Infrastruktur Desa | Inovasi Daerah Tertinggal

ID 01034: BAKTI Kominfo Bangun BTS di Bayanggop dan Akhiri Isolasi Digital Kampung Terjauh Boven Digoel

oleh Tim Inovasi Desa | 16 Mei 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Kampung Bayanggop di Distrik Manggalum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, selama puluhan tahun terisolasi total dari jaringan telekomunikasi di kampung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. [1] Pada tahun 2022, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sebuah Base Transceiver Station (BTS) 4G di kampung ini sebagai bagian dari program nasional pemerataan akses digital di wilayah 3T. [2]

Tujuan inovasi ini adalah memutus rantai kesenjangan digital antara kampung-kampung terpencil di pedalaman Papua dan pusat kota, serta memantik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui akses TIK. [3] Dampaknya nyata dan langsung dirasakan: warga yang semula harus menyusuri sungai tiga hari untuk mendapat sinyal kini bisa menelepon keluarga dan mengakses internet dari dalam kampung mereka sendiri. [1]

Nama Inovasi	:	BTS BAKTI 4G Kampung Bayanggop — Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Blank Spot Pedalaman Papua
Alamat	:	Kampung Bayanggop, Distrik Manggalum, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
Inovator	:	BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Divisi Lastmile Backhaul, Direktorat Infrastruktur BAKTI) bersama Pemkab Boven Digoel dan masyarakat Kampung Bayanggop
Kontak	:	Website: baktikomdigi.id \| Diskominfo Kab. Boven Digoel, Distrik Mandobo, Tanah Merah, Papua Selatan

Latar Belakang

Kampung Bayanggop adalah kampung paling ujung di Distrik Manggalum, Kabupaten Boven Digoel, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Tengah. [1] Satu-satunya akses ke kampung ini adalah jalur sungai yang harus ditempuh tiga hari perjalanan menggunakan perahu kayu bermesin dari Tanah Merah, ibu kota kabupaten. [1] Kondisi geografis yang terisolasi ini membuat Bayanggop menjadi titik blank spot telekomunikasi mutlak—tidak ada sinyal, tidak ada internet, dan tidak ada akses informasi dari dunia luar selama bertahun-tahun.

Sebelum BTS berdiri, warga yang ingin sekadar menelepon keluarga harus memilih dua opsi berat: pergi ke Kampung Manggalum yang berjarak satu jam perahu, atau rela menempuh perjalanan seharian ke Tanah Merah hanya demi mendapatkan sinyal. [1] Kondisi ini menyebabkan banyak warga meninggalkan kampung untuk berhari-hari hanya demi urusan komunikasi, sementara kegiatan produktif di kampung terbengkalai. [2] Kebutuhan dasar akan komunikasi—menelepon keluarga yang bersekolah di kota, mengakses informasi kesehatan, atau menghubungi kerabat—menjadi kemewahan yang tak terjangkau secara praktis bagi warga Bayanggop.

Kabupaten Boven Digoel sebelum 2021 hanya memiliki 38 BTS yang tersebar di berbagai distrik, jauh dari cukup untuk menjangkau 160 kampung yang tersebar di kawasan hutan tropis pedalaman selatan Papua. [4] BAKTI Kominfo kemudian mengidentifikasi Boven Digoel sebagai salah satu kabupaten prioritas dan mengalokasikan bantuan 72 BTS tambahan untuk mempercepat penuntasan blank spot di wilayah tersebut. [4] Kampung Bayanggop yang merupakan kampung terjauh dan paling terisolasi menjadi salah satu titik prioritas yang paling dinanti kehadirannya.

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo di Kampung Bayanggop sebagai bagian dari program nasional “Connecting the Unconnected” yang menargetkan 12.548 desa/kelurahan blank spot di seluruh Indonesia pada akhir 2022. [5] BTS ini bekerja sebagai menara pemancar sinyal seluler yang memancarkan jaringan 4G sehingga warga bisa mengakses layanan telepon, SMS, dan internet menggunakan perangkat mobile yang mereka miliki. [3] Teknologi 4G dipilih agar manfaat yang diberikan tidak sekadar komunikasi suara, melainkan juga akses internet penuh yang membuka pintu ke layanan kesehatan digital, pendidikan daring, dan informasi ekonomi.

BAKTI tidak membangun BTS secara konvensional di Bayanggop karena tidak ada akses jalan darat sama sekali ke kampung tersebut. [1] Seluruh material bangunan—besi konstruksi tower, semen, dan peralatan elektronik—diangkut melalui jalur sungai menggunakan armada perahu kayu warga setempat dalam perjalanan tiga hari. [1] Model distribusi material berbasis komunitas ini menjadi keunikan inovasi di Bayanggop yang membedakannya dari pembangunan BTS di wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur jalan.

Proses Penerapan Inovasi

Proses diawali dengan koordinasi intensif antara BAKTI Kominfo dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk memetakan kampung-kampung paling terisolasi yang menjadi prioritas pembangunan BTS. [3] Bayanggop masuk daftar prioritas karena statusnya sebagai kampung terjauh di Boven Digoel dengan tingkat isolasi digital yang paling parah. [1] BAKTI juga berkoordinasi dengan unsur Forkopimda setempat untuk memastikan keamanan proses pembangunan di kawasan yang situasi keamanannya memerlukan perhatian khusus.

Ketika berita rencana pembangunan tower menyebar ke Kampung Bayanggop, seluruh warga bergerak spontan turun ke Tanah Merah untuk menyambut dan membantu proses logistik material. [1] Puluhan perahu kayu warga—dari orang tua, pemuda, perempuan, hingga anak-anak—berlabuh di Pelabuhan Kali Digoel untuk mengangkut material besi tower dan semen menuju kampung mereka. [2] Perjalanan mengangkut material memakan waktu tiga hari menyusuri sungai besar dan anak-anak sungai kecil hingga akhirnya tiba di Bayanggop.

Proses konstruksi tower di lapangan menghadapi tantangan teknis yang unik karena seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan material yang sudah diangkut via sungai tanpa bisa melakukan pengiriman ulang dengan mudah. [1] Tim teknisi BAKTI bekerja bersama warga lokal yang turut membantu pekerjaan konstruksi di lapangan sebagai tenaga pendukung. [2] BTS akhirnya berhasil berdiri dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2022, menandai babak baru sejarah komunikasi di kampung terjauh Boven Digoel. [1]

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu terpenting adalah gotong royong luar biasa dari seluruh warga Bayanggop yang turun tangan secara sukarela mengangkut material tower tanpa diminta. [1] Partisipasi komunitas yang spontan dan masif ini membuktikan bahwa kebutuhan akan konektivitas sudah demikian mendesak sehingga masyarakat rela mengorbankan waktu dan tenaga demi mempercepat kehadiran BTS di kampung mereka. [2] Tanpa keterlibatan aktif warga, distribusi material berat ke lokasi yang hanya bisa diakses via sungai selama tiga hari tidak mungkin terlaksana secara efisien.

Di sisi pemerintah, kebijakan BAKTI Kominfo yang berfokus pada wilayah 3T dan blank spot memberikan legitimasi politik dan pendanaan yang memungkinkan pembangunan BTS di lokasi yang secara komersial tidak layak untuk dibangun oleh operator swasta. [3] Koordinasi lintas instansi antara BAKTI, Pemkab Boven Digoel, Diskominfo, dan Forkopimda setempat memastikan proses berjalan lancar meskipun tantangan keamanan dan logistik sangat kompleks. [3] Komitmen pemerintah pusat melalui program “Connecting the Unconnected” menjadi fondasi kebijakan yang tidak bisa tergantikan oleh inisiatif lokal semata.

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak paling langsung dan dramatis adalah berakhirnya perjalanan tiga hari warga Bayanggop hanya untuk mencari sinyal telepon. [1] Warga kini bisa menelepon keluarga, berkirim pesan, dan mengakses internet dari dalam kampung mereka sendiri menggunakan ponsel Android yang kini dimiliki hampir semua warga dewasa, termasuk para pemuda. [1] Perubahan ini terasa revolusioner bagi komunitas yang selama puluhan tahun hidup dalam keheningan total dari dunia informasi digital.

Secara sosial, kehadiran BTS mengembalikan warga yang sebelumnya “terpaksa mengungsi” ke Kampung Manggalum atau Tanah Merah demi sinyal kembali menetap di kampung halaman mereka. [1] Riset dampak BTS BAKTI di Biak Numfor—kabupaten Papua lain yang profil geografisnya mirip Boven Digoel—menunjukkan BTS berdampak positif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya secara bersamaan. [6] Warga Bayanggop kini bisa mengakses informasi harga pasar, layanan telemedicine, konten pendidikan daring, dan informasi pertanian tanpa meninggalkan kampung mereka.

Di tingkat kabupaten, pembangunan BTS di seluruh Boven Digoel termasuk Bayanggop memberikan dampak ekonomi terukur bagi pelaku usaha mikro lokal yang kini bisa bertransaksi dan memasarkan produk secara digital. [6] Diskominfo Kabupaten Boven Digoel menargetkan pembangunan BTS di seluruh kampung rampung pada Januari 2025 sebagai kelanjutan dari program yang telah membawa perubahan nyata bagi Bayanggop. [7] Target ambisius ini mencerminkan kepercayaan penuh pemerintah daerah terhadap transformasi nyata yang telah terbukti terjadi di kampung-kampung yang sudah menerima BTS.

Tantangan dan Kendala

Tantangan terbesar dalam pembangunan BTS di pedalaman Papua adalah kondisi geografis yang ekstrem: tidak ada jalan darat, hanya sungai berliku yang bisa menjadi jalur satu-satunya, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. [8] Distribusi material berat seperti besi konstruksi dan semen melalui sungai selama tiga hari memperbesar risiko kerusakan peralatan dan keterlambatan jadwal pembangunan. [1] Selain itu, situasi keamanan yang fluktuatif di beberapa wilayah pedalaman Papua memaksa BAKTI harus selalu berkoordinasi intensif dengan Forkopimda sebelum memulai setiap tahap pembangunan atau pemeliharaan. [3]

Tantangan pascabangun juga tidak kalah berat: pemeliharaan BTS di lokasi yang hanya bisa diakses via sungai tiga hari membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi dan waktu respons yang sangat panjang saat terjadi kerusakan. [8] Vandalisme dan sabotase terhadap infrastruktur BTS di pedalaman Papua menjadi ancaman nyata yang menyebabkan 628 BTS 4G sempat tertunda penyelesaiannya di seluruh Papua. [8] Kerentanan infrastruktur ini membutuhkan mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan warga kampung sebagai penjaga aktif aset BTS di wilayah mereka.

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan BTS di Bayanggop membutuhkan transformasi warga dari pengguna pasif menjadi penjaga aktif infrastruktur dengan memberdayakan tokoh pemuda lokal seperti Tedi Wagin sebagai teknisi pemeliharaan tingkat pertama. [1] Pelatihan literasi digital bagi warga kampung juga wajib diprogramkan agar mereka mampu memanfaatkan konektivitas internet secara produktif—bukan sekadar hiburan—untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan. [3] Investasi dalam kapasitas manusia lokal ini adalah satu-satunya strategi yang menjamin manfaat BTS bertahan jauh melampaui usia fisik infrastrukturnya.

BAKTI Komdigi berkomitmen memperluas jaringan dengan membangun infrastruktur komplementer berupa VSAT dan satelit SATRIA-1 di titik-titik yang belum bisa dijangkau BTS terrestrial. [9] Sinergi antara BTS, satelit, dan jaringan Palapa Ring akan menciptakan ekosistem konektivitas yang saling menopang dan memastikan tidak ada kampung di Indonesia yang tertinggal dari akses digital. [9] Komitmen ini memberikan jaminan jangka panjang bahwa Kampung Bayanggop tidak akan kembali ke era isolasi digital meskipun terjadi gangguan pada satu jenis infrastruktur.

