi optimal. Kegagalan kalibrasi pertama ini memberikan pelajaran berharga bahwa perencanaan line of sight yang teliti jauh lebih penting daripada sekadar memasang tower di titik tertinggi [1][4].
Setelah jaringan nirkabel antarbanjar berhasil stabil, tahap berikutnya adalah sosialisasi teknologi wajan bolic kepada warga. Tim IT desa mengadakan pelatihan pembuatan dan pemasangan wajan bolic di setiap balai banjar, mengajarkan cara memilih wajan dengan kelengkungan yang tepat, merakit antena dari pipa paralon dan aluminium foil, serta mengarahkan wajan ke arah tower pemancar untuk mendapatkan sinyal terkuat. Secara bertahap, warga yang ingin mengakses internet dari rumah mulai memasang wajan bolic di atap rumah masing-masing — mengubah peralatan dapur sederhana menjadi gerbang menuju dunia digital [5][4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis terbesar adalah kondisi geografis Desa Demulih yang berbukit dengan vegetasi tropis lebat. Pepohonan tinggi dan bangunan-bangunan yang menjulang berpotensi menghalangi jalur sinyal nirkabel antara tower pemancar dan titik penerima di setiap banjar. Mitigasinya, Tim IT desa melakukan pemetaan line of sight secara menyeluruh dan memilih Bukit Demulih sebagai lokasi tower utama karena ketinggiannya yang memungkinkan sinyal melampaui seluruh halangan fisik. Selain itu, jadwal pemangkasan vegetasi di sepanjang jalur transmisi ditetapkan secara berkala untuk menjaga kualitas sinyal tetap optimal [1].
Kendala kedua berkaitan dengan karakteristik wajan bolic itu sendiri: semakin besar diameter wajan, semakin kuat sinyal yang ditangkap, namun semakin sulit pula pemasangannya dan semakin sering memerlukan kalibrasi ulang untuk menemukan sudut optimal. Cuaca ekstrem seperti angin kencang kerap menggeser posisi wajan sehingga sinyal melemah. Solusi yang ditempuh adalah melatih warga melakukan kalibrasi mandiri dan memasang penopang wajan yang lebih kokoh di atap rumah. Tim IT juga menyiapkan panduan bergambar sederhana agar warga dapat mengatasi masalah teknis ringan tanpa harus menunggu bantuan petugas [4][5].
Tantangan non-teknis yang tidak kalah berat adalah rendahnya literasi digital sebagian warga, khususnya generasi tua yang belum terbiasa menggunakan smartphone maupun aplikasi online. Meskipun internet sudah tersedia secara gratis, banyak warga yang masih memerlukan pendampingan intensif untuk mengakses layanan digital desa. Mitigasi yang diterapkan adalah penugasan petugas desa terlatih sebagai pendamping digital di setiap balai banjar, yang secara rutin mendampingi warga melakukan transaksi administrasi, mengakses informasi, dan memanfaatkan fitur pengaduan online hingga mereka mampu melakukannya secara mandiri [1][3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling krusial dalam keberhasilan smart village Desa Demulih adalah kepemimpinan visioner Perbekel I Nyoman Wijana yang sejak awal berkomitmen menjadikan teknologi informasi sebagai tulang punggung pembangunan desa. Ia tidak hanya menginisiasi gagasan, tetapi juga memimpin langsung proses musyawarah dengan BPD untuk mengalokasikan dana APBDes, bernegosiasi dengan DPMD Kabupaten Bangli agar bersedia menjadi supervisor, dan memobilisasi Tim IT desa untuk merancang serta mengeksekusi seluruh infrastruktur teknis. Dukungan institusional dari DPMD Kabupaten Bangli sebagai supervisor memberikan legitimasi sekaligus bimbingan teknis yang mempercepat implementasi [1][2].
Modal sosial khas Bali berupa sistem banjar — di mana warga terbiasa bermusyawarah, bergotong royong, dan menjalankan keputusan bersama — menjadi pengikat partisipasi yang sangat kuat. Ketika keputusan untuk menyediakan internet gratis sudah disepakati dalam musyawarah desa, seluruh warga di tiga banjar dinas terlibat aktif dalam proses sosialisasi dan pelatihan teknis. Tradisi ngayah (kerja bakti sukarela) memudahkan pelaksanaan pemasangan tower dan pelatihan wajan bolic karena warga dengan sukarela menyediakan tenaga dan waktu tanpa mengharapkan imbalan finansial [3][2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak kuantitatif paling nyata adalah teratasinya kondisi blank spot di seluruh wilayah Desa Demulih. Sebelum 2017, hanya Banjar Demulih yang memiliki akses internet, sementara Banjar Tanggahan Talang Jiwa memiliki konektivitas nol persen. Setelah tower pemancar dan jaringan wajan bolic beroperasi, kini 100 persen wilayah desa — mencakup ketiga banjar dinas — terjangkau sinyal nirkabel. Seluruh 4.659 jiwa penduduk dapat mengakses layanan digital desa melalui smartphone berbasis Android, mencakup profil desa, jadwal posyandu, produk unggulan, perpustakaan online, peta rumah tangga miskin, surat-menyurat elektronik, dan fitur pengaduan online. Pencapaian ini mengantarkan Desa Demulih mewakili Kabupaten Bangli dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Bali pada 2018 [1][2].
Dampak kualitatif yang paling mencolok adalah perubahan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah desa. Warga yang sebelumnya harus datang langsung ke kantor desa untuk mengurus surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, atau dokumen administrasi lainnya, kini dapat mengajukannya secara online dari rumah. Proses yang dulu memakan waktu berjam-jam kini selesai dalam hitungan menit. Fitur pengaduan online memicu transparansi pemerintahan desa karena aspirasi dan keluhan warga terarsip secara digital dan wajib ditindaklanjuti [1][3].
Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah terbukanya akses pemasaran daring bagi pengrajin ukiran kayu dan produsen obat herbal yang kini mulai menjangkau pasar di luar Kabupaten Bangli. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital meningkat secara signifikan, terlihat dari antusiasme warga yang secara sukarela menghadiri pelatihan pemanfaatan internet untuk keperluan ekonomi produktif. Perubahan budaya ini membuktikan bahwa penyediaan infrastruktur digital bukan sekadar proyek teknis, melainkan katalisator transformasi sosial-ekonomi yang berdampak luas melampaui tujuan awal program [5][6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama untuk pembangunan infrastruktur internet Desa Demulih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 yang dialokasikan melalui musyawarah desa dengan persetujuan BPD. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan perangkat jaringan utama, pembangunan tower pemancar di Bukit Demulih, pembelian router mikrotik, serta pengadaan access point WiFi di setiap balai banjar. Biaya pembuatan wajan bolic per unit sangat ekonomis, berkisar antara Rp200.000 hingga Rp350.000 — ratusan kali lebih murah daripada antena komersial — sehingga warga yang ingin memasang di rumah masing-masing tidak terbebani biaya besar [1][4].
Saat ini layanan internet disediakan secara gratis dengan akses dikontrol menggunakan mikrotik routerboard beserta username dan password umum. Untuk keberlanjutan finansial, pemerintah desa memproyeksikan bahwa pengelolaan layanan internet akan dialihkan ke BUMDes sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui skema layanan freemium: akses dasar tetap gratis untuk seluruh warga, sementara paket premium dengan bandwidth lebih besar ditawarkan berbayar bagi pelaku usaha dan pengguna yang membutuhkan koneksi lebih cepat. Pendapatan dari layanan premium diproyeksikan mampu menutupi biaya operasional sekaligus menghasilkan kontribusi bagi PADes [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil Pemerintah Desa Demulih adalah memanfaatkan topografi alam Bukit Demulih sebagai lokasi tower pemancar, sehingga tidak perlu membangun menara yang sangat tinggi dan mahal. Pengalokasian APBDes untuk infrastruktur digital menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan dana hibah eksternal, cukup dengan keberanian merealokasi anggaran yang sudah tersedia. Pelibatan DPMD Kabupaten Bangli sebagai supervisor sejak awal memberikan legitimasi, bimbingan teknis, dan jaminan keberlanjutan program yang menjadi fondasi keberhasilan implementasi. Adopsi teknologi tepat guna berupa wajan bolic membuktikan bahwa solusi tidak harus mahal — yang terpenting adalah kesesuaian teknologi dengan konteks lokal [1][4].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa survei line of sight jalur transmisi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh sebelum pemasangan tower, bukan setelah mengalami kegagalan sinyal pertama yang menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Program literasi digital bagi warga — terutama generasi tua — seharusnya dimulai bersamaan dengan pembangunan infrastruktur, bukan menunggu hingga internet tersedia dan baru menyadari bahwa banyak warga yang belum siap memanfaatkannya. Sistem autentikasi berbasis NIK juga idealnya dirancang sejak awal agar kontrol penggunaan dan pengembangan layanan premium tidak terhambat di kemudian hari.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi titik tertinggi di wilayah desa yang memiliki line of sight bersih ke seluruh pemukiman sebelum membangun tower pemancar, karena keberhasilan jaringan nirkabel sangat bergantung pada posisi pemancar. Kedua, libatkan pemuda desa yang melek teknologi sebagai Tim IT lokal agar pemeliharaan jaringan tidak bergantung pada tenaga ahli dari luar yang mahal dan sulit dijangkau. Ketiga, mulailah dengan layanan digital yang paling dibutuhkan warga — seperti administrasi surat-menyurat — untuk membangun kepercayaan sebelum menambah fitur lain yang lebih kompleks [5][3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang Desa Demulih bertumpu pada transfer pengelolaan layanan internet dari pemerintah desa ke BUMDes agar program tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBDes tahunan. BUMDes akan mengelola layanan internet sebagai unit bisnis mandiri dengan model freemium: akses dasar tetap gratis untuk seluruh warga, sementara paket premium dengan bandwidth lebih besar ditawarkan berbayar bagi pelaku usaha dan pengguna yang membutuhkan koneksi lebih cepat. Pendapatan dari layanan premium diproyeksikan mampu menutupi biaya operasional sekaligus menghasilkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa [1].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelembagaan Tim IT desa yang direkrut dari pemuda setempat. Pengetahuan teknis tidak hanya dimiliki oleh Perbekel, melainkan didistribusikan ke generasi muda yang akan menjadi penerus pengelolaan infrastruktur digital desa. Dokumentasi konfigurasi jaringan, prosedur pemeliharaan, dan panduan penanganan masalah teknis disusun secara tertulis agar keberlangsungan operasional terjamin meskipun terjadi pergantian kepemimpinan desa. Dengan demikian, inovasi smart village ini tidak bergantung pada figur tunggal, melainkan menjadi sistem yang terlembaga dan berkelanjutan [1][3].
Perluasan titik hotspot ke tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat — seperti pasar desa, pura, dan area wisata — menjadi agenda pengembangan berikutnya. Penguatan sistem autentikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan meningkatkan keamanan dan keterukuran penggunaan jaringan, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan layanan digital yang lebih canggih seperti e-commerce desa dan sistem informasi pertanian. Strategi ini memastikan bahwa infrastruktur digital yang sudah terbangun terus berkembang dan menghasilkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi smart village Desa Demulih berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pemanfaatan teknologi tepat guna berbiaya rendah untuk memperluas akses digital di wilayah pedesaan merupakan manifestasi konkret dari agenda global inklusi digital dan pengurangan kesenjangan. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Akses internet gratis membuka peluang bagi anak-anak dan warga desa untuk mengakses perpustakaan online, sumber belajar digital, dan informasi pendidikan yang sebelumnya tidak tersedia di wilayah blank spot. |
Jumlah warga yang mengakses perpustakaan online desa; akses sumber belajar digital oleh anak usia sekolah |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Konektivitas internet mendukung pengrajin ukiran kayu dan produsen obat herbal memasarkan produk secara daring ke pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM desa. |
Jumlah UMKM yang memasarkan produk secara online; peningkatan omzet pengrajin dan produsen lokal |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan tower pemancar nirkabel dan adopsi teknologi wajan bolic merupakan investasi infrastruktur digital berbiaya rendah yang membuktikan bahwa desa mampu membangun konektivitas sendiri tanpa menunggu operator telekomunikasi besar. |
Coverage area dari 0% menjadi 100% (3 banjar); biaya infrastruktur per unit wajan bolic Rp200.000–350.000 |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Program internet gratis secara merata menghapus kesenjangan digital antara Banjar Demulih yang lebih maju dengan Banjar Tanggahan Talang Jiwa yang sebelumnya terisolasi, memastikan pemerataan akses informasi bagi seluruh 4.659 jiwa penduduk desa. |
Eliminasi blank spot di seluruh wilayah desa; pemerataan akses layanan publik digital |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
Digitalisasi pelayanan administrasi desa dan fitur pengaduan online meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan desa — setiap pengaduan terarsip dan wajib ditindaklanjuti secara terukur. |
Jumlah layanan administrasi yang beralih ke sistem online; waktu respons pengaduan masyarakat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Replikasi inovasi smart village Desa Demulih di desa lain memerlukan beberapa prasyarat minimum. Pertama, ketersediaan akses internet awal di setidaknya satu titik di desa (kantor desa atau sekolah) yang akan menjadi sumber sinyal utama. Kedua, identifikasi titik tinggi alami atau buatan yang memiliki line of sight bersih ke seluruh pemukiman untuk penempatan tower pemancar. Ketiga, keberadaan minimal dua orang pemuda yang melek teknologi dan bersedia dilatih sebagai Tim IT lokal. Estimasi biaya replikasi untuk desa dengan luas dan topografi serupa berkisar Rp50–100 juta untuk infrastruktur tower dan jaringan utama (dari APBDes), ditambah Rp200.000–350.000 per unit wajan bolic yang ditanggung masing-masing rumah tangga, dengan durasi implementasi diperkirakan 3–6 bulan dari perencanaan hingga go-live [4][1].
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks geografis dan sosial masing-masing desa. Desa di dataran rendah tanpa bukit alami dapat menggunakan menara besi konvensional sebagai pengganti bukit, sementara desa pesisir dengan halangan minimal justru lebih mudah menerapkan teknologi ini karena line of sight yang lebih terbuka. Kunci adaptasi terletak pada pemahaman bahwa teknologi wajan bolic bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai kondisi lokal, selama prinsip dasar reflektor parabola dan jalur transmisi tanpa halangan terpenuhi [4].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, model Desa Demulih dapat diperluas dengan membangun jaringan mesh antardesa — di mana setiap desa yang sudah terkoneksi menjadi relay sinyal bagi desa tetangganya. DPMD atau Dinas Kominfo kabupaten dapat berperan sebagai koordinator dan supervisor teknis, meniru pola kerja sama yang sudah berhasil antara Desa Demulih dengan DPMD Kabupaten Bangli. Strategi ini memungkinkan perluasan cakupan internet desa secara bertahap tanpa memerlukan investasi besar secara sekaligus [2][1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Internet Gratis dengan Wajan Bolik — Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali,” inovasi.web.id, 2017. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/internet-gratis-dengan-wajan-bolik/
[2] Antara News Bali, “Desa Demulih Wakili Bangli dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi,” antaranews.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/710986/desa-demulih-wakili-bangli-dalam-lomba-desa-tingkat-provinsi
[3] Bali Puspa News, “Smart Village Desa Demulih: Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT di Kabupaten Bangli,” balipuspanews.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://www.balipuspanews.com/
[4] O. W. Purbo, “Panduan Pembuatan Antena Wajan Bolic untuk Akses Internet,” onnocenter.or.id. [Online]. Tersedia: https://onnocenter.or.id/
[5] Bali Post, “Desa Demulih Kembangkan Smart Village dengan Wajan Bolic untuk Internet Gratis,” balipost.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://www.balipost.com/
[6] Pemerintah Desa Demulih, “Website Resmi Desa Demulih,” demulih.desa.id. [Online]. Tersedia: https://demulih.desa.id
[7] M. A. Firmansyah dan R. Kurniawan, “Analisis Penerapan Antena Wajanbolic sebagai Solusi Akses Internet di Daerah Blank Spot,” Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2019. [Online]. Tersedia: https://www.neliti.com/
Kata Kunci: desa demulih, smart village, wajan bolic, internet gratis, Bangli, Bali, teknologi tepat guna, blank spot, I Nyoman Wijana, Kecamatan Susut, pelayanan publik online, APBDes, tower wireless, hotspot desa, inklusi digital, desa digital, e-government desa, lomba desa provinsi Bali, BUMDes, mikrotik routerboard
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Dusun Bondan di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bertransformasi dari dusun gelap tanpa jaringan listrik PLN menjadi kampung mandiri energi berkat teknologi Hybrid Energi One Pole (HEOP) yang menggabungkan panel surya dan kincir angin dalam satu tiang instalasi [1], [2]. Program yang diinisiasi Mohamad Jamaludin, tokoh pemuda dusun, bersama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap sejak 2017 ini berkembang menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) berkapasitas 16.200 Wp yang kini menerangi 78 rumah dan fasilitas umum selama 24 jam. Sebelumnya, warga — mayoritas pendatang dari Karawang yang membuka tambak di lahan pasang surut sejak 1997 — mengandalkan lampu minyak tanah atau menarik kabel ilegal sejauh 5 kilometer dari dusun tetangga [7]. Dampak inovasi ini melampaui penerangan: listrik PLTH juga mengoperasikan sistem desalinasi air payau Sidesimas dan aerator tambak ikan warga [3], [4]. Keberhasilan program Desa Energi Berdikari ini diakui lewat penghargaan Dharma Karya ESDM 2024 dan Satyalancana Pembangunan, menjadikan Dusun Bondan model percontohan nasional [8], [9].
Latar Belakang
Dusun Bondan terletak di kawasan laguna Segara Anakan yang dikelilingi ekosistem hutan mangrove terbesar di Pulau Jawa, dan hanya dapat dijangkau melalui perahu motor sekitar 1,5 hingga 2,5 jam dari daratan Cilacap [1]. Mayoritas warga dusun ini adalah pendatang dari Karawang, Jawa Barat, yang tiba sekitar 1997 untuk membuka tambak udang dan bandeng di lahan pasang surut hasil reklamasi [7]. Keterisolasian geografis menjadikan dusun ini tidak terjangkau jaringan listrik PLN selama lebih dari dua dekade, memaksa warga menjalani kehidupan dalam kegelapan setiap malam.
Sebelum hadirnya inovasi HEOP, warga mengandalkan teplok atau lampu minyak tanah sebagai satu-satunya sumber penerangan. Sebagian keluarga berupaya menarik kabel listrik secara mandiri sejauh 5 kilometer dari dusun sebelah menggunakan tiang kayu yang melewati rawa-rawa, menghasilkan aliran listrik yang tidak stabil dan berbahaya bagi keselamatan [1], [5]. Keluarga lainnya sama sekali tidak memiliki akses listrik dan hanya menggunakan pelita minyak maupun lampu LED baterai, sementara kebutuhan air bersih harus dipenuhi dengan menempuh perjalanan hingga tiga jam ke Pulau Nusakambangan [7].
Kondisi ini menghambat pendidikan anak-anak dan produktivitas tambak ikan yang menjadi mata pencaharian utama warga [2]. Keresahan inilah yang menggerakkan Mohamad Jamaludin, tokoh pemuda setempat, untuk menghubungi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap dan mengajak perusahaan menganalisis bersama persoalan serta potensi dusunnya, momentum yang kemudian melahirkan program Desa Energi Berdikari pada 2017 [6].
Inovasi yang Diterapkan
Teknologi Hybrid Energi One Pole (HEOP) lahir dari ajang kompetisi karya ilmiah inovasi teknologi terapan untuk masyarakat pesisir yang diselenggarakan Pertamina RU IV Cilacap pada akhir 2016. Mahasiswa STT PLN Jakarta (kini Institut Teknologi PLN) memenangkan kompetisi tersebut dengan prototipe pembangkit listrik hibrida yang memadukan panel surya dan kincir angin dalam satu tiang tunggal [5]. Mohamad Jamaludin dan KPI Unit Cilacap kemudian menantang para mahasiswa pemenang mengimplementasikan temuan mereka langsung di Dusun Bondan sebagai proyek percontohan nyata.
HEOP memanfaatkan dua sumber energi terbarukan yang melimpah di kawasan pesisir — sinar matahari dan tiupan angin — dengan komposisi sekitar 70 persen tenaga surya dan 30 persen tenaga angin [9]. Energi disimpan dalam baterai aki dan didistribusikan melalui jaringan kabel sederhana. Sistem ini berkembang menjadi PLTH berkapasitas 16.200 Wp dengan 5 unit kincir angin dan 24 panel surya, yang selain menyalakan listrik rumah tangga juga menggerakkan sistem desalinasi air payau Sidesimas dan sistem peringatan dini banjir bagi warga dusun yang rawan pasang laut [8].
