Ringkasan Inovasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aji Bodronoyo di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan aplikasi Digital Terintegrasi (DIGIT) sejak 2023 untuk memadukan pengelolaan retribusi pasar desa dengan layanan Lembaga Keuangan Desa (LKD) [1]. Inovasi ini dipimpin Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho sebagai respons atas maraknya praktik rentenir yang membebani pedagang di Pasar Desa Sumowono, pasar dengan sekitar 600 kios dan lapak dengan tingkat keaktifan pedagang harian di atas 80 persen [1]. Aplikasi ini dikembangkan bersama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, memungkinkan pembayaran retribusi nontunai sekaligus mencatat rekam jejak keuangan pedagang sebagai syarat mengakses kredit berbunga rendah dari LKD [1]. Dampaknya, LKD BUMDes kini melayani lebih dari 600 nasabah dengan total aset melampaui Rp1 miliar, sementara DIGIT meraih Krenova Kabupaten Semarang 2024 dan mengantarkan BUMDes Aji Bodronoyo menjadi Juara 1 kategori BUM Desa Inspiratif tingkat nasional pada Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, Hari Desa Nasional 2026 [3].

 

Latar Belakang

Desa Sumowono terletak di lereng Gunung Ungaran, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah 323,88 hektare dan penduduk sekitar 3.103 jiwa yang terbagi dalam lima dusun: Nyampuran, Sukorono, Kenteng, Karang Wetan, dan Sawah Gondang [5]. Nama desa berasal dari bahasa Kawi, “Sumo” berarti bunga dan “Wono” berarti hutan, mencerminkan karakter wilayah yang subur untuk pertanian sayuran [1]. Perekonomian desa bertumpu pada pertanian sayur dataran tinggi, dengan pasar desa sebagai penggerak utama distribusi hasil pertanian ke wilayah sekitar [4].

BUMDes Aji Bodronoyo dibentuk pada 2021 di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, yang memicu lonjakan pengangguran dan melemahnya perputaran ekonomi warga desa [1]. Di tengah keterbatasan modal usaha, sebagian pedagang Pasar Desa Sumowono terjerat praktik rentenir karena tidak memiliki akses layanan kredit yang terjangkau, sementara sistem penarikan retribusi pasar masih dilakukan manual dan rentan kebocoran pencatatan.

Kebutuhan mengatasi dua persoalan sekaligus—maraknya rentenir dan lemahnya pengawasan retribusi pasar—mendorong Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho menggandeng UKSW Salatiga merancang aplikasi yang memadukan pengelolaan pasar dan LKD dalam satu sistem digital. Aplikasi DIGIT mulai diterapkan pada 2023, menyasar langsung jantung perputaran uang pasar yang menampung ratusan pedagang sayur dan kios harian [1].

 

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah aplikasi DIGIT yang memadukan layanan penarikan retribusi pasar dengan akses keuangan mikro LKD dalam satu sistem terintegrasi. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengintegrasikan aktivitas harian pasar desa dengan Lembaga Keuangan Desa, sehingga data transaksi pedagang dapat langsung dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit [1].

Aplikasi ini bekerja lewat dua versi: berbasis web untuk operasional kantor dan berbasis telepon genggam bagi petugas lapangan yang memungut retribusi secara nontunai langsung di pasar [2]. Setoran retribusi pedagang tercatat otomatis, dengan sebagian dana dialokasikan ke rekening tabungan masing-masing pedagang, sehingga setiap pedagang memiliki rekam jejak finansial yang menjadi syarat mengakses kredit berbunga rendah dari LKD. Elemen pembeda inovasi ini dari sistem retribusi konvensional adalah keterpaduannya dengan layanan keuangan, mengubah kewajiban membayar retribusi menjadi sarana membangun akses kredit legal bagi pedagang.

 

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan diawali identifikasi persoalan tata kelola pasar yang masih manual dan rentan kebocoran pencatatan retribusi. Tim BUMDes kemudian menggandeng akademisi UKSW Salatiga untuk merancang arsitektur perangkat lunak DIGIT, dengan petugas lapangan pada tahap awal harus beradaptasi mengoperasikan sistem penarikan retribusi berbasis gawai di tengah kesibukan transaksi pasar [1].

Pada masa perintisan, sebagian pedagang lanjut usia yang belum terbiasa dengan sistem digital sempat menunjukkan resistensi dan kebingungan terhadap metode pembayaran baru ini. Kendala ini dievaluasi lewat pendekatan sosialisasi persuasif yang dilakukan berulang dan bertahap, hingga akhirnya aplikasi dapat berjalan stabil dan diterima mayoritas pedagang [1]. Pembelajaran penting bagi replikator adalah bahwa digitalisasi layanan pasar tradisional memerlukan pendampingan langsung bagi kelompok pedagang yang kurang familier dengan teknologi, bukan sekadar peluncuran aplikasi tanpa sosialisasi berkelanjutan.

