oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, membangun ekosistem wirausaha berbasis komunitas yang mengelompokkan delapan jenis usaha home industry di enam Rukun Warga menjadi satu brand destinasi wisata bisnis bernama Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) [1]. Inovasi ini dirintis Tatiek Kancaniati sejak 2007 melalui pendampingan UMKM intensif, digitalisasi pemasaran, dan transformasi desa produktif menjadi objek wisata edukasi yang menarik ribuan pengunjung setiap bulan [1], [2]. Tujuan inovasi ini adalah mengangkat pelaku industri rumah tangga yang sebelumnya kesulitan memasarkan produknya menjadi wirausahawan yang terhubung dengan pasar domestik dan internasional, terutama setelah industri tas RW 01 kehilangan pasar ekspor tunggalnya [5]. Dampaknya terlihat nyata: omzet total seluruh unit usaha di Desa Tegal Waru mencapai Rp2,2 miliar, dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif dan ribuan kunjungan bulanan dari pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, hingga pelaku bisnis dari berbagai penjuru Indonesia [2], [9].
Latar Belakang
Desa Tegal Waru berdiri di kaki Gunung Salak dengan populasi sekitar 12.000 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pengrajin rumahan [4]. Potensi home industry di desa ini cukup besar: ratusan keluarga di enam RW sudah menjalankan usaha beragam sejak lama, mulai dari kerajinan tas, pandai besi, anyaman bambu, pertanian tanaman obat, peternakan, pengolahan kelapa, hingga budidaya ikan [4].
Namun sebelum inovasi ini hadir, para pengrajin dan pelaku usaha rumahan ini berjalan sendiri-sendiri tanpa ekosistem pemasaran yang terstruktur [6]. Industri tas di RW 01, yang bahkan sempat memasok merek ekspor Capriasi hingga ke Eropa, kehilangan pasar ketika kontrak terhenti akibat krisis ekonomi Eropa, tanpa memiliki saluran pemasaran alternatif yang siap menggantikan [5].
Kenyataan ini membuka peluang yang ditangkap Tatiek Kancaniati, bahwa keberagaman jenis usaha di Desa Tegal Waru yang tidak dimiliki desa wirausaha lain merupakan keunggulan komparatif jika dikemas dalam satu konsep wisata bisnis yang terintegrasi. Pengunjung tidak hanya bisa melihat satu jenis produksi, tetapi bisa menjelajahi seluruh ekosistem wirausaha desa dalam satu kunjungan, menjadikan Desa Tegal Waru sebagai pengalaman edukasi bisnis yang khas [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi desa produktif menjadi Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, destinasi wisata bisnis yang menjadikan proses produksi home industry sebagai daya tarik utamanya [1]. Tatiek Kancaniati merintis konsep ini sejak 2007 dengan mendampingi satu per satu unit usaha di enam RW, membangun jaringan antar pelaku usaha, membuka akses pemasaran digital melalui situs tegalwarukreatif.com dan media sosial, serta merancang paket kunjungan wisata edukasi yang memungkinkan tamu melihat langsung proses produksi di setiap RW [1].
Sistem kerja KWBT mengintegrasikan enam kluster produksi dengan paket wisata yang terstruktur: pengunjung dapat berkeliling dari RW 01 (tas dan anyaman bambu), RW 02 (pandai besi dan golok ukir), RW 03 (tanaman obat, buah, dan hias), RW 04 (selai kelapa, nata de coco, briket arang, dan aksesori), RW 05 (peternakan sapi, domba, kelinci, kasur, dan buah potong), hingga RW 06 (wayang golek, ayam arab, ikan hias, dan budidaya patin) [7]. Setiap kunjungan tidak hanya bersifat tontonan pasif, tetapi melibatkan interaksi langsung dengan pengrajin, sesi pelatihan, dan kesempatan pembelian produk di tempat maupun melalui sistem delivery order online [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2007 ketika Tatiek Kancaniati memulai pendampingan intensif kepada pengusaha UMKM desa satu per satu, membenahi kapasitas produksi, manajemen usaha, dan pemasaran sebelum mengintegrasikannya ke dalam satu ekosistem wisata bisnis [1]. Tahap pertama berfokus pada pemetaan potensi setiap RW dan penguatan jaringan antar pelaku usaha agar mereka saling menopang, bukan saling bersaing [1].
Sebelum ekosistem ini terbentuk, industri tas RW 01 sempat bergantung penuh pada satu mitra ekspor, merek Capriasi, hingga rantai pasokan itu terputus akibat krisis ekonomi Eropa, tanpa ada saluran pemasaran alternatif yang siap menggantikan [5]. Kegagalan bergantung pada satu buyer tunggal ini mendorong Tatiek dan pengrajin mengoreksi strategi menuju digitalisasi pemasaran melalui situs tegalwarukreatif.com dan media sosial, yang memungkinkan produk Desa Tegal Waru diakses pembeli dari seluruh Indonesia dengan sistem pemesanan dan pengiriman langsung [2]. Langkah ini mengubah cara pandang pengrajin dari menunggu pembeli datang menjadi proaktif menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk memenuhi pesanan dari Pasar Senen Jakarta, Matahari Mall, sentra Cimori Puncak, hingga pemesan tas custom dari berbagai kota [2].
Tahap ketiga adalah peluncuran brand Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru yang mengundang kunjungan terstruktur dari lembaga pendidikan, komunitas, dan kelompok bisnis [1]. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa promosi wisata tanpa kesiapan kapasitas produksi berisiko mengecewakan pengunjung, sehingga Tatiek memastikan setiap unit usaha sudah siap secara kualitas dan kuantitas sebelum menerima lonjakan permintaan akibat promosi wisata [8]. Penelitian dari IPB University mengonfirmasi bahwa pandemi Covid-19 memberikan ujian berat bagi UMKM Tegal Waru, mendorong percepatan adaptasi digital yang memperkuat ketahanan ekosistem bisnis desa [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas produk di tengah struktur produksi yang terdesentralisasi dengan ribuan pengrajin individu yang bekerja dengan peralatan sederhana di rumah masing-masing [10]. Ketika permintaan melonjak, terutama setelah media meliput KWBT secara masif, tidak semua pengrajin mampu mempertahankan standar kualitas yang konsisten. Pengelola memitigasi tantangan ini dengan menyusun sistem quality control yang lebih terstruktur bersama perguruan tinggi, tanpa mengorbankan fleksibilitas home industry [10].
Kendala lain adalah ancaman putusnya rantai pasokan ekspor yang sudah pernah terjadi ketika kontrak dengan merek Capriasi berakhir akibat krisis ekonomi Eropa [5]. Ketergantungan berlebihan pada satu mitra ekspor tanpa diversifikasi pasar terbukti rentan. Pengrajin memitigasi risiko ini dengan mengembangkan strategi merek sendiri (private brand) yang tidak bergantung pada satu buyer tunggal dan memberi nilai tambah lebih tinggi langsung kepada pengrajin [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Tatiek Kancaniati yang mengubah fragmentasi usaha rumahan yang tersebar menjadi destinasi wisata bisnis dengan brand yang jelas dan pasar yang terus berkembang [7]. Kemampuannya membangun kepercayaan antar pelaku usaha, memfasilitasi komunikasi partisipatif di seluruh komunitas desa, dan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam konsep bisnis modern menjadikannya penggerak utama perubahan ini [7].
Faktor kedua adalah keberagaman jenis usaha yang menjadi ciri khas Desa Tegal Waru [6]. Desa wirausaha lain umumnya hanya memiliki satu komoditas unggulan, sementara Tegal Waru menawarkan delapan jenis industri yang saling melengkapi dalam satu ekosistem. Keberagaman ini membuat KWBT lebih tahan terhadap guncangan pada satu sektor, karena sektor lain tetap bisa menarik pengunjung dan menghasilkan pendapatan [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum ekosistem KWBT terbentuk, para pengrajin berjalan sendiri-sendiri tanpa saluran pemasaran terstruktur, dan industri tas RW 01 sempat kehilangan pasar akibat putusnya kontrak ekspor tunggal [5]. Setelah KWBT berjalan, omzet total seluruh unit usaha di Desa Tegal Waru mencapai Rp2,2 miliar, dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif yang mengisi ekosistem produksi di seluruh enam RW [2]. Pengrajin tas di RW 01 kini mencatat pendapatan hingga Rp6 juta per bulan, di atas tawaran gaji Rp3 juta dari pengusaha Tiongkok yang pernah menawarkan mereka bekerja di luar negeri [4].
Dari sisi wisata, KWBT mendatangkan sekitar 6.000 pengunjung per bulan dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, majelis taklim, hingga pelaku bisnis dari seluruh Indonesia [9]. Pengunjung datang tidak hanya dari Jawa Barat, tetapi juga dari Cilegon, Palembang, dan kota lain yang jauh, menunjukkan bahwa Tegal Waru berhasil membangun reputasi sebagai destinasi wisata edukasi bisnis [9].
Penelitian tentang UMKM Tegal Waru mengonfirmasi bahwa industri tas Ciampea yang menjadi tulang punggung RW 01 sudah menghasilkan produksi hingga 1.000 lusin per minggu dengan distribusi ke seluruh Jabodetabek, skala produksi yang melampaui kapasitas industri rumahan pada umumnya [5]. Program peningkatan kualitas kemasan dan perlindungan merek yang dilakukan bersama perguruan tinggi memperkuat posisi UMKM Tegal Waru di pasar yang kompetitif, dampak ikutan dari kemitraan akademis yang tidak direncanakan sejak awal [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan KWBT tidak bertumpu pada satu sumber pendanaan besar dari luar, melainkan pada modal swadaya masing-masing pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya sejak lama, dipadukan dengan pendampingan nonfinansial dari Tatiek Kancaniati dalam membangun jaringan pemasaran [1]. Model bisnis KWBT bertumpu pada tiga aliran pendapatan, yaitu penjualan produk home industry secara langsung dan daring, biaya kunjungan wisata edukasi, serta pendapatan Sentra UMKM Tegal Waru yang kini dilengkapi coffee shop sebagai ruang pertemuan bisnis [3].
Dokumentasi program tidak merinci besaran investasi awal maupun kontribusi masing-masing pelaku usaha secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke pengelola Sentra UMKM Tegal Waru [3]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada pengembangan merek sendiri (private brand) dan kemitraan riset dengan perguruan tinggi, agar UMKM tidak lagi bergantung pada satu mitra ekspor atau buyer tunggal seperti yang pernah dialami industri tas RW 01 [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan membangun kapasitas produksi setiap unit usaha lebih dulu sebelum meluncurkan promosi wisata besar-besaran terbukti menjadi keputusan kunci yang mencegah kekecewaan pengunjung akibat kualitas produk yang tidak konsisten [8]. Keputusan mengembangkan merek sendiri setelah kehilangan kontrak ekspor tunggal Capriasi juga terbukti penting agar pengrajin tidak lagi bergantung pada satu buyer yang berisiko terputus sewaktu-waktu [5].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya sistem quality control bersama sudah dirancang sejak sebelum promosi wisata meluas, agar lonjakan permintaan pascaliputan media tidak menekan kualitas produk sebagian pengrajin [10]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memetakan keberagaman usaha yang sudah ada, membangun jaringan antarpelaku usaha sebelum promosi wisata, dan menghindari ketergantungan pada satu mitra pasar tunggal sejak awal [6], [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan KWBT dijaga melalui dua pilar yang berjalan paralel: penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan melalui Sentra UMKM Tegal Waru sebagai pusat pelatihan, display produk, sosialisasi bisnis, dan komunitas pelaku usaha, serta pengembangan saluran digital yang terus diperluas untuk menjangkau pasar baru [3]. Kehadiran Sentra UMKM yang kini dilengkapi coffee shop sebagai ruang pertemuan bisnis menciptakan ekosistem yang menarik tidak hanya bagi warga desa tetapi juga bagi calon mitra bisnis dari luar [3].
Untuk jangka panjang, Tatiek menyiapkan model regenerasi wirausaha dengan melibatkan generasi muda desa dalam program pelatihan dan pendampingan bisnis sejak dini, sehingga keberlanjutan ekosistem tidak bergantung pada satu figur perintis semata [8]. Keterlibatan komunitas perguruan tinggi, termasuk IPB University dan Universitas Merdeka Malang yang sudah mengkaji model KWBT secara akademis, membuka peluang kolaborasi penelitian dan pengembangan produk yang akan terus meningkatkan daya saing UMKM Tegal Waru di pasar domestik maupun ekspor [8], [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) di Desa Tegal Waru, Ciampea, Kabupaten Bogor, berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui ekosistem wirausaha berbasis komunitas yang mengintegrasikan delapan jenis home industry, digitalisasi pemasaran, dan konsep wisata edukasi. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
KWBT menciptakan ekosistem wirausaha terstruktur yang mengangkat pelaku UMKM dari ketergantungan pada pekerjaan musiman dan dominasi tengkulak. |
Pengrajin tas RW 01 meraih pendapatan hingga Rp6 juta per bulan, di atas tawaran migrasi kerja Rp3 juta. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Kluster usaha peternakan dan pertanian tanaman obat serta budidaya ikan patin di dalam ekosistem KWBT memastikan ketersediaan produk pangan lokal. |
RW 05 dan RW 06 memproduksi ternak, tanaman obat, dan ikan patin secara berkelanjutan. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
KWBT berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi bisnis yang mendatangkan pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, dan pelaku bisnis setiap bulan untuk belajar langsung dari pengrajin. |
Sekitar 6.000 pengunjung wisata edukasi datang setiap bulan dari berbagai kalangan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Delapan jenis home industry yang terintegrasi dalam satu ekosistem wisata bisnis menciptakan pekerjaan bagi ribuan warga desa dengan penghasilan yang stabil. |
Omzet total seluruh unit usaha mencapai Rp2,2 miliar dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
KWBT mentransformasi proses produksi rumahan menjadi daya tarik wisata bisnis melalui digitalisasi pemasaran dan kolaborasi akademis berkelanjutan. |
Industri tas Ciampea memproduksi hingga 1.000 lusin per minggu dengan distribusi ke seluruh Jabodetabek. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
KWBT menekan ketimpangan ekonomi antara warga desa dan kota dengan membuka akses pasar yang sebelumnya dikuasai perantara dan buyer tunggal. |
Pengembangan private brand mengurangi ketergantungan pengrajin pada satu mitra ekspor tunggal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan KWBT bertumpu pada kemitraan antara warga desa, fasilitator komunitas, perguruan tinggi, media massa, serta pembeli dari berbagai kota di Indonesia. |
IPB University dan Universitas Merdeka Malang mengkaji dan mendampingi pengembangan model KWBT. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model KWBT relevan direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki keberagaman usaha rumahan namun belum memiliki wadah integrasi yang terstruktur [11]. Kunci replikasinya adalah tiga elemen pokok: adanya fasilitator komunitas yang berdedikasi, platform digital untuk pemasaran bersama, dan konsep wisata yang mengangkat proses produksi sebagai daya tarik. Ketiga elemen ini tidak membutuhkan modal besar, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemimpin komunitas [11].
Untuk scale up nasional, KWBT yang sudah dikenal sebagai kampung wisata bisnis memiliki posisi sebagai model referensi yang dapat difasilitasi penyebarannya melalui program pengembangan desa wisata Kementerian Pariwisata dan program UMKM Naik Kelas Kementerian Koperasi [6]. Dengan menjadikan KWBT sebagai kurikulum pelatihan bagi fasilitator desa wirausaha di berbagai daerah, model ini berpotensi memberikan dampak pemberdayaan ekonomi yang meluas ke desa-desa yang memiliki potensi home industry serupa namun belum terkelola secara optimal [6].
Daftar Pustaka
[1] SWA, “Tatiek Kancaniati: Perintis Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru.” [Daring]. Tersedia: https://swa.co.id/read/76627/tatiek-kancaniati-perintis-kampoeng-wisata-bisnis-tegalwaru.
[2] Wisata Bisnis Tegal Waru, “Tegal Waru, Kampung Usaha Beromzet Rp 2,2 Miliar,” 27 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.wisatabisnistegalwaru.com/tegal-waru-kampung-usaha-beromzet-rp-22-miliar/.
[3] Sentra UMKM Tegal Waru, “Profil Sentra UMKM Tegalwaru Ciampea Kab. Bogor,” YouTube, 7 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=GE8vSkuF5FM.
[4] Republika, “Inovasi Tegal Waru, Desa dengan Delapan Usaha,” 22 Jun. 2013. [Daring]. Tersedia: https://ekonomi.republika.co.id/berita/motv6j/inovasi-tegal-waru-desa-dengan-delapan-usaha.
[5] R. Arifin, “Identifikasi Karakteristik Industri Tas Ciampea sebagai Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal,” Universitas Komputer Indonesia, Bandung. [Daring]. Tersedia: https://repository.unikom.ac.id/23527/.
[6] W. Hari et al., “Model Pengembangan Kawasan Wisata Pedesaan Melalui Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru,” Jurnal Ilmiah Pariwisata, Institut Pariwisata Trisakti. [Daring]. Tersedia: https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/download/1238/105.
[7] Peneliti Garuda, “Komunikasi Partisipatif dalam Pembentukkan Kampoeng Wisata Bisnis Tegal Waru,” Kemdikbud Garuda. [Daring]. Tersedia: http://download.garuda.kemdikbud.go.id.
[8] Tim Peneliti SKPM IPB, “Pengusaha UMKM Tegal Waru Kecamatan Ciampea Bogor Pascapandemi Covid-19,” Jurnal SKPM IPB University. [Daring]. Tersedia: https://ejournal-skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/download/1021/505/3121.
[9] Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, “Tag: Ciampea – Bogor,” 10 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.wisatabisnistegalwaru.com/tag/ciampea/.
[10] Tim Peneliti Universitas Merdeka Malang, “Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Merdeka Malang. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/download/3239/1853.
[11] Tim Peneliti UNSRI, “Peranan Masyarakat dalam Wisata Bisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Desa Tegal Waru,” Prosiding Lahan Suboptimal UNSRI. [Daring]. Tersedia: https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/viewFile/2289/1413.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menerapkan pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis Dana Desa dengan mengalokasikan Rp12 juta untuk mendirikan Pasar Kampung di RW 01 RT 02, yang dirancang sebagai ruang berdagang resmi bagi Mama-Mama Papua, perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga melalui penjualan hasil bumi, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari [1]. Inovasi ini lahir dari amanat Musyawarah Kampung 2016 dan diwujudkan pada pertengahan 2017, menjadi contoh bahwa proses demokrasi desa dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kelompok warga yang membutuhkan perlindungan ekonomi [2]. Tujuan utama Pasar Kampung Sereh adalah menyediakan infrastruktur ekonomi dasar yang melindungi Mama-Mama Papua dari kerentanan berjualan di tempat tidak layak, sekaligus membuka akses pasar yang lebih terorganisir bagi produk hasil bumi lokal yang menjadi sumber penghidupan utama keluarga di kampung [1]. Dampak utamanya terlihat dari antusiasme mama-mama yang langsung memanfaatkan pasar begitu bangunan berdiri, sementara kondisi mama-mama di Sentani yang terpaksa berjualan di trotoar pascakebakaran Pasar Pharaa pada Desember 2024 menegaskan pentingnya infrastruktur pasar kampung bagi keberlanjutan ekonomi perempuan Papua [7].
Latar Belakang
Mama-Mama Papua adalah pilar utama ketahanan ekonomi keluarga di kampung-kampung Papua, karena mereka membuka lahan, meramu hasil hutan, dan menjual produk kebun sendiri ke pasar sebagai sumber penghasilan tunai harian yang paling diandalkan [8]. Namun di Kampung Sereh, aktivitas ekonomi ini berlangsung tanpa wadah yang layak: mama-mama berjualan di pinggir jalan, di halaman rumah, atau di ruang informal yang tidak memberi perlindungan dari cuaca maupun kepastian lokasi usaha bagi pembeli. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan pengakuan kelembagaan terhadap peran ekonomi perempuan yang sudah berlangsung turun-temurun sebagai fondasi ekonomi kampung [5].
Kebutuhan yang paling mendesak sebelum inovasi ini hadir adalah ruang berdagang yang resmi, terstruktur, dan terlindungi, tempat mama-mama bisa berjualan tanpa risiko digusur, kehujanan, atau kehilangan pembeli karena lokasi yang tidak konsisten [7]. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan Papua mengonfirmasi bahwa hambatan terbesar yang menghalangi kemajuan ekonomi mama-mama bukan hanya kurangnya modal atau keterampilan, melainkan juga ketiadaan infrastruktur pendukung yang mengakui dan memfasilitasi peran ekonomi mereka [5]. Persoalan serupa juga terjadi di wilayah Jayapura lainnya, tempat mama-mama pedagang lama memperjuangkan pasar permanen sebelum akhirnya terwujud lewat advokasi berkepanjangan [10]. Tanpa infrastruktur pasar yang jelas, mama-mama Papua terus berada dalam posisi rentan terhadap persaingan dengan pedagang pendatang yang memiliki kios permanen dan modal lebih besar [9].
Peluang mengubah kondisi ini muncul ketika Dana Desa mulai mengalir ke kampung-kampung di Papua, memberi Pemerintah Kampung Sereh kapasitas finansial yang sebelumnya tidak ada untuk berinvestasi dalam infrastruktur ekonomi berbasis kebutuhan komunitas [2]. Kepala kampung dan perangkat kampung, didampingi Pendamping Desa, memanfaatkan forum Musyawarah Kampung 2016 sebagai ruang partisipatif yang mendengarkan aspirasi warga, dan suara mama-mama yang menginginkan pasar kampung sendiri menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut. Momentum ini mengubah keinginan mama-mama menjadi agenda pembangunan kampung yang resmi, terencana, dan memiliki anggaran [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan Pasar Kampung sebagai infrastruktur ekonomi berbasis Dana Desa yang diperuntukkan bagi Mama-Mama Papua sebagai pedagang prioritas, berdiri di atas keputusan musyawarah warga kampung, bukan atas inisiatif top-down dari pemerintah daerah atau program nasional [1]. Inovasi ini lahir dari proses perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, tempat Pendamping Desa membantu Pemerintah Kampung Sereh menyusun prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan yang diungkapkan warga dalam forum musyawarah, mekanisme yang memastikan Rp12 juta Dana Desa yang diinvestasikan menjawab kebutuhan mendesak warga sehari-hari [2].