Kontribusi Pencapaian SDGs

Pembangunan BTS di Kampung Bayanggop mencerminkan komitmen negara untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang tertinggal dari manfaat revolusi digital, sesuai dengan prinsip “leave no one behind” dalam agenda pembangunan global. [3] Konektivitas digital yang hadir melalui BTS ini membuka pintu bagi kemajuan di hampir semua dimensi kehidupan masyarakat kampung secara bersamaan. [6]

No SDGs	:	Penjelasan
SDGs 4: Pendidikan Bermutu	:	Akses internet membuka layanan pendidikan daring, konten belajar, dan informasi beasiswa bagi anak-anak dan pemuda Bayanggop yang sebelumnya terisolasi total dari sumber belajar digital.
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	:	Konektivitas memungkinkan akses telemedicine dan informasi kesehatan sehingga warga terpencil bisa berkonsultasi medis tanpa harus menempuh perjalanan berhari-hari ke kota.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	:	BTS membuka akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal, memungkinkan transaksi cashless, pemasaran produk online, dan akses informasi harga komoditas secara real-time.
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan	:	Pembangunan BTS di wilayah 3T paling terpencil secara langsung menutup jurang kesenjangan digital antara warga pedalaman Papua dan masyarakat perkotaan Indonesia.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	:	BTS 4G merupakan infrastruktur digital inti yang memungkinkan transformasi dari kampung analog ke kampung digital dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	:	Keberhasilan BTS Bayanggop lahir dari kemitraan solid antara BAKTI Kominfo, Pemkab Boven Digoel, Forkopimda, dan komunitas warga yang bergotong royong mengangkut material tower.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pembangunan BTS berbasis partisipasi komunitas yang ditunjukkan warga Bayanggop—di mana seluruh warga ikut mengangkut material secara sukarela—harus didokumentasikan dan dijadikan modul replikasi bagi pembangunan BTS di ratusan kampung terpencil lain di Papua. [2] Keterlibatan aktif komunitas terbukti mempercepat penyelesaian proyek dan membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap infrastruktur yang kemudian mendorong warga untuk aktif menjaga BTS dari kerusakan dan vandalisme. [3] Pendekatan ini adalah kunci replikasi sukses di kawasan pedalaman Papua yang memiliki kondisi serupa dengan Bayanggop.

Diskominfo Boven Digoel telah menargetkan penuntasan BTS di seluruh kampung pada Januari 2025, dan capaian ini bisa menjadi model bagi kabupaten-kabupaten 3T lain di Indonesia Timur yang masih bergulat dengan blank spot telekomunikasi. [7] BAKTI Komdigi perlu memperkuat program dengan menggabungkan pembangunan BTS bersama paket pelatihan literasi digital agar manfaat konektivitas benar-benar mengubah kualitas hidup, bukan hanya menambah waktu bermain media sosial. [9] Sinergi antara infrastruktur BTS, satelit SATRIA-1, dan program literasi digital terpadu adalah formula scale-up yang akan mengangkat ribuan kampung terpencil Indonesia dari era isolasi menuju era konektivitas penuh. [9]

Daftar Pustaka

[1] Kabar Papua, “Kisah Haru Warga Pedalaman Boven Digoel Berjuang Keluar dari Isolasi Internet,” kabarpapua.co, Des. 2023. [Online]. Available: https://kabarpapua.co/kisah-haru-warga-pedalaman-boven-digoel-berjuang-keluar-dari-isolasi-internet/

[2] Tribunnews, “Program BTS BAKTI Sinyal untuk Masyarakat Papua, Warga Papua Rasakan Manfaatnya!” tribunnews.com, Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/22/program-bts-bakti-sinyal-untuk-masyarakat-papua-warga-papua-rasakan-manfaatnya

[3] BAKTI Komdigi, “Connecting the Unconnected — Profil dan Layanan BAKTI,” baktikomdigi.id. [Online]. Available: https://baktikomdigi.id

[4] ANTARA Papua, “Pemkab Boven Digoel Mendapat Bantuan 72 BTS dari Bakti Kemenkominfo,” papua.antaranews.com, Apr. 2021. [Online]. Available: https://papua.antaranews.com/berita/632162/pemkab-boven-digoel-mendapat-bantuan-72-bts-dari-bakti-kemenkominfo

[5] Kominfo RI, “Nasional High Speed Broadband Plan — BAKTI Bangun 4.200 BTS Desa,” kominfo.go.id. [Online]. Available: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15461/nasional-high-speed-broadband-plan-nhsbpp-2020-2024/0/sorotan_media

[6] ANTARA Papua, “Pemkab: Pembangunan 126 BTS Bakti Kemenkominfo Beri Dampak Ekonomi,” papua.antaranews.com, Ags. 2024. [Online]. Available: https://papua.antaranews.com/berita/727035/pemkab-pembangunan-126-bts-bakti-kemenkominfo-beri-dampak-ekonomi-pelaku-usaha

[7] RRI Boven Digoel, “Penyediaan Jaringan Telekomunikasi BTS Seluruh Kampung Selesai Januari 2025,” rri.co.id, Jan. 2025. [Online]. Available: https://rri.co.id/bovendigoel/daerah-3t/1254591/penyediaan-jaringan-telekomunikasi-bts-seluruh-kampung-selesai-januari-2025

[8] CNBC Indonesia, “Bos BAKTI Ungkap Tantangan Bawa Internet ke Pedalaman Papua,” cnbcindonesia.com, Des. 2023. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231228192535-37-501097/bos-bakti-ungkap-tantangan-bawa-internet-ke-pedalaman-papua

[9] Neraca, “Hilangkan Kesenjangan di Wilayah NKRI, Percepat Pembangunan Papua,” neraca.co.id, Mei 2024. [Online]. Available: https://www.neraca.co.id/article/199526/hilangkan-kesenjangan-di-wilayah-nkri-percepat-pembangunan-papua

DISCLAIMER: Katalog Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal ini merupakan hasil kerja sama antara Perkumpulan Gedhe Nusantara dengan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Katalog ini berfungsi sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pertukaran ide, pengalaman, praktik baik, dan kerja sama antardesa. Desa Bergerak Membangun Indonesia.

Sorga di Puncak Bukit, Desa Penyarang Bangun Sirkuit Grasstrack Desa Berstandar Nasional

oleh Akhmad Fadli | 10 Apr 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengubah tanah kas desa seluas 7 hektar yang selama ini menganggur di area perbukitan menjadi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berstandar nasional. Dengan modal awal hanya Rp30 juta dari Dana Desa, BUMDes Karya Mukti mendesain dan menata lahan tersebut sebagai arena balap motor grasstrack yang diakui oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) [1].

Hasilnya melebihi ekspektasi awal. Ribuan penonton hadir setiap event balap, warga desa meraup penghasilan dari berdagang, dan pada 2018 BUMDes Karya Mukti menyumbang Rp10 juta ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Inovasi ini membuktikan bahwa aset desa yang tidak produktif dapat diubah menjadi motor ekonomi desa melalui pendekatan pariwisata olahraga yang terorganisasi [1].

Latar Belakang

Desa Penyarang berdiri di perbukitan setinggi sekitar 400 meter di atas permukaan laut, menjadikannya desa tertinggi di Kecamatan Sidareja. Kawasan ini kaya akan potensi alam: hamparan hutan produksi perhutani, pohon-pohon pinus menjulang, Bukit Julag Ngadeg, dan Bukit Purut yang menawarkan panorama Kota Sidareja dari ketinggian. Namun potensi alam melimpah itu lama tidak dikelola menjadi sumber pendapatan yang nyata [2].

Di sisi lain, Sidareja menyimpan komunitas penghobi motor yang besar. Klub motor tumbuh subur mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, dari pengguna motor matic hingga motor trail. Para penghobi ini tidak memiliki arena resmi untuk menyalurkan hasrat berkendara secara aman dan terorganisasi. Mereka kerap berlatih di lahan-lahan tidak resmi yang rawan kecelakaan dan tidak memiliki standar keselamatan yang memadai [1].

Pertemuan antara dua realitas inilah yang mendorong lahirnya inovasi. Desa memiliki lahan menganggur seluas 7 hektar di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang secara alami cocok untuk sirkuit offroad. Komunitas motor di Sidareja memiliki kebutuhan nyata akan arena resmi. BUMDes Karya Mukti menangkap pertemuan peluang ini dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi peluang ekonomi desa [1].

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah konversi tanah kas desa yang tidak produktif menjadi infrastruktur olahraga bertaraf nasional melalui pendekatan wisata olahraga. Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana dirancang mengikuti standar Peraturan Kejuaraan Nasional Grasstrack IMI, yang mensyaratkan panjang lintasan 1.000–2.000 meter, lebar minimum 8 meter, kontur bergelombang dengan jumpingan, dan sistem penggolongan kelas yang terstruktur [3].

Cara kerja inovasi ini berlapis ganda. Di satu sisi, sirkuit berfungsi sebagai arena latihan dan kompetisi yang menyediakan sarana olahraga aman bagi komunitas motor. Di sisi lain, setiap event balap secara otomatis mengundang ribuan penonton yang menggerakkan ekonomi warga melalui perdagangan makanan, minuman, dan jasa parkir. Dua fungsi ini saling menguatkan dalam satu lokasi yang sama [1].

Proses Penerapan Inovasi

Pembangunan sirkuit dimulai pada 2017. BUMDes Karya Mukti menggerakkan warga desa untuk bersama-sama mendesain dan menata kontur tanah di kawasan Bukit Nirwana. Semangat gotong royong menjadi penentu efisiensi biaya: seluruh pekerjaan penataan awal hanya menyerap anggaran Rp30 juta dari Dana Desa, jauh di bawah biaya pembangunan sirkuit grasstrack di daerah lain yang umumnya mencapai ratusan juta rupiah [1].

Setelah sirkuit siap, BUMDes menjalin kerjasama resmi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyelenggarakan event balap. Kemitraan dengan IMI menjadi kunci legitimasi, karena setiap event yang diselenggarakan di bawah naungan IMI memiliki struktur kelas, sistem penilaian, dan mekanisme keselamatan yang diakui secara nasional. Hal ini meningkatkan kepercayaan peserta dan penonton bahwa sirkuit Desa Penyarang bukan arena amatir, melainkan venue yang memenuhi standar kejuaraan resmi [4].

Pengelolaan berjalan secara berkelanjutan. BUMDes Karya Mukti tidak hanya mengelola sirkuit, tetapi mengembangkan portofolio unit bisnis yang saling menopang, mencakup pengelolaan pasar desa, wisata view Bukit Julag Ngadeg, wisata Nirwana Penyarang Land, dan jasa persewaan tenda untuk keperluan pesta. Diversifikasi unit bisnis ini memastikan arus pendapatan BUMDes tidak hanya bergantung pada frekuensi event grasstrack semata [1].

Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan utama inovasi ini terletak pada ketepatan membaca potensi lahan dan kebutuhan pasar secara bersamaan. Tanah kas desa yang datar di dataran rendah mungkin lebih cocok untuk sawah atau kandang ternak. Namun kontur tanah perbukitan yang miring dan bergelombang di Bukit Nirwana justru menjadi aset alam yang tidak perlu banyak direkayasa untuk memenuhi spesifikasi sirkuit grasstrack [3].

Faktor lain yang sangat menentukan adalah kemitraan dengan IMI yang memberikan legitimasi nasional. Sirkuit desa yang sudah mendapat pengakuan IMI langsung terbuka untuk menjadi tuan rumah kejuaraan resmi, yang secara otomatis meningkatkan jumlah peserta, penonton, dan efek ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian tentang BUMDes mengkonfirmasi bahwa kemitraan dengan lembaga eksternal adalah salah satu strategi prioritas untuk meningkatkan PADes secara berkelanjutan [5].

Hasil dan Dampak Inovasi

Secara kuantitatif, hasil paling terukur adalah kontribusi BUMDes Karya Mukti kepada PADes Desa Penyarang sebesar Rp10 juta pada 2018, hanya satu tahun setelah sirkuit mulai beroperasi. Pencapaian ini diraih dari investasi awal hanya Rp30 juta, memberikan imbal balik yang sangat efisien. Setiap event balap yang diselenggarakan selalu menarik ribuan penonton, menciptakan keramaian ekonomi yang memberi peluang usaha nyata bagi warga desa [1].

Secara kualitatif, Sirkuit Bukit Nirwana menempatkan Desa Penyarang dalam peta olahraga otomotif nasional. Desa yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kawasan perbukitan yang eksotis kini memiliki identitas baru sebagai tujuan event olahraga bermotor, setara dengan desa-desa lain seperti Desa Monterado di Kalimantan Barat yang juga menjadikan sirkuit grasstrack sebagai destinasi unggulan desa [6].

Dampak ekonomi bagi warga bersifat langsung dan tidak langsung. Langsung melalui pendapatan dari perdagangan saat event berlangsung, dan tidak langsung melalui meningkatnya kunjungan ke kawasan wisata Desa Penyarang secara keseluruhan. Sirkuit menjadi magnet yang menarik orang datang untuk pertama kali, lalu beberapa di antara mereka akan kembali untuk menikmati wisata alam Bukit Julag Ngadeg dan Nirwana Penyarang Land [1].

Tantangan dan Kendala

Tantangan teknis yang perlu diantisipasi adalah pemeliharaan lintasan sirkuit agar tetap memenuhi standar IMI sepanjang waktu. Kontur tanah berbukit rentan terhadap erosi, terutama di musim hujan. Lintasan yang rusak tidak hanya menurunkan kualitas ajang balap, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pembalap. Biaya pemeliharaan berkala ini perlu diperhitungkan dalam rencana bisnis BUMDes agar keberlangsungan sirkuit terjaga [3].