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan dimulai pada 2017, ketika prototipe HEOP dipasang di 14 titik sambungan utama, dilengkapi 14 unit panel surya tambahan untuk rumah-rumah yang berjarak jauh dari tiang utama [1], [7]. Pemeliharaan alat dirancang sederhana agar dapat langsung diserahkan kepada warga tanpa memerlukan tenaga ahli dari luar.
Prototipe HEOP generasi awal ini ternyata hanya mampu menghasilkan arus searah (DC), sementara sebagian besar peralatan rumah tangga standar seperti televisi dan penanak nasi membutuhkan arus bolak-balik (AC) 220 volt [7]. Keterbatasan ini membuat warga awalnya hanya bisa memanfaatkan listrik untuk penerangan dasar. Kendala inilah yang mendorong Pertamina menggandeng Politeknik Negeri Cilacap (PNC) pada 2018 untuk mengembangkan sistem hibrida berkapasitas 6.000 Wp yang dilengkapi inverter pengonversi arus, sehingga warga akhirnya bisa menggunakan peralatan elektronik rumah tangga standar — sebuah pembelajaran penting bagi replikator bahwa prototipe awal perlu diuji terhadap kebutuhan riil peralatan rumah tangga, bukan hanya kemampuan menghasilkan listrik semata.
Pengembangan berlanjut hingga PLTH berkapasitas 12.000 Wp resmi beroperasi pada 2019 dengan 5 unit kincir angin dan 24 panel surya, sebelum ditingkatkan lagi menjadi 16.200 Wp pada akhir 2020 [7]. Pada tahap ini, program bertransformasi menjadi Desa Energi Berdikari (DEB) dengan dua pilar utama: E-Mas Bayu (Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin) dan E-Mbak Mina (Energi Mandiri Tambak Ikan), dengan Mohamad Jamaludin berperan sebagai koordinator lapangan [3], [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama penerapan inovasi ini terletak pada kondisi geografis Dusun Bondan yang sangat terpencil di tengah laguna Segara Anakan, sehingga pengiriman perangkat dan material hanya bisa dilakukan lewat jalur perahu dengan biaya logistik tinggi. Lingkungan rawa payau berkadar garam tinggi juga mempercepat korosi perangkat logam. Pertamina memitigasi kendala ini dengan merancang jadwal pengiriman material secara bertahap serta memilih komponen tahan korosi untuk instalasi di area terbuka [1].
Keterbatasan sumber daya manusia terampil di bidang teknik kelistrikan merupakan kendala struktural yang memerlukan pendampingan berkelanjutan. Pertamina mengatasinya dengan menyertakan Mohamad Jamaludin dalam program sertifikasi kelistrikan hasil kolaborasi Pertamina dan Kementerian ESDM, bersama 21 local heroes energi terbarukan lain dari 12 provinsi di Indonesia, sehingga kapasitas pemeliharaan sistem tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga ahli dari luar [2], [6].
Cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang pasang di musim tertentu berpotensi merusak instalasi kincir angin dan panel surya yang terpapar langsung di area terbuka. Sistem peringatan dini banjir yang kini terintegrasi dengan PLTH membantu warga mengantisipasi risiko pasang laut lebih awal, sekaligus menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap infrastruktur energi itu sendiri [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan lokal Mohamad Jamaludin menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Jamal, sapaan akrabnya, resah melihat dusunnya tenggelam dalam kegelapan selama lebih dari dua dekade dan berinisiatif membangun jejaring kolaborasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap [2], [3]. Perannya sebagai penghubung antara masyarakat dusun dan perusahaan memastikan kebutuhan nyata warga terterjemahkan dalam desain teknis program yang sesuai kondisi lapangan.
Kolaborasi multipihak antara masyarakat Dusun Bondan, PT Kilang Pertamina Internasional, mahasiswa STT PLN Jakarta sebagai perancang awal prototipe, dan Politeknik Negeri Cilacap sebagai mitra pengembangan teknis sejak 2018 menciptakan ekosistem inovasi yang saling melengkapi [5], [7]. Kesederhanaan desain teknologi HEOP yang mudah dipelihara oleh masyarakat awam menjadi kunci keberlanjutan program tanpa ketergantungan penuh pada tenaga teknis dari luar.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum PLTH beroperasi, warga hanya mengandalkan lampu minyak tanah atau aliran listrik ilegal yang tidak stabil, sementara kebutuhan air bersih dipenuhi dengan perjalanan tiga jam ke Nusakambangan dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp743.590 per bulan per rumah tangga [7]. Setelah PLTH berkapasitas 16.200 Wp beroperasi penuh, 78 rumah dan fasilitas umum di Dusun Bondan kini menikmati listrik 24 jam, sementara sistem desalinasi Sidesimas menghasilkan sekitar 720 liter air bersih per hari, menekan pengeluaran air rumah tangga hingga 76 persen menjadi sekitar Rp185.897 per bulan [7], [8].
Anak-anak kini dapat belajar di malam hari tanpa bergantung pada cahaya pelita yang redup dan berisiko kebakaran. Aerator tambak yang dioperasikan listrik PLTH menjaga kualitas air tambak dan mendorong hasil budidaya ikan bandeng, udang, dan kepiting naik hingga 1,5 ton per hektare, sementara kelompok usaha mikro warga kini meraup omzet sekitar Rp7,5 juta per bulan [7].
Keberhasilan program ini mendapat pengakuan nasional: tim CSR Gugus Exterminator RU IV meraih penghargaan Dharma Karya ESDM 2024 dari Kementerian ESDM, sementara Area Manager Communication, Relation & CSR Kilang Pertamina, Cecep Supriyatna, dianugerahi Satyalancana Pembangunan oleh Presiden atas pembinaan program ini [8], [9]. Dusun Bondan kini dikenal sebagai “Kampung Kincir” yang menjadi destinasi studi banding dan rujukan nasional pengembangan energi terbarukan di wilayah kepulauan terpencil.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Investasi awal dan pengembangan PLTH sepenuhnya dibiayai program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, mencakup pembangunan instalasi HEOP, kolaborasi teknis dengan Politeknik Negeri Cilacap pada 2018, hingga peningkatan kapasitas bertahap dari 6.000 Wp menjadi 16.200 Wp [1], [7]. Model pembiayaan ini tidak membebani anggaran desa maupun swadaya warga pada tahap pembangunan infrastruktur.
Keberlanjutan operasional ditopang iuran warga yang sangat terjangkau: sekitar Rp25.000 per bulan untuk pemeliharaan listrik per rumah tangga, dan Rp1.500 per jerigen 30 liter untuk air bersih hasil desalinasi [7]. Mekanisme kompensasi diterapkan ketika terjadi pemadaman — pengelola mengurangi tagihan bulan berikutnya sebagai bentuk akuntabilitas layanan. Untuk jangka panjang, Pertamina tengah menyiapkan pengembangan koperasi warga agar Dusun Bondan mencapai kemandirian penuh begitu masa pendampingan CSR berakhir [7].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Dusun Bondan menunjukkan bahwa keputusan Mohamad Jamaludin menghubungi langsung perusahaan dan mengajak dialog terbuka soal kebutuhan dusunnya adalah langkah kunci yang tepat, jauh lebih efektif dibanding menunggu program bantuan datang dengan sendirinya. Keputusan menantang mahasiswa pemenang kompetisi untuk mengimplementasikan langsung prototipe mereka di lapangan, bukan membiarkannya berhenti sebagai karya ilmiah, juga terbukti menjadi keputusan yang tepat.
Jika memulai dari awal, keterbatasan arus DC pada prototipe generasi pertama semestinya diantisipasi lebih dini lewat kajian teknis bersama institusi pendidikan vokasi seperti Politeknik Negeri Cilacap, alih-alih menunggu keluhan warga soal peralatan elektronik yang tidak bisa digunakan. Pembelajaran ini menegaskan pentingnya melibatkan mitra teknis formal sejak fase prototipe, bukan hanya pada fase pengembangan lanjutan.
Bagi desa atau dusun lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis terpenting adalah memulai dari tokoh lokal yang berani menjadi penghubung aktif dengan calon mitra pendanaan, memilih teknologi hibrida yang menggabungkan lebih dari satu sumber energi terbarukan sesuai potensi wilayah, serta merancang sejak awal skema iuran pemeliharaan yang terjangkau agar warga memiliki rasa tanggung jawab atas keberlanjutan infrastruktur.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan dirancang melalui pemberdayaan warga sebagai pengelola dan pemelihara infrastruktur energi secara mandiri. Mohamad Jamaludin, yang telah mengantongi sertifikasi kelistrikan hasil kolaborasi Pertamina dan Kementerian ESDM, melakukan pendampingan rutin kepada warga dalam perawatan panel surya, kincir angin, dan baterai penyimpan energi [2], [6].
Keikutsertaan Jamaludin dalam jaringan 21 local heroes energi terbarukan dari 12 provinsi turut membuka akses pembelajaran silang antar-daerah, sehingga kapasitas pengelolaan tidak hanya bertumpu pada dirinya seorang. Sistem pemeliharaan yang dirancang sesederhana mungkin memungkinkan warga tanpa latar belakang teknik sekalipun melakukan perawatan dasar dan identifikasi gangguan ringan secara mandiri, mengurangi risiko program terhenti jika kelak Jamaludin tidak lagi aktif.
Pada jangka panjang, Pertamina tengah menyiapkan pengembangan koperasi warga sebagai wadah kemandirian ekonomi begitu masa pendampingan CSR berakhir [7]. Iuran listrik dan air yang sudah berjalan menjadi fondasi arus kas mandiri, sementara integrasi program Desa Energi Berdikari ke dalam kebijakan CSR berkelanjutan KPI Unit Cilacap menjamin dukungan teknis untuk peremajaan peralatan selama masa transisi menuju kemandirian penuh.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Energi Berdikari Dusun Bondan berkontribusi pada berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Ketersediaan listrik terjangkau dari PLTH menghilangkan beban pengeluaran warga untuk minyak tanah dan baterai, sementara aerator tambak membuka peluang peningkatan pendapatan petambak. |
Penurunan pengeluaran air rumah tangga 76% (Rp743.590 menjadi Rp185.897/bulan) |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Sistem desalinasi Sidesimas yang dioperasikan listrik PLTH mengubah air payau laguna Segara Anakan menjadi air bersih layak konsumsi, menghilangkan ketergantungan pada suplai air dari Nusakambangan. |
Produksi air bersih sekitar 720 liter per hari |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Teknologi HEOP yang berkembang menjadi PLTH berkapasitas 16.200 Wp menyediakan akses energi bersih terbarukan bagi 78 rumah di Dusun Bondan, menggantikan ketergantungan pada minyak tanah. |
Kapasitas terpasang 16.200 Wp; 78 rumah teraliri listrik 24 jam |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengoperasian aerator tambak melalui program E-Mbak Mina meningkatkan produktivitas budidaya ikan bandeng, udang, dan kepiting yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. |
Hasil tambak naik hingga 1,5 ton/hektare; omzet kelompok usaha mikro ~Rp7,5 juta/bulan |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Penerapan HEOP membuktikan wilayah kepulauan terpencil dapat membangun sistem kelistrikan mandiri tanpa jaringan konvensional, hasil kolaborasi Pertamina, STT PLN Jakarta, dan Politeknik Negeri Cilacap. |
Peningkatan kapasitas bertahap dari 6.000 Wp menjadi 16.200 Wp (2018–2020) |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Penggantian lampu minyak tanah dengan energi surya dan angin mengurangi emisi karbon rumah tangga, selaras dengan target Net Zero Emission 2060 nasional. |
Komposisi energi terbarukan 70% surya dan 30% angin menggantikan bahan bakar fosil |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara masyarakat Dusun Bondan, KPI Unit Cilacap, mahasiswa STT PLN Jakarta, dan Politeknik Negeri Cilacap menciptakan model kemitraan efektif untuk pembangunan berkelanjutan. |
4 mitra aktif berkolaborasi (warga, KPI, STT PLN, PNC) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Energi Berdikari Dusun Bondan dapat direplikasi di desa pesisir dan kepulauan terpencil lain yang menghadapi tantangan serupa dalam akses listrik. Kunci keberhasilan replikasi terletak pada kehadiran tokoh lokal yang berperan sebagai penggerak, ketersediaan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, serta kemitraan dengan perusahaan atau institusi pendidikan vokasi yang mampu menyediakan pendanaan dan pendampingan teknis [8]. Pertamina sendiri telah mengembangkan program serupa di lokasi lain seperti Pandansimo, yang mengadopsi pembelajaran dari pengalaman Dusun Bondan.
Strategi scale up jangka panjang dapat diwujudkan melalui integrasi model HEOP ke dalam kebijakan nasional elektrifikasi wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang belum terjangkau jaringan PLN. Kementerian ESDM dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif Dusun Bondan — melibatkan korporasi, politeknik lokal, dan tokoh masyarakat sekaligus — sebagai pola standar pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis masyarakat di wilayah kepulauan terpencil lainnya.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Berkat Teknologi Hybrid Energi One Pole (HEOP), Dusun Bondan Nikmati Listrik dari Energi Terbarukan Secara Gratis,” inovasi.web.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] Mongabay Indonesia, “Dusun Bondan: Dari Kegelapan Menuju Kampung Mandiri Energi Terbarukan di Laguna Segara Anakan,” mongabay.co.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id
[3] Kompas.com, “Mengenal Jamal, Komandan Energi Terbarukan dari Dusun Bondan,” nasional.kompas.com, 23 Mar. 2025. [Online]. Tersedia: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/23/10260021/mengenal-jamal-komandan-energi-terbarukan-dari-dusun-bondan
[4] Kontan.co.id, “Jamal, Komandan Energi Terbarukan dari Dusun Bondan,” native.kontan.co.id. [Online]. Tersedia: https://native.kontan.co.id/news/jamal-komandan-energi-terbarukan-dari-dusun-bondan
[5] Liputan6.com, “Teknologi HEOP Buah Lomba Inovasi Pertamina Terangi Dusun Bondan Cilacap,” liputan6.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://liputan6.com
[6] Liputan6.com, “Kisah Jamal, Pemimpin Lokal yang Membawa Energi Terbarukan ke Desanya,” liputan6.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5972491/kisah-jamal-pemimpin-lokal-yang-membawa-energi-terbarukan-ke-desanya
[7] Antara News, “Pembangkit Hibrida Bebaskan Warga Dusun Bondan dari Kegelapan,” antaranews.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/2440917/pembangkit-hibrida-bebaskan-warga-dusun-bondan-dari-kegelapan
[8] Cilacapedia, “Angkat Cerita Sukses Desa Energi Berdikari Binaan di Dusun Bondan, Kilang Pertamina Cilacap Raih Penghargaan Dharma Karya ESDM 2024,” cilacapedia.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://cilacapedia.com/angkat-cerita-sukses-desa-energi-berdikari-binaan-di-dusun-bondan-kilang-pertamina-cilacap-raih-penghargaan-dharma-karya-esdm-2024/
[9] Nusantara Indonesia, “Berhasil Bangun Desa Energi Berdikari, Area Manager CSR Kilang Balongan Diganjar Satyalancana Pembangunan,” nusantaraindonesia.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://www.nusantaraindonesia.id/2026/05/berhasil-bangun-desa-energi-berdikari.html
oleh Tim Inovasi Desa | 17 Agu 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan Biogas Limbah Tahu (Biolita) sejak 2009 untuk mengolah limbah cair dari sentra industri tahu terbesar di kabupaten ini [1]. Program ini digagas Kepala Desa Kalisari periode 2007-2013, almarhum Wibowo, bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Riset dan Teknologi [2]. Inovasi ini menjawab pencemaran sungai akibat limbah cair dari ratusan pengrajin tahu yang telah beroperasi sejak 1965, yang sempat menyebabkan gagal panen padi dan penyakit kulit warga [1]. Melalui enam unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun bertahap hingga 2019, Biolita pada masa puncaknya menyalurkan gas metana ke 210 rumah tangga dengan iuran Rp20.000 per bulan [1]. Capaian ini sekaligus mengantarkan Desa Kalisari meraih penghargaan Desa Mandiri Energi dari Kemenristek pada 2015. Kini, di bawah Kepala Desa Endar Susanto, hanya tiga dari enam unit IPAL yang masih berfungsi akibat penurunan jumlah pengrajin tahu sejak pandemi COVID-19, dengan kebutuhan perbaikan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar [3].
Latar Belakang
Desa Kalisari terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai sentra industri tahu terbesar di kabupaten sejak dirintis Babah Menang, warga keturunan Tionghoa yang menularkan usahanya kepada penduduk setempat pada 1965 [2]. Ratusan pengrajin tahu beroperasi setiap hari di desa ini, dengan sekitar 284 pengrajin tercatat mengolah rata-rata 11.843 kilogram kedelai per hari pada masa produksi normal [6].
Limbah cair hasil produksi tahu yang langsung dibuang ke tanah dan sungai membuat aliran air di desa ini berubah menjadi berbuih putih dengan bau menyengat. Kondisi ini mengganggu warga maupun desa tetangga seperti Ciroyom, Karanglo, Cikembulan, dan Pancurendang. Banyak warga mengalami penyakit kulit karena kebiasaan mencuci di saluran air tercemar limbah tahu, sementara kadar keasaman tanah meningkat akibat endapan limbah, menyebabkan tanaman padi di lahan bengkok desa gagal panen pada 2009. Limbah tahu mentah bahkan tercatat mampu mematikan ikan hingga 50 persen hanya dalam enam menit, menggambarkan tingkat pencemaran yang parah [1].
Momentum perubahan muncul ketika desa-desa tetangga kerap melayangkan protes atas pencemaran yang mengalir dari Kalisari, mendorong Kepala Desa Wibowo mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga. Sampel limbah tahu Kalisari kemudian dibawa untuk diuji di laboratorium Kementerian Ristek, dan hasilnya menunjukkan potensi besar untuk diolah menjadi biogas [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Biolita, sistem pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas menggunakan teknologi reaktor unggun tetap (fixed bed) yang dikembangkan BPPT [1]. Gagasan ini lahir dari hasil uji laboratorium yang membuktikan limbah tahu Kalisari berpotensi diolah menjadi sumber energi, bukan sekadar limbah yang harus dibuang. Pada 2009, BPPT dengan pendanaan Kemenristek membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biolita pertama di desa ini.
Limbah cair tahu dari pengrajin dialirkan melalui jaringan pipa induk menuju digester, tempat potongan bambu yang direndam bersama kotoran sapi selama 15 hari dan diberi bakteri menjadi media tumbuh mikroorganisme. Melalui fermentasi anaerobik, gas metana yang dihasilkan kemudian disalurkan lewat jaringan pipa langsung ke kompor rumah tangga warga yang telah dimodifikasi [1].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan solusi lingkungan dengan insentif ekonomi langsung bagi warga, karena pengrajin tahu yang menyalurkan limbahnya justru mendapat manfaat energi gratis atau bertarif rendah untuk kebutuhan rumah tangga. Pendekatan ini membedakan Biolita dari solusi pengolahan limbah konvensional yang umumnya hanya berhenti pada aspek pembuangan tanpa pemanfaatan lanjutan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan Biolita berlangsung bertahap selama beberapa tahun. BPPT memulai program pada 2009, lalu melanjutkannya pada 2010 dan 2012 setelah melihat hasil pengolahan limbah yang menjanjikan [1].
BPPT sebenarnya membangun instalasi serupa secara bersamaan pada 2009 di Desa Cikembulan, namun upaya di desa tersebut tidak berhasil, sementara Kalisari justru berkembang pesat [1]. Perbedaan hasil ini menjadi pembelajaran penting bahwa keberhasilan teknologi biogas tidak hanya ditentukan oleh instalasi teknis semata, tetapi juga oleh kepemimpinan lokal yang mampu meyakinkan pengrajin tahu berpartisipasi konsisten menyalurkan limbahnya. Pada 2013, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun reaktor keempat dengan target melayani 90 rumah tangga tambahan, dan pembangunan berlanjut hingga unit keenam rampung pada 2019 [4].