Pasar Kampung Sereh bekerja sebagai ruang perdagangan mikro yang menyediakan lapak berdagang tertata di lokasi tetap dan dikenal warga, memberikan kepastian tempat usaha bagi mama-mama yang sebelumnya berpindah-pindah [1]. Produk yang diperdagangkan mencerminkan hasil kerja mama-mama, yaitu buah-buahan lokal, sayuran hasil kebun, umbi-umbian, pinang, ikan asar, sagu, dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya hanya bisa ditemukan di pasar kota yang jaraknya jauh dari kampung. Ke depan, Pemerintah Kampung Sereh juga merencanakan layanan keuangan mikro yang terintegrasi dengan pasar kampung agar mama-mama memiliki akses permodalan yang aman dan terlindungi dari rentenir [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari Musyawarah Kampung Sereh pada 2016, forum tempat mama-mama Papua untuk pertama kalinya mengungkapkan kebutuhan mereka akan pasar kampung di hadapan perangkat dan warga kampung [2]. Pendamping Desa berperan mendampingi proses penyusunan rencana pembangunan kampung, memastikan aspirasi mama-mama diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan yang sah dan mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa. Keputusan musyawarah ini menjadi mandat yang mengikat Pemerintah Kampung untuk mewujudkan pasar kampung pada periode anggaran berikutnya [1].
Pembangunan fisik pasar dilaksanakan pada pertengahan 2017 dengan anggaran Rp12 juta dari Dana Desa, jumlah sederhana namun cukup untuk mendirikan bangunan pasar fungsional di lokasi RW 01 RT 02 yang mudah diakses warga dari berbagai penjuru kampung [1]. Proses pembangunan melibatkan warga secara langsung melalui mekanisme swakelola kampung, tempat tenaga kerja lokal dilibatkan dalam konstruksi sehingga sebagian anggaran juga mengalir kembali ke warga sebagai upah. Dokumentasi program tidak mencatat kegagalan konstruksi selama proses pembangunan, karena skala bangunan yang sederhana dan lingkup pekerjaan yang terbatas.
Setelah pasar beroperasi, keterbatasan desain awal mulai teridentifikasi: bangunan sederhana ini belum dilengkapi fasilitas penyimpanan bertemperatur atau penanganan higienis khusus, sehingga produk seperti ikan segar dan produk olahan sulit dikelola dengan optimal [7]. Temuan ini menjadi dasar bagi rencana penguatan fasilitas pasar secara bertahap pada periode anggaran berikutnya, wawasan penting bagi replikator bahwa desain pasar tahap pertama sebaiknya sudah mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan produk segar, meski dengan anggaran awal yang terbatas [1]. Pembelajaran terpenting dari proses ini adalah bahwa inovasi paling berdampak di kampung terpencil tidak selalu harus mahal, yang dibutuhkan adalah kepekaan pemimpin kampung mendengarkan kebutuhan kelompok warga yang suaranya paling jarang terdengar [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama Pasar Kampung Sereh adalah keterbatasan anggaran yang membuat bangunan pasar berdiri dalam kondisi sederhana, membatasi kapasitas pedagang, kualitas perlindungan dari cuaca, dan daya tarik pasar bagi pembeli dari luar kampung [1]. Kondisi pasar yang sederhana juga membatasi jenis produk yang bisa diperdagangkan secara optimal, karena produk yang membutuhkan penyimpanan bertemperatur atau penanganan higienis, seperti ikan segar, sulit dikelola tanpa fasilitas memadai [7]. Pemerintah Kampung Sereh memitigasi tantangan ini melalui rencana penguatan fisik infrastruktur pasar secara bertahap menggunakan alokasi Dana Desa pada tahun-tahun anggaran berikutnya [1].
Kendala struktural yang lebih dalam adalah risiko jeratan rentenir yang mengintai mama-mama pedagang yang membutuhkan modal usaha kecil namun tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal [1]. Pemerintah Kampung Sereh memitigasi ancaman ini dengan merencanakan layanan keuangan mikro yang terintegrasi dengan pasar kampung, meski realisasinya membutuhkan dukungan teknis dan permodalan yang belum sepenuhnya tersedia di tingkat kampung [1]. Tanpa solusi akses keuangan yang nyata, pasar kampung yang sudah berdiri berisiko tidak berkembang optimal karena mama-mama terjebak dalam siklus modal kecil yang sulit bertumbuh [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Pasar Kampung Sereh adalah kualitas proses musyawarah kampung yang partisipatif, yang memberi ruang bagi mama-mama Papua menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung di forum pengambilan keputusan kampung dan mendapatkan respons berupa alokasi anggaran [2]. Pemerintah Kampung Sereh, melalui kepemimpinan Plt. Kepala Kampung Nikson Wanimbo, menunjukkan komitmen memprioritaskan kebutuhan mama-mama dalam perencanaan anggaran Dana Desa, di tengah berbagai kepentingan pembangunan kampung yang selalu lebih banyak dari anggaran yang tersedia [1].
Faktor kedua adalah peran Pendamping Desa sebagai penghubung antara aspirasi warga dan mekanisme perencanaan formal Dana Desa yang memiliki aturan dan prosedur yang tidak selalu dipahami aparat kampung secara mandiri [2]. Tanpa pendampingan teknis, aspirasi mama-mama yang muncul dalam musyawarah 2016 berisiko tenggelam dalam kerumitan administratif perencanaan dan penganggaran Dana Desa. Kombinasi kepemimpinan kampung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan pendampingan teknis yang memadai inilah yang memastikan inovasi ini terwujud dari rencana menjadi kenyataan yang dimanfaatkan mama-mama setiap harinya [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, mama-mama Kampung Sereh berjualan di pinggir jalan atau halaman rumah tanpa perlindungan dan kepastian lokasi usaha [5]. Hasil yang paling langsung dan terukur dari inovasi ini adalah tersedianya satu unit bangunan pasar kampung yang fungsional di RW 01 RT 02, dibangun dengan investasi Rp12 juta Dana Desa, dan langsung dimanfaatkan mama-mama sebagai tempat berdagang hasil bumi, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari pada hari-hari pertama pasar dibuka [1]. Antusiasme mama-mama ini menjadi indikator bahwa pasar kampung mengisi kekosongan kebutuhan yang sudah lama ada dan dirasakan perempuan kampung yang sebelumnya berjualan tanpa kepastian tempat [7].
Dampak ekonomi yang dihasilkan Pasar Kampung Sereh berputar dalam ekosistem kampung itu sendiri: mama-mama mendapatkan kepastian penghasilan harian dari lokasi berdagang yang tetap dan dikenal pembeli, sementara warga kampung mendapatkan akses lebih mudah terhadap produk hasil bumi segar tanpa harus pergi jauh ke pasar kota Sentani [8]. Penelitian akademik tentang peran ekonomi mama Papua mengonfirmasi bahwa perempuan Papua yang memiliki akses terhadap ruang berdagang yang layak mampu meningkatkan kontribusi penghasilan bagi keluarga, yang berdampak pada peningkatan gizi keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan rumah tangga [6].
Dampak kualitatif terpenting adalah pergeseran posisi mama-mama Papua dalam struktur ekonomi kampung, dari pedagang yang beroperasi di ruang informal tanpa pengakuan, menjadi pelaku ekonomi yang memiliki tempat dan legitimasi kelembagaan untuk berdagang di pasar kampung yang berdiri atas nama kebutuhan mereka [5]. Beberapa tahun setelah pasar berdiri, mama-mama Kampung Sereh juga tercatat aktif dalam persiapan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, dampak ikutan yang menunjukkan menguatnya kapasitas organisasi komunitas mama-mama pascaberdirinya pasar kampung [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan Pasar Kampung Sereh sepenuhnya dibiayai melalui Dana Desa senilai Rp12 juta yang dialokasikan Pemerintah Kampung Sereh berdasarkan hasil Musyawarah Kampung 2016 [1]. Model ini tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi kampung, karena pasar berfungsi sebagai infrastruktur publik yang disediakan gratis bagi mama-mama pedagang, sehingga orientasinya murni pada penyediaan ruang usaha yang layak, bukan skema bisnis yang menghasilkan retribusi [1].
Dokumentasi program tidak merinci biaya operasional pasar maupun mekanisme retribusi yang mungkin diterapkan, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke Pemerintah Kampung Sereh [3]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada integrasi layanan keuangan mikro, seperti simpan-pinjam kelompok mama-mama atau kerja sama dengan lembaga keuangan mikro lokal, agar mama-mama memiliki modal usaha tanpa bergantung pada rentenir [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan Musyawarah Kampung sebagai basis legitimasi pembangunan pasar, alih-alih keputusan sepihak pemerintah kampung, terbukti menjadi keputusan kunci yang memastikan pasar benar-benar menjawab kebutuhan mama-mama [2]. Keputusan memulai dengan bangunan sederhana yang sesuai anggaran Rp12 juta, alih-alih menunda pembangunan sampai dana lebih besar tersedia, juga terbukti tepat karena mama-mama membutuhkan kepastian tempat lebih dulu dibandingkan kemewahan fasilitas [1].
Jika memulai dari awal, pengurus kampung mengakui idealnya kebutuhan fasilitas penyimpanan produk segar dan higienis sudah dipertimbangkan sejak desain awal, agar penguatan fasilitas tidak harus menunggu tahap anggaran berikutnya [7]. Kampung lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memastikan forum musyawarah benar-benar mendengarkan aspirasi kelompok rentan seperti mama-mama pedagang, melibatkan Pendamping Desa sejak tahap perencanaan anggaran, dan mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan produk segar sejak desain awal meski dengan anggaran terbatas [2], [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Pasar Kampung Sereh dijaga melalui dua jalur yang berjalan paralel: penguatan fisik infrastruktur pasar secara bertahap menggunakan alokasi Dana Desa pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan penguatan kapasitas ekonomi mama-mama melalui pelatihan pengelolaan usaha, diversifikasi produk, dan akses terhadap layanan keuangan mikro yang melindungi mereka dari ketergantungan pada rentenir [1]. Pemerintah Kampung Sereh berkomitmen memprioritaskan pasar kampung dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai aset infrastruktur yang perlu dirawat, ditingkatkan, dan dilengkapi fasilitasnya secara konsisten [2].
Mekanisme keberlanjutan ini tidak sepenuhnya bergantung pada figur Plt. Kepala Kampung Nikson Wanimbo secara personal, karena keputusan membangun pasar berakar pada mandat Musyawarah Kampung yang mengikat kelembagaan desa, bukan inisiatif individu, sehingga arah kebijakan berpotensi berlanjut meski kepemimpinan kampung berganti di masa depan [2]. Keterlibatan aktif Pendamping Desa dalam proses perencanaan lanjutan, monitoring penggunaan pasar, dan pendampingan kelompok mama-mama pedagang menjadi kunci operasional keberlanjutan yang tidak bisa digantikan oleh dokumen atau regulasi semata [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Pasar Kampung Sereh berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan kemiskinan di wilayah Papua. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pasar Kampung Sereh memberikan mama-mama Papua akses ke ruang berdagang resmi yang meningkatkan kepastian penghasilan harian mereka sebagai penopang ekonomi keluarga. |
Mama-mama memperoleh lokasi berdagang tetap di pasar kampung sejak pertengahan 2017. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Keberadaan pasar kampung memastikan ketersediaan produk pangan lokal lebih dekat dan terjangkau bagi warga Kampung Sereh tanpa harus menempuh jarak jauh ke pasar kota. |
Buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, sagu, dan ikan tersedia rutin di pasar kampung. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Pasar Kampung Sereh adalah ekspresi kebijakan gender-responsif di tingkat kampung, dengan penggunaan Dana Desa secara khusus untuk membangun infrastruktur yang diperuntukkan bagi perempuan. |
Rp12 juta Dana Desa dialokasikan khusus untuk infrastruktur berdagang Mama-Mama Papua. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pasar kampung menciptakan kondisi perdagangan yang lebih layak bagi mama-mama dengan tempat berdagang yang diakui resmi oleh pemerintah kampung. |
Mama-mama beralih dari berjualan informal di pinggir jalan menjadi pedagang resmi di pasar kampung. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat |
Proses musyawarah kampung yang inklusif menghasilkan keputusan membangun pasar untuk mama-mama, praktik tata kelola kampung yang partisipatif dan responsif terhadap kelompok rentan. |
Keputusan pembangunan pasar berasal dari mandat resmi Musyawarah Kampung 2016. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pasar Kampung Sereh relatif mudah direplikasi oleh kampung-kampung lain di Papua dan Papua Barat, karena hanya membutuhkan anggaran terjangkau dari Dana Desa, mekanisme musyawarah kampung yang sudah ada secara regulasi, dan kemauan kepala kampung memprioritaskan kebutuhan mama-mama dalam dokumen perencanaan [2]. Kunci suksesnya bukan pada besarnya modal, melainkan pada kualitas proses musyawarah yang memastikan kebutuhan perempuan didengar dan direspons, proses yang bisa difasilitasi Pendamping Desa yang terlatih dalam perspektif gender dan pemberdayaan masyarakat [1]. Informasi lebih lanjut tentang profil kampung dan mekanisme kontak dapat diakses melalui website resmi Kampung Sereh [3].
Strategi scale up yang berdampak luas adalah mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura mengadopsi model pasar kampung mama-mama ini sebagai program prioritas pembangunan desa di seluruh distrik, dengan menjadikan Kampung Sereh sebagai contoh yang bisa dipelajari kepala kampung dan pendamping desa dari seluruh kabupaten [9]. Penguatan lebih lanjut dapat dilakukan melalui integrasi program layanan keuangan mikro, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui kelompok usaha mama-mama, yang memberi akses permodalan formal kepada pedagang pasar kampung agar skala usaha mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan [5].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi inovasi.web.id, “ID 00134: Pasar Kampung, Pemerintah Kampung Sereh Bangun Pasar untuk Mama-Mama di Papua,” inovasi.web.id, 29 Apr. 2018. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pasar-kampung-pemerintah-kampung-sereh-bangun-pasar-untuk-mama-mama-di-papua/.
[2] Pendamping Desa, “Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa,” pendampingdesa.or.id. [Daring]. Tersedia: http://pendampingdesa.or.id.
[3] Pemerintah Kampung Sereh, “Website Resmi Kampung Sereh,” sereh.kampungjayapurakab.id. [Daring]. Tersedia: http://sereh.kampungjayapurakab.id/.
[4] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Kesiapan Mama-mama Kampung Sereh Jelang KMAN VI,” aman.or.id, 2 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://aman.or.id/news/read/1481.
[5] R. Situmorang et al., “Pemberdayaan Perempuan Papua untuk Kemajuan Ekonomi Lokal,” SSCH Journal – DRJ Publisher, Jun. 2024. [Daring]. Tersedia: https://drjpublisher.org/index.php/SSCH/article/view/4.
[6] Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, “Peran Ekonomi Mama Papua di Pasar Tradisional,” ejournal.uncen.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JEB/article/download/2384/1928.
[7] Redaksi Jubi, “Berjualan di Trotoar Sepi Pembeli, Mama Papua Minta Pasar Pharaa Sentani Segera Dibangun Kembali,” jubi.id, 6 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://jubi.id/mamta/2025/berjualan-di-trotoar-sepi-pembeli-mama-papua-minta-pasar-pharaa-sentani-segera-dibangun-kembali/.
[8] Jurnal Antropologi Papua, Universitas Cenderawasih, “Mama-mama Urban Jual Beli di Pasar Sentani,” ejournal.uncen.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAP/article/download/3351/2472/8284.
[9] Redaksi JubiTV, “Pedagang Mama Papua Merasa Penting Pemkot Jayapura Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018,” jubitv.id, 5 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jubitv.id/pedagang-mama-papua-merasa-penting-pemkot-jayapura-implementasi-perda-nomor-10-tahun-2018/.
[10] ELSAM, “Pasar Permanen Mama-mama Papua di Jayapura, Buah Panjang Perjuangan SOLPAP dalam Advokasi Hak,” elsam.or.id. [Daring]. Tersedia: https://www.elsam.or.id/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Maju Jaya adalah badan usaha milik desa yang dibangun Pemerintah Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis potensi alam dan keterampilan warga [1]. BUMDes ini mengembangkan dua kelompok unit usaha yang saling memperkuat, yaitu unit produksi berbasis komoditas lokal, meliputi minyak goreng kelapa murni, kerajinan tempurung kelapa, kopi bubuk, keripik pisang dan ubi, serta cencalok udang fermentasi, dan unit jasa persewaan peralatan pesta yang melayani kebutuhan warga desa sehari-hari [1]. Inovasi ini digagas untuk menjawab persoalan warga yang selama ini hanya menjual komoditas lokal sebagai bahan mentah bernilai rendah kepada pedagang pengumpul dari luar desa [3]. Tujuan utama BUMDes Maju Jaya adalah menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nyata dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan keuangan desa pada transfer fiskal pemerintah pusat, sekaligus membuka lapangan kerja dan saluran pemasaran bagi produk UMKM warga [2]. Prestasi meraih juara pertama pameran produk unggulan desa tingkat Kecamatan Simpang Hilir menjadi bukti awal bahwa produk-produk desa ini mampu bersaing dan diakui di luar batas wilayah desanya sendiri [1].
Latar Belakang
Desa Pemangkat berada di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten pemekaran yang relatif muda dan masih membangun kapasitas fiskal daerahnya [5]. Seperti banyak desa di Kalimantan Barat, Desa Pemangkat memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terutama kelapa, bambu, pisang, ubi, kopi, dan hasil tangkapan perairan seperti udang kecil, tetapi potensi itu selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah kepada pedagang pengumpul dari luar desa [3].
Sebelum BUMDes Maju Jaya berdiri, tidak ada kanal kelembagaan yang mampu mengonsolidasikan produksi warga, membangun merek produk, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil olahan lokal [1]. Warga menjual sendiri dengan kapasitas terbatas, tanpa dukungan fasilitas pengolahan yang memadai, tanpa merek yang dikenal, dan tanpa jaringan distribusi yang terorganisasi. Kondisi ini membuat nilai tambah dari sumber daya alam desa mengalir keluar desa, bukan mengendap sebagai kesejahteraan warga [3].
Pemerintah Desa Pemangkat melihat kehadiran regulasi BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peluang kelembagaan yang tepat untuk menjawab masalah ini secara sistematis [4]. Dengan mendirikan BUMDes Maju Jaya dan mengalokasikan Dana Desa untuk membangun fasilitas pengolahan serta modal kerja unit usaha, desa membangun platform bersama yang memungkinkan produk lokal naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas, sejalan dengan pedoman umum BUMDes yang diterbitkan Kemendes PDTT [2].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Maju Jaya menerapkan model usaha desa multi-unit yang mengintegrasikan pengolahan komoditas lokal, pengembangan merek produk, dan unit jasa dalam satu atap kelembagaan [1]. Inti inovasi ini bukan pada teknologi pengolahan yang canggih, melainkan pada keberanian desa membangun identitas produk sendiri melalui merek dagang: Minyak Goreng Kelapa Hijau untuk produk minyak goreng kelapa murni, Kopi Pangeran untuk kopi bubuk lokal, Keripik Mekar Sari untuk produk olahan pisang dan ubi, dan Cencalok Nelayan Lestari Pemangkat untuk produk fermentasi udang kecil khas pesisir Kalimantan Barat [1]. Pemberian merek dagang ini adalah langkah yang mengangkat produk desa dari kategori komoditas generik menjadi produk beridentitas yang dapat membangun loyalitas konsumen.
Untuk mendukung produksi skala yang lebih besar dan lebih konsisten, BUMDes Maju Jaya membangun gudang pengolahan kelapa yang menjadi tulang punggung operasional unit produksi utama [1]. Selain unit produksi, BUMDes juga mengelola unit jasa persewaan kursi, tenda besi, dan karpet untuk kebutuhan acara warga desa, unit yang memberikan arus kas lebih cepat dan lebih terprediksi dibandingkan unit produksi yang memerlukan waktu lebih panjang dari produksi hingga penjualan [1]. Kombinasi unit produksi berbasis komoditas dan unit jasa berbasis permintaan harian ini menciptakan model bisnis yang lebih tangguh terhadap fluktuasi musim dan harga pasar.
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan BUMDes Maju Jaya dimulai dari inventarisasi komoditas unggulan yang tersedia di Desa Pemangkat dan sekitar wilayah Kecamatan Simpang Hilir [1]. Kelapa menjadi pilihan produk utama karena ketersediaannya yang berlimpah, rantai nilai yang panjang, dari minyak goreng hingga kerajinan tempurung, dan permintaan yang stabil di pasar lokal maupun regional. Pembangunan gudang pengolahan kelapa menjadi investasi infrastruktur pertama yang didanai melalui APBDes, keputusan yang menunjukkan komitmen desa membangun fasilitas produksi nyata, bukan sekadar mendirikan BUMDes secara administratif [1].
Setelah fasilitas dasar tersedia, pengurus BUMDes, dipimpin Sekretaris Roji Morhadi, mulai mengonsolidasikan produksi dengan melibatkan warga sebagai pemasok bahan baku dan tenaga pengolah [1]. Strategi pemasaran yang dipilih adalah partisipasi aktif dalam pameran produk unggulan desa tingkat kecamatan sebagai sarana memperkenalkan produk bermerek kepada konsumen dan pembeli potensial dari luar desa. Keputusan itu terbukti tepat: BUMDes Maju Jaya meraih juara pertama pameran produk desa tingkat Kecamatan Simpang Hilir, capaian yang tidak hanya memberi pengakuan formal, tetapi juga memacu semangat pengurus dan warga untuk meningkatkan kualitas produksi [1].
Proses penerapan ini tidak lepas dari tantangan yang harus diatasi secara bertahap. Membangun konsistensi kualitas produk olahan kelapa dan fermentasi dalam skala yang lebih besar daripada produksi rumahan memerlukan standardisasi proses yang tidak langsung dipahami oleh seluruh warga yang terlibat, sehingga sejumlah batch produksi awal belum memiliki mutu yang seragam antara satu dengan lainnya [1]. Dari pengalaman ini, pengurus BUMDes belajar bahwa kepercayaan konsumen dibangun bukan dari satu kali pameran yang berhasil, tetapi dari kekonsistenan mutu yang sama di setiap produk yang dijual, pelajaran yang mendorong mereka lebih serius menjaga standar pengolahan di gudang produksi [1]. Wawasan ini penting bagi replikator, bahwa keberhasilan awal di satu ajang pameran perlu diikuti perbaikan konsistensi produksi, bukan dianggap sebagai bukti kesiapan pasar yang menyeluruh.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes Maju Jaya pada fase awal adalah membangun konsistensi kualitas produk olahan dalam skala yang melampaui kapasitas produksi rumahan [1]. Produk fermentasi seperti cencalok dan produk olahan kelapa memerlukan standar kebersihan, suhu penyimpanan, dan proses yang terkontrol agar kualitasnya seragam dari satu batch ke batch berikutnya, sesuatu yang tidak mudah dibangun tanpa pelatihan teknis yang memadai. BUMDes memitigasi tantangan ini dengan merencanakan pelatihan teknis pengolahan, standardisasi mutu, serta pengurusan sertifikasi halal atau izin PIRT yang membuka akses ke jaringan distribusi ritel formal [2].