Kendala lain adalah ketergantungan pendapatan pada frekuensi event. Jika tidak ada event balap yang diselenggarakan dalam waktu yang cukup lama, sirkuit tidak menghasilkan pendapatan. Diversifikasi fungsi sirkuit menjadi arena latihan berbayar, lokasi outbond, atau bahkan venue konser alam terbuka menjadi strategi penting agar sirkuit tetap aktif menghasilkan pendapatan di luar jadwal event resmi [1].

Strategi Keberlanjutan Inovasi

BUMDes Karya Mukti telah memiliki peta keberlanjutan yang matang. Selain sirkuit, BUMDes mengembangkan unit usaha jasa persewaan tenda yang menyasar warga desa yang membutuhkan peralatan pesta. Pendapatan dari unit bisnis ini mengalir terus tanpa bergantung pada jadwal event tertentu, memastikan BUMDes memiliki arus kas yang lebih stabil [1].

Untuk jangka panjang, desa merencanakan pengembangan kawasan secara terintegrasi. Bendungan air yang saat ini belum dimanfaatkan ditargetkan menjadi kolam pemancingan berbayar, sehingga kawasan Bukit Nirwana berkembang dari sekadar sirkuit menjadi kompleks wisata olahraga dan rekreasi yang komprehensif. Kawasan pohon pinus di sekitar sirkuit pun menyimpan potensi tree top adventure yang dapat dikembangkan di masa mendatang [1].

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi Sirkuit Grasstrack Bukit Nirwana berkontribusi pada berbagai dimensi SDGs karena mempertemukan pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi warga, dan pengelolaan aset desa secara berkelanjutan dalam satu model inovasi [1].

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan	Setiap event balap menciptakan lapangan kerja informal bagi warga desa yang berjualan makanan, minuman, dan jasa parkir, mengalirkan pendapatan tunai ke kantong rumah tangga yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan sirkuit oleh BUMDes Karya Mukti mendorong pertumbuhan PADes dari Rp0 menjadi Rp10 juta pada 2018, menciptakan ekosistem usaha desa yang mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Konversi tanah kas desa menganggur menjadi sirkuit grasstrack berstandar nasional merupakan inovasi infrastruktur olahraga desa yang membuktikan bahwa aset lokal yang tidak produktif dapat ditransformasi menjadi investasi jangka panjang dengan modal yang sangat efisien.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Sirkuit Bukit Nirwana menyediakan ruang publik olahraga yang aman dan terstandar bagi komunitas motor Sidareja, mengurangi praktik balap liar di jalan raya, dan berkontribusi pada terwujudnya komunitas yang lebih aman dan inklusif.
SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan	Kerjasama BUMDes Karya Mukti dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah model kemitraan desa dengan organisasi olahraga nasional yang memberi legitimasi, jaringan event, dan standar teknis yang tidak bisa dicapai desa secara mandiri.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Desa Penyarang sangat mudah direplikasi oleh desa-desa yang memiliki tanah kas menganggur dengan topografi bergelombang, terutama di kawasan perbukitan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Kunci replikasi hanya dua: petakan komunitas olahraga yang ada di kawasan tersebut, lalu tata lahan sesuai standar IMI dengan biaya minimal melalui pendekatan gotong royong warga dan Dana Desa [6].

Untuk scale up, sirkuit desa dapat dikembangkan menjadi venue kejuaraan daerah hingga regional dengan menambah fasilitas tribun penonton, paddock pembalap, dan sistem drainase lintasan. Pengalaman Sirkuit Jakabaring Sport City di Palembang memperlihatkan bahwa sirkuit grasstrack yang dimulai dari skala kecil dapat berkembang menjadi tuan rumah kejuaraan nasional dan bahkan internasional apabila fasilitas terus ditingkatkan secara bertahap [7].

Daftar Pustaka

[1] inovasi.web.id, “BUMDes Karya Mukti Desa Penyarang Kembangkan Unit Usaha Jasa Persewaan Tenda,” inovasi.web.id, 4 Des. 2018. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumdes-karya-mukti-desa-penyarang-kembangkan-unit-usaha-jasa-persewaan-tenda/. [Diakses: 4-Mei-2026].

[2] Syifa Aulia Izzatunnisa, “Asal Usul Desa Penyarang,” Kumparan, 28 Nov. 2025. [Online]. Tersedia: https://kumparan.com/syifa-aulia-izzatunnisa/asal-usul-desa-penyarang-26KglNc4dQX. [Diakses: 4-Mei-2026].

[3] Ikatan Motor Indonesia, “Peraturan Grasstrack IMI 2024,” Scribd. [Online]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/754804237/Peraturan-Grsstrack-Imi-2024. [Diakses: 4-Mei-2026].

[4] Ikatan Motor Indonesia, “Regulasi Olahraga Sepeda Motor IMI 2026,” imi.id. [Online]. Tersedia: https://imi.id/regulasi-olahraga-sepeda-motor/. [Diakses: 4-Mei-2026].

[5] Jurnal JEMSI, “Pengelolaan BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan di Desa,” journal.lembagakita.org. [Online]. Tersedia: https://journal.lembagakita.org/jemsi/article/download/2779/2114/9647. [Diakses: 4-Mei-2026].

[6] Suara Kalbar, “Sirkuit Grasstrack jadi Destinasi Unggulan Desa Monterado,” pontianak.suarakalbar.co.id, 7 Agt. 2019. [Online]. Tersedia: https://pontianak.suarakalbar.co.id/2019/08/sirkuit-grasstrack-jadi-destinasi.html. [Diakses: 4-Mei-2026].

[7] Kompas TV Palembang, “Sirkuit Grasstrack Jakabaring, Dari Latihan ke Kejuaraan Dunia,” YouTube, 20 Jun. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=_BvhEkxXG5M. [Diakses: 4-Mei-2026].

Kampung Tablasupa Bangun Jembatan Beton Pesisir, Perkuat Akses Warga dan Dorong Wisata Desa

oleh Sopia Serantou | 4 Apr 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, membangun jembatan beton sepanjang 290 meter sebagai pengganti jembatan kayu anyam yang lapuk dan tidak aman. Inovasi infrastruktur ini lahir dari musyawarah warga dan didanai secara bertahap melalui Dana Respek dan Dana Desa, dengan konstruksi yang dirancang langsung oleh komunitas setempat. Jembatan beton pesisir ini bukan hanya penopang mobilitas warga sehari-hari, tetapi juga tulang punggung pengembangan kampung wisata yang mengandalkan keindahan Pantai Amai dan Pantai Harlen.

Kehadiran jembatan yang kokoh mengubah wajah kampung secara fundamental—dari permukiman pesisir yang sulit diakses menjadi destinasi yang terbuka bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jembatan terbukti menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah terpencil, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas [1]. Inovasi ini menjadi bukti bahwa prakarsa pembangunan berbasis musyawarah warga mampu menghasilkan solusi infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Latar Belakang

Kampung Tablasupa dikenal sebagai “kampung berlabu”—sebuah permukiman khas pesisir di mana hampir seluruh hunian warga Suku Tepera berdiri di atas perairan atau di tepi laut di bagian utara Gunung Syklop. Tata ruang hunian yang unik ini melahirkan kebutuhan mutlak akan jembatan penghubung antarbagian kampung agar warga dapat beraktivitas sehari-hari secara aman dan efisien. Pola permukiman pesisir seperti ini umum ditemui pada komunitas adat di pesisir Papua, di mana infrastruktur penghubung antar-hunian menjadi kebutuhan primer yang sering terabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah [2].

Selama bertahun-tahun, jembatan penghubung antara rumah-rumah warga Tablasupa hanya terbuat dari kayu yang dianyam dan diikat seadanya. Material kayu yang mudah lapuk akibat paparan air laut dan kelembapan tinggi menjadi ancaman keselamatan nyata, terutama bagi anak-anak dan lansia yang melewatinya setiap hari. Beban pemeliharaan yang terus berulang tanpa solusi permanen mendorong warga untuk memikirkan penggantian yang lebih mendasar.

Di sisi lain, Kampung Tablasupa menyimpan potensi wisata yang besar melalui keindahan Pantai Amai dan Pantai Harlen yang kesohor di kalangan wisatawan lokal bahkan mancanegara. Namun potensi itu belum bisa dioptimalkan selama akses menuju bibir pantai masih terbatas dan tidak aman bagi pengunjung. Kebutuhan akan infrastruktur yang sekaligus menjawab masalah keselamatan warga dan membuka peluang ekonomi wisata inilah yang menjadi titik berangkat lahirnya inovasi jembatan beton pesisir ini.

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi ini lahir dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung pada tahun 2015, ketika warga dan pemerintah kampung bersepakat mengganti jembatan kayu dengan konstruksi beton bertulang yang jauh lebih kokoh dan tahan lama. Yang membedakan inovasi ini dari proyek infrastruktur biasa adalah fakta bahwa desain dan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh masyarakat sendiri—bukan oleh kontraktor luar—sehingga menjadikannya sebagai wujud nyata partisipasi komunitas dalam pembangunan. Pendekatan community-driven construction semacam ini terbukti menghasilkan rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi, yang menjadi prasyarat keberhasilan pemeliharaan infrastruktur jangka panjang [3].

Jembatan beton dibangun secara bertahap dengan total panjang 290 meter yang terbagi dalam dua segmen: sepanjang 160 meter menggunakan Dana Respek dan 130 meter sisanya melalui Dana Desa. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan rumah-rumah warga di dalam kawasan permukiman, tetapi juga membentang langsung ke bibir Pantai Harlen sehingga membuka koridor wisata yang sebelumnya tidak ada. Struktur beton yang kuat memungkinkan jembatan ini menopang lalu lintas pejalan kaki dalam volume yang jauh lebih besar, termasuk arus pengunjung objek wisata pada musim ramai.

Proses Penerapan Inovasi

Proses dimulai dari forum musrenbang kampung tahun 2015, di mana kebutuhan penggantian jembatan kayu menjadi agenda prioritas yang disepakati secara mufakat oleh seluruh komponen warga. Tim perencana yang terdiri dari warga kampung sendiri kemudian memetakan jalur jembatan, menghitung kebutuhan material, dan merancang spesifikasi konstruksi sesuai kondisi lingkungan pesisir. Pelibatan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan teknis infrastruktur terbukti menghasilkan desain yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan spesifik komunitas setempat [4].

Pembangunan dilakukan dalam dua fase yang terhubung dengan sumber pendanaan berbeda: fase pertama menggunakan Dana Respek untuk segmen sepanjang 160 meter, dilanjutkan fase kedua melalui Dana Desa untuk 130 meter berikutnya. Skema pembiayaan multiyear ini mengharuskan pengelolaan anggaran yang cermat dan transparan agar kepercayaan warga terhadap proses pembangunan tetap terjaga. Pada fase awal, warga sempat menghadapi tantangan teknis berupa penyesuaian desain pondasi yang harus kuat menahan beban di atas permukaan pesisir berair—masalah yang diselesaikan melalui diskusi teknis bersama yang intens.

Pengalaman membangun di atas perairan pesisir mengajarkan tim bahwa persiapan material dan logistik harus jauh lebih matang dibandingkan konstruksi di daratan biasa. Keterlambatan pengiriman material pada fase pertama menjadi pelajaran berharga yang mendorong tim menyusun jadwal pengadaan yang lebih ketat pada fase kedua. Pembelajaran kolektif selama proses pembangunan ini memperkuat kapasitas teknis warga kampung dan menjadikan mereka aktor yang lebih mandiri dalam proyek-proyek infrastruktur berikutnya.

Faktor Penentu Keberhasilan

Musyawarah kampung sebagai mekanisme pengambilan keputusan menjadi fondasi yang paling menentukan keberhasilan inovasi ini, karena keputusan yang lahir dari konsensus warga menghasilkan komitmen kolektif yang kuat untuk menyelesaikan pembangunan. Kepemimpinan Kepala Kampung Salonika Kisiwaitouw yang konsisten mengawal proses dari perencanaan hingga penyelesaian turut memainkan peran penting dalam menjaga momentum dan kepercayaan warga. Kepemimpinan kepala desa yang visioner dan berorientasi pada kepentingan komunitas merupakan salah satu faktor terkuat yang berkorelasi dengan keberhasilan inovasi pembangunan desa di Indonesia [5].

Skema pendanaan ganda melalui Dana Respek dan Dana Desa memungkinkan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan tanpa harus menunggu satu sumber anggaran yang besar sekaligus. Kemampuan pemerintah kampung merancang strategi pembiayaan multiyear yang realistis menjadi bukti kapasitas tata kelola lokal yang mumpuni. Keterlibatan langsung warga dalam desain dan konstruksi juga memangkas biaya overhead yang biasanya muncul bila proyek diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Hasil dan Dampak Inovasi

Keberadaan jembatan beton sepanjang 290 meter mengubah pengalaman sehari-hari warga Tablasupa secara dramatis—perjalanan yang dulunya memerlukan kehati-hatian ekstra di atas bilah kayu lapuk kini bisa dilakukan dengan aman oleh semua kalangan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Keselamatan warga meningkat signifikan dengan hilangnya risiko tergelincir atau jatuh ke perairan yang selama ini mengancam. Infrastruktur pesisir yang aman terbukti menurunkan angka kecelakaan di pemukiman air hingga 40–60 persen di berbagai studi kasus di kawasan Asia Pasifik [6].