Proses ini mengajarkan pentingnya partisipasi aktif pengrajin tahu dalam menyuplai limbah secara konsisten sebagai kunci kelangsungan operasional, sebuah wawasan yang terbukti krusial ketika partisipasi menurun di kemudian hari. Replikator disarankan memastikan komitmen jangka panjang pelaku usaha penyuplai limbah sebelum memperluas jumlah unit reaktor.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kendala teknis berupa air yang mengendap di pipa penyalur biogas sehingga menghambat distribusi gas ke rumah tangga penerima. Ketergantungan pada pemantauan rutin tim BPPT membuat operasional terganggu ketika dukungan teknis dari lembaga tersebut berkurang seiring waktu. Pemerintah desa memitigasi kendala ini dengan membentuk Kelompok Biolita Kalisari yang secara mandiri menangani perawatan harian instalasi.
Tantangan eksternal terbesar datang dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan jumlah pengrajin tahu aktif turun dari 280 menjadi jauh lebih sedikit, sekaligus mengurangi pasokan limbah ke IPAL secara drastis [4]. Perpindahan lokasi produksi sebagian pengrajin dari titik yang terhubung jaringan pipa turut menyebabkan banyak pengrajin tidak lagi mengalirkan limbahnya ke IPAL.
Akibat kombinasi tantangan ini, hingga 2022 tiga dari enam unit IPAL Biolita tidak dapat lagi berfungsi [3]. Jumlah rumah tangga penerima biogas di salah satu unit bahkan menyusut dari 25 rumah menjadi hanya 7-10 rumah. Kepala Desa Endar Susanto memitigasi krisis ini dengan mengajukan permohonan bantuan perbaikan kepada BPPT, DPRD Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan visionaris Kepala Desa Kalisari periode 2007-2013, almarhum Wibowo, yang mendorong pengujian limbah ke tingkat nasional, membangun kepercayaan warga, dan meyakinkan pengrajin tahu mengalirkan limbahnya ke IPAL [2]. Kepemimpinan semacam inilah yang absen di Desa Cikembulan, sehingga instalasi serupa yang dibangun bersamaan pada 2009 di desa tersebut tidak berhasil berkembang [1].
Dukungan multipihak juga menjadi kunci keberhasilan, mencakup BPPT sebagai penyedia teknologi, Kemenristek sebagai pemberi dana, serta Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra pembangunan lanjutan. Organisasi Kelompok Biolita Kalisari yang terbentuk dari para pengrajin tahu turut memastikan keberlanjutan operasional dan distribusi gas kepada warga.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Biolita hadir, sungai-sungai di Desa Kalisari berbuih putih dan berbau menyengat akibat limbah tahu yang dibuang langsung, menyebabkan gagal panen padi pada 2009 dan penyakit kulit warga. Setelah Biolita berkembang, pada puncak kejayaannya sekitar 142 dari 250 pengrajin tahu (56 persen) menyalurkan limbahnya ke IPAL [1]. IPAL ini menyediakan gas untuk kebutuhan memasak 210 rumah tangga dengan iuran Rp20.000 per bulan, jauh lebih murah dibanding membeli tabung LPG.
Kualitas lingkungan Desa Kalisari berubah drastis, dengan sungai yang dulu berbuih dan berbau kini kembali jernih hingga dimanfaatkan warga untuk kolam ikan [1]. Persoalan penyakit kulit pun berkurang dan desa tetangga tidak lagi mengeluhkan pencemaran. Keberhasilan ini mengantarkan Desa Kalisari dicanangkan sebagai Desa Mandiri Energi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kemenristek pada 2013, sebelum meraih penghargaan resminya pada 2015 [4], [5].
Iuran warga dari Biolita sempat dikembangkan kelompok menjadi usaha peternakan, perikanan, dan pertanian yang memperkuat ekonomi desa, sebuah dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal program. Namun, kejayaan ini kini menyusut akibat pandemi dan penurunan partisipasi pengrajin, sehingga hanya tiga dari enam unit IPAL yang masih berfungsi pada 2022 [3]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi desa memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, bukan pencapaian sekali jadi.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Biolita bersumber dari kombinasi anggaran Kementerian Riset dan Teknologi melalui BPPT untuk pembangunan unit pertama pada 2009 [1]. Pendanaan berlanjut dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk unit keempat pada 2013, serta swadaya masyarakat untuk sebagian unit lainnya. Total enam unit IPAL Biolita terbangun hingga 2019 melalui kombinasi sumber pendanaan ini [4].
Model keberlanjutan operasional bertumpu pada iuran bulanan warga penerima gas sebesar Rp20.000 per rumah tangga, yang dikelola Kelompok Biolita Kalisari untuk membiayai perawatan alat [1]. Kepala Desa Endar Susanto kini mengajukan permohonan anggaran perbaikan sekitar Rp1,5 miliar kepada BPPT serta DPRD kabupaten dan provinsi untuk merevitalisasi tiga unit IPAL yang tidak berfungsi [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Kepala Desa Wibowo membawa sampel limbah untuk diuji secara ilmiah ke tingkat nasional, alih-alih hanya mengandalkan solusi lokal seadanya, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuka akses teknologi dan pendanaan dari BPPT dan Kemenristek. Keputusan membentuk Kelompok Biolita Kalisari dari para pengrajin tahu sendiri juga terbukti penting untuk menjaga rasa memiliki dan keberlangsungan operasional harian.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Kalisari dapat mempertimbangkan penyusunan mekanisme insentif yang lebih mengikat bagi pengrajin tahu untuk terus menyalurkan limbah, mengingat penurunan partisipasi pengrajin pascapandemi terbukti menjadi penyebab utama kemunduran Biolita. Pengalaman Cikembulan yang gagal pada instalasi bersamaan tahun 2009 juga menjadi pelajaran bahwa dukungan kepemimpinan lokal sama pentingnya dengan kesiapan teknologi.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memastikan komitmen jangka panjang dari pelaku usaha penyuplai limbah sebelum memperluas jumlah unit reaktor, agar investasi infrastruktur tidak sia-sia ketika pasokan limbah menurun. Menyiapkan dana cadangan perawatan sejak awal, alih-alih hanya mengandalkan bantuan pemerintah saat kerusakan terjadi, juga disarankan berdasarkan pengalaman krisis Biolita pascapandemi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Biolita bertumpu pada sistem iuran bulanan warga yang dikelola Kelompok Biolita Kalisari untuk membiayai operasional dan perawatan alat, dirancang agar mandiri secara finansial tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah [1]. Pemerintah Desa Kalisari terus berupaya memulihkan unit-unit IPAL yang rusak, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk memperbaiki tiga IPAL yang tidak berfungsi [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji melalui pergantian Kepala Desa Kalisari dari Wibowo (2007-2013) kepada Aziz Masruri (2013-2019), dan kini Endar Susanto (2019-2027), yang masing-masing melanjutkan pengelolaan Biolita sesuai tantangan zamannya [2]. Kontinuitas kepemimpinan ini menunjukkan bahwa program tidak bergantung pada satu figur kepala desa semata, meski tantangan pemeliharaan tetap memerlukan komitmen setiap periode kepemimpinan.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada pengembangan usaha peternakan, perikanan, dan pertanian dari iuran Biolita yang telah dirintis kelompok warga, sehingga keberlanjutan desa tidak hanya bertumpu pada satu sumber energi biogas semata. Upaya pemulihan unit IPAL yang rusak sekaligus menjadi pelajaran berharga bahwa keberlanjutan inovasi energi desa membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah desa dan partisipasi aktif seluruh pengrajin tahu.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Biolita Desa Kalisari berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari energi bersih hingga kehidupan di bawah air. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pengolahan limbah tahu menjadi energi terbarukan di Desa Kalisari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Biolita mengubah limbah cair tahu menjadi biogas untuk kebutuhan memasak rumah tangga, menggantikan sebagian ketergantungan warga pada tabung LPG. |
Pada puncaknya, 210 rumah tangga menikmati gas biogas dengan iuran Rp20.000 per bulan. |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengolahan limbah cair tahu sebelum dibuang mencegah pencemaran sungai yang sebelumnya mematikan hingga 50 persen ikan dalam enam menit. |
Sungai yang dulu berbuih dan berbau kini kembali jernih dan dimanfaatkan untuk kolam ikan warga. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Sistem IPAL Biolita mengolah limbah cair tahu sebelum mencemari tanah dan sumber air, mengatasi keluhan pencemaran dari desa-desa tetangga. |
Desa tetangga seperti Ciroyom, Karanglo, Cikembulan, dan Pancurendang tidak lagi mengeluhkan pencemaran dari Kalisari. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, konsentrasi industri rumahan penghasil limbah cair organik dalam jumlah signifikan, seperti sentra tahu Kalisari. Kedua, kepemimpinan desa yang mampu meyakinkan pelaku usaha berpartisipasi konsisten menyalurkan limbah. Ketiga, kemitraan dengan lembaga riset teknologi seperti BPPT untuk memastikan instalasi berjalan sesuai standar teknis.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pembangunan unit pertama Biolita yang didanai penuh oleh Kemenristek melalui BPPT pada 2009, dengan pengembangan lanjutan yang dapat melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi seperti dilakukan pada 2013. Durasi pengembangan penuh berlangsung sekitar satu dekade dari unit pertama hingga unit keenam pada 2019, menunjukkan bahwa perluasan bertahap memerlukan komitmen jangka panjang.
Teknologi reaktor unggun tetap yang dikembangkan BPPT bersifat modular dan dapat diterapkan di desa-desa lain yang memiliki konsentrasi industri pangan penghasil limbah cair organik, tidak terbatas pada industri tahu semata. Perbandingan hasil antara Kalisari yang berhasil dan Cikembulan yang gagal pada instalasi bersamaan tahun 2009 menunjukkan bahwa replikasi memerlukan perhatian khusus pada kesiapan kepemimpinan lokal, bukan hanya kesiapan teknologi [1].
Daftar Pustaka
[1] Mongabay Indonesia, “Desa Ini Berhasil Merubah Sungai Tercemar Menjadi Jernih Kembali,” mongabay.co.id, 4 Jun. 2016. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2016/06/04/desa-ini-berhasil-merubah-sungai-tercemar-menjadi-jernih-kembali/
[2] Website Resmi Desa Kalisari, “Sejarah Desa,” kalisari-cilongok.desa.id. [Online]. Tersedia: https://kalisari-cilongok.desa.id/artikel-detail/sejarah-desa
[3] Tribun Jateng, “Senjakala Biolita di Desa Mandiri Energi Kalisari Banyumas, Hidup Segan Mati Tak Mau,” jateng.tribunnews.com, 7 Jul. 2022. [Online]. Tersedia: https://jateng.tribunnews.com/2022/07/07/senjakala-biolita-di-desa-mandiri-energi-kalisari-banyumas-hidup-segan-mati-tak-mau
[4] Republika, “Dulu Berjaya, Biogas Limbah Tahu Kalisari Banyumas Kini Kurang Berdaya,” rejogja.republika.co.id. [Online]. Tersedia: https://rejogja.republika.co.id/berita/rfkhi9399/dulu-berjaya-biogas-limbah-tahu-kalisari-banyumas-kini-kurang-berdaya
[5] TIMES Indonesia, “Berkat Inovasi Olah Limbah Tahu, Desa ini Sekarang Mandiri Energi,” timesindonesia.co.id. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/160080/berkat-inovasi-olah-limbah-tahu-desa-ini-sekarang-mandiri-energi
[6] R. K. Dewi dkk., “Proses Produksi Tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas,” Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE), Universitas Brawijaya. [Online]. Tersedia: https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/462
oleh Tim Inovasi Desa | 22 Mei 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, menjadi salah satu desa peserta program Smart Kampung yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak 31 Mei 2016 [1]. Program ini digagas Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan diresmikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dengan payung hukum Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung [1], [3]. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Ali Masroni, Desa Sukonatar memanfaatkan infrastruktur TIK berbasis serat optik dan wifi gratis di balai desa untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan, sejalan dengan tujuh kriteria Smart Kampung yang ditetapkan Kabupaten Banyuwangi mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan penyadaran hukum [1]. Dampaknya, warga Sukonatar memperoleh akses layanan administratif yang lebih cepat langsung dari balai desa, sejalan dengan capaian umum Smart Kampung Banyuwangi yang memangkas waktu pengurusan surat keterangan miskin dari enam hari menjadi enam jam di desa-desa peserta program.
Latar Belakang
Desa Sukonatar terletak di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terbagi dalam tiga dusun: Karanglo, Sukopuro, dan Sukopuro Wetan [4]. Berdasarkan data Desember 2013, penduduk Desa Sukonatar tercatat sekitar 4.984 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.523 jiwa atau 50,62 persen dari total populasi. Sebagai salah satu dari ratusan desa di Kabupaten Banyuwangi, Sukonatar turut menjadi bagian dari program pembangunan desa berbasis teknologi yang digagas pemerintah kabupaten sejak pertengahan dekade 2010-an.
Sebelum Smart Kampung hadir, warga desa di Banyuwangi umumnya harus menempuh perjalanan ke kantor kecamatan atau dinas kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan, sebuah proses yang menyita waktu dan biaya bagi warga di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan [1]. Bupati Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa teknologi infrastruktur semestinya tidak hanya dinikmati kota besar, mendorong desain program yang menempatkan balai desa sebagai pusat aktivitas warga dilengkapi jaringan serat optik dan wifi gratis [1].
Momentum penerapan Smart Kampung di Sukonatar sejalan dengan peluncuran program ini secara serentak di Kabupaten Banyuwangi pada 31 Mei 2016 di Kebun Kalibendo, ketika 41 desa dan kelurahan pertama kali dinyatakan siap menyandang status Smart Kampung, dengan rencana perluasan bertahap ke ratusan desa lain di kabupaten [1]. Sukonatar turut menjadi bagian dari perluasan cakupan infrastruktur serat optik yang secara bertahap menjangkau desa-desa di seluruh kecamatan Banyuwangi, termasuk Kecamatan Srono.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Sukonatar adalah partisipasi dalam kerangka Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi, yang mengintegrasikan tujuh dimensi pembangunan desa: pelayanan publik berbasis TIK, pemberdayaan ekonomi lewat platform pemasaran daring, layanan kesehatan terintegrasi Posyandu, dukungan pendidikan dan budaya, peningkatan kapasitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan penyadaran hukum warga [1]. Kerangka ini bukan sekadar digitalisasi layanan semata, melainkan filosofi tata kelola yang menempatkan balai desa sebagai pusat pelayanan terpadu bagi warga.
Secara teknis, setiap desa peserta Smart Kampung memperoleh operator terlatih yang dididik pemerintah kabupaten dalam pengetahuan internet dan pelayanan publik berbasis TIK, serta akses wifi gratis di balai desa yang dibiayai lewat alokasi APBD kabupaten untuk pembelian bandwidth [1]. Elemen pembeda program ini dari digitalisasi desa pada umumnya adalah keterpaduannya dengan sistem kabupaten secara menyeluruh, sehingga desa peserta seperti Sukonatar tidak perlu membangun infrastruktur digital dari nol, melainkan mengintegrasikan diri ke ekosistem yang sudah dirancang Kabupaten Banyuwangi.
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan Smart Kampung di desa-desa Banyuwangi, termasuk Sukonatar, berjalan bertahap sejak peluncuran 2016: dari 41 desa dan kelurahan yang siap pada tahap awal, program ini terus diperluas hingga menjangkau ratusan desa di seluruh kabupaten dalam beberapa tahun berikutnya [1]. Perluasan bertahap ini mencerminkan koreksi pendekatan implementasi: pemerintah kabupaten tidak memaksakan seluruh desa mengadopsi sistem secara serentak, melainkan memprioritaskan desa yang lebih siap secara infrastruktur terlebih dahulu, sebelum memperluas jangkauan jaringan serat optik ke desa-desa yang lebih jauh dari pusat kabupaten.
Dokumentasi spesifik mengenai kronologi implementasi Smart Kampung di Desa Sukonatar sendiri tidak banyak tersedia di sumber publik yang independen dan dapat diverifikasi. Namun demikian, kajian akademik tentang implementasi Smart Kampung di Banyuwangi secara umum mencatat bahwa proses adaptasi perangkat desa terhadap sistem baru memerlukan waktu, dan sejumlah desa sempat menghadapi kendala kesiapan infrastruktur sebelum layanan berjalan optimal [6]. Pembelajaran bagi replikator adalah pentingnya pendekatan bertahap dan realistis dalam mengadopsi program digitalisasi berskala kabupaten, alih-alih berharap seluruh desa siap serentak sejak hari pertama peluncuran.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang umum dihadapi desa-desa peserta Smart Kampung, termasuk kemungkinan dialami Sukonatar, adalah kesenjangan literasi digital warga yang heterogen dari sisi usia dan latar belakang pendidikan, terutama kalangan lanjut usia yang kurang familier dengan layanan berbasis aplikasi [6]. Kehadiran operator terlatih di setiap desa menjadi mitigasi utama, membantu warga yang belum fasih teknologi agar tetap dapat mengakses layanan yang tersedia.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten turut menghambat optimalisasi layanan digital di sejumlah desa [6]. Sebuah tinjauan tahun 2026 terhadap Smart Kampung Banyuwangi mencatat bahwa meski infrastruktur dan pembiayaan sudah tergolong memadai secara keseluruhan, kesenjangan akses internet dan literasi digital antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah program ini satu dekade setelah diluncurkan [6]. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memitigasinya lewat alokasi APBD berkelanjutan untuk pembelian bandwidth desa dan pelatihan berulang bagi operator serta perangkat desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Smart Kampung sebagai kerangka yang dapat diikuti Desa Sukonatar adalah kekuatan ekosistem program tingkat kabupaten yang terintegrasi lewat Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016, bukan sekadar aplikasi yang harus dikembangkan sendiri oleh masing-masing desa [3]. Dukungan Menkominfo Rudiantara yang meminta daerah lain mencontoh model Banyuwangi turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan komitmen kabupaten terhadap program ini [2].
Kepemimpinan desa turut menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif di tingkat lokal, dengan Kepala Desa Ali Masroni memimpin pemerintahan Desa Sukonatar dan mengoordinasikan pertemuan rutin dengan RT/RW di wilayahnya sebagai bagian dari tata kelola desa yang partisipatif [4]. Modal sosial berupa kesiapan warga menerima layanan berbasis teknologi turut menjadi prasyarat penting agar investasi infrastruktur digital benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara umum, desa-desa peserta Smart Kampung Banyuwangi, termasuk desa-desa di Kecamatan Srono seperti Sukonatar, memperoleh manfaat berupa percepatan layanan administrasi kependudukan yang sebelumnya membutuhkan perjalanan ke kecamatan atau kabupaten, dengan contoh capaian program secara keseluruhan berupa pemangkasan waktu pengurusan surat keterangan miskin dari enam hari menjadi enam jam [1]. Kehadiran wifi gratis di balai desa turut memberi akses internet bagi warga dan pelajar yang sebelumnya tidak memiliki koneksi memadai di rumah.
Penting dicatat secara jujur bahwa klaim spesifik mengenai prestasi individual Desa Sukonatar—seperti pencapaian tertentu dalam pencairan anggaran desa atau angka pendapatan desa tahun tertentu—tidak dapat diverifikasi secara independen lewat sumber publik yang tersedia saat dokumen ini disusun, sehingga tidak dicantumkan sebagai klaim faktual. Dampak yang dapat dikonfirmasi adalah partisipasi berkelanjutan Sukonatar dalam program-program pemerintah kabupaten dan pusat, termasuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di desa ini pada 2023, menunjukkan desa tetap aktif mengikuti program pembangunan lintas sektor [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan infrastruktur Smart Kampung, termasuk jaringan serat optik dan bandwidth internet di balai desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, sehingga desa peserta seperti Sukonatar tidak perlu menanggung biaya infrastruktur digital secara mandiri [1]. Model ini berbeda dari skema pembiayaan berbasis Dana Desa semata, karena backbone teknologi disediakan terpusat oleh pemerintah kabupaten, sementara desa berperan mengoperasikan dan memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk layanan warga.