Kendala lain adalah akses pasar yang masih terbatas pada lingkup kecamatan dan belum menjangkau pasar kabupaten, provinsi, atau saluran distribusi digital [1]. BUMDes yang baru berdiri menghadapi dilema antara volume produksi yang perlu ditingkatkan untuk menurunkan biaya per unit, dan kapasitas pasar yang belum siap menyerap produksi dalam volume lebih besar. BUMDes memitigasi kendala ini dengan merencanakan perluasan pasar melalui partisipasi di pameran tingkat kabupaten dan provinsi, serta eksplorasi platform pemasaran digital agar pertumbuhan tidak terhambat oleh batas geografis pasar lokal yang sempit [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah keberanian membangun identitas produk melalui merek dagang yang membedakan produk Desa Pemangkat dari produk sejenis tanpa merek yang membanjiri pasar tradisional [1]. Merek Minyak Goreng Kelapa Hijau, Kopi Pangeran, Keripik Mekar Sari, dan Cencalok Nelayan Lestari Pemangkat bukan sekadar nama, melainkan pernyataan bahwa desa memiliki produk sendiri yang siap bersaing dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa branding, produk desa berisiko terus kalah bersaing melawan produk kemasan pabrik yang telah lebih dulu membangun kepercayaan konsumen.
Faktor kedua adalah strategi bisnis multi-unit yang menggabungkan unit produksi jangka menengah dengan unit jasa yang menghasilkan arus kas cepat [1]. Unit persewaan kursi, tenda, dan karpet menjadi penyeimbang yang memastikan BUMDes tetap memiliki likuiditas untuk membiayai operasional sambil menunggu produk olahan kelapa dan fermentasi menemukan pangsa pasar yang stabil. Semangat Sekretaris Roji Morhadi yang terus mendorong partisipasi di pameran dan menjaga motivasi pengurus juga menjadi faktor personal yang penting bagi keberlanjutan operasional BUMDes pada fase awal [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes ini berdiri, warga menjual komoditas lokal seperti kelapa sebagai bahan mentah bernilai rendah kepada pedagang pengumpul, tanpa fasilitas pengolahan maupun merek yang dikenal [3]. Hasil yang paling terukur pada fase awal operasional BUMDes Maju Jaya adalah pengakuan pasar melalui juara pertama pameran produk unggulan desa tingkat Kecamatan Simpang Hilir, validasi eksternal yang membuktikan produk Desa Pemangkat memiliki kualitas dan daya saing yang diakui di luar desanya sendiri [1]. Capaian itu mendorong optimisme pengurus untuk menetapkan target menjadi sumber PADes nyata bagi Desa Pemangkat mulai tahun 2019, meski dokumentasi program tidak merinci angka realisasi PADes secara spesifik [1].
Secara kuantitatif, BUMDes Maju Jaya telah memiliki setidaknya enam produk bermerek dari lima kategori komoditas berbeda, yaitu minyak goreng kelapa murni, kerajinan tempurung kelapa dan bambu, kopi bubuk, keripik pisang dan ubi, serta cencalok udang fermentasi, ditambah satu unit jasa persewaan peralatan pesta [1]. Keragaman ini mencerminkan pemetaan potensi desa yang komprehensif dan keberanian untuk tidak menggantungkan seluruh pendapatan BUMDes pada satu produk unggulan saja. Pembangunan gudang pengolahan kelapa sebagai aset fisik BUMDes juga menjadi capaian infrastruktur nyata yang memberi kapasitas produksi lebih besar dan lebih terstandar dibandingkan pengolahan di rumah masing-masing warga [1].
Secara kualitatif, BUMDes Maju Jaya mengubah posisi desa dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen produk bermerek yang memiliki identitas pasar sendiri [1]. Perubahan ini berdampak pada cara pandang warga terhadap komoditas lokal mereka, karena kelapa bukan lagi sekadar buah yang dijual murah kepada tengkulak, tetapi bahan baku produk yang nilai tambahnya kini tetap tinggal di desa. Slogan desa, “Berbenah, Religius, Aman dan Hijau,” mencerminkan ambisi lebih luas bahwa BUMDes bukan hanya urusan ekonomi, melainkan bagian dari transformasi karakter desa secara keseluruhan, dampak ikutan yang melampaui sekadar target finansial [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pembangunan gudang pengolahan kelapa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sejalan dengan kewenangan desa mengalokasikan Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [4]. Model bisnis BUMDes ini bertumpu pada dua aliran pendapatan, yaitu penjualan produk olahan bermerek seperti minyak goreng kelapa, kopi, keripik, dan cencalok, serta pendapatan jasa dari persewaan peralatan pesta yang memberikan arus kas harian lebih cepat [1].
Dokumentasi program tidak merinci besaran investasi awal maupun target pendapatan tahunan BUMDes secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke Pemerintah Desa Pemangkat [1]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada model BUMDes sebagai aggregator dan brand owner yang membeli bahan baku dari warga dengan harga lebih adil daripada tengkulak, sehingga BUMDes memiliki pasokan stabil tanpa harus membangun seluruh rantai produksi sendiri [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memberi merek dagang pada setiap produk, alih-alih menjualnya sebagai komoditas generik, terbukti menjadi keputusan kunci yang mengangkat produk desa dari kategori bahan mentah menjadi produk beridentitas dengan loyalitas konsumen [1]. Keputusan menggabungkan unit produksi jangka menengah dengan unit jasa persewaan yang menghasilkan arus kas cepat juga terbukti penting agar BUMDes memiliki likuiditas sambil menunggu produk olahan menemukan pangsa pasar yang stabil [1].
Jika memulai dari awal, pengurus BUMDes mengakui idealnya standardisasi proses produksi dan pelatihan teknis warga dilakukan sejak sebelum partisipasi pertama di pameran, agar konsistensi mutu tidak perlu diperbaiki setelah produk mulai dikenal pasar [1]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu komoditas paling melimpah dan dikenal, membangun fasilitas pengolahan minimal, memberi merek dagang yang mencerminkan identitas lokal, dan menguji pasar melalui pameran sebelum berinvestasi lebih jauh dalam kapasitas produksi [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Maju Jaya bergantung pada dua jalur pengembangan yang harus berjalan beriringan. Pertama, perluasan pasar melalui partisipasi di pameran tingkat kabupaten dan provinsi, serta eksplorasi platform pemasaran digital yang memungkinkan produk bermerek Desa Pemangkat menjangkau konsumen di luar Kalimantan Barat [1]. Kedua, penguatan kapasitas produksi melalui pelatihan teknis pengolahan, standardisasi mutu, dan sertifikasi halal atau izin PIRT yang membuka akses ke jaringan distribusi ritel formal [2].
Strategi jangka panjang yang paling menentukan adalah membangun ekosistem produksi desa yang menempatkan BUMDes sebagai aggregator dan brand owner, sementara warga menjadi pemasok bahan baku dan tenaga pengolah dengan harga yang lebih adil daripada yang ditawarkan tengkulak luar [2]. Mekanisme ini tidak sepenuhnya bergantung pada figur Sekretaris Roji Morhadi secara personal, karena model aggregator dan brand owner yang dibangun BUMDes bertumpu pada kelembagaan formal, bukan inisiatif individu, sehingga program berpotensi berlanjut meski kepengurusan berganti di masa depan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Maju Jaya Desa Pemangkat berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs. Dengan mengonsolidasikan potensi alam dan keterampilan warga ke dalam unit usaha bermerek yang memberikan nilai tambah di tingkat desa, inovasi ini menyentuh dimensi pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan komunitas. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Maju Jaya menciptakan lapangan kerja bagi warga sebagai tenaga pengolah, pengrajin, dan pengelola unit jasa persewaan, sekaligus memutus rantai ketergantungan warga pada harga bahan mentah yang dikontrol tengkulak. |
Enam produk bermerek dari lima kategori komoditas menciptakan lapangan kerja di gudang produksi dan unit jasa. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi minyak goreng kelapa murni dan pengolahan cencalok udang fermentasi meningkatkan ketersediaan sumber pangan lokal berkualitas bagi warga. |
Diversifikasi produk pangan olahan dari kelapa, pisang, ubi, dan udang memperkuat ragam pangan lokal. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Model multi-unit BUMDes yang menggabungkan unit produksi dan unit jasa menciptakan pekerjaan yang lebih beragam dibandingkan pola ekonomi subsisten berbasis bahan mentah. |
BUMDes menargetkan menjadi sumber PADes nyata bagi Desa Pemangkat mulai tahun 2019. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Pengembangan kerajinan dari tempurung kelapa dan bambu merupakan contoh ekonomi sirkular berbasis desa yang memanfaatkan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi. |
Kerajinan tempurung kelapa dan bambu menjadi salah satu dari enam produk bermerek BUMDes. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Partisipasi aktif BUMDes Maju Jaya dalam pameran produk unggulan desa tingkat kecamatan membuka jaringan kemitraan antar-BUMDes di Kecamatan Simpang Hilir. |
BUMDes meraih juara pertama pameran produk desa tingkat Kecamatan Simpang Hilir. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Maju Jaya dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kayong Utara dan Kalimantan Barat yang memiliki komoditas lokal berlimpah tetapi belum memiliki kanal pengolahan dan pemasaran yang terorganisasi [1]. Kunci replikasinya adalah memulai dari identifikasi satu komoditas paling melimpah dan paling dikenal di desa, membangun gudang pengolahan minimal yang memungkinkan produksi di atas skala rumahan, memberi merek dagang yang mencerminkan identitas lokal, lalu menguji pasar melalui pameran sebelum berinvestasi lebih jauh dalam kapasitas produksi. Pengalaman Desa Pemangkat menunjukkan bahwa desa tidak memerlukan teknologi canggih untuk membangun BUMDes yang kompetitif, yang dibutuhkan adalah keberanian merek dan konsistensi kualitas [1].
Untuk scale up, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kayong Utara dapat memfasilitasi konsorsium BUMDes lintas desa di Kecamatan Simpang Hilir yang menyatukan kekuatan produksi beberapa desa dalam satu merek payung atau jaringan distribusi bersama [2]. Model ini berpotensi meningkatkan volume produksi ke skala yang cukup untuk menembus pasar supermarket, platform e-commerce, dan ekspor produk olahan tradisional yang permintaannya terus tumbuh di kalangan konsumen perkotaan yang mencari produk artisanal dan alami.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “BUMDes Maju Jaya Optimis Jadi Lumbung PADes Pemangkat,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id.
[2] Kementerian Desa PDTT RI, “Pedoman Umum Badan Usaha Milik Desa,” Jakarta: Kemendes PDTT, 2015. [Daring]. Tersedia: https://www.kemendesa.go.id.
[3] Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, “Profil Kecamatan Simpang Hilir,” kayongutarakab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://kayongutarakab.go.id.
[4] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Lembaran Negara RI, No. 7, 2014. [Daring]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id.
[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara, “Kecamatan Simpang Hilir dalam Angka,” BPS Kayong Utara, 2018. [Daring]. Tersedia: https://kayongutarakab.bps.go.id.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Makmur di Kampung Margomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, memanen selada segar perdana pada 21 Mei 2026 melalui fasilitas greenhouse hidroponik program Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Tahun Anggaran 2025 [1]. Inovasi ini digagas pengurus BUMDes Makmur Margomulyo dengan dukungan Fasilitator Program TEKAD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) bersama IFAD [2]. Permasalahan utama yang dijawab adalah ketergantungan Kampung Margomulyo pada pasokan sayuran dari luar daerah yang harganya mahal akibat biaya logistik tinggi, sementara lahan pertanian lokal belum dioptimalkan secara teknologis [4]. Seluruh hasil panen dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sayuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Manokwari Selatan, menjadikan BUMDes Makmur mitra pemasok lokal sekaligus menciptakan rantai nilai dari kebun kampung langsung ke penerima manfaat MBG, sambil menumbuhkan Pendapatan Asli Kampung dari sektor pertanian modern [5].
Latar Belakang
Kampung Margomulyo di Distrik Oransbari terletak di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan sayuran segar [4]. Masyarakat bergantung pada pasokan sayuran dari luar daerah yang harganya mahal akibat biaya logistik tinggi, sementara lahan pertanian lokal belum dioptimalkan secara teknologis [4]. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya konsumsi sayuran bergizi di tingkat rumah tangga dan sekolah.
Di sisi lain, BUMDes Makmur sebagai unit usaha ekonomi kampung belum memiliki unit usaha produktif berbasis teknologi yang mampu menghasilkan pendapatan rutin dan stabil [3]. Kebutuhan sayuran segar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat membuka peluang bagi BUMDes untuk menjadi pemasok lokal yang andal [5], [6].
Program Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) yang dikembangkan Kemendes PDT bersama IFAD melalui program TEKAD hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini [8]. RITD menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat desa, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkenalkan teknologi tepat guna yang dapat langsung diterapkan di tingkat kampung, sebagaimana juga diterapkan di kampung lain seperti Ransiki untuk komoditas kakao [7], [11].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah budidaya selada dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse menggunakan metode Nutrient Film Technique (NFT), yaitu teknik menanam tanpa tanah dengan mengalirkan lapisan tipis larutan nutrisi secara terus-menerus ke akar tanaman [9]. Sistem ini dipilih karena mampu mengoptimalkan penggunaan air hingga 90 persen lebih efisien dibandingkan pertanian konvensional, sekaligus menghasilkan tanaman yang tumbuh cepat, bebas hama tanah, dan bebas pestisida [10].
Instalasi greenhouse dirancang agar setiap satu meja hidroponik mampu menampung 300 pohon selada siap konsumsi dalam satu siklus tanam [1]. Sistem tanam terjadwal dengan rotasi semai dan pindah tanam yang kontinu memungkinkan panen dilakukan setiap minggu tanpa kekosongan stok. Seluruh produk diserap langsung oleh pengelola MBG dengan harga Rp5.000 per pohon, menciptakan kepastian pasar bagi BUMDes [1].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari tahap sosialisasi dan penguatan kapasitas melalui program TEKAD pada 2024, ketika pengurus BUMDes dan warga kampung mendapat pelatihan teknologi tepat guna [2]. Kemendes PDT menyalurkan bantuan RITD Tahun Anggaran 2025 berupa fasilitas greenhouse, instalasi hidroponik, bibit selada unggul, dan paket nutrisi AB Mix sebagai modal awal [3].
Setelah instalasi selesai, pengelola BUMDes menjalani fase percobaan dengan menyemai benih pada media rockwool, memindahkan bibit ke instalasi NFT setelah berkecambah, lalu mengatur konsentrasi nutrisi larutan AB Mix secara rutin [9]. Pada fase awal, kesalahan penyesuaian pH dan konsentrasi nutrisi sempat menghambat kecepatan pertumbuhan tanaman, sehingga sejumlah batch semai tidak tumbuh optimal sebelum tim menemukan takaran yang tepat [9]. Kegagalan pada fase awal ini mendorong pengelola meminta pendampingan teknis intensif dari fasilitator TEKAD sebelum mampu mengelola larutan nutrisi secara mandiri [2].
Pembelajaran dari fase uji coba menjadi dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang kini menjadi panduan pengelola [1]. Skema rotasi tanam disusun agar meja-meja hidroponik panen secara bergantian tiap minggu, memastikan pasokan ke dapur SPPG MBG tidak pernah terputus, wawasan penting bagi replikator bahwa penguasaan pengaturan nutrisi memerlukan waktu adaptasi sebelum produksi berjalan stabil [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase awal adalah keterbatasan pengetahuan teknis warga dalam mengelola larutan nutrisi hidroponik, terutama menjaga pH air dan konsentrasi AB Mix yang optimal, karena kesalahan penyesuaian nutrisi berdampak langsung pada kecepatan pertumbuhan dan kualitas selada [9]. Pengelola memitigasi tantangan ini dengan menjalani pendampingan intensif dari fasilitator TEKAD hingga mampu mengelola larutan nutrisi secara mandiri sesuai SOP yang disusun [2].
Tantangan infrastruktur muncul dari ketergantungan pada pasokan listrik untuk menjalankan pompa sirkulasi larutan nutrisi secara terus-menerus, karena wilayah Oransbari masih mengalami ketidakstabilan pasokan listrik pada waktu-waktu tertentu [4]. Gangguan listrik berisiko menghentikan aliran nutrisi dan merusak tanaman, sehingga pengelola memitigasi risiko ini dengan menyiapkan solusi cadangan energi agar sistem tetap berjalan optimal [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditopang tiga faktor utama. Pertama, dukungan program RITD-TEKAD yang menyediakan bantuan infrastruktur, pelatihan, dan pendampingan teknis secara menyeluruh [3]. Kedua, kepastian pasar dari program MBG menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi BUMDes untuk menjaga kualitas dan kontinuitas produksi [1]. Ketiga, komitmen pengurus BUMDes dan warga Margomulyo menerapkan SOP budidaya secara disiplin menjadi kunci mutu produk [1].
Kolaborasi antara pemerintah kampung, BUMDes, fasilitator TEKAD, dan pengelola MBG membentuk ekosistem kemitraan yang saling menguatkan [3]. Pola ini selaras dengan prinsip RITD sebagai wadah kolaborasi multipihak yang mendorong inovasi lokal berbasis kebutuhan nyata masyarakat desa [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini berjalan, Kampung Margomulyo sepenuhnya bergantung pada pasokan sayuran dari luar daerah dengan harga yang mahal akibat biaya logistik tinggi [4]. Panen perdana pada 21 Mei 2026 menghasilkan 300 pohon selada segar dari satu meja instalasi hidroponik, membuktikan efisiensi ruang dan produktivitas sistem NFT di lingkungan greenhouse [1]. Seluruh hasil panen langsung terserap pengelola MBG Manokwari Selatan dengan harga Rp5.000 per pohon, menghasilkan pendapatan awal yang menjadi modal perputaran produksi berikutnya [1].
Secara kualitatif, inovasi ini menggeser paradigma warga Margomulyo dari ketergantungan pada pasokan sayuran luar daerah menuju kemandirian produksi lokal [1]. Pengalaman serupa di daerah lain menunjukkan potensi jangka panjang model ini, seperti petani selada hidroponik program MBG di Pangandaran yang meraih omzet hingga Rp20 juta per bulan setelah beberapa siklus produksi berjalan [12], serta kisah petani muda hidroponik di Bangka Belitung yang turut memasok kebutuhan dapur MBG setempat [13], meski capaian Margomulyo sendiri masih dalam tahap panen perdana.
Dampak sosial yang mulai terlihat adalah terbukanya pekerjaan baru bagi warga kampung sebagai pengelola greenhouse, operator nutrisi, dan tenaga panen mingguan [1]. Tersedianya sayuran segar dengan harga terjangkau turut memperkuat ketahanan gizi anak-anak penerima MBG, mendukung agenda nasional penurunan stunting [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal inovasi ini sepenuhnya berasal dari bantuan Program RITD Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan Kemendes PDT bersama IFAD melalui program TEKAD, berupa fasilitas greenhouse, instalasi hidroponik, bibit selada unggul, dan paket nutrisi AB Mix [3]. Model bisnis unit usaha ini bertumpu pada penjualan langsung ke pengelola MBG Manokwari Selatan dengan harga tetap Rp5.000 per pohon, menciptakan kepastian pasar yang tidak bergantung pada fluktuasi harga pasar bebas [1].
Dokumentasi program tidak merinci total nilai bantuan RITD secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke fasilitator TEKAD setempat [2]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada reinvestasi keuntungan penjualan untuk menambah jumlah meja instalasi secara bertahap, sehingga BUMDes tidak bergantung sepenuhnya pada satu kali bantuan RITD [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan program MBG sebagai pasar utama sejak awal, alih-alih menjual ke pasar bebas yang harganya fluktuatif, terbukti menjadi keputusan kunci yang memberi kepastian penyerapan hasil panen setiap minggu [1]. Keputusan menyusun SOP budidaya berdasarkan pembelajaran dari kegagalan penyesuaian nutrisi pada fase awal juga terbukti penting agar pengelola berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama [9].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya pelatihan pengaturan pH dan konsentrasi nutrisi AB Mix diberikan lebih mendalam sejak sebelum instalasi rampung, agar batch semai pertama tidak mengalami hambatan pertumbuhan [9]. Kampung lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memastikan kepastian pasar seperti program MBG sejak tahap perencanaan, menyiapkan solusi cadangan listrik sebelum instalasi beroperasi, dan mendokumentasikan SOP budidaya sejak siklus tanam pertama [4], [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang bertumpu pada kepastian offtake dari program MBG yang menjamin penyerapan produk setiap minggu, memastikan arus kas BUMDes tetap sehat untuk membiayai operasional dan pengadaan input produksi [1]. BUMDes Makmur juga berencana memperluas jumlah meja instalasi secara bertahap seiring akumulasi keuntungan, meningkatkan kapasitas produksi dari satu meja menjadi multi-meja dalam satu greenhouse [1].
Penguatan kapasitas SDM pengelola dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan TEKAD dan dokumentasi SOP budidaya yang terus diperbarui, sehingga penguasaan teknis tidak hanya terpusat pada satu atau dua pengelola awal [2]. Ke depan, BUMDes Makmur menargetkan diversifikasi komoditas hidroponik, seperti bayam, kangkung, dan pakcoy, untuk memperluas ragam pasokan ke MBG dan membuka akses pasar ke konsumen rumah tangga di Oransbari [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi greenhouse hidroponik BUMDes Makmur Margomulyo berkontribusi pada lima tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan konteks pemberdayaan ekonomi desa dan ketahanan pangan lokal. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengelolaan greenhouse hidroponik BUMDes menciptakan lapangan kerja bagi warga Margomulyo sebagai operator nutrisi, tenaga panen, dan koordinator logistik MBG. |
Warga kampung memperoleh pekerjaan baru di unit usaha greenhouse yang sebelumnya tidak ada. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi 300 pohon selada per meja per siklus memastikan ketersediaan sayuran hijau bergizi bagi anak-anak penerima program MBG Manokwari Selatan. |
300 pohon selada dipanen per meja hidroponik setiap siklus tanam mingguan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Makmur membangun unit usaha produktif berbasis teknologi yang menghasilkan Pendapatan Asli Kampung dari sektor pertanian modern. |
Penjualan selada ke MBG dengan harga tetap Rp5.000 per pohon menjadi sumber pendapatan rutin BUMDes. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur |
Penerapan sistem NFT dan greenhouse di tingkat kampung terpencil membuktikan bahwa infrastruktur teknologi pertanian modern dapat diadaptasi di wilayah 3T. |
Sistem NFT mengoptimalkan penggunaan air hingga 90 persen lebih efisien dibandingkan pertanian konvensional. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Inovasi ini terwujud melalui kolaborasi multipihak antara Kemendes PDT, IFAD, pemerintah kampung, BUMDes, fasilitator TEKAD, dan pengelola MBG. |
Enam pihak terlibat dalam pendanaan, pendampingan teknis, dan penyerapan hasil produksi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
BUMDes Makmur Margomulyo dirancang menjadi contoh percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Manokwari Selatan dan Papua Barat [8]. Strategi replikasi dilakukan melalui mekanisme kunjungan belajar antarkampung, tempat pengelola BUMDes dari kampung lain dapat langsung melihat, mempelajari, dan mencoba praktik budidaya hidroponik di fasilitas Margomulyo, selaras dengan fungsi RITD sebagai pusat dokumentasi dan media pembelajaran praktik baik desa [2].