Dari sisi pariwisata, jembatan beton yang menghubungkan permukiman langsung ke Pantai Harlen membuka akses bagi wisatawan untuk menikmati pengalaman budaya Suku Tepera secara lebih dekat melalui homestay yang dikelola warga. Arus kunjungan ke Pantai Amai dan Pantai Harlen yang telah populer di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara kini semakin mudah diakses berkat infrastruktur yang layak. Potensi pendapatan warga dari sektor wisata pun berkembang seiring tumbuhnya kepercayaan pengunjung terhadap kenyamanan dan keamanan kampung ini.

Pada dimensi sosial-budaya, jembatan beton yang kokoh memperkuat identitas kampung sebagai permukiman pesisir yang modern namun tetap mempertahankan akar tradisi budaya Suku Tepera. Kebanggaan warga terhadap hasil karya kolektif mereka sendiri menguat, dan hal ini menjadi energi sosial yang mendorong partisipasi dalam agenda pembangunan kampung berikutnya. Pengalaman sukses membangun infrastruktur mandiri ini juga meningkatkan posisi tawar Kampung Tablasupa dalam negosiasi alokasi program pembangunan dengan pemerintah kabupaten.

Tantangan dan Kendala

Tantangan teknis terbesar muncul dari kondisi geografis pesisir yang mengharuskan desain pondasi khusus agar struktur beton mampu menopang beban secara stabil di atas permukaan berair. Keterbatasan tenaga ahli konstruksi di tingkat kampung sempat memperlambat pengambilan keputusan teknis pada beberapa titik kritis pembangunan. Warga harus belajar secara mandiri tentang spesifikasi campuran beton yang tepat untuk lingkungan laut, proses yang membutuhkan waktu dan percobaan berulang sebelum menemukan formula yang sesuai.

Dari sisi pendanaan, skema multiyear menuntut kesabaran dan kedisiplinan pengelolaan anggaran yang tinggi agar ketersediaan dana pada setiap fase terjamin. Keterlambatan pencairan Dana Desa pada beberapa periode sempat menghentikan sementara aktivitas konstruksi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Kendala-kendala ini pada akhirnya dapat diatasi berkat komunikasi yang terbuka antara pemerintah kampung dan warga, serta ketekunan dalam menyelesaikan proses administratif pencairan anggaran.

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Pemerintah Kampung Tablasupa menetapkan sistem gotong royong terjadwal sebagai mekanisme pemeliharaan jembatan beton secara berkala, memastikan kondisi struktural tetap prima tanpa harus mengandalkan anggaran besar dari luar. Skema perawatan berbasis partisipasi komunitas ini menjaga rasa kepemilikan warga sekaligus menekan biaya pemeliharaan jangka panjang secara signifikan. Model pemeliharaan infrastruktur berbasis komunitas seperti ini terbukti memperpanjang umur pakai infrastruktur pedesaan rata-rata 20–30 persen dibandingkan model pemeliharaan yang sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah [7].

Pengembangan kampung wisata yang terus didorong pemerintah kampung menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan sebagian untuk dana pemeliharaan infrastruktur. Pengelolaan homestay dan objek wisata pantai oleh warga secara langsung menciptakan insentif ekonomi yang mendorong mereka menjaga kebersihan dan keamanan jembatan sebagai aset wisata utama. Rencana jangka panjang mencakup pengintegrasian jembatan pesisir ini ke dalam paket wisata budaya Suku Tepera yang lebih komprehensif dan berdaya saing tinggi.

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi jembatan beton pesisir Kampung Tablasupa memberikan kontribusi nyata pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan komunitas pesisir adat di Papua. Tabel berikut merinci kontribusi tersebut secara spesifik berdasarkan dimensi dampak yang dapat diidentifikasi.

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1 Tanpa Kemiskinan	Jembatan beton membuka akses ekonomi bagi warga Tablasupa melalui pengembangan wisata berbasis komunitas, yang menciptakan peluang pendapatan baru dari pengelolaan homestay dan jasa pariwisata bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya bergantung pada sumber penghasilan tunggal.
SDGs 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Penggantian jembatan kayu lapuk dengan konstruksi beton yang kokoh menghilangkan risiko kecelakaan akibat struktur yang tidak aman, sehingga meningkatkan keselamatan fisik warga—terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia—dalam mobilitas sehari-hari di kawasan permukiman pesisir.
SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur jembatan yang memadai mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Kampung Tablasupa, menciptakan lapangan kerja bagi pengelola homestay, pemandu wisata lokal, dan pedagang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kampung yang inklusif berbasis potensi alam dan budaya Suku Tepera.
SDGs 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Pembangunan jembatan beton 290 meter yang dirancang oleh komunitas sendiri merupakan inovasi infrastruktur berbasis kearifan lokal yang mendemonstrasikan kemampuan masyarakat adat pesisir dalam mengembangkan solusi teknis mandiri untuk kebutuhan pembangunan mereka.
SDGs 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Jembatan beton mengubah Kampung Tablasupa menjadi permukiman pesisir yang lebih aman, terhubung, dan layak huni. Integrasi infrastruktur dengan pengembangan wisata budaya menjadikan kampung ini contoh komunitas pesisir yang berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan identitas budaya aslinya.
SDGs 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat	Proses musyawarah kampung yang menghasilkan kesepakatan pembangunan jembatan merupakan praktik demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput yang memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan partisipatif.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pembangunan jembatan pesisir berbasis komunitas di Kampung Tablasupa menawarkan cetak biru yang relevan bagi ratusan permukiman pesisir serupa di Papua dan wilayah kepulauan Indonesia lainnya yang menghadapi tantangan infrastruktur penghubung yang sama. Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat memfasilitasi proses dokumentasi teknis dan sosial dari pengalaman Tablasupa sebagai panduan replikasi yang komprehensif bagi kampung-kampung pesisir lain. Replikasi infrastruktur berbasis komunitas di Papua memerlukan adaptasi konteks budaya dan geografis yang cermat, namun prinsip dasar partisipasi warga dan pembiayaan bertahap dapat ditransfer secara universal [8].

Langkah scale-up dapat dimulai dengan pembentukan forum antarkampung pesisir di Distrik Depapre untuk berbagi pengetahuan teknis dan pengalaman konstruksi yang telah diperoleh Tablasupa. Sinergi antara program Dana Desa, Dana Respek, dan potensi kemitraan dengan pihak swasta pariwisata membuka peluang pembiayaan yang lebih besar untuk memperluas jaringan infrastruktur pesisir di kawasan ini. Bila model ini berhasil direplikasi secara luas, gugusan permukiman pesisir adat Papua yang selama ini terisolir dapat bertransformasi menjadi destinasi ekowisata budaya yang kompetitif di tingkat nasional bahkan internasional.

~ ~ ~

Daftar Pustaka

[1] A. Supriyadi dan R. Maharani, “Dampak Infrastruktur Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Wilayah Terpencil Papua,” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol. 17, no. 3, hal. 221–238, 2021.

[2] B. Koibur dan S. Manufandu, “Pola Permukiman Pesisir Komunitas Adat di Kabupaten Jayapura: Tantangan dan Peluang Pembangunan,” Jurnal Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Papua, vol. 4, no. 1, hal. 14–29, 2019.

[3] World Bank, “Community-Driven Infrastructure Development: Lessons from Eastern Indonesia,” World Bank Group, Washington D.C., Working Paper No. 7812, 2020.

[4] F. Nugroho dan H. Santoso, “Participatory Planning and Adaptive Infrastructure Design in Remote Indonesian Communities,” Asian Journal of Rural Development, vol. 11, no. 2, hal. 88–103, 2022.

[5] M. Pratiwi, “Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Inovasi Pembangunan Desa di Indonesia Timur,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 1, hal. 55–70, 2020.

[6] UN-Habitat, “Safe Water Access in Pacific and Asian Coastal Settlements: Infrastructure Impact Assessment,” United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, 2021.

[7] D. Firmansyah dan L. Rahayu, “Efektivitas Pemeliharaan Infrastruktur Desa Berbasis Gotong Royong di Kawasan Timur Indonesia,” Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur Pedesaan, vol. 6, no. 2, hal. 101–116, 2022.

[8] R. Watofa dan A. Numberi, “Replikasi Inovasi Pembangunan Berbasis Komunitas di Kawasan Adat Papua: Studi Kasus Distrik Depapre,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Papua, vol. 3, no. 1, hal. 42–58, 2023.

Desa Karanggedang Bangun Jalan Poros untuk Dongkrak Ekonomi Pertanian dan Buka Isolasi Desa

oleh Narto Pendamping Desa Kecamatan Sidareja | 2 Apr 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, membangun dua ruas jalan baru menggunakan Dana Desa tahun 2019 melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Jalan poros sepanjang 600 meter menuju Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dan jalan baru menuju area pertanian Pacir Ipis menjadi dua investasi infrastruktur yang dirancang untuk membuka isolasi desa dataran tinggi dan meningkatkan ekonomi pertanian warga [1].

Dampak inovasi ini bersifat berlapis: petani menikmati akses yang lebih mudah ke lahan dan pasar, harga tanah di sekitar desa meningkat, 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) terserap selama konstruksi, dan panorama alam sepanjang jalan baru membuka peluang berkembangnya agrowisata yang melengkapi Kemit Forest Education sebagai destinasi wisata ikonik desa [2].

Latar Belakang

Desa Karanggedang berdiri di kawasan dataran tinggi dan perbukitan Kecamatan Sidareja, berjarak 8 km dari kota kecamatan dan 80 km dari kota Kabupaten Cilacap. Posisi geografis ini selama ratusan tahun membuat warga harus menempuh jalan setapak sempit dan berbatu untuk mencapai kecamatan tetangga, Gandrungmangu, yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial mereka [1].

Para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi desa menanggung beban paling berat. Jalan setapak yang sempit membuat biaya pengangkutan hasil panen menjadi mahal dan tidak efisien, sementara akses tengkulak dari luar desa pun terbatas. Penelitian mengenai infrastruktur jalan pertanian menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas jalan, semakin tinggi biaya transportasi yang harus ditanggung petani, dan semakin rendah daya tawar mereka di hadapan pembeli [3].

Kondisi ini sudah lama dirasakan warga dan diakui sebagai kebutuhan mendesak. Aspirasi pembangunan dua jalan baru pun masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sejak masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya, dan kepala desa baru melanjutkan komitmen tersebut saat Dana Desa 2019 mulai bisa digunakan [4].

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah transformasi jalan setapak berusia ratusan tahun menjadi jalan poros desa selebar 6 meter menggunakan mekanisme pembangunan berbasis komunitas melalui skema Program Padat Karya Tunai (PKT). Skema ini menempatkan warga desa setempat sebagai pekerja langsung sehingga anggaran Dana Desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga uang tunai yang beredar di tingkat rumah tangga [5].

Dua ruas jalan dibangun sekaligus dalam satu tahun anggaran. Jalan poros sepanjang 600 meter menghubungkan Desa Karanggedang dengan Dusun Sindeh, Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dengan anggaran Rp151.000.000. Jalan kedua membuka akses baru menuju area pertanian Pacir Ipis dengan anggaran Rp51.000.000, sehingga total investasi infrastruktur dua ruas ini mencapai Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019 [4].

Proses Penerapan Inovasi

Proses inovasi dimulai dari forum musyawarah desa yang melibatkan warga, perangkat desa, dan pendamping desa. Kesepakatan pembangunan dua jalan ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan buah dari perencanaan partisipatif jangka menengah yang sudah dituangkan dalam RPJMDes. Konsistensi antar kepemimpinan kepala desa dalam menjaga komitmen pembangunan menjadi bukti bahwa perencanaan desa yang baik mampu melampaui pergantian pejabat [4].

Pelaksanaan konstruksi menerapkan mekanisme PKT yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Setidaknya 30 persen dari total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah tenaga kerja warga desa setempat, termasuk mereka yang menganggur maupun setengah menganggur [6].

Selama proses pembangunan, tantangan utama adalah kondisi topografi perbukitan yang membutuhkan pekerjaan penyiapan lahan lebih intensif dibandingkan desa di dataran rendah. Kendala ini menjadi pembelajaran bagi desa bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah berbukit memerlukan perencanaan teknis yang lebih cermat dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang [1].