 

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan internal utama adalah resistensi sebagian pedagang lanjut usia yang terbiasa dengan sistem pembayaran tunai konvensional dan belum familier dengan perangkat digital. BUMDes mengatasinya lewat sosialisasi persuasif yang dilakukan berulang dan pendampingan langsung petugas lapangan, alih-alih memaksakan transisi digital secara instan tanpa pendampingan.

Tantangan eksternal berupa praktik rentenir yang telah lama mengakar di lingkungan pasar desa menjadi kendala paling mendasar, mengingat pedagang kecil sebelumnya tidak memiliki alternatif akses kredit legal yang terjangkau [1]. BUMDes memitigasinya dengan menyediakan skema kredit LKD berbunga rendah yang syaratnya dapat dipenuhi otomatis lewat rekam jejak transaksi DIGIT, sehingga pedagang memiliki alternatif nyata di luar jerat rentenir.

 

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Direktur BUMDes Bambang Wahyu Nugroho yang konsisten mendorong edukasi literasi keuangan pedagang, secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada praktik rentenir. Kemitraan dengan UKSW Salatiga dalam merancang aplikasi DIGIT turut menjadi faktor kunci, karena BUMDes desa umumnya tidak memiliki kapasitas teknis internal untuk mengembangkan perangkat lunak sendiri [1].

Dukungan lembaga perbankan seperti BRI Unit Sumowono lewat layanan Kredit Usaha Rakyat, QRIS, dan mesin EDC turut memperkuat ekosistem keuangan desa yang melengkapi peran LKD BUMDes [4]. Modal sosial berupa keterbukaan warga desa menerima adopsi teknologi baru, didukung keberadaan lima unit usaha BUMDes yang saling menopang, menjadi fondasi penting keberlanjutan inovasi ini.

 

Hasil dan Dampak Inovasi

Sebelum DIGIT diterapkan, penarikan retribusi pasar berjalan manual dan rawan kebocoran pencatatan, sementara pedagang yang membutuhkan modal usaha kerap terjerat rentenir karena tidak memiliki akses kredit legal yang terjangkau. Setelah DIGIT berjalan sejak 2023, LKD BUMDes Aji Bodronoyo melayani lebih dari 600 nasabah aktif dengan total aset melampaui Rp1 miliar, sementara total aset keseluruhan lima unit usaha BUMDes melampaui Rp2 miliar [1].

Digitalisasi retribusi turut menekan kebocoran pendapatan pasar, memungkinkan BUMDes menyetorkan kontribusi hingga ratusan juta rupiah per tahun ke kas desa. Dari sisi ketenagakerjaan, BUMDes kini mempekerjakan sekitar 45 karyawan dan 3 pelaksana di lima unit usahanya, termasuk pengelolaan pasar, LKD, Alun-Alun Sumowono, pengelolaan sampah, dan layanan pesan-antar ONNO yang melayani 50-60 pesanan per hari [2], [4]. Pengakuan atas capaian ini datang lewat Krenova Kabupaten Semarang 2024 untuk DIGIT, status Desa BRILian masuk 15 besar nasional 2025, dan puncaknya Juara 1 BUM Desa Inspiratif nasional pada HDN 2026 [3], [4].

 

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Modal pengembangan aplikasi DIGIT bertumpu pada kemitraan nonkomersial dengan UKSW Salatiga untuk perancangan perangkat lunak, dipadukan modal operasional BUMDes yang berasal dari lima unit usaha aktifnya [1]. Model pendapatan LKD bersumber dari bunga kredit yang dikenakan kepada pedagang, dengan suku bunga dirancang jauh lebih rendah dibanding praktik rentenir, sementara retribusi pasar tetap menjadi kontributor utama pendapatan BUMDes.

Diversifikasi usaha lewat pengelolaan sampah, Alun-Alun Sumowono, dan layanan pesan-antar ONNO memperkuat basis pendapatan BUMDes di luar retribusi pasar dan bunga kredit, sehingga model bisnis tidak bertumpu pada satu sumber pemasukan semata [4]. Kontribusi tahunan BUMDes ke kas desa mencapai ratusan juta rupiah, menunjukkan model bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan asli desa berkelanjutan di luar Dana Desa.

 

Pelajaran yang Dipetik

Keputusan memadukan sistem retribusi pasar dengan layanan keuangan mikro dalam satu aplikasi terbukti menjadi keputusan kunci yang tepat, karena langsung menyasar akar masalah rentenir lewat penyediaan alternatif kredit legal berbasis rekam jejak transaksi pedagang. Jika memulai dari awal, program sosialisasi bagi pedagang lanjut usia sebaiknya dirancang sejak tahap perencanaan aplikasi, bukan disusun reaktif setelah resistensi muncul di lapangan.

Saran praktis bagi BUMDes lain yang menghadapi persoalan serupa adalah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi terdekat untuk pengembangan aplikasi, memastikan sistem digital tetap menyediakan opsi pendampingan langsung bagi kelompok pedagang yang kurang familier teknologi, serta membangun diversifikasi unit usaha agar pendapatan BUMDes tidak bertumpu pada satu sumber semata.