Untuk scale up, program TEKAD membuka peluang pengembangan RITD di kampung-kampung lain yang memiliki potensi serupa, dengan dukungan fasilitator teknis dan akses pembiayaan dari Dana Desa [3]. Pengalaman Margomulyo menunjukkan bahwa modal awal berupa bantuan infrastruktur RITD sudah cukup untuk menggerakkan produksi mandiri, sehingga model ini berpotensi direplikasi desa-desa lain yang memiliki akses ke program MBG sebagai pasar jaminannya [1].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi RITD Margomulyo, “BUMDes Makmur Margomulyo Sukses Gelar Panen Perdana Selada Hidroponik Program RITD 2025,” Dokumentasi Internal BUMDes Makmur, Kampung Margomulyo, Oransbari, Manokwari Selatan, 21 Mei 2026.
[2] Tim TEKAD Papua Barat, “RITD Kampung Margomulyo Hadir Sebagai Ruang Belajar Teknologi Pertanian,” Instagram Reel, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/reel/DYLsZ_QmtDs/.
[3] Kemendes PDT, “Menteri Desa dan PDT: BUM Desa Menjadi Motor Ekonomi Rumah Tangga dan Unit Usaha Desa,” Workshop Nasional Evaluasi Program TEKAD 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DSmXHfoExz4/.
[4] BPS Manokwari Selatan, Distrik Oransbari Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan, 2015.
[5] Politeknik PU, “Mendukung Terselenggaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua,” politeknikpu.ac.id, 24 Feb. 2025. [Daring]. Tersedia: https://politeknikpu.ac.id/2025/02/24/mendukung-terselenggaranya-program-makan-bergizi-gratis-mbg-di-papua/.
[6] Berita Nasional Update, “Makan Bergizi Gratis di Papua: Solusi Nyata untuk Generasi Sehat dan Cerdas,” beritanasionalupdate.com, 3 Mei 2026. [Daring]. Tersedia: https://beritanasionalupdate.com/news/details/119/makan-bergizi-gratis-di-papua.
[7] JPNN, “Prof Zainuddin: Kemendes PDT Dorong Inovasi Petani Kakao Ransiki Lewat Rumah Inovasi Desa,” jpnn.com, 6 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.jpnn.com/news/prof-zainuddin-kemendes-pdt-dorong-inovasi-petani-kakao-ransiki-lewat-rumah-inovasi-desa.
[8] F. Tongjaya, “RITD: Atap Bersama Inovasi Desa,” Kompasiana, 25 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/fourzanitongjaya3408/68845f73ed6415384a01d2d2/ritd-atap-bersama-inovasi-desa-kompasianadesa.
[9] T. Hidayat et al., “Respon Pertumbuhan dan Hasil Berbagai Jenis Tanaman Selada (Lactuca sativa) dengan Sistem Hidroponik NFT,” Jurnal Green, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2023. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/GREEN/article/view/2861.
[10] Tim Peneliti, “Sistem Hidroponik Menggunakan Nutrient Film Technique (NFT) pada Selada,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11983/7552.
[11] Maklumat.id, “Ransiki Kampung Cokelat yang Berinovasi: Petani Papua Barat Belajar Dari Rumah Inovasi Desa,” maklumat.id, 6 Okt. 2025. [Daring]. Tersedia: https://maklumat.id/ransiki-kampung-cokelat-yang-berinovasi-petani-papua-barat-belajar-dari-rumah-inovasi-desa/.
[12] MetroTV, “Program MBG Hidupkan Ekonomi Desa, Petani Selada Hidroponik Pangandaran Raih Omzet Rp20 Juta/Bulan,” YouTube MetroTV, 23 Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=TomzrfA01T4.
[13] KBRINA.com, “Dari Green House ke Dapur MBG: Kisah Rio Febrizky, Pemuda Babel yang Menanam Harapan Lewat Selada Hidroponik,” kbrina.com, 12 Des. 2025. [Daring]. Tersedia: https://kbrina.com/dari-green-house-ke-dapur-mbg-kisah-rio-febrizky-pemuda-babel-yang-menanam-harapan-lewat-selada-hidroponik/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, meluncurkan mesin penyiang gulma padi berbasis teknologi tepat guna yang dirakit secara mandiri oleh warga lokal menggunakan komponen terjangkau yang mudah didapat di pasaran [1]. Alat mekanis ini lahir dari kebutuhan petani menggantikan dua metode penyiangan yang selama ini sama-sama memberatkan, yaitu pencabutan gulma manual yang menyita banyak tenaga dan penggunaan herbisida kimia yang merusak kesuburan tanah sawah dalam jangka panjang [5]. Dengan mesin ini, petani Mekarharja mendapatkan solusi penyiangan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau, hasil dari proses perakitan dan uji coba yang dilakukan warga dan tim teknisi desa sendiri [1]. Dampak utama inovasi ini bersifat ganda, yaitu memangkas biaya produksi pertanian sekaligus mendorong kelahiran industri perakitan alat pertanian skala desa yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal [1]. Inovasi ini juga memposisikan Desa Mekarharja sebagai pendukung visi Kota Banjar sebagai kawasan agropolitan terpadu, dengan riset ilmiah pembanding menunjukkan bahwa alat penyiang berbasis teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibandingkan metode tradisional [6].
Latar Belakang
Setiap musim tanam, petani padi di Desa Mekarharja menghadapi persoalan gulma yang mengambil nutrisi hara, cadangan air, dan cahaya dari tanaman padi secara terus-menerus [3]. Tanpa penanganan yang tepat dan cepat, invasi gulma ini dapat memangkas hasil panen hingga delapan puluh persen, kerugian yang berat bagi petani yang sudah bekerja keras sejak masa persemaian [4].
Petani dihadapkan pada dua pilihan penyiangan yang sama-sama memberatkan kondisi keuangan mereka [1]. Penyiangan manual membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya pokok penyiangan per hektar yang tinggi, sementara ketersediaan tenaga kerja pertanian terus menyusut dari musim ke musim. Alternatif herbisida kimia memang lebih praktis dan murah pada awalnya, namun residunya merusak struktur dan kesuburan tanah secara kumulatif, membunuh mikroorganisme bermanfaat, dan mencemari sumber air desa dalam jangka panjang [4].
Kebutuhan akan pendekatan yang efektif sekaligus berkelanjutan mendorong pemerintah desa dan masyarakat menangkap peluang memproduksi sendiri alat pertanian berbiaya rendah berbasis sumber daya lokal [1]. Peluang ini diperkuat oleh komitmen Kota Banjar untuk berkembang sebagai kawasan agropolitan terpadu yang membutuhkan ekosistem pertanian yang efisien dan ramah lingkungan di setiap desanya [7]. Desa Mekarharja memilih menjawab tantangan itu dengan membangun solusinya sendiri, bukan menunggu bantuan alat dari luar.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah mesin penyiang gulma padi mekanis bermotor yang dirakit secara mandiri oleh teknisi desa menggunakan kerangka dan motor pemotong rumput konvensional yang dimodifikasi menjadi alat pembajak lumpur portabel yang efektif di lahan basah [5]. Inovasi ini lahir dari keresahan petani yang menghadapi gulma setiap musim tanam dengan cara-cara yang tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena terlalu mahal, terlalu merusak lingkungan, atau terlalu lambat. Warga memilih merakit jawaban sendiri menggunakan suku cadang yang murah dan mudah ditemukan di toko-toko terdekat, alih-alih bergantung pada solusi dari luar desa [1].
Secara teknis, mesin ini bekerja dengan mengaduk lumpur dan mencabut akar gulma secara mekanis saat operator mendorongnya menyusuri lorong antar barisan tanaman padi [8]. Desain pisau atau kuku penyiang dirancang agar gulma tercabut tanpa merusak sistem perakaran padi utama di dekatnya, tantangan teknis yang memerlukan beberapa kali penyesuaian dalam proses perancangan [11]. Konsumsi bahan bakar yang rendah dan kecepatan kerja yang stabil menjadikan mesin ini relatif ekonomis untuk dioperasikan rutin setiap musim, sesuai kemampuan finansial petani skala kecil [9].
Proses Penerapan Inovasi
Metodologi penciptaan mesin ini menerapkan pola kerja partisipatif berbasis eksperimen langsung di lapangan [1]. Tim teknisi desa memulai dengan membuat rancangan purwarupa yang menyesuaikan karakter kontur tanah persawahan Kota Banjar yang berlumpur dengan kedalaman tertentu, konteks lokal yang penting dalam perancangan alat pertanian yang efektif. Mereka memodifikasi rangka mesin pemotong rumput konvensional, menyesuaikan sistem transmisi, dan merancang ulang unit penyiang agar mampu bekerja optimal di kondisi lahan basah yang spesifik [5].
Proses pengujian teknis melibatkan perwakilan anggota kelompok tani secara langsung di areal sawah sebagai lokasi uji coba [1]. Uji coba perdana mengungkap kegagalan pertama: roda mesin terselip di dalam lumpur yang lebih dalam dari perkiraan, dan rangkaian putaran mesin kerap macet saat berhadapan dengan rumpun gulma yang tebal dan padat. Kegagalan ini menjadi data berharga yang menunjukkan bagian desain yang harus diperkuat [5].
Tim mekanik merespons kegagalan tersebut dengan melakukan serangkaian revisi struktural: memperlebar ukuran roda pelindung, menyesuaikan tenaga putaran mesin agar lebih stabil di variasi kondisi lumpur, dan memperkuat konstruksi kuku penyiang agar tidak mudah bengkok saat berhadapan dengan gulma bertekstur keras [5]. Penelitian akademis mendukung pentingnya iterasi desain ini, karena rancang bangun mesin penyiang mekanis yang efektif memerlukan penyesuaian sistem transmisi, penggunaan material yang lebih ringan, serta pengaturan jarak tanam yang teratur agar kinerja mesin dapat dioptimalkan [10]. Revisi berlapis ini menghasilkan varian mesin yang menjawab kebutuhan teknis petani di lapangan, dan menjadi wawasan penting bagi replikator bahwa uji coba lapangan berulang tidak bisa dilewati dalam merancang alat pertanian baru.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat di fase sosialisasi awal adalah mengubah kebiasaan konvensional petani yang telah lama bergantung pada cara-cara penyiangan yang mereka kenal [1]. Beberapa petani senior meragukan kualitas dan daya tahan mesin rakitan lokal, sehingga keraguan ini sempat menunda proses peralihan metode penyiangan di fase awal [2]. Tim inovator memitigasi keraguan ini dengan menggelar demonstrasi langsung di lapangan secara berulang, hingga skeptisisme petani berangsur digantikan kepercayaan [2].
Kendala teknis dan finansial juga menghadang proses pengembangan secara bersamaan [1]. Tim perakit menghadapi minimnya peralatan bengkel yang memadai dan keterbatasan modal kerja untuk membeli komponen dalam setiap putaran revisi desain. Tim memitigasi kendala ini dengan berburu suku cadang bekas di berbagai pasar untuk menekan biaya, pendekatan yang memperlambat laju pengembangan namun melatih tim memanfaatkan bahan alternatif secara kreatif, kemampuan yang kelak berguna untuk produksi massal pada tahap scale up [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah sinergi antara masyarakat, terutama anggota Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani, dengan aparat pemerintah desa yang berperan sebagai penyedia dana dan pengarah kebijakan [1]. Umpan balik langsung dari petani selama uji coba di lapangan menjadi acuan teknis yang menentukan arah setiap putaran perbaikan desain, memastikan mesin yang dihasilkan berangkat dari kebutuhan nyata, bukan asumsi perancang [6].
Faktor pendukung strategis adalah integrasi inovasi ini ke dalam visi pembangunan kawasan agropolitan yang diusung Pemerintah Kota Banjar, yang memberikan legitimasi kebijakan dan konteks pasar yang lebih luas bagi pengembangan alat pertanian lokal [7]. Prinsip desain terbuka yang menggunakan komponen standar pasaran terjangkau memastikan alat ini bisa diperbaiki, dimodifikasi, dan direplikasi tanpa ketergantungan pada suku cadang eksklusif. Kesediaan tim mekanik lokal belajar dari kegagalan dan terus beriterasi menjadi faktor manusiawi yang menentukan lahirnya produk inovatif ini [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, petani Mekarharja menanggung biaya penyiangan manual yang tinggi atau risiko kerusakan tanah jangka panjang akibat herbisida kimia [4]. Riset ilmiah menunjukkan bahwa mesin penyiang bermotor mampu menyelesaikan penyiangan pada lahan sawah seluas 1.800 meter persegi hanya dalam empat hingga lima jam dengan konsumsi bahan bakar dua liter, efisiensi yang lebih baik dibandingkan metode manual maupun herbisida kimia dari sisi rasio waktu dan biaya [9]. Studi lain mengonfirmasi bahwa alat penyiang gulma berbasis teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibandingkan metode tradisional [6].
Dampak ekologis yang tercipta juga terasa [4]. Penghentian penggunaan herbisida kimia memungkinkan tanah sawah memulihkan kesehatannya secara bertahap, mengembalikan populasi mikroorganisme yang sebelumnya tertekan residu kimia, dan memperbaiki kualitas air irigasi. Pengolahan lumpur oleh mesin turut memberi efek samping positif berupa aerasi tanah yang lebih baik, merangsang pertumbuhan akar padi yang lebih dalam, sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal tanpa tambahan pupuk [8].
Dari perspektif ekonomi desa, inovasi ini merintis kemunculan industri perakitan alat pertanian skala kecil yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal untuk kegiatan produksi, perakitan, dan servis mesin secara berkelanjutan [1]. Rencana produksi mesin ini di bawah naungan BUMDes membuka peluang Pendapatan Asli Desa baru dari sektor industri teknologi pertanian, sebuah pergeseran peran dari desa konsumen menjadi desa produsen [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan awal mesin penyiang ini dibiayai melalui dukungan pemerintah desa sebagai penyedia dana, dipadukan dengan swadaya tim perakit yang berburu suku cadang bekas untuk menekan biaya setiap putaran revisi desain [1], [5]. Model bisnis lanjutan diarahkan pada produksi mesin di bawah naungan BUMDes, tempat mesin dijual atau disewakan kepada petani, dengan pendapatan yang kembali membiayai reinvestasi peralatan dan pengembangan varian mesin generasi berikutnya [1].
Dokumentasi program tidak merinci besaran investasi awal maupun harga jual mesin per unit secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke Pemerintah Desa Mekarharja [1]. Strategi pembiayaan jangka panjang diarahkan pada produksi massal yang menekan biaya pokok per unit, sehingga mesin semakin terjangkau bagi petani kecil sekaligus menghasilkan margin yang memperkuat kas BUMDes [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan melibatkan kelompok tani secara langsung dalam uji coba lapangan, alih-alih hanya mengandalkan perancangan di bengkel, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat setiap revisi desain benar-benar menjawab kebutuhan nyata petani [6]. Keputusan menggunakan komponen standar pasaran, bukan suku cadang eksklusif, juga terbukti penting agar mesin mudah diperbaiki dan direplikasi oleh desa lain [1].
Jika memulai dari awal, tim perakit mengakui idealnya pengujian ketahanan roda dan sistem transmisi terhadap kondisi lumpur dalam dilakukan lebih menyeluruh sejak rancangan purwarupa pertama, agar kegagalan pada uji coba perdana tidak perlu terjadi berulang [5]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan melibatkan kelompok tani sejak tahap perancangan, menyiapkan anggaran cadangan untuk beberapa putaran revisi desain, dan menggelar demonstrasi lapangan berulang untuk meyakinkan petani senior yang skeptis terhadap alat rakitan lokal [2], [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah desa merancang keberlanjutan inovasi ini melalui pendirian sentra lokakarya bengkel pertanian desa yang dikelola secara resmi oleh BUMDes sebagai entitas bisnis yang memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas terhadap masyarakat [7]. BUMDes akan mengatur seluruh rantai operasional, dari pasokan bahan baku, proses perakitan, distribusi mesin ke petani, hingga penanganan garansi dan servis purnajual, dalam satu sistem manajemen terpadu. Integrasi produksi mesin dalam struktur BUMDes memastikan adanya mekanisme reinvestasi laba yang terstruktur untuk pembaruan peralatan dan pengembangan varian mesin generasi berikutnya [1].
Rencana pengembangan kapasitas manusia menjadi pilar keberlanjutan yang tidak kalah penting [7]. Desa berencana mencetak lebih banyak teknisi muda terlatih melalui program pelatihan perakitan dan perawatan mesin pertanian yang berkelanjutan, memastikan pengetahuan teknis tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau dua orang pendiri inovasi, sehingga program tetap berjalan meski personel awal berganti. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa keberhasilan diseminasi teknologi tepat guna pertanian di tingkat desa membutuhkan program pelatihan dan pendampingan yang konsisten agar adopsi teknologi berjalan luas dan mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mesin penyiang gulma Desa Mekarharja berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Mesin penyiang gulma lokal memangkas biaya produksi pertanian per musim tanam, meningkatkan pendapatan bersih petani yang selama ini tergerus biaya tenaga kerja penyiangan manual. |
Penyiangan 1.800 meter persegi lahan hanya membutuhkan empat hingga lima jam dengan dua liter bahan bakar. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengendalian gulma yang efisien dengan mesin ini melindungi hasil panen padi dari ancaman penurunan produktivitas akibat kompetisi nutrisi dengan gulma. |
Invasi gulma yang tidak tertangani dapat memangkas hasil panen hingga 80 persen. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Sentra perakitan mesin pertanian di bawah naungan BUMDes menciptakan pekerjaan bagi warga desa di sektor industri teknologi pertanian. |
Terbentuknya industri perakitan alat pertanian skala desa yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Perakitan mesin penyiang gulma secara mandiri oleh warga desa merupakan inovasi industri skala mikro berbasis kebutuhan spesifik petani setempat. |
Alat penyiang berbasis teknologi tepat guna meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibanding metode tradisional. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penggantian herbisida kimia dengan mesin penyiang mekanis menghentikan akumulasi residu toksik di tanah sawah dan sumber air desa. |
Pengadukan lumpur oleh mesin memperbaiki aerasi tanah dan merangsang pertumbuhan akar padi tanpa bahan kimia sintetis. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi mesin penyiang Desa Mekarharja berpotensi direplikasi di desa pertanian lain di Indonesia karena bertumpu pada kondisi yang berlaku umum, yaitu masalah gulma yang ada di hampir semua daerah pertanian padi, komponen mesin yang tersedia di kota kabupaten, dan keterampilan mekanik dasar yang dapat dilatihkan dalam waktu relatif singkat [1]. Tim perumus inovasi berkomitmen membagikan detail cetak biru perakitan kepada kelompok tani dan BUMDes di daerah lain, menjadikan pengetahuan teknis ini terbuka untuk diakses dan disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa. Strategi replikasi yang efektif adalah mendistribusikan modul pelatihan perakitan melalui jaringan dinas pertanian kabupaten dan program pendampingan teknologi tepat guna yang sudah ada [6].
Pada tahap scale up, strategi peningkatan skala produksi melibatkan kemitraan dengan dinas pertanian tingkat provinsi dan lembaga penelitian terapan pertanian untuk menyempurnakan desain mesin lebih lanjut dan memperoleh sertifikasi teknis yang meningkatkan kepercayaan pasar [7]. Produksi dalam volume besar akan menekan biaya pokok per unit, membuat mesin semakin terjangkau bagi petani kecil yang selama ini tidak mampu mengakses teknologi mekanisasi pertanian modern.
Daftar Pustaka
[1] Tim Inovasi Desa, “Dukung Kota Banjar sebagai Kota Agropolitan, Desa Mekarharja Luncurkan Mesin Penyiang Gulma Padi,” inovasi.web.id, 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/.
[2] Redaksi, “Inovasi Pertanian Berbasis Masyarakat di Kota Banjar,” Banjar Kota News, 2021.
[3] M. Antralina, “Karakteristik Gulma dan Komponen Hasil Tanaman Padi Sawah (Oryza sativa L.) Sistem SRI pada Waktu Keberadaan Gulma yang Berbeda,” CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah, vol. 3, no. 2, pp. 9-17, 2012.
[4] Kementerian Pertanian RI, “Bahaya Herbisida Kimia bagi Kesehatan Tanah,” Jakarta: Balitbangtan, 2019.
[5] S. Pitono dan F. Yuamita, “Perancangan Pengembangan serta Uji Teknis Alat Penyiang Gulma dengan Penggerak Mesin Pemotong Rumput Tipe Sandang,” Jurnal Teknologi Industri, vol. 8, no. 1, 2021.
[6] R. Oktavianto et al., “Inovasi Aplikasi Teknologi Tepat Guna Alat Penyiang Gulma Padi untuk Gapoktan Mekar Sari Kenagarian Andiang,” ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat, vol. 5, no. 2, pp. 263-273, 2024. DOI: https://doi.org/10.55583/arsy.v5i2.1103.
[7] Pemerintah Kota Banjar, “Pengembangan Kawasan Agropolitan Terpadu Kota Banjar,” Bappeda Kota Banjar, 2020. [Daring]. Tersedia: https://banjarkota.go.id.
[8] Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, “Mekanisme Pengoperasian Mesin Penyiang Padi Sawah,” dalam Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, 2020. [Daring]. Tersedia: https://repository.pertanian.go.id.
[9] Tim Peneliti Polije, “Rancang Bangun Mesin Penyiang Bermotor Ramah Lingkungan,” Laporan Penelitian Terapan Pertanian, Politeknik Negeri Jember, 2021. [Daring]. Tersedia: https://sipora.polije.ac.id/.
[10] E. Hasman, “Rancang Bangun Prototipe Mesin Penyiang Mekanis pada Lahan dengan System of Rice Intensification,” Journal of Applied Agricultural Science and Technology (JAAST), vol. 3, no. 1, pp. 166-177, 2019. DOI: https://doi.org/10.32530/jaast.v3i1.101.
[11] Tim Peneliti PPNS, “Rancang Bangun Mesin Penyiang Gulma Padi (Power Weeder),” Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 2018. [Daring]. Tersedia: http://repository.ppns.ac.id/545/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Seppang di Desa Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, meluncurkan program penggemukan sapi jantan berbasis sistem bagi hasil pada Januari 2026 [1]. Program ini menyalurkan 12 ekor sapi kepada tujuh peternak terpilih melalui seleksi ketat dari sekitar 200 pendaftar, dengan skema keuntungan penjualan 70 persen untuk peternak dan 30 persen masuk kas Pendapatan Asli Desa [1]. Inovasi ini digagas kepengurusan baru BUMDes Seppang “Harapan Mandiri” di bawah Kepala Desa Samsu, mengubah peran BUMDes dari lembaga administratif pasif menjadi mitra investasi produktif bagi peternak lokal yang sebelumnya tidak memiliki akses modal untuk membeli sapi berkualitas secara mandiri [3]. Peluncuran resmi program ini dilakukan pada 26 Januari 2026 dan mendapat perhatian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kementerian Desa yang melakukan monitoring langsung ke lapangan [2].