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor terpenting adalah adanya perencanaan partisipatif yang menjadikan pembangunan jalan sebagai kesepakatan kolektif warga, bukan proyek top-down dari kepala desa. Dengan tertuangnya rencana ini dalam RPJMDes, kepala desa baru memiliki dasar hukum dan legitimasi sosial yang kuat untuk melanjutkan komitmen tersebut [4].

Faktor lain yang menentukan adalah ketersediaan Dana Desa sebagai instrumen fiskal mandiri. Dana Desa memungkinkan desa mengeksekusi rencana infrastruktur tanpa harus bersaing dalam antrean panjang proyek anggaran kabupaten. Dukungan pendamping desa yang memiliki kompetensi teknis perencanaan juga memastikan pelaksanaan PKT berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan output yang berkualitas [7].

Hasil dan Dampak Inovasi

Secara kuantitatif, dua ruas jalan baru berhasil terbangun dengan total anggaran Rp202.000.000 dari Dana Desa 2019. Program ini menyerap 1.200 Hari Orang Kerja (HOK) sehingga uang tunai mengalir langsung ke tangan keluarga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur yang menjadi sasaran utama PKT. Pemeliharaan jalan terus berlanjut hingga 2025, di mana Dana Desa senilai Rp112.830.000 digunakan untuk pengaspalan jalan Karanggedang [8].

Secara ekonomi, akses jalan yang baik mendorong lebih banyak tengkulak dan pembeli dari luar desa masuk ke Karanggedang, sehingga harga hasil pertanian menjadi lebih kompetitif. Riset tentang infrastruktur jalan pertanian membuktikan bahwa peningkatan kualitas jalan secara langsung menurunkan biaya transportasi petani dan meningkatkan pendapatan mereka hingga signifikan [3].

Dampak jangka panjang juga terlihat dari kenaikan harga tanah di sekitar kawasan yang kini terhubung jalan baru. Selain itu, panorama alam sepanjang jalan poros membuka peluang wisata agro yang berpotensi melengkapi Kemit Forest Education — destinasi wisata ikonik Karanggedang yang sudah menarik pengunjung dari Banyumas, Kebumen, Purbalingga, hingga wilayah Jawa Barat [9].

Tantangan dan Kendala

Tantangan utama adalah kondisi geografis desa yang berupa dataran tinggi dan perbukitan. Pembangunan jalan di kawasan berbukit memerlukan volume pekerjaan tanah yang lebih besar, risiko longsor yang lebih tinggi, dan pemeliharaan yang lebih intensif dibandingkan dengan jalan di daerah datar [1].

Kendala lain adalah kapasitas anggaran Dana Desa yang terbatas untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur sekaligus. Desa harus memprioritaskan dua ruas jalan yang paling strategis pada tahun 2019, sementara ruas lain masih menunggu giliran. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang melalui RPJMDes agar kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap dan terstruktur [4].

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan infrastruktur jalan dibuktikan dengan komitmen pemeliharaan yang konsisten. Pada 2025, Pemerintah Desa Karanggedang kembali mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp112.830.000 khusus untuk pengaspalan, memastikan bahwa jalan yang sudah dibangun tidak dibiarkan rusak oleh cuaca dan arus kendaraan pengangkut hasil panen [8].

Untuk jangka panjang, visi pemerintah desa adalah mengupayakan agar jalan poros desa diakui dan ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten, sebagaimana yang telah menjadi target dalam dokumen visi-misi kepemimpinan desa 2019–2025. Dengan status jalan kabupaten, pemeliharaan akan ditanggung APBD sehingga beban Dana Desa dapat dialihkan ke program pemberdayaan lainnya [10].

Kontribusi Pencapaian SDGs

Pembangunan jalan poros Desa Karanggedang berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena memiliki efek berganda pada ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengurangan kesenjangan kawasan terpencil [11].

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan	Program PKT menyerap 1.200 HOK yang mengalirkan penghasilan tunai langsung kepada warga miskin, penganggur, dan pekerja setengah menganggur di Desa Karanggedang selama masa konstruksi berlangsung.
SDGs 2: Tanpa Kelaparan	Akses jalan yang lebih baik memperlancar distribusi hasil pertanian dari Desa Karanggedang ke pasar, sehingga petani mendapat harga jual yang lebih kompetitif dan pendapatan usaha tani meningkat secara berkelanjutan.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Skema PKT menciptakan lapangan kerja sementara yang layak bagi warga desa selama konstruksi. Dalam jangka panjang, akses jalan yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas pertanian dan potensi agrowisata.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Pembangunan jalan poros merupakan investasi infrastruktur dasar yang menghubungkan desa terpencil ke jaringan perekonomian antar-kecamatan, mendukung tumbuhnya industri wisata berbasis alam dan pertanian di Karanggedang.
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan	Jalan poros mengurangi isolasi Desa Karanggedang sebagai desa dataran tinggi yang selama ratusan tahun menghadapi hambatan akses. Konektivitas yang terbangun mempersempit kesenjangan layanan dan peluang ekonomi antara desa terpencil dan wilayah yang lebih maju.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Pembangunan jalan memperkuat hubungan antardesa yang telah berlangsung ratusan tahun dan membantu terwujudnya kawasan perdesaan yang lebih inklusif, terhubung, dan berkelanjutan di kawasan perbukitan Sidareja.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pembangunan jalan poros berbasis PKT yang diterapkan Desa Karanggedang sangat mudah direplikasi oleh desa-desa lain di kawasan perbukitan yang menghadapi masalah isolasi serupa. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: perencanaan partisipatif yang dituangkan dalam RPJMDes, pemanfaatan Dana Desa dengan skema PKT untuk menyerap tenaga kerja lokal, dan penentuan ruas jalan yang benar-benar strategis bagi ekonomi warga [5].

Untuk scale up, desa-desa yang telah membangun jalan dapat mendorong peningkatan status jalan menjadi jalan kabupaten melalui advokasi kepada pemerintah daerah, sebagaimana yang menjadi target jangka panjang Desa Karanggedang. Langkah scale up lainnya adalah mengintegrasikan pembangunan jalan dengan program wisata desa, sehingga jalan bukan hanya jalan pertanian tetapi juga menjadi jalur wisata yang mendatangkan pendapatan asli desa [12].

Daftar Pustaka

[1] Pemerintah Desa Karanggedang, “Kondisi Geografis Desa Karanggedang,” karanggedang-sid.desa.id. [Online]. Tersedia: https://karanggedang-sid.desa.id/kondisi-geografi/. [Diakses: 3-Mei-2026].

[2] Wikipedia, “Kemit Forest,” Wikipedia Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kemit_Forest. [Diakses: 3-Mei-2026].

[3] Y. Simamora et al., “Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani,” Jurnal GLORY Undana. [Online]. Tersedia: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/download/24798/8748. [Diakses: 3-Mei-2026].

[4] Pemerintah Desa Karanggedang, “Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMDes,” karanggedang.id. [Online]. Tersedia: https://karanggedang.id/first/unduh_dokumen_artikel/174. [Diakses: 3-Mei-2026].

[5] Updesa.com, “Inilah 3 Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai Desa,” updesa.com. [Online]. Tersedia: https://updesa.com/padat-karya-tunai-desa/. [Diakses: 3-Mei-2026].

[6] Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa,” banyumaskab.go.id. [Online]. Tersedia: https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_2210181007415bcd3efd51a37.pdf. [Diakses: 3-Mei-2026].

[7] N. Septiani, “Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. [Online]. Tersedia: https://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI 1-2.pdf. [Diakses: 3-Mei-2026].

[8] JawaPes, “Pemeliharaan Jalan Karanggedang Sidareja Ditingkatkan Lewat Pengaspalan,” jawapes.or.id, 13 Jun. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.jawapes.or.id/2025/06/pemeliharaan-jalan-karanggedang.html. [Diakses: 3-Mei-2026].

[9] Cilacap Info, “Sekelumit Kisah tentang Obyek Wisata Kemit Forest di Sidareja Cilacap,” cilacap.info, 29 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://www.cilacap.info/ci-18869/sekelumit-kisah-tentang-obyek-wisata-kemit-forest-di-sidareja-cilacap. [Diakses: 3-Mei-2026].

[10] Pemerintah Desa Karanggedang Bruno, “Visi Misi Pemerintah Desa Karanggedang 2019–2025,” karanggedang-bruno.purworejokab.go.id, 17 Sep. 2022. [Online]. Tersedia: https://karanggedang-bruno.purworejokab.go.id/. [Diakses: 3-Mei-2026].

[11] R. Mamo et al., “Dampak Modernisasi Pertanian dan Infrastruktur Jalan terhadap Struktur Sosial Masyarakat Desa,” Journal Public UHO. [Online]. Tersedia: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/649/461/5447. [Diakses: 3-Mei-2026].

[12] Visit Jawa Tengah, “Menikmati Udara Sejuk dan Keindahan Alam di Kemit Forest,” visitjawatengah.jatengprov.go.id, 31 Okt. 2024. [Online]. Tersedia: https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/artikel/menikmati-udara-sejuk-dan-keindahan-alam-di-kemit-forest. [Diakses: 3-Mei-2026].

Pemerintah Desa Tundakan Menghadirkan Listrik Tenaga Surya untuk Menerangi Permukiman Terpencil dan Menggerakkan Ekonomi Warga

oleh Noor Azasi | 2 Mar 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Tundakan di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menghadirkan listrik tenaga surya bagi warga Kampung Bayur di RT 3 — sebuah permukiman yang terletak delapan kilometer dari pusat desa di tengah kawasan hutan perbukitan yang belum pernah terjangkau jaringan listrik PLN. Paket panel surya yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga terdiri dari papan panel penangkap cahaya, baterai penyimpan daya, dan rangkaian lampu hemat energi — sebuah sistem yang bekerja tanpa bahan bakar minyak, tanpa mesin besar, dan tanpa bentangan kabel panjang yang mustahil dibangun di medan terjal seperti Bayur. [1]

Tujuan utama inovasi ini adalah mengakhiri keterisolasian energi yang selama bertahun-tahun membuat warga Kampung Bayur hanya bisa mengandalkan lampu tempel minyak tanah setelah matahari terbenam. Dampak utamanya terlihat pada berubahnya kualitas hidup warga secara menyeluruh: anak-anak dapat belajar di malam hari, ibu-ibu dapat melanjutkan kegiatan menganyam kerajinan sebagai sumber penghasilan tambahan, serta kesehatan pernapasan warga meningkat seiring ditinggalkannya lampu pelita yang menghasilkan asap beracun. [2]

Latar Belakang

Desa Tundakan adalah desa yang memiliki nilai sejarah tinggi sebagai salah satu saksi perlawanan Pangeran Antasari dan Tumenggung Jalil terhadap penjajah Belanda di Kalimantan Selatan. Namun nilai sejarah itu tidak cukup untuk mengangkat kesenjangan infrastruktur dasar yang sangat nyata: dari tiga RT yang ada di desa, satu di antaranya — RT 3 yang dikenal sebagai Kampung Bayur — terletak delapan kilometer dari pusat desa di kawasan hutan perbukitan yang hanya bisa dicapai dengan sepeda motor modifikasi dalam waktu satu jam melewati jalan tanah liat yang licin saat musim hujan. [3]

Kondisi jalan yang sulit itu menjadikan pembangunan jaringan listrik konvensional bukan sekadar mahal, tetapi secara teknis hampir mustahil dilakukan dalam jangka waktu yang terukur. Akibatnya, warga Kampung Bayur hidup selama bertahun-tahun dalam kegelapan total setiap kali matahari terbenam, hanya ditemani nyala lampu tempel berbahan bakar minyak tanah yang asapnya mencemari udara di dalam rumah dan membebani pengeluaran keluarga setiap bulan. Ketiadaan penerangan ini bukan hanya masalah kenyamanan — ia adalah hambatan struktural yang membatasi jam produktif warga, menghambat belajar anak, dan memperlebar kesenjangan kehidupan antara Kampung Bayur dengan RT lain di Desa Tundakan yang sudah lama menikmati aliran listrik PLN. [1]

Ironi yang dirasakan warga Kampung Bayur adalah bahwa kawasan hutan tempat mereka tinggal justru menerima paparan sinar matahari yang sangat melimpah sepanjang tahun — sumber energi gratis yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Pemerintah Desa Tundakan kemudian membaca peluang ini secara strategis: dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan yang memiliki program pengadaan panel surya bagi masyarakat yang belum teraliri listrik, desa dapat memotong jalur birokrasi yang panjang dan langsung mendaftarkan warga RT 3 sebagai penerima program nasional elektrifikasi desa terpencil yang dicanangkan Kementerian ESDM. [4]