 

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan DIGIT dijaga lewat penerapan transparansi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta diversifikasi usaha berkelanjutan seperti pengelolaan sampah pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan berniaga [1]. Seluruh unit usaha BUMDes diarahkan menyeimbangkan pencarian keuntungan finansial dengan manfaat sosial bagi warga, sebagaimana tecermin dari skema kredit berbunga rendah yang tetap dipertahankan meski berpotensi mengurangi margin keuntungan LKD.

Pengembangan platform toko daring ONNO menjadi salah satu strategi memperluas jangkauan pemasaran produk rumahan warga sekaligus membuka sumber pendapatan baru di luar retribusi pasar dan bunga kredit [2]. Penguatan kapasitas sumber daya manusia operator aplikasi turut dilakukan secara rutin agar BUMDes dapat mengikuti perkembangan teknologi, sementara mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes ke depan perlu dipastikan tidak bergantung sepenuhnya pada figur Direktur saat ini agar keberlanjutan inovasi tetap terjaga lintas periode kepengurusan.

 

Kontribusi Pencapaian SDGs

Aplikasi DIGIT dan pengelolaan BUMDes Aji Bodronoyo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait akses keuangan inklusif, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi desa, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

No SDGs Penjelasan Indikator
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan Akses kredit legal berbunga rendah lewat LKD membebaskan pedagang dari jerat rentenir yang membebani ekonomi keluarga. Lebih dari 600 nasabah LKD terlayani dengan aset lebih dari Rp1 miliar
SDGs 5: Kesetaraan Gender Program pemberdayaan ekonomi desa Sumowono menyertakan penguatan kesejahteraan perempuan lewat organisasi masyarakat sebagai salah satu prioritas. Penguatan kesejahteraan perempuan menjadi salah satu dari lima prioritas ekonomi desa
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi BUMDes menyerap tenaga kerja lokal lewat lima unit usaha, termasuk lapangan kerja baru bagi kurir muda layanan ONNO. 45 karyawan dan 3 pelaksana bekerja di lima unit usaha BUMDes
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Aplikasi DIGIT memodernisasi infrastruktur pencatatan retribusi dan layanan keuangan pasar desa berbasis digital. DIGIT meraih Krenova Kabupaten Semarang 2024
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi BUMDes dengan UKSW Salatiga dan BRI memperkuat ekosistem digital dan keuangan desa secara berkelanjutan. Kemitraan dengan UKSW Salatiga dan BRI Unit Sumowono berjalan aktif

 

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model integrasi retribusi pasar dan layanan keuangan mikro yang diterapkan BUMDes Aji Bodronoyo dapat direplikasi desa lain yang menghadapi persoalan rentenir di pasar tradisional. Prasyarat minimum meliputi keberadaan pasar desa aktif, Lembaga Keuangan Desa atau unit usaha simpan pinjam yang sudah berjalan, serta akses kemitraan dengan perguruan tinggi atau penyedia teknologi untuk merancang aplikasi serupa.

Estimasi biaya dan waktu replikasi bergantung pada skala pasar dan kompleksitas fitur aplikasi yang dibutuhkan, dengan pengalaman Sumowono menunjukkan proses dari identifikasi masalah hingga aplikasi berjalan stabil membutuhkan waktu sosialisasi bertahap kepada seluruh pedagang. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan skala pasar desa masing-masing, sementara strategi perluasan manfaat dapat ditempuh dengan mengarahkan aplikasi serupa menjadi kanal pembayaran layanan publik lain, seperti pajak kendaraan atau tagihan utilitas, sebagaimana mulai dijajaki BUMDes Aji Bodronoyo.

 

Daftar Pustaka

[1] Kanal Desa, “BUMDes Aji Bodronoyo, Juara Berkat Aplikasi Lawan Rentenir.” [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-aji-bodronoyo-juara-berkat-aplikasi-lawan-rentenir
[2] Radio Idola Semarang, “Mengenal BUMDes Aji Bodronoyo Sumowono Kabupaten Semarang.” [Online]. Tersedia: https://www.radioidola.com/2026/mengenal-bumdes-aji-bodronoyo-sumowono-kabupaten-semarang/
[3] Jurnas.com, “Daftar Lengkap Pemenang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia di HDN 2026,” 15 Jan. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.jurnas.com/artikel/1652259/daftar-lengkap-pemenang-festival-bangun-desa-bangun-indonesia-di-hdn-2026/
[4] Bali Post, “Mengenal Desa BRILian Sumowono, Desa Sayur yang Tumbuh dan Terus Berinovasi Bersama BRI,” 30 Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://www.balipost.com/news/2026/03/30/538773/Mengenal-Desa-BRILian-Sumowono,Desa…html
[5] Kontributor Wikipedia, “Sumowono, Sumowono, Semarang,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumowono,_Sumowono,_Semarang

Data Inovasi

Nama Inovasi
Aplikasi DIGIT (Digital Terintegrasi) untuk Pasar dan LKD
Alamat
Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Inovator
Bambang Wahyu Nugroho (Direktur BUMDes Aji Bodronoyo), BUMDes Aji Bodronoyo
Kontak
0896-3005-3860
Lokasi