oleh Tim Inovasi Desa | 6 Mar 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, meluncurkan Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan atau Pecel Tempe Mendoan sejak awal 2022 [1]. Program ini digagas Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan, perempuan pertama yang menjabat Kepala Desa Senggreng sejak terpilih lewat Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada Maret 2022 [5]. Inovasi ini menjawab persoalan warga desa yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang dengan jadwal padat, sehingga sulit meluangkan waktu mengurus dokumen kependudukan ke kantor desa maupun kecamatan [3]. Melalui skema jemput bola, petugas desa mendatangi rumah warga untuk mengambil berkas dan mengantarkan dokumen yang sudah selesai, mencakup akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak, hingga surat pindah [3]. Warga cukup menghubungi petugas lewat WhatsApp atau Ketua RT tanpa dipungut biaya sepeser pun [1]. Inovasi ini mendapat apresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan hadiah sepeda motor dari Bupati Malang untuk mendukung mobilitas petugas [2], [4].
Latar Belakang
Desa Senggreng terletak di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang yang memiliki jadwal aktivitas padat sejak pagi hingga petang [3]. Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan menjabat sejak Maret 2022 melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, menjadikannya kepala desa perempuan pertama sekaligus salah satu yang termuda di Kabupaten Malang saat itu [5].
Warga yang harus meninggalkan pekerjaan selama berjam-jam untuk mengurus dokumen kependudukan di kantor kecamatan berisiko kehilangan penghasilan harian yang penting bagi kebutuhan keluarga mereka. Keterbatasan waktu ini, ditambah kurangnya pemahaman warga mengenai prosedur dan persyaratan berkas, membuat sebagian warga enggan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran [3]. Persoalan ini berisiko menciptakan celah pendataan penduduk yang akurat, sekaligus menghambat akses warga terhadap berbagai program bantuan sosial pemerintah yang mensyaratkan dokumen kependudukan lengkap.
Momentum lahirnya inovasi muncul tak lama setelah Rendyta Witrayani Setyawan menjabat Kepala Desa Senggreng pada 2022, ketika ia menyadari banyak warga kesulitan mengurus dokumen karena benturan waktu kerja. Ia kemudian menginisiasi layanan jemput bola bernama Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan, disingkat Pecel Tempe Mendoan, agar warga tetap bisa bekerja sambil mengurus administrasi kependudukan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah layanan jemput bola administrasi kependudukan bernama Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan, disingkat Pecel Tempe Mendoan [1]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mendekatkan layanan kependudukan kepada warga yang tidak memiliki waktu luang mendatangi kantor desa maupun kecamatan. Layanan ini menempatkan petugas desa sebagai kurir sekaligus fasilitator dokumen, mendatangi rumah warga menggunakan sepeda motor operasional untuk mengambil dan mengantarkan berkas.
Warga cukup menghubungi petugas melalui WhatsApp atau menginformasikan kebutuhannya kepada Ketua RT setempat, lalu Kepala Desa atau petugas akan mendatangi rumah warga untuk memeriksa kelengkapan berkas [3]. Layanan ini mencakup pengurusan akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak, surat pindah, dan pencatatan sipil lainnya, dengan sebagian dokumen seperti surat pindah dapat selesai hanya dalam satu hari [3]. Seluruh layanan ini diberikan tanpa dipungut biaya.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penempatan kepala desa sendiri sebagai salah satu petugas lapangan yang turun langsung mendatangi rumah warga, bukan sekadar mendelegasikan tugas kepada staf. Pendekatan personal semacam ini membedakan Pecel Tempe Mendoan dari layanan jemput bola konvensional yang biasanya hanya dijalankan staf administrasi tanpa keterlibatan langsung pimpinan desa.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan menjadwalkan layanan jemput bola khusus pada hari Jumat, mendirikan pos layanan di sekolah-sekolah atau mengunjungi langsung rumah warga [1]. Warga tinggal mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi berkas persyaratan, dengan bantuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Malang yang turut dilibatkan dalam pelaksanaan layanan [1].
Jadwal layanan yang semula hanya tersedia setiap hari Jumat ternyata tidak mencukupi permintaan warga yang terus meningkat seiring meluasnya informasi tentang layanan ini. Pemerintah Desa Senggreng mengoreksi keterbatasan jadwal ini dengan memperluas layanan jemput bola menjadi tersedia setiap hari kerja, alih-alih membatasi hanya pada satu hari dalam seminggu [3]. Perluasan jadwal ini menjadi pembelajaran penting bahwa desain awal layanan publik perlu dievaluasi dan disesuaikan begitu permintaan riil warga melebihi kapasitas yang direncanakan.
Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, petugas membawanya untuk diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dengan waktu penyelesaian bervariasi tergantung jenis dokumen. Begitu dokumen selesai dicetak, petugas kembali mendatangi rumah warga untuk mengantarkan hasilnya, sehingga warga benar-benar tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka sama sekali [3].
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya merancang jadwal layanan yang fleksibel sejak awal, atau setidaknya siap mengevaluasi dan memperluas jadwal begitu permintaan warga melampaui kapasitas awal. Replikator juga dapat mempertimbangkan pelibatan mahasiswa KKN sebagai tenaga tambahan pada masa-masa awal perintisan layanan, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan jadwal layanan yang semula hanya tersedia hari Jumat, sementara kebutuhan warga muncul kapan saja sepanjang minggu. Pemerintah Desa Senggreng memitigasi tantangan ini dengan memperluas jadwal layanan jemput bola menjadi setiap hari kerja [3].
Tantangan lain adalah keterbatasan armada dan tenaga petugas untuk menjangkau seluruh warga yang tersebar di berbagai penjuru desa dengan cepat. Dukungan sepeda motor operasional tambahan dari Bupati Malang turut memitigasi keterbatasan ini, memberikan sarana mobilitas yang lebih memadai bagi petugas untuk menjangkau rumah warga [4].
Tantangan eksternal berupa proses administrasi di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah desa tetap menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan penyelesaian dokumen. Petugas desa memitigasi hal ini dengan menjalin koordinasi rutin bersama dinas terkait agar permohonan warga dapat diproses tepat waktu.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah keteladanan Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan yang turun langsung mendatangi rumah warga sebagai petugas lapangan, bukan hanya memberi instruksi dari balai desa [3]. Keteladanan kepemimpinan semacam ini mendorong seluruh perangkat desa turut bekerja dengan semangat pelayanan yang sama.
Faktor kedua adalah dukungan lintas pihak, mulai dari mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang yang membantu pelaksanaan lapangan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang mempercepat proses administrasi [1]. Apresiasi dan bantuan sarana mobilitas dari Bupati Malang turut melengkapi dukungan lintas pihak ini [4]. Pengakuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut memperkuat legitimasi dan motivasi perangkat desa untuk terus mempertahankan kualitas layanan [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, warga harus meluangkan waktu kerja mereka untuk datang langsung ke kantor kecamatan, berisiko kehilangan penghasilan harian demi mengurus satu dokumen kependudukan. Setelah Pecel Tempe Mendoan berjalan, warga cukup menghubungi petugas lewat WhatsApp atau Ketua RT, dengan sebagian dokumen seperti surat pindah selesai hanya dalam satu hari tanpa warga perlu meninggalkan pekerjaan [3].
Pengakuan atas inovasi ini datang dari berbagai tingkatan, mulai dari hadiah sepeda motor operasional dari Bupati Malang pada September 2022 untuk mendukung mobilitas petugas [4]. Apresiasi terbuka juga datang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui unggahan media sosial resminya [2]. Program ini juga menjadi projek percontohan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang [1].
Momentum positif ini turut berlanjut ke capaian lain Desa Senggreng, termasuk status desa mandiri yang diraih kurang dari setahun sejak Rendyta menjabat. Kampung KB Jaya Manunggal di Desa Senggreng bahkan meraih gelar Kampung Keluarga Berkualitas terbaik tingkat nasional pada 2024 [6]. Rangkaian pencapaian ini menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola desa secara lebih luas.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Layanan Pecel Tempe Mendoan diberikan gratis kepada warga, dengan biaya operasional petugas dan armada ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senggreng [3]. Dukungan sepeda motor operasional tambahan dari Bupati Malang turut meringankan kebutuhan investasi awal untuk sarana mobilitas petugas [4].
Model layanan ini tidak dirancang menghasilkan pendapatan, melainkan berfungsi sebagai layanan publik dasar yang dibiayai penuh dari anggaran desa. Keberlanjutan pembiayaan ke depan bergantung pada konsistensi alokasi anggaran desa untuk pemeliharaan armada dan operasional petugas setiap tahun, sejalan dengan rencana Pemerintah Desa Senggreng menyiapkan skema anggaran khusus untuk pemeliharaan rutin layanan ini.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan kepala desa sendiri sebagai petugas lapangan yang turun langsung ke rumah warga, alih-alih hanya mendelegasikan kepada staf, terbukti menjadi keputusan kunci yang membangun kepercayaan dan antusiasme warga terhadap layanan ini. Keputusan memperluas jadwal dari hari Jumat saja menjadi setiap hari kerja juga terbukti penting untuk memenuhi permintaan warga yang terus bertambah.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Senggreng dapat mempertimbangkan langsung merancang jadwal layanan harian sejak tahap perintisan, bukan memulai dari jadwal terbatas satu hari dalam seminggu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar memperkirakan skala permintaan riil warga sebelum menetapkan jadwal layanan awal.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menjalin kemitraan dengan mahasiswa KKN perguruan tinggi terdekat untuk mendukung tenaga lapangan pada tahap awal, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang. Membangun koordinasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sejak awal juga disarankan agar proses penerbitan dokumen tidak menjadi hambatan di luar kendali desa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Pecel Tempe Mendoan dijaga melalui skema anggaran khusus yang disiapkan Pemerintah Desa Senggreng untuk pemeliharaan rutin armada serta pelatihan berkala bagi petugas pelayanan. Sosialisasi rutin melalui pertemuan tingkat RT dan RW turut memastikan informasi layanan ini tetap merata ke seluruh warga dari waktu ke waktu.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada pelembagaan layanan jemput bola sebagai program resmi Pemerintah Desa Senggreng, bukan inisiatif pribadi Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan semata. Layanan ini berpeluang tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti di masa depan, karena keterlibatan petugas dan staf desa lain dalam pelaksanaan sehari-hari memastikan program tidak bergantung pada satu individu saja.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem pelaporan mandiri yang mengintegrasikan kebutuhan warga dengan basis data internal desa secara otomatis. Kesadaran masyarakat yang terus tumbuh akan pentingnya dokumen kependudukan menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan program ini tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dorongan pemerintah desa semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pecel Tempe Mendoan Desa Senggreng berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kelembagaan yang tangguh hingga kesetaraan gender. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pemerataan akses layanan kependudukan bagi warga Desa Senggreng sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
Layanan jemput bola memastikan warga memiliki dokumen kependudukan lengkap, memperkuat basis data kependudukan yang akurat bagi pemerintah desa. |
Dokumen seperti surat pindah dapat selesai dalam satu hari tanpa warga harus datang ke kantor kecamatan. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kepemimpinan Rendyta Witrayani Setyawan sebagai kepala desa perempuan pertama di Senggreng membuktikan perempuan dapat memimpin inovasi pelayanan publik yang berdampak luas. |
Program ini digagas dan dipimpin langsung oleh kepala desa perempuan sejak menjabat pada 2022. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Senggreng dengan mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan model kemitraan multipihak. |
Bupati Malang memberikan sepeda motor operasional dan Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi terbuka atas program ini. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, ketersediaan petugas atau kepala desa yang bersedia turun langsung ke rumah warga. Kedua, koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Ketiga, kanal komunikasi sederhana seperti WhatsApp atau jaringan Ketua RT untuk menerima permintaan layanan warga.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, karena model ini hanya memerlukan sepeda motor operasional dan tenaga petugas, tanpa investasi infrastruktur digital yang mahal. Kemitraan dengan mahasiswa KKN perguruan tinggi terdekat, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama Universitas Negeri Malang, dapat menekan kebutuhan tenaga tambahan pada tahap awal perintisan.
Model jemput bola ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jadwal dan cakupan wilayah layanan pada kondisi geografis serta kepadatan penduduk setempat, termasuk desa-desa di wilayah terpencil yang menghadapi kendala geografis lebih berat. Pemerintah Kabupaten Malang telah menjadikan Desa Senggreng sebagai projek percontohan pelayanan administrasi kependudukan, membuka peluang replikasi ke desa-desa lain di wilayah kabupaten [1].
Daftar Pustaka
[1] TIMES Indonesia, “Program ‘Pecel Tempe Mendoan’ Permudah Pengurusan Aminduk di Desa Senggreng,” timesindonesia.co.id, Jun. 2023. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/459360/program-pecel-tempe-mendoan-permudah-pengurusan-aminduk-di-desa-senggreng
[2] Malang Times, “Inovasi Pecel Tempe Mendoan Diapresiasi Gubernur: Dua Jempol untuk Pemdes Senggreng,” malangtimes.com, 13 Agu. 2022. [Online]. Tersedia: https://malangtimes.com/baca/271310/20220813/050200/inovasi-pecel-tempe-mendoan-diapresiasi-gubernur-dua-jempol-untuk-pemdes-senggreng
[3] Okezone, “Inovasi Kades Cantik di Malang, Datangi Rumah Warga untuk Layani Administrasi Kependudukan,” news.okezone.com, 25 Okt. 2022. [Online]. Tersedia: https://news.okezone.com/read/2022/10/25/519/2693855/inovasi-kades-cantik-di-malang-datangi-rumah-warga-untuk-layani-administrasi-kependudukan
[4] Javasatu.com, “Viral, Kades Cantik Senggreng Dapat Hadiah Motor dari Bupati Malang,” javasatu.com. [Online]. Tersedia: https://javasatu.com/desa-kita/viral-kades-cantik-senggreng-dapat-hadiah-motor-dari-bupati-malang/
[5] Radar Malang, “Rendyta Witrayani Setyawan, Kades Perempuan Termuda yang Inovatif dan Banjir Prestasi,” radarmalang.jawapos.com. [Online]. Tersedia: https://radarmalang.jawapos.com/sosok/815074843/rendyta-witrayani-setyawan-kades-perempuan-termuda-yang-inovatif-dan-banjir-prestasi
[6] Berita Jatim, “Desa Senggreng Malang Jadi Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik se Indonesia,” beritajatim.com. [Online]. Tersedia: https://beritajatim.com/desa-senggreng-malang-jadi-kampung-keluarga-berkualitas-terbaik-se-indonesia
oleh Akhmad Fadli | 16 Jul 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, merevitalisasi sepuluh Posyandu Balita yang tersebar di seluruh dusun, jumlah terbanyak di Kecamatan Sidareja [1], [2]. Program ini digagas Pemerintah Desa Tinggarjaya di bawah kepemimpinan Kepala Desa perempuan, Suwarni. Program ini didukung alokasi anggaran Dana Desa yang mencapai Rp53 juta pada 2019 untuk operasional kader dan Pemberian Makanan Tambahan bagi balita dan lansia. Inovasi ini menjawab kebutuhan mendeteksi dan menangani kasus stunting secara dini, di tengah tingginya prevalensi stunting Kabupaten Cilacap yang tercatat 36,2 persen pada 2018 [4]. Kader Posyandu dan bidan desa menjalankan program Bina Keluarga Balita serta survei deteksi dini tumbuh kembang anak, dengan strategi menjemput bola dari rumah ke rumah untuk mendorong partisipasi warga. Dampak yang mulai terlihat adalah tingginya angka partisipasi masyarakat, seperti di Posyandu Melati V Dusun Kedungwringin yang mencapai kehadiran balita 85 hingga 90 persen setiap bulan. Keberhasilan lain terlihat dari penanganan kasus stunting, sehingga anak yang semula belum bisa berjalan pada usia 33 bulan dapat beraktivitas normal pada usia 41 bulan.
Latar Belakang
Desa Tinggarjaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin kepala desa perempuan bernama Suwarni [1], [2]. Desa ini terdiri dari beberapa dusun, salah satunya Dusun Kedungwringin, dengan warga yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian di wilayah pedesaan Cilacap bagian selatan. Layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di desa ini dijalankan melalui jaringan Posyandu Balita yang tersebar di setiap dusun, didampingi kader kesehatan dan bidan desa.
Kabupaten Cilacap menghadapi persoalan stunting yang cukup serius, dengan prevalensi balita stunting tercatat mencapai 36,2 persen pada 2018 berdasarkan data Riskesdas dan Survei Status Gizi Indonesia [4]. Angka ini menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas mendesak bagi seluruh desa di Cilacap, termasuk Tinggarjaya, karena dampak stunting terhadap tumbuh kembang anak bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan jika terlambat terdeteksi. Sebelum revitalisasi dijalankan, sebagian Posyandu di desa, seperti Posyandu Melati V di Dusun Kedungwringin, bahkan belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang di rumah warga untuk melaksanakan pelayanan.
Momentum bertindak muncul ketika pemerintah pusat menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai agenda nasional, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting [3]. Pemerintah Desa Tinggarjaya di bawah Kepala Desa Suwarni menjadikan revitalisasi Posyandu sebagai prioritas desa, ditandai dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk program kesehatan masyarakat setiap tahunnya. Desa tidak ingin menunggu kasus stunting baru bermunculan sebelum benar-benar memperkuat kapasitas seluruh posyandu yang ada.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah revitalisasi menyeluruh terhadap sepuluh Posyandu Balita di Desa Tinggarjaya, mencakup penguatan kapasitas kader, penambahan anggaran operasional, dan program deteksi dini tumbuh kembang anak. Gagasan ini lahir dari kebutuhan menjadikan Posyandu bukan sekadar tempat penimbangan rutin, melainkan garda terdepan deteksi dan penanganan kasus gizi buruk maupun stunting. Pendekatan menyeluruh ini dipilih karena stunting memerlukan penanganan sejak dini, bukan setelah kondisi anak sudah parah.
Selain menyasar balita, Posyandu Tinggarjaya menjalankan Program Bina Keluarga Balita yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang balita mereka. Program ini memastikan penanganan hak tumbuh kembang anak tidak berhenti pada pemeriksaan fisik semata, tetapi juga menyasar perbaikan pola asuh keluarga secara menyeluruh. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada kombinasi antara layanan kesehatan teknis dan pemberdayaan keluarga, sehingga penanganan stunting tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif jangka panjang.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan penguatan program survei deteksi dini tumbuh kembang anak di seluruh sepuluh Posyandu Desa Tinggarjaya, sehingga kasus gizi buruk atau stunting dapat diketahui sejak tahap awal. Kader Posyandu dan dua bidan desa bekerja sama memantau setiap balita secara berkala, mencatat perkembangan berat badan, tinggi badan, dan kemampuan motorik anak. Sistem deteksi dini ini menjadi fondasi utama sebelum penanganan kasus per kasus dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pada tahap awal, kader Posyandu sempat kesulitan mendorong partisipasi warga karena sebagian ibu balita enggan datang secara rutin ke Posyandu akibat kesibukan maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pemantauan berkala. Kader kemudian mengoreksi pendekatan pasif ini dengan strategi menjemput bola, yaitu mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk mengajak ibu-ibu ke Posyandu maupun memantau kesehatan balita langsung di rumah warga yang sulit hadir. Perbaikan strategi inilah yang menjadi pembelajaran penting bahwa partisipasi masyarakat dalam program kesehatan desa tidak bisa hanya mengandalkan ajakan pasif, melainkan memerlukan pendekatan personal secara aktif.
Survei deteksi dini menemukan kasus stunting pada seorang anak berusia 33 bulan di Posyandu Melati V Dusun Kedungwringin pada 2018. Kader bersama bidan desa segera mengunjungi rumah anak tersebut untuk melihat kondisi kesehatan, lingkungan, dan keluarganya secara langsung. Tim kemudian memberikan makanan tambahan secara terus-menerus berupa biskuit, susu, dan makanan lokal bergizi, disertai pemantauan berkala hingga kondisi anak membaik. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya intervensi rumah tangga yang holistik, bukan hanya pemberian makanan tambahan semata, agar penanganan stunting benar-benar efektif.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan partisipasi warga pada tahap awal program, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan. Kader Posyandu memitigasi tantangan ini dengan strategi kunjungan langsung dari rumah ke rumah, menggandeng organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat untuk turut memberikan sosialisasi kepada warga. Pendekatan kolaboratif dengan tokoh setempat ini terbukti lebih efektif membangun kepercayaan warga dibandingkan sosialisasi formal semata.
Kendala lain adalah keterbatasan infrastruktur, karena Posyandu Melati V di Dusun Kedungwringin belum memiliki gedung sendiri sehingga pelayanan menumpang di rumah Ketua Posyandu yang sekaligus istri Kepala Dusun Kedungwringin. Pemerintah desa memitigasi kendala ini dengan tetap memprioritaskan kelangsungan layanan meski fasilitas fisik belum ideal, sembari terus mendorong tingginya partisipasi warga yang mencapai 85 hingga 90 persen kehadiran balita setiap bulan. Keterbatasan gedung ini tidak menghalangi Posyandu Melati V menjadi salah satu posyandu dengan partisipasi tertinggi di desa.