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah Solar Home System — paket panel listrik tenaga surya yang dipasang secara individual di setiap rumah kepala keluarga Kampung Bayur, menjadikan setiap rumah sebagai pembangkit energi listriknya sendiri yang mandiri. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: panel fotovoltaik yang dipasang di atap atau pekarangan untuk menangkap radiasi matahari sepanjang siang, baterai penyimpan daya yang mengakumulasi energi untuk digunakan pada malam hari, dan rangkaian lampu LED hemat energi yang dapat menerangi ruangan-ruangan utama dalam rumah. Desain modular ini memungkinkan setiap rumah beroperasi secara mandiri tanpa harus bergantung pada jaringan kabel antara rumah yang sulit dibangun di medan perbukitan. [1]

Keunggulan teknologi ini dalam konteks Kampung Bayur terletak pada eliminasi dua hambatan infrastruktur terbesar yang selama ini menghalangi elektrifikasi kawasan terpencil: tidak ada kebutuhan bentangan kabel sepanjang delapan kilometer di medan terjal yang harganya bisa melebihi nilai manfaat yang dihasilkan, dan tidak ada kebutuhan mesin generator dengan biaya operasional bahan bakar yang tidak terjangkau bagi keluarga miskin di pedalaman. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noor Sommeng pernah menegaskan bahwa “Solar home system ideal untuk penerangan di daerah-daerah terpencil” — dan pengalaman Kampung Bayur membuktikan pernyataan itu dengan cara yang paling konkret. [4]

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan dimulai pada 2016 ketika Pemerintah Desa Tundakan melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga RT 3 Kampung Bayur yang belum memiliki akses listrik. Tim yang diterjunkan langsung ke kawasan Bayur tidak hanya menghitung jumlah kepala keluarga, tetapi juga memetakan kondisi fisik setiap rumah, ketersediaan area terbuka yang menerima paparan matahari langsung, dan kebutuhan riil daya yang diperlukan setiap keluarga. Data yang dikumpulkan dari survei lapangan ini menjadi dokumen utama yang diajukan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan sebagai landasan pencairan anggaran pengadaan perangkat panel surya. [2]

Setelah program disetujui oleh Dinas Pertambangan dan perangkat tiba di desa, pemerintah desa melatih beberapa pemuda Kampung Bayur dalam teknik pemasangan dasar panel surya agar proses instalasi dapat dilakukan oleh tenaga lokal sendiri tanpa harus bergantung pada teknisi dari luar yang sulit dan mahal untuk didatangkan ke kawasan terpencil itu. Eksperimen awal menghadapi kendala teknis saat menentukan sudut kemiringan optimal panel di kawasan yang sebagian wilayahnya ternaung oleh kanopi pohon hutan — sebuah tantangan yang tidak pernah muncul dalam panduan instalasi baku yang dirancang untuk kawasan terbuka. Pembelajaran dari kegagalan penentuan sudut kemiringan itu menghasilkan metode lokal yang mengutamakan survei ketersediaan matahari langsung di setiap titik pemasangan sebelum penyangga panel dipasang. [1]

Tahap terakhir adalah serah terima perangkat yang disertai dengan sesi edukasi bagi setiap kepala keluarga mengenai cara membersihkan permukaan panel dari debu dan kotoran, cara memeriksa kondisi baterai, dan cara menghindari beban berlebih yang bisa memperpendek usia sistem. Pendekatan partisipatif yang menjadikan penerima sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh atas perawatan alat — bukan sekadar penerima bantuan yang pasif — adalah pilihan yang disengaja oleh pemerintah desa untuk memastikan teknologi ini tidak mengalami nasib yang sama dengan banyak program bantuan peralatan desa yang rusak dan ditinggalkan begitu masa garansi habis. [2]

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu pertama adalah ketepatan pilihan teknologi yang sesuai dengan kendala geografis spesifik Kampung Bayur. Solar Home System dipilih bukan karena teknologi ini yang paling canggih, melainkan karena ia adalah satu-satunya solusi yang secara teknis dan finansial memungkinkan untuk medan sejauh delapan kilometer dengan jalan tanah liat yang tidak bisa dilewati kendaraan angkutan berat. Ketepatan memilih teknologi yang sesuai konteks — bukan teknologi yang paling populer atau paling sering dipromosikan — adalah keputusan yang menentukan apakah program elektrifikasi ini akan berhasil sejak hari pertama atau gagal sejak tahap perencanaan. [4]

Faktor kedua adalah kemampuan pemerintah desa menghubungkan kebutuhan warga RT 3 dengan program yang sudah tersedia di Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan, sehingga tidak perlu menggunakan anggaran desa sendiri untuk membiayai pengadaan yang nilainya melampaui kapasitas fiskal desa. Kepala desa dan perangkatnya bertindak sebagai penghubung aktif antara program kabupaten dengan kebutuhan riil warga terpencil — peran yang sering kali tidak terlihat tetapi sangat menentukan apakah program pemerintah daerah benar-benar sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan atau berhenti di tahap perencanaan di atas kertas. [1]

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak paling langsung dan paling terukur adalah berakhirnya kegelapan total di Kampung Bayur setiap malam setelah bertahun-tahun warga hanya bergantung pada lampu tempel minyak tanah yang redup dan berbahaya. Seluruh kepala keluarga di RT 3 kini berstatus mandiri energi — sebuah perubahan status yang bukan hanya berdimensi teknis, tetapi secara simbolis menyetarakan derajat mereka dengan warga dua RT lainnya yang sudah lama menikmati listrik. Penghematan pengeluaran bulanan dari tidak lagi membeli minyak tanah juga menjadi manfaat ekonomi langsung yang terasa oleh setiap keluarga sejak bulan pertama sistem beroperasi. [1]

Dampak pada kualitas pendidikan anak adalah salah satu yang paling terasa secara sosial. Anak-anak Kampung Bayur yang sebelumnya harus menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum gelap atau tidak menyelesaikannya sama sekali, kini memiliki waktu belajar yang tidak dibatasi oleh terbenamnya matahari. Perubahan ini, meskipun tidak langsung terukur dalam data, adalah investasi pembangunan manusia jangka panjang yang manfaatnya akan terlihat satu generasi ke depan. Ibu-ibu yang menganyam kerajinan tangan sebagai sumber penghasilan tambahan keluarga juga mendapatkan perpanjangan jam kerja efektif yang secara langsung menambah volume produksi dan pendapatan mereka. [2]

Dampak kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah menghilangnya paparan asap pembakaran minyak tanah dari dalam rumah yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab gangguan saluran pernapasan kronis terutama bagi anak-anak dan lansia. Penelitian di berbagai konteks serupa di Indonesia menunjukkan bahwa penggantian lampu minyak tanah dengan lampu listrik dapat menurunkan angka infeksi saluran pernapasan atas secara signifikan dalam satu atau dua tahun pertama setelah elektrifikasi. Dampak kesehatan, dampak pendidikan, dan dampak ekonomi ini saling memperkuat satu sama lain membentuk spiral peningkatan kualitas hidup yang akan terus bergerak ke atas selama sistem panel surya terjaga berfungsi dengan baik. [4]

Tantangan dan Kendala

Tantangan teknis utama yang dihadapi selama implementasi adalah keterbatasan paparan sinar matahari langsung di kawasan hutan perbukitan yang sebagian wilayahnya ternaung kanopi pohon. Panel surya yang dirancang untuk kondisi paparan sinar penuh menghasilkan daya yang jauh lebih rendah di bawah naungan parsial, sehingga tim instalasi harus melakukan survei titik per titik di setiap pekarangan rumah untuk menemukan area yang menerima paparan optimal sebelum memasang penyangga. Tantangan ini tidak tercantum dalam panduan teknis standar dan hanya bisa dipecahkan oleh pengetahuan lokal tentang pola pergerakan matahari dan topografi spesifik Kampung Bayur. [2]

Tantangan jangka panjang yang lebih berat adalah pemeliharaan dan penggantian komponen yang habis masa pakainya, terutama baterai yang memiliki siklus hidup terbatas. Ketika baterai mulai melemah daya simpannya setelah beberapa tahun, warga yang sudah terbiasa dengan kenyamanan listrik akan menghadapi penurunan layanan yang bisa memicu frustrasi — dan jika tidak ada mekanisme penggantian yang jelas, sistem yang dibangun dengan susah payah bisa kembali terbengkalai. Sulitnya akses ke Kampung Bayur juga memperlambat respons ketika ada komponen yang rusak dan membutuhkan penggantian segera, sehingga kemampuan teknisi lokal yang dilatih sejak awal menjadi penentu apakah gangguan kecil dapat diselesaikan di tempat atau harus menunggu kedatangan teknisi dari luar. [1]

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Pemerintah Desa Tundakan mengalokasikan dana desa secara khusus untuk pemeliharaan berkala sistem panel surya, termasuk penggantian komponen baterai dan lampu yang mengalami penurunan fungsi setelah penggunaan beberapa tahun. Dana ini dikelola oleh kelompok teknisi lokal dari pemuda Kampung Bayur yang sudah mendapat pelatihan instalasi dan perbaikan dasar arus searah sejak program dimulai — sebuah keputusan yang memastikan bahwa pemeliharaan dapat dilakukan dari dalam tanpa harus bergantung pada tenaga ahli dari luar yang tidak mungkin merespons dengan cepat di kawasan terpencil seperti Bayur. [2]

Strategi jangka panjang Pemerintah Desa Tundakan mencakup rencana peningkatan kapasitas penyimpanan daya agar warga secara bertahap bisa menghidupkan perangkat elektronik lain seperti televisi dan pengisi daya telepon seluler — kebutuhan yang semakin nyata seiring masuknya era digitalisasi perdesaan yang didorong oleh program pemerintah pusat. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga sudah mencanangkan program Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya untuk desa terpencil pada 2026, yang berarti ekosistem dukungan kelembagaan bagi keberlanjutan energi surya di kawasan terpencil Balangan terus menguat dari tingkat desa hingga kabupaten. [5]

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi listrik tenaga surya Desa Tundakan berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menghadirkan energi bersih terbarukan ke kawasan terpencil yang terisolasi secara geografis, inovasi ini menyentuh dimensi akses energi, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan wilayah secara bersamaan dalam satu intervensi teknologi tepat guna.

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan	Penghematan pengeluaran bulanan dari tidak lagi membeli minyak tanah secara langsung meningkatkan disposable income keluarga miskin di Kampung Bayur. Perpanjangan jam produktif bagi ibu penganyam kerajinan tangan pada malam hari menambah volume produksi dan pendapatan yang sebelumnya terpotong oleh kegelapan.
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas	Anak-anak Kampung Bayur kini memiliki waktu belajar yang tidak dibatasi oleh terbenamnya matahari, menghilangkan hambatan struktural terbesar yang selama bertahun-tahun menghalangi mereka untuk mengerjakan tugas sekolah dengan tuntas. Akses penerangan malam hari adalah prasyarat paling mendasar bagi kesetaraan pendidikan antara anak desa terpencil dan anak perkotaan.
SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau	Solar Home System yang dipasang di setiap rumah Kampung Bayur adalah implementasi langsung SDGs 7 pada skala paling mikro: akses universal terhadap energi yang andal, berkelanjutan, modern, dan terjangkau bagi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan dari jaringan listrik nasional. Inovasi ini selaras dengan target Kementerian ESDM untuk melistriki 2.500 desa terpencil melalui teknologi panel surya.
SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan	Elektrifikasi Kampung Bayur secara simbolis dan substansial menyetarakan derajat warga RT 3 dengan warga dua RT lainnya di Desa Tundakan yang sudah lama menikmati listrik PLN. Pengurangan kesenjangan akses energi antara pusat dan pinggiran, antara wilayah terjangkau PLN dan yang tidak terjangkau, adalah kontribusi nyata pada pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah.
SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim	Penggantian lampu minyak tanah dengan sistem tenaga surya menghilangkan emisi karbon lokal dari pembakaran bahan bakar fosil di dalam rumah sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan Kampung Bayur yang tidak perlu dirusak oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan konvensional. Setiap panel surya yang terpasang di rumah warga Bayur adalah kontribusi kecil namun nyata pada pengurangan emisi karbon nasional.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Desa Tundakan sangat relevan untuk direplikasi oleh ratusan desa terpencil di Kalimantan Selatan — dan lebih luasnya di seluruh wilayah Indonesia timur dan tengah — yang menghadapi kombinasi serupa antara isolasi geografis, kelimpahan paparan sinar matahari, dan ketidakmungkinan finansial-teknis membangun jaringan listrik konvensional. Kunci replikasinya bukan pada teknologi yang mahal, melainkan pada strategi pemerintah desa untuk secara aktif menghubungkan kebutuhan warganya dengan program elektrifkasi panel surya yang sudah tersedia di tingkat kabupaten dan kementerian — peran sebagai penghubung yang sering kali lebih menentukan dari ketersediaan anggaran desa itu sendiri. [4]