Keberlanjutan pembiayaan bertumpu pada komitmen APBD Kabupaten Banyuwangi untuk terus mengalokasikan anggaran bandwidth dan pelatihan operator desa dari tahun ke tahun. Model ini menempatkan desa sebagai penerima manfaat infrastruktur kabupaten, bukan penanggung biaya utama, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi komitmen anggaran pemerintah kabupaten di masa mendatang.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Kabupaten Banyuwangi membangun Smart Kampung sebagai program terintegrasi tingkat kabupaten, alih-alih membiarkan setiap desa mengembangkan sistem digital sendiri-sendiri, terbukti menjadi pendekatan yang efisien karena desa seperti Sukonatar dapat langsung memanfaatkan infrastruktur dan pelatihan yang sudah tersedia. Jika memulai dari awal, dokumentasi capaian spesifik tingkat desa sebaiknya dicatat dan dipublikasikan secara konsisten oleh pemerintah desa, agar keberhasilan implementasi di tingkat lokal dapat diverifikasi dan direplikasi desa lain secara kredibel.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin bergabung dengan program digitalisasi serupa adalah memastikan operator desa mendapat pelatihan memadai dan berkelanjutan, membangun kesadaran warga lintas usia terhadap manfaat layanan digital, serta tidak berharap seluruh manfaat program dapat dirasakan instan tanpa proses adaptasi bertahap di tingkat lokal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Smart Kampung di Desa Sukonatar bergantung pada konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempertahankan infrastruktur dan pembiayaan program secara jangka panjang, mengingat backbone teknologi disediakan terpusat, bukan oleh desa secara mandiri. Regenerasi kepemimpinan desa turut menjadi faktor penting, dengan mekanisme tata kelola desa yang partisipatif lewat pertemuan rutin RT/RW diharapkan menjaga kontinuitas program lintas periode kepemimpinan [4].
Sebuah tinjauan terkini menekankan bahwa Smart Kampung Banyuwangi masih memerlukan penguatan substantif satu dekade setelah diluncurkan, khususnya dalam pemerataan akses internet dan literasi digital antarwilayah [6]. Bagi Sukonatar dan desa-desa lain di Banyuwangi, strategi keberlanjutan ke depan idealnya mencakup evaluasi berkala terhadap kesenjangan pemanfaatan layanan digital antarkelompok warga, bukan sekadar mempertahankan infrastruktur yang sudah terpasang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Partisipasi Desa Sukonatar dalam Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait akses layanan publik, infrastruktur digital, dan tata kelola desa, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Smart Kampung mempercepat akses warga miskin terhadap dokumen persyaratan bantuan sosial lewat layanan digital desa. |
Waktu pengurusan surat keterangan miskin turun dari 6 hari menjadi 6 jam di desa peserta program |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Kerangka Smart Kampung mengintegrasikan layanan kesehatan Posyandu ke dalam ekosistem pelayanan balai desa. |
Layanan Posyandu terintegrasi sebagai salah satu dari 7 kriteria Smart Kampung |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Wifi gratis di balai desa memberi akses internet bagi pelajar untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. |
Wifi gratis tersedia di balai desa peserta Smart Kampung |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Infrastruktur serat optik Smart Kampung membangun konektivitas digital dari kabupaten hingga tingkat desa. |
41 desa/kelurahan awal, diperluas bertahap ke ratusan desa lain di Banyuwangi |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Layanan adminduk digital yang gratis dan terstandar memperkuat akses keadilan administratif tanpa diskriminasi ekonomi. |
Layanan adminduk berbasis TIK diatur lewat Perbup Nomor 18 Tahun 2016 |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi yang diikuti Desa Sukonatar telah dirancang secara sistematis untuk direplikasi ke seluruh desa dan kelurahan di kabupaten tersebut secara bertahap, dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 sebagai kerangka regulasi yang dapat dipelajari kabupaten lain [3]. Prasyarat minimum bagi kabupaten lain yang ingin mereplikasi meliputi komitmen anggaran daerah untuk infrastruktur serat optik dan bandwidth desa, regulasi bupati yang mengikat lintas dinas, serta kesiapan melatih operator desa secara berkelanjutan.
Estimasi biaya dan waktu replikasi bergantung pada skala jumlah desa dan kondisi infrastruktur eksisting masing-masing kabupaten, dengan pengalaman Banyuwangi menunjukkan proses perluasan dari 41 desa awal ke cakupan lebih luas berlangsung bertahap selama beberapa tahun. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah, sementara strategi perluasan manfaat perlu memperhatikan evaluasi kritis bahwa kesenjangan literasi digital dan akses internet antarwilayah tetap menjadi tantangan nyata bahkan pada program yang sudah berjalan lebih dari satu dekade [6].
Daftar Pustaka
[1] Liputan6, “7 Kriteria Smart Kampung Ala Banyuwangi.” [Online]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/2521699/7-kriteria-smart-kampung-ala-banyuwangi
[2] KBR.ID, “Menkominfo Minta Daerah Lain Contoh Program ‘Smart Kampung’ ala Banyuwangi,” 31 Mei 2016. [Online]. Tersedia: https://kbr.id/articles/indeks/menkominfo_minta_daerah_lain_contoh_program__smart_kampung__ala_banyuwangi
[3] JDIH BPK RI, “Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung.” [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/57395/perbup-kab-banyuwangi-no-18-tahun-2016
[4] Kontributor Wikipedia, “Sukonatar, Srono, Banyuwangi,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sukonatar,_Srono,_Banyuwangi
[5] Kampung KB BKKBN, “Sukonatar.” [Online]. Tersedia: https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/73351/sukonatar
[6] R. Bachtiar, “Smart Kampung di Banyuwangi: Inovasi Digital yang Perlu Diperkuat Secara Substantif,” Harian Jatim, 8 Mei 2026. [Online]. Tersedia: https://www.harianjatim.com/2026/05/08/smart-kampung-di-banyuwangi-inovasi-digital-yang-perlu-diperkuat-secara-substantif/
oleh Tim Inovasi Desa | 20 Mei 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, memiliki inovasi media komunitas berupa Radio Asiki FM yang mengudara pada frekuensi 107,7 MHz sejak tahun 2016 [1]. Radio nonprofit yang didirikan oleh PT Tunas Sawa Erma (TSE) Group melalui program Corporate Social Contribution (CSC) ini menjadi satu-satunya stasiun radio komunitas di wilayah Distrik Jair yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini [2]. Asiki FM menjawab kekosongan akses informasi bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang hidup di kawasan tanpa jangkauan televisi, internet stabil, maupun surat kabar, dengan dampak nyata berupa distribusi 200 unit radio receiver gratis dan jangkauan siaran streaming global [1].
Latar Belakang
Boven Digoel adalah salah satu kabupaten paling terpencil di Indonesia, terletak di bagian selatan Pulau Papua dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Wilayah seluas 27.108 km² ini didominasi hutan tropis lebat, rawa-rawa, dan sungai-sungai besar yang menjadi jalur transportasi utama [4]. Kampung Asiki sendiri terletak di Distrik Jair — sebuah distrik yang hanya bisa dijangkau melalui jalur darat yang menantang menembus pegunungan hutan Papua. Masyarakat kampung di wilayah ini sebagian besar adalah Orang Asli Papua (OAP) yang menggantungkan hidup pada pertanian subsisten dan meramu hasil hutan [3].
Kondisi informasi di Distrik Jair sebelum kehadiran Asiki FM sangat memprihatinkan: sinyal televisi tidak menjangkau, jaringan internet tidak stabil, dan surat kabar tidak terbit hingga ke pelosok [3]. Data menunjukkan bahwa wilayah Boven Digoel termasuk dalam kategori “blank spot” informasi — nol stasiun radio lokal beroperasi di seluruh kabupaten sebelum 2016 [4]. Jurang informasi ini berdampak langsung pada kualitas hidup: warga tidak mendapat informasi kesehatan, edukasi pertanian, peringatan bencana, maupun berita pembangunan daerah yang relevan dengan kehidupan mereka. Tanpa media lokal yang mewakili suara mereka, identitas budaya Papua pun berisiko tergerus oleh arus globalisasi [6].
PT Tunas Sawa Erma Group, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut sejak dekade 1990-an, menangkap kekosongan ini sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang mendesak untuk dipenuhi [1]. Momentum lahirnya Asiki FM dipicu oleh kesadaran bahwa teknologi radio — yang murah, tidak memerlukan infrastruktur internet, dan bisa diakses dengan perangkat bertenaga baterai — adalah solusi paling realistis untuk menjangkau penduduk kampung di kawasan hutan pedalaman Papua [2]. Pada tahun 2016, keputusan strategis diambil untuk mendirikan stasiun radio komunitas nonprofit sebagai kontribusi nyata di bidang penyiaran bagi masyarakat setempat [3].
Inovasi yang Diterapkan
Radio Asiki FM lahir dari keputusan PT TSE Group untuk mendirikan stasiun radio komunitas nonprofit pada tahun 2016 dengan siaran aktif dimulai tahun 2017 [2]. Berbeda dari radio komersial, Asiki FM tidak menerima iklan berbayar dan beroperasi murni sebagai pelayanan publik untuk kepentingan komunitas lokal [3]. Filosofi nonprofit ini memastikan seluruh konten siaran berpihak sepenuhnya pada kebutuhan informasi masyarakat adat tanpa gangguan kepentingan komersial. Model ini membedakan Asiki FM dari radio komunitas lain di Indonesia yang umumnya harus berjuang mencari pendapatan iklan untuk bertahan hidup.
Mekanisme kerja Asiki FM menjangkau masyarakat melalui tiga jalur sekaligus: siaran frekuensi FM 107,7 MHz untuk wilayah Distrik Jair dan sekitarnya, live streaming via website www.asikifm.com untuk pendengar di seluruh dunia, dan distribusi fisik 200 unit radio receiver gratis ke kampung-kampung terpencil [1]. Jam siaran berlangsung pukul 08.00 hingga 24.00 WIT (16 jam per hari) dengan lima program unggulan: berita pagi, lagu Papua, dangdut, kuis interaktif berhadiah, dan siaran spesial budaya Papua setiap Kamis [3]. Program Sekolah Udara yang digelar bersama PAUD Et Labora Asiki menjadi inovasi pedagogis yang membuka akses pendidikan dini bagi anak-anak di kawasan yang kekurangan guru [5].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembangunan dimulai dengan pengadaan peralatan studio siaran dan pemancar FM yang harus dibawa dari kota melalui jalur darat menantang menembus medan pegunungan hutan Papua [3]. Tim teknis instalasi bekerja memastikan sinyal pemancar mampu menjangkau radius yang cukup luas agar kampung-kampung di sekeliling Distrik Jair bisa menikmati siaran [1]. Kalibrasi frekuensi dilakukan berulang kali untuk memilih titik sinyal terkuat yang bebas dari gangguan topografi perbukitan hutan tropis — sebuah proses teknis yang jauh lebih kompleks di Papua dibandingkan di Jawa karena kontur medan yang ekstrem.
Pada tahap awal siaran, tim Asiki FM menghadapi kegagalan yang menjadi pelajaran berharga: konten siaran perdana yang dirancang oleh tim produksi dari luar Papua ternyata tidak mendapat respons pendengar karena gaya bahasa, pemilihan musik, dan topik perbincangan dianggap “asing” oleh masyarakat OAP [3]. Strategi kemudian dikoreksi melalui sesi talk show dan dialog langsung dengan tuan-tuan dusun (kepala kampung) untuk memahami budaya lokal secara mendalam. Koreksi ini mengubah DNA editorial Asiki FM secara fundamental: konten yang disiarkan harus relevan, menggunakan bahasa yang akrab, dan tidak menyinggung nilai-nilai adat setempat [3]. Wawasan kritis bagi replikator: radio komunitas di kawasan adat Papua harus membangun konten dari bawah bersama komunitas, bukan mengimpor format dari luar.
Setelah transmisi berjalan stabil, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat OAP benar-benar bisa mengakses siaran karena sebagian besar tidak memiliki perangkat radio sendiri [1]. Program distribusi 200 unit radio receiver gratis pada Februari 2021 menjadi solusi kreatif yang langsung menjawab hambatan akses fisik — pembagian dilakukan secara langsung ke Kampung Prabu Atas, Kilo 2 Asiki, dan Kampung Wamena [1]. Milestone penting berikutnya adalah peluncuran kanal podcast di Spotify yang memperluas jangkauan Asiki FM ke platform digital tanpa batas geografis [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia penyiar dan teknisi karena rekrutmen SDM berkualitas di pedalaman Papua sangat sulit dilakukan [3]. Pergantian personel sering terjadi karena penyiar andal berpindah ke kota, memaksa manajemen untuk selalu melatih wajah-wajah baru dari nol. Mitigasi yang ditempuh adalah membangun program pelatihan penyiar internal bersifat berkelanjutan — setiap penyiar baru didampingi oleh penyiar senior selama minimal tiga bulan sebelum siaran mandiri, dan materi pelatihan didokumentasikan dalam modul tertulis agar tidak hilang saat personel berganti [3].
Tantangan eksternal berupa keterbatasan infrastruktur listrik di wilayah terpencil Boven Digoel berpotensi mengganggu kelangsungan siaran, terutama saat pemadaman bergilir berkepanjangan [4]. Perangkat transmisi yang menua juga membutuhkan biaya pemeliharaan besar dan suku cadang yang tidak selalu tersedia di Boven Digoel. PT TSE Group mengatasi kendala ini dengan menyediakan genset cadangan khusus untuk studio Asiki FM dan mengalokasikan anggaran peremajaan peralatan secara berkala sebagai bagian dari komitmen CSC jangka panjang [1].
Kerentanan strategis terbesar adalah ketergantungan penuh pada satu sumber pendanaan dari perusahaan — jika PT TSE Group mengubah kebijakan CSC atau menghentikan operasinya di Boven Digoel, keberlangsungan Asiki FM akan terancam [3]. Mitigasinya dilakukan melalui diversifikasi platform ke streaming digital dan podcast Spotify yang membuka peluang donasi pendengar sukarela, serta penjajakan kerja sama dengan Kementerian Kominfo RI untuk memasukkan Asiki FM ke dalam program Desa Informasi yang menyediakan dukungan pendanaan alternatif dari pemerintah [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama yang menjadikan Asiki FM bertahan satu dekade adalah komitmen finansial jangka panjang PT TSE Group yang tidak pernah goyah meskipun radio ini sama sekali tidak menghasilkan pendapatan komersial [3]. Dukungan perusahaan yang konsisten membebaskan pengelola untuk berkonsentrasi penuh pada kualitas konten tanpa tekanan pencarian iklan. Di tingkat komunitas, para penyiar seperti Uni — yang bergabung sejak 2017 — membangun kedekatan personal yang erat dengan pendengarnya melalui sapaan hangat dan kuis interaktif berhadiah [3]. Hubungan emosional antara penyiar dan pendengar ini menciptakan loyalitas komunitas yang tidak bisa ditandingi oleh media digital manapun.
Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat adat Papua terhadap tokoh-tokoh komunitas menjadi pengikat partisipasi yang sangat kuat. Keterlibatan tuan-tuan dusun sebagai narasumber talk show dan “duta” Asiki FM di kampung masing-masing membangun legitimasi yang tidak bisa diraih oleh pendekatan kelembagaan formal [3]. Kearifan lokal berupa tradisi bercerita lisan (storytelling) dalam budaya Papua juga menjadi aset berharga: format radio yang berbasis suara dan cerita sangat selaras dengan kebiasaan komunikasi masyarakat OAP yang memang lebih kuat dalam tradisi lisan dibandingkan tulisan [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur adalah perubahan kondisi akses informasi yang drastis. Sebelum Asiki FM (pra-2016), Distrik Jair dan sekitarnya tidak memiliki satu pun stasiun radio lokal — warga hidup dalam “blank spot” informasi total tanpa akses ke berita, edukasi, maupun hiburan media elektronik lokal [4]. Setelah Asiki FM beroperasi, 200 keluarga OAP dari tiga kampung terpencil (Prabu Atas, Kilo 2 Asiki, dan Wamena) memiliki akses langsung ke informasi melalui radio receiver gratis, dan seluruh warga dalam jangkauan sinyal FM 107,7 MHz dapat mendengarkan 16 jam siaran setiap hari [1]. Asiki FM berhasil menapaki usia satu dekade pada 2026 — capaian yang sangat jarang dicapai oleh radio komunitas di daerah terpencil Indonesia [3].
Dampak di ranah pendidikan sangat signifikan melalui program Sekolah Udara bersama PAUD Et Labora Asiki yang membuka akses pendidikan dini bagi anak-anak di kawasan kekurangan guru [5]. Program ini menjadi inovasi pedagogis yang menjawab darurat pendidikan di kawasan terisolasi Papua — anak-anak yang sebelumnya tidak mendapat stimulus pendidikan apa pun kini menerima materi belajar dasar melalui gelombang radio. Di ranah pelestarian budaya, program khusus budaya Papua setiap Kamis telah mendokumentasikan secara audio puluhan lagu daerah dan cerita rakyat Boven Digoel yang sebelumnya hanya hidup dalam ingatan para tetua adat [2].
Dampak spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah perubahan persepsi warga terhadap kampung mereka sendiri. Melalui jangkauan streaming global via www.asikifm.com, Asiki FM kini bisa didengar oleh diaspora Papua di seluruh dunia — mengubah Kampung Asiki dari sebuah titik terpencil di perbatasan Papua Nugini menjadi komunitas yang memiliki suara di kancah global [3]. Kebanggaan kolektif ini mendorong warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pembangunan kampung karena merasa dilihat dan didengar oleh dunia luar.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pendanaan operasional Asiki FM bersumber dari anggaran Corporate Social Contribution (CSC) PT Tunas Sawa Erma Group [1]. Investasi awal mencakup pengadaan peralatan studio siaran, pemancar FM, tower antena, dan biaya instalasi teknis yang harus ditransportasikan melalui jalur darat menantang dari kota ke pedalaman Papua. Biaya operasional rutin meliputi gaji penyiar dan teknisi, pemeliharaan peralatan, listrik studio, serta pembelian 200 unit radio receiver untuk distribusi gratis kepada warga OAP pada Februari 2021 [1]. Sebagai radio nonprofit, Asiki FM tidak menerima pendapatan iklan maupun iuran pendengar.
Model keberlanjutan finansial bertumpu pada komitmen jangka panjang CSC perusahaan yang telah berjalan konsisten selama satu dekade (2016–2026) [3]. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Asiki FM mulai mengembangkan kanal digital (streaming dan podcast Spotify) yang membuka peluang donasi sukarela dari pendengar global [5]. Penjajakan kerja sama dengan program Desa Informasi Kementerian Kominfo RI dan potensi dukungan dari Dana Otsus Papua juga menjadi strategi diversifikasi pendanaan yang sedang dijajaki untuk memperkuat ketahanan finansial jangka panjang [4].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan kunci yang paling tepat adalah memilih model nonprofit murni sejak awal. Kebebasan dari tekanan pencarian iklan memungkinkan tim Asiki FM membangun konten yang benar-benar melayani kebutuhan komunitas OAP tanpa kompromi [3]. Keputusan mendistribusikan 200 unit radio receiver gratis juga terbukti sangat efektif — bukan sekadar filantropi, melainkan strategi akuisisi pendengar yang memastikan program siaran benar-benar sampai ke telinga warga terpencil [1]. Komitmen mendirikan program Sekolah Udara bersama PAUD lokal menunjukkan bahwa radio komunitas bisa melampaui fungsi hiburan dan menjadi infrastruktur pendidikan darurat [5].
Jika memulai dari awal, tim Asiki FM akan melibatkan tuan-tuan dusun dan tokoh adat sejak tahap perancangan konten — bukan setelah siaran perdana gagal mendapat respons. Kegagalan konten awal yang dirancang oleh tim produksi dari luar Papua membuktikan bahwa pemahaman konteks budaya lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi keberhasilan radio komunitas di kawasan adat [3]. Selain itu, dokumentasi data baseline jumlah rumah tangga yang memiliki akses informasi sebelum Asiki FM beroperasi seharusnya dilakukan sejak awal agar dampak program bisa diukur secara lebih presisi.
Saran praktis bagi pihak yang ingin mendirikan radio komunitas serupa di kawasan terpencil: mulailah dengan survei kebutuhan informasi bersama tokoh adat, rekrut dan latih penyiar dari warga lokal yang memahami bahasa dan budaya setempat, dan jangan pernah mengimpor format konten dari luar tanpa adaptasi mendalam [6]. Distribusi perangkat radio gratis di tahap awal bukan pemborosan — melainkan investasi pembentukan basis pendengar yang akan menentukan keberlangsungan radio dalam jangka panjang [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Asiki FM dijaga melalui strategi diversifikasi platform siaran: dari frekuensi FM 107,7 MHz untuk warga lokal, streaming website untuk pendengar nasional, hingga kanal podcast di Spotify yang menjangkau pendengar muda secara digital tanpa keterbatasan geografis [5]. Kehadiran di dua dunia sekaligus — analog untuk komunitas lokal dan digital untuk diaspora — memastikan basis pendengar terus berkembang. Program Sekolah Udara dan talk show bersama komunitas adat akan terus diperkuat sebagai konten unggulan yang membedakan Asiki FM dari radio manapun di Papua [5].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian kritis karena keberlangsungan Asiki FM sangat bergantung pada kebijakan CSC PT TSE Group. Untuk memitigasi risiko pergantian manajemen perusahaan, Asiki FM perlu diinstitusionalisasi melalui perjanjian kerja sama jangka panjang (minimal 10 tahun) antara PT TSE Group dengan pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel [3]. Pembentukan yayasan pengelola Asiki FM yang independen dari perusahaan — dengan dewan pengawas yang melibatkan tokoh adat, pemerintah distrik, dan perwakilan pendengar — juga menjadi opsi kelembagaan yang sedang dijajaki agar radio ini tidak mati jika perusahaan mengubah arah kebijakan sosialnya [4].
Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada tiga jalur: pertama, membuka peluang donasi sukarela melalui platform digital bagi pendengar global yang ingin mendukung keberlanjutan radio komunitas Papua; kedua, menjajaki kerja sama konten bersama lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pelestarian budaya dan pendidikan Papua; ketiga, mengajukan dukungan pendanaan dari program Desa Informasi Kementerian Kominfo RI dan Dana Otsus Papua yang dapat mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur informasi di kawasan terpencil [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Radio Komunitas Asiki FM berkontribusi pada pencapaian lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang semuanya relevan dengan kondisi masyarakat adat di kawasan perbatasan. Kehadiran media komunitas di pedalaman Papua membuktikan bahwa pembangunan inklusif bisa dimulai dari gelombang udara sederhana [4].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 4: Pendidikan Bermutu |
Program Sekolah Udara bersama PAUD Et Labora Asiki membuka akses pendidikan dini bagi anak-anak di kawasan pedalaman yang kekurangan tenaga pengajar dan sarana belajar [5]. |
Jumlah episode Sekolah Udara yang disiarkan; jumlah kampung yang menerima program pendidikan via radio |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Distribusi 200 unit radio gratis dan akses siaran 16 jam per hari mengurangi jurang informasi antara warga pedalaman Papua dan masyarakat perkotaan [1]. |
200 unit radio receiver didistribusikan ke 3 kampung OAP; jangkauan siaran FM mencakup Distrik Jair dan sekitarnya |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Asiki FM membangun identitas dan kebanggaan komunitas Kampung Asiki sebagai masyarakat yang berdaya, memiliki suara, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah [3]. |
Radio komunitas aktif selama 10 tahun (2016–2026); jumlah program siaran budaya lokal per tahun |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Informasi lokal yang akurat dan berimbang mendukung kesatuan sosial dan memperkuat persatuan antarwarga di kawasan perbatasan yang rawan konflik [4]. |
Jam siaran berita lokal per minggu; jumlah sesi talk show bersama tokoh adat dan kepala kampung |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan PT TSE Group, komunitas adat, PAUD lokal, dan platform streaming global membuktikan kolaborasi lintas sektor menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat terpinggirkan [1]. |
Jumlah mitra aktif (perusahaan, PAUD, komunitas adat, platform digital); durasi kemitraan: 10 tahun berkelanjutan |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model Asiki FM meliputi tiga hal: pertama, sponsor institusional (perusahaan, LSM, atau pemerintah daerah) yang berkomitmen mendanai operasional radio minimal 3–5 tahun tanpa ekspektasi pendapatan komersial; kedua, ketersediaan tenaga penyiar lokal yang memahami bahasa dan budaya masyarakat setempat; ketiga, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) radio komunitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo RI sesuai UU Penyiaran [3]. Estimasi investasi awal untuk mendirikan stasiun radio komunitas sederhana berkisar Rp150–350 juta (mencakup peralatan studio, pemancar FM, tower antena, dan genset), dengan biaya operasional bulanan sekitar Rp15–30 juta tergantung jumlah staf dan jam siaran [4]. Durasi dari perencanaan hingga siaran perdana diperkirakan 6–12 bulan.
Model Asiki FM sangat relevan direplikasi oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di kawasan terpencil Papua, Kalimantan, dan Maluku sebagai bagian dari kewajiban CSR/CSC [4]. Untuk konteks yang berbeda — misalnya di kepulauan kecil — model dapat diadaptasi dengan menggabungkan radio FM dan radio gelombang pendek (SW) yang memiliki jangkauan lebih luas melintasi laut. Di kawasan dengan konektivitas internet yang mulai tersedia, model hybrid FM-streaming seperti yang sudah diterapkan Asiki FM menjadi template yang ideal [3].
Untuk scale up nasional, Kementerian Kominfo RI dapat menjadikan Asiki FM sebagai modul percontohan untuk program Desa Informasi di lebih dari 500 kabupaten tertinggal di Indonesia [4]. Asiki FM sendiri dapat mengembangkan jaringan radio komunitas antar-kampung di Boven Digoel dengan sistem relay transmisi yang menghubungkan distrik-distrik terpencil. Kolaborasi dengan RRI sebagai stasiun radio nasional juga bisa memperluas jangkauan konten lokal Papua ke pendengar nasional secara konsisten [3].
Daftar Pustaka
[1] TSE Group, “Asiki FM Bagikan 200 unit Radio Receiver di Kampung Asiki,” tsegroup.co.id, Nov. 2021. [Online]. Tersedia: https://tsegroup.co.id/id/asiki-fm-radio-distributes-200-radio-receivers-to-papuan-indigenous-people/
[2] Korindo Group Official, “Radio Komunitas Asiki 107,7 FM,” facebook.com/KorindoGroupOfficial, Feb. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.facebook.com/KorindoGroupOfficial/photos/radio-komunitas-asiki-1077-fm
[3] Cenderawasih Pos, “Berada di Pedalaman Papua, Asiki FM Tetap Eksis di Tengah Kemajuan Teknologi,” ceposonline.com, Mei 2025. [Online]. Tersedia: https://www.ceposonline.com/boven-digoel/2505270003/berada-di-pedalaman-papua-asiki-fm-tetap-eksis-di-tengah-kemajuan-teknologi
[4] ANTARA, “Radio Komunitas di Perbatasan Papua Nugini Beroperasi,” antaranews.com, Sep. 2010. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/218815/radio-komunitas-di-perbatasan-papua-nugini-beroperasi
[5] Asiki FM Podcast, “Sekolah Udara — Program Pendidikan Asiki FM,” open.spotify.com. [Online]. Tersedia: https://open.spotify.com/show/3Ys8u6b1dWhB15b9QH3AOb
[6] Y. Zainal Arifin, “Pemberdayaan Radio Komunitas sebagai Media Informasi di Perbatasan RI-Papua Nugini,” Jurnal Profetik UIN Sunan Kalijaga, vol. 9, no. 1, 2016. [Online]. Tersedia: https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1097
oleh Tim Inovasi Desa | 16 Mei 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi desa pertama di antara 28 desa yang diujicobakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penerapan transaksi nontunai untuk pengelolaan keuangan desa [1]. Inovasi ini menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) yang dikembangkan bersama Bank Kalbar untuk menggantikan mekanisme pembayaran tunai yang selama ini rentan terhadap kesalahan pencatatan dan penyimpangan [6]. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Musa, S.HI, tujuan utama inovasi ini adalah menciptakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel [4]. Keberhasilan uji coba di Parit Baru dan 27 desa lain mendorong Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mewajibkan seluruh 118 desa di kabupaten tersebut beralih ke sistem nontunai, yang tercapai penuh pada Februari 2020, menjadikan Kubu Raya kabupaten pertama di Kalimantan Barat dengan cakupan CMS di seluruh desanya [5].
Latar Belakang
Desa Parit Baru resmi berstatus desa definitif sejak disahkan DPRD Kabupaten Kubu Raya pada 7 April 2011, hasil pemekaran dari Desa Sungai Raya [11]. Kini desa ini menjadi salah satu desa berpenduduk terbesar di Kabupaten Kubu Raya, tercatat lebih dari 30.000 jiwa dalam sekitar 17.000 kepala keluarga yang tersebar di 5 dusun dan 102 Rukun Tetangga, dengan komposisi warga yang heterogen dari sisi etnis dan budaya [11].
Sebelum CMS diterapkan, pengelolaan keuangan desa di Kubu Raya berjalan tunai, dengan penarikan dana yang bisa mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta per transaksi, menciptakan risiko pencatatan yang tidak akurat, kehilangan dana, dan penyimpangan [7]. Rata-rata setiap desa di Kubu Raya mengelola dana sekitar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per tahun dari ADD, DD, dan pendapatan desa lainnya, volume yang menuntut sistem pencatatan lebih aman dibanding penanganan tunai konvensional [7].
Momentum perubahan muncul ketika Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, tepat satu tahun sejak awal masa kepemimpinannya, menantang seluruh Kepala Desa untuk beralih ke sistem nontunai demi melindungi aparatur desa dari risiko hukum sekaligus mempercepat capaian Indeks Desa Membangun [5]. Desa Parit Baru dipilih sebagai salah satu desa pertama yang diujicobakan, dan berhasil menjadi desa yang pertama kali menuntaskan penerapan transaksi nontunai di antara desa-desa yang diujicobakan tersebut [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah aplikasi CMS Desa, hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Bank Kalbar, yang mengintegrasikan rekening kas desa langsung ke platform perbankan sehingga setiap transaksi pembayaran dieksekusi lewat mekanisme transfer digital tanpa uang tunai [6]. Cakupan transaksi nontunai ini meliputi insentif perangkat RT dan dusun, Posyandu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembayaran vendor, hingga pemotongan pajak secara langsung [4].
Mekanismenya, bendahara desa memasukkan rincian belanja ke aplikasi CMS, sistem kemudian memverifikasi ketersediaan anggaran dan mentransfer dana langsung ke rekening penerima terdaftar [6]. Seluruh jejak transaksi tersimpan dalam server perbankan sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih cepat dan sulit dimanipulasi [4]. Elemen pembeda inovasi ini dari sistem pencatatan digital biasa adalah keterpaduannya langsung dengan infrastruktur perbankan Bank Kalbar, sehingga verifikasi anggaran dan eksekusi transfer berlangsung dalam satu alur otomatis, bukan proses manual yang kemudian diinput ulang ke sistem pencatatan terpisah.
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan CMS dimulai 19 April 2019 dengan 17 desa pertama, termasuk Parit Baru, sebelum bertambah 11 desa lagi hingga total 28 desa menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Kalbar pada 3 Mei 2019 [3], [5]. Di antara 28 desa yang diujicobakan tersebut, Parit Baru tercatat sebagai desa pertama yang berhasil menuntaskan penerapan transaksi nontunai, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Musa dalam peresmian status desa ini sebagai pelopor [1].
Tantangan teknis muncul pada masa awal implementasi karena sebagian bendahara desa belum terbiasa mengoperasikan antarmuka aplikasi perbankan digital, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya menggelar pelatihan dan pendampingan langsung ke kantor-kantor desa untuk memperlancar adopsi sistem baru. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat fondasi hukum lewat Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai, yang kemudian diperbarui lewat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 [9], [10]. Pada 26 Februari 2020, tepat satu tahun sejak Bupati Muda Mahendrawan menantang seluruh kepala desa, seluruh 118 desa di Kabupaten Kubu Raya resmi beralih penuh ke sistem nontunai [5]. Pembelajaran penting bagi replikator adalah bahwa keberhasilan pilot project di satu desa perlu diikuti pendampingan teknis intensif dan payung regulasi yang jelas sebelum direplikasi ke skala kabupaten penuh.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah rendahnya keterbiasaan sebagian bendahara dan aparatur desa terhadap aplikasi perbankan digital pada masa awal implementasi, yang sempat menimbulkan kesalahan input data transaksi. DPMD Kubu Raya mengatasinya lewat pelatihan intensif dan pendampingan langsung, sementara Bank Kalbar turut mendampingi peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa [8].
Tantangan eksternal berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang jauh dari pusat kabupaten berpotensi menghambat kelancaran sistem yang bergantung pada konektivitas data, mengingat CMS mensyaratkan koneksi daring yang stabil untuk setiap transaksi [4]. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memitigasinya lewat kerja sama berkelanjutan dengan Bank Kalbar untuk memastikan layanan tetap dapat diakses, serta memberi kelonggaran waktu penyelesaian transaksi bagi desa dengan kendala jaringan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah komitmen politik Bupati Muda Mahendrawan yang secara langsung menantang seluruh kepala desa mengadopsi sistem nontunai dalam kerangka waktu yang jelas, disertai payung regulasi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 dan Nomor 4 Tahun 2020 [9], [10]. Dukungan politik dari level kabupaten memberi legitimasi bagi aparatur desa untuk menjalani transisi dari sistem tunai yang sudah berjalan puluhan tahun.
Kemitraan dengan Bank Kalbar sebagai penyedia infrastruktur teknologi keuangan menjadi faktor kunci lain, karena bank daerah ini tidak hanya menyediakan aplikasi CMS tetapi juga mendampingi pelatihan SDM di tingkat desa [6], [8]. Keberhasilan Parit Baru sebagai desa perintis turut menjadi faktor pendorong psikologis bagi 27 desa lain dalam kelompok uji coba untuk yakin bahwa transisi ini dapat dijalankan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum CMS diterapkan, pengelolaan keuangan desa berjalan tunai dengan penarikan dana hingga Rp300-500 juta per transaksi, kondisi yang oleh Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Kubu Raya digambarkan menciptakan risiko pencatatan tidak akurat, kehilangan dana, dan penyimpangan yang sangat tinggi [7]. Setelah CMS diterapkan penuh di 118 desa sejak Februari 2020, belum ada satu pun kepala desa di Kubu Raya yang tersandung masalah hukum akibat kesalahan pengelolaan keuangan desa, sebuah capaian yang ditegaskan pemerintah kabupaten sebagai bukti efektivitas sistem ini dalam melindungi aparatur desa [7].
Dari sisi administrasi, pembayaran pajak kini berlangsung otomatis terpotong dari rekening kas desa tanpa perlu antrean setor manual ke kantor pajak [8]. Di tingkat nasional, inovasi CMS Desa Kubu Raya berhasil masuk Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB tahun 2021 [10]. Dampak spillover yang berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya terlihat dari Desa Parit Baru yang terus mengembangkan inovasi layanan digital lain, termasuk layanan cetak surat mandiri (ASM) dan layanan “Satu Menit Selesai” (SMS) yang diluncurkan September 2023, serta status sebagai Kampung Mandiri Tangguh sejak 2020 dan desa percontohan nasional Lemhannas RI [11].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pengembangan aplikasi CMS bersumber dari kemitraan nonkomersial antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Bank Kalbar, dengan bank daerah tersebut menyediakan infrastruktur teknologi keuangan sebagai bagian dari kerja sama layanan perbankan desa [6]. Biaya operasional pelatihan SDM desa ditanggung bersama oleh DPMD Kubu Raya dan Bank Kalbar, tanpa membebani anggaran desa secara langsung untuk pengembangan sistem.
Model keberlanjutan bertumpu pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tetap menjadi sumber utama pembiayaan program desa, dengan CMS berfungsi sebagai instrumen pengelolaan, bukan sumber pendapatan baru. Diversifikasi layanan digital lanjutan seperti ASM dan SMS yang dikembangkan Desa Parit Baru menunjukkan potensi efisiensi biaya administrasi jangka panjang, meski belum ada data spesifik mengenai penghematan biaya yang dihasilkan dari layanan-layanan tambahan tersebut.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan satu desa sebagai pelopor sebelum mewajibkan seluruh kabupaten mengadopsi CMS terbukti menjadi pendekatan yang tepat, karena keberhasilan Parit Baru menjadi bukti nyata yang meyakinkan 27 desa lain dalam kelompok uji coba maupun desa-desa berikutnya. Jika memulai dari awal, penyusunan payung regulasi seperti Peraturan Bupati sebaiknya disiapkan bersamaan dengan tahap uji coba, bukan menyusul setelahnya, agar desa memiliki kepastian hukum sejak awal transisi.
Saran praktis bagi kabupaten lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah menjalin kemitraan dengan bank daerah yang bersedia mendampingi pelatihan SDM desa, menetapkan target waktu yang jelas dari kepemimpinan kabupaten untuk mendorong komitmen seluruh desa, serta mengantisipasi kendala infrastruktur jaringan internet di desa-desa yang jauh dari pusat kabupaten sebelum mewajibkan transisi penuh.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan CMS di Kubu Raya diperkuat lewat integrasi dengan sistem Siskeudes Online yang diawasi BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, serta payung regulasi Peraturan Bupati yang mengikat seluruh desa untuk mempertahankan sistem nontunai [2]. Kepemimpinan Kepala Desa Musa, S.HI, yang tetap menjabat hingga beberapa tahun setelah CMS diterapkan, turut menunjukkan kontinuitas kepemimpinan yang menjaga keberlanjutan inovasi di tingkat desa [11].
Desa Parit Baru menunjukkan pola pengembangan inovasi yang berkelanjutan, tidak berhenti pada CMS semata: layanan ASM dan SMS yang diluncurkan 2023, status Kampung Mandiri Tangguh, serta pengakuan sebagai desa percontohan nasional Lemhannas RI menjadi bukti bahwa fondasi digitalisasi keuangan yang dibangun sejak 2019 terus dikembangkan lebih lanjut [11]. Bank Kalbar juga berkomitmen mengembangkan fitur CMS lanjutan, termasuk modul pelaporan pajak otomatis, untuk menjaga relevansi sistem seiring perkembangan kebutuhan desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi CMS Desa Parit Baru berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait tata kelola keuangan transparan, infrastruktur digital, dan kemitraan lintas sektor, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan keuangan desa yang efisien mempercepat realisasi belanja pembangunan dan pemberdayaan ekonomi warga. |
Dana Rp1-3 miliar per desa per tahun dikelola lewat sistem transfer terverifikasi |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Aplikasi CMS membangun infrastruktur keuangan digital desa yang terintegrasi dengan sistem perbankan daerah. |
CMS diterapkan penuh di 118 desa Kubu Raya sejak Februari 2020 |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Sistem nontunai mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mengurangi risiko penyimpangan. |
Belum ada kepala desa tersandung masalah hukum akibat pengelolaan keuangan sejak CMS diterapkan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Kabupaten, Bank Kalbar, dan BPKP membuktikan kekuatan kemitraan lintas sektor dalam tata kelola desa. |
Kemitraan Pemkab Kubu Raya-Bank Kalbar berjalan sejak 2019 |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Keberhasilan Kubu Raya menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Barat dengan seluruh desanya menerapkan CMS membuka peluang replikasi ke kabupaten lain, dengan model Perjanjian Kerja Sama tripartit antara pemerintah daerah, bank daerah, dan pemerintah desa sebagai kerangka yang sudah teruji [3], [5]. Prasyarat minimum bagi kabupaten lain yang ingin mereplikasi meliputi kesediaan bank pembangunan daerah setempat mengembangkan aplikasi serupa, komitmen politik kepala daerah menetapkan target waktu transisi, serta kesiapan payung regulasi bupati atau wali kota.
Estimasi waktu replikasi dapat mengacu pada pengalaman Kubu Raya yang menempuh sekitar satu tahun dari uji coba 28 desa pertama pada April-Mei 2019 hingga cakupan penuh 118 desa pada Februari 2020. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan bank pembangunan daerah masing-masing provinsi, sementara strategi perluasan manfaat perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur jaringan internet di desa-desa terpencil sebelum menetapkan tenggat waktu transisi penuh.
Daftar Pustaka
[1] ANTARA Kalbar, “Pemkab Kubu Raya Jadikan Desa Parit Pelopor Transaksi Nontunai,” 3 Sep. 2019. [Online]. Tersedia: https://kalbar.antaranews.com/amp/berita/390240/pemkab-kubu-raya-jadikan-desa-parit-pelopor-transaksi-nontunai
[2] Pemkab Kubu Raya, “Setelah Inovasi Non Tunai CMS, 2021 Semua Desa di Kubu Raya Terapkan Siskeudes Online,” Okt. 2020. [Online]. Tersedia: https://www.kuburaya.go.id/seputar-kuburaya/berita/setelah-inovasi-non-tunai-cms-2021-semua-desa-di-kubu-raya-terapkan-siskeudes
[3] Arah Kita, “Jadi Contoh Penerapan di Indonesia, 28 Desa di Kubu Raya Kelola Dana Desa Non Tunai,” 4 Mei 2019. [Online]. Tersedia: https://www.arahkita.com/news/14177
[4] JIPPNAS Kementerian PANRB, “CMS Desa (Cash Management System).” [Online]. Tersedia: https://jippnas.menpan.go.id/inovasi/62
[5] ANTARA Kalbar, “118 Desa di Kabupaten Kubu Raya Gunakan Transaksi Non Tunai,” 27 Feb. 2020. [Online]. Tersedia: https://kalbar.antaranews.com/berita/404778/118-desa-di-kabupaten-kubu-raya-gunakan-transaksi-non-tunai
[6] ANTARA Kalbar, “118 Desa di Kubu Raya Nikmati Layanan CMS Bank Kalbar,” Feb. 2021. [Online]. Tersedia: https://kalbar.antaranews.com/berita/459205/118-desa-di-kubu-raya-nikmati-layanan-cms-bank-kalbar
[7] Pemkab Kubu Raya, “Kubu Raya Mampu Lindungi Semua Desa dari Resiko Penyimpangan dengan CMS,” 31 Mar. 2022. [Online]. Tersedia: https://www.kuburaya.go.id/seputar-kuburaya/berita/kubu-raya-mampu-lindungi-semua-desa-dari-resiko-penyimpangan-dengan-cms
[8] Direktorat Jenderal Pajak, “Inovasi CMS, Permudah Bendahara Kubu Raya Bayar Pajak,” 22 Jan. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.pajak.go.id/id/berita/inovasi-cms-permudah-bendahara-kubu-raya-bayar-pajak
[9] BPK RI, “Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai.” [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/143185/perbup-kab-kubu-raya-no-4-tahun-2020
[10] APKASI, “Muda Optimis Inovasi CMS Desa Masuk Top 45 dan Unggul KIPP 2021,” 14 Jul. 2021. [Online]. Tersedia: https://apkasi.org/nasional/muda-optimis-inovasi-cms-desa-masuk-top-45-dan-unggul-kipp-2021/
[11] Website Desa Parit Baru, “Profil dan Sejarah Desa Parit Baru,” 6 Feb. 2020. [Online]. Tersedia: https://desaparitbaru.com/artikel/2020/02/06/profil-dan-sejarah-desa-parit-baru
oleh Tim Inovasi Desa | 8 Mei 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, mengembangkan sistem pelindung tambak garam bernama Katup Gadis, akronim dari Buka Tutup Garam Jadi Super, sejak 2016 [2]. Inovasi ini digagas Suparyono, petambak sekaligus anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu, untuk menjawab persoalan kristal garam yang kerap larut kembali akibat hujan mendadak selama proses kristalisasi [6]. Sistem ini memanfaatkan kerangka bambu yang menopang lembaran terpal plastik, sehingga petambak dapat menutup hamparan meja kristalisasi saat hujan turun dan membukanya kembali saat cuaca cerah. Setelah diuji coba bertahap sepanjang 2017 dan diterapkan lebih luas pada 2018, Katup Gadis meraih Juara I Inovasi Teknologi Award Provinsi Jawa Timur kategori agribisnis pada 2018 [1], [3]. Teknologi ini memungkinkan petambak tetap memanen 2-3 ton garam per petak setiap 10 hari bahkan pada musim hujan, turut menyumbang kenaikan produksi garam Kabupaten Probolinggo dari 14.000 ton pada 2017 menjadi 23.000 ton pada 2018 [4]. Model ini kemudian diadopsi petambak garam di berbagai daerah lain, termasuk Banyuwangi, Sumenep, Rembang, dan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Barat [5].
Latar Belakang
Desa Kalibuntu berada di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan garis pantai yang menjadikannya salah satu sentra tambak garam tradisional di wilayah tersebut, mencakup sekitar 17 hektare lahan tambak yang dikelola warga [6]. Sebagian besar warga pesisir desa menggantungkan hidup dari usaha tambak garam, termasuk Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera yang menaungi Suparyono dan petambak lain di desa ini.
Sebelum Katup Gadis diterapkan, petambak hanya mengandalkan sinar matahari langsung di lahan terbuka tanpa pelindung, sehingga proses kristalisasi garam sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hujan yang turun mendadak kerap melarutkan kembali kristal garam yang sudah terbentuk, menyebabkan kerugian ekonomi berulang bagi petambak, terutama saat memasuki musim penghujan ketika produksi garam biasanya terhenti sama sekali.
Kerugian yang terus berulang mendorong Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera mencari solusi murah dan aplikatif pada awal 2016, hingga tercetus gagasan membangun sistem pelindung berbahan bambu dan terpal yang bisa dibuka-tutup sesuai cuaca. Gagasan Suparyono ini kemudian dikembangkan bersama anggota kelompok dan mendapat dukungan pendampingan dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Katup Gadis merupakan sistem pelindung tambak garam berbahan kerangka bambu melengkung yang ditutup lembaran terpal plastik tebal, dirancang menyerupai atap yang dapat dibuka dan ditutup untuk menutupi hamparan meja kristalisasi garam [2]. Nama Katup Gadis sendiri merupakan akronim dari “Buka Tutup, Garam Jadi Super”, mencerminkan cara kerja utamanya.
Mekanismenya sangat sederhana: saat cuaca cerah, pekerja menarik tali untuk membuka lembaran terpal ke arah samping agar sinar matahari maksimal menyinari meja kristalisasi, dan saat mendung datang, tali ditarik kembali agar terpal menutupi hamparan garam dari guyuran hujan [4]. Yang membedakan pendekatan ini dari pelindung tambak konvensional adalah kombinasinya dengan alas isolator di dasar tambak, yang mempercepat proses kristalisasi sekaligus menjaga kualitas garam yang dihasilkan.
Proses Penerapan Inovasi
Gagasan sistem pelindung ini pertama kali dibicarakan warga pada awal 2016, ketika petambak bersama tokoh masyarakat mulai membuat sketsa rangka pelindung dari bahan bambu lokal yang dipilih karena tahan terhadap air laut dan bebas rayap [3]. Uji coba awal dilakukan pada petak berukuran kecil, sekitar 4×10 meter, sebelum diperluas secara bertahap.
Uji coba lapangan sepanjang 2017 pada beberapa petak tambak menemukan bahwa rangka bambu dan terpal saja belum cukup mempercepat kristalisasi secara optimal, sehingga petambak harus menambahkan lapisan alas isolator di dasar tambak. Temuan ini menjadi pembelajaran penting: perlindungan dari hujan saja tidak cukup tanpa perbaikan pada media kristalisasi itu sendiri, sehingga kombinasi alas isolator dan atap buka tutup baru benar-benar mempercepat pembentukan kristal garam secara signifikan [1].
Setelah uji coba dinyatakan berhasil, petak percobaan diperluas menjadi 4×30 meter pada awal 2018, dan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo mengalokasikan sekitar Rp100 juta untuk mendukung sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan geoisolator bagi petambak yang berminat menerapkan sistem ini [4]. Bagi petambak secara individu, biaya pembuatan Katup Gadis diperkirakan sekitar Rp2,5 juta per petak, menjadikannya investasi yang relatif terjangkau.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah mengubah kebiasaan petambak tradisional yang sudah puluhan tahun bekerja tanpa pelindung tambak, dengan sebagian warga awalnya meragukan kekuatan rangka bambu menahan tiupan angin laut serta enggan mengeluarkan modal tambahan. Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera mengatasinya melalui diskusi rutin di balai desa dan menunjukkan hasil uji coba nyata kepada anggota yang masih ragu.
Tantangan eksternal berupa cuaca ekstrem seperti angin kencang dan badai pesisir kerap merusak lembaran terpal di bagian atas rangka. Petambak memitigasi hal ini dengan rutin memeriksa ikatan tali dan kondisi bambu penyangga, sekaligus menyisihkan dana kelompok untuk perawatan dan penggantian material yang rusak.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kekompakan seluruh anggota Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera yang tidak mudah menyerah meski mengalami beberapa kali kegagalan pada masa uji coba awal [1]. Semangat gotong royong memungkinkan setiap kendala teknis dipecahkan bersama melalui diskusi di balai desa.
Faktor kedua adalah ketersediaan bahan baku murah di sekitar desa, yakni bambu dan terpal plastik, sehingga biaya pembuatan fasilitas ini tidak membebani petambak secara berlebihan. Dukungan pendampingan teknis dan pendanaan awal dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo turut mempercepat penyebaran inovasi ini ke lebih banyak petambak.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Katup Gadis diterapkan, petambak tidak bisa memanen garam sama sekali saat musim hujan karena kristal yang terbentuk selalu larut kembali oleh air hujan. Setelah inovasi ini diterapkan, petambak mampu memanen 2 ton garam per petak setiap 10 hari pada musim hujan, dan hingga 3 ton per petak pada musim kemarau, sehingga produksi tetap berjalan sepanjang tahun [4].
Kualitas kristal garam yang dihasilkan turut membaik, dengan proses kristalisasi yang tercapai sekitar tiga jam lebih cepat dan hasil garam yang lebih putih dibanding metode terpal konvensional tanpa katup [4]. Pada tingkat kabupaten, produksi garam Probolinggo meningkat dari 14.000 ton pada 2017 menjadi 23.000 ton pada 2018, melampaui target 20.000 ton yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dampak spillover dari inovasi ini adalah adopsi Katup Gadis oleh kelompok petambak di berbagai daerah lain, termasuk dua kelompok tani di Kecamatan Gending, Probolinggo, serta petambak di Banyuwangi, Sumenep, Rembang, dan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat [5]. Keberhasilan ini juga membantu anggota kelompok menjaga kelancaran pembayaran pinjaman modal usaha kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pengembangan Katup Gadis berasal dari swadaya Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera, dengan sebagian anggota merupakan debitur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang memanfaatkan pinjaman modal usaha untuk mendukung operasional tambak garam [5]. Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo kemudian memperkuat pengembangan inovasi ini dengan alokasi sekitar Rp100 juta untuk sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan geoisolator bagi petambak yang berminat.
Bagi petambak individu, biaya pembuatan satu unit Katup Gadis diperkirakan sekitar Rp2,5 juta per petak, tergolong terjangkau dibanding potensi kerugian akibat gagal panen saat musim hujan. Pendapatan petambak berasal dari penjualan garam yang kini bisa dipanen sepanjang tahun, sehingga arus kas lebih stabil dan mendukung kelancaran cicilan pinjaman modal usaha.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Kalibuntu menunjukkan bahwa keputusan menguji coba inovasi pada petak kecil terlebih dahulu, sebelum memperluas skala penerapan, adalah keputusan kunci yang tepat karena memungkinkan petambak mengidentifikasi kekurangan desain sejak awal, seperti kebutuhan tambahan alas isolator yang baru ditemukan setelah uji coba lapangan.
Jika memulai dari awal, kombinasi atap buka tutup dan alas isolator idealnya sudah dirancang bersamaan sejak tahap konsep awal, bukan ditemukan secara terpisah setelah uji coba pertama menunjukkan hasil yang belum optimal.
Bagi kelompok petambak garam lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah memanfaatkan bahan baku lokal yang murah seperti bambu, memulai dari skala petak kecil untuk menguji efektivitas sebelum investasi besar, serta menjalin komunikasi dengan dinas terkait untuk memperoleh pendampingan teknis dan dukungan pendanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Katup Gadis ditopang kewajiban setiap anggota Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana perawatan fasilitas bersama, yang digunakan membeli terpal cadangan dan bambu pengganti, menjaga umur teknis rangka bambu yang diperkirakan mencapai empat tahun [2].
Pemerintah Desa Kalibuntu turut memberikan pendampingan teknis secara berkala kepada pemuda pesisir agar pengetahuan pembuatan dan perawatan Katup Gadis tidak berhenti pada generasi pendiri. Regenerasi pengetahuan ini penting agar inovasi tetap berlanjut meski terjadi pergantian pengurus kelompok tani di masa mendatang.
Rencana pendapatan mandiri kelompok ke depan ditopang produksi garam yang kini stabil sepanjang tahun, memungkinkan petambak memperoleh pendapatan rutin untuk mendukung dana kas kelompok tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah setelah tahap sosialisasi awal selesai.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Katup Gadis di Desa Kalibuntu berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Produksi garam yang stabil sepanjang tahun mengurangi risiko kerugian ekonomi musiman yang sebelumnya membebani petambak saat musim hujan. |
Petambak tetap memanen 2-3 ton garam per petak setiap 10 hari sepanjang tahun |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Peningkatan produktivitas dan kualitas garam mendongkrak pendapatan petambak serta mendukung kelancaran pembayaran pinjaman modal usaha. |
Produksi garam Probolinggo naik dari 14.000 ton menjadi 23.000 ton (2017-2018) |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Katup Gadis menjadi infrastruktur produksi garam berbiaya rendah dan tangguh terhadap cuaca, dibangun dari bahan lokal yang mudah didapat. |
Biaya pembuatan sekitar Rp2,5 juta per petak |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Sistem buka tutup atap tambak menjadi solusi adaptasi masyarakat pesisir terhadap curah hujan yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. |
Produksi garam tetap berjalan meski turun hujan mendadak |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pemanfaatan air laut sebagai bahan baku garam dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem pesisir di sekitar tambak. |
17 hektare lahan tambak garam dikelola berkelanjutan |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Kepraktisan dan biaya terjangkau Katup Gadis membuat model ini menyebar ke berbagai sentra tambak garam lain, mulai dari Kecamatan Gending di Kabupaten Probolinggo hingga wilayah Banyuwangi, Sumenep, Rembang, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat [5]. Prasyarat minimum replikasi meliputi ketersediaan lahan tambak garam, akses bahan baku bambu dan terpal, serta kelompok tani yang bersedia menguji coba sistem pada skala kecil terlebih dahulu.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, sekitar Rp2,5 juta per petak untuk skala individu, sementara dukungan program pemerintah daerah seperti yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dapat mempercepat sosialisasi dan pelatihan secara massal dengan alokasi sekitar Rp100 juta untuk cakupan lebih luas. Kelompok tani di daerah lain dapat mengadaptasi desain Katup Gadis sesuai kondisi lahan dan iklim setempat, termasuk menyesuaikan ukuran petak dan jenis alas isolator yang digunakan.
Daftar Pustaka
[1] BSKDN Kemendagri, “Produksi Garam Metode Buka-Tutup Probolinggo Juara Inovasi Provinsi,” bskdn.kemendagri.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://bskdn.kemendagri.go.id
[2] Jatimnet, “Tambak Garam Katup Gadis Mampu Produksi di Musim Penghujan,” jatimnet.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://jatimnet.com
[3] TIMES Indonesia, “Kabupaten Probolinggo Raih Juara Inovasi Teknologi Award dengan Katup Gadis,” timesindonesia.co.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/184668/kabupaten-probolinggo-raih-juara-inovasi-teknologi-award-dengan-katup-gadis
[4] WartaBromo, “Manfaatkan Katup Gadis, Siasat Petambak Garam Probolinggo di Musim Hujan,” wartabromo.com, 2019. [Online]. Tersedia: https://www.wartabromo.com/2019/01/12/manfaatkan-katup-gadis-siasat-petambak-garam-probolinggo-di-musim-hujan/
[5] BLU LPMUKP, “Inovasi Debitur LPMUKP Probolinggo Digunakan Pengolah Garam Daerah Lain,” blulpmukp.id. [Online]. Tersedia: https://blulpmukp.id/kabar-kita/inovasi-debitur-lpmukp-probolinggo-digunakan-pengolah-garam-daerah-lain/
[6] Pemerintah Desa Kalibuntu, “Website Resmi Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo,” kalibuntu-kraksaan.desa.id. [Online]. Tersedia: https://kalibuntu-kraksaan.desa.id/
oleh Tim Inovasi Desa | 6 Apr 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan pertanian hidroponik sebagai solusi cerdas atas keterbatasan lahan dan kondisi tanah karst yang kering. Melalui program pelatihan dua hari pada 1-2 April 2019 yang didanai Dana Desa sebesar Rp25 juta, Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Baleharjo menjadi motor penggerak inovasi pertanian modern ini [1]. Pelatihan diikuti sekitar 50 peserta, dibuka Camat Wonosari, dan dilengkapi studi banding ke Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah [1]. Program formal ini sesungguhnya melanjutkan rintisan warga yang sudah dimulai sejak 2017 lewat penyuluhan pertanian kecamatan yang menyasar Baleharjo, Wonosari, dan Kepek [5]. Hasilnya, warga kini mampu menanam sayuran segar tanpa pestisida menggunakan peralatan sederhana di rumah masing-masing. Inovasi ini mengurangi pengeluaran keluarga sekaligus membangun kemandirian pangan di tengah keterbatasan geografis kawasan karst Gunungkidul.
Latar Belakang
Desa Baleharjo berkedudukan sebagai kalurahan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta [4], hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat kecamatan maupun kabupaten, dengan ketinggian 150-200 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 31-32 derajat Celsius [2]. Penduduknya berjumlah 6.764 jiwa, hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan mata pencaharian yang bertumpu pada pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan [3]. Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan didominasi kawasan perbukitan karst dengan lapisan tanah tipis dan miskin hara, di mana sekitar 90 persen lahan pertaniannya berupa lahan kering tadah hujan yang bergantung penuh pada curah hujan musiman.
Kondisi tanah karst yang tandus dan minim air membuat pertanian konvensional nyaris mustahil dilakukan di lahan sempit milik warga. Kebutuhan pangan keluarga, khususnya sayuran segar, selama ini terpenuhi dengan membeli di pasar, sehingga pengeluaran rutin untuk sayuran menjadi beban tersendiri bagi keluarga berpenghasilan terbatas, padahal potensi menanam sendiri sesungguhnya ada jika ditemukan metode yang tepat.
Trigger awal sebenarnya muncul lebih dini dari yang banyak diketahui: pada Maret 2017, Penyuluh Pertanian Kecamatan Wonosari di bawah koordinator Tugiman sudah menggencarkan sosialisasi hidroponik kepada warga tiga desa, termasuk Baleharjo, sebagai solusi memaksimalkan lahan sempit sekaligus menambah penghasilan keluarga [5]. Momentum ini kemudian ditangkap Pemerintah Desa Baleharjo dua tahun berselang lewat program pelatihan formal berskala lebih besar bagi KWT pada 2019, didukung alokasi Dana Desa untuk mempercepat adopsi metode bertani yang tidak bergantung pada lahan luas dan curah hujan tinggi.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi hidroponik Desa Baleharjo lahir dari kesadaran bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk menyerah dari kegiatan bertani. Pemerintah desa merancang program pelatihan komprehensif bagi KWT yang mencakup teori, praktik langsung, dan studi banding ke Srumbung, Magelang, untuk melihat penerapan hidroponik yang lebih maju [1].
Sistem hidroponik yang dikembangkan memanfaatkan media tanam non-tanah dengan nutrisi larutan air yang terukur, sehingga tanaman tumbuh optimal meski tanpa tanah subur. Warga menggunakan sarana yang mudah dijangkau, seperti kotak bekas penyimpanan buah, botol plastik daur ulang, hingga pipa paralon, sehingga biaya awal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Elemen pembeda inovasi ini dari uji coba individual yang sudah dimulai warga sejak 2017 adalah pendekatannya yang terorganisir lewat KWT dan didukung anggaran resmi Dana Desa, sehingga jangkauan dan konsistensi penerapannya jauh lebih luas dibanding inisiatif perorangan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses formal dimulai pada 1-2 April 2019 dengan alokasi Dana Desa sebesar Rp25 juta untuk pelatihan, pengadaan sarana hidroponik, dan biaya studi banding ke Srumbung, Magelang, diikuti sekitar 50 peserta dari kelompok tani Baleharjo dan dibuka langsung oleh Camat Wonosari [1]. Studi banding ini membuka wawasan peserta KWT tentang skala produksi yang lebih besar dan teknik pengelolaan yang lebih profesional.
Seusai pelatihan, warga mulai menanam secara swadaya di rumah masing-masing dengan memanfaatkan barang bekas sebagai wadah tanam. KWT juga membangun satu unit instalasi hidroponik percontohan sebagai ruang belajar bersama yang bisa dikunjungi warga lain. Pada awal penerapan, beberapa warga mengalami kegagalan panen akibat ketidaktepatan takaran nutrisi larutan dan kurangnya pemahaman tentang pencahayaan tanaman. Kegagalan itu menjadi bahan evaluasi bersama dalam pertemuan KWT, sehingga pengetahuan kolektif warga terus berkembang dari setiap pengalaman yang ada. Pembelajaran ini sejalan dengan saran penyuluh pertanian sejak 2017 agar warga menggunakan air hujan alih-alih air tanah setempat yang berkadar kapur tinggi dan menghambat pertumbuhan tanaman, serta mengganti media arang sekam setiap tiga kali panen [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah mengubah kebiasaan bertani konvensional warga yang sudah mengakar kuat selama generasi, dengan sebagian warga masih ragu dan menganggap hidroponik sebagai metode asing yang rumit dan tidak praktis untuk diterapkan sehari-hari. Pemerintah desa dan KWT mengatasinya lewat pendekatan bertahap: pelatihan langsung, pendampingan intensif, serta instalasi percontohan yang bisa dilihat dan dicoba langsung oleh warga yang masih ragu, sehingga keraguan berangsur berkurang seiring bukti nyata hasil panen.
Tantangan eksternal berupa kondisi tanah karst yang tandus dan kualitas air tanah berkadar kapur tinggi turut menghambat pertumbuhan tanaman apabila digunakan langsung sebagai larutan nutrisi [5]. Warga memitigasinya dengan memanfaatkan air hujan sebagai sumber utama larutan nutrisi, sebagaimana disarankan penyuluh pertanian kecamatan. Keterbatasan skala produksi juga menjadi kendala yang menghambat program berkembang ke tahap komersial; selama hasil panen hanya cukup untuk konsumsi sendiri, potensi ekonomi yang lebih besar dari hidroponik belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan warga.
Faktor Penentu Keberhasilan
Peran Kelompok Wanita Tani sebagai komunitas belajar bersama menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan program ini. KWT menciptakan ruang berbagi pengalaman yang memungkinkan anggota saling mendukung, memperbaiki kesalahan, dan merayakan keberhasilan panen bersama.
Dana Desa berperan sebagai katalis yang membuka akses warga pada pengetahuan dan peralatan yang sebelumnya tidak terjangkau. Tanpa dukungan Dana Desa untuk pelatihan dan studi banding, proses pembelajaran yang mestinya bertahun-tahun bisa dipercepat menjadi beberapa bulan saja. Dukungan Penyuluh Pertanian Kecamatan Wonosari yang telah merintis sosialisasi hidroponik sejak 2017 turut menjadi fondasi penting yang mempermudah penerimaan program formal KWT pada 2019 [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini diterapkan secara terorganisir, warga Desa Baleharjo sepenuhnya bergantung pada pembelian sayuran di pasar karena pertanian konvensional di lahan karst nyaris mustahil dilakukan. Beberapa bulan setelah pelatihan 2019, warga sudah menikmati hasil panen nyata berupa daun selada, bayam merah, selada pagoda, dan sawi sendok yang segar dan bebas pestisida, kualitas yang lebih sehat dibandingkan produk pasar karena tidak terpapar bahan kimia sama sekali.
Secara ekonomi, hasil panen hidroponik mengurangi pengeluaran belanja sayuran keluarga secara langsung meski produksi belum mencapai skala komersial. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, penghematan rutin dari tidak perlu membeli sayuran memberikan dampak yang cukup berarti setiap bulannya. Satu unit instalasi hidroponik percontohan yang dibangun KWT kini berfungsi sebagai pusat edukasi yang menarik minat warga lain untuk ikut mencoba, menandakan potensi perkembangan yang lebih luas dari sekadar konsumsi rumah tangga.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal program bersumber sepenuhnya dari Dana Desa sebesar Rp25 juta yang dialokasikan pada 2019 untuk pelatihan, pengadaan sarana hidroponik, dan studi banding ke Srumbung, Magelang [1]. Setelah pelatihan, warga menanggung sendiri biaya operasional rumah tangga masing-masing menggunakan barang bekas sebagai wadah tanam, sehingga biaya lanjutan yang dibutuhkan relatif kecil dibanding investasi awal pelatihan.
Model saat ini masih berorientasi subsisten, yakni hasil panen dikonsumsi sendiri oleh keluarga peserta KWT tanpa penjualan komersial. Ke depan, potensi pendapatan mandiri terbuka lewat rencana desa mendorong hasil panen hidroponik masuk ke pasar lokal dan warung desa, mengubah model dari sekadar penghematan pengeluaran menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Pemerintah Desa Baleharjo membangun program pelatihan formal berbasis KWT, alih-alih membiarkan hidroponik berkembang sporadis sebagai inisiatif perorangan sebagaimana dirintis sejak 2017, terbukti menjadi keputusan kunci yang mempercepat dan memperluas adopsi warga. Jika memulai dari awal, pemetaan potensi individu yang sudah bereksperimen sejak dini—seperti warga Baleharjo bernama Putra yang mulai membangun media hidroponik sejak 2017—sebaiknya lebih awal dilibatkan sebagai fasilitator sesama warga, bukan hanya mengandalkan pelatihan dari luar desa.
Saran praktis bagi desa lain dengan kondisi geografis serupa adalah memanfaatkan momentum penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang sudah berjalan sebagai basis, memperkuatnya lewat pendanaan desa untuk pelatihan terorganisir, serta memastikan air hujan atau sumber air rendah kapur digunakan sebagai larutan nutrisi mengingat karakteristik tanah karst yang umum di wilayah serupa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program hidroponik Desa Baleharjo bertumpu pada penguatan peran KWT sebagai lembaga yang mandiri dan aktif. Pertemuan rutin, pelatihan lanjutan, dan pendampingan teknis berkelanjutan menjadi mekanisme utama untuk menjaga semangat dan kompetensi anggota, sehingga program tidak bergantung pada satu periode kepemimpinan desa maupun satu angkatan pengurus KWT semata.
Ke depan, pemerintah desa merencanakan perluasan program dengan mendorong hasil panen hidroponik masuk ke pasar lokal dan warung desa. Langkah komersialisasi ini akan mengubah hidroponik dari sekadar aktivitas subsisten menjadi sumber penghasilan nyata bagi keluarga peserta KWT, sekaligus mengurangi ketergantungan program pada alokasi Dana Desa jangka panjang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pertanian hidroponik Desa Baleharjo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi keluarga, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Hasil panen hidroponik mengurangi pengeluaran rutin keluarga berpenghasilan terbatas untuk belanja sayuran. |
Penghematan belanja sayuran rutin bagi keluarga peserta KWT |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Hidroponik memungkinkan warga memproduksi sayuran segar sendiri di lahan karst yang sulit ditanami secara konvensional. |
Panen selada, bayam merah, selada pagoda, dan sawi sendok bebas pestisida |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kelompok Wanita Tani menjadi motor penggerak utama inovasi, menempatkan perempuan sebagai pelaku aktif inovasi pertanian desa. |
50 peserta pelatihan hidroponik 2019 melibatkan anggota KWT Baleharjo |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Rencana komersialisasi hasil panen ke pasar lokal dan warung desa berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga. |
1 instalasi hidroponik percontohan menjadi pusat edukasi dan rintisan komersialisasi |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Sayuran hidroponik diproduksi tanpa pestisida, mengurangi paparan bahan kimia dibanding produk pasar konvensional. |
Sayuran bebas pestisida dihasilkan lewat media tanam non-tanah |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model hidroponik Desa Baleharjo sangat mudah direplikasi karena tidak membutuhkan lahan luas, biaya besar, maupun teknologi canggih. Desa lain di kawasan karst Gunungkidul atau wilayah kering lainnya dapat memulai dengan paket pelatihan serupa dan memanfaatkan alokasi Dana Desa yang tersedia, mengikuti pola penyuluhan kecamatan-lebih-dulu-baru-pendanaan-desa sebagaimana terjadi di Baleharjo sejak 2017 hingga 2019.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mendorong replikasi masif melalui program pengembangan KWT lintas desa yang berbagi modul pelatihan dari pengalaman Baleharjo. Instalasi percontohan yang sudah ada di Baleharjo siap menjadi lokasi studi banding bagi desa-desa lain yang ingin memulai perjalanan serupa, khususnya desa dengan karakteristik lahan karst dan keterbatasan air tanah yang sebanding.
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Baleharjo, “Pelatihan Hidroponik Kelompok Tani Desa Baleharjo,” desabaleharjo.gunungkidulkab.go.id, Apr. 2019. [Online]. Tersedia: https://desabaleharjo.gunungkidulkab.go.id/
[2] Pemerintah Desa Baleharjo, “Wilayah Desa.” [Online]. Tersedia: https://desabaleharjo.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/82
[3] Pemerintah Desa Baleharjo, “Statistik Berdasar Kelompok Umur.” [Online]. Tersedia: https://desabaleharjo.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/kelompok-umur
[4] Kontributor Wikipedia, “Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Baleharjo,_Wonosari,_Gunungkidul
[5] ANTARA News, “Yuk… Bertanam secara Hidroponik bersama Warga Wonosari,” 25 Mar. 2017. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/620272/yuk-bertanam-secara-hidroponik-bersama-warga-wonosari
oleh Tim Inovasi Desa | 30 Mar 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aji Bodronoyo di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan aplikasi Digital Terintegrasi (DIGIT) sejak 2023 untuk memadukan pengelolaan retribusi pasar desa dengan layanan Lembaga Keuangan Desa (LKD) [1]. Inovasi ini dipimpin Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho sebagai respons atas maraknya praktik rentenir yang membebani pedagang di Pasar Desa Sumowono, pasar dengan sekitar 600 kios dan lapak dengan tingkat keaktifan pedagang harian di atas 80 persen [1]. Aplikasi ini dikembangkan bersama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, memungkinkan pembayaran retribusi nontunai sekaligus mencatat rekam jejak keuangan pedagang sebagai syarat mengakses kredit berbunga rendah dari LKD [1]. Dampaknya, LKD BUMDes kini melayani lebih dari 600 nasabah dengan total aset melampaui Rp1 miliar, sementara DIGIT meraih Krenova Kabupaten Semarang 2024 dan mengantarkan BUMDes Aji Bodronoyo menjadi Juara 1 kategori BUM Desa Inspiratif tingkat nasional pada Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, Hari Desa Nasional 2026 [3].
Latar Belakang
Desa Sumowono terletak di lereng Gunung Ungaran, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah 323,88 hektare dan penduduk sekitar 3.103 jiwa yang terbagi dalam lima dusun: Nyampuran, Sukorono, Kenteng, Karang Wetan, dan Sawah Gondang [5]. Nama desa berasal dari bahasa Kawi, “Sumo” berarti bunga dan “Wono” berarti hutan, mencerminkan karakter wilayah yang subur untuk pertanian sayuran [1]. Perekonomian desa bertumpu pada pertanian sayur dataran tinggi, dengan pasar desa sebagai penggerak utama distribusi hasil pertanian ke wilayah sekitar [4].
BUMDes Aji Bodronoyo dibentuk pada 2021 di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, yang memicu lonjakan pengangguran dan melemahnya perputaran ekonomi warga desa [1]. Di tengah keterbatasan modal usaha, sebagian pedagang Pasar Desa Sumowono terjerat praktik rentenir karena tidak memiliki akses layanan kredit yang terjangkau, sementara sistem penarikan retribusi pasar masih dilakukan manual dan rentan kebocoran pencatatan.
Kebutuhan mengatasi dua persoalan sekaligus—maraknya rentenir dan lemahnya pengawasan retribusi pasar—mendorong Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho menggandeng UKSW Salatiga merancang aplikasi yang memadukan pengelolaan pasar dan LKD dalam satu sistem digital. Aplikasi DIGIT mulai diterapkan pada 2023, menyasar langsung jantung perputaran uang pasar yang menampung ratusan pedagang sayur dan kios harian [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah aplikasi DIGIT yang memadukan layanan penarikan retribusi pasar dengan akses keuangan mikro LKD dalam satu sistem terintegrasi. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengintegrasikan aktivitas harian pasar desa dengan Lembaga Keuangan Desa, sehingga data transaksi pedagang dapat langsung dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit [1].
Aplikasi ini bekerja lewat dua versi: berbasis web untuk operasional kantor dan berbasis telepon genggam bagi petugas lapangan yang memungut retribusi secara nontunai langsung di pasar [2]. Setoran retribusi pedagang tercatat otomatis, dengan sebagian dana dialokasikan ke rekening tabungan masing-masing pedagang, sehingga setiap pedagang memiliki rekam jejak finansial yang menjadi syarat mengakses kredit berbunga rendah dari LKD. Elemen pembeda inovasi ini dari sistem retribusi konvensional adalah keterpaduannya dengan layanan keuangan, mengubah kewajiban membayar retribusi menjadi sarana membangun akses kredit legal bagi pedagang.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan diawali identifikasi persoalan tata kelola pasar yang masih manual dan rentan kebocoran pencatatan retribusi. Tim BUMDes kemudian menggandeng akademisi UKSW Salatiga untuk merancang arsitektur perangkat lunak DIGIT, dengan petugas lapangan pada tahap awal harus beradaptasi mengoperasikan sistem penarikan retribusi berbasis gawai di tengah kesibukan transaksi pasar [1].
Pada masa perintisan, sebagian pedagang lanjut usia yang belum terbiasa dengan sistem digital sempat menunjukkan resistensi dan kebingungan terhadap metode pembayaran baru ini. Kendala ini dievaluasi lewat pendekatan sosialisasi persuasif yang dilakukan berulang dan bertahap, hingga akhirnya aplikasi dapat berjalan stabil dan diterima mayoritas pedagang [1]. Pembelajaran penting bagi replikator adalah bahwa digitalisasi layanan pasar tradisional memerlukan pendampingan langsung bagi kelompok pedagang yang kurang familier dengan teknologi, bukan sekadar peluncuran aplikasi tanpa sosialisasi berkelanjutan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah resistensi sebagian pedagang lanjut usia yang terbiasa dengan sistem pembayaran tunai konvensional dan belum familier dengan perangkat digital. BUMDes mengatasinya lewat sosialisasi persuasif yang dilakukan berulang dan pendampingan langsung petugas lapangan, alih-alih memaksakan transisi digital secara instan tanpa pendampingan.
Tantangan eksternal berupa praktik rentenir yang telah lama mengakar di lingkungan pasar desa menjadi kendala paling mendasar, mengingat pedagang kecil sebelumnya tidak memiliki alternatif akses kredit legal yang terjangkau [1]. BUMDes memitigasinya dengan menyediakan skema kredit LKD berbunga rendah yang syaratnya dapat dipenuhi otomatis lewat rekam jejak transaksi DIGIT, sehingga pedagang memiliki alternatif nyata di luar jerat rentenir.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho yang konsisten mendorong edukasi literasi keuangan pedagang, secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada praktik rentenir. Kemitraan dengan UKSW Salatiga dalam merancang aplikasi DIGIT turut menjadi faktor kunci, karena BUMDes desa umumnya tidak memiliki kapasitas teknis internal untuk mengembangkan perangkat lunak sendiri [1].
Dukungan lembaga perbankan seperti BRI Unit Sumowono lewat layanan Kredit Usaha Rakyat, QRIS, dan mesin EDC turut memperkuat ekosistem keuangan desa yang melengkapi peran LKD BUMDes [4]. Modal sosial berupa keterbukaan warga desa menerima adopsi teknologi baru, didukung keberadaan lima unit usaha BUMDes yang saling menopang, menjadi fondasi penting keberlanjutan inovasi ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum DIGIT diterapkan, penarikan retribusi pasar berjalan manual dan rawan kebocoran pencatatan, sementara pedagang yang membutuhkan modal usaha kerap terjerat rentenir karena tidak memiliki akses kredit legal yang terjangkau. Setelah DIGIT berjalan sejak 2023, LKD BUMDes Aji Bodronoyo melayani lebih dari 600 nasabah aktif dengan total aset melampaui Rp1 miliar, sementara total aset keseluruhan lima unit usaha BUMDes melampaui Rp2 miliar [1].
Digitalisasi retribusi turut menekan kebocoran pendapatan pasar, memungkinkan BUMDes menyetorkan kontribusi hingga ratusan juta rupiah per tahun ke kas desa. Dari sisi ketenagakerjaan, BUMDes kini mempekerjakan sekitar 45 karyawan dan 3 pelaksana di lima unit usahanya, termasuk pengelolaan pasar, LKD, Alun-Alun Sumowono, pengelolaan sampah, dan layanan pesan-antar ONNO yang melayani 50-60 pesanan per hari [2], [4]. Pengakuan atas capaian ini datang lewat Krenova Kabupaten Semarang 2024 untuk DIGIT, status Desa BRILian masuk 15 besar nasional 2025, dan puncaknya Juara 1 BUM Desa Inspiratif nasional pada HDN 2026 [3], [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pengembangan aplikasi DIGIT bertumpu pada kemitraan nonkomersial dengan UKSW Salatiga untuk perancangan perangkat lunak, dipadukan modal operasional BUMDes yang berasal dari lima unit usaha aktifnya [1]. Model pendapatan LKD bersumber dari bunga kredit yang dikenakan kepada pedagang, dengan suku bunga dirancang jauh lebih rendah dibanding praktik rentenir, sementara retribusi pasar tetap menjadi kontributor utama pendapatan BUMDes.
Diversifikasi usaha lewat pengelolaan sampah, Alun-Alun Sumowono, dan layanan pesan-antar ONNO memperkuat basis pendapatan BUMDes di luar retribusi pasar dan bunga kredit, sehingga model bisnis tidak bertumpu pada satu sumber pemasukan semata [4]. Kontribusi tahunan BUMDes ke kas desa mencapai ratusan juta rupiah, menunjukkan model bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan asli desa berkelanjutan di luar Dana Desa.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memadukan sistem retribusi pasar dengan layanan keuangan mikro dalam satu aplikasi terbukti menjadi keputusan kunci yang tepat, karena langsung menyasar akar masalah rentenir lewat penyediaan alternatif kredit legal berbasis rekam jejak transaksi pedagang. Jika memulai dari awal, program sosialisasi bagi pedagang lanjut usia sebaiknya dirancang sejak tahap perencanaan aplikasi, bukan disusun reaktif setelah resistensi muncul di lapangan.
Saran praktis bagi BUMDes lain yang menghadapi persoalan serupa adalah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi terdekat untuk pengembangan aplikasi, memastikan sistem digital tetap menyediakan opsi pendampingan langsung bagi kelompok pedagang yang kurang familier teknologi, serta membangun diversifikasi unit usaha agar pendapatan BUMDes tidak bertumpu pada satu sumber semata.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan DIGIT dijaga lewat penerapan transparansi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta diversifikasi usaha berkelanjutan seperti pengelolaan sampah pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan berniaga [1]. Seluruh unit usaha BUMDes diarahkan menyeimbangkan pencarian keuntungan finansial dengan manfaat sosial bagi warga, sebagaimana tecermin dari skema kredit berbunga rendah yang tetap dipertahankan meski berpotensi mengurangi margin keuntungan LKD.
Pengembangan platform toko daring ONNO menjadi salah satu strategi memperluas jangkauan pemasaran produk rumahan warga sekaligus membuka sumber pendapatan baru di luar retribusi pasar dan bunga kredit [2]. Penguatan kapasitas sumber daya manusia operator aplikasi turut dilakukan secara rutin agar BUMDes dapat mengikuti perkembangan teknologi, sementara mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes ke depan perlu dipastikan tidak bergantung sepenuhnya pada figur Direktur saat ini agar keberlanjutan inovasi tetap terjaga lintas periode kepengurusan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Aplikasi DIGIT dan pengelolaan BUMDes Aji Bodronoyo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait akses keuangan inklusif, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi desa, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Akses kredit legal berbunga rendah lewat LKD membebaskan pedagang dari jerat rentenir yang membebani ekonomi keluarga. |
Lebih dari 600 nasabah LKD terlayani dengan aset lebih dari Rp1 miliar |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Program pemberdayaan ekonomi desa Sumowono menyertakan penguatan kesejahteraan perempuan lewat organisasi masyarakat sebagai salah satu prioritas. |
Penguatan kesejahteraan perempuan menjadi salah satu dari lima prioritas ekonomi desa |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes menyerap tenaga kerja lokal lewat lima unit usaha, termasuk lapangan kerja baru bagi kurir muda layanan ONNO. |
45 karyawan dan 3 pelaksana bekerja di lima unit usaha BUMDes |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Aplikasi DIGIT memodernisasi infrastruktur pencatatan retribusi dan layanan keuangan pasar desa berbasis digital. |
DIGIT meraih Krenova Kabupaten Semarang 2024 |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi BUMDes dengan UKSW Salatiga dan BRI memperkuat ekosistem digital dan keuangan desa secara berkelanjutan. |
Kemitraan dengan UKSW Salatiga dan BRI Unit Sumowono berjalan aktif |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model integrasi retribusi pasar dan layanan keuangan mikro yang diterapkan BUMDes Aji Bodronoyo dapat direplikasi desa lain yang menghadapi persoalan rentenir di pasar tradisional. Prasyarat minimum meliputi keberadaan pasar desa aktif, Lembaga Keuangan Desa atau unit usaha simpan pinjam yang sudah berjalan, serta akses kemitraan dengan perguruan tinggi atau penyedia teknologi untuk merancang aplikasi serupa.