Tantangan eksternal berupa tingginya prevalensi stunting di tingkat kabupaten turut menjadi persoalan struktural yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan program desa semata [4]. Pemerintah Desa Tinggarjaya memitigasi risiko ini dengan memperkuat kapasitas kader secara rutin melalui penyuluhan kesehatan bulanan, sekaligus menjalin sosialisasi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat agar kesadaran kesehatan menjangkau seluruh lapisan warga desa. Penguatan kapasitas di tingkat desa ini menjadi kontribusi konkret meski persoalan stunting di tingkat kabupaten memerlukan waktu lebih panjang untuk terselesaikan sepenuhnya.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Suwarni yang menjadikan revitalisasi Posyandu sebagai prioritas desa, tercermin dari alokasi anggaran Dana Desa yang mencapai Rp53 juta pada 2019 untuk operasional kader dan Pemberian Makanan Tambahan. Komitmen anggaran yang konsisten setiap tahun ini menjadi fondasi yang memungkinkan sepuluh Posyandu Desa Tinggarjaya beroperasi optimal tanpa kekurangan sumber daya dasar. Keberanian mengalokasikan anggaran signifikan untuk kesehatan, bukan hanya infrastruktur fisik, menunjukkan prioritas pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
Faktor kedua adalah dedikasi kader Posyandu dan dua bidan desa yang bekerja keras menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif memeriksakan tumbuh kembang anak. Modal sosial berupa kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi program turut memperkuat penerimaan warga terhadap pentingnya Posyandu. Sinergi antara pemerintah desa, kader, bidan, dan tokoh masyarakat inilah yang membuat Desa Tinggarjaya mencatatkan angka partisipasi Posyandu termasuk peringkat atas di Kecamatan Sidareja.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum revitalisasi, sebagian Posyandu di Desa Tinggarjaya, seperti Posyandu Melati V, menghadapi keterbatasan fasilitas dan partisipasi warga yang belum optimal. Setelah revitalisasi berjalan, angka partisipasi masyarakat Desa Tinggarjaya untuk datang ke Posyandu termasuk peringkat atas di Kecamatan Sidareja, dengan tingkat kehadiran balita di Posyandu Melati V mencapai 85 hingga 90 persen setiap bulan. Peningkatan partisipasi inilah yang menjadi indikator paling nyata keberhasilan revitalisasi posyandu di desa ini.
Kasus stunting yang ditemukan pada 2018 di Posyandu Melati V menjadi bukti konkret keberhasilan sistem deteksi dini dan penanganan yang dijalankan. Anak yang pada usia 33 bulan belum bisa berjalan dan beraktivitas normal, setelah mendapat penanganan intensif berupa pemberian makanan tambahan dan pemantauan berkelanjutan, sudah dapat berjalan dan beraktivitas normal pada usia 41 bulan. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya kesadaran kolektif warga akan pentingnya pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak melalui Program Bina Keluarga Balita.
Dokumentasi program tidak merinci angka pasti penurunan jumlah kasus stunting di Desa Tinggarjaya secara agregat. Capaian ini masih perlu dibandingkan dengan data prevalensi stunting kabupaten, yang tercatat menurun dari 36,2 persen pada 2018 menjadi 17,6 persen pada 2022 [4]. Kontribusi program desa terhadap tren penurunan tingkat kabupaten ini bersifat tidak langsung namun tetap relevan, mengingat Posyandu desa menjadi ujung tombak deteksi dini di tingkat akar rumput. Keberhasilan menangani kasus individual di Posyandu Melati V tetap menjadi bukti kualitatif kuat bahwa intervensi berbasis Posyandu desa dapat efektif memulihkan kondisi anak stunting.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Operasional sepuluh Posyandu Balita Desa Tinggarjaya dibiayai dari Dana Desa, dengan alokasi anggaran khusus setiap tahun untuk operasional kader Posyandu maupun Pemberian Makanan Tambahan bagi balita dan lansia. Pada 2019, anggaran Posyandu tercatat mencapai Rp53 juta, mencerminkan komitmen serius Pemerintah Desa Tinggarjaya terhadap program kesehatan masyarakat. Skema pembiayaan berbasis Dana Desa ini dipilih karena layanan kesehatan dasar bagi balita dan lansia dipandang sebagai kewajiban pokok pemerintah desa.
Program ini tidak berorientasi menghasilkan pendapatan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia desa di masa depan. Dokumentasi program tidak merinci besaran anggaran tahunan setelah 2019 secara spesifik, sehingga tren investasi Pemerintah Desa Tinggarjaya untuk program ini pada tahun-tahun berikutnya masih bersifat estimatif berdasarkan pola peningkatan alokasi anggaran kesehatan yang konsisten. Ketiadaan tarif layanan menjadi daya tarik utama bagi warga dengan keterbatasan ekonomi untuk tetap rutin memeriksakan kesehatan balita dan lansia mereka.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengubah pendekatan promosi dari menunggu pasif menjadi menjemput bola dari rumah ke rumah, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan, terbukti menjadi keputusan kunci yang meningkatkan partisipasi warga secara signifikan. Keputusan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi program juga terbukti mempercepat penerimaan warga terhadap pentingnya Posyandu, dibandingkan hanya mengandalkan sosialisasi formal dari pemerintah desa semata. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepercayaan lokal kerap lebih efektif daripada instruksi administratif semata.
Jika memulai dari awal, kader Posyandu mengakui idealnya strategi jemput bola sudah diterapkan sejak program pertama kali berjalan, bukan setelah menyadari rendahnya partisipasi warga pada tahap awal. Penundaan pendekatan personal ini sempat membuat sebagian kasus gizi buruk terlambat terdeteksi karena warga tidak rutin datang ke Posyandu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar merancang strategi partisipasi aktif sejak awal, bukan menunggu masalah partisipasi muncul terlebih dahulu.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari penguatan sistem deteksi dini tumbuh kembang anak di seluruh posyandu yang ada, sebelum menambah program baru yang lebih kompleks. Menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sejak awal, sebagaimana dilakukan Desa Tinggarjaya, juga disarankan agar sosialisasi program kesehatan lebih mudah diterima warga. Mengalokasikan anggaran Dana Desa secara konsisten setiap tahun, bukan hanya saat ada kasus darurat, turut disarankan agar Posyandu selalu siap merespons kebutuhan kesehatan warga kapan saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan revitalisasi Posyandu dijaga melalui komitmen Pemerintah Desa Tinggarjaya mengalokasikan anggaran Dana Desa secara rutin setiap tahun untuk operasional kader dan Pemberian Makanan Tambahan. Pelembagaan anggaran rutin ini menjadi jaminan bahwa sepuluh Posyandu di desa tetap beroperasi optimal meski tidak ada program bantuan khusus dari luar desa. Kepastian anggaran tahunan semacam ini membedakan Posyandu Tinggarjaya dari program kesehatan desa lain yang kerap berhenti setelah dana stimulan awal habis.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan kader Posyandu dan PKK Desa yang berjalan independen dari jabatan kepala desa, sehingga program tetap berlangsung meski kepemimpinan desa berganti di masa depan. Peningkatan kapasitas kader melalui penyuluhan kesehatan bulanan turut mempersiapkan kader baru yang dapat meneruskan program deteksi dini dan penanganan stunting secara berkelanjutan. Independensi kelembagaan kader dari jabatan politis inilah yang menjaga program tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan desa.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penguatan Program Bina Keluarga Balita sebagai upaya preventif yang mengurangi kebutuhan intervensi kuratif di masa mendatang, sehingga anggaran Posyandu dapat dialokasikan lebih efisien. Strategi ini diharapkan menjaga keberlanjutan program tanpa harus terus menambah anggaran secara signifikan setiap tahun, karena pencegahan dini lebih hemat biaya dibandingkan penanganan kasus yang sudah parah. Efisiensi anggaran semacam ini penting agar Posyandu tetap dapat beroperasi optimal meski Dana Desa harus dibagi dengan kebutuhan pembangunan lain.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Revitalisasi Posyandu Balita Desa Tinggarjaya berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga penghapusan kelaparan dalam bentuk gizi buruk. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik deteksi dini dan penanganan stunting di Desa Tinggarjaya sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Program Pemberian Makanan Tambahan dan deteksi dini gizi buruk membantu mencegah dan menangani kasus stunting pada balita. |
Kasus stunting anak usia 33 bulan berhasil ditangani hingga dapat berjalan normal pada usia 41 bulan. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Sepuluh Posyandu Balita menyediakan pemeriksaan tumbuh kembang rutin, imunisasi, dan pemantauan gizi bagi balita dan lansia di seluruh dusun desa. |
Tingkat kehadiran balita di Posyandu Melati V mencapai 85-90 persen setiap bulan. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kepemimpinan Kepala Desa perempuan Suwarni dan pengelolaan Posyandu oleh kader perempuan menunjukkan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. |
Program kesehatan desa dipimpin dan dikelola oleh perempuan, dari kepala desa hingga kader dan pengelola PKK. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, komitmen pemerintah desa mengalokasikan anggaran Dana Desa secara rutin untuk operasional Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan. Kedua, kesediaan kader dan bidan desa menjalankan sistem deteksi dini tumbuh kembang anak secara konsisten. Ketiga, kesediaan menerapkan strategi jemput bola untuk mendorong partisipasi warga yang enggan datang secara sukarela.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya replikasi maupun durasi pasti pembentukan sistem deteksi dini serupa, sehingga calon replikator dapat mengacu pada pola anggaran Rp53 juta per tahun yang dialokasikan Desa Tinggarjaya sebagai titik awal estimasi. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jumlah posyandu sesuai jumlah dusun dan kebutuhan penduduk setempat, selama prinsip deteksi dini dan jemput bola tetap dipertahankan. Estimasi waktu replikasi relatif singkat, sekitar beberapa bulan, karena desa cukup memperkuat kelembagaan posyandu yang sudah berjalan tanpa membangun sistem baru dari nol.
Pemerintah Kabupaten Cilacap berpeluang menjadikan model revitalisasi Posyandu Desa Tinggarjaya sebagai rujukan replikasi ke desa-desa lain dalam upaya mengejar target penurunan stunting hingga 14 persen. Peluang ini sejalan dengan program penyediaan alat antropometri bagi ribuan posyandu di kabupaten ini [5]. Perluasan model berbasis strategi jemput bola dan kemitraan tokoh masyarakat ini dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting di tingkat kabupaten secara lebih luas.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja,” Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, sippn.menpan.go.id. [Online]. Tersedia: https://sippn.menpan.go.id/instansi/120411/kecamatan-sidareja/-desa-tinggarjaya
[2] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Desa Tinggarjaya, Kec. Sidareja,” Sistem Informasi Desa, sidesa.jatengprov.go.id. [Online]. Tersedia: https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.01.11.2001
[3] Tim Percepatan Penurunan Stunting, “Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” stunting.go.id. [Online]. Tersedia: https://stunting.go.id/wapres-tugaskan-kepala-bkkbn-tingkatkan-konvergensi-program-percepatan-penurunan-stunting/
[4] Pemerintah Kabupaten Cilacap, “Kabupaten Cilacap Tingkatkan Upaya Penanggulangan Stunting dengan Intervensi Terpadu,” cilacapkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://cilacapkab.go.id/v3/kabupaten-cilacap-tingkatkan-upaya-penanggulangan-stunting-dengan-intervensi-terpadu/
[5] Pemerintah Kabupaten Cilacap, “Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen, 1835 Posyandu di Cilacap Terima Antropometri Kit untuk Validitas Data,” cilacapkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://cilacapkab.go.id/v3/kejar-target-penurunan-stunting-14-persen-1835-posyandu-di-cilacap-terima-antropometri-kit-untuk-validitas-data/
oleh Khalid Barkah | 11 Jun 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Pelatihan Sinematografi Desa pada 2018 bagi delapan belas pemuda desa untuk memproduksi film dokumenter tentang potensi desa [1]. Pelatihan yang digagas Pemerintah Desa Cipari di bawah kepemimpinan Kepala Desa H. Sumono ini dibiayai dari APBDesa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018, bersumber dari Dana Desa, dan berlangsung di Griya Akar Rumput Desa Cipari [1]. Inovasi ini menjawab kebutuhan mengasah kepedulian dan sikap kritis pemuda desa terhadap persoalan sekitar, sekaligus menggali potensi desa yang belum banyak dikenal luas melalui media audio-visual [1]. Pegiat Komunitas Sangkanparan, organisasi visual dan multimedia asal Cilacap, menjadi narasumber yang mengajarkan dasar pembuatan film, penggalian ide, penulisan skenario, hingga teknik pengambilan gambar [2]. Dampak yang mulai terlihat adalah lahirnya empat film dokumenter karya pemuda desa dengan tema gula merah organik, jembatan pintar, tempe tradisional, dan batu bata merah tradisional [1]. Keempat karya ini menjadi rekam jejak potensi ekonomi dan budaya Desa Cipari secara mandiri, sekaligus terdaftar sebagai Desa Wisata Cipari yang mulai dikenal luas [5].
Latar Belakang
Desa Cipari merupakan ibu kota Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di sebuah lembah di bagian selatan kecamatan dengan luas wilayah sekitar 7,24 kilometer persegi [3]. Nama Cipari berasal dari gabungan kata “ci” atau “cai” dalam bahasa Sunda yang berarti air, dan “pari” dalam bahasa Jawa yang berarti padi, mencerminkan sejarah panjang desa ini sebagai kawasan pertanian subur [3]. Desa ini menjadi desa otonom sejak 1988 setelah dimekarkan dari Desa Segaralangu, dan kini memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, termasuk stasiun kereta api, pasar, dan terminal angkutan yang terpusat dalam satu kawasan [3].
Di balik infrastruktur yang relatif lengkap itu, banyak potensi ekonomi dan budaya lokal Desa Cipari, seperti produksi gula merah organik, tempe tradisional, dan batu bata merah, belum terdokumentasikan dan terpromosikan secara memadai kepada khalayak luas. Pemuda desa pun belum banyak dilibatkan dalam upaya menggali dan mempromosikan potensi tersebut, padahal mereka adalah kelompok yang paling akrab dengan teknologi digital dan media audio-visual. Ketiadaan keterampilan produksi konten visual di kalangan pemuda membuat kekayaan lokal desa sulit dikenal generasi muda sendiri, apalagi masyarakat luar desa.
Momentum bertindak muncul ketika Pemerintah Desa Cipari, difasilitasi Pendamping Desa Kecamatan Cipari Khalid Barkah, melihat peluang mengalokasikan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk pelatihan keterampilan baru bagi pemuda. Kehadiran Komunitas Sangkanparan, organisasi visual dan multimedia asal Cilacap yang telah berpengalaman melatih pemuda desa lain di sekitar wilayah tersebut, membuka peluang konkret untuk segera merealisasikan gagasan pelatihan sinematografi ini [2]. Pemerintah desa tidak ingin potensi pemuda dan kekayaan lokal desa terus terpendam tanpa ada upaya nyata mendokumentasikannya.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Pelatihan Sinematografi Desa yang menggabungkan pembelajaran teori dan praktik langsung pembuatan film dokumenter tentang potensi desa [1]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan memberdayakan pemuda desa sekaligus mendokumentasikan kekayaan ekonomi dan budaya lokal yang selama ini kurang terekspos. Pendekatan ini dipilih karena memanfaatkan minat generasi muda terhadap teknologi visual, sekaligus menjawab kebutuhan promosi potensi desa secara bersamaan.
Pelatihan ini menghadirkan kurikulum yang mencakup dasar-dasar pembuatan film, proses penggalian ide, penulisan skenario, hingga teknik pengambilan gambar, disampaikan langsung oleh pegiat Komunitas Sangkanparan selaku narasumber [1]. Delapan belas pemuda desa, termasuk Akhmad Sugiarto yang mengaku pembuatan film sebagai pengalaman pertamanya, mengikuti seluruh rangkaian materi dengan antusias di Griya Akar Rumput Desa Cipari. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan pelatihan keterampilan dengan produksi karya nyata, bukan sekadar teori tanpa hasil akhir yang dapat dinikmati masyarakat luas.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan penyelenggaraan pelatihan selama beberapa hari di Griya Akar Rumput, dibiayai dari APBDesa Cipari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa [1]. Pegiat Komunitas Sangkanparan membimbing peserta secara bertahap, dimulai dari materi dasar sebelum masuk ke praktik lapangan langsung. Tahapan bertahap ini dipilih agar pemuda yang sama sekali belum berpengalaman di bidang sinematografi dapat mengikuti pelatihan tanpa merasa kewalahan.
Pada sesi pengambilan gambar reka ulang suasana pagi desa, tim sempat menghadapi kendala ketika jadwal syuting bertepatan dengan libur sekolah menjelang Idul Fitri, sehingga tidak ada aktivitas belajar-mengajar nyata yang bisa direkam secara autentik. Tim pelatihan mengoreksi kendala ini dengan meminta para pemuda mengenakan kembali seragam sekolah dan memperagakan ulang rutinitas pagi berangkat sekolah. Adegan menyeberangi rel kereta api di tepian desa turut direka ulang agar suasana yang direkam tetap merepresentasikan kondisi nyata keseharian anak desa. Koreksi berbasis reka ulang ini menjadi pembelajaran penting bahwa produksi film dokumenter di lapangan kerap membutuhkan penyesuaian kreatif ketika momen asli yang diinginkan tidak dapat direkam secara langsung.
Setelah tahap produksi gambar rampung, seluruh video hasil syuting disunting oleh masing-masing kelompok pemuda sebelum ditonton bersama dan dievaluasi untuk mengembangkan kemampuan setiap peserta [1]. Proses evaluasi bersama ini memungkinkan peserta saling memberi masukan langsung atas hasil karya rekan mereka. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya sesi evaluasi kolektif semacam ini agar keterampilan yang diperoleh benar-benar terinternalisasi, bukan berhenti pada tahap produksi semata.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah minimnya pengalaman delapan belas peserta di bidang sinematografi, karena bagi banyak dari mereka, termasuk Akhmad Sugiarto, pembuatan film merupakan pengalaman yang sama sekali baru. Pegiat Komunitas Sangkanparan memitigasi tantangan ini dengan menyusun kurikulum bertahap dari dasar-dasar pembuatan film hingga teknik pengambilan gambar, alih-alih langsung menugaskan peserta memproduksi film tanpa pembekalan memadai [1]. Pendekatan bertahap ini terbukti efektif membuat peserta pemula tetap percaya diri mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.
Kendala lain muncul saat tim produksi kesulitan merekam suasana keseharian anak desa yang autentik karena jadwal syuting bertepatan dengan libur sekolah, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan. Tim mengatasi kendala ini dengan pendekatan reka ulang yang tetap mempertahankan detail nyata kehidupan desa, seperti rute menyeberangi rel kereta api yang memang menjadi rutinitas harian anak-anak desa menuju sekolah. Solusi kreatif semacam ini menunjukkan bahwa keterbatasan waktu produksi tidak selalu menghalangi hasil dokumenter yang tetap merepresentasikan realitas desa.
Tantangan eksternal berupa terbatasnya eksposur publik terhadap potensi ekonomi dan budaya Desa Cipari, seperti gula merah organik, tempe tradisional, dan batu bata merah, sebelum program pelatihan ini berjalan turut menjadi persoalan yang lebih luas. Pemerintah desa memitigasi tantangan ini dengan menjadikan hasil karya film dokumenter pemuda sebagai media promosi mandiri, sehingga desa tidak perlu bergantung sepenuhnya pada liputan media luar untuk memperkenalkan potensi lokalnya sendiri. Strategi promosi berbasis karya warga sendiri ini juga menumbuhkan rasa bangga warga terhadap produk lokal yang selama ini dianggap biasa saja.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah dukungan penuh Pemerintah Desa Cipari di bawah kepemimpinan Kepala Desa H. Sumono, yang mengalokasikan anggaran Dana Desa khusus untuk pelatihan keterampilan pemuda pada bidang yang belum pernah digarap sebelumnya [1]. Peran Pendamping Desa Kecamatan Cipari Khalid Barkah turut menjembatani kebutuhan desa dengan sumber daya pelatihan yang tersedia di tingkat kecamatan dan kabupaten. Sinergi antara pemerintah desa dan pendamping inilah yang memastikan gagasan pelatihan dapat segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi berarti.
Faktor kedua adalah keterlibatan Komunitas Sangkanparan sebagai mitra pelatih yang memiliki pengalaman nyata di bidang visual dan multimedia di wilayah Cilacap [2]. Modal sosial berupa antusiasme dan kesediaan delapan belas pemuda desa untuk belajar keterampilan baru secara sukarela menjadi pengikat utama keberhasilan program ini. Kombinasi mitra profesional dan semangat pemuda lokal inilah yang membuat pelatihan berjalan efektif meski hanya berlangsung beberapa hari.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum pelatihan ini berlangsung, potensi ekonomi dan budaya Desa Cipari seperti gula merah organik, tempe tradisional, dan batu bata merah belum memiliki dokumentasi audio-visual yang dapat dipromosikan secara luas. Setelah pelatihan rampung, empat film dokumenter berhasil diproduksi pemuda desa dengan tema gula merah organik, jembatan pintar, tempe tradisional, dan batu bata merah tradisional [1]. Perubahan dari ketiadaan dokumentasi menuju empat karya audio-visual yang siap disebarluaskan ini menjadi indikator paling nyata keberhasilan inovasi ini.
Perubahan sikap pemuda desa menjadi dampak yang tidak kalah penting. Peserta yang mengikuti pelatihan kini mampu mengkritisi berbagai persoalan di desa dan mengidentifikasi potensi desa melalui media audio-visual, keterampilan yang sebelumnya sama sekali belum mereka miliki [1]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya rasa memiliki pemuda terhadap desa mereka sendiri, karena mereka terlibat langsung mendokumentasikan dan mempromosikan kekayaan lokal yang selama ini kurang mereka sadari.
Dokumentasi program tidak merinci angka pasti jumlah penonton maupun dampak ekonomi konkret dari keempat film dokumenter tersebut terhadap pelaku usaha gula merah, tempe, maupun batu bata merah. Sifat program yang berorientasi pemberdayaan keterampilan pemuda membuat capaian utamanya lebih bersifat kualitatif, yaitu lahirnya generasi muda desa yang melek produksi konten audio-visual. Keberadaan empat karya film ini tetap menjadi bukti nyata bahwa pemuda desa mampu menjadi juru dokumentasi dan promotor potensi daerah mereka sendiri.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pelatihan Sinematografi Desa ini dibiayai penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari Dana Desa [1]. Skema pembiayaan ini mencakup honor narasumber dari Komunitas Sangkanparan serta biaya operasional pelatihan selama berlangsung di Griya Akar Rumput. Dokumentasi program tidak merinci besaran anggaran secara spesifik, sehingga total investasi program ini masih bersifat estimatif berdasarkan pola pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serupa.
Program ini tidak dirancang sebagai unit usaha yang menghasilkan pendapatan langsung, melainkan sebagai investasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa di bidang produksi konten digital. Nilai ekonomi tidak langsung dari program ini terletak pada potensi promosi produk lokal, seperti gula merah organik dan tempe tradisional, yang dapat menjangkau pasar lebih luas melalui konten video hasil pelatihan. Pendekatan ini menempatkan keterampilan digital sebagai modal ekonomi jangka panjang, bukan sekadar hasil pelatihan yang berhenti setelah program usai.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan pembelajaran teori dengan produksi karya nyata, alih-alih hanya memberikan pelatihan teoretis tanpa hasil akhir, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat pemuda desa benar-benar menguasai keterampilan baru. Keputusan melibatkan Komunitas Sangkanparan sebagai mitra pelatih berpengalaman, ketimbang mengandalkan pelatih internal desa yang belum tentu memiliki keahlian teknis memadai, juga terbukti mempercepat kualitas hasil pelatihan. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa kemitraan eksternal yang tepat dapat mempercepat capaian program tanpa mengurangi kepemilikan desa atas hasil akhirnya.
Jika memulai dari awal, tim pelatihan mengakui idealnya jadwal syuting dirancang lebih matang agar tidak bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga suasana keseharian desa yang direkam benar-benar autentik tanpa perlu reka ulang. Penyesuaian jadwal semacam ini akan mengurangi kebutuhan improvisasi kreatif di lapangan yang, meski berhasil, tetap membutuhkan waktu tambahan untuk koordinasi ulang. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar mempertimbangkan kalender akademik sekolah setempat sejak tahap perencanaan produksi.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari identifikasi potensi lokal yang paling representatif untuk didokumentasikan, seperti produk unggulan atau infrastruktur khas desa. Menjalin kemitraan dengan komunitas visual atau multimedia lokal yang sudah berpengalaman, sebagaimana peran Komunitas Sangkanparan di Cipari, juga disarankan agar kualitas pelatihan tetap terjaga tanpa memerlukan investasi pelatih profesional dari luar daerah. Menyediakan ruang evaluasi bersama setelah produksi, bukan hanya sesi pelatihan searah, turut disarankan agar keterampilan peserta benar-benar berkembang.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan keterampilan sinematografi pemuda Desa Cipari dapat dijaga melalui pembentukan kelompok media desa permanen yang secara rutin memproduksi konten dokumentasi potensi desa, bukan hanya mengandalkan satu kali pelatihan pada 2018. Pelembagaan kelompok semacam ini akan memastikan keterampilan yang sudah diperoleh delapan belas pemuda perintis tidak hilang begitu saja setelah program pelatihan berakhir. Kelompok media desa permanen juga dapat menjadi wadah dokumentasi berkelanjutan atas setiap perkembangan potensi ekonomi dan budaya desa dari tahun ke tahun.
Mekanisme regenerasi dapat disiapkan melalui program magang atau pendampingan dari pemuda perintis, seperti Akhmad Sugiarto, kepada generasi pemuda desa berikutnya yang berminat pada bidang produksi konten visual. Pelembagaan keterampilan ini penting agar program tidak bergantung pada satu generasi pemuda maupun satu periode kepemimpinan Kepala Desa H. Sumono semata.
Rencana pendapatan mandiri dapat diarahkan melalui pemanfaatan keterampilan produksi video untuk jasa dokumentasi acara desa maupun promosi produk UMKM lokal, seperti gula merah organik dan tempe tradisional yang menjadi tema film dokumenter perintis. Strategi ini diharapkan menjadikan kelompok media desa sebagai unit yang mandiri secara finansial, tidak hanya bergantung pada anggaran Dana Desa setiap tahun. Kemandirian finansial semacam ini juga akan menjaga motivasi pemuda desa untuk terus berkarya meski program pelatihan awal sudah lama berakhir.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pelatihan Sinematografi Desa Cipari berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pendidikan berkualitas hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pemberdayaan pemuda dan promosi potensi Desa Cipari [4]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Pelatihan memberi keterampilan produksi audio-visual baru bagi pemuda desa yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan sinematografi formal. |
Delapan belas pemuda desa menyelesaikan seluruh rangkaian Pelatihan Sinematografi Desa. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Keterampilan produksi video membuka peluang promosi produk lokal, seperti gula merah organik dan tempe tradisional, ke pasar yang lebih luas. |
Empat film dokumenter potensi desa berhasil diproduksi sebagai output pelatihan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Dokumentasi film memperkuat identitas dan kebanggaan warga terhadap warisan budaya serta infrastruktur khas desa, seperti jembatan pintar dan tradisi pembuatan batu bata merah. |
Film dokumenter tentang jembatan pintar dan batu bata merah tradisional menjadi arsip visual desa. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kesediaan pemerintah desa mengalokasikan sebagian Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk pelatihan keterampilan baru. Kedua, kemitraan dengan komunitas visual atau multimedia lokal yang memiliki pengalaman melatih produksi film. Ketiga, ketersediaan pemuda desa yang berminat mempelajari keterampilan sinematografi secara sukarela.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya maupun durasi pasti Pelatihan Sinematografi Desa Cipari, sehingga calon replikator dapat mengacu pada pola pembiayaan APBDesa Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai titik awal estimasi [1]. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan mengganti tema dokumentasi sesuai potensi ekonomi dan budaya lokal masing-masing, selama prinsip pelibatan pemuda dan produksi karya nyata tetap dipertahankan. Estimasi waktu replikasi relatif singkat, sekitar beberapa hari hingga satu minggu, mengikuti pola pelatihan intensif yang ditempuh Desa Cipari.
Komunitas Sangkanparan berpeluang memperluas jangkauan pelatihan serupa ke desa-desa lain di Kabupaten Cilacap, sejalan dengan pengalaman mereka melatih kelompok warga di berbagai wilayah untuk mendokumentasikan potensi desa melalui film [2]. Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Pelatihan Sinematografi Desa Cipari sebagai rujukan replikasi program pemberdayaan pemuda berbasis produksi konten digital di desa-desa lain. Perluasan model ini dapat mempercepat dokumentasi potensi ekonomi dan budaya desa yang selama ini luput dari perhatian media arus utama.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Desa Cipari Latih Para Pemuda Bikin Film Dokumenter Desa,” Portal Inovasi Desa, inovasidesa.kemendesa.go.id. [Online]. Tersedia: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/desa-cipari-latih-para-pemuda-bikin-film-dokumenter-desa/
[2] Sangkanparan, “Angkat Potensi Desa melalui Film,” sangkanparan.wordpress.com, 10 Sep. 2018. [Online]. Tersedia: https://sangkanparan.wordpress.com/2018/09/10/angkat-potensi-desa-melalui-film/
[3] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Cipari, Cipari, Cilacap,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Cipari,_Cipari,_Cilacap
[4] R. H. Putra, I. A. Al-Farid, E. Purwanto, K. R. Hidayatullah, dan M. R. P. Anugrah, “Film Dokumenter sebagai Alat Edukasi Budaya untuk Pembangunan Komunitas,” Jurnal Desain Komunikasi Visual, vol. 2, no. 3, 2025. [Online]. Tersedia: https://journal.pubmedia.id/index.php/dkv/article/view/4277
[5] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Cipari,” jadesta.kemenpar.go.id. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/cipari
oleh Tim Inovasi Desa | 21 Mei 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Caruy, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, mengelola Posyandu Khusus Lansia yang telah berdiri sejak 2009 sebagai bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia [2]. Posyandu ini lahir dari transformasi Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada sebelumnya, digagas Pemerintah Desa Caruy bersama kader kesehatan yang dipimpin Siti Ngatifah selaku Ketua Kelompok [2]. Inovasi ini menjawab kebutuhan warga lanjut usia akan layanan kesehatan rutin yang terjangkau dan mudah dijangkau, tanpa harus menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan kabupaten [4]. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi dan berat badan, pengukuran tensi darah, senam lansia, penyuluhan kesehatan, serta Pemberian Makanan Tambahan [2]. Dampak yang mulai terlihat adalah konsistennya 45 hingga 60 lansia yang aktif mengikuti kegiatan posyandu setiap kali diselenggarakan [1], [2]. Konsistensi ini turut memunculkan pengakuan bahwa Posyandu Lansia Desa Caruy berpotensi menjadi contoh bagi posyandu lansia di tingkat nasional.
Latar Belakang
Desa Caruy berada di ujung utara Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kecamatan Cimanggu di sebelah utara dan Kecamatan Karangpucung di sebelah timur [3]. Desa dengan luas wilayah sekitar 30 kilometer persegi ini dihuni sekitar 2.000 jiwa penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak [5]. Nama Caruy sendiri diambil dari pohon bayur yang dalam bahasa Jawa setempat disebut pohon caruy, yang dahulu tumbuh melimpah di wilayah ini [3].
Sebelum 2009, layanan kesehatan rutin di Desa Caruy terpusat pada Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur, sementara warga lanjut usia belum memiliki wadah pemeriksaan kesehatan berkala yang khusus melayani kebutuhan mereka. Kondisi geografis desa yang berada di pinggiran kecamatan membuat akses warga lanjut usia menuju puskesmas kabupaten tidak selalu mudah ditempuh, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas [4]. Kesenjangan layanan inilah yang membuat sebagian lansia Desa Caruy jarang memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala, sehingga potensi penyakit degeneratif sulit terdeteksi sejak dini.
Momentum perubahan muncul ketika Pemerintah Desa Caruy dan kader kesehatan menyadari bahwa Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah berjalan dapat dikembangkan untuk melayani segmen usia lanjut. Kebutuhan mendesak akan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh warga, tanpa memandang usia dan status sosial, mendorong Pemerintah Desa Caruy segera membentuk Posyandu Khusus Lansia pada 2009 [2]. Desa tidak ingin menunggu lebih lama sementara warga lanjut usia terus kehilangan akses pemeriksaan kesehatan rutin yang seharusnya mereka dapatkan sejak lama.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembentukan Posyandu Khusus Lansia sebagai pengembangan dari Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada, dikelola penuh oleh kader kesehatan desa di bawah koordinasi Ketua Kelompok Siti Ngatifah [2]. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa pelayanan kesehatan desa perlu menjangkau seluruh kelompok usia secara merata, tidak hanya ibu dan anak yang selama ini menjadi fokus utama layanan posyandu konvensional. Pendekatan ini dipilih karena memanfaatkan kelembagaan posyandu yang sudah dikenal warga, sehingga tidak perlu membangun sistem pelayanan baru dari nol.
Posyandu ini menghadirkan lima layanan utama bagi warga lanjut usia, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pengukuran tensi darah [2]. Dua layanan pelengkap lain adalah senam lansia dengan instruktur yang berkompeten dan penyuluhan kesehatan disertai program Pemberian Makanan Tambahan. Mekanisme kerjanya melibatkan kader kesehatan yang secara aktif menjemput partisipasi warga, bukan hanya menunggu lansia datang secara sukarela ke lokasi posyandu. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada konsistensi penyelenggaraan yang telah berjalan lebih dari satu dekade tanpa henti, berbeda dari banyak posyandu lansia lain yang kerap vakum setelah program pemicu awal berakhir [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan diawali diskusi antara Pemerintah Desa Caruy dan kader kesehatan Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur untuk memperluas cakupan layanan kepada warga lanjut usia. Kader kesehatan yang sudah berpengalaman menangani ibu dan anak kemudian dilatih ulang agar memahami kebutuhan pemeriksaan kesehatan khusus lansia, seperti pengukuran tensi darah dan deteksi dini penyakit degeneratif [2]. Tahap pelatihan ulang ini menjadi kunci agar kader yang sama dapat melayani dua segmen usia sekaligus tanpa mengurangi kualitas layanan.
Pada tahap awal penyelenggaraan, jumlah lansia yang bersedia datang ke posyandu masih terbatas karena sebagian warga usia lanjut merasa kegiatan posyandu identik dengan layanan ibu dan anak, bukan untuk mereka. Kader kesehatan mengoreksi persepsi ini dengan mengubah pendekatan dari menunggu pasif menjadi menjemput bola, yaitu mengunjungi rumah warga lansia secara langsung untuk mengajak mereka datang ke posyandu [2]. Perbaikan pendekatan inilah yang secara bertahap meningkatkan partisipasi lansia hingga mencapai 45 sampai 60 orang setiap kegiatan. Pembelajaran pentingnya adalah promosi aktif dari pintu ke pintu jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pengumuman di balai desa.
Setelah pola partisipasi mulai stabil, Pemerintah Desa Caruy menambahkan komponen senam lansia dengan instruktur yang berkompeten dan program Pemberian Makanan Tambahan untuk memperkuat daya tarik kegiatan. Kombinasi layanan pemeriksaan kesehatan dan aktivitas sosial semacam ini terbukti membuat lansia lebih antusias hadir secara rutin, karena posyandu tidak lagi terasa sebagai kewajiban medis semata, melainkan juga ruang bersosialisasi bagi warga lanjut usia. Perubahan suasana kegiatan inilah yang menjaga tingkat kehadiran lansia tetap stabil dari tahun ke tahun.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama pada tahap awal adalah rendahnya minat warga lanjut usia untuk datang ke posyandu, karena kegiatan ini sebelumnya identik dengan layanan ibu dan anak. Kader kesehatan memitigasi tantangan ini dengan mengubah pendekatan promosi menjadi kunjungan langsung dari rumah ke rumah, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan, sehingga lansia merasa benar-benar diundang secara personal [2]. Pendekatan personal ini terbukti lebih efektif dibandingkan sekadar mengumumkan jadwal kegiatan secara umum.
Tantangan lain berupa keterbatasan mobilitas sebagian warga lanjut usia yang membuat mereka kesulitan menjangkau lokasi posyandu secara mandiri. Kader kesehatan memitigasi kendala ini dengan melibatkan keluarga dan tetangga terdekat untuk membantu mengantar lansia yang membutuhkan pendampingan fisik ke lokasi kegiatan. Kolaborasi informal antarwarga semacam ini menjadi solusi praktis tanpa memerlukan anggaran tambahan untuk transportasi khusus.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan jangkauan fasilitas kesehatan kabupaten bagi warga desa yang berada di pinggiran kecamatan tetap menjadi persoalan struktural yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan di tingkat desa [4]. Pemerintah Desa Caruy memitigasi risiko ini dengan menjadikan posyandu sebagai lini pertama deteksi dini kesehatan lansia, sehingga kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke puskesmas sebelum kondisinya memburuk. Peran posyandu sebagai penyaring awal ini mengurangi beban puskesmas kabupaten yang jaraknya relatif jauh dari desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah konsistensi kepemimpinan Ketua Kelompok Siti Ngatifah bersama kader kesehatan yang terus menjalankan kegiatan posyandu tanpa henti sejak 2009 [2]. Dedikasi kader dalam mengajak lansia secara personal dari rumah ke rumah menjadi modal sosial utama yang membuat partisipasi warga tetap tinggi dari tahun ke tahun. Kepercayaan yang terbangun antara kader dan warga lanjut usia inilah yang menjaga keberlangsungan program meski tanpa insentif finansial besar bagi para kader.
Dukungan penuh Pemerintah Desa Caruy melalui komitmen penganggaran rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga menjadi faktor krusial keberhasilan program ini [2]. Komitmen anggaran yang konsisten ini menegaskan visi desa yang inklusif, yaitu desa yang melayani seluruh warganya tanpa memandang usia maupun status sosial. Sinergi antara kepemimpinan desa dan kader kesehatan di lapangan inilah yang menjaga Posyandu Lansia Caruy tetap berjalan selama lebih dari satu dekade.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum 2009, warga lanjut usia Desa Caruy tidak memiliki wadah pemeriksaan kesehatan berkala yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka, sehingga banyak yang jarang memeriksakan kondisi kesehatannya. Setelah Posyandu Khusus Lansia berjalan, kegiatan ini secara konsisten diikuti 45 hingga 60 lansia aktif setiap penyelenggaraan, sebuah pencapaian partisipasi yang jarang ditemukan pada posyandu lansia di desa lain [2]. Perubahan dari ketiadaan layanan menuju partisipasi rutin puluhan lansia ini menjadi indikator paling nyata keberhasilan inovasi ini.
Perubahan perilaku warga menjadi dampak yang tidak kalah penting. Lansia yang sebelumnya jarang memeriksakan kesehatan kini terbiasa mengikuti pemeriksaan tensi, penimbangan berat badan, dan senam lansia secara rutin, membentuk kebiasaan hidup sehat baru di usia lanjut. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya ikatan sosial antarlansia, karena posyandu menjadi ruang pertemuan rutin yang mengurangi rasa terisolasi warga usia lanjut di desa.
Konsistensi penyelenggaraan selama lebih dari satu dekade membuat Posyandu Lansia Desa Caruy mendapat pengakuan sebagai contoh yang berpotensi direplikasi di tingkat posyandu lansia nasional [2]. Dokumentasi program tidak merinci angka pasti penurunan kasus penyakit degeneratif maupun kenaikan usia harapan hidup warga secara agregat, sehingga capaian kesehatan ini masih bersifat kualitatif. Pengakuan atas konsistensi program tetap menjadi bukti kuat bahwa desa dengan sumber daya terbatas dapat menghadirkan layanan kesehatan lansia yang berkelanjutan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Operasional Posyandu Khusus Lansia Desa Caruy dibiayai penuh melalui alokasi rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang secara konsisten dianggarkan Pemerintah Desa Caruy setiap tahun sejak 2009 [2]. Anggaran ini digunakan untuk mendukung honor kader kesehatan, pengadaan bahan Pemberian Makanan Tambahan, serta biaya instruktur senam lansia. Skema pembiayaan berbasis anggaran desa ini dipilih karena layanan kesehatan dasar bagi lansia dipandang sebagai kewajiban dasar pemerintah desa, bukan program insidental yang bergantung pada bantuan luar.
Model penyelenggaraan posyandu ini tidak berorientasi mencari keuntungan finansial, melainkan berfokus pada nilai layanan publik yang dapat diakses seluruh warga lanjut usia tanpa biaya. Dokumentasi program tidak merinci besaran anggaran tahunan secara spesifik, sehingga total investasi Pemerintah Desa Caruy untuk program ini masih bersifat estimatif berdasarkan pola pembiayaan posyandu serupa di desa lain. Ketiadaan tarif layanan ini justru menjadi daya tarik utama bagi warga lanjut usia dengan keterbatasan ekonomi.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengembangkan Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada, alih-alih membangun kelembagaan baru dari nol, terbukti menjadi keputusan kunci yang mempercepat penerimaan warga terhadap Posyandu Khusus Lansia. Keputusan mengubah pendekatan promosi dari menunggu pasif menjadi menjemput bola dari rumah ke rumah juga terbukti menjadi faktor penentu tingginya partisipasi lansia yang bertahan hingga lebih dari satu dekade. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa memanfaatkan kelembagaan lama secara kreatif kerap lebih efektif daripada membangun program baru dari nol.
Jika memulai dari awal, kader kesehatan mengakui idealnya pendekatan personal door to door sudah diterapkan sejak hari pertama penyelenggaraan, bukan setelah menyadari rendahnya partisipasi pada tahap awal. Penundaan ini sempat membuat sebagian lansia terlambat merasakan manfaat layanan kesehatan yang seharusnya dapat mereka akses lebih dini. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar merancang strategi promosi personal sejak awal, bukan menunggu partisipasi rendah terlebih dahulu.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari kelembagaan posyandu yang sudah ada dan dipercaya warga, ketimbang membangun sistem baru yang asing bagi masyarakat. Melibatkan kader kesehatan yang sudah berpengalaman menangani segmen usia lain, seperti ibu dan anak, juga disarankan agar transisi pelayanan ke segmen lansia dapat berjalan lebih cepat. Menyediakan komitmen anggaran desa yang konsisten sejak awal, sebagaimana dilakukan Desa Caruy, turut disarankan agar keberlanjutan program tidak bergantung pada bantuan eksternal yang sifatnya sementara.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Posyandu Khusus Lansia dijaga melalui komitmen Pemerintah Desa Caruy menganggarkan program ini secara rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun, tanpa bergantung pada program bantuan yang sifatnya sementara [2]. Pelembagaan anggaran rutin ini menjadi jaminan bahwa layanan kesehatan lansia tetap tersedia meski tidak ada program pemicu khusus dari luar desa. Kepastian anggaran tahunan ini membedakan Posyandu Lansia Caruy dari program serupa yang kerap berhenti begitu dana stimulan awal habis.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan kelompok kader kesehatan yang berjalan independen dari jabatan kepala desa, sehingga program tetap berlangsung meski kepemimpinan desa telah berganti sejak Posyandu ini pertama kali dibentuk. Pelembagaan Posyandu Lansia sebagai bagian permanen dari struktur layanan kesehatan desa, bukan sekadar inisiatif personal satu kepala desa, memastikan program tetap berjalan di bawah kepemimpinan desa yang baru. Independensi kelembagaan kader dari jabatan politis inilah yang menjaga program tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penguatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan berkala mengikuti perkembangan pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan [4]. Strategi ini diharapkan menjaga kualitas layanan tetap relevan dengan standar nasional, sekaligus mempersiapkan kader baru yang dapat meneruskan program ketika kader senior tidak lagi aktif. Penguatan kapasitas berkelanjutan semacam ini menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan layanan kesehatan lansia desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Posyandu Khusus Lansia Desa Caruy berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga pengurangan ketimpangan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pelayanan kesehatan lansia di Desa Caruy sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Posyandu menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, senam, dan Pemberian Makanan Tambahan bagi warga lanjut usia sebagai upaya deteksi dini penyakit degeneratif. |
45 hingga 60 lansia aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan setiap kegiatan posyandu. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Layanan kesehatan gratis bagi lansia mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara warga usia lanjut dan kelompok usia lain di desa. |
Seluruh warga lanjut usia Desa Caruy dapat mengakses posyandu tanpa biaya sejak 2009. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Penyediaan ruang pertemuan rutin bagi lansia memperkuat inklusivitas desa yang ramah bagi seluruh kelompok usia dan status sosial warga. |
Kegiatan posyandu lansia terselenggara rutin dan didukung anggaran desa berkelanjutan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan kelembagaan posyandu yang sudah dipercaya warga, seperti Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur, yang dapat dikembangkan cakupannya. Kedua, kesediaan kader kesehatan menjalani pelatihan tambahan untuk memahami kebutuhan spesifik lansia. Ketiga, komitmen pemerintah desa mengalokasikan anggaran rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bukan hanya mengandalkan bantuan program sementara.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya maupun durasi pasti pembentukan Posyandu Lansia Desa Caruy, sehingga calon replikator dapat mengacu pada pola pembiayaan posyandu lansia serupa yang umumnya bertumpu pada anggaran desa dan swadaya kader [4]. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis layanan sesuai kebutuhan kesehatan lansia setempat, selama prinsip pendekatan personal dan dukungan anggaran rutin tetap dipertahankan. Estimasi waktu replikasi relatif singkat, sekitar beberapa bulan, karena desa cukup memperluas kelembagaan posyandu yang sudah berjalan tanpa membangun sistem baru.
Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun Kementerian Kesehatan berpeluang menjadikan model Posyandu Lansia Desa Caruy sebagai rujukan replikasi ke desa-desa lain, sejalan dengan petunjuk teknis pelaksanaan posyandu lanjut usia yang telah diterbitkan secara nasional [4]. Perluasan model ini ke tingkat kabupaten maupun provinsi dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan lansia di wilayah perdesaan yang selama ini kurang terjangkau fasilitas kesehatan formal. Dukungan kebijakan lintas tingkat pemerintahan semacam ini akan memperkuat posisi posyandu lansia sebagai pilar layanan kesehatan dasar perdesaan.
Daftar Pustaka
[1] Video Dokumentasi Inovasi Desa, “Posyandu Lansia Desa Caruy,” YouTube. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=JySHQipJcXo
[2] Sindikat Post, “Posyandu Lansia di Desa Caruy Bisa Jadi Contoh Posyandu Lansia Nasional,” sindikatpost.com. [Online]. Tersedia: http://sindikatpost.com/posyandu-lansia-di-desa-caruy-bisa-jadi-contoh-posyandu-lansia-nasional/
[3] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Caruy, Cipari, Cilacap,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Caruy,_Cipari,_Cilacap
[4] Kementerian Kesehatan RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM Terintegrasi,” repository.kemkes.go.id, 2021. [Online]. Tersedia: https://repository.kemkes.go.id/book/62
[5] Pemerintah Desa Caruy, “Profil Desa Caruy,” caruy.desa.id. [Online]. Tersedia: https://caruy.desa.id/
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Apr 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Balayon di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di Pulau Peling yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati Wallacea. Sejak 2017, masyarakat dan Pemerintah Desa Balayon berinovasi memetakan keragaman hayati desa sebagai dokumen perencanaan konservasi lingkungan, difasilitasi Perkumpulan Salanggar bersama Burung Indonesia melalui Program Wallacea [1]. Inovasi ini lahir untuk menjawab ancaman alih fungsi lahan dan kebakaran hutan yang merusak habitat satwa endemik Pulau Peling, seperti Tarsius pelengensis, Gagak Banggai (Corvus unicolor), dan Kuskus Beruang (Ailurops ursinus) [5], [6]. Melalui pemetaan partisipatif tata guna lahan dan penetapan zona lindung, zona produksi, serta zona non-produksi, warga Desa Balayon kini memiliki panduan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan [1]. Berkat inovasi ini, hutan seluas 30 hektare yang pernah terbakar berangsur menghijau kembali dan sumber air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro desa lebih terjamin. Komitmen konservasi Desa Balayon turut memperkuat kebijakan perlindungan ekosistem karst Kabupaten Banggai Kepulauan di tingkat yang lebih luas [3].
Latar Belakang
Desa Balayon berada di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, di Pulau Peling yang menjadi bagian penting Kepulauan Wallacea [8]. Sekitar 85 persen daratan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan ekosistem karst yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air sekaligus habitat keanekaragaman hayati bagi warga sekitar [3]. Pulau Peling menjadi rumah satwa endemik yang hanya ditemukan di wilayah ini, termasuk Tarsius pelengensis, Gagak Banggai (Corvus unicolor), dan Kuskus Beruang (Ailurops ursinus) [5], [6]. Satwa endemik lain yang juga khas pulau ini adalah Gosong Sula (Megapodius bernsteini), Celepuk Peleng (Otus mendeni), dan Kayu Hitam Sulawesi (Diospyros celebica). Potensi keanekaragaman hayati inilah yang menjadi modal sekaligus tanggung jawab besar bagi warga Desa Balayon dalam menjaga kelestarian pulau.
Tantangan program konservasi datang dari alih fungsi lahan oleh penebang liar yang membuat habitat alami Wallacea di Pulau Peling mulai terancam. Hutan Desa Balayon pernah mengalami kebakaran yang merusak lahan seluas 30 hektare, membuat sensitivitas ekosistem hutan di desa ini semakin rapuh. Wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan laut di Teluk Liang dan perairan Pulau Peling turut memperparah kerentanan ini. Pertumbuhan vegetasi yang lambat, daerah tangkapan air yang kecil, serta solum tanah dangkal dan miskin hara membuat pemulihan alami berjalan lambat. Sejumlah satwa endemik khas Pulau Peling, seperti Gagak Banggai dan Tarsius pelengensis, bahkan berstatus terancam punah akibat degradasi habitat ini [5].
Selain ancaman fisik, pengetahuan warga tentang pengelolaan lahan di ekosistem sensitif seperti ini masih rendah, sehingga pengolahan lahan pertanian kerap dilakukan tanpa menerapkan prinsip konservasi. Kondisi ini membuat bentang alam desa cepat rusak dan pada gilirannya menyulitkan kualitas penghidupan warga yang bergantung pada hasil pertanian. Kesenjangan pengetahuan inilah yang menjadi celah utama yang perlu segera diisi sebelum kerusakan lingkungan bertambah parah.
Momentum perbaikan muncul saat program Kuliah Kerja Nyata tematik dari Universitas Gadjah Mada hadir di Desa Balayon, memfasilitasi musyawarah antarpihak untuk merumuskan rencana pemetaan keanekaragaman hayati desa. Momentum ini bersamaan dengan hadirnya Program Wallacea yang digagas Burung Indonesia bersama mitra lokalnya, Perkumpulan Salanggar, untuk memperkuat konservasi berbasis desa di Pulau Peling [1]. Kombinasi dukungan akademik dan pendampingan organisasi konservasi inilah yang mendorong Desa Balayon segera bertindak menyusun dokumen perencanaan, alih-alih menunggu kerusakan lingkungan semakin sulit dipulihkan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah penyusunan dokumen pemetaan keragaman hayati desa sebagai dasar perencanaan konservasi lingkungan, yang lahir dari musyawarah antarpihak yang difasilitasi mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada bersama Perkumpulan Salanggar. Pemerintah Desa Balayon menangkap peluang ini untuk mengubah kekhawatiran atas kerusakan hutan menjadi rencana kerja konkret berbasis data spasial. Pendekatan partisipatif dipilih agar peta yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengetahuan dan kesepakatan warga, bukan sekadar dokumen teknis dari luar desa.
Produk utama inovasi ini adalah peta zonasi tata guna lahan desa yang membagi wilayah menjadi tiga zona [1]. Zona lindung berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan habitat satwa penting, zona produksi diperuntukkan bagi kawasan pertanian dan perkebunan, sementara zona non-produksi disediakan untuk permukiman warga. Peta ini dilengkapi data sebaran keanekaragaman hayati, termasuk lokasi satwa endemik dan area rawan kerusakan, sehingga menjadi rujukan tunggal bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan pembangunan. Mekanisme kerjanya sederhana namun efektif, yaitu setiap rencana pemanfaatan lahan warga dicocokkan dengan zonasi yang telah disepakati bersama sebelum izin pemanfaatan diberikan.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada proses penyusunannya yang benar-benar partisipatif, melibatkan pemerintah desa, Komunitas Pecinta Alam Salanggar, dan warga secara langsung, alih-alih mengandalkan kajian teknis dari pihak luar semata. Pendekatan ini berbeda dari praktik tata ruang desa pada umumnya yang sering kali hanya menjadi dokumen administratif tanpa keterlibatan warga secara mendalam. Kepemilikan bersama atas peta inilah yang membuat kesepakatan zonasi lebih dihormati dan dipatuhi warga dalam praktik sehari-hari.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan diawali dari musyawarah antarpihak yang menghasilkan kerja sama kampanye dan penyadartahuan warga tentang ancaman ekosistem hutan di Pulau Peling, melibatkan Pemerintah Desa Balayon, Komunitas Pecinta Alam Salanggar, dan peserta KKN Universitas Gadjah Mada. Tahap ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman sebelum masuk ke tahap teknis pemetaan. Tanpa penyadartahuan awal ini, warga berisiko menolak zonasi yang nantinya membatasi sebagian praktik pengelolaan lahan lama mereka.
Untuk menindaklanjuti kerja sama itu, pemerintah desa menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi masalah dan potensi pengelolaan sumber daya alam desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Forum serupa juga digelar di tingkat kabupaten oleh Burung Indonesia bersama Salanggar pada 19 Januari 2021, yang menegaskan pentingnya mengintegrasikan program konservasi desa ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah [2]. Kegiatan lanjutan berupa pelatihan dan pemetaan partisipatif tata guna lahan kemudian dilaksanakan untuk menghasilkan peta dan kesepakatan bersama tentang zonasi desa.
Tahap awal pemetaan partisipatif sempat menemui kendala ketika sebagian warga kesulitan menyepakati batas zona produksi dan zona lindung di lahan yang sudah lama mereka garap secara turun-temurun. Kesulitan ini muncul karena batas administratif lama tidak selalu sejalan dengan batas ekologis yang direkomendasikan. Fasilitator dari Salanggar dan mahasiswa KKN mengoreksi pendekatan awal dengan memperbanyak sesi verifikasi lapangan bersama warga pemilik lahan, alih-alih hanya mengandalkan citra satelit dan data sekunder semata. Koreksi ini menjadi pembelajaran penting bahwa pemetaan partisipatif memerlukan waktu verifikasi lapangan yang cukup panjang agar kesepakatan zonasi benar-benar diterima seluruh pihak, bukan sekadar disahkan di atas kertas.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah rendahnya pengetahuan sebagian warga tentang prinsip konservasi lahan di ekosistem sensitif, sehingga praktik pengolahan lahan lama berisiko terus merusak bentang alam desa. Pemerintah desa bersama Salanggar memitigasi hal ini melalui kampanye dan penyadartahuan berkelanjutan yang menyertai proses pemetaan, bukan hanya sosialisasi satu kali di awal program. Pendekatan bertahap ini dipilih agar perubahan perilaku warga benar-benar melembaga, bukan sekadar kepatuhan sesaat.
Tantangan lain muncul saat sebagian warga kesulitan menyepakati batas zona di lahan garapan turun-temurun mereka, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan. Fasilitator memitigasi tantangan ini dengan memperbanyak verifikasi lapangan langsung bersama warga, memastikan zonasi yang disepakati tidak sekadar akurat secara ekologis tetapi juga diterima secara sosial. Pendekatan berbasis dialog ini terbukti lebih efektif dibandingkan menetapkan zonasi secara sepihak dari data teknis semata.
Tantangan eksternal berupa tekanan penebangan liar dan alih fungsi lahan dari luar desa tetap menjadi ancaman berkelanjutan terhadap ekosistem Pulau Peling secara keseluruhan. Pemerintah Desa Balayon memitigasi risiko ini dengan menjadikan peta zonasi sebagai rujukan resmi dalam perizinan pemanfaatan lahan, sehingga aktivitas yang bertentangan dengan kesepakatan zonasi dapat lebih mudah diidentifikasi dan ditindak. Dukungan kebijakan perlindungan ekosistem karst di tingkat kabupaten turut memperkuat posisi desa dalam menghadapi tekanan eksternal ini [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah sinergi tiga pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Desa Balayon, Perkumpulan Salanggar sebagai pendamping lokal, dan Burung Indonesia sebagai organisasi konservasi nasional yang memfasilitasi Program Wallacea di Pulau Peling [1]. Kehadiran mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada turut memberi dorongan akademik yang memperkuat legitimasi teknis dokumen pemetaan yang dihasilkan. Kombinasi dukungan lokal, nasional, dan akademik inilah yang membuat program berjalan lebih kredibel di mata warga.
Modal sosial yang mengikat partisipasi warga bersumber dari kesadaran kolektif bahwa keberlangsungan hidup mereka bergantung langsung pada kelestarian hutan dan sumber air Pulau Peling. Kepemimpinan Ilyas Palalas selaku Ketua Perkumpulan Salanggar turut berperan aktif menjembatani kepentingan warga desa dengan program konservasi tingkat kabupaten dan nasional [2]. Kepercayaan yang terbangun antara warga dan pendamping lokal inilah yang menjadi pengikat utama keberlanjutan komitmen konservasi Desa Balayon.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini diterapkan, Desa Balayon tidak memiliki dokumen zonasi resmi, sehingga pengolahan lahan berjalan tanpa prinsip konservasi dan hutan seluas 30 hektare sempat rusak akibat kebakaran. Setelah pemetaan keragaman hayati dan zonasi tata guna lahan selesai disusun, Desa Balayon kini memiliki peta zonasi hutan dan keragaman hayati yang menjadi rujukan resmi perencanaan pembangunan desa. Area yang pernah terbakar itu kini berangsur menghijau kembali seiring diterapkannya zona lindung yang membatasi aktivitas perambahan lebih lanjut.
Perubahan perilaku warga menjadi dampak yang tidak kalah penting. Masyarakat kini lebih tertib dan bijak dalam menggunakan lahan serta sumber daya hayati desa, mengikuti kesepakatan zonasi yang telah disusun bersama. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah semakin terjaminnya pasokan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro desa, karena zona lindung yang ditetapkan turut melindungi daerah tangkapan air di hulu.
Komitmen konservasi berbasis desa ini juga sejalan dengan penguatan kebijakan perlindungan ekosistem karst di tingkat kabupaten, yang melindungi sedikitnya 13 spesies terancam punah di Kepulauan Banggai [4]. Dokumentasi program tidak merinci angka pasti luas area yang berhasil dihijaukan kembali maupun jumlah warga yang terlibat langsung dalam proses pemetaan, sehingga capaian ini masih perlu dicatat lebih rinci ke depan. Pengakuan tingkat kabupaten terhadap upaya konservasi berbasis komunitas di Pulau Peling tetap menjadi bukti kualitatif terkuat atas keberhasilan pendekatan yang dirintis Desa Balayon [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Penyusunan dokumen pemetaan keragaman hayati dan zonasi tata guna lahan ini didukung pendampingan teknis dari Perkumpulan Salanggar dan Burung Indonesia melalui Program Wallacea [1]. Dukungan ini dipadukan dengan tenaga sukarela mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada, sehingga pembiayaan langsung dari kas desa dapat ditekan seminimal mungkin. Skema kolaborasi lintas pihak ini menjadi model pembiayaan utama, alih-alih bergantung pada satu sumber dana besar seperti Dana Desa semata. Dokumentasi program tidak merinci besaran biaya program secara spesifik, sehingga total investasi program ini masih bersifat estimatif berdasarkan pola kemitraan serupa di desa dampingan Program Wallacea lainnya.
Model keberlanjutan bertumpu pada nilai ekonomi tidak langsung dari kelestarian lingkungan, yaitu terjaminnya pasokan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro desa serta potensi pengembangan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati Pulau Peling di masa depan. Pendekatan ini menempatkan konservasi bukan sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang yang menopang layanan dasar dan peluang ekonomi baru bagi warga desa. Nilai ekonomi tidak langsung semacam ini sering luput dari perhitungan desa yang masih memandang konservasi sekadar kewajiban lingkungan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menyusun peta zonasi melalui proses partisipatif, bukan sekadar kajian teknis dari luar desa, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat kesepakatan zonasi lebih dihormati warga dalam praktik sehari-hari. Kolaborasi lintas pihak antara pemerintah desa, organisasi lokal, organisasi konservasi nasional, dan mahasiswa KKN juga terbukti efektif menekan kebutuhan pembiayaan langsung dari desa. Kedua keputusan ini menjadi fondasi utama keberhasilan program sejak tahap awal.
Jika memulai dari awal, fasilitator program mengakui idealnya sesi verifikasi lapangan bersama warga pemilik lahan dirancang lebih intensif sejak tahap awal pemetaan, bukan ditambah setelah muncul kesulitan menyepakati batas zona di lahan garapan turun-temurun. Penundaan ini sempat memperlambat proses penyusunan kesepakatan zonasi pada tahap awal program. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar mengalokasikan waktu verifikasi lapangan yang cukup sejak perencanaan awal.
Desa lain di kawasan Wallacea yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari penyadartahuan warga tentang nilai ekologis wilayah mereka, sebelum masuk ke tahap teknis pemetaan zonasi. Menjalin kemitraan dengan organisasi konservasi dan perguruan tinggi sejak awal juga disarankan untuk memperkuat kapasitas teknis desa tanpa membebani anggaran desa secara berlebihan. Melibatkan tokoh masyarakat lokal yang dipercaya warga, sebagaimana peran Ketua Perkumpulan Salanggar di Desa Balayon, turut disarankan untuk mempercepat penerimaan program.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dijaga dengan menjadikan peta zonasi sebagai rujukan resmi dan mengikat dalam setiap perencanaan pembangunan desa, bukan sekadar dokumen pelengkap yang disimpan tanpa ditindaklanjuti. Pemerintah desa dan Salanggar terus menjalin koordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten agar program konservasi desa terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana direkomendasikan dalam forum diskusi tingkat kabupaten [2]. Koordinasi rutin ini menjadi kunci agar dokumen zonasi tidak sekadar arsip, melainkan alat kerja yang terus dipakai.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan program bertumpu pada kelembagaan Perkumpulan Salanggar sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen dari jabatan kepala desa, sehingga komitmen konservasi tidak sepenuhnya bergantung pada satu kepemimpinan desa tertentu. Pelembagaan peta zonasi dalam dokumen perencanaan resmi desa turut memastikan kesepakatan tata guna lahan tetap berlaku meski kepemimpinan desa berganti di masa depan. Penguatan kelembagaan ganda ini, yaitu organisasi warga dan dokumen resmi desa, menjadi jaminan ganda keberlanjutan program.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada pengembangan potensi ekowisata berbasis keanekaragaman hayati Pulau Peling, memanfaatkan keunikan satwa endemik seperti Tarsius pelengensis dan Gagak Banggai sebagai daya tarik wisata edukasi konservasi. Strategi ini diharapkan menciptakan sumber pendapatan mandiri bagi warga desa, sehingga upaya konservasi tidak hanya bertumpu pada dukungan donor maupun pendampingan organisasi dari luar desa. Warga desa yang dilatih menjadi pemandu wisata konservasi berpotensi menjadi ujung tombak sekaligus penerima manfaat langsung dari strategi ini.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pemetaan keragaman hayati dan zonasi tata guna lahan Desa Balayon berkontribusi pada sedikitnya empat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pelestarian ekosistem daratan hingga kemitraan multipihak. Empat tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik konservasi berbasis komunitas di Desa Balayon sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Zona lindung yang ditetapkan melindungi daerah tangkapan air yang menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro desa. |
Pasokan air PLTMH desa lebih terjamin setelah zona lindung diterapkan. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Pemulihan hutan yang pernah terbakar memperkuat kapasitas desa menahan laju kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim lokal. |
Area seluas 30 hektare bekas kebakaran berangsur menghijau kembali. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pemetaan dan zonasi melindungi habitat satwa endemik terancam punah, seperti Tarsius pelengensis, Gagak Banggai, dan Kuskus Beruang di Pulau Peling. |
Enam spesies endemik utama Pulau Peling teridentifikasi dan masuk peta perlindungan desa. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Balayon, Perkumpulan Salanggar, Burung Indonesia, dan mahasiswa KKN UGM menunjukkan model kemitraan multipihak konservasi berbasis desa. |
Empat kelompok mitra aktif terlibat dalam penyusunan dan penerapan peta zonasi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain di kawasan Wallacea yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kesediaan warga dan pemerintah desa melakukan musyawarah terbuka tentang ancaman dan potensi keanekaragaman hayati wilayah mereka. Kedua, kemitraan dengan organisasi konservasi atau perguruan tinggi yang memiliki kapasitas teknis pemetaan. Ketiga, komitmen menjadikan hasil pemetaan sebagai rujukan mengikat dalam perencanaan pembangunan desa, bukan sekadar dokumen formalitas.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya maupun durasi pasti penyusunan peta zonasi Desa Balayon. Calon replikator dapat mengacu pada pola pendampingan Program Wallacea di desa-desa Pulau Peling lainnya, seperti Desa Boyomoute, sebagai titik awal estimasi kebutuhan waktu dan sumber daya [1]. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis satwa endemik dan karakteristik ekosistem setempat, selama prinsip zonasi partisipatif tetap dipertahankan.
Burung Indonesia dan Perkumpulan Salanggar berpeluang memperluas manfaat model ini ke desa-desa lain di Pulau Peling dan Kepulauan Banggai secara lebih luas. Peluang ini terbuka lebar mengingat 85 persen wilayah kabupaten ini merupakan ekosistem karst yang sama-sama membutuhkan perlindungan [3]. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berpeluang mengintegrasikan model zonasi partisipatif Desa Balayon ke dalam kebijakan perlindungan ekosistem karst kabupaten secara menyeluruh, memperkuat perlindungan 13 spesies terancam punah yang menjadi kekayaan hayati daerah ini [4].
Daftar Pustaka
[1] Burung Indonesia, “Banggai Islands,” Wallacea Programme, burung.org. [Online]. Tersedia: https://burung.org/en/program/wallacea-program/banggai-islands/
[2] Luwukpost.id, “Burung Indonesia dan Salanggar Gelar FGD Soal Keanekaragaman Hayati,” luwukpost.id, 20 Jan. 2021. [Online]. Tersedia: https://luwukpost.id/2021/01/20/burung-indonesia-dan-salanggar-gelar-fgd-soal-keanekragaman-hayati/
[3] Mongabay Indonesia, “Was-was Ekosistem Karst Banggai Kepulauan Hancur Kalau Masuk Perusahaan Tambang,” mongabay.co.id, 26 Sep. 2023. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2023/09/26/was-was-ekosistem-karst-banggai-kepulauan-hancur-kalau-masuk-perusahaan-tambang/
[4] VOA Indonesia, “Lindungi Ekosistem Karst, Lestarikan Habitat 13 Spesies di Bangkep, Sulteng,” voaindonesia.com. [Online]. Tersedia: https://www.voaindonesia.com/a/lindungi-ekosistem-karst-lestarikan-habitat-13-spesies-di-bangkep-sulteng/5209136.html
[5] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, “Tarsius Pelengensis (Krabuku Peleng),” dlh.banggaikep.go.id. [Online]. Tersedia: https://dlh.banggaikep.go.id/berita/tarsius-pelengensis-krabuku-peleng.html
[6] Pusat Studi Satwa Primata IPB University, “Tarsius pelengensis,” primata.ipb.ac.id. [Online]. Tersedia: https://primata.ipb.ac.id/tarsius-pelengensis/
[7] Mongabay Indonesia, “Lindungi Habitat Satwa Endemik, Ferdy Salamat Terima Penghargaan dari BirdLife Indonesia Association,” mongabay.co.id, 12 Mei 2023. [Online]. Tersedia: https://mongabay.co.id/2023/05/12/lindungi-habitat-satwa-endemik-ferdy-salamat-terima-penghargaan-dari-birdlife-indonesia-association/
[8] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Balayon, Liang, Banggai Kepulauan,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Balayon,_Liang,_Banggai_Kepulauan
oleh Tim Inovasi Desa | 23 Mar 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, memanfaatkan Dana Desa untuk membangun Rumah Singgah dan Sanggar Belajar Remaja bagi siswa yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah lanjutan [1]. Program ini digagas Pemerintah Negeri Solea di bawah Kepala Negeri Simon Atuany. Inovasi ini bermula dari inisiatif warga penebang kayu yang pada 2013 membangun tiga unit rumah sederhana di perbatasan Negeri Solea dan Negeri Air Besar [3]. Rintisan itu kemudian dikembangkan Pemerintah Negeri Solea melalui Musrenbang 2016 dengan alokasi Rp239 juta untuk perbaikan Rumah Singgah dan pembangunan Sanggar Belajar Remaja berukuran 14,5 x 8 meter. Program ini menjawab persoalan jarak tempuh sekolah yang mencapai 12 kilometer ke SLTP dan 14 kilometer ke SLTA melalui medan berbukit dan bersungai tanpa angkutan umum memadai. Kondisi ini sebelumnya memaksa siswa membayar Rp80.000 sekali jalan untuk kendaraan khusus. Fasilitas ini terus dilengkapi hingga 2018, termasuk buku bacaan, meubeler, jembatan kayu, dan pelatihan keterampilan bercocok tanam serta beternak bagi pelajar. Dampak yang mulai terlihat adalah terjaganya angka partisipasi sekolah, bahkan meningkat, dengan sejumlah lulusan Rumah Singgah berhasil melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan menjadi guru PAUD di Negeri Solea.
Latar Belakang
Negeri Solea terletak di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, wilayah yang secara administratif berstatus negeri adat sebagaimana lazim ditemukan di Pulau Seram [1]. Kecamatan Seram Utara memiliki wilayah daratan yang luas dengan topografi berbukit, bergunung, dan berbatasan langsung dengan sungai, sehingga aksesibilitas antarpermukiman di wilayah ini menjadi tantangan tersendiri [2]. Negeri Solea hanya memiliki satu sekolah dasar, sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP maupun SLTA harus pergi ke desa tetangga atau kota kecamatan.
Jarak tempuh dari Negeri Solea ke sekolah lanjutan tergolong sangat jauh, mencapai 12 kilometer ke SLTP terdekat dan 14 kilometer ke SLTA, melalui jalan berbukit, bergunung, dan bersungai. Infrastruktur jalan yang masih sangat buruk membuat wilayah ini belum memiliki angkutan umum, sehingga siswa terpaksa menumpang kendaraan khusus dengan tarif Rp80.000 sekali jalan setiap hari sekolah. Beban biaya transportasi yang tinggi ini membuat banyak orang tua tidak mampu membiayai operasional pendidikan anak mereka, terutama bagi keluarga tanpa saudara atau kerabat di kota kecamatan yang dapat menyediakan tempat tinggal sementara.
Secercah harapan muncul pada 2013 ketika seorang warga penebang kayu berinisiatif membangun tiga unit rumah sederhana berkonstruksi kayu, beratap daun rumbia dan berdinding papan, di lahan kosong perbatasan Negeri Solea dan Negeri Air Besar. Rumah sederhana ini dimanfaatkan siswa Negeri Solea untuk menginap agar perjalanan ke SLTP dan SLTA menjadi lebih dekat. Inisiatif warga inilah yang mendapat apresiasi luas dan mendorong Pemerintah Negeri Solea untuk segera mengambil alih dan mengembangkan fasilitas ini secara resmi melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Rumah Singgah swadaya warga menjadi fasilitas resmi Rumah Singgah dan Sanggar Belajar Remaja yang dikelola Pemerintah Negeri Solea menggunakan Dana Desa. Gagasan ini lahir dari apresiasi pemerintah negeri terhadap inisiatif warga penebang kayu pada 2013, yang kemudian dikembangkan menjadi program permanen melalui kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 2016. Pendekatan ini dipilih karena memanfaatkan modal sosial dan lokasi strategis yang sudah dirintis warga, alih-alih membangun fasilitas baru dari nol di lokasi berbeda.
Program ini menghadirkan dua fungsi utama sekaligus, yaitu Rumah Singgah sebagai tempat menginap siswa selama masa sekolah, dan Sanggar Belajar Remaja berukuran 14,5 x 8 meter sebagai ruang belajar dan pengembangan keterampilan [3]. Fasilitas ini dilengkapi bertahap dengan buku bacaan, meubeler, dan program keterampilan bercocok tanam serta beternak bagi para pelajar. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan fungsi tempat tinggal sementara dengan ruang pengembangan diri, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan formal tetapi juga keterampilan hidup tambahan.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari inisiatif swadaya warga pada 2013 yang membangun tiga unit rumah sederhana di lahan kosong perbatasan negeri. Inisiatif ini kemudian mendapat apresiasi Pemerintah Negeri Solea dan dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 2016, yang menghasilkan kesepakatan mengalokasikan Rp239 juta untuk memperbaiki Rumah Singgah sekaligus membangun Sanggar Belajar Remaja [3]. Warga turut menggalang dana swadaya tambahan hingga terkumpul Rp12 juta untuk mendukung program ini, menunjukkan keberlanjutan partisipasi warga sejak tahap perintisan.
Pada tahap awal pengelolaan pascapembangunan 2016, Pemerintah Negeri Solea dan warga belum memiliki kejelasan pihak yang bertanggung jawab mengelola sanggar, sehingga fasilitas yang baru selesai dibangun berisiko tidak termanfaatkan optimal. Pemerintah negeri mengoreksi kekosongan tata kelola ini dengan menentukan secara eksplisit pihak yang bertanggung jawab dan berwenang mengelola sanggar sebelum melengkapi fasilitas lebih lanjut. Koreksi kelembagaan ini menjadi pembelajaran penting bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup, karena kejelasan struktur pengelolaan harus ditetapkan sejak awal agar fasilitas benar-benar termanfaatkan.
Setelah struktur pengelolaan jelas, Pemerintah Negeri Solea melengkapi fasilitas secara bertahap, dimulai dari buku bacaan senilai Rp26,9 juta dan satu unit meubeler senilai Rp8 juta pada 2017 [3]. Pengembangan berlanjut dengan pembangunan jembatan kayu berukuran 11 x 3 meter oleh perusahaan swasta pada 2018 agar jalan dapat dilalui kendaraan. Pemerintah negeri juga mengalokasikan Dana Desa 2018 senilai Rp54,7 juta untuk pengadaan bahan bacaan tambahan. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya pendekatan bertahap dan berkelanjutan, alih-alih menyelesaikan seluruh pembangunan sekaligus di awal program.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah ketidakjelasan tata kelola pada tahap awal pascapembangunan, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan. Pemerintah Negeri Solea memitigasi tantangan ini dengan menetapkan secara resmi pihak yang bertanggung jawab dan berwenang mengelola sanggar sebelum melanjutkan pengembangan fasilitas. Kejelasan struktur pengelolaan ini menjadi prasyarat penting sebelum investasi lanjutan diberikan.
Tantangan eksternal utama adalah kondisi infrastruktur jalan yang buruk dan ketiadaan angkutan umum, sehingga akses menuju Rumah Singgah maupun dari Rumah Singgah ke sekolah tetap sulit meski fasilitas menginap sudah tersedia. Pemerintah Negeri Solea memitigasi tantangan ini dengan mendorong partisipasi perusahaan swasta membangun jembatan kayu pada 2018, sehingga jalan dapat dilalui kendaraan dan akses siswa menjadi lebih lancar [3]. Kemitraan dengan pihak swasta ini menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan anggaran desa untuk membangun infrastruktur jalan secara menyeluruh.
Tantangan lain berupa keterbatasan ekonomi orang tua siswa, yang sebelumnya harus membayar Rp80.000 sekali jalan untuk transportasi anak ke sekolah, sehingga banyak yang tidak mampu membiayai operasional pendidikan secara berkelanjutan. Keberadaan Rumah Singgah memitigasi beban ini dengan menghilangkan kebutuhan transportasi harian, karena siswa cukup menginap dekat sekolah selama masa belajar. Pengurangan beban biaya transportasi harian ini secara langsung meningkatkan kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak mereka.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Negeri Simon Atuany yang responsif terhadap inisiatif warga, mengangkat rintisan swadaya penebang kayu pada 2013 menjadi program resmi pemerintah negeri melalui Musrenbang 2016. Keberanian mengapresiasi dan mengembangkan inisiatif akar rumput ini menjadi fondasi legitimasi program di mata warga. Rumah Singgah dan Sanggar Belajar bukan proyek yang dipaksakan dari atas, melainkan pengembangan dari kebutuhan nyata yang sudah dirasakan warga.
Faktor kedua adalah modal sosial berupa partisipasi swadaya warga yang berkelanjutan, tercermin dari penggalangan dana Rp12 juta untuk mendukung pembangunan meski Pemerintah Negeri Solea sudah mengalokasikan anggaran resmi. Dukungan perusahaan swasta dalam pembangunan jembatan kayu pada 2018 turut menunjukkan bahwa program ini berhasil menggerakkan kemitraan lintas sektor, tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah negeri semata. Kombinasi modal sosial warga dan kemitraan swasta inilah yang memperkuat keberlanjutan program tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu sumber daya.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini berjalan, siswa Negeri Solea harus menanggung biaya transportasi Rp80.000 sekali jalan setiap hari sekolah, beban yang membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak secara berkelanjutan. Setelah Rumah Singgah dan Sanggar Belajar Remaja beroperasi penuh, angka partisipasi sekolah anak Negeri Solea mampu terjaga, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data lulusan menunjukkan pada 2013 terdapat 8 anak lulusan SD melanjutkan ke SLTP dan 1 anak ke SMA, meningkat menjadi 7 anak ke SLTP dan 3 anak ke SLTA pada 2014.
Pada 2015, tercatat 5 anak melanjutkan ke SLTA, 1 anak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, dan 1 anak lainnya menjadi Guru PAUD di Negeri Solea. Capaian ini menunjukkan bahwa dampak program berlanjut hingga jenjang pendidikan tinggi dan bahkan kembali berkontribusi ke desa asal. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya kreativitas siswa melalui Sanggar Belajar Remaja, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik tetapi juga ruang pengembangan keterampilan bercocok tanam dan beternak.
Rumah Singgah kini berfungsi sebagai simpul pelayanan sosial dasar, mencakup pendidikan dan kesehatan, yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dengan pemerintah negeri. Dokumentasi program tidak merinci angka pasti total siswa yang telah memanfaatkan Rumah Singgah secara keseluruhan sejak 2013, sehingga capaian ini masih perlu dicatat lebih rinci ke depan. Keberadaan lulusan yang kembali mengabdi sebagai Guru PAUD di desa asal tetap menjadi bukti kualitatif kuat bahwa investasi pendidikan berbasis Rumah Singgah dapat menciptakan siklus manfaat jangka panjang bagi negeri.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan dan pengembangan Rumah Singgah serta Sanggar Belajar Remaja dibiayai dari kombinasi tiga sumber [3]. Sumber itu meliputi swadaya warga penebang kayu pada tahap perintisan 2013, Dana Desa Negeri Solea sejak Musrenbang 2016 senilai Rp239 juta, dan penggalangan dana swadaya warga tambahan senilai Rp12 juta. Pengembangan fasilitas berlanjut dengan alokasi Rp26,9 juta untuk buku bacaan dan Rp8 juta untuk meubeler pada 2017, serta Rp54,7 juta untuk bahan bacaan tambahan dari Dana Desa 2018. Skema pembiayaan bertahap dan berlapis ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa [4].
Kemitraan dengan perusahaan swasta turut melengkapi skema pembiayaan, terlihat dari partisipasi sektor swasta membangun jembatan kayu sebagai infrastruktur pendukung akses pada 2018. Model pembiayaan kolaboratif ini menempatkan Dana Desa sebagai motor utama, dilengkapi swadaya warga dan kontribusi swasta, sehingga beban anggaran tidak sepenuhnya bertumpu pada satu sumber pembiayaan saja. Pola pembiayaan berlapis semacam ini juga meringankan tekanan pada anggaran desa yang terbatas setiap tahunnya.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengapresiasi dan mengembangkan inisiatif swadaya warga penebang kayu, alih-alih membangun fasilitas baru dari nol, terbukti menjadi keputusan kunci yang mempercepat penerimaan program oleh warga. Keputusan menetapkan struktur pengelolaan sanggar secara eksplisit sebelum melanjutkan pengembangan fasilitas juga terbukti mencegah fasilitas yang sudah dibangun menjadi tidak termanfaatkan. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga ketepatan urutan langkah pelaksanaannya.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Negeri Solea mengakui idealnya kejelasan tata kelola sanggar ditetapkan bersamaan dengan alokasi anggaran Musrenbang 2016, bukan setelah pembangunan fisik selesai. Penundaan penetapan tata kelola ini berisiko membuat fasilitas yang baru selesai dibangun tidak segera termanfaatkan optimal oleh warga. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi negeri lain agar menuntaskan aspek kelembagaan bersamaan dengan perencanaan fisik, bukan secara berurutan.
Desa atau negeri lain di wilayah terpencil dengan tantangan jarak sekolah serupa disarankan memulai dari pemetaan inisiatif swadaya warga yang sudah ada, sebelum memutuskan membangun fasilitas baru dari awal. Menggandeng perusahaan swasta untuk infrastruktur pendukung, sebagaimana pembangunan jembatan kayu di Negeri Solea, juga disarankan agar keterbatasan anggaran desa tidak menghambat akses siswa secara menyeluruh. Melengkapi fasilitas secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, bukan sekaligus di awal, turut disarankan agar program tetap berkelanjutan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Rumah Singgah dan Sanggar Belajar Remaja dijaga melalui kejelasan struktur pengelolaan yang sudah ditetapkan Pemerintah Negeri Solea bersama warga, sehingga operasional harian tidak bergantung pada satu individu semata. Pelengkapan fasilitas secara bertahap setiap tahun, mulai dari buku bacaan hingga jembatan akses, menunjukkan komitmen jangka panjang yang tidak berhenti setelah pembangunan awal selesai. Konsistensi investasi bertahap ini menjadi jaminan bahwa fasilitas terus relevan dengan kebutuhan siswa dari tahun ke tahun.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan program bertumpu pada struktur pengelolaan sanggar yang sudah dilembagakan terpisah dari jabatan Kepala Negeri, sehingga program tetap dapat berjalan meski kepemimpinan Negeri Solea berganti di masa depan. Keberadaan lulusan Rumah Singgah yang kembali menjadi Guru PAUD di desa asal turut membuka peluang regenerasi pengelola dari kalangan alumni program sendiri. Pola regenerasi berbasis alumni semacam ini menjaga keberlanjutan program tanpa harus selalu mencari pengelola baru dari luar komunitas.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada pengembangan program keterampilan bercocok tanam dan beternak yang sudah dirintis di Sanggar Belajar, dengan potensi hasil panen atau ternak turut mendukung operasional harian Rumah Singgah. Strategi ini diharapkan mengurangi ketergantungan penuh pada Dana Desa maupun donasi swadaya warga setiap tahun, menjadikan Rumah Singgah lebih mandiri secara operasional. Kemandirian operasional semacam ini penting agar program tetap berjalan meski alokasi Dana Desa untuk sektor lain turut meningkat di masa depan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Rumah Singgah dan Sanggar Belajar Remaja Negeri Solea berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pendidikan berkualitas hingga pengurangan ketimpangan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pemenuhan akses pendidikan di Negeri Solea sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Rumah Singgah dan Sanggar Belajar mengatasi kendala jarak tempuh sekolah sejauh 12-14 kilometer, memastikan anak Negeri Solea tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP dan SLTA. |
Angka partisipasi sekolah terjaga, dengan sejumlah lulusan melanjutkan hingga perguruan tinggi. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jembatan kayu oleh perusahaan swasta pada 2018 meningkatkan konektivitas jalan dari Rumah Singgah menuju sekolah lanjutan. |
Jembatan kayu berukuran 11 x 3 meter terbangun dan dapat dilalui kendaraan. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Fasilitas menginap gratis mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara anak di wilayah terpencil berbukit dengan anak di kota kecamatan yang dekat sekolah. |
Siswa tidak lagi menanggung biaya transportasi Rp80.000 sekali jalan setiap hari sekolah. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa atau negeri lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, ketersediaan lahan strategis yang lebih dekat dengan sekolah lanjutan dibandingkan permukiman asal siswa. Kedua, kesediaan pemerintah desa mengapresiasi dan mengembangkan inisiatif swadaya warga yang mungkin sudah ada. Ketiga, kejelasan struktur pengelolaan yang ditetapkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah pembangunan fisik selesai.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada total investasi Negeri Solea sejak 2016 hingga 2018 [3]. Investasi itu terdiri dari sekitar Rp239 juta untuk pembangunan awal, ditambah Rp34,9 juta untuk buku dan meubeler, serta Rp54,7 juta untuk bahan bacaan tambahan. Durasi pengembangan penuh berlangsung sekitar lima tahun sejak inisiatif swadaya 2013 hingga pelengkapan jembatan akses pada 2018, menunjukkan bahwa program semacam ini dapat dibangun secara bertahap sesuai kemampuan anggaran desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berpeluang menjadikan model Rumah Singgah Negeri Solea sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa terpencil lain dengan tantangan jarak sekolah serupa. Peluang ini sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk sektor pendidikan [4]. Perluasan model ini ke wilayah kepulauan dan pegunungan lain di Indonesia dapat membantu menekan angka putus sekolah akibat kendala geografis secara lebih luas [5].
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Solea, Seram Utara, Maluku Tengah,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Solea,_Seram_Utara,_Maluku_Tengah
[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, “Kecamatan Seram Utara Dalam Angka 2024,” malukutengahkab.bps.go.id. [Online]. Tersedia: https://malukutengahkab.bps.go.id/
[3] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Bursa Inovasi Desa,” inovasidesa.kemendesa.go.id. [Online]. Tersedia: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/
[4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,” peraturan.bpk.go.id. [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendesa-pdtt-no-13-tahun-2020
[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia,” setneg.go.id. [Online]. Tersedia: https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1
oleh Tim Inovasi Desa | 2 Nov 2018 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Patih Selera, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan program Simpanan Buat Layanan Berobat (SIBULAT) sejak sekitar delapan tahun lalu sebagai skema asuransi tambahan berbasis masyarakat. Program ini digagas warga bersama Pemerintah Desa Patih Selera di bawah Kepala Desa Masrawan. Program ini melengkapi skema Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku sejak 31 Desember 2013 melalui BPJS Kesehatan. Program ini menjawab kebutuhan riil warga miskin yang tidak hanya memerlukan biaya pengobatan, tetapi juga biaya transportasi dan uang makan selama menunggu layanan rumah sakit. Warga diajak menabung Rp5.000 per orang per bulan sebagai simpanan dana sehat, dengan penarikan dilakukan saat musim panen dalam bentuk gabah atau uang. Pengelolaan dana dipercayakan kepada kelompok masyarakat yang dianggap jujur dan berkapasitas, meski Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif P3MD Kabupaten Barito Kuala, Arifin Siahaan, mencatat tantangan berupa warga yang kerap menunda pembayaran simpanan saat penarikan tiba. Dampak yang mulai terlihat adalah berkurangnya beban finansial berobat warga selama delapan tahun program berjalan, serta tumbuhnya kepedulian kolektif warga terhadap biaya kesehatan tetangga yang kurang mampu.
Latar Belakang
Desa Patih Selera terletak di Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah sekitar 6,7 kilometer persegi berupa dataran rendah, rawa, dan wilayah yang dipengaruhi pasang surut Sungai Barito [1]. Desa ini dihuni sekitar 1.572 jiwa penduduk pada 2018, meningkat dari 1.185 jiwa pada 2014, dengan mayoritas warga beragama Islam [1], [2]. Nama Patih Selera sendiri berasal dari perselisihan antarwarga pendatang dari hulu sungai utara dan selatan sekitar 1979, yang kemudian menjadi identitas desa hingga kini [2].
Sejak 31 Desember 2013, pemerintah pusat menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dengan skema iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 [3]. Aturan ini mencakup skema Penerima Bantuan Iuran bagi warga miskin yang preminya ditanggung pemerintah. Meski skema ini meringankan biaya pengobatan pokok, warga miskin di Desa Patih Selera tetap menghadapi kebutuhan biaya lain yang tidak tercakup, yaitu biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan dan uang makan selama menunggu layanan rumah sakit. Kesenjangan pembiayaan di luar iuran BPJS inilah yang membuat sebagian warga miskin tetap kesulitan mengakses layanan kesehatan secara penuh, meski secara administratif sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Momentum bertindak muncul ketika warga dan Pemerintah Desa Patih Selera menyadari bahwa jaminan kesehatan nasional saja tidak cukup menutup seluruh kebutuhan riil warga miskin saat sakit. Sekitar delapan tahun lalu, warga dan pemerintah desa bersepakat mengembangkan sistem asuransi tambahan berbasis masyarakat untuk mendukung efektivitas jaminan kesehatan yang sudah ada. Inisiatif keswadayaan ini lahir dari kesadaran bahwa persoalan biaya pengobatan warga miskin tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada skema nasional semata, melainkan memerlukan gotong royong warga desa sendiri.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Simpanan Buat Layanan Berobat, disingkat SIBULAT, sebuah skema asuransi tambahan berbasis masyarakat yang melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional. Gagasan ini lahir dari kebutuhan riil warga miskin yang tidak sekadar memerlukan dana pengobatan, tetapi juga biaya transportasi dan uang makan selama menunggu layanan rumah sakit. Pendekatan berbasis simpanan komunitas ini dipilih karena dapat mengisi celah pembiayaan yang tidak tercakup skema BPJS Kesehatan maupun program bantuan iuran pemerintah.
Mekanisme SIBULAT mengajak setiap warga menyimpan Rp5.000 per orang per bulan sebagai dana sehat, dengan penarikan dilakukan saat musim panen dalam bentuk gabah atau uang tunai. Skema penarikan yang disesuaikan dengan musim panen ini mempertimbangkan pola pendapatan warga desa yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada fleksibilitas bentuk penarikan simpanan, yang memungkinkan warga membayar dengan hasil panen ketika uang tunai belum tersedia.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai sekitar delapan tahun lalu ketika warga dan Pemerintah Desa Patih Selera bersepakat membentuk kelompok pengelola simpanan dana sehat. Kelompok ini beranggotakan orang-orang yang dianggap jujur serta memiliki kapasitas dan kepercayaan warga untuk mengelola dana secara transparan. Pemilihan pengelola berbasis kepercayaan sosial, bukan sekadar penunjukan administratif, menjadi langkah awal yang menentukan keberlangsungan program ini.
Dalam perjalanannya, kelompok pengelola menghadapi persoalan berulang berupa warga yang menunda pembayaran simpanan tepat saat dilakukan penarikan dana, sebagaimana dicatat Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif P3MD Kabupaten Barito Kuala, Arifin Siahaan. Pengelola mengoreksi persoalan ini dengan terus mengingatkan dan mendekati warga secara personal, mengandalkan modal kepercayaan sosial yang sudah terbangun sejak awal program, alih-alih menerapkan sanksi administratif yang kaku. Koreksi berbasis pendekatan sosial ini menjadi pembelajaran penting bahwa program keswadayaan berbasis komunitas kecil lebih efektif diselesaikan melalui dialog personal ketimbang penegakan aturan formal semata.
Setelah delapan tahun berjalan, muncul gagasan mengintegrasikan SIBULAT menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa agar program dapat berkembang lebih berkelanjutan. Wacana ini mempertimbangkan skema subsidi silang dari unit usaha produktif BUMDes untuk menutup kekurangan biaya pasien yang sakit berat, sekaligus memanfaatkan dana simpanan yang belum terpakai untuk membiayai proyek jangka pendek BUMDes. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya memikirkan jalur integrasi kelembagaan sejak program berjalan stabil, bukan membiarkan program tetap informal selamanya.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kebiasaan sebagian warga menunda pembayaran simpanan tepat saat penarikan dana dilakukan, sebagaimana dicatat Arifin Siahaan dari P3MD Kabupaten Barito Kuala. Kelompok pengelola memitigasi tantangan ini dengan pendekatan personal dan pengingat berkelanjutan kepada warga, memanfaatkan modal kepercayaan sosial yang sudah terbangun sejak program dirintis. Pendekatan berbasis hubungan sosial ini dipilih ketimbang sanksi tegas yang berisiko merusak kepercayaan warga terhadap program.
Tantangan lain adalah keterbatasan skema SIBULAT dalam menutup biaya pengobatan pasien dengan kondisi sakit berat, karena dana simpanan yang terkumpul relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil biaya rumah sakit untuk kasus tertentu. Wacana integrasi dengan BUMDes memitigasi tantangan ini melalui skema subsidi silang dari unit usaha produktif desa, sehingga kekurangan biaya pasien sakit berat dapat tertutup dari sumber pendapatan tambahan. Skema subsidi silang ini menjadi solusi jangka panjang atas keterbatasan kapasitas dana simpanan warga semata.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan skema Jaminan Kesehatan Nasional yang belum mencakup seluruh kebutuhan riil warga, seperti transportasi dan uang makan selama menunggu layanan rumah sakit, tetap menjadi persoalan struktural di luar kendali desa [3]. Pemerintah Desa Patih Selera memitigasi keterbatasan ini dengan mendorong penyusunan Peraturan Desa tentang Iuran Kesehatan, agar skema SIBULAT memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan di tingkat desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepercayaan warga terhadap kelompok pengelola dana yang dipilih berdasarkan reputasi kejujuran dan kapasitas, bukan sekadar penunjukan administratif oleh pemerintah desa. Modal kepercayaan sosial semacam ini menjadi pengikat utama yang membuat warga tetap bersedia menyimpan dana secara rutin selama delapan tahun, meski nilai simpanan per bulan relatif kecil.
Faktor kedua adalah dukungan Pemerintah Desa Patih Selera di bawah Kepala Desa Masrawan yang mengakomodasi inisiatif keswadayaan warga menjadi program resmi desa. Pendampingan dari Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif P3MD Kabupaten Barito Kuala turut memberi masukan teknis untuk penyempurnaan program, seperti identifikasi persoalan keterlambatan pembayaran simpanan yang perlu terus dibenahi.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum SIBULAT berjalan, warga miskin Desa Patih Selera yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan tetap kesulitan menanggung biaya transportasi dan uang makan selama menunggu layanan rumah sakit. Setelah delapan tahun SIBULAT berjalan, kegiatan ini terbukti mampu mengurangi beban finansial warga untuk berobat, melengkapi cakupan yang tidak terpenuhi skema jaminan kesehatan nasional. Perubahan dari ketiadaan dukungan biaya nonmedis menuju tersedianya dana talangan komunitas ini menjadi indikator paling nyata keberhasilan inovasi ini.
Perubahan sikap warga menjadi dampak yang tidak kalah penting. Melalui SIBULAT, warga desa menjadi saling peduli terhadap biaya pengobatan tetangga yang kurang mampu, tumbuh sebagai modal sosial yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal program dirancang. Dampak spillover ini memperkuat kohesi sosial desa secara lebih luas, melampaui tujuan awal program yang sekadar membantu pembiayaan kesehatan.
Dokumentasi program tidak merinci angka pasti jumlah warga peserta SIBULAT maupun total dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan selama delapan tahun terakhir, sehingga capaian ini masih bersifat kualitatif. Wacana integrasi dengan BUMDes yang muncul setelah delapan tahun program berjalan tetap menjadi bukti bahwa SIBULAT dianggap cukup berhasil sehingga layak dikembangkan menjadi skema yang lebih besar dan berkelanjutan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber dana SIBULAT sepenuhnya berasal dari swadaya warga, dengan skema simpanan Rp5.000 per orang per bulan yang dikumpulkan kelompok pengelola kepercayaan warga. Penarikan dana dilakukan saat musim panen dalam bentuk gabah atau uang tunai, menyesuaikan pola pendapatan warga yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian. Model pembiayaan berbasis swadaya murni ini berbeda dari program bantuan kesehatan pemerintah yang umumnya bersumber dari APBN atau APBD.
Rencana pengembangan model bisnis ke depan diarahkan pada integrasi SIBULAT sebagai unit usaha Badan Usaha Milik Desa, dengan skema subsidi silang dari unit usaha produktif BUMDes untuk menutup kekurangan biaya pasien sakit berat. Dana simpanan yang belum terpakai juga berpotensi dipakai sementara untuk membiayai proyek jangka pendek BUMDes, menciptakan perputaran dana yang lebih produktif dibandingkan hanya disimpan pasif. Model hibrida antara dana sosial dan unit usaha produktif ini diharapkan membuat SIBULAT lebih berkelanjutan secara finansial.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mempercayakan pengelolaan dana kepada kelompok warga yang dianggap jujur dan berkapasitas, alih-alih menyerahkannya kepada perangkat desa formal semata, terbukti menjadi keputusan kunci yang menjaga keberlangsungan simpanan selama delapan tahun. Keputusan menyesuaikan skema penarikan dengan musim panen juga terbukti membuat warga lebih mudah memenuhi kewajiban simpanan sesuai kemampuan ekonomi mereka.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya mekanisme sanksi atau pengingat pembayaran simpanan sudah dirancang lebih sistematis sejak awal, bukan mengandalkan pendekatan personal semata setelah persoalan keterlambatan pembayaran berulang terjadi. Pengalaman delapan tahun ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar merancang mekanisme pengingat pembayaran yang lebih terstruktur sejak awal program, tanpa mengorbankan pendekatan kekeluargaan yang sudah terbukti efektif membangun kepercayaan warga.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari pemetaan kebutuhan riil warga miskin di luar biaya pengobatan pokok, seperti transportasi dan uang makan, yang sering luput dari skema jaminan kesehatan nasional. Mempercayakan pengelolaan dana kepada tokoh masyarakat yang sudah dipercaya warga, sebagaimana dilakukan Desa Patih Selera, juga disarankan agar partisipasi warga tetap tinggi. Mempertimbangkan integrasi dengan BUMDes sejak program mulai stabil, bukan menunggu terlalu lama, turut disarankan agar keberlanjutan finansial lebih terjamin.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan SIBULAT direncanakan melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Iuran Kesehatan, yang diharapkan memperbaiki, memperluas, dan menjamin keberlanjutan skema layanan secara lebih formal. Materi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang jenis iuran berpotensi dimodifikasi dalam rancangan peraturan desa ini, misalnya menjadi tiga jenis simpanan sesuai tingkat kemampuan ekonomi warga [3].
Mekanisme regenerasi pengelolaan bertumpu pada kelompok masyarakat kepercayaan warga yang independen dari jabatan kepala desa, sehingga program tetap dapat berjalan meski kepemimpinan Desa Patih Selera berganti di masa depan. Pelembagaan SIBULAT dalam Peraturan Desa turut memastikan program tidak bergantung pada satu figur kepala desa maupun satu generasi pengelola saja.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada integrasi SIBULAT dengan Badan Usaha Milik Desa, sehingga program tidak hanya bertumpu pada simpanan warga tetapi juga subsidi silang dari unit usaha produktif desa. Strategi ini diharapkan menjadikan SIBULAT sebagai skema perlindungan kesehatan komunitas yang mandiri secara finansial, tidak sekadar bergantung pada iuran bulanan warga semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
SIBULAT Desa Patih Selera berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga pengurangan kemiskinan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik gotong royong kesehatan warga Desa Patih Selera sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Simpanan dana sehat mengurangi beban finansial warga miskin saat harus berobat, melengkapi biaya yang tidak tercakup skema BPJS Kesehatan. |
Warga membayar simpanan ringan Rp5.000 per orang per bulan yang dapat ditarik dalam bentuk gabah atau uang saat dibutuhkan. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
SIBULAT melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional dengan menutup biaya transportasi dan uang makan selama warga menunggu layanan rumah sakit. |
Program berjalan konsisten selama delapan tahun mengurangi beban finansial berobat warga. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi warga, Pemerintah Desa Patih Selera, dan pendampingan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Barito Kuala menunjukkan model kemitraan multipihak dalam perlindungan kesehatan berbasis komunitas. |
Pendampingan teknis P3MD turut mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran simpanan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan tokoh masyarakat yang dipercaya warga untuk mengelola dana secara transparan. Kedua, kesediaan warga menyimpan dana secara rutin meski dalam jumlah kecil setiap bulan. Ketiga, dukungan pemerintah desa untuk mengakomodasi inisiatif keswadayaan warga menjadi program resmi desa.
Dokumentasi program tidak merinci total dana yang terkumpul maupun jumlah peserta SIBULAT secara pasti, sehingga calon replikator dapat mengacu pada skema iuran Rp5.000 per orang per bulan sebagai titik awal estimasi kebutuhan partisipasi warga. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan besaran simpanan dan mekanisme penarikan sesuai pola ekonomi warga setempat, seperti musim panen atau musim tangkap bagi desa nelayan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mendokumentasikan berbagai praktik baik inovasi desa serupa melalui portal Bursa Inovasi Desa [4]. Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, kementerian ini berpeluang menjadikan model SIBULAT sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa lain yang warganya masih menghadapi celah pembiayaan kesehatan di luar skema BPJS [5]. Perluasan model iuran kesehatan berbasis komunitas semacam ini dapat melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional secara lebih menyeluruh di tingkat akar rumput.
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Desa Patih Selera, “Desa Patih Selera Kecamatan Belawang,” patihselera.blogspot.com, Des. 2018. [Online]. Tersedia: http://patihselera.blogspot.com/2018/12/desa-patih-selera-kecamatan-belawang.html
[2] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Patih Selera, Belawang, Barito Kuala,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Patih_Selera,_Belawang,_Barito_Kuala
[3] Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,” bphn.go.id. [Online]. Tersedia: https://bphn.go.id/data/documents/13pr111.pdf
[4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Bursa Inovasi Desa,” inovasidesa.kemendesa.go.id. [Online]. Tersedia: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/
[5] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, “Profil dan Program P3MD Kabupaten Barito Kuala,” pmd.baritokualakab.go.id. [Online]. Tersedia: https://pmd.baritokualakab.go.id/
oleh Tim Inovasi Desa | 27 Apr 2018 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, membuka pos keempat Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) Seruni di RT 02 Dusun Kramat 1 pada April 2018. Program ini digagas Pemerintah Desa Jetis di bawah Kepala Desa At Taufik untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga lanjut usia yang tersebar di 23 Rukun Tetangga [3]. Pos baru ini melayani warga lansia di RT 1, 2, dan 3, melengkapi tiga pos Posyandu Lansia yang sudah ada sebelumnya. Sebelum pos keempat dibuka, Desa Jetis yang berpenduduk sekitar 1.800 kepala keluarga hanya memiliki tiga pos untuk seluruh wilayahnya [3]. Kondisi ini membuat warga lansia di tiga RT tersebut harus menempuh jarak lebih jauh ke pos terdekat. Pada hari pertama pelayanan, sebanyak 24 warga lanjut usia mengikuti kegiatan penimbangan berat badan, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat oleh tenaga medis Puskesmas Pembantu Desa Jetis, dan senam lansia. Enam tahun kemudian, program Posyandu Lansia Desa Jetis terbukti berkelanjutan lintas kepemimpinan, dengan cakupan meluas hingga 200 peserta lansia dan layanan pemeriksaan yang lebih lengkap di bawah Kepala Desa Suprihatin [1].
Latar Belakang
Desa Jetis merupakan desa terluas di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur [2]. Desa ini memiliki luas wilayah 403,047 hektare yang terbagi dalam 14 dusun, 9 Rukun Warga, dan 23 Rukun Tetangga [3]. Desa ini dihuni sekitar 1.800 kepala keluarga, dengan 650 di antaranya tergolong rumah tangga sangat miskin, dan mengandalkan tembakau, padi, ternak sapi, serta tumpang sari cabai dan jagung sebagai sumber penghidupan utama [3]. Kabupaten Bondowoso sendiri pada masa itu masih berstatus daerah tertinggal menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebelum akhirnya keluar dari status tersebut melalui Peraturan Presiden pada akhir 2019 [5].
Sebelum April 2018, Desa Jetis yang tersebar luas dengan 23 Rukun Tetangga hanya memiliki tiga pos Posyandu Lansia, sehingga warga lanjut usia di sejumlah RT harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin. Ketimpangan jangkauan ini berisiko membuat warga lansia di RT 1, 2, dan 3 kurang mendapat pemantauan kesehatan berkala setiap bulan, seperti penimbangan berat badan dan pemeriksaan kondisi kesehatan. Pedoman nasional pemberdayaan lanjut usia menganjurkan pemantauan rutin semacam ini dilakukan setiap bulan tanpa terkendala jarak [6]. Keterbatasan jumlah kader dan sumber daya manusia turut membatasi jumlah pos yang dapat dikelola secara optimal oleh Pemerintah Desa Jetis pada periode itu.
Momentum penambahan pos baru muncul ketika Pemerintah Desa Jetis di bawah Kepala Desa At Taufik menilai jangkauan tiga pos yang ada belum memadai untuk melayani seluruh warga lansia di 23 Rukun Tetangga. Pemerintah desa memutuskan membuka pos keempat di RT 02 Dusun Kramat 1 pada April 2018. Pos baru ini khusus melayani warga lansia di RT 1, 2, dan 3 yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh ke pos terdekat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah penambahan pos keempat Posyandu Lansia Seruni di RT 02 Dusun Kramat 1, melengkapi tiga pos yang sudah berjalan di wilayah Desa Jetis. Gagasan ini lahir dari kebutuhan pemerataan akses layanan kesehatan lanjut usia, mengingat warga lansia di RT 1, 2, dan 3 sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh untuk memeriksakan kesehatan. Pendekatan penambahan pos berbasis kedekatan wilayah RT ini dipilih agar layanan benar-benar menjangkau warga tanpa membebani mereka dengan jarak tempuh yang jauh.
Setiap pos Posyandu Lansia melaksanakan kegiatan pelayanan rutin setiap bulan, meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pemberian obat oleh tenaga medis dari Puskesmas Pembantu Desa Jetis. Pos ini juga menyediakan paket senam lansia untuk menjaga kebugaran fisik warga lanjut usia, melengkapi layanan pemeriksaan kesehatan yang bersifat kuratif dengan kegiatan promotif dan preventif [6]. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa Jetis mendapat dukungan teknis dari petugas kesehatan Puskesmas Pembantu Jetis di bawah UPTD Puskesmas Curahdami [4].
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada strategi pemekaran pos berbasis kebutuhan wilayah RT, bukan sekadar menambah kapasitas pos yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Desa Jetis memetakan wilayah mana yang paling membutuhkan pos baru, alih-alih menyebar sumber daya secara merata tanpa mempertimbangkan jarak tempuh riil warga lansia.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai ketika Pemerintah Desa Jetis pertama kali merintis Posyandu Lansia dengan tiga pos untuk melayani seluruh 23 Rukun Tetangga di desa. Cakupan tiga pos ini pada praktiknya belum memadai, karena warga lansia di RT 1, 2, dan 3 harus menempuh jarak lebih jauh dibandingkan warga di RT lain yang lebih dekat dengan pos yang sudah ada. Pemerintah Desa Jetis mengoreksi keterbatasan ini dengan membuka pos keempat khusus di RT 02 Dusun Kramat 1 pada April 2018, tepat menyasar wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau.
Pada hari pertama pelayanan pos keempat, sebanyak 24 warga lanjut usia mengikuti kegiatan penimbangan berat badan, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pemberian obat oleh tenaga medis Puskesmas Pembantu Desa Jetis, disertai senam lansia. Jumlah peserta ini menjadi tolok ukur awal keberhasilan pos baru, sekaligus menjadi dasar evaluasi kebutuhan pos tambahan di RT lain yang belum terlayani optimal.
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya mengevaluasi cakupan wilayah layanan secara berkala, alih-alih berasumsi jumlah pos yang ada sudah memadai hanya karena program sudah berjalan. Replikator disarankan memetakan sebaran RT dan jarak tempuh warga lansia sejak awal perencanaan, sehingga penambahan pos dapat dilakukan tepat sasaran seperti yang dilakukan Desa Jetis di RT 02 Dusun Kramat 1.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan jumlah kader dan sumber daya manusia untuk mengelola pos Posyandu Lansia tambahan, sehingga Desa Jetis baru memiliki empat pos padahal wilayahnya tersebar dalam 23 Rukun Tetangga. Pemerintah Desa Jetis memitigasi tantangan ini dengan berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menambah jumlah kader Posyandu Lansia secara bertahap, agar pos baru dapat terus ditambah sesuai kebutuhan wilayah.
Tantangan eksternal berupa status Kabupaten Bondowoso sebagai daerah tertinggal turut membatasi ketersediaan sumber daya dan anggaran pembangunan di tingkat desa pada periode tersebut [5]. Pemerintah Desa Jetis memitigasi keterbatasan ini dengan memanfaatkan dukungan teknis tenaga kesehatan dari Puskesmas Pembantu setempat, sehingga layanan Posyandu Lansia tetap berjalan rutin setiap bulan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran desa untuk tenaga medis.
Tantangan lain adalah jarak tempuh warga lansia di wilayah RT yang jauh dari pos yang sudah ada, sebagaimana dialami warga RT 1, 2, dan 3 sebelum April 2018. Pembukaan pos keempat di RT 02 Dusun Kramat 1 menjadi mitigasi langsung atas persoalan jarak ini, memastikan warga lansia di tiga RT tersebut memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepekaan Pemerintah Desa Jetis di bawah Kepala Desa At Taufik dalam mengidentifikasi kesenjangan jangkauan layanan sebelum memutuskan menambah pos baru. Keputusan menempatkan pos keempat tepat di RT 02 Dusun Kramat 1, bukan di lokasi yang sudah terlayani, menunjukkan pendekatan berbasis data kebutuhan wilayah, bukan sekadar penambahan fasilitas secara acak.
Faktor kedua adalah dukungan teknis tenaga kesehatan dari Puskesmas Pembantu Desa Jetis yang secara rutin terlibat dalam kegiatan pemeriksaan dan pemberian obat setiap bulan. Modal sosial berupa antusiasme warga turut menjadi pengikat keberhasilan awal, tercermin dari kehadiran 24 warga lanjut usia pada hari pertama pelayanan pos baru.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum pos keempat dibuka, Desa Jetis hanya memiliki tiga pos Posyandu Lansia untuk melayani seluruh 23 Rukun Tetangga, sehingga warga lansia di RT 1, 2, dan 3 harus menempuh jarak lebih jauh untuk memeriksakan kesehatan. Setelah pos keempat beroperasi di RT 02 Dusun Kramat 1 pada April 2018, sebanyak 24 warga lanjut usia langsung mengikuti pelayanan pada hari pertama, menandakan sambutan positif masyarakat terhadap pemerataan akses ini.
Enam tahun setelah pos keempat dibuka, Posyandu Lansia Desa Jetis terbukti tetap berjalan dan berkembang di bawah kepemimpinan Kepala Desa Suprihatin [1]. Cakupannya meluas hingga 200 peserta lansia dari Dusun Umbulsari, Pandansari, dan Plaosan pada 2024. Layanan pemeriksaan kesehatan juga bertambah lengkap, mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol, dibandingkan layanan dasar penimbangan dan pemeriksaan umum pada 2018 [1].
Perubahan yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah keberlanjutan program lintas dua periode kepemimpinan kepala desa, dari At Taufik hingga Suprihatin. Hal ini menunjukkan Posyandu Lansia telah melembaga sebagai layanan rutin desa, bukan sekadar program temporer satu kepemimpinan. Dampak multiplier lain terlihat dari makin lengkapnya jenis pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan, mencerminkan peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan dari tahun ke tahun.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Posyandu Lansia Desa Jetis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang membiayai operasional empat pos pelayanan serta dukungan teknis dari Puskesmas Pembantu setempat. Model layanan ini tidak memungut biaya dari warga lansia peserta, sehingga seluruh pembiayaan pemeriksaan kesehatan dasar dan senam lansia ditanggung penuh oleh Pemerintah Desa Jetis bersama Dinas Kesehatan.
Strategi keberlanjutan pembiayaan ke depan diarahkan pada peningkatan alokasi anggaran desa untuk pelatihan kader, sejalan dengan komitmen Pemerintah Desa Jetis meningkatkan sumber daya manusia dan menambah jumlah kader Posyandu Lansia. Penambahan kader ini diharapkan menekan biaya operasional jangka panjang, karena pos baru dapat dikelola tenaga sukarela terlatih tanpa harus selalu mendatangkan tenaga medis dari luar desa.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan pos keempat tepat di wilayah RT yang sebelumnya kurang terjangkau, alih-alih menambah kapasitas pos yang sudah ada, terbukti menjadi keputusan kunci yang langsung disambut 24 warga lansia pada hari pertama pelayanan. Keputusan melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Pembantu sejak awal juga terbukti penting untuk menjaga kualitas pemeriksaan kesehatan di setiap pos.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Jetis mengakui idealnya jumlah pos Posyandu Lansia sudah disesuaikan dengan sebaran 23 Rukun Tetangga sejak tahap perintisan, bukan menunggu kesenjangan jangkauan terlihat nyata terlebih dahulu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar memetakan sebaran wilayah dan jarak tempuh warga lansia sejak awal perencanaan program.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari pemetaan RT yang paling jauh dari fasilitas kesehatan yang ada, sebelum menentukan lokasi pos baru. Menjalin kerja sama dengan Puskesmas Pembantu setempat sejak awal, sebagaimana dilakukan Desa Jetis, juga disarankan agar keterbatasan tenaga medis desa dapat teratasi tanpa membebani anggaran desa secara berlebihan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Posyandu Lansia Desa Jetis dijaga melalui komitmen Pemerintah Desa untuk terus meningkatkan sumber daya manusia dan menambah jumlah kader, sehingga pos baru dapat terus dibuka sesuai kebutuhan wilayah yang belum terjangkau. Dukungan teknis rutin dari Puskesmas Pembantu setempat turut menjadi jaminan keberlangsungan kualitas layanan setiap bulan.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji secara nyata, terbukti dari keberlangsungan program Posyandu Lansia yang tetap berjalan dan bahkan berkembang. Program ini terus berlanjut setelah kepemimpinan Desa Jetis beralih dari Kepala Desa At Taufik pada 2018 kepada Kepala Desa Suprihatin pada 2024 [1]. Kontinuitas lintas kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Posyandu Lansia telah melembaga sebagai program rutin desa, bukan bergantung pada satu figur kepala desa tertentu.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penguatan kapasitas kader lokal agar pos Posyandu Lansia semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan rutin, mengurangi ketergantungan penuh pada kehadiran tenaga medis dari luar desa. Strategi ini sejalan dengan pedoman nasional pemberdayaan lanjut usia yang menekankan peran aktif kader berbasis masyarakat dalam keberlanjutan layanan kesehatan lansia [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Posyandu Lansia Desa Jetis berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga pengurangan kesenjangan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pemerataan layanan kesehatan lanjut usia di Desa Jetis sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pos Posyandu Lansia menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin bulanan bagi warga lanjut usia, mencakup penimbangan, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pemberian obat oleh tenaga medis. |
Jumlah peserta meningkat dari 24 warga pada hari pertama pos keempat dibuka menjadi 200 peserta lansia pada 2024. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Penambahan pos keempat di RT 02 Dusun Kramat 1 mengurangi kesenjangan jarak tempuh layanan kesehatan bagi warga lansia di RT 1, 2, dan 3 yang sebelumnya kurang terjangkau. |
Empat pos kini melayani warga lansia di 23 Rukun Tetangga, dengan rencana penambahan pos lanjutan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Jetis dengan Puskesmas Pembantu setempat menunjukkan model kemitraan lintas sektor dalam penyediaan layanan kesehatan lanjut usia berbasis desa. |
Dukungan teknis tenaga medis Puskesmas Pembantu hadir rutin setiap bulan di seluruh pos Posyandu Lansia. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, pemetaan sebaran RT dan jarak tempuh warga lansia terhadap pos layanan kesehatan yang sudah ada. Kedua, kesediaan Puskesmas Pembantu atau Puskesmas setempat memberikan dukungan teknis tenaga medis secara rutin. Ketiga, komitmen pemerintah desa menambah jumlah kader secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, karena model ini mengandalkan fasilitas sederhana seperti balai RT atau rumah warga sebagai lokasi pos, dilengkapi alat penimbangan dan pemeriksaan kesehatan dasar. Durasi persiapan pos baru dapat berlangsung singkat, sebagaimana ditunjukkan Desa Jetis yang mampu langsung melayani 24 warga lansia pada hari pertama pos keempat dibuka.
Model penambahan pos berbasis kebutuhan wilayah RT ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jumlah dan lokasi pos pada sebaran penduduk lansia setempat. Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berpeluang menjadikan model pemekaran pos Posyandu Lansia Desa Jetis sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa lain dengan tantangan jangkauan wilayah yang luas [6].
Daftar Pustaka
[1] Panjinusantara, “Posyandu Lansia Desa Jetis: Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Derajat Kesehatan Lansia,” panjinusantara.com, 2 Apr. 2024. [Online]. Tersedia: https://panjinusantara.com/2024/04/02/posyandu-lansia-desa-jetis-upaya-pemerintah-desa-meningkatkan-derajat-kesehatan-lansia/
[2] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Jetis, Curahdami, Bondowoso,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Jetis,_Curahdami,_Bondowoso
[3] M. Fadhdhal dkk., “Mengenal Lebih Dekat Potensi Desa Jetis bersama Kelompok KKN UMD 259 Tahun 2022,” Kompasiana, 5 Agu. 2022. [Online]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/mufadhdhal59150/62ec5424a51c6f16f2403534/mengenal-lebih-dekat-potensi-desa-jetis-bersama-kelompok-kkn-umd-259-tahun-2022
[4] UPTD Puskesmas Curahdami Kabupaten Bondowoso, “Pustu Jetis,” pkm-curahdami.bondowosokab.go.id. [Online]. Tersedia: https://pkm-curahdami.bondowosokab.go.id/pustu-jetis
[5] ANTARA News, “Kemendes Tegaskan Bondowoso Keluar dari Status Daerah Tertinggal,” antaranews.com, 2018. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/707439/kemendes-tegaskan-bondowoso-keluar-dari-status-daerah-tertinggal
[6] Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman untuk Puskesmas dalam Pemberdayaan Lanjut Usia,” repository.kemkes.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://repository.kemkes.go.id/book/280
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Apr 2018 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) berkedudukan di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak 2002, yayasan ini mengembangkan Program Manajemen Sarana Transportasi (MST) yang menyediakan sepeda motor operasional bagi tenaga kesehatan di desa-desa terpencil [1]. Program ini digagas Mansetus Balawala bersama Simon Milward, setelah keduanya menemukan tingginya angka kematian ibu dan anak akibat keterlambatan tenaga kesehatan menjangkau pasien di wilayah kepulauan berbukit Flores Timur [2]. YKS meminjamkan sepeda motor kepada bidan dan petugas kesehatan, disertai pelatihan berkendara, perawatan berkala gratis, dan sistem pemantauan penggunaan melalui logbook. Sebelum program berjalan, bidan seperti Yanti kerap terlambat menjangkau pasien darurat karena tidak memiliki kendaraan operasional sendiri, kondisi yang menurutnya beberapa kali berujung kematian pasien. Setelah menerima bantuan motor pada Maret 2009, Yanti mengaku tidak ada lagi kematian akibat keterlambatan pertolongan dalam tiga bulan pertama pemanfaatan kendaraan [1]. Program serupa yang diterapkan Motorcycle Outreach di wilayah lain Nusa Tenggara Timur turut mencatat penurunan kasus gizi buruk anak dari 167 menjadi 27 kasus dalam tujuh bulan setelah sepeda motor diperkenalkan [3].
Latar Belakang
Kabupaten Flores Timur terdiri atas tiga gugusan wilayah, yaitu Flores daratan, Pulau Adonara, dan Pulau Solor, dengan luas keseluruhan 5.983,38 kilometer persegi, mencakup 1.812,85 kilometer persegi daratan dan 4.170,53 kilometer persegi perairan [4]. Topografi kabupaten ini didominasi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lahan di atas 12 persen, tersebar di 19 kecamatan, 219 desa, dan 17 kelurahan [4]. Yayasan Kesehatan untuk Semua berkedudukan di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, yang berpenduduk 2.583 jiwa, menjadikannya pusat koordinasi program kesehatan bagi puskesmas-puskesmas terpencil di wilayah kepulauan ini [5].
Kondisi geografis kepulauan dan berbukit membuat banyak tenaga kesehatan di Flores Timur, seperti bidan desa, tidak memiliki akses transportasi memadai untuk menjangkau pasien darurat di wilayah terpencil. Bidan Yanti, salah satu tenaga kesehatan di Flores Timur, mengaku kondisi ini pernah menimbulkan korban jiwa akibat keterlambatan pertolongan selama hampir sepuluh tahun ia bertugas sebagai bidan desa sebelum 2009 [1]. Panggilan darurat yang datang dari dua atau tiga pasien pada waktu hampir bersamaan memperparah keterbatasan ini, karena satu tenaga kesehatan harus memilih pasien mana yang lebih dulu ditangani tanpa kendaraan operasional yang siap pakai.
Momentum penanganan masalah ini muncul ketika Mansetus Balawala bersama Simon Milward menemukan tingginya angka kematian ibu dan anak di Flores Timur akibat keterlambatan tenaga kesehatan menjangkau pasien. Kondisi serupa dialami Bidan Ety Ruron di Puskesmas Lewolema, yang pernah kehilangan pasien ibu hamil karena harus berjalan kaki tanpa kendaraan menuju lokasi persalinan [2]. Keduanya terinspirasi model Riders for Health di Afrika, yang telah mengelola armada sepeda motor kesehatan sejak 1991 di Lesotho [6]. Pada 2002, keduanya mendirikan Yayasan Kesehatan untuk Semua untuk mengadaptasi model tersebut ke wilayah kepulauan Flores Timur.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Program Manajemen Sarana Transportasi (MST), sebuah sistem peminjaman dan pengelolaan sepeda motor operasional bagi tenaga kesehatan yang diadaptasi dari model Riders for Health di Afrika. Ide ini lahir dari kebutuhan mendesak tenaga kesehatan di Flores Timur yang harus menjangkau pasien di wilayah kepulauan berbukit tanpa transportasi umum memadai. Pendekatan berbasis manajemen armada kendaraan ini dipilih karena telah terbukti efektif menekan tingkat kerusakan kendaraan dan mempercepat respons layanan kesehatan di negara lain.
YKS meminjamkan sepeda motor kepada bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain di desa terpencil, disertai pelatihan mengendarai dan merawat kendaraan. Setiap tenaga kesehatan wajib mencatat aktivitas penggunaan motor dalam logbook, meliputi posisi spidometer awal dan akhir, tempat tujuan, jenis pelayanan, kasus kesehatan yang ditangani, serta jumlah sasaran yang dilayani. Bengkel YKS melakukan perawatan berkala pada interval waktu tertentu untuk memastikan kendaraan selalu siap pakai tanpa mengalami kerusakan mendadak saat digunakan.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada kombinasi tiga pilar sekaligus, yaitu pemberian akses kendaraan, pemantauan penggunaan melalui logbook, dan perawatan preventif terjadwal, alih-alih hanya menyumbangkan kendaraan tanpa sistem pengelolaan lanjutan. Pendekatan menyeluruh ini membedakan MST dari program bantuan kendaraan konvensional yang umumnya berhenti pada tahap penyerahan aset semata.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai awal 2000-an ketika Mansetus Balawala pertama kali menyediakan sepeda motor jenis Yamaha YT 115 untuk dipinjamkan kepada bidan desa di Larantuka. Uji coba awal ini menunjukkan bahwa model motor tersebut kurang sesuai dengan kondisi jalan berbukit dan kebutuhan bidan perempuan, sehingga sejumlah bidan mengalami kesulitan mengendarainya [7]. Kegagalan pada pemilihan model motor pertama ini menjadi pembelajaran penting bahwa spesifikasi kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi medan dan karakteristik pengendara, bukan sekadar tersedia dan berfungsi.
YKS kemudian mengoreksi pilihan tersebut dengan mengganti unit motor menjadi Yamaha Force One yang dinilai lebih sesuai, sebelum akhirnya menstandarkan seluruh armada menjadi 14 unit Honda Revo pada 2005 [7]. YKS secara resmi mengembangkan Program Manajemen Sarana Transportasi pada 2002, mengadaptasi sistem manajemen armada yang telah terbukti berhasil menekan tingkat kerusakan kendaraan operasional kesehatan di berbagai negara [6]. Milestone penting lain adalah pemberian motor kepada Bidan Yanti pada Maret 2009, yang dalam tiga bulan pertama pemanfaatannya langsung menunjukkan hasil berupa nihilnya kematian akibat keterlambatan pertolongan [1].
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya menyediakan periode uji coba dan evaluasi jenis kendaraan sebelum melakukan pengadaan massal, sebagaimana dilakukan YKS sebelum menstandarkan armadanya menjadi Honda Revo. Replikator juga perlu menyiapkan sistem logbook dan jadwal perawatan sejak awal peminjaman kendaraan pertama, bukan menambahkannya setelah program berjalan, agar data penggunaan dapat terekam sejak dini.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi YKS adalah risiko penyalahgunaan sepeda motor bantuan oleh tenaga kesehatan penerima, seperti penggunaan di luar keperluan pelayanan kesehatan. YKS memitigasi tantangan ini dengan melibatkan Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat mitra sebagai pemantau lapangan yang turut hadir dalam pertemuan monitoring dan evaluasi berkala. Jika ditemukan pelanggaran, mitra YKS dapat melaporkannya sehingga tenaga kesehatan bersangkutan mendapat peringatan atau penarikan sepeda motor.
Pelanggaran kategori berat, seperti kecelakaan akibat mabuk, ditindak YKS dengan penarikan motor secara langsung dan pengalihan kendaraan kepada tenaga kesehatan lain yang membutuhkan, baik di wilayah yang sama maupun wilayah lain. Mekanisme sanksi bertingkat ini memastikan aset yayasan tetap termanfaatkan optimal oleh tenaga kesehatan yang benar-benar patuh pada tata tertib pemanfaatan kendaraan.
Tantangan eksternal utama adalah kondisi geografis kepulauan Flores Timur yang berbukit dan minim infrastruktur jalan, sehingga kendaraan operasional rawan mengalami kerusakan jika tidak dirawat secara sistematis. YKS memitigasi tantangan ini dengan menerapkan perawatan berkala pada interval waktu tertentu, sehingga kondisi sepeda motor tetap awet meski sudah dioperasikan bertahun-tahun [1]. Kondisi ini berbeda dengan kendaraan dinas pemerintah yang rata-rata tidak dapat dipakai lagi setelah tiga tahun pembelian. Keterbatasan pendanaan lokal turut dimitigasi YKS dengan membuka layanan bengkel servis motor untuk umum sebagai sumber pendapatan tambahan di luar bantuan donor internasional.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kemitraan YKS dengan Dinas Kesehatan Flores Timur, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan sebagai pemantau lapangan sekaligus mitra evaluasi program. Dukungan pemangku kepentingan lokal ini memastikan sistem sanksi dan pengawasan pemanfaatan sepeda motor berjalan efektif tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pengawasan langsung YKS.
Faktor kedua adalah jejaring pendanaan internasional yang berhasil dibangun YKS, mencakup Riders for Health, Motorcycle Outreach, Yamaha Japan, dan beberapa organisasi lain [1]. Modal sosial berupa kepercayaan tenaga kesehatan penerima manfaat, seperti kesaksian Bidan Yanti dan Ansel Demon, turut memperkuat legitimasi program di mata masyarakat maupun mitra donor.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Program MST berjalan, bidan seperti Yanti kerap terlambat menjangkau pasien darurat karena tidak memiliki kendaraan operasional, kondisi yang menurutnya beberapa kali berujung kematian pasien selama hampir sepuluh tahun ia bertugas. Setelah menerima sepeda motor pada Maret 2009, Yanti mencatat tidak ada lagi kematian akibat keterlambatan pertolongan hanya dalam tiga bulan pertama pemanfaatan kendaraan [1]. Ansel Demon, petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu Epubele, turut menilai kendaraan operasional pascaprogram MST hampir tidak pernah mengalami kerusakan saat digunakan untuk pelayanan kesehatan.
Dampak serupa tercatat pada program Health for All yang didukung Motorcycle Outreach di wilayah lain Nusa Tenggara Timur [3]. Kasus gizi buruk anak di wilayah itu turun dari 167 menjadi 27 kasus dalam tujuh bulan sejak sepeda motor diperkenalkan untuk pelayanan kesehatan. Lima manfaat utama yang dirasakan meliputi respons lebih cepat terhadap panggilan pasien, meningkatnya cakupan wilayah pelayanan, meningkatnya akses informasi kesehatan, meningkatnya jumlah fasilitas sanitasi yang dipantau, dan meningkatnya frekuensi layanan kesehatan bagi sekolah dasar.
Perubahan yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya kepercayaan tenaga kesehatan terhadap sistem kerja YKS, tercermin dari kesaksian terbuka para bidan dan petugas puskesmas yang menjadi materi promosi program kepada donor internasional. Dampak multiplier lain terlihat dari berkembangnya bengkel YKS menjadi layanan servis umum, yang tidak hanya merawat armada motor kesehatan tetapi juga membuka lapangan kerja teknisi lokal di Larantuka.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Program MST YKS bersumber dari kombinasi donor internasional dan pendapatan lokal. Donor internasional mencakup Riders for Health, Motorcycle Outreach, Yamaha Japan, ABATE of Indiana, ABATE of Alaska, South Suburban Chapter of Illinois, dan In Memory of Captain Ride [1]. Kolaborasi mereka menyokong pengadaan dan penggantian armada sepeda motor, sejak model awal Yamaha YT 115 hingga 14 unit Honda Revo pada 2005 [7]. YKS juga tengah menjajaki kerja sama pendanaan bersama Dinas Kesehatan Flores Timur untuk memperluas cakupan program ke depan.
Model pendapatan mandiri dijalankan melalui bengkel YKS yang membuka layanan servis sepeda motor bagi kendaraan program maupun kendaraan umum masyarakat, sekaligus menjual suku cadang kendaraan bermotor. Strategi diversifikasi pendapatan lokal ini mengurangi ketergantungan penuh YKS pada donor internasional untuk membiayai operasional perawatan armada motor kesehatan sehari-hari.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengadaptasi model manajemen armada Riders for Health dari Afrika ke konteks kepulauan Flores Timur, alih-alih merancang sistem baru dari nol, terbukti mempercepat YKS membangun program yang teruji. Keputusan mengevaluasi dan mengganti jenis motor yang kurang sesuai, dari Yamaha YT 115 ke Yamaha Force One hingga akhirnya Honda Revo, juga terbukti penting untuk memastikan kendaraan benar-benar sesuai kebutuhan pengendara di lapangan.
Jika memulai dari awal, YKS mengakui idealnya uji coba jenis kendaraan dilakukan lebih sistematis sejak tahap perintisan, bukan setelah sejumlah bidan mengalami kesulitan mengendarai model pertama. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi replikator agar melibatkan calon pengguna akhir, seperti bidan dan petugas kesehatan perempuan, dalam proses pemilihan spesifikasi kendaraan sejak awal.
Desa atau lembaga kesehatan lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan membangun kemitraan lintas sektor sejak awal, mencakup Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi mitra, agar sistem pengawasan pemanfaatan kendaraan berjalan efektif. Menyiapkan sistem logbook dan jadwal perawatan berkala sejak awal peminjaman kendaraan pertama juga disarankan agar data dan kondisi armada dapat terpantau sejak dini.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Program MST dijaga melalui sistem logbook dan perawatan berkala yang telah dilembagakan sebagai prosedur standar YKS, sehingga operasional pemeliharaan armada tidak bergantung pada satu individu semata. Kemitraan dengan Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi mitra yang rutin dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi turut menjaga keberlangsungan pengawasan program dalam jangka panjang.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan YKS sebagai yayasan resmi, bukan sekadar inisiatif pribadi Mansetus Balawala, sehingga program berpeluang tetap berjalan meski kepemimpinan yayasan berganti di masa depan. Pelibatan mitra lokal sebagai pemantau lapangan turut membuka peluang regenerasi tenaga pengawas dari kalangan masyarakat setempat.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan pada pengembangan bengkel YKS sebagai unit usaha layanan servis umum, yang diharapkan mengurangi ketergantungan penuh pada donor internasional untuk membiayai perawatan armada. YKS juga tengah menjajaki kerja sama pendanaan bersama Dinas Kesehatan Flores Timur agar Program MST dapat terus diperluas tanpa hanya mengandalkan sumbangan donor luar negeri.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program MST YKS berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga kemitraan multipihak. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik penyediaan akses transportasi kesehatan bagi tenaga kesehatan di Flores Timur sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Sepeda motor operasional mempercepat respons tenaga kesehatan menjangkau pasien darurat di wilayah kepulauan berbukit Flores Timur. |
Kematian akibat keterlambatan pertolongan pada Bidan Yanti nihil dalam tiga bulan pertama pemanfaatan motor; kasus gizi buruk anak turun dari 167 menjadi 27 di wilayah program serupa. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Program menjangkau tenaga kesehatan di desa-desa terpencil kepulauan yang sebelumnya tertinggal akses transportasi dibanding wilayah kota kecamatan. |
Cakupan wilayah pelayanan kesehatan meningkat mencakup desa-desa yang sebelumnya sulit dijangkau tanpa kendaraan operasional. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi YKS dengan Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan donor internasional seperti Riders for Health dan Motorcycle Outreach menunjukkan model kemitraan multipihak. |
Tujuh mitra pendanaan internasional tercatat mendukung pengadaan dan perawatan armada motor kesehatan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa atau lembaga kesehatan lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kesediaan Dinas Kesehatan setempat menjadi mitra pengawasan pemanfaatan kendaraan. Kedua, ketersediaan bengkel atau teknisi lokal yang dapat dilatih melakukan perawatan berkala kendaraan. Ketiga, kesediaan tenaga kesehatan penerima mematuhi tata tertib pemanfaatan kendaraan operasional, termasuk pencatatan logbook.
Estimasi biaya replikasi dapat mengacu pada pengadaan 14 unit sepeda motor jenis Honda Revo yang dilakukan YKS pada 2005 sebagai armada standar [7]. Durasi pengembangan penuh berlangsung sekitar tiga tahun sejak uji coba model motor pertama hingga penetapan armada Honda Revo, menunjukkan bahwa program semacam ini memerlukan tahap evaluasi kendaraan sebelum pengadaan massal dilakukan.
Model MST dapat diadaptasi lembaga kesehatan lain dengan menyesuaikan jenis kendaraan pada kondisi geografis setempat, baik wilayah kepulauan seperti Flores Timur maupun dataran tinggi pegunungan lain di Indonesia. Studi uji lapangan terhadap sistem manajemen armada motor kesehatan serupa di Zambia turut membuktikan penurunan tingkat kerusakan kendaraan secara signifikan, memperkuat bukti replikabilitas model ini di berbagai konteks geografis [8]. Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berpeluang menjadikan model MST YKS sebagai rujukan replikasi bagi daerah terpencil lain yang tenaga kesehatannya masih menghadapi kendala transportasi.
Daftar Pustaka
[1] Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), “Tak Ada Lagi Kematian Karena Terlambat Ditolong,” bakti.or.id. [Online]. Tersedia: https://bakti.or.id/praktik-cerdas/tak-ada-lagi-kematian-karena-terlambat-ditolong
[2] Center for Tropical Medicine UGM, “Bidan Ety: Ambulans Motor Membantu Saya Selamatkan Nyawa Ibu & Bayi,” centertropmed-ugm.org. [Online]. Tersedia: https://centertropmed-ugm.org/bidan-ety-ambulans-motor-membantu-saya-selamatkan-nyawa-ibu-bayi/
[3] Motorcycle Outreach, “Activities,” motorcycleoutreach.org. [Online]. Tersedia: https://www.motorcycleoutreach.org/activities
[4] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Kabupaten Flores Timur,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Flores_Timur
[5] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Sarotari Tengah, Larantuka, Flores Timur,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sarotari_Tengah,_Larantuka,_Flores_Timur
[6] Wikipedia, “Riders for Health,” en.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Riders_for_Health
[7] 100KPJ, “Kisah Pria Flores Beli 14 Motor demi Selamatkan Nyawa,” 100kpj.com. [Online]. Tersedia: https://www.100kpj.com/motonews/1170-kisah-pria-flores-beli-14-motor-demi-selamatkan-nyawa
[8] K. M. Mehta, F. Rerolle, S. V. Rammohan, et al., “Systematic Motorcycle Management and Health Care Delivery: A Field Trial,” American Journal of Public Health, vol. 106, no. 1, pp. 87-94, 2016. doi: 10.2105/AJPH.2015.302891
oleh Bayu Permana | 1 Sep 2017 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Tim Penggerak PKK Desa Palasarigirang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, mendirikan Bank Rezeki PKK pada 2017 sebagai bank sampah berbasis tabungan bagi ibu hamil dan ibu rumah tangga. Program ini digagas Ketua PKK Nuryamah bersama Pemerintah Desa Palasarigirang di bawah Kepala Desa Ujang Ma’mun [3]. Bank Rezeki PKK menjawab persoalan pengelolaan sampah yang belum tertata di desa, sekaligus keterbatasan biaya persalinan yang masih membebani sebagian keluarga kurang mampu di pedesaan [6]. Warga, khususnya perempuan hamil dan ibu rumah tangga, mengumpulkan sampah kategori daur ulang dan mengantarkannya ke pos penampungan di depan kantor desa untuk ditimbang serta dicatat dalam buku tabungan. Setelah berjalan satu tahun, Pemerintah Desa Palasarigirang mendukung program ini lewat anggaran desa 2017, menyediakan tempat penampungan sementara dan kendaraan motor roda tiga untuk mengangkut sampah dari pos pengumpulan tambahan di Posyandu dan PAUD. Dampak yang mulai terlihat adalah tumbuhnya kebiasaan memilah sampah di kalangan warga, sekaligus tersedianya tabungan tambahan yang dapat dicairkan menjelang persalinan bagi ibu hamil peserta program.
Latar Belakang
Desa Palasarigirang merupakan salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat [1]. Kecamatan ini secara keseluruhan memiliki luas 49,37 kilometer persegi dan dihuni 54.831 jiwa dengan kepadatan 1.110 jiwa per kilometer persegi [2]. Wilayah kecamatan ini mengandalkan pertanian sayuran yang dipasarkan hingga Bogor dan Jakarta, peternakan, dan perikanan, termasuk sentra pembenihan ikan nila tingkat kecamatan di Dusun Pasir Awi [3]. Kepala Desa Palasarigirang, Ujang Ma’mun, kerap menekankan bahwa potensi ini perlu dikelola dengan pelatihan dan edukasi warga, bukan sekadar bantuan finansial [3].
Sebelum Bank Rezeki PKK berdiri, pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Palasarigirang belum tertata, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius jika dibiarkan menumpuk tanpa pemilahan. Selain persoalan sampah, sebagian keluarga di pedesaan Indonesia, termasuk di Sukabumi, masih menghadapi keterbatasan biaya untuk proses persalinan. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat menghadirkan skema Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan [6]. Dua persoalan yang tampak terpisah ini, sampah yang tidak terkelola dan biaya persalinan yang membebani keluarga, menjadi titik tolak lahirnya gagasan menghubungkan keduanya.
Momentum lahirnya Bank Rezeki PKK muncul ketika para kader penggerak PKK Desa Palasarigirang menyadari bahwa sampah rumah tangga, jika dikelola dengan sistem tabungan, dapat sekaligus menjawab dua kebutuhan warga, yaitu kebersihan lingkungan dan dana persalinan. Ketua PKK Nuryamah bersama kader lainnya kemudian menginisiasi Bank Rezeki PKK pada 2017, dengan sasaran utama perempuan hamil dan ibu rumah tangga sebagai peserta sekaligus penerima manfaat langsung.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Bank Rezeki PKK, sebuah bank sampah berbasis tabungan yang menyasar khusus perempuan hamil dan ibu rumah tangga di Desa Palasarigirang. Gagasan ini lahir dari kebutuhan membudayakan hidup bersih dan menjaga lingkungan, sekaligus menyediakan bantuan keuangan tambahan untuk proses persalinan warga perempuan yang hamil. Pendekatan menggabungkan pengelolaan sampah dengan pembiayaan kesehatan ibu ini dipilih karena memanfaatkan aktivitas rumah tangga sehari-hari sebagai sumber tabungan, tanpa membebani warga dengan setoran uang tunai.
Warga peserta mengumpulkan sampah kategori daur ulang dari rumah tangga masing-masing, kemudian mengantarkannya ke pos penampungan di depan kantor desa. Petugas dari PKK Desa Palasarigirang menimbang sampah yang disetorkan dan mencatat nilainya dalam buku tabungan setiap peserta, sehingga saldo tabungan bertambah seiring jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Mekanisme pencatatan berbasis buku tabungan ini memudahkan warga memantau perkembangan simpanan mereka menjelang masa persalinan.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penetapan sasaran khusus perempuan hamil dan ibu rumah tangga, alih-alih membuka bank sampah untuk seluruh warga secara umum tanpa arah pemanfaatan yang jelas. Pendekatan bersasaran ini memastikan manfaat tabungan sampah benar-benar terarah pada kebutuhan mendesak, yaitu pembiayaan persalinan, bukan sekadar tabungan umum tanpa tujuan spesifik.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2017 ketika para kader penggerak PKK Desa Palasarigirang merintis Bank Rezeki PKK secara swadaya, mengandalkan pos penampungan sederhana di depan kantor desa tanpa dukungan sarana transportasi maupun tempat penyimpanan permanen. Pada tahap awal ini, pengumpulan dan pengangkutan sampah masih bergantung sepenuhnya pada tenaga kader PKK, sehingga jangkauan pos pengumpulan terbatas hanya di sekitar kantor desa.
Keterbatasan sarana pada tahun pertama membuat sejumlah warga di dusun yang lebih jauh kesulitan menyetorkan sampah secara rutin, karena harus menempuh jarak lebih jauh ke satu-satunya pos penampungan yang ada. Pemerintah Desa Palasarigirang mengoreksi keterbatasan ini setelah program berjalan satu tahun, dengan mengalokasikan anggaran desa 2017 untuk menyediakan tempat penampungan sementara dan kendaraan motor roda tiga. Pemerintah desa sekaligus menambah pos pengumpulan di Posyandu dan PAUD agar lebih dekat dengan permukiman warga. Koreksi ini menjadi pembelajaran penting bahwa keberhasilan bank sampah berbasis swadaya perlu segera ditopang sarana transportasi begitu jumlah peserta bertambah, bukan dibiarkan bertumpu pada tenaga kader semata.
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya merancang skema perluasan pos pengumpulan sejak tahun pertama program berjalan, alih-alih menunggu keluhan warga tentang jarak tempuh muncul terlebih dahulu. Replikator juga disarankan menjajaki dukungan anggaran desa sedini mungkin untuk sarana pengangkutan, mengingat keterbatasan ini terbukti menjadi kendala nyata pada tahun pertama Bank Rezeki PKK.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan sarana pengangkutan dan tempat penampungan pada tahun pertama program, ketika Bank Rezeki PKK masih mengandalkan satu pos penampungan sederhana di depan kantor desa. Pemerintah Desa Palasarigirang memitigasi tantangan ini dengan mengalokasikan anggaran desa 2017 untuk kendaraan motor roda tiga dan tempat penampungan sementara, sekaligus menambah titik pos pengumpulan di Posyandu dan PAUD.
Tantangan eksternal berupa risiko pencemaran lingkungan apabila sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik tetap menjadi ancaman laten di wilayah pedesaan seperti Palasarigirang. Kader PKK memitigasi risiko ini dengan mendorong warga memilah sampah kategori daur ulang sejak dari rumah tangga, sehingga sampah yang berpotensi mencemari lingkungan dapat langsung dikonversi menjadi nilai tabungan, bukan dibuang sembarangan.
Tantangan lain adalah keberlanjutan partisipasi warga, mengingat program bergantung pada kedisiplinan perempuan hamil dan ibu rumah tangga menyetorkan sampah secara rutin setiap periode. Keterlibatan aktif kader PKK dalam menimbang dan mencatat setoran secara transparan menjadi mitigasi utama, memastikan warga tetap percaya bahwa setiap sampah yang disetorkan benar-benar tercatat sebagai tabungan mereka.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan kader penggerak PKK Desa Palasarigirang di bawah Ketua Nuryamah, yang berhasil mengubah aktivitas rumah tangga sehari-hari menjadi sumber tabungan bernilai ekonomi bagi peserta. Dukungan Kepala Desa Ujang Ma’mun yang mengalokasikan anggaran desa untuk sarana pengangkutan sampah pada tahun kedua turut menjadi faktor kunci keberlanjutan program [3].
Modal sosial berupa kepercayaan warga terhadap sistem pencatatan buku tabungan PKK turut memperkuat partisipasi, karena perempuan hamil dan ibu rumah tangga dapat melihat langsung akumulasi nilai sampah yang mereka setorkan. Kombinasi kepemimpinan kader, dukungan anggaran desa, dan kepercayaan warga inilah yang membuat Bank Rezeki PKK dapat berkembang melampaui skala rintisan awalnya.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Bank Rezeki PKK berdiri, pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Palasarigirang belum tertata dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, sementara sebagian keluarga tetap menghadapi keterbatasan biaya persalinan. Setelah program berjalan, warga peserta memiliki mekanisme konkret mengubah sampah rumah tangga menjadi tabungan yang dapat dicairkan menjelang persalinan, sekaligus membiasakan pemilahan sampah kategori daur ulang sejak dari rumah.
Dukungan Pemerintah Desa Palasarigirang melalui anggaran desa 2017, berupa penyediaan tempat penampungan sementara dan kendaraan motor roda tiga, menjadi indikator nyata bahwa Bank Rezeki PKK dinilai berhasil pada tahun pertama sehingga layak mendapat investasi lanjutan. Perluasan pos pengumpulan ke Posyandu dan PAUD turut memperluas jangkauan penerima manfaat program ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani pos penampungan utama.
Perubahan yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya kesadaran warga secara lebih luas tentang nilai ekonomi sampah, yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dan hanya menjadi beban lingkungan. Dampak multiplier ini turut memperkuat peran Posyandu dan PAUD sebagai titik kumpul komunitas, karena keduanya kini juga berfungsi sebagai pos pengumpulan sampah bernilai tabungan bagi warga sekitar.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Bank Rezeki PKK bersumber dari swadaya kader PKK Desa Palasarigirang, tanpa dukungan anggaran desa pada tahun pertama program berjalan. Setelah satu tahun berjalan, Pemerintah Desa Palasarigirang menambah dukungan lewat anggaran desa 2017, berupa penyediaan tempat penampungan sementara dan kendaraan motor roda tiga untuk mengangkut sampah dari pos pengumpulan tambahan di Posyandu dan PAUD.
Model pendapatan Bank Rezeki PKK bertumpu pada nilai jual sampah kategori daur ulang yang dikonversi menjadi saldo tabungan warga, mengikuti kebijakan nasional pengelolaan bank sampah melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle [5]. Skema ini tidak membebani peserta dengan setoran uang tunai, karena sumber tabungan sepenuhnya berasal dari sampah rumah tangga yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, sehingga keberlanjutan pembiayaan bergantung pada konsistensi warga memilah dan menyetorkan sampah secara rutin.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menyasar khusus perempuan hamil dan ibu rumah tangga sebagai peserta Bank Rezeki PKK, alih-alih membuka program untuk seluruh warga tanpa arah pemanfaatan jelas, terbukti menjadi keputusan kunci. Manfaat program menjadi terasa langsung bagi kelompok yang paling membutuhkan dana persalinan. Keputusan mengonversi sampah menjadi tabungan, bukan donasi langsung, juga terbukti mendorong partisipasi warga secara berkelanjutan karena mereka merasa turut berkontribusi, bukan sekadar menerima bantuan.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Palasarigirang mengakui idealnya dukungan sarana pengangkutan dan perluasan pos pengumpulan sudah disiapkan sejak tahun pertama, bukan menunggu satu tahun berjalan terlebih dahulu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi replikator agar tidak membiarkan program bank sampah bertumpu terlalu lama pada swadaya kader tanpa dukungan anggaran desa yang memadai.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menetapkan kelompok sasaran spesifik sejak awal, sebagaimana Bank Rezeki PKK menyasar perempuan hamil dan ibu rumah tangga, agar manfaat program lebih terarah dan mudah diukur. Menjalin dukungan anggaran desa untuk sarana pengangkutan sampah sejak tahap perintisan juga disarankan, agar perluasan pos pengumpulan tidak tertunda hingga satu tahun seperti yang dialami Desa Palasarigirang.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Bank Rezeki PKK dijaga melalui pelembagaan pos pengumpulan di titik-titik strategis seperti Posyandu dan PAUD, yang secara rutin dikunjungi warga sehingga penyetoran sampah dapat berjalan tanpa hambatan jarak. Dukungan anggaran desa yang berkelanjutan untuk perawatan kendaraan motor roda tiga turut menjadi jaminan operasional pengangkutan sampah dalam jangka panjang.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada struktur kepengurusan PKK Desa Palasarigirang yang berjenjang dan berganti secara berkala mengikuti masa bakti pengurus, sehingga program tidak bergantung pada satu individu Ketua PKK semata. Dukungan Kepala Desa Ujang Ma’mun yang telah menjabat sejak sebelum program dimulai hingga periode berikutnya turut menjaga kontinuitas kebijakan anggaran desa untuk Bank Rezeki PKK [4].
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada perluasan jumlah peserta dan titik pos pengumpulan, sehingga nilai sampah yang terkumpul semakin besar tanpa harus selalu bergantung pada tambahan anggaran desa setiap tahun. Strategi ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular bank sampah nasional, yang menekankan kemandirian finansial melalui nilai jual sampah daur ulang itu sendiri [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Bank Rezeki PKK Desa Palasarigirang berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik tabungan sampah untuk pembiayaan persalinan warga Desa Palasarigirang sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Tabungan sampah menyediakan dana tambahan bagi ibu hamil untuk proses persalinan, melengkapi skema Jaminan Persalinan nasional bagi keluarga kurang mampu. |
Perempuan hamil peserta program memiliki saldo tabungan dari setoran sampah yang dapat dicairkan menjelang persalinan. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Program menyasar khusus perempuan hamil dan ibu rumah tangga sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat utama, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. |
Kader PKK perempuan mengelola penuh proses penimbangan, pencatatan, dan pencairan tabungan sampah. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Bank Rezeki PKK mendorong warga memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga sesuai prinsip reduce, reuse, recycle yang diatur kebijakan nasional. |
Sampah kategori daur ulang dikumpulkan rutin di pos penampungan kantor desa, Posyandu, dan PAUD. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, ketersediaan kader PKK aktif yang bersedia mengelola penimbangan dan pencatatan sampah secara rutin. Kedua, kesediaan Pemerintah Desa mendukung sarana pengangkutan dan tempat penampungan begitu jumlah peserta bertambah. Ketiga, penetapan kelompok sasaran spesifik agar manfaat program lebih terarah, seperti perempuan hamil pada Bank Rezeki PKK.
Estimasi biaya replikasi pada tahap rintisan relatif rendah, karena hanya memerlukan pos penampungan sederhana, timbangan, dan buku tabungan. Estimasi biaya tahap pengembangan mengacu pada alokasi anggaran desa 2017 milik Palasarigirang, yang mencakup kendaraan motor roda tiga dan tempat penampungan sementara, dengan durasi persiapan sekitar satu tahun sejak program dirintis secara swadaya.
Model Bank Rezeki PKK dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan kelompok sasaran pada kebutuhan pembiayaan kesehatan spesifik yang paling mendesak di wilayah masing-masing, tidak terbatas pada persalinan semata. Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten maupun Dinas Lingkungan Hidup setempat berpeluang menjadikan model ini sebagai rujukan replikasi bank sampah bersasaran, sejalan dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah melalui bank sampah [5].
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Palasari Girang, Kalapanunggal, Sukabumi,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Palasari_Girang,_Kalapanunggal,_Sukabumi
[2] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Kalapanunggal, Sukabumi,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalapanunggal,_Sukabumi
[3] Suara Sukabumi, “Beragam Potensi di Desa Palasarigirang Kalapanunggal, Kades: Kalau Dikelola dengan Baik akan Menambah Income bagi Warga,” suarasukabumi.id. [Online]. Tersedia: https://www.suarasukabumi.id/sukabumi/51315336516/beragam-potensi-di-desa-palasarigirang-kalapanunggal-kades-kalau-dikelola-dengan-baik-akan-menambah-income-bagi-warga
[4] SwaraDesaku.com, “Kecamatan Kalapanunggal Gelar Sertijab 7 Kades Sekaligus Pelantikan Ketua TP-PKK Desa,” swaradesaku.com, 23 Des. 2019. [Online]. Tersedia: https://swaradesaku.com/arsip/7727
[5] Kementerian Lingkungan Hidup RI, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah,” sipsn.menlhk.go.id. [Online]. Tersedia: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/upload/produkhukum/ph__No_13Tahun2012_file_1609108404585.pdf
[6] Kementerian Kesehatan RI, “Kemenkes Jamin Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Program Jampersal,” kemkes.go.id. [Online]. Tersedia: https://kemkes.go.id/id/kemenkes-jamin-kesehatan-ibu-melahirkan-dengan-program-jampersal