Contoh replikasi yang sudah terbukti di wilayah Balangan sendiri adalah Desa Liyu di Kecamatan Halong yang pada September 2022 memasang panel surya berkapasitas 1.500 Watt di balai adat dan dua kawasan wisata, dengan dukungan dari Desa Bumi dan berbagai mitra — dan hasilnya adalah peningkatan kunjungan pariwisata yang mencapai 6.000 kunjungan per bulan. Pengalaman Desa Liyu membuktikan bahwa model panel surya untuk desa terpencil bisa berkembang dari sekadar memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga menjadi infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi wisata yang lebih luas — sebuah skenario scale up yang sangat relevan bagi Desa Tundakan dengan sejarahnya sebagai saksi perlawanan Pangeran Antasari yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. [6]

Daftar Pustaka

[1] N. Azasi, “Inovasi Desa dalam Memanen Energi: Pengalaman Kampung Bayur Desa Tundakan,” Kompasiana. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/noorazasi/5f4a5807d541df0cbe787982/inovasi-desa-dalam-memanen-energi

[2] Inovasi Desa, “ID 00657: Pemerintah Desa Tundakan Menghadirkan Listrik Tenaga Surya untuk Menerangi Permukiman Terpencil dan Menggerakkan Ekonomi Warga,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-tundakan-menghadirkan-listrik-tenaga-surya-untuk-menerangi-permukiman-terpencil-dan-menggerakkan-ekonomi-warga/

[3] YouTube (Inovasi Desa), “Inovasi Desa Tundakan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan,” 25 Nov. 2018. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=i_KJeA5k9OI

[4] Kementerian ESDM RI, “Panel Surya Solusi Jangkau Desa Terpencil,” esdm.go.id, 27 Sep. 2017. [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/en/unit-news/directorate-general-ebtke/panel-surya-solusi-jangkau-desa-terpencil

[5] Cakrawala iNews, “Program PJU Tenaga Surya untuk Desa Terpencil di Balangan,” TikTok, 27 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.tiktok.com/@cakrawala.inews/photo/7612144741009984786

[6] Antara Kalsel, “Warga Dayak Desa Liyu Manfaatkan Panel Surya Gelar MPG ke-5,” kalsel.antaranews.com, 27 Jul. 2023. [Online]. Available: https://kalsel.antaranews.com/berita/380790/warga-dayak-desa-liyu-manfaatkan-panel-surya-gelar-mpg-ke-5

[7] Antara Kalsel, “Energi Terbarukan untuk Masyarakat Adat Desa Liyu,” kalsel.antaranews.com, 21 Sep. 2022. [Online]. Available: https://kalsel.antaranews.com/berita/343489/energi-terbarukan-untuk-masyarakat-adat-desa-liyu

[8] Medcom, “Potensi Energi Terbarukan Bisa Dimaksimalkan untuk Akses Kelistrikan di Daerah Terpencil,” medcom.id, 16 Des. 2023. [Online]. Available: https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6xnQvk-potensi-energi-terbarukan-bisa-dimaksimalkan-untuk-akses-kelistrikan-di-daerah-terpencil

[9] Bappeda Kabupaten Balangan, “Profil dan Potensi Kabupaten Balangan 2021–2022,” Paringin: Pemerintah Kabupaten Balangan, 2022. [Online]. Available: https://ppid.palangkaraya.go.id/storage/dokumen/4L0OODXaHRPO7LS2nVbMgS8JAUVzjFnAkeNZDlZs.pdf

Pemerintah Desa Sindurejo Membangun Jalan Pantai Ngudel Untuk Menyejahterakan Masyarakat Dan Membangkitkan Ekonomi Wisata Kabupaten Malang

oleh Rian Averroes | 1 Mar 2026 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, mengubah pantai tersembunyi di balik hutan lindung menjadi destinasi wisata unggulan melalui pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dari Jalur Lintas Selatan (JLS) langsung ke bibir pantai. Program ini bertujuan memutus keterisolasian wilayah pesisir dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat desa yang selama ini hanya bergantung pada sektor pertanian [1].

Keberhasilan program ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan puluhan unit usaha baru, dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Inisiatif ini membuktikan bahwa kolaborasi cerdas antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra institusional seperti Perhutani mampu mengubah potensi alam menjadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan [2].

Suasana Pantai Ngudel, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang

Latar Belakang

Pantai Ngudel pada awalnya hanyalah hamparan pasir tersembunyi di balik rimbunnya hutan kawasan Perhutani KPH Malang, tanpa sentuhan pembangunan pariwisata apapun. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadikan potensi alam menakjubkan ini terabaikan selama puluhan tahun, dengan jarak sekitar 15 kilometer dari pusat Desa Sindurejo yang harus ditempuh melalui medan berat [1].

Harapan warga memiliki sumber pendapatan baru dari sektor wisata terhalang oleh minimnya fasilitas jalan yang menghubungkan pemukiman dengan bibir pantai. Masyarakat setempat memandang kawasan pesisir ini sebagai lahan biasa tanpa nilai ekonomis karena aksesibilitas yang sangat terbatas, sementara desa-desa tetangga mulai merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisata di kawasan Malang Selatan [3].

Pemerintah desa melihat peluang emas ketika proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai dibangun melintasi kawasan Pantai Ngudel pada 2013–2014. Kepala Desa Darman kemudian memimpin inisiatif cerdas memanfaatkan alat berat proyek JLS pada jam lembur dan hari libur untuk membuka akses jalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar [1]. Peluang langka ini menjadi titik balik yang mengubah nasib Pantai Ngudel dari kawasan terlupakan menjadi destinasi wisata yang diperhitungkan.

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi utama Pemerintah Desa Sindurejo berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan tembus sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar 6 meter dari Jalur Lintas Selatan langsung ke bibir Pantai Ngudel. Pengerasan jalan memanfaatkan 1.800 truk limbah batu putih hasil pengerukan proyek JLS sehingga desa tidak perlu membeli material, cukup menanggung biaya solar dan operasional sopir [1].

Inovasi ini dilengkapi dengan pembentukan sistem tata kelola pariwisata berbasis komunitas di bawah koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan bernama Warna Jati Agung, yang merencanakan setiap tahapan pembangunan fasilitas fisik sekaligus mengatur pembagian peran warga. Sistem ini bekerja dengan menyinergikan kebijakan anggaran desa dan izin pemanfaatan lahan hutan melalui skema kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang, khususnya melalui Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) [2]. Melalui pendekatan kolaboratif ini, desa tidak hanya membangun jalan fisik tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis tempat warga membuka lapak kuliner dan menyewakan fasilitas rekreasi dengan tertib.

Proses Penerapan Inovasi

Perjalanan mewujudkan Pantai Ngudel dimulai melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan berbagai lapisan tokoh masyarakat dan kemudian dituangkan secara resmi ke dalam dokumen RPJM Desa sebagai prioritas pembangunan sejak tahun 2013. Pemerintah desa membentuk Tim Warna Jati Agung sebagai motor penggerak koordinasi aspek perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan proyek di lapangan [1].

Momen kritis terjadi pada Juni 2014 ketika Kepala Desa Darman mengambil keputusan berani memanfaatkan alat berat proyek JLS di luar jam kerja normal untuk membuka akses jalan ke pantai. Tim menghadapi tantangan teknis berat mulai dari pembukaan lahan terjal hingga kendala cuaca yang menghambat mobilitas alat berat, serta proses negosiasi perizinan dengan Perhutani yang memerlukan diplomasi dan kesabaran ekstra [2].

Kegagalan kecil dalam penataan awal sistem perparkiran dan gerbang masuk pada masa uji coba dijadikan bahan evaluasi berharga untuk memperbaiki kualitas layanan. Seluruh proses pembelajaran ini membuahkan hasil ketika Pantai Ngudel secara resmi dibuka untuk publik pada tahun 2015, disusul program hotmix jalan pada 2016 yang didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata bersama Bupati Rendra Kresna [1].

Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan inovasi ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Desa yang visioner, dengan keberanian mengambil keputusan strategis memanfaatkan proyek JLS saat kesempatan emas itu ada. Peran aktif Tim Warna Jati Agung yang bekerja dengan integritas menjadi kunci dalam memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana, sementara keterbukaan informasi kepada warga membangkitkan rasa memiliki yang tinggi [4].

Kerja sama strategis dengan Perum Perhutani KPH Malang melalui skema LKDPH memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pengelolaan aset wisata di kawasan hutan lindung. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang berupa program Bina Desa Wisata dan pengerasan hotmix jalan pada 2016 menjadi akselerator pertumbuhan Pantai Ngudel sebagai destinasi yang diperhitungkan di tingkat kabupaten [1].

Hasil dan Dampak Inovasi

Pembangunan jalan akses Pantai Ngudel memberikan hasil memuaskan dengan tren kunjungan wisatawan yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya sejak resmi dibuka pada 2015. Dengan harga tiket masuk Rp15.000 per orang dan fasilitas operasional 24 jam, Pantai Ngudel kini menjadi salah satu destinasi paling diminati di Kecamatan Gedangan dan berhasil menarik wisatawan lokal maupun luar kota [4].

Dampak ekonomi langsung terasa melalui terciptanya puluhan unit usaha baru bagi warga desa, mulai dari pengelolaan parkir, lapak kuliner, penyewaan tenda, hingga usaha penginapan. Perekonomian Desa Sindurejo tumbuh jauh lebih dinamis dengan perputaran uang yang mengalir langsung kepada penduduk, seiring kepadatan kunjungan yang terjadi tidak hanya pada hari libur tetapi juga pada hari-hari biasa [3].

Keberhasilan ini juga meningkatkan reputasi Desa Sindurejo sebagai pusat pertumbuhan pariwisata baru yang diperhitungkan di tingkat Kabupaten Malang dan menjadi bagian dari jaringan wisata pantai selatan Malang Raya. Selain itu, kegiatan penanaman 12.000 bibit pohon yang diinisiasi bersama Perhutani turut memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan di sekitar pantai [2].

Tantangan dan Kendala

Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah kondisi medan geografis yang ekstrem dengan topografi berbukit dan status sebagian lahan sebagai kawasan hutan lindung Perhutani yang memerlukan proses negosiasi perizinan yang panjang. Pendanaan awal yang mengandalkan Dana Desa dan kreativitas pemanfaatan sumber daya material limbah proyek JLS juga menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan anggaran untuk proyek infrastruktur berbiaya tinggi [1].

Kendala sosial juga muncul berupa keraguan sebagian warga terhadap keberhasilan program karena belum ada preseden serupa di wilayah tersebut. Dibutuhkan kerja keras tim untuk meyakinkan masyarakat bahwa investasi pembangunan ini memberikan manfaat jangka panjang, sementara kepadatan kunjungan yang melonjak pasca-pembukaan juga memunculkan kebutuhan mendesak terhadap manajemen parkir, keamanan, dan kebersihan yang lebih terstruktur [5].

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Rencana keberlanjutan dikelola melalui mekanisme alokasi dana pemeliharaan rutin dalam APBDes setiap tahunnya, serta penguatan kapasitas tim pengelola agar mampu memberikan pelayanan prima dan menguasai strategi pemasaran digital. Dinas pariwisata kabupaten dan pemerintah kecamatan aktif mengadakan rapat koordinasi peningkatan wisata Pantai Ngudel secara berkala guna mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung [5].

Strategi jangka panjang mencakup penguatan regulasi desa mengenai perlindungan lingkungan untuk memastikan keindahan alam pantai tidak rusak akibat tekanan pariwisata yang terus tumbuh. Pemerintah desa aktif menjalin kemitraan dengan agen perjalanan dan komunitas kreatif lokal untuk menyelenggarakan acara tahunan yang memperluas daya tarik wisata, sambil terus menjaga keseimbangan antara profitabilitas ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir [4].

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi pembangunan jalan dan pengelolaan wisata Pantai Ngudel berkontribusi nyata pada sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai berikut.

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan	Pembangunan akses jalan Pantai Ngudel menciptakan sumber pendapatan baru yang stabil bagi warga Desa Sindurejo melalui sektor jasa pariwisata, mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman yang rentan terhadap cuaca dan fluktuasi harga komoditas.
SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan wisata Pantai Ngudel menciptakan puluhan lapangan kerja layak bagi warga lokal di sektor parkir, kuliner, penginapan, dan pemandu wisata, mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membangun fondasi ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Pembangunan jalan aspal 2,5 kilometer yang memanfaatkan sumber daya material limbah proyek JLS secara inovatif merupakan wujud nyata pengembangan infrastruktur inklusif, yang membuka konektivitas wilayah terisolir dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata lokal.
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Model tata kelola pariwisata berbasis komunitas melalui Tim Warna Jati Agung dan kemitraan dengan Perhutani menciptakan komunitas desa yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam mengelola aset wisata alam sebagai warisan bagi generasi berikutnya.
SDGs 15: Ekosistem Daratan	Penanaman 12.000 bibit pohon yang dilakukan bersama Perhutani KPH Malang di kawasan Pantai Ngudel memperkuat fungsi ekologis hutan lindung pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan kawasan tetap hijau dan kondusif sebagai habitat alami di tepi Samudera Hindia.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, Perum Perhutani KPH Malang (LKDPH), Pemerintah Kabupaten Malang melalui program Bina Desa Wisata, dan masyarakat lokal merupakan model kemitraan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan kawasan wisata yang legal, terencana, dan berdampak luas.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Pemerintah Desa Sindurejo membuka peluang bagi desa-desa pesisir lainnya di Kabupaten Malang untuk mempelajari model keberhasilan mereka dalam membangun akses pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif. Mereka bersedia berbagi pengalaman mengenai tata cara penyusunan rencana kerja sama dengan instansi terkait seperti Perhutani serta manajemen keuangan wisata yang transparan dan akuntabel [1].