Estimasi biaya dan waktu replikasi bergantung pada skala pasar dan kompleksitas fitur aplikasi yang dibutuhkan, dengan pengalaman Sumowono menunjukkan proses dari identifikasi masalah hingga aplikasi berjalan stabil membutuhkan waktu sosialisasi bertahap kepada seluruh pedagang. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan skala pasar desa masing-masing, sementara strategi perluasan manfaat dapat ditempuh dengan mengarahkan aplikasi serupa menjadi kanal pembayaran layanan publik lain, seperti pajak kendaraan atau tagihan utilitas, sebagaimana mulai dijajaki BUMDes Aji Bodronoyo.
Daftar Pustaka
[1] Kanal Desa, “BUMDes Aji Bodronoyo, Juara Berkat Aplikasi Lawan Rentenir.” [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-aji-bodronoyo-juara-berkat-aplikasi-lawan-rentenir
[2] Radio Idola Semarang, “Mengenal BUMDes Aji Bodronoyo Sumowono Kabupaten Semarang.” [Online]. Tersedia: https://www.radioidola.com/2026/mengenal-bumdes-aji-bodronoyo-sumowono-kabupaten-semarang/
[3] Jurnas.com, “Daftar Lengkap Pemenang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia di HDN 2026,” 15 Jan. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.jurnas.com/artikel/1652259/daftar-lengkap-pemenang-festival-bangun-desa-bangun-indonesia-di-hdn-2026/
[4] Bali Post, “Mengenal Desa BRILian Sumowono, Desa Sayur yang Tumbuh dan Terus Berinovasi Bersama BRI,” 30 Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.balipost.com/news/2026/03/30/538773/Mengenal-Desa-BRILian-Sumowono,Desa…html
[5] Kontributor Wikipedia, “Sumowono, Sumowono, Semarang,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumowono,_Sumowono,_Semarang
oleh Tim Inovasi Desa | 5 Mar 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Tambaksumur di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mengadopsi teknologi pemantauan banjir berbasis Internet of Things (IoT) melalui pemasangan dua alat utama: Automatic Rainfall Recorder (ARR) sebagai penakar curah hujan otomatis dan Automatic Water Level Recording (AWLR) sebagai pemantau ketinggian muka air saluran drainase secara *real-time*. Inovasi ini lahir dari kolaborasi antara Pemerintah Desa Tambaksumur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melibatkan 10 dosen dan 32 mahasiswa dari tiga fakultas (Fakultas Vokasi, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian/FTSPK, serta Fakultas Sains dan Analitika Data/FSAD). Inovasi ini menjawab masalah banjir berulang yang disebabkan oleh rendahnya elevasi rumah warga, pesatnya pertumbuhan perumahan baru, sedimentasi saluran, dan limbah cair rumah tangga. Data curah hujan, durasi hujan, tinggi genangan, dan muka air saluran kini dapat dipantau warga melalui aplikasi *smartphone* kapan saja dan dari mana saja, sehingga keputusan mitigasi banjir tidak lagi bergantung pada pengamatan manual yang lambat dan tidak akurat [1][2].
Latar Belakang
Desa Tambaksumur merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecamatan Waru sendiri berada di kawasan penyangga utama Kota Surabaya di sisi selatan, menjadikannya salah satu kecamatan dengan laju urbanisasi dan densitas permukiman tertinggi di Sidoarjo. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Surabaya membuat tekanan pembangunan perumahan baru di desa ini sangat masif. Secara historis, desa ini memiliki nilai kultural yang kental, dengan tokoh sentral Mbah Zainal Abidin yang berperan dalam perkembangan spiritual masyarakat setempat [3][4].
Kondisi awal (*baseline*) sebelum inovasi diterapkan sangat memprihatinkan. Banjir dan genangan merupakan masalah laten yang dihadapi warga Tambaksumur secara berulang setiap musim hujan. Penyebabnya bersifat struktural dan saling terkait: elevasi rumah warga yang rendah, pesatnya pertumbuhan perumahan baru yang mengurangi daerah resapan air, saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, limbah cair rumah tangga yang menumpuk, serta adanya bangunan liar yang berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. Sistem drainase di Kecamatan Waru secara umum dinilai kurang optimal—dimensi saluran terlalu kecil untuk menampung debit air hujan yang semakin besar. Dampaknya sangat nyata: genangan air yang berlangsung lama merusak infrastruktur jalan, mengganggu aktivitas ekonomi warga, dan mengancam kesehatan masyarakat [3][4].
Peristiwa pemicu (*trigger event*) lahirnya inovasi ini adalah kesadaran Pemerintah Desa bahwa pendekatan konvensional (sekadar membersihkan saluran dan mengeruk sedimen) tidak cukup untuk mengatasi banjir yang semakin kompleks. Warga membutuhkan kemampuan untuk “membaca” tanda-tanda bahaya sebelum banjir terjadi, bukan hanya bereaksi setelah air sudah menggenangi rumah. Pada saat bersamaan, terbuka peluang kolaborasi dengan ITS Surabaya melalui program KKN yang dirancang sebagai platform transfer teknologi dari kampus ke masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjembatani kebutuhan riil desa dengan kapasitas teknologi perguruan tinggi [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan terdiri dari dua perangkat teknologi IoT yang bekerja secara sinergis. Perangkat pertama adalah Automatic Rainfall Recorder (ARR), sebuah alat penakar curah hujan otomatis yang dipasang di atap rumah warga. ARR bekerja dengan menampung air hujan ke dalam wadah berukuran kecil, lalu sensor di dalamnya secara otomatis mengukur volume air yang masuk dan menghitung intensitas curah hujan per satuan waktu. Data yang dihasilkan meliputi: total curah hujan (mm), durasi hujan (jam), dan estimasi tinggi genangan potensial. Seluruh data ini dikirimkan secara *real-time* melalui jaringan internet ke aplikasi di *smartphone* warga [1][2].
Perangkat kedua adalah Automatic Water Level Recording (AWLR), yang dipasang pada salah satu saluran drainase utama desa. AWLR menggunakan sensor ultrasonik atau sensor tekanan yang terendam di dalam saluran untuk mengukur ketinggian muka air secara kontinu. Ketika muka air mendekati ambang batas kritis, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan (*alert*) ke aplikasi warga. Kombinasi data dari ARR (curah hujan yang turun) dan AWLR (muka air yang naik) memberikan gambaran situasional yang komprehensif: warga tidak hanya tahu berapa banyak hujan yang turun, tetapi juga seberapa cepat saluran drainase mereka merespons curah hujan tersebut [1][2].
Elemen pembeda paling fundamental dari inovasi ini dibandingkan sistem pemantauan konvensional adalah demokratisasi data. Data curah hujan dan muka air yang sebelumnya hanya dimiliki oleh badan meteorologi atau dinas PU kini tersedia langsung di genggaman tangan setiap warga melalui aplikasi *smartphone*. Warga tidak perlu menunggu informasi dari pemerintah atau media; mereka bisa mengambil keputusan mitigasi secara mandiri berdasarkan data yang mereka baca sendiri [1].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan inovasi dimulai dengan tahap koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Desa Tambaksumur dan pihak ITS Surabaya. Tim KKN yang diterjunkan bersifat multidisipliner: Fakultas Vokasi menyumbangkan keahlian teknis perakitan alat, FTSPK menyumbangkan pemahaman tentang hidrologi dan drainase, serta FSAD menyumbangkan kemampuan analisis data. Total 10 dosen pembimbing dan 32 mahasiswa bekerja bahu-membahu dengan perangkat desa dan warga selama periode KKN [1].
Sebelum pemasangan alat, tim melakukan survei lokasi dan pengukuran topografi secara cermat bersama warga. Tahap pemetaan ini krusial karena penempatan alat menentukan akurasi dan relevansi data yang dihasilkan. ARR harus ditempatkan di titik yang tidak terhalang bangunan atau pohon agar curah hujan terukur secara representatif. AWLR harus dipasang di saluran drainase yang paling mewakili kondisi aliran air lingkungan secara keseluruhan. Setelah titik optimal ditemukan, ARR dipasang di atap rumah warga, sementara AWLR dipasang di saluran drainase utama [1][2].
Kegagalan yang menjadi pembelajaran paling berharga terjadi pada fase adaptasi pengguna. Setelah alat terpasang dan aplikasi berjalan, tim menyadari bahwa sebagian besar warga—terutama lansia—tidak memahami cara membaca data numerik di layar *smartphone*. Angka curah hujan “25 mm/jam” atau muka air “78 cm” tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tim kemudian mengoreksi pendekatan dengan menambahkan sistem penanda visual berwarna: hijau (aman), kuning (waspada), dan merah (bahaya/segera evakuasi) pada tampilan aplikasi. Penyederhanaan ini mengubah data teknis menjadi informasi yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh siapa pun, termasuk warga yang tidak melek teknologi. Wawasan bagi replikator: teknologi bukan tentang kecanggihan alat, melainkan tentang kesederhanaan antarmuka pengguna [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi adalah kesenjangan literasi digital antar-generasi di desa. Warga muda relatif cepat mengadopsi aplikasi pemantauan, sementara warga lansia yang justru paling rentan terhadap banjir kesulitan mengoperasikan *smartphone*. Selain itu, keterbatasan bandwidth internet di beberapa titik desa menyebabkan pengiriman data dari sensor ke aplikasi mengalami *delay*, yang berpotensi mengurangi nilai kecepatan peringatan dini [1].
Tantangan eksternal bersumber pada kondisi fisik lingkungan yang terus berubah. Pertumbuhan perumahan baru yang tidak terkendali mengubah pola aliran air secara dinamis, sehingga kalibrasi alat perlu dilakukan secara berkala. Sedimentasi saluran yang cepat juga bisa mengganggu akurasi sensor AWLR jika tidak dibersihkan secara rutin. Dari sisi institusional, keberlanjutan program setelah tim KKN ITS kembali ke kampus menjadi perhatian serius—siapa yang akan memelihara alat dan memperbarui sistem? [1][3].
Mitigasi yang ditempuh bersifat berlapis. Untuk kesenjangan digital, tim KKN melatih kader-kader lingkungan (ketua RT/RW) sebagai “penerjemah data” yang meneruskan informasi dari aplikasi ke warga lansia secara verbal atau melalui pengeras suara musholla. Untuk masalah bandwidth, sensor dirancang menyimpan data secara lokal (*buffer*) dan mengirimnya secara periodik, sehingga tidak bergantung pada koneksi internet yang kontinu. Untuk keberlanjutan pasca-KKN, pemerintah desa menunjuk operator desa yang dilatih langsung oleh tim ITS untuk melakukan perawatan rutin sensor, kalibrasi berkala, dan *troubleshooting* dasar [1][2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah kualitas kolaborasi antara desa dan perguruan tinggi. ITS tidak datang sebagai “pihak luar yang tahu segalanya”, melainkan sebagai mitra yang terlebih dahulu mendengarkan masalah warga, melakukan survei topografi bersama, lalu merancang solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Model KKN multidisipliner (3 fakultas, 10 dosen, 32 mahasiswa) memastikan bahwa setiap aspek masalah—teknis, sosial, dan analitis—ditangani secara simultan [1].
Faktor kedua adalah kesiapan Pemerintah Desa yang tidak hanya pasif menerima teknologi, melainkan aktif menyediakan lokasi pemasangan, mengorganisir warga untuk mengikuti pelatihan, dan menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan alat pasca-KKN. Tanpa komitmen birokrasi lokal ini, alat-alat canggih hanya akan menjadi “pajangan elektronik” yang rusak dalam hitungan bulan. Modal sosial berupa kebiasaan gotong royong dan kerja bakti membersihkan saluran juga menjadi fondasi yang memudahkan adopsi teknologi baru oleh warga [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling segera dari inovasi ini adalah transformasi paradigma mitigasi banjir di Desa Tambaksumur. Merujuk kondisi awal (*baseline*) di mana warga hanya bisa bereaksi setelah air sudah menggenangi rumah, kini mereka memiliki kemampuan membaca tanda-tanda bahaya jauh sebelum banjir terjadi. Warga dapat memantau curah hujan, durasi hujan, tinggi genangan potensial, dan muka air saluran secara *real-time* melalui aplikasi *smartphone* tanpa harus datang langsung ke lokasi. Kecepatan respons mitigasi meningkat secara signifikan: dari “reaktif” (menunggu air naik) menjadi “prediktif” (bertindak berdasarkan data) [1][2].
Perubahan perilaku masyarakat sangat kentara. Warga tidak lagi hanya mengandalkan kerja bakti membersihkan saluran sebagai satu-satunya strategi mitigasi. Mereka mulai terbiasa “membaca data” sebelum hujan deras, mempersiapkan barang-barang berharga, dan bahkan mengkoordinasikan evakuasi mandiri antar-RT berdasarkan peringatan warna di aplikasi. Dampak *spillover* yang tidak direncanakan adalah terbukanya ruang belajar bersama antara warga dan akademisi: desa menjadi laboratorium sosial (*living lab*) yang membuktikan bahwa teknologi IoT perguruan tinggi bisa bekerja di tengah permukiman padat penduduk, bukan hanya di ruang eksperimen kampus [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan inovasi ini bersumber dari tiga komponen. Komponen pertama adalah anggaran program KKN ITS yang mencakup biaya pengadaan sensor ARR dan AWLR, perangkat transmisi data, dan pengembangan aplikasi *smartphone*. Komponen kedua adalah kontribusi Pemerintah Desa Tambaksumur yang menyediakan lokasi pemasangan, dukungan logistik selama proses survei dan instalasi, serta anggaran untuk pemeliharaan alat pasca-KKN. Komponen ketiga adalah partisipasi swadaya warga yang menyediakan atap rumah sebagai lokasi pemasangan ARR dan tenaga gotong royong selama proses konstruksi [1].
Model keberlanjutan keuangan jangka panjang dirancang melalui alokasi anggaran rutin dari APBDes untuk biaya pemeliharaan sensor dan langganan internet. Biaya operasional yang sangat rendah (hanya perawatan sensor dan paket data) membuat inovasi ini tidak memerlukan sumber pendapatan khusus. Jika desa memutuskan untuk meng-*upgrade* sistem di masa depan (misalnya menambah titik sensor di saluran lain), pendanaan dapat diperoleh dari Dana Desa atau melalui proposal kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga donor kebencanaan [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pelajaran terbesar dari Tambaksumur adalah bahwa teknologi terbaik di dunia tidak berguna jika penggunanya tidak bisa membaca data yang dihasilkan. Keputusan paling cerdas yang dilakukan tim adalah menambahkan sistem penanda visual berwarna (hijau/kuning/merah) pada aplikasi setelah menyadari bahwa angka-angka teknis tidak berarti bagi sebagian besar warga. Kesederhanaan antarmuka (*user interface*) adalah penentu adopsi teknologi di pedesaan [2].
Hal yang akan dilakukan berbeda jika memulai dari awal adalah melibatkan warga dalam proses desain antarmuka aplikasi sejak hari pertama, bukan baru mengoreksi setelah alat terpasang. Pendekatan *co-design* (merancang bersama pengguna akhir) akan menghemat waktu dan mencegah frustrasi awal yang bisa merusak kepercayaan warga terhadap teknologi baru.
Saran praktis bagi desa lain: jangan pernah memasang alat pemantauan tanpa terlebih dahulu melatih “kader penerjemah data” di tingkat RT/RW. Investasi dalam pelatihan manusia sama pentingnya dengan investasi dalam perangkat keras. Satu orang kader yang mampu membaca dan mengomunikasikan data banjir ke 50 tetangganya bernilai lebih besar daripada satu sensor seharga puluhan juta rupiah yang datanya tidak dipahami siapa pun.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dijaga melalui tiga mekanisme. Pertama, penunjukan operator desa yang telah dilatih oleh tim ITS untuk melakukan perawatan rutin sensor, kalibrasi berkala, dan *troubleshooting* dasar. Kedua, pemerintah desa mengalokasikan anggaran tahunan dari APBDes untuk biaya langganan internet dan penggantian komponen sensor yang aus. Ketiga, hubungan kelembagaan dengan ITS dijaga agar setiap ada pembaruan teknologi atau kebutuhan *upgrade* sistem, desa dapat mengakses dukungan teknis dari kampus [1].
Regenerasi kepemimpinan tidak menjadi risiko kritis karena sistem ini beroperasi secara otomatis; data mengalir dari sensor ke aplikasi tanpa memerlukan intervensi manual. Yang perlu dijaga adalah kapasitas manusia untuk membaca dan menindaklanjuti data tersebut. Rencana jangka panjang adalah mengintegrasikan data ARR dan AWLR dengan sistem tanggap darurat lokal (Destana/Desa Tangguh Bencana) sehingga peringatan otomatis dari sensor langsung terhubung dengan sirene banjir dan jalur evakuasi yang sudah ditetapkan [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pemantauan banjir berbasis IoT di Desa Tambaksumur berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Menerapkan teknologi IoT untuk membangun infrastruktur pemantauan banjir yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa. |
Jumlah sensor IoT yang terpasang dan beroperasi aktif di jaringan drainase desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Meningkatkan ketangguhan permukiman padat terhadap risiko banjir melalui sistem peringatan dini berbasis data *real-time*. |
Penurunan waktu respons mitigasi warga dari jam ke menit sejak peringatan aplikasi diterima. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim melalui pemantauan data cuaca yang akurat. |
Ketersediaan data curah hujan historis yang dapat digunakan untuk analisis tren dan perencanaan adaptasi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Membangun model kolaborasi desa-perguruan tinggi (ITS) yang dapat direplikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui transfer teknologi. |
Jumlah desa lain yang mereplikasi model kemitraan desa-kampus untuk inovasi kebencanaan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Tambaksumur sangat relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain yang menghadapi banjir berulang, terutama di kawasan peri-urban (pinggiran kota besar) yang mengalami tekanan urbanisasi serupa. Prasyarat minimum untuk replikasi adalah: (1) adanya perguruan tinggi atau lembaga riset yang bersedia bermitra, (2) ketersediaan jaringan internet di lokasi pemasangan sensor, dan (3) komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan pasca-instalasi [1].
Estimasi biaya replikasi untuk pemasangan satu set ARR dan AWLR beserta pengembangan aplikasi berkisar Rp15-30 juta, tergantung pada spesifikasi sensor dan kompleksitas jaringan drainase yang dipantau. Waktu instalasi berkisar 2-4 minggu (termasuk survei topografi, pemasangan, dan pelatihan warga). Model adaptasi untuk desa yang tidak memiliki akses ke perguruan tinggi dapat menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas teknologi serupa. Untuk *scale up* ke tingkat kecamatan atau kabupaten, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data dari seluruh sensor desa ke dalam satu *dashboard* terpusat di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) kebencanaan, menciptakan sistem peringatan dini banjir berskala wilayah [2].
Daftar Pustaka
[1] ITS News, “KKN ITS Kembangkan Teknologi Mitigasi Banjir di Desa Tambaksumur,” Its.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.its.ac.id/news/kkn-its-kembangkan-teknologi-mitigasi-banjir-di-desa-tambaksumur.
[2] JatimNow, “Dosen dan Mahasiswa ITS Pasang Penakar Hujan Otomatis di Desa Tambaksumur Sidoarjo,” Jatimnow.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://jatimnow.com/desa-tambaksumur-arr-awlr-its-surabaya.
[3] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Profil Kecamatan Waru dan Upaya Mitigasi Banjir,” Sidoarjokab.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://sidoarjokab.go.id/.
[4] Kompas, “Masalah Banjir di Kecamatan Waru Sidoarjo: Antara Urbanisasi dan Drainase,” Kompas.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.com/tren/read/2024/sidoarjo-banjir-waru-drainase.
[5] ResearchGate/UPN Jatim, “Evaluasi Sistem Drainase Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” Researchgate.net, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/evaluasi-drainase-waru-sidoarjo.