Latar Belakang
Desa Seppang di Kecamatan Ujungloe memiliki basis masyarakat peternak yang cukup kuat, namun potensi sektor peternakan belum pernah dikelola secara terstruktur oleh lembaga desa [3]. Petani peternak lokal tidak memiliki akses modal yang memadai untuk membeli sapi berkualitas secara mandiri, sehingga kapasitas usaha mereka tertahan pada skala subsisten yang tidak berkembang dari tahun ke tahun [3].
Kepengurusan baru BUMDes Seppang yang terbentuk pada akhir 2025 membawa visi mengalihkan aset desa dari belanja infrastruktur pasif menjadi investasi modal bergulir yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi warga dan pemerintah desa sekaligus [2]. Momentum ini selaras dengan amanat alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan hewani sebagaimana ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 [4]. Program penggemukan sapi dipilih karena sesuai dengan keterampilan warga yang sudah ada, memiliki siklus investasi yang terukur, dan menghasilkan produk dengan pasar serapan yang jelas, terutama menjelang hari raya.
Desa Seppang juga terinspirasi oleh keberhasilan BUMDes lain di Kabupaten Bulukumba yang lebih dulu meluncurkan program serupa. BUMDes Padaidi di Desa Palae, misalnya, meluncurkan unit penggemukan sapi dengan melibatkan 13 peternak lokal pada Januari 2026 dan mendapat respons positif [5]. Contoh lain datang dari luar Bulukumba, seperti BUMDes Mutiara yang lebih dulu membuktikan bahwa unit usaha penggemukan sapi dapat menjadi sumber penghasilan tetap bagi BUMDes [10]. Semangat kolektif antar-BUMDes ini menciptakan ekosistem inovasi peternakan desa yang saling mendukung dan mempercepat pembelajaran antar pengelola.
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes Seppang menyalurkan 12 ekor sapi jantan kepada tujuh peternak mitra terpilih pada tahap pertama program. Lima peternak menerima dua ekor sapi masing-masing, sementara dua peternak lainnya menerima satu ekor, pembagian yang didasarkan pada kapasitas kandang dan ketersediaan pakan masing-masing mitra [1]. Masa pemeliharaan dirancang fleksibel antara 3 hingga 12 bulan agar peternak dapat memilih waktu penjualan yang sesuai kondisi pasar dan bobot ternak.
Skema bagi hasil yang ditetapkan, yaitu 70 persen untuk peternak dan 30 persen untuk BUMDes, dirancang lebih berpihak kepada peternak dibandingkan skema umumnya, untuk memastikan insentif nyata bagi peternak merawat sapi dengan baik. Skema ini berbeda dengan pola BUMDes Nglegi yang menerapkan bagi hasil 60:40, mencerminkan komitmen Desa Seppang memprioritaskan kesejahteraan peternak di atas kepentingan pendapatan lembaga [6]. Setiap penyaluran dan penjualan sapi dicatat melalui berita acara resmi yang ditandatangani kedua pihak, memastikan akuntabilitas pengelolaan aset desa terdokumentasi dengan baik.
Proses Penerapan Inovasi
Program dimulai dengan membuka pendaftaran calon mitra peternak secara terbuka kepada seluruh warga Desa Seppang. Dari sekitar 200 calon pendaftar, BUMDes hanya memilih tujuh orang melalui seleksi ketat yang menilai kapasitas kandang, pengalaman beternak, ketersediaan pakan, dan rekam jejak ketekunan berusaha [2]. Proses seleksi yang transparan dan kompetitif ini penting untuk meminimalkan risiko kegagalan investasi publik dan membangun kepercayaan warga bahwa pengelolaan aset desa dilakukan secara profesional dan adil.
Penyaluran sapi dilakukan dalam dua tahap yang terpisah beberapa hari, dengan kegiatan penyaluran resmi pada 26 Januari 2026 yang disaksikan aparat desa, pengurus BUMDes, dan Babinsa Serka Muh. Ihwan Nur yang turut mengawal kerja sama ini [7]. Proses peluncuran juga diliput TV Desa Lokal Bulukumba, memberikan eksposur publik yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan program kepada masyarakat luas [8].
Regulasi bersama yang mengatur tanggung jawab jika sapi hilang atau mati akibat kelalaian peternak disusun secara tertulis dan disepakati sebelum penyaluran dilakukan [9]. Karena program ini baru memasuki siklus penyaluran pertama sejak Januari 2026, belum ada kegagalan internal yang terdokumentasi dari BUMDes Seppang sendiri. Langkah antisipasi risiko berupa perjanjian tertulis ini justru merupakan koreksi awal yang diambil dari pembelajaran kasus BUMDes lain, seperti sengketa kerugian yang sempat diklarifikasi BUMDes Bamban Jaya akibat program penggemukan sapi yang tidak memiliki perjanjian tertulis yang jelas [9]. Pendampingan dari TPP P3MD Kementerian Desa terus dilakukan untuk memastikan tata kelola program sesuai standar yang ditetapkan secara nasional [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Risiko terbesar dari program penggemukan sapi adalah kematian atau kehilangan sapi akibat penyakit, kecelakaan, atau kelalaian peternak yang dapat menghapus nilai investasi secara tiba-tiba [9]. BUMDes Seppang memitigasi risiko ini dengan perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab mitra sebelum penyaluran dilakukan, meski penegakannya dalam konteks sosial desa yang erat tetap memerlukan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan konflik antara lembaga dan warga [9].
Keterbatasan kapasitas kandang dan ketersediaan pakan menjadi faktor pembatas alami yang membuat skala program tidak bisa diperluas terlalu cepat [1]. Seleksi yang ketat dari sekitar 200 pendaftar menjadi hanya tujuh orang menunjukkan bahwa mayoritas calon mitra belum memenuhi standar minimal yang diperlukan, hambatan struktural yang dimitigasi BUMDes melalui rencana program pembinaan kapasitas peternak secara paralel, agar lebih banyak warga memenuhi syarat pada tahap penyaluran berikutnya [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Kepala Desa Samsu yang memberikan dukungan dan legitimasi hukum kepada kepengurusan baru BUMDes untuk menjalankan unit usaha produktif yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Komitmen pimpinan desa yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyediakan penyertaan modal nyata dari Dana Desa, menjadi fondasi kepercayaan yang menentukan [1].
Faktor kedua adalah desain skema bagi hasil yang adil dan transparan. Porsi 70 persen untuk peternak memastikan mitra memiliki motivasi finansial yang kuat untuk merawat sapi dengan baik, sementara fleksibilitas masa pemeliharaan 3-12 bulan memberikan peternak kendali atas strategi penjualan mereka. Keterlibatan Babinsa sebagai saksi dan pengawas kerja sama juga memperkuat kepercayaan publik dan mencegah potensi penyelewengan dari kedua belah pihak [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program ini berjalan, peternak lokal Desa Seppang tidak memiliki akses modal untuk membeli sapi berkualitas secara mandiri, sehingga usaha mereka tertahan pada skala subsisten [3]. Pada tahap pertama, 12 ekor sapi jantan berhasil disalurkan kepada tujuh peternak mitra yang tersebar di Desa Seppang, membuktikan bahwa mekanisme seleksi, perjanjian, dan distribusi yang dirancang BUMDes dapat dieksekusi tepat waktu [1]. Tujuh keluarga peternak kini memiliki aset produktif berupa sapi jantan yang masa penggemukannya diperkirakan menghasilkan keuntungan penjualan dalam 3 hingga 12 bulan ke depan, meski dokumentasi program belum mencatat angka realisasi penjualan karena program masih dalam siklus pertama [1].
Dampak kelembagaan yang tidak kalah penting adalah perubahan persepsi masyarakat terhadap BUMDes Seppang, dari lembaga yang sebelumnya tidak berdampak nyata menjadi entitas yang dipercaya sebagai mitra ekonomi yang memberdayakan. Meningkatnya kepercayaan warga ini berpotensi mempermudah ekspansi program pada tahap berikutnya, mengingat antusiasme calon mitra peternak yang sudah terbukti tinggi dari jumlah pendaftar [2]. Setiap rupiah keuntungan yang masuk ke kas PADes dari bagi hasil penjualan sapi dapat diputar kembali untuk membiayai penyaluran sapi tahap berikutnya, menciptakan siklus modal bergulir yang tidak bergantung pada alokasi Dana Desa baru setiap tahunnya.
Dampak sosial yang mulai terasa adalah tumbuhnya minat warga muda melirik sektor peternakan sebagai pilihan usaha yang menjanjikan secara ekonomis. Ekosistem yang terbangun, mulai dari akses bibit, sistem bagi hasil yang adil, pendampingan teknis, hingga jaminan pembelian, mengurangi sejumlah hambatan yang selama ini menghalangi pemuda desa masuk ke sektor peternakan secara profesional.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal program ini berasal dari penyertaan modal Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Desa Seppang kepada BUMDes, sejalan dengan amanat alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan hewani sebagaimana ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 [4]. Model bisnis program ini bertumpu pada skema bagi hasil 70:30, tempat peternak menerima 70 persen keuntungan penjualan sapi sebagai insentif merawat ternak, sementara 30 persen masuk kas Pendapatan Asli Desa sebagai pengembalian atas modal yang disalurkan [1].
Dokumentasi program tidak merinci besaran total investasi awal untuk pembelian 12 ekor sapi secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke BUMDes Seppang [1]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada investasi ulang seluruh hasil penjualan sapi untuk membeli bibit baru pada periode berikutnya, menciptakan siklus modal bergulir yang tidak bergantung pada injeksi Dana Desa setiap tahun [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan merancang skema bagi hasil 70:30 yang lebih berpihak kepada peternak dibandingkan pola umum seperti skema 60:40 BUMDes Nglegi terbukti menjadi langkah yang tepat untuk memastikan insentif nyata bagi peternak merawat sapi dengan baik [6]. Keputusan menyusun perjanjian tertulis sebelum penyaluran, yang diadopsi dari pembelajaran kasus sengketa BUMDes lain, juga terbukti menjadi langkah antisipatif yang penting sebelum program ini menghadapi risiko serupa [9].
Jika memulai dari awal, pengurus BUMDes mengakui idealnya program pembinaan kapasitas kandang dan pakan bagi calon peternak dijalankan berdampingan sejak tahap pendaftaran, mengingat mayoritas dari sekitar 200 pendaftar belum memenuhi standar minimal seleksi [1]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan menyusun perjanjian tertulis sejak awal, merancang skema bagi hasil yang berpihak pada pelaksana lapangan, dan mempelajari kasus BUMDes lain, baik yang berhasil maupun yang bermasalah, sebelum meluncurkan program [6], [9].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Mekanisme keberlanjutan yang paling kritis adalah memastikan seluruh hasil penjualan sapi diinvestasikan kembali untuk membeli bibit sapi baru pada periode berikutnya, menciptakan siklus modal bergulir yang terus tumbuh tanpa injeksi Dana Desa tahunan. BUMDes Seppang merancang program ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), bukan sebagai proyek satu kali yang berhenti ketika anggaran habis [2].
Mekanisme ini tidak sepenuhnya bergantung pada satu individu, karena program dirancang sebagai bagian dari RPJMDes yang mengikat kelembagaan desa, bukan inisiatif pribadi Kepala Desa Samsu semata, sehingga program berpotensi tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti di masa depan [2]. Evaluasi berkala oleh pengurus BUMDes dan TPP P3MD Kementerian Desa dilakukan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan bobot sapi, mendeteksi masalah lebih awal, dan menyesuaikan jadwal penjualan dengan kondisi pasar. BUMDes juga berencana memperluas jaringan kemitraan antar-BUMDes di Kabupaten Bulukumba untuk membangun rantai pasok pakan ternak yang lebih efisien [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program penggemukan sapi sistem bagi hasil BUMDes Seppang berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, memadukan pemberdayaan ekonomi peternak lokal, penguatan kelembagaan desa, dan investasi produktif berbasis kearifan lokal. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program bagi hasil 70:30 yang berpihak kepada peternak memberikan akses modal produktif kepada warga yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli sapi secara mandiri. |
Tujuh keluarga peternak memiliki aset produktif berupa sapi jantan tanpa modal awal dari kantong sendiri. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengembangan kapasitas produksi peternakan sapi lokal di tingkat desa memperkuat ketahanan pangan hewani masyarakat Bulukumba dan sekitarnya. |
12 ekor sapi jantan disalurkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan hewani berbasis Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Program ini menciptakan usaha produktif bagi peternak lokal dengan sistem kompensasi yang adil melalui mekanisme bagi hasil. |
30 persen keuntungan penjualan sapi masuk sebagai Pendapatan Asli Desa dari unit usaha BUMDes. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Proses seleksi mitra yang terbuka bagi seluruh warga dan perjanjian bagi hasil yang terdokumentasi resmi memastikan tidak ada favoritisme dalam distribusi manfaat program. |
Seleksi terbuka diikuti sekitar 200 pendaftar sebelum tujuh mitra terpilih ditetapkan. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem penggemukan dengan siklus 3-12 bulan mendorong praktik peternakan yang lebih terukur dan bertanggung jawab dibandingkan pemeliharaan tradisional yang tidak terstruktur. |
Setiap penyaluran dan penjualan sapi dicatat melalui berita acara resmi yang ditandatangani kedua pihak. |
| SDGs 16: Kelembagaan Kuat dan Akuntabel |
Penerapan seleksi mitra yang transparan, perjanjian tertulis, dan pencatatan berita acara setiap transaksi menjadikan BUMDes Seppang contoh tata kelola lembaga desa yang akuntabel. |
Babinsa dan TPP P3MD Kementerian Desa terlibat sebagai saksi dan pengawas eksternal program. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan program ini dibangun di atas kemitraan antara BUMDes, Pemerintah Desa Seppang, peternak lokal, Babinsa, dan TPP P3MD Kementerian Desa. |
Lima pihak (BUMDes, pemerintah desa, peternak, Babinsa, TPP P3MD) terlibat aktif dalam pelaksanaan program. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model penggemukan sapi sistem bagi hasil BUMDes Seppang relatif mudah direplikasi karena tidak memerlukan teknologi khusus atau infrastruktur mahal, dengan modal utama berupa keberanian kelembagaan mengubah Dana Desa dari belanja pasif menjadi investasi aktif. Desa-desa di Kabupaten Bulukumba yang memiliki basis peternak sudah menunjukkan minat mereplikasi model ini, sebagaimana ditunjukkan BUMDes Padaidi yang meluncurkan program serupa pada Januari 2026 dengan melibatkan 13 peternak [5].
Strategi scale up BUMDes Seppang mencakup penambahan populasi ternak secara bertahap dari reinvestasi keuntungan penjualan, perluasan kriteria penerima manfaat seiring meningkatnya kapasitas kandang warga, dan inisiasi kerja sama antardesa untuk membangun rantai pasok pakan ternak yang lebih efisien. Jika Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadikan program penggemukan sapi BUMDes sebagai salah satu indikator kinerja dalam evaluasi tata kelola desa, replikasi ke desa-desa lain di Bulukumba berpotensi lebih cepat terwujud [1].
Daftar Pustaka
[1] Sambang Desa, “Dorong Ekonomi Desa Melalui Program Penggemukan Sapi Sistem Bagi Hasil, BUMDes Seppang Bulukumba Salurkan Bantuan Sapi,” sambangdesa.com, 27 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.sambangdesa.com/2026/01/dorong-ekonomi-desa-melalui-program.html.
[2] Bicara Baik – Jawa Pos, “BUMDes Seppang Jalankan Program Penggemukan Sapi untuk Dongkrak Ekonomi Warga,” bicarabaik.jawapos.com, 27 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bicarabaik.jawapos.com/news/367120974/bumdes-seppang-jalankan-program-penggemukan-sapi-untuk-dongkrak-ekonomi-warga.
[3] Website Resmi Desa Seppang, “Kategori Berita Ekonomi – Rapat Kesepakatan Kerjasama BUMDes Harapan Mandiri,” desaseppang.id. [Daring]. Tersedia: https://www.desaseppang.id/kabardesa/read/kategori/Ekonomi.
[4] Digital Desa Kersaratu, “Program Ketahanan Pangan Desa Kersaratu – BUMDes Kelola Penggemukan Sapi,” kersaratu.digitaldesa.id, 7 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kersaratu.digitaldesa.id/berita/program-ketahanan-pangan-desa-kersaratu-bumdes-kelola-penggemukan-sapi.
[5] Warta Bulukumba – Pikiran Rakyat, “BUMDes Padaidi Luncurkan Penggemukan Sapi, Libatkan 13 Peternak Lokal,” wartabulukumba.pikiran-rakyat.com, 19 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/ekobis/pr-879946366/bumdes-padaidi-luncurkan-penggemukan-sapi-libatkan-13-peternak-lokal.
[6] Website Resmi Desa Nglegi, “Penggemukan Sapi, Program BUMDes Nglegi 2016,” desanglegi.gunungkidulkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://desanglegi.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/477-Penggemukan-Sapi–Program-BUMDes-Nglegi-2016.
[7] Instagram – Babinsa Ujungloe, “Perkuat Ekonomi Desa: Babinsa Serka Muh. Ihwan Nur Kawal Kerja Sama BUMDes Harapan Mandiri dengan Peternak Sapi,” instagram.com, Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DTxekzfkspR/.
[8] YouTube – TV Desa Bulukumba, “BUMDes Desa Seppang Launching Program Ketapang,” 23 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=wuvSEsI3L2o.
[9] Detak.co.id, “BUMDes Bamban Jaya Klarifikasi Isu Kerugian Program Penggemukan Sapi,” detak.co.id, 25 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.detak.co.id/bumdes-bamban-jaya-klarifikasi-isu-kerugian-program-penggemukan-sapi.
[10] Obor Rakyat, “BUMDes Mutiara Punya Penghasilan dari Penggemukan Sapi,” oborrakyat.co.id, 14 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://oborrakyat.co.id/2024/05/14/bumdes-mutiara-punya-penghasilan-dari-penggemukan-sapi/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, membangun BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa yang mengoperasikan delapan unit usaha berbasis potensi lokal, meliputi Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), pabrik air minum dalam kemasan Ciawiwater, pengolahan sampah mandiri, agrowisata, pertanian, peternakan, e-warung, dan koperasi [1]. Enam unit usaha utama di antaranya menghasilkan pendapatan asli desa Rp147 juta per tahun, dengan omzet rata-rata Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian dan peternakan yang dipasarkan secara retail dan daring [3]. Inisiatif ini lahir dari komitmen Kepala Desa Nunung Nurhadi menjadikan BUMDes sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat yang menyerap tenaga kerja lokal, memberikan beasiswa pendidikan, dan mengolah sampah menjadi sumber pendapatan, menjawab persoalan pengangguran dan minimnya Pendapatan Asli Desa yang selama bertahun-tahun dihadapi Ciawigajah [2]. Keberhasilan ini mendorong kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke BUMDes Ciawigajah pada Juli 2023, predikat BUMDes Terbaik se-Kabupaten Cirebon, serta target pendapatan Rp3 miliar per tahun sebagai pijakan kemandirian ekonomi desa jangka panjang [3], [4].
Latar Belakang
Desa Ciawigajah adalah desa pertanian di kawasan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang selama bertahun-tahun menghadapi dua permasalahan klasik desa: pengangguran yang menguras generasi muda ke kota dan ketiadaan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang cukup untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat secara mandiri [5]. Dana Desa yang diterima setiap tahun habis untuk belanja pembangunan infrastruktur fisik tanpa meninggalkan mekanisme penghasil pendapatan berkelanjutan yang bisa terus berputar tanpa injeksi anggaran baru [5]. Kondisi ini umum dialami ribuan desa di Indonesia, tempat investasi desa bersifat konsumtif, bukan produktif [4].
Di sisi lain, Ciawigajah memiliki sejumlah potensi lokal yang belum dioptimalkan: sumber air bersih yang melimpah dari kawasan pegunungan perbatasan Kuningan, lahan pertanian subur, populasi ternak yang sudah ada di tingkat rumah tangga, dan potensi agrowisata berbasis lanskap alam yang belum terkelola [6]. Sampah rumah tangga yang selama ini menjadi masalah lingkungan, jika dikelola dengan benar, menyimpan nilai ekonomi melalui daur ulang dan pengomposan [2]. Potensi-potensi ini tersebar dan tidak terorganisasi, membutuhkan satu entitas kelembagaan yang cukup kuat untuk mengintegrasikan, mengelola, dan mengomersialkannya secara profesional [5].
Kepala Desa Nunung Nurhadi melihat BUMDes sebagai jawaban kelembagaan yang tepat, yaitu badan usaha milik warga desa yang bisa mengelola berbagai unit usaha secara profesional namun tetap berakar pada semangat gotong royong komunitas [1]. Berbeda dari BUMDes yang hanya berfokus pada satu lini usaha, Ciawigajah merancang model multiproduk yang memungkinkan risiko usaha tersebar dan pendapatan desa tidak bergantung pada keberhasilan satu sektor saja [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa adalah model multiproduk yang mengintegrasikan delapan unit usaha dalam satu manajemen terpadu: PAMDes menyediakan air bersih ke seluruh rumah tangga desa, Ciawiwater memproduksi dan memasarkan air minum dalam kemasan, unit pengolahan sampah mandiri mendaur ulang sampah warga menjadi kompos dan produk daur ulang bernilai jual, unit agrowisata mengembangkan daya tarik wisata berbasis pertanian, unit pertanian dan peternakan memproduksi bahan pangan yang dipasarkan melalui e-warung, serta unit koperasi melayani kebutuhan simpan-pinjam warga [5], [10]. Seluruh unit dijalankan dengan rekrutmen karyawan dari warga Ciawigajah sendiri, memastikan manfaat ekonomi tidak mengalir keluar desa [1].
Mekanisme kerja BUMDes bertumpu pada proses urung rembuk bersama warga sebagai fondasi legitimasi: sebelum satu unit usaha diluncurkan, pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk memetakan kebutuhan masyarakat, potensi desa, dan kesediaan warga terlibat sebagai tenaga kerja dan mitra usaha [1]. Setelah unit usaha disepakati, pengelolaannya berjalan dengan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang transparan kepada warga, sementara sebagian keuntungan dialokasikan untuk program sosial seperti beasiswa pendidikan dan mitigasi pengangguran [3].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama pembangunan BUMDes Ciawigajah adalah pemetaan sumber daya desa yang dilakukan bersama warga melalui serangkaian musyawarah untuk memetakan apa yang desa miliki, apa yang warga butuhkan, dan unit usaha apa yang paling feasible diluncurkan lebih dulu [5]. PAMDes dan unit air minum dalam kemasan Ciawiwater menjadi unit usaha pertama yang diluncurkan karena kebutuhan air bersih yang mendasar dan sumber air yang tersedia di kawasan perbatasan pegunungan Kuningan, dua kondisi yang menciptakan peluang usaha dengan pasar yang pasti [6].
Pengolahan sampah mandiri menjadi inovasi yang paling menonjol dan menjadikan Ciawigajah desa pertama di Kabupaten Cirebon yang berhasil mengolah sampah hingga menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah tanpa bergantung pada anggaran luar [2], [9]. Keberhasilan ini tidak datang instan: pembangunan infrastruktur pengolahan pada tahap awal sempat tidak sesuai dengan rencana proyek yang disusun, sehingga kapasitas pengolahan belum optimal dan keuntungan yang diperoleh belum sebanding dengan penyertaan modal yang sudah dikeluarkan [3]. Kekurangan ini mendorong pengelola BUMDes membangun kesadaran warga tentang pemilahan sampah secara lebih intensif, memperbaiki infrastruktur pengolahan secara bertahap, dan mencari pasar yang lebih pasti untuk produk daur ulang, alih-alih menghentikan unit usaha ini di tengah jalan [2]. Proses koreksi bertahap ini menjadi pembelajaran berharga bahwa usaha pengolahan sampah membutuhkan komitmen jangka panjang dan tidak bisa mengharapkan keuntungan di tahun pertama [2].
Pemasaran produk pertanian dan peternakan melalui e-warung dengan platform Shopee membuka jangkauan pasar baru, karena produk dari Desa Ciawigajah kini bisa diakses pembeli di luar Cirebon secara daring, sebuah lompatan dari pola jual lokal yang selama ini membatasi nilai jual produk desa [3]. Pendamping desa berperan penting dalam transfer pengetahuan pengelolaan platform digital kepada pengurus BUMDes yang sebagian besar belum familiar dengan perdagangan daring [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Komisi V DPR RI dalam laporannya pascakunjungan 2023 mengidentifikasi empat kendala utama BUMDes Ciawigajah: pemasaran hasil produksi yang belum maksimal, infrastruktur bangunan pengolahan yang belum memadai sesuai rencana proyek, keuntungan yang belum sebanding dengan penyertaan modal, serta kebutuhan modal kerja yang lebih besar dari yang tersedia untuk mengakselerasi pertumbuhan [3]. Kendala pemasaran digital juga mencakup belum adanya pelatihan resmi dari mitra platform Shopee, sehingga pengelolaan e-warung belum beroperasi secara optimal [3]. BUMDes memitigasi kendala pemasaran ini dengan meluncurkan katalog digital “Ragam Karya” pada 2025 agar promosi produk UMKM desa tidak bergantung pada satu platform mitra saja [8]. Dokumentasi program tidak merinci mitigasi spesifik atas kesenjangan infrastruktur dan modal kerja, sehingga kedua kendala ini tetap menjadi agenda yang perlu penguatan lebih lanjut.
Penelitian IAIN Syekh Nurjati (2022) menemukan catatan kritis bahwa peran BUMDes Ciawigajah terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal belum sepenuhnya tampak bagi seluruh lapisan warga, dan relasi sosial yang terbangun antara pengelola BUMDes dengan warga cenderung lebih bersifat struktural-formal daripada partisipatif-substansial [4]. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan finansial BUMDes belum otomatis berarti kedalaman pemberdayaan yang dirasakan seluruh warga secara merata [4]. Pemerintah desa memitigasi temuan ini dengan merencanakan perluasan partisipasi warga, dari sekadar musyawarah sebagai forum legitimasi menjadi keterlibatan aktif dalam monitoring kinerja unit usaha, agar BUMDes tetap dirasakan sebagai milik bersama [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan inklusif Kepala Desa Nunung Nurhadi yang menjadikan musyawarah bersama warga, bukan keputusan sepihak pemerintah desa, sebagai basis legitimasi setiap unit usaha BUMDes [1]. Prinsip profesional namun tetap bergotong royong yang ia tegaskan menjadi jembatan antara tuntutan efisiensi bisnis modern dengan nilai-nilai komunal desa, karena tanpa keseimbangan ini, BUMDes berisiko menjadi entitas bisnis yang mengasingkan warga biasa [4].
Faktor kedua adalah diversifikasi unit usaha yang menyebarkan risiko dan menjamin stabilitas pendapatan BUMDes meski salah satu unit mengalami tekanan [5]. Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022) tentang peran BUMDes Ciawigajah menyimpulkan bahwa model multiproduk berbasis potensi lokal ini menjadikan BUMDes berperan secara ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat, dengan seluruh unit dikelola bersama warga berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi secara partisipatif [5]. Peran pendamping desa dalam pengelolaan program BUMDes juga terbukti signifikan sebagai katalis transfer pengetahuan manajemen usaha dan pemasaran digital [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes ini berkembang, Ciawigajah bergantung sepenuhnya pada Dana Desa yang habis untuk belanja infrastruktur fisik tanpa meninggalkan mekanisme pendapatan berkelanjutan [5]. Secara finansial, BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa kini menghasilkan pendapatan Rp147 juta per tahun dari enam unit usaha utama, dengan omzet rata-rata Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian dan peternakan yang dipasarkan secara retail dan daring melalui Shopee [3]. Unit pengolahan sampah mandiri menjadi yang paling menonjol: Ciawigajah menjadi desa pertama di Kabupaten Cirebon yang berhasil menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan ratusan juta rupiah, mengubah masalah lingkungan menjadi aset ekonomi tanpa bergantung pada subsidi pemerintah [2]. Pendapatan BUMDes ini dialokasikan untuk program sosial, yaitu beasiswa pendidikan bagi anak-anak warga kurang mampu dan program mitigasi pengangguran yang memberikan lapangan kerja formal bagi warga desa [1].
Dampak kelembagaan terlihat dari predikat BUMDes Terbaik se-Kabupaten Cirebon yang diraih BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa, dan kunjungan resmi Komisi V DPR RI pada Juli 2023 yang menjadikan Ciawigajah sebagai studi kasus BUMDes multiproduk di level nasional [3]. Website resmi ciawigajah.com yang aktif memublikasikan produk UMKM lokal melalui katalog “Ragam Karya” yang diluncurkan November 2025 memperkuat visibilitas digital produk desa ke pasar yang lebih luas [8]. Secara sosial, BUMDes turut menahan laju urbanisasi dengan menciptakan lapangan kerja di desa, memberikan penghasilan tetap bagi warga yang sebelumnya bekerja tidak menentu di sektor informal [1].
Dampak ikutan yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah munculnya perhatian akademik terhadap model BUMDes Ciawigajah, dengan sedikitnya empat penelitian skripsi dan tesis dari perguruan tinggi berbeda yang menjadikan Ciawigajah sebagai objek studi tata kelola BUMDes [4], [5], [6], [7]. Perhatian ini memperluas relevansi Ciawigajah sebagai rujukan tata kelola ekonomi desa di luar wilayah Cirebon sendiri.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan delapan unit usaha BUMDes ini bertumpu pada model bootstrap, yakni memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan warga, kemudian menggunakan keuntungan unit tersebut sebagai modal awal untuk mengembangkan unit usaha berikutnya, tanpa bergantung pada satu suntikan investasi besar dari luar [1]. PAMDes dan Ciawiwater menjadi unit usaha pertama yang diluncurkan karena kebutuhan air bersih yang mendasar dan pasar yang sudah pasti, sebelum keuntungannya digunakan mengembangkan unit pengolahan sampah, agrowisata, pertanian, peternakan, e-warung, dan koperasi [6].
Model bisnis BUMDes ini bertumpu pada penjualan produk dan jasa lintas sektor, mulai dari tarif air PAMDes dan penjualan Ciawiwater, hasil daur ulang sampah, produk agrowisata, hasil pertanian dan peternakan yang dipasarkan melalui e-warung dan Shopee, hingga jasa simpan-pinjam koperasi [5]. Sebagian keuntungan dari seluruh unit usaha dialokasikan untuk program sosial seperti beasiswa pendidikan, sementara sisanya diputar kembali sebagai modal kerja untuk unit usaha yang membutuhkan penguatan, sesuai catatan Komisi V DPR RI bahwa kebutuhan modal kerja BUMDes masih lebih besar dari yang tersedia saat ini [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan merancang model multiproduk, alih-alih berfokus pada satu lini usaha saja, terbukti menjadi keputusan kunci yang menyebarkan risiko usaha dan menjaga pendapatan desa tidak bergantung pada keberhasilan satu sektor [4]. Keputusan menjadikan musyawarah warga sebagai basis legitimasi setiap unit usaha, bukan keputusan sepihak pemerintah desa, juga terbukti menjadi fondasi kepercayaan yang memudahkan rekrutmen tenaga kerja dan penerimaan program oleh warga [1].
Jika memulai dari awal, pengelola BUMDes mengakui idealnya infrastruktur pengolahan sampah dibangun sesuai kapasitas rencana proyek sejak awal, agar keuntungan tidak tertunda akibat kapasitas yang belum memadai sebagaimana dicatat Komisi V DPR RI [3]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan dan paling feasible, membangun kepercayaan warga lewat transparansi keuangan sejak awal, serta memperluas partisipasi warga melampaui musyawarah legitimasi menjadi keterlibatan dalam monitoring kinerja unit usaha [1], [4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Target jangka panjang BUMDes Ciawigajah adalah pendapatan Rp3 miliar per tahun, target yang membutuhkan penguatan kapasitas pemasaran digital, ekspansi jangkauan distribusi Ciawiwater ke luar wilayah Beber, dan optimalisasi unit agrowisata yang berpotensi menarik wisatawan agro dari kawasan Cirebon-Kuningan [1]. Peluncuran katalog “Ragam Karya” pada 2025 yang menampilkan seluruh produk UMKM Ciawigajah secara digital menjadi langkah strategis membangun ekosistem pemasaran yang tidak bergantung pada satu platform saja [8].
Keberlanjutan organisasi BUMDes dijaga melalui penguatan kapasitas pengurus lewat pelatihan manajemen usaha dan keuangan yang difasilitasi pendamping desa, serta membangun mekanisme suksesi kepengurusan yang tidak bergantung pada figur kepala desa semata [7]. Perluasan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan BUMDes, dari musyawarah desa sebagai forum legitimasi menjadi keterlibatan aktif dalam monitoring kinerja unit usaha, menjadi agenda yang perlu dirawat agar BUMDes tetap menjadi milik semua warga, bukan sekadar mesin pendapatan desa [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Ciawigajah menunjukkan bahwa pendekatan multiproduk berbasis potensi lokal yang dirancang secara inklusif menjawab berbagai dimensi SDGs secara bersamaan, dari ketahanan ekonomi hingga lingkungan hidup [5]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes mengalokasikan sebagian keuntungan untuk beasiswa pendidikan dan program mitigasi pengangguran, menciptakan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. |
Sebagian dari pendapatan Rp147 juta per tahun dialokasikan untuk beasiswa pendidikan dan program mitigasi pengangguran. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi |
PAMDes menjamin akses air bersih perpipaan ke rumah tangga desa, sementara Ciawiwater menyediakan air minum kemasan yang terjangkau bagi warga. |
PAMDes menyalurkan air bersih perpipaan ke seluruh rumah tangga desa dan Ciawiwater memproduksi air minum kemasan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Delapan unit usaha BUMDes menyerap tenaga kerja lokal dengan penghasilan tetap, mengurangi pengangguran dan mengikis arus urbanisasi generasi muda. |
Delapan unit usaha BUMDes menghasilkan PADes Rp147 juta per tahun dengan omzet Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian-peternakan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengolahan sampah mandiri mengubah paradigma desa dari penghasil sampah menjadi pengelola lingkungan, menciptakan permukiman yang lebih bersih dan nyaman. |
Ciawigajah menjadi desa pertama di Kabupaten Cirebon yang meraih keuntungan ratusan juta rupiah dari pengolahan sampah. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Model daur ulang sampah mandiri yang menghasilkan kompos dan produk daur ulang bernilai jual merupakan wujud pola produksi dan konsumsi bertanggung jawab di tingkat desa. |
Unit pengolahan sampah mandiri menghasilkan kompos dan produk daur ulang bernilai jual tanpa subsidi pemerintah. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Mekanisme urung rembuk sebagai dasar pengambilan keputusan BUMDes dan transparansi laporan keuangan membangun tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif. |
Laporan keuangan dan produk BUMDes dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi ciawigajah.com. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, platform Shopee, serta dukungan Komisi V DPR RI memperkuat kapasitas dan keberlanjutan BUMDes Ciawigajah. |
Kunjungan resmi Komisi V DPR RI pada Juli 2023 dan kemitraan pemasaran dengan platform Shopee. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes multiproduk Ciawigajah dapat direplikasi oleh desa-desa yang memiliki kombinasi potensi sumber daya alam, seperti air, pertanian, dan peternakan, serta masalah lingkungan berupa sampah yang belum terkelola secara produktif, karakteristik yang dimiliki ribuan desa di Indonesia [4]. Kunci replikasinya adalah memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan dan paling feasible, membangun kepercayaan warga dengan transparansi keuangan, lalu mengembangkan unit usaha berikutnya menggunakan keuntungan dari unit pertama sebagai modal awal, sebuah strategi bootstrap yang tidak membutuhkan investasi awal besar [1].
Untuk scale up, Kementerian Desa PDTT dapat mengembangkan modul “BUMDes Multiproduk Berbasis Potensi Lokal” dari pengalaman Ciawigajah yang mencakup panduan pemetaan potensi desa, template tata kelola multiproduk, dan strategi digitalisasi pemasaran produk desa [4]. Katalog “Ragam Karya” digital yang sudah diluncurkan Ciawigajah pada 2025 bisa menjadi model bagi desa lain untuk mempromosikan produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas melalui platform digital desa yang terintegrasi dengan marketplace nasional [8].
Daftar Pustaka
[1] Ciremaitoday/Kumparan, “BUMDes Desa Ciawigajah Cirebon Peroleh Pendapatan Ratusan Juta,” kumparan.com, 9 Okt. 2019. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/ciremaitoday/bumdes-desa-ciawigajah-cirebon-peroleh-pendapatan-ratusan-juta-1s1TI4KX6xQ/full.
[2] Suara Cirebon, “Sukses Kelola Sampah, Raup Keuntungan Ratusan Juta,” suaracirebon.com, 14 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://suaracirebon.com/2022/11/14/sukses-kelola-sampah-raup-keuntungan-ratusan-juta/.
[3] Komisi V DPR RI, “Laporan Kunjungan Kerja ke BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa Ciawigajah, Kabupaten Cirebon, 11-13 Juli 2023,” Scribd/DPR RI, 2023. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/895756676/Laporan-Kunjungan-DPR-Ke-Bumdes-Ciawigajah.
[4] S. Anggraeni, “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Ciawigajah,” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. [Daring]. Tersedia: https://repository.syekhnurjati.ac.id/8317/.
[5] N. Saptyani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon,” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. [Daring]. Tersedia: https://repository.syekhnurjati.ac.id/4996/.
[6] UIN Sunan Kalijaga, “Pengelolaan Dana Desa dan Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa Ciawigajah,” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. [Daring]. Tersedia: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43127/1/15720018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
[7] Universitas Pendidikan Indonesia, “Peran Pendamping Desa pada Pengelolaan Program BUMDes Desa Ciawigajah,” Skripsi, UPI Bandung, 2024. [Daring]. Tersedia: http://repository.upi.edu/118448/.
[8] Pemerintah Desa Ciawigajah, “‘Ragam Karya’: Katalog Produk UMKM Desa Ciawigajah, Wujud Kreativitas dan Kemandirian Warga,” ciawigajah.com, 9 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://ciawigajah.com/index.php/artikel/2025/11/10/ragam-karya-katalog-produk-umkm-desa-ciawigajah.
[9] Ciayumajakuning.id, “Ciawigajah Jadi Desa Pertama di Cirebon yang Berhasil Olah Sampah Hingga Untung Ratusan Juta,” ciayumajakuning.id, 12 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://ciayumajakuning.id/2022/11/13/ciawigajah-jadi-desa-pertama-di-cirebon-yang-berhasil-olah-sampah-hingga-untung-ratusan-juta/.
[10] Pemerintah Desa Ciawigajah, “Ciawi Water, Produk Air Minum Dalam Kemasan dari BUMDes Ciawigajah,” ciawigajah.com. [Daring]. Tersedia: https://ciawigajah.com/index.php/artikel/kategori/produk-desa.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Sejak Oktober 2019, Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menjalankan inovasi yang memungkinkan warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan sampah rumah tangga yang mereka kumpulkan dan tabung melalui sistem bank sampah desa [1]. Sistem ini menghubungkan dua persoalan desa sekaligus, yaitu rendahnya kepatuhan pembayaran pajak akibat keterbatasan uang tunai dan menumpuknya sampah yang tidak terkelola, menjadi satu solusi yang saling menguatkan antara dimensi fiskal, ekonomi, dan lingkungan hidup [2]. Inovasi ini digagas Kepala Desa Solihin bersama BPD dan Karang Taruna Desa Sukamulya, dengan tujuan meningkatkan penerimaan PAD dari sektor PBB sekaligus membangun kesadaran lingkungan dari anak-anak PAUD hingga orang tua, sambil menciptakan sumber penghasilan baru melalui budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) dan kerajinan daur ulang [3]. Ratusan kepala keluarga kini aktif berpartisipasi, Kecamatan Baregbeg memberikan apresiasi resmi atas inovasi ini, dan Desa Sukamulya menjadi rujukan percontohan bagi desa-desa lain di wilayahnya [1].
Latar Belakang
Pajak Bumi dan Bangunan adalah tulang punggung pendapatan asli daerah yang kerap tergerus oleh satu masalah lama, yaitu rendahnya kepatuhan pembayaran di tingkat desa akibat keterbatasan uang tunai warga yang mayoritas berpenghasilan tidak tetap [4]. Bagi sebagian warga Desa Sukamulya, kewajiban membayar PBB terasa berat bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena penghasilan mereka tidak selalu tersedia tepat pada saat jatuh tempo pembayaran pajak. Kondisi ini menciptakan tunggakan yang menumpuk setiap tahun, merugikan desa dari sisi penerimaan PAD sekaligus menciptakan beban psikologis bagi warga yang sesungguhnya ingin memenuhi kewajiban mereka [1].
Di saat yang sama, persoalan sampah menjadi ancaman lingkungan yang terus memburuk tanpa solusi pengelolaan yang memadai di tingkat desa [5]. Sampah organik dari sisa makanan dan sampah anorganik berupa plastik bercampur tanpa pemilahan, mencemari saluran air, menurunkan estetika permukiman, dan meningkatkan risiko penyakit menular di lingkungan desa. Studi efektivitas bank sampah di desa-desa Jawa Barat mengonfirmasi bahwa ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur di tingkat desa merupakan akar masalah yang mendorong pencemaran lingkungan kronis dan berdampak langsung pada kualitas kesehatan warga [5].
Dua persoalan berbeda itu, rendahnya kepatuhan pajak dan krisis sampah, sesungguhnya menyimpan benang merah yang sama: keduanya berakar pada keterbatasan sistem, bukan pada kemalasan warga [1]. Kepala Desa Solihin dan jajarannya menangkap peluang ini, bahwa jika sampah bisa diubah menjadi alat pembayaran pajak, satu solusi akan menjawab dua persoalan sekaligus, meringankan beban fiskal warga sekaligus membersihkan lingkungan desa. Momentum lahirnya inovasi ini diperkuat oleh kunjungan studi tiru ke TPA Sindangrasa Banjaranyar yang membuka wawasan seluruh komponen desa tentang nilai ekonomi yang tersembunyi dalam sampah yang selama ini mereka buang begitu saja [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Bayar PBB dengan Sampah lahir dari hasil kunjungan studi tiru ke TPA Sindangrasa Banjaranyar yang melibatkan Ketua BPD, Karang Taruna, seluruh perangkat desa, dan pendamping desa secara bersama-sama, memastikan semua komponen desa memiliki visi yang sama sebelum program diluncurkan [1]. Inspirasi dari kunjungan itu ditransformasikan menjadi bank sampah desa yang tidak hanya menerima dan menjual sampah daur ulang, tetapi juga mengintegrasikan nilai tabungan sampah secara langsung ke dalam mekanisme pembayaran PBB tahunan warga. Inovasi ini bekerja melalui mekanisme sederhana dan transparan: warga mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga, lalu membawanya ke bank sampah setiap hari Kamis untuk ditimbang dan dicatat nilainya dalam buku tabungan bank sampah masing-masing [2].
Sistem ini memiliki dua aliran nilai yang bekerja secara bersamaan [3]. Pertama, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dikumpulkan, dipilah, dan sebagian diolah menjadi produk kerajinan tangan bernilai jual, sementara sisanya dijual kepada pengepul dengan harga lebih menguntungkan karena sudah dalam kondisi terpilah. Kedua, sampah organik rumah tangga diarahkan ke unit budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF), larva yang mampu mendegradasi sampah organik hingga 70 persen volumenya dalam waktu singkat sambil menghasilkan biomassa larva bernilai tinggi sebagai pakan ternak [6]. Nilai rupiah yang terkumpul dalam buku tabungan bank sampah inilah yang kemudian dikonversi langsung untuk melunasi tagihan PBB tahunan warga, menjadikan setiap kilogram sampah yang disetor sebagai investasi kewajiban pajak yang terencana [1].
Proses Penerapan Inovasi
Setelah kunjungan studi tiru ke Sindangrasa, pemerintah desa segera membangun infrastruktur dasar bank sampah dan merancang sistem pencatatan tabungan yang akuntabel dan mudah dipahami seluruh warga [1]. Setiap hari Kamis ditetapkan sebagai hari setoran sampah, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, ditimbang oleh petugas bank sampah, dan nilainya langsung dicatat di buku tabungan yang dipegang sendiri oleh nasabah sebagai bukti transparansi. Sistem buku tabungan ini, yang menyerupai mekanisme tabungan bank konvensional, terbukti menjadi kunci membangun kepercayaan warga bahwa nilai sampah yang mereka setor benar-benar tercatat dan dapat digunakan untuk membayar PBB [2].
Salah satu langkah proses yang paling efektif adalah pelibatan anak-anak PAUD sebagai agen perubahan perilaku di tingkat keluarga [1]. Anak-anak PAUD dilatih mengumpulkan sampah jajanan setiap hari, seperti plastik bungkus, sedotan, dan kemasan minuman, yang kemudian dibawa pulang ke rumah dan disetor ke bank sampah desa. Strategi pelibatan anak ini secara tidak langsung mendorong orang tua ikut memilah dan mengumpulkan sampah rumah tangga mereka, karena rasa malu jika anaknya lebih rajin dari dirinya sendiri menjadi motivator sosial yang lebih efektif dibandingkan kampanye poster atau spanduk lingkungan hidup [3].
Pada fase pengembangan, unit budidaya maggot BSF dibangun sebagai komponen pengolahan sampah organik yang melengkapi sistem pengelolaan sampah anorganik yang sudah berjalan [6]. Fase ini tidak berjalan tanpa hambatan: kurangnya pengetahuan teknis tentang siklus hidup maggot BSF dan kondisi optimal pemeliharaannya membuat beberapa batch budidaya awal mengalami kegagalan yang menyebabkan kematian larva sebelum siap panen. Kegagalan-kegagalan awal ini menjadi pembelajaran berharga yang mendorong pengelola bank sampah mencari pelatihan teknis yang lebih terstruktur, sebuah proses belajar yang memperkuat kapasitas teknis pengelola secara berkelanjutan [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar pada fase operasional adalah mengubah kebiasaan sebagian warga yang belum terbiasa memilah sampah sebelum diserahkan ke bank sampah, karena sampah yang datang dalam kondisi bercampur antara organik dan anorganik mempersulit proses penimbangan, pemilahan ulang, dan pengolahan [5]. Pengelola bank sampah memitigasi tantangan ini dengan rutin turun ke setiap RT untuk memberikan pengarahan dan demonstrasi langsung cara memilah yang benar, karena perubahan perilaku memilah sampah membutuhkan edukasi berulang, bukan sosialisasi satu kali [9].
Tantangan kedua datang dari kapasitas teknis dan infrastruktur, karena fasilitas pengolahan bank sampah perlu terus ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah nasabah, sementara dana peningkatan infrastruktur terbatas dan bersaing dengan kebutuhan pembangunan desa lainnya [8]. Budidaya maggot BSF yang pada fase awal mengalami beberapa kegagalan teknis dimitigasi pengelola dengan mencari pelatihan teknis yang lebih terstruktur tentang siklus hidup dan kondisi optimal pemeliharaan maggot, alih-alih menghentikan unit usaha ini setelah kegagalan awal [7].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah desain insentif yang tepat sasaran, dengan menghubungkan langsung perilaku memilah sampah dengan pengurangan beban PBB yang nyata dan terukur, sehingga pemerintah desa berhasil mengubah motivasi warga dari sekadar kesadaran lingkungan menjadi kepentingan finansial langsung [1]. Penelitian tentang efektivitas bank sampah di desa-desa Jawa Barat mengonfirmasi bahwa manfaat ekonomi langsung yang dirasakan warga, bukan imbauan moral semata, adalah pendorong utama peningkatan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas [5]. Ketika warga merasakan sendiri tagihan PBB mereka terlunasi dari sampah yang sebelumnya mereka buang, kepercayaan terhadap sistem tumbuh secara organik dan partisipasi meningkat tanpa perlu paksaan [2].
Faktor kedua yang menentukan adalah kepemimpinan kolaboratif Kepala Desa Solihin yang sejak awal melibatkan BPD, Karang Taruna, dan perangkat desa secara penuh dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, bukan hanya mengeksekusi program dari atas ke bawah [1]. Model bank sampah terintegrasi BUMDes yang direkomendasikan para peneliti ekonomi syariah juga mengonfirmasi bahwa integrasi bank sampah ke dalam tata kelola desa, bukan berdiri sebagai program ad hoc, adalah kunci keberlanjutan yang membuat program tidak berhenti ketika pemimpinnya berganti [8]. Pelibatan lintas generasi, dari anak PAUD hingga orang tua, menciptakan ekosistem perubahan perilaku yang saling memperkuat [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung dan terukur dari inovasi ini adalah peningkatan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Sukamulya, pencapaian yang menurut laporan desa tidak pernah terjadi sebelumnya pada skala yang sama [1]. Ratusan kepala keluarga yang sebelumnya sulit menyisihkan uang tunai untuk PBB kini membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu menggunakan tabungan sampah yang mereka kumpulkan sepanjang tahun secara bertahap. Mekanisme menabung sampah sedikit demi sedikit setiap minggu ini secara psikologis lebih mudah dijalani warga dibanding harus menyiapkan uang sekaligus saat jatuh tempo pajak tiba [4].
Dari dimensi lingkungan, volume sampah yang tidak terkelola di Desa Sukamulya berkurang sejak program berjalan, lingkungan permukiman menjadi lebih bersih, saluran air lebih lancar, dan keluhan warga tentang bau sampah organik yang membusuk berkurang [5]. Budidaya maggot BSF membuka sumber pendapatan baru bagi desa: maggot segar memiliki harga jual antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram sebagai pakan ternak, sementara maggot kering mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram di pasar pakan unggas nasional [6]. Penelitian pelatihan budidaya maggot BSF mengonfirmasi bahwa satu kilogram maggot BSF mampu mengurai empat hingga lima kilogram sampah organik per hari, menjadikan budidaya maggot sebagai salah satu metode pengurai sampah organik yang efisien [7].
Dampak sosial inovasi ini juga terasa: Desa Sukamulya mendapat apresiasi resmi dari Pemerintah Kecamatan Baregbeg sebagai model inovasi pelayanan pajak berbasis pengelolaan lingkungan yang mendorong seluruh desa di kecamatan untuk meniru modelnya [1]. Anak-anak yang sejak dini terbiasa memilah dan menghargai sampah sebagai sumber nilai tumbuh menjadi generasi dengan literasi lingkungan yang lebih kuat dibandingkan generasi pendahulunya. Penelitian komunitas tentang bank sampah di desa-desa mengonfirmasi bahwa program bank sampah yang berjalan konsisten meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga, dua target yang dicapai Sukamulya melalui satu sistem yang terintegrasi [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan infrastruktur dasar bank sampah pada tahap awal bertumpu pada swadaya pemerintah desa, dipadukan dengan pembelajaran teknis dari kunjungan studi tiru ke TPA Sindangrasa Banjaranyar, tanpa bergantung pada pendanaan eksternal berskala besar [1]. Model bisnis unit usaha ini bertumpu pada dua aliran pendapatan: penjualan sampah anorganik terpilah dan produk kerajinan daur ulang kepada pengepul, serta penjualan maggot BSF segar seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram dan maggot kering seharga Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram sebagai pakan ternak [6].
Nilai tabungan sampah warga tidak masuk sebagai pendapatan desa, melainkan dikonversi langsung untuk melunasi tagihan PBB tahunan, sehingga model ini berfungsi ganda sebagai insentif fiskal bagi warga sekaligus sumber bahan baku bagi unit usaha maggot dan kerajinan [1]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada pengembangan unit maggot BSF dan kerajinan daur ulang menjadi unit usaha BUMDes yang mandiri secara finansial, agar program tidak selamanya bergantung pada kontribusi Dana Desa [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menghubungkan langsung nilai tabungan sampah dengan pengurangan beban PBB, alih-alih sekadar mengandalkan imbauan kesadaran lingkungan, terbukti menjadi keputusan kunci yang mengubah motivasi warga menjadi kepentingan finansial yang nyata [1]. Keputusan melibatkan anak-anak PAUD sebagai agen perubahan perilaku di tingkat keluarga juga terbukti efektif mendorong orang tua ikut memilah sampah, pendekatan yang lebih berhasil dibandingkan kampanye poster atau spanduk lingkungan hidup [3].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya pelatihan teknis budidaya maggot BSF diperoleh lebih dulu sebelum unit usaha ini dijalankan, mengingat kegagalan batch awal terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang siklus hidup dan kondisi optimal pemeliharaan larva [7]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan melakukan studi tiru ke bank sampah yang sudah berjalan, merancang sistem pencatatan tabungan yang transparan sejak awal, dan menyiapkan pelatihan teknis budidaya maggot sebelum investasi infrastruktur dilakukan [1], [7].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program ini dijaga melalui dua mekanisme utama yang saling mengunci: integrasi sistem bank sampah dengan kalender pajak tahunan yang menciptakan siklus menabung sampah yang terstruktur sepanjang tahun, dan transparansi buku tabungan yang membangun kepercayaan warga sebagai fondasi partisipasi jangka panjang [1]. Strategi integrasi bank sampah ke dalam struktur BUMDes, yang direkomendasikan para peneliti ekonomi syariah sebagai model paling berkelanjutan, sedang dijalankan Sukamulya untuk memastikan program tidak bergantung pada kepemimpinan individual dan memiliki landasan tata kelola yang formal [8]. Dengan BUMDes sebagai payung kelembagaan, bank sampah Sukamulya mendapat akses ke sumber daya desa yang lebih luas dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih akuntabel kepada seluruh warga [2].
Regenerasi pengelola bank sampah melalui pelatihan rutin bagi anggota Karang Taruna memastikan selalu ada generasi pengelola baru yang terampil untuk melanjutkan program ketika pengelola lama purnatugas [9]. Investasi pada kapasitas SDM pengelola, bukan hanya pada infrastruktur fisik, menjadi pilihan strategis yang menentukan apakah program ini bertahan melampaui satu periode kepemimpinan desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Bayar PBB dengan Sampah di Desa Sukamulya berkontribusi pada lima tujuan SDGs sekaligus, mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu model kelembagaan [3]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Sistem pembayaran PBB dengan sampah mengurangi tekanan keuangan warga berpenghasilan tidak tetap, karena menabung sampah mingguan lebih mudah daripada menyiapkan uang tunai sekaligus saat pajak jatuh tempo. |
Ratusan kepala keluarga melunasi PBB tahunan melalui tabungan sampah mingguan tanpa menyiapkan uang tunai sekaligus. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Unit budidaya maggot BSF dan kerajinan daur ulang plastik menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, terutama kaum muda Karang Taruna yang mengelola operasional bank sampah. |
Maggot BSF segar terjual Rp5.000-10.000/kg dan maggot kering Rp30.000-40.000/kg sebagai unit usaha BUMDes. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan |
Berkurangnya volume sampah tidak terkelola di Desa Sukamulya meningkatkan kualitas permukiman, dengan saluran air yang lebih bersih dan estetika lingkungan desa yang meningkat. |
Volume sampah tidak terkelola berkurang sejak program berjalan, mengurangi keluhan bau dan pencemaran saluran air. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang dijalankan rutin setiap hari Kamis menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang mengurangi timbunan sampah. |
Maggot BSF mendegradasi hingga 70 persen volume sampah organik, dengan 1 kg maggot mengurai 4-5 kg sampah organik per hari. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Inovasi Sukamulya dibangun di atas kemitraan multipihak antara pemerintah desa, BPD, Karang Taruna, pendamping desa, dan TPA Sindangrasa sebagai sumber pembelajaran teknis. |
Apresiasi resmi Kecamatan Baregbeg mendorong replikasi model ini ke seluruh desa di wilayahnya. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi Sukamulya memiliki karakteristik yang relatif mudah direplikasi: biaya infrastruktur awal yang rendah, mekanisme operasional yang sederhana, serta desain insentif yang berbicara langsung pada kepentingan ekonomi warga tanpa memerlukan pendanaan program besar dari luar [9]. Penelitian replikasi bank sampah di Jawa yang dilakukan akademisi membuktikan bahwa proses replikasi paling berhasil dimulai dengan pemetaan masalah sampah dan potensi lokal yang spesifik, analisis data untuk memperkuat perencanaan, dan penyusunan kelengkapan berkas pengajuan program yang komprehensif, tiga tahap yang dapat dipelajari langsung dari pengalaman Sukamulya [10]. Apresiasi resmi Kecamatan Baregbeg dan dorongannya kepada seluruh desa di wilayah untuk meniru Sukamulya menciptakan ekosistem replikasi berbasis dukungan administratif kecamatan [1].
Strategi scale up Desa Sukamulya sendiri mengarah pada tiga pengembangan sekaligus: perluasan kapasitas pengolahan bank sampah untuk melayani lebih banyak nasabah, komersialisasi unit maggot BSF sebagai bisnis BUMDes berskala lebih besar dengan pasar pakan ternak yang terstruktur, dan digitalisasi sistem tabungan sampah untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan secara real-time [8]. Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten dapat mengakselerasi scale up ini melalui penyusunan modul replikasi standar yang mencakup panduan teknis bank sampah, mekanisme tabungan-PBB, dan modul budidaya maggot BSF yang sudah teruji di Sukamulya, sehingga desa-desa lain tidak perlu mengulangi kesalahan teknis yang sudah pernah dilalui Sukamulya [7].
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00838: Desa Sukamulya – Bayar PBB dengan Sampah melalui Bank Sampah Terintegrasi,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/category/produk-unggulan-desa/.
[2] S. Ramdani, “Bank Sampah Sukamulya Baregbeg: Mekanisme Tabungan Sampah dan Pembayaran PBB,” sukamulya-baregbeg.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://sukamulya-baregbeg.desa.id.
[3] Kompasiana, “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Organik melalui Budidaya Maggot Bank Sampah,” kompasiana.com, 4 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/optimalisasi-pengelolaan-sampah-organik/.
[4] R. Kurniasari, “Efektivitas Bank Sampah sebagai Solusi Pengelolaan Sampah di Desa Padamukti,” Jurnal Pengabdian Sosial, Sep. 2024. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/382.
[5] A. Nasution et al., “Efektivitas dan Efisiensi Bank Sampah Induk Surabaya,” PURE Journal, Universitas Brawijaya. [Daring]. Tersedia: https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/232.
[6] T. Devi et al., “Pelatihan Budidaya Maggot sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Komunitas,” JAMALI Journal, Universitas Islam Indonesia. [Daring]. Tersedia: https://journal.uii.ac.id/JAMALI/article/download/39739/18594/145917.
[7] R. Fahmi et al., “Proses Pengolahan Sampah dengan Memberdayakan Hewan Maggot BSF sebagai Pengurai Organik,” Proceedings UIN Sunan Gunung Djati. [Daring]. Tersedia: https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/3366/1551.
[8] M. Hidayat, “Model Bank Sampah Induk Kota – Integrasi dengan BUMDes sebagai Fondasi Keberlanjutan,” AMAL: Journal of Islamic Economic and Business, IAIN Ambon. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/8578/2344.
[9] M. Hidayati, “Studi Kasus Bank Sampah di Desa Sukowati: Community Based Solid Waste Management,” JSAI UIN Ar-Raniry, Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/4395.
[10] N. Pratama, “Perencanaan Replikasi Program Bank Sampah CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban,” Skripsi S1, Universitas Gadjah Mada, 2019. [Daring]. Tersedia: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185517.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, mendirikan BUMDes Maju Sejahtera sebagai pusat layanan publik dan ekonomi terpadu bagi warga desa [1]. BUMDes ini memfasilitasi kebutuhan warga dalam satu lokasi, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (Samsat), transaksi perbankan, pembayaran tagihan utilitas, pengiriman paket logistik, hingga penyediaan kebutuhan bahan pokok melalui unit BMS Swalayan [2]. Diresmikan oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi pada 27 November 2023, BUMDes Maju Sejahtera menjadi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Sampang yang memiliki otoritas resmi melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor [3]. Inovasi ini lahir dari kebutuhan menjawab jarak geografis Kecamatan Sokobanah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, sehingga sebelumnya warga harus mengorbankan satu hari penuh waktu produktif hanya untuk mengurus pembayaran administratif ke kota [1]. Kemitraan lintas institusi ini menghemat waktu dan biaya perjalanan warga desa, serta ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai proyek percontohan bagi pemberdayaan ekonomi desa berbasis layanan jasa digital terintegrasi [2].
Latar Belakang
Kecamatan Sokobanah di Kabupaten Sampang terletak di pesisir utara Pulau Madura, dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian kabupaten di bagian selatan [2]. Bagi warga Desa Tobai Barat, jarak geografis ini menciptakan hambatan nyata dalam mengakses layanan publik dasar seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, tagihan PLN dan PDAM, maupun transaksi perbankan [1].
Sebelum inovasi ini hadir, warga yang ingin menyelesaikan urusan administratif tersebut harus mengorbankan satu hari penuh waktu produktif untuk perjalanan pulang-pergi ke kota kecamatan atau ibu kota kabupaten [1]. Ketiadaan akses layanan yang dekat ini menimbulkan biaya tersembunyi bagi warga desa, mulai dari biaya bahan bakar, hilangnya upah kerja harian, hingga risiko denda administrasi akibat keterlambatan pembayaran [1]. Perputaran uang dari transaksi rutin ini pun sepenuhnya mengalir ke luar desa, sehingga tidak meninggalkan nilai tambah ekonomi apa pun bagi Tobai Barat [4].
Pemerintah Desa Tobai Barat, di bawah kepemimpinan Pj Kepala Desa Takdir bersama tokoh masyarakat setempat, melihat kesenjangan layanan ini bukan semata masalah geografis, melainkan peluang bisnis yang dapat digarap desa [5]. Alih-alih membatasi BUMDes pada usaha simpan-pinjam atau penyewaan terop yang pasarnya terbatas, pemerintah desa merancang BUMDes sebagai agen penyedia jasa layanan publik yang dibutuhkan rutin oleh hampir seluruh penduduk desa setiap bulan [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Tobai Barat adalah mentransformasi BUMDes dari unit dagang konvensional menjadi pusat layanan desa terintegrasi atau one-stop service [2]. BUMDes Maju Sejahtera tidak membangun sistem pelayanannya sendiri dari nol, melainkan mengadopsi model kemitraan, bertindak sebagai agregator yang mengonsolidasikan layanan dari berbagai institusi ke dalam satu titik akses fisik di tengah desa [2]. Pusat layanan ini berdiri di atas lahan seluas 8 x 19 meter persegi di Dusun Sen Asen, yang merupakan hibah dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto untuk mendukung kemajuan ekonomi desa [5].
Melalui kemitraan keagenan formal, BUMDes Maju Sejahtera mengintegrasikan tiga pilar layanan dalam satu gedung [1]. Pilar pertama adalah layanan administrasi negara yang bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur UPT PPD Sampang untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pilar kedua adalah layanan finansial dan utilitas yang bermitra dengan Bank Jatim, Pos Indonesia, dan Pastpay untuk melayani transfer perbankan, pembayaran PLN, PDAM, BPJS, pembelian pulsa, hingga pemesanan tiket dan pengiriman logistik [2]. Pilar ketiga adalah pemenuhan kebutuhan pokok melalui BMS Swalayan yang menyediakan bahan pangan sehari-hari dengan harga bersaing [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan BUMDes Maju Sejahtera dilakukan dengan meluncurkan layanan intinya lebih dulu sebelum gedung utama selesai dibangun [1]. Pada 17 Oktober 2023, sebelum peresmian resmi, Direktur BUMDes Saladi bersama tim mulai mengoperasikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk menguji kesiapan sistem teknologi dan penerimaan warga [1].
Pada masa uji coba awal ini, sebagian warga yang terbiasa membayar tunai di loket resmi meragukan keabsahan bukti pembayaran cetak dari BUMDes, sehingga laju pertumbuhan transaksi sempat melambat pada bulan-bulan pertama [1]. Keraguan warga ini mendorong pengelola BUMDes mengoreksi strategi peluncuran, dari sekadar membuka loket menjadi menggelar peluncuran layanan Samsat secara demonstratif dengan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai pelanggan pertama [1]. Langkah ini menunjukkan secara langsung bahwa struk yang tercetak tervalidasi ke sistem pusat provinsi, pembelajaran penting bagi replikator bahwa kepercayaan warga terhadap layanan digital baru perlu dibangun lewat pembuktian publik, bukan sekadar sosialisasi lisan [1].
Langkah lain yang memakan waktu dalam proses ini adalah negosiasi meyakinkan institusi besar seperti Bapenda Jawa Timur, Pos Indonesia, dan Bank Jatim agar bersedia memberikan otoritas keagenan kepada BUMDes di pesisir utara Madura [4]. Direktur BUMDes melalui serangkaian verifikasi kelayakan administratif, penyiapan perangkat keamanan transaksi digital, hingga pelatihan teknis operator agar memenuhi standar layanan yang dipersyaratkan mitra korporat [6]. Peresmian gedung pada 27 November 2023 oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi menjadi puncak validasi institusional yang mengukuhkan posisi BUMDes di mata warga [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional pada awal penerapan adalah mengedukasi warga desa, yang mayoritas lebih nyaman memegang bukti fisik, bahwa transaksi digital melalui agen BUMDes sama sahnya dengan transaksi di loket kantor pemerintah [1]. BUMDes memitigasi keraguan ini dengan bekerja ekstra meyakinkan setiap pelanggan dan memberikan garansi ganti rugi jika pembayaran mereka ternyata tidak tercatat di sistem pusat provinsi [4].
Tantangan teknis lainnya adalah kerentanan terhadap gangguan infrastruktur dasar, khususnya stabilitas jaringan internet dan pasokan listrik yang menentukan keberlangsungan layanan digital di BUMDes Maju Sejahtera [6]. Pemadaman listrik atau gangguan sinyal di pesisir utara Madura berpotensi menghentikan operasional swalayan dan loket layanan publik, sehingga BUMDes memitigasi risiko ini dengan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pengadaan genset cadangan dan koneksi internet berlapis [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan yang paling mendasar adalah kapasitas jejaring dan keterampilan negosiasi Direktur BUMDes Saladi dalam menjembatani birokrasi pemerintahan desa dengan sistem korporasi layanan publik tingkat provinsi [1]. Tanpa kemampuan meyakinkan Bapenda dan Bank Jatim bahwa BUMDes Tobai Barat memiliki sistem yang aman dan akuntabel, inovasi ini berisiko berhenti sebagai rencana di atas kertas. Riset akademik tentang peran BUMDes mengonfirmasi bahwa keberhasilan integrasi unit usaha digital bergantung pada keberanian pengurus desa keluar dari model bisnis tradisional menuju kemitraan jasa pelayanan [7].
Faktor kedua adalah dukungan lintas kepemimpinan desa, mulai dari hibah lahan permanen dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto hingga penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang menjabat saat ini [5]. Dukungan Bupati Slamet Junaidi yang menetapkan Tobai Barat sebagai proyek percontohan kabupaten turut mempermudah proses perizinan layanan publik yang biasanya terhambat regulasi birokratis [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes ini berdiri, warga Tobai Barat harus menempuh perjalanan ke kota kecamatan atau kabupaten dan mengorbankan satu hari penuh waktu produktif untuk mengurus pembayaran administratif [1]. Setelah beroperasi, Tobai Barat menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sampang yang memiliki otoritas melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor secara mandiri, layanan yang juga menarik warga dari desa-desa tetangga di Kecamatan Sokobanah [3]. Perputaran uang dari biaya administrasi jasa layanan yang sebelumnya mengalir ke kota kini tertahan di desa dan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit usaha BUMDes Maju Sejahtera [2].
Secara praktis, warga merasakan penghematan biaya transportasi dan efisiensi waktu karena dapat berbelanja kebutuhan pokok di BMS Swalayan sekaligus menyelesaikan pembayaran tagihan PLN, mengirim paket logistik, dan memperpanjang STNK tanpa berpindah tempat [1]. Kemitraan dengan Pos Indonesia terbukti relevan mengingat tingginya mobilitas perantauan warga Madura, sehingga layanan pengiriman paket dan dokumen menjadi layanan dengan volume transaksi tertinggi setelah loket pembayaran listrik dan pajak [4].
Dampak kelembagaan lain adalah pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Sampang yang menjadikan BUMDes Maju Sejahtera sebagai model percontohan bagi pengembangan BUMDes di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang [2]. Bupati Slamet Junaidi menegaskan dalam pidato peresmiannya bahwa BUMDes aktif seperti ini memberi keuntungan yang kembali ke kas desa sekaligus efisiensi langsung bagi masyarakat [2]. Pengakuan ini menjadi dampak ikutan yang memperluas relevansi Tobai Barat sebagai rujukan tata kelola ekonomi desa di tingkat kabupaten [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendirian pusat layanan ini bertumpu pada tiga sumber daya utama: hibah lahan seluas 8 x 19 meter persegi dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto, penyertaan modal Pemerintah Desa Tobai Barat sebesar Rp135 juta untuk penguatan sarana dan prasarana, dan kemitraan keagenan nonfinansial dengan Bapenda Jawa Timur, Bank Jatim, dan Pos Indonesia [5]. Model bisnis BUMDes ini bertumpu pada komisi keagenan dari setiap transaksi Samsat, perbankan, dan utilitas, ditambah margin penjualan bahan pokok melalui BMS Swalayan [2].
Diversifikasi tiga lini usaha sekaligus, yakni loket administrasi, keagenan finansial, dan swalayan, membuat pemasukan harian BUMDes tidak bergantung pada satu jenis layanan saja [4]. Dokumentasi program tidak merinci total omzet bulanan BUMDes secara spesifik, namun penyertaan modal desa yang berkelanjutan menunjukkan bahwa keuntungan operasional dialokasikan kembali untuk memperkuat sarana dan prasarana, alih-alih dibagi habis sebagai keuntungan jangka pendek [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan meluncurkan layanan inti lebih dulu sebelum gedung selesai dibangun terbukti menjadi langkah tepat, karena BUMDes dapat membangun rekam jejak transaksi yang kemudian menjadi bukti kapasitas saat bernegosiasi dengan mitra institusi lain [1]. Keputusan menggelar peluncuran layanan secara demonstratif dengan melibatkan aparat desa sebagai pelanggan pertama juga terbukti efektif meredam keraguan warga terhadap keabsahan transaksi digital [1].
Jika memulai dari awal, pengelola BUMDes mengakui idealnya edukasi warga tentang keabsahan bukti pembayaran digital dilakukan sejak sebelum uji coba layanan diluncurkan, bukan setelah keraguan warga sempat memperlambat pertumbuhan transaksi [1]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan menyiapkan SDM yang melek digital sejak awal, mengajukan kemitraan keagenan secara proaktif kepada lembaga keuangan dan institusi layanan publik, serta menyiapkan mitigasi teknis seperti genset cadangan sebelum layanan resmi diluncurkan [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Maju Sejahtera dirancang di atas model diversifikasi usaha: dengan memiliki unit swalayan, loket layanan administrasi negara, dan keagenan finansial sekaligus, BUMDes tidak bergantung pada satu layanan saja ketika permintaan sedang sepi [2]. Jika warga sedang tidak musim membayar pajak, pemasukan harian tetap mengalir dari pembelian bahan pokok di swalayan atau pembayaran token listrik [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian karena keberhasilan awal BUMDes ini banyak ditopang jejaring dan keterampilan negosiasi Direktur BUMDes Saladi secara personal [1]. Penyertaan modal desa yang berkelanjutan dan status BUMDes sebagai aset kolektif desa, bukan milik satu direktur, diharapkan menjaga layanan tetap berjalan meski kepengurusan berganti di masa depan [5]. Untuk menjaga keunggulan kompetitif, pengelola BUMDes juga diharapkan terus mengikuti pembaruan literasi teknologi digital dan menambah mitra keagenan layanan publik lain, seperti keagenan pegadaian atau layanan perizinan usaha mikro [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kehadiran BUMDes Maju Sejahtera memudahkan urusan administratif warga sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa, terutama pada aspek efisiensi ekonomi komunitas dan pembangunan infrastruktur inklusif [7]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Maju Sejahtera mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal yang mengelola unit swalayan dan loket layanan digital. |
Penyertaan modal desa Rp135 juta dialokasikan untuk unit usaha yang mempekerjakan warga lokal sebagai operator loket dan swalayan. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Inovasi keagenan digital BUMDes menghadirkan infrastruktur layanan finansial dan administrasi publik di wilayah pesisir yang sebelumnya tidak terjangkau kantor cabang bank konvensional. |
Tiga pilar layanan (Samsat, keagenan finansial, swalayan) terintegrasi dalam satu gedung seluas 8 x 19 meter persegi. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Dengan membawa layanan Samsat, perbankan, dan pengiriman Pos Indonesia langsung ke desa, inovasi ini mengurangi kesenjangan spasial antara desa dan kota. |
Warga tidak lagi menempuh satu hari perjalanan ke kota untuk mengurus pembayaran administratif. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Keberhasilan inovasi ini merupakan hasil kemitraan multipihak antara BUMDes, Bank Jatim, Pos Indonesia, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. |
Empat entitas (BUMDes, Bank Jatim, Pos Indonesia, Bapenda Provinsi) menjalankan kemitraan keagenan resmi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes layanan terpadu Tobai Barat berpotensi direplikasi oleh desa lain di Indonesia, khususnya desa yang secara geografis jauh dari ibu kota kecamatan atau kabupaten [7]. Prasyarat minimum bagi desa lain meliputi kesediaan pengelola BUMDes mengajukan permohonan keagenan (Payment Point Online Bank) kepada lembaga keuangan dan institusi layanan publik setempat, tempat layanan yang memenuhi standar keamanan dasar, serta SDM yang melek digital [4], [6].
Dokumentasi program tidak merinci total biaya replikasi secara spesifik, namun skema penyertaan modal desa dan hibah aset dari tokoh masyarakat, seperti yang terjadi di Tobai Barat, dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan awal bagi desa rintisan [5]. Pemerintah Kabupaten Sampang telah menjadikan Desa Tobai Barat sebagai proyek percontohan yang dipelajari desa-desa lain di 14 kecamatan [2]. Scale up dapat diakselerasi jika pemerintah kabupaten atau Dinas PMD memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kolektif antara banyak BUMDes sekaligus dengan Bapenda dan Pos Indonesia, sehingga BUMDes baru tidak perlu mengulang negosiasi individual dari nol seperti yang dialami Tobai Barat [1].
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00829: BUMDes Maju Sejahtera Tobai Barat Hadirkan Layanan Digital Terpadu,” inovasi.web.id, 11 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/.
[2] A. R. Hakim, “Pemkab Sampang Berdayakan BUMDes Gerakkan Ekonomi Desa,” ANTARA News Jawa Timur, 4 Des. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/751533/.
[3] H. Slamet, “Bupati Sampang Resmikan BUMDes Maju Sejahtera dan Toko BMS Swalayan Desa Tobai Barat,” Madura Post, 26 Nov. 2023. [Daring]. Tersedia: https://madurapost.net/.
[4] Pemprov Jawa Barat, “Penguatan BUMDes melalui Pengembangan Usaha Jasa Layanan Pos,” Dokumen Kerjasama AgenPos. [Daring]. Tersedia: https://www.slideshare.net/.
[5] Redaksi Madura In Depth, “Selain Infrastruktur, Pemberdayaan dan Pengelolaan BUMDes Juga Jadi Prioritas Edy Sukamto,” Madura In Depth. [Daring]. Tersedia: https://maduraindepth.com/.
[6] S. Rahmawati et al., “Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,” Repository Universitas Brawijaya. [Daring]. Tersedia: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164932/.
[7] M. Hidayat, “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan,” Jurnal BEP Universitas Trunojoyo Madura, Jan. 2023. [Daring]. Tersedia: https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/18505.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kalahiang, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, membangun 17 unit jamban atau WC gratis bagi warga kurang mampu melalui kerja sama multipihak antara pemerintah desa, TNI, dan program Corporate Social Responsibility Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) [1]. Inovasi yang mulai dirintis sejak pertengahan 2017 ini menjadi jawaban atas kebiasaan buang air besar sembarangan di Sungai Balangan yang telah lama mengancam kesehatan warga [1]. Pelaku utama inovasi ini adalah Pemerintah Desa Kalahiang bersama YABN, satuan TNI setempat, dan warga yang bergotong royong membangun fasilitas sanitasi [3]. Permasalahan utama yang dijawab adalah ketidakmampuan ekonomi keluarga miskin membangun WC dan septic tank secara mandiri, sehingga mereka terus buang air besar di sungai dan berisiko terpapar penyakit berbasis air [3]. Dalam waktu sekitar satu bulan, 17 unit WC berhasil dibangun dengan mengandalkan gotong royong warga dan tenaga TNI, menghasilkan perubahan nyata perilaku sanitasi masyarakat serta menjadi titik awal Desa Kalahiang menuju status Open Defecation Free (ODF) [2].
Latar Belakang
Desa Kalahiang dialiri Sungai Balangan yang mengalir panjang melewati kawasan permukiman warga di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan [3]. Keberadaan sungai yang dekat dengan permukiman membuat sebagian warga terbiasa menggunakannya sebagai tempat buang air besar sembarangan, kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun dan dianggap lumrah [3].
Kebiasaan tersebut bukan tanpa dampak serius, karena buang air besar di sungai terbuka menjadi sumber pencemaran air yang memicu penyebaran penyakit berbasis air seperti diare, kolera, dan tifoid, yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di kawasan sungai Kalimantan Selatan [4]. Sebelum inovasi ini berjalan, tidak satu pun dari 17 keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program memiliki fasilitas jamban dengan septic tank layak di rumah masing-masing [3].
Banyak keluarga kurang mampu di Desa Kalahiang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun WC dan septic tank secara mandiri, sehingga ketidakmampuan ekonomi ini menjadi penghalang utama perubahan perilaku sanitasi [3]. Kebutuhan intervensi kolaboratif yang menyentuh akar persoalan sekaligus, yakni kemampuan membangun dan kesadaran berperilaku hidup bersih, mendorong Yayasan Adaro Bangun Negeri memperkenalkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada warga Desa Kalahiang pada pertengahan 2017 [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah model pembangunan WC gratis melalui kerja sama multipihak yang mempertemukan program STBM dari Yayasan Adaro Bangun Negeri, partisipasi fisik anggota TNI, dan penggalangan donasi dari masyarakat [1]. Skema ini memungkinkan pembangunan jamban permanen dengan septic tank layak tanpa membebani keluarga penerima manfaat [1].
Cara kerja inovasi ini terbagi menjadi tiga lapis. Pertama, YABN menyediakan cetakan WC dan melatih warga cara membangun septic tank yang sesuai standar kesehatan. Kedua, TNI bersama warga mengerjakan pembangunan fisik secara gotong royong. Ketiga, pemerintah desa mengorganisir penggalangan dana dari donatur untuk pembelian material bangunan seperti semen, pasir, bata, dan pipa saluran [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada pertengahan 2017 ketika YABN memperkenalkan program STBM melalui forum warga Desa Kalahiang [1]. Pada pertemuan awal, program dirancang dalam bentuk arisan jamban, sebuah mekanisme gotong royong finansial yang membantu warga membangun WC secara bergiliran [2].
Pendekatan arisan jamban semata ternyata belum cukup memicu kesadaran perubahan perilaku warga secara menyeluruh, karena hanya menyentuh aspek pembiayaan tanpa pendampingan perilaku hidup bersih yang sistematis [5]. Pada 2018, pendekatan ini dikoreksi menjadi pendekatan STBM yang lebih sistematis dengan lima pilar perubahan perilaku, meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengamanan sampah, serta pengelolaan limbah cair [5]. Koreksi ini menjadi pembelajaran penting bagi replikator, bahwa pembiayaan gotong royong semata perlu dipadukan dengan pemicuan kesadaran perilaku agar perubahan sanitasi bertahan jangka panjang [5].
Pelaksanaan pembangunan 17 unit WC berlangsung dalam waktu sekitar satu bulan [3]. Hambatan utama selama proses ini adalah terbatasnya anggaran desa untuk membeli seluruh material, namun keterbatasan ini justru mendorong kreativitas kelembagaan dengan menyatukan sumber daya dari donatur, perusahaan, dan tenaga sukarela sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa menunggu alokasi anggaran penuh [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama selama pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran untuk pembelian bahan bangunan, sementara ketergantungan pada donasi membuat kepastian waktu pembangunan tidak sepenuhnya terprediksi [3]. Desa memitigasi tantangan ini dengan menggalang donasi dari berbagai pihak, termasuk program CSR YABN dan sumbangan warga, agar material tersedia sebelum pelaksanaan dimulai [3].
Tantangan pasca-pembangunan adalah memastikan perawatan WC yang sudah dibangun dilakukan secara konsisten oleh keluarga penerima manfaat, karena tanpa perawatan berkelanjutan, jamban berisiko rusak atau tidak berfungsi optimal [3]. Pemerintah desa memitigasi risiko ini dengan aktif mendorong dan memantau partisipasi warga dalam menjaga fasilitas yang telah ada, mengacu pada pilar STBM yang menempatkan komunitas sebagai penjaga utama perubahan perilaku sanitasi [3], [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kunci keberhasilan inovasi ini terletak pada kemitraan yang saling melengkapi. YABN menyediakan pengetahuan teknis dan cetakan WC, TNI membawa tenaga terlatih dan kedisiplinan kerja, pemerintah desa mengorganisir warga dan donatur, sementara warga sendiri menyumbangkan partisipasi aktif baik tenaga maupun dana. Kombinasi ini memungkinkan pembangunan cepat dengan biaya yang ditanggung bersama [1].
Faktor lain yang menentukan adalah kerangka pelatihan STBM yang menanamkan pemahaman mendasar tentang hubungan sanitasi dengan kesehatan. Tanpa perubahan pola pikir warga, fasilitas WC yang sudah dibangun berisiko tidak digunakan atau tidak terawat. Pelatihan itulah yang mengubah program fisik menjadi program perubahan perilaku yang bermakna jangka panjang [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, inovasi ini menghasilkan 17 unit WC dengan septic tank yang terbangun dalam waktu sekitar satu bulan dan dinikmati langsung oleh 17 keluarga kurang mampu yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki fasilitas jamban layak [3]. Keseluruhan pembangunan berhasil diselesaikan dengan biaya yang ditanggung bersama antara donatur, program CSR YABN, dan partisipasi tenaga TNI serta warga, tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) [3].
Secara kualitatif, dampaknya dirasakan warga dalam tiga dimensi. Dari sisi kesehatan, warga tidak lagi buang air besar di sungai sehingga risiko pencemaran air dan penularan penyakit berbasis sanitasi berkurang. Dari sisi kenyamanan, keluarga penerima manfaat memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan bermartabat. Dari sisi sosial, inovasi ini menjadi peristiwa penting bagi Desa Kalahiang karena menandai langkah konkret menuju status desa ODF [3], [6].
Dampak lebih luas dari program STBM di Kabupaten Balangan secara keseluruhan terlihat dari penghargaan STBM Award 2025 yang diterima oleh Desa Muara Jaya, sebuah dampak ikutan yang tidak direncanakan secara eksplisit oleh Desa Kalahiang namun menunjukkan bahwa ekosistem STBM yang dibangun bersama YABN di wilayah ini memiliki daya ungkit yang berkelanjutan [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan 17 unit WC ini dibiayai melalui skema urunan multipihak yang menggabungkan program CSR Yayasan Adaro Bangun Negeri, donasi warga, dan tenaga kerja sukarela dari TNI, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [3]. YABN menanggung penyediaan cetakan WC dan pelatihan teknis, TNI menyumbangkan tenaga kerja gotong royong, sementara pemerintah desa mengorganisir penggalangan dana dari donatur untuk pembelian material seperti semen, pasir, bata, dan pipa saluran [1], [3].
Model ini tidak menghasilkan pendapatan bagi desa karena seluruh fasilitas diberikan gratis kepada keluarga penerima manfaat, sehingga orientasinya murni pada peningkatan kesehatan lingkungan, bukan skema bisnis [3]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada integrasi program sanitasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan, agar pembangunan jamban lanjutan bagi warga yang belum terjangkau tidak lagi bergantung sepenuhnya pada donasi CSR yang sifatnya insidental [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menggabungkan tiga sumber daya sekaligus, yaitu pengetahuan teknis YABN, tenaga kerja TNI, dan penggalangan dana pemerintah desa, terbukti menjadi kunci yang mempercepat pembangunan tanpa membebani satu pihak saja [1]. Koreksi dari arisan jamban menjadi pendekatan STBM sistematis pada 2018 juga terbukti penting agar perubahan perilaku sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata [5].
Jika memulai dari awal, pemerintah desa mengakui idealnya mekanisme pemantauan perawatan WC pascapembangunan dirancang sejak tahap perencanaan, bukan setelah fasilitas selesai dibangun, agar keberlanjutan penggunaan lebih terjamin [3]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memetakan mitra potensial sejak awal, seperti perusahaan ber-CSR, Kodim setempat, dan Dinas Kesehatan dengan fasilitator STBM, serta memadukan pembangunan fisik dengan pemicuan kesadaran perilaku sejak tahap pertama [8].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program sanitasi Desa Kalahiang dirancang melalui dua pendekatan: penguatan kesadaran warga dan kelembagaan pemantauan. Pemerintah desa mendorong partisipasi aktif warga untuk merawat dan menjaga WC yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan, mengacu pada pilar STBM yang menempatkan komunitas sebagai penjaga utama perubahan perilaku sanitasi [5].
Untuk jangka panjang, Desa Kalahiang dapat membangun program jamban lanjutan yang memanfaatkan dana desa untuk warga yang belum terjangkau tahap pertama. Integrasi program sanitasi ke dalam RKPDes tahunan menjadi kunci agar inovasi ini tidak berhenti pada 17 unit pertama, melainkan berkembang menjadi strategi desa menuju ODF yang komprehensif [6]. Mekanisme keberlanjutan ini tidak bergantung pada satu individu tertentu, karena kelembagaan STBM menempatkan komunitas dan pemerintah desa secara kolektif sebagai penjaga keberlanjutan program, sehingga pergantian perangkat desa di masa depan tidak menghentikan arah menuju status ODF [5], [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi WC gratis Desa Kalahiang berkontribusi secara langsung pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program WC gratis meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu yang tidak mampu membangun sanitasi mandiri, sekaligus melindungi mereka dari pengeluaran kesehatan akibat penyakit yang bersumber dari sanitasi buruk. |
17 keluarga kurang mampu menerima fasilitas WC dan septic tank tanpa biaya. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Penghentian praktik buang air besar di Sungai Balangan mengurangi risiko penyebaran penyakit berbasis air seperti diare dan tifoid. |
Warga penerima manfaat berhenti buang air besar di sungai sejak WC selesai dibangun. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Pembangunan 17 unit WC dengan septic tank memperluas akses sanitasi layak dan melindungi Sungai Balangan dari pencemaran tinja. |
17 unit WC dengan septic tank terbangun dalam waktu sekitar satu bulan. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Inovasi ini secara khusus menyasar warga kurang mampu yang selama ini tidak memiliki akses pada fasilitas sanitasi dasar. |
Seluruh 17 unit WC diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak memiliki jamban layak. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Model kerja sama antara pemerintah desa, TNI, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan donatur warga menjadi praktik nyata kemitraan lintas sektor. |
Empat pihak (pemerintah desa, TNI, YABN, donatur warga) terlibat aktif dalam satu skema pembangunan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model kerja sama multipihak Desa Kalahiang relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain yang berada di kawasan sungai dengan masalah buang air besar sembarangan [8]. Prasyarat minimum bagi desa lain meliputi identifikasi mitra potensial di tingkat lokal, seperti perusahaan tambang atau perkebunan yang memiliki program CSR, Kodim setempat yang aktif dalam program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), serta Dinas Kesehatan yang memiliki fasilitator STBM [8].
Dokumentasi program tidak merinci total biaya replikasi secara spesifik, sehingga calon replikator perlu memperhitungkan skema urunan CSR dan donasi sesuai kondisi masing-masing desa. Untuk scale up, program dapat diperluas menjadi kampung ODF penuh dengan mengintegrasikan pembangunan WC ke dalam RKPDes dan musyawarah desa setiap tahun [6]. Kabupaten Balangan sendiri telah membuktikan bahwa pendekatan STBM berbasis kemitraan dapat berjalan di banyak desa sekaligus, sebagaimana ditunjukkan oleh penghargaan STBM Award 2025 untuk wilayah ini [7].
Daftar Pustaka
[1] Tribunnews Banjarmasin, “Berkolaborasi dengan YABN, Kabupaten Balangan Terus Menggalakkan Program STBM,” Tribun Banjarmasin, 27 Agt. 2019. [Daring]. Tersedia: https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/27/berkolaborasi-dengan-yabn-kabupaten-balangan-terus-menggalakkan-program-stbm.
[2] Antara Kalsel, “Tabalong Percepat Program Bebas BAB Sembarangan,” Antara News Kalsel, 12 Mei 2016. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/36285/tabalong-percepat-program-bebas-bab-sembarangan.
[3] inovasi.web.id, “ID 00616: Desa Kalahiang Bangun Kerjasama dengan TNI untuk Bangun Fasilitas Sanitasi,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-kalahiang-bangun-kerjasama-dengan-tni-untuk-bangun-fasilitas-sanitasi/.
[4] A. Setiawan et al., “Akselerasi Desa Open Defecation Free melalui PAR dan CLTS,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI). [Daring]. Tersedia: https://journalshub.org/index.php/jpmi/article/download/6909/6422/29795.
[5] STIA Amuntai, “Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama,” Jurnal PPJ STIA Amuntai. [Daring]. Tersedia: https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/download/1170/954/2118.
[6] Dinas Kesehatan Buleleng, “Konsep Dasar Open Defecation Free (ODF),” banjar.bulelengkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://banjar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/konsep-dasar-open-defecation-free-odf-26.
[7] Dinas Kesehatan Balangan, “STBM Award Tahun 2025 Kabupaten Balangan,” dinkes.balangankab.go.id, 10 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://dinkes.balangankab.go.id/pberita/detail/1395.
[8] Antara Kalsel, “Kodim 1006/MTP Bantu Pembuatan Toilet Sehat,” Antara News Kalsel, 11 Mar. 2018. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/64289/kodim-1006-mtp-bantu-pembuatan-toilet-sehat.