Strategi pengembangan skala usaha ke depan difokuskan pada pengintegrasian Pantai Ngudel dengan beberapa objek wisata alam di sekitarnya menjadi satu kawasan ekowisata terpadu yang memberi manfaat bagi lebih banyak desa. Rencana pembangunan fasilitas pendukung seperti pusat informasi wisatawan dan galeri produk UMKM desa sedang dipersiapkan agar Desa Sindurejo menjadi motor penggerak utama kebangkitan ekonomi kreatif pesisir selatan Malang secara konsisten dan berkesinambungan [5].

Daftar Pustaka

[1] Tabloid Jawa Timur, “Pesona Pantai Ngudel, Sindurejo, Malang,” Tabloid Jawa Timur, 2016. [Online]. Tersedia: https://tabloidjawatimur.com/pesona-pantai-ngudel-sindurejo-malang/. [Diakses: 3 Mei 2026].

[2] Perum Perhutani, “Perhutani Buka Pantai Ngudel untuk Wisatawan,” Radar Malang / EPPID Perhutani, 11 Jan. 2015. [Online]. Tersedia: https://eppid.perhutani.co.id/perhutani-buka-pantai-ngudel-untuk-wisatawan/. [Diakses: 3 Mei 2026].

[3] Kompas.com, “Pantai Ngudel di Malang, Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute,” Kompas, 11 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://denpasar.kompas.com/read/2022/11/11/070000178/pantai-ngudel-di-malang-daya-tarik-harga-tiket-dan-rute. [Diakses: 3 Mei 2026].

[4] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, “Pantai Ngudel,” Matic Kabupaten Malang, 2023. [Online]. Tersedia: https://matic.malangkab.go.id/listing/pantai-ngudel. [Diakses: 3 Mei 2026].

[5] Kecamatan Gedangan, “Rapat Koordinasi Peningkatan Wisata Pantai Ngudel Desa Sindurejo,” gedangan.malangkab.go.id, 5 Nov. 2024. [Online]. Tersedia: https://gedangan.malangkab.go.id/berita/gedangan-opd-rapat-koordinasi-peningkatan-wisata-pantai-ngudel-desa-sindurejo. [Diakses: 3 Mei 2026].

[6] Antara Jatim, “Polisi Siapkan Jalur Alternatif ke Wisata Pantai di Malang Selatan,” Antara News Jatim, 2026. [Online]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/1047174/polisi-siapkan-jalur-alternatif-ke-wisata-pantai-di-malang-selatan. [Diakses: 3 Mei 2026].

[7] Harian Bhirawa, “Akses Jalan Dibangun, Jumlah Wisatawan Pantai Malang Selatan Turun 80 Persen,” Harian Bhirawa, 2025. [Online]. Tersedia: https://harianbhirawa.co.id/akses-jalan-dibangun-jumlah-wisatawan-pantai-malang-selatan-turun-80-persen/. [Diakses: 3 Mei 2026].

[8] Kumparan, “Pantai Ngudel Malang: Lokasi, Daya Tarik, HTM, Aktivitas, dan Cara ke Sana,” Kumparan, 2025. [Online]. Tersedia: https://kumparan.com/jendela-dunia/pantai-ngudel-malang-lokasi-daya-tarik-htm-aktivitas-dan-cara-ke-sana-25bMz0GJZqD. [Diakses: 3 Mei 2026].

[9] Kementerian PUPR Bina Marga, “Menteri Dody Tinjau Progres Perbaikan Jalan Gondanglegi–Balekambang di Malang,” Bina Marga Jatim–Bali, 2025. [Online]. Tersedia: https://binamarga.pu.go.id/balai-jatim-bali/berita/menteri-dody-tinjau-progres-perbaikan-jalan-gondanglegibalekambang-di-malang. [Diakses: 3 Mei 2026].

[10] Jatim Satu News, “Proyek Pembangunan Jalan JLS Lot 3 Blitar Mendorong Mobilitas dan Pariwisata,” Jatimsatunews.com, Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.jatimsatunews.com/2025/12/proyek-pembangunan-jalan-jls-lot-3.html. [Diakses: 3 Mei 2026].

Nagori Sidomulyo Bangun Sumur Bor Berteknologi Pipanisasi untuk Akhiri Krisis Air Bersih Dataran Tinggi Simalungun

oleh Arjuna SP | 13 Jan 2020 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Nagori Sidomulyo di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara membangun sumur bor berteknologi mesin dalam air yang terhubung ke sistem pipanisasi bermeteran sebagai jawaban atas krisis air bersih yang lama dialami warga dataran tinggi. Inovasi ini mengubah cara warga mengakses air dari menempuh jarak jauh ke parit perkebunan atau mengandalkan tadah hujan menjadi air bersih yang mengalir langsung ke rumah setiap hari. [1]

Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo mendapatkan akses air bersih yang layak, terjamin kualitasnya, dan tersedia sepanjang musim termasuk saat kemarau panjang. Dampak utamanya terlihat pada peningkatan kualitas kesehatan warga, hilangnya ketergantungan pada sumber air tidak layak, dan tumbuhnya kemandirian pengelolaan layanan air melalui BUMNag Sidomakmur yang mengelola sistem ini secara profesional dan berkelanjutan. [1]

Latar Belakang

Nagori Sidomulyo berdiri di kawasan dataran tinggi Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun — sebuah posisi geografis yang menyimpan tantangan mendasar bagi kehidupan sehari-hari warganya. Letak yang tinggi membuat sumber air alami sulit dijangkau, sehingga untuk memperoleh air bersih, warga harus menempuh jarak yang lumayan jauh setiap harinya. Kondisi ini bukan masalah yang datang tiba-tiba, melainkan kesulitan struktural yang sudah lama diterima warga sebagai bagian dari kenyataan hidup di wilayah ini. [1]

Sebelum inovasi hadir, warga Nagori Sidomulyo mengandalkan dua sumber air yang sama-sama tidak ideal. Pertama, parit-parit yang ada di kawasan Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang — sumber air permukaan yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkebunan di sekitarnya dan tidak bisa diandalkan kecukupannya sepanjang musim. Kedua, air tadah hujan yang hanya tersedia pada musim hujan dan tidak menjamin kebersihan maupun kecukupannya di luar musim tersebut. Bergantung pada kedua sumber ini berarti warga hidup dalam ketidakpastian kualitas air yang berdampak langsung pada kesehatan keluarga. [1]

Alternatif membangun sumur bor secara mandiri pun tidak mudah ditempuh warga. Biaya pembuatan sumur bor konvensional sangat besar, sementara hasilnya sering mengecewakan karena kedalaman yang tidak memadai mengingat kondisi tanah dataran tinggi yang berbeda dari wilayah datar. Kondisi ini menciptakan kekosongan layanan dasar yang tidak bisa diselesaikan oleh kapasitas individu maupun keluarga — dan justru itulah yang mendorong Pemerintah Nagori Sidomulyo mengambil peran aktif sebagai penggagas solusi kolektif yang menjawab masalah ini dari akarnya. [1]

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan sumur bor berteknologi mesin dalam air yang dirancang untuk menjangkau lapisan air tanah yang lebih dalam dan lebih bersih daripada yang bisa dicapai oleh sumur gali atau sumur bor konvensional. Air yang dipompa dari kedalaman tersebut kemudian ditampung dalam tangki berkapasitas memadai sebagai reservoir distribusi yang menjaga ketersediaan air tetap stabil sepanjang waktu — termasuk di musim kemarau ketika sumber air permukaan mengering. [1]

Dari tangki reservoir itulah air dialirkan ke setiap rumah penduduk melalui jaringan pipanisasi yang dilengkapi dengan meteran di setiap sambungan rumah. Sistem meteran ini adalah komponen paling strategis dari inovasi ini: ia memungkinkan pengukuran konsumsi yang adil dan transparan, mendorong warga menggunakan air secara hemat dan bertanggung jawab, serta menyediakan dasar penagihan yang jelas untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Sejak 2017, seluruh sistem ini dikelola oleh BUMNag Sidomakmur yang bertindak sebagai operator layanan air bersih tingkat nagori. [1]

Proses Penerapan Inovasi

Proses inovasi ini dimulai bukan dari pembangunan fisik, melainkan dari pemetaan kebutuhan yang dilakukan Pemerintah Nagori Sidomulyo secara door-to-door ke setiap rumah tangga. Pemetaan ini mencatat kebutuhan air per keluarga, kondisi sumber air yang selama ini digunakan, dan tingkat kesediaan warga untuk berkontribusi dalam pembiayaan layanan. Dari data itulah pemerintah nagori membangun argumen yang kuat dan terukur untuk dibawa ke hadapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Simalungun sebagai dasar pengajuan program. [1]

Sebelum pengajuan formal dilakukan, pemerintah nagori menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh warga tentang pentingnya air bersih yang layak konsumsi dan dampak kesehatan dari penggunaan air yang tidak terjamin kualitasnya. Sosialisasi ini bukan formalitas — ia adalah proses membangun kesepakatan sosial agar warga bukan sekadar menerima fasilitas, tetapi benar-benar memahami mengapa fasilitas ini penting dan mengapa mereka perlu turut menjaganya. Dengan kesepakatan yang terbangun kuat dari forum warga, pemerintah nagori dan masyarakat bersama-sama mengusulkan program ke Dinas Tarukim, yang akhirnya menyetujui dan mendanai pembangunan sumur bor pada tahun 2016. [1]

Setahun setelah sistem beroperasi, pemerintah nagori mengambil langkah strategis lanjutan: mengalihkan pengelolaan dari tangan pemerintah langsung ke BUMNag Sidomakmur pada 2017. Keputusan ini penting karena memisahkan fungsi pemerintah sebagai regulator kebijakan dari fungsi operasional layanan yang memerlukan efisiensi, akuntabilitas keuangan, dan orientasi pelayanan jangka panjang. Dengan BUMNag sebagai operator, tagihan air dari 131 KK pelanggan tidak masuk ke kas pemerintah nagori, melainkan dikelola sebagai pendapatan usaha yang diputar untuk biaya listrik pompa, perawatan pipa, dan cadangan perbaikan sistem. [1]

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu pertama dan paling mendasar adalah kepemimpinan Pangulu Sumadi yang mendorong solusi berbasis data dan konsensus, bukan sekadar inisiatif seremonial. Dengan mendahulukan pemetaan kebutuhan dan sosialisasi sebelum membangun, pemerintah nagori memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nyata — dan warga yang menerimanya sudah memiliki pemahaman dan rasa memiliki yang cukup kuat untuk ikut menjaganya. [1]

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah kesediaan warga untuk membayar biaya administrasi dan perawatan dari penghasilan mereka sendiri secara rutin. Kesediaan ini bukan sesuatu yang otomatis ada — ia adalah hasil dari proses sosialisasi yang berhasil membangun kesadaran warga bahwa air bersih berkualitas adalah layanan yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Ketika warga mau membayar, BUMNag Sidomakmur memiliki arus kas yang cukup untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa terus bergantung pada anggaran nagori atau bantuan luar. [1]

Hasil dan Dampak Inovasi

Hasil yang paling nyata dan paling langsung dirasakan adalah tersalurnya air bersih ke 131 kepala keluarga di Huta I Sidomulyo secara langsung melalui pipa ke rumah masing-masing. Angka 131 KK ini mencerminkan cakupan layanan yang sangat signifikan untuk skala satu wilayah setingkat dusun — artinya hampir seluruh warga yang sebelumnya mengalami kesulitan akses air kini sudah terlayani. Ketersediaan air yang stabil sepanjang musim, termasuk di musim kemarau, menghilangkan kecemasan musiman yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Nagori Sidomulyo. [1]

Dampak kesehatan yang dihasilkan tidak kalah pentingnya dari dampak aksesibilitas. Sebelum sumur bor beroperasi, warga menggunakan air parit perkebunan dan air tadah hujan yang kualitasnya tidak terjamin dan sangat rentan terhadap kontaminasi biologis maupun kimia dari aktivitas pertanian. Dengan beralih ke air tanah dalam yang dipompa melalui mesin dan didistribusikan melalui sistem pipa tertutup, risiko penyakit berbasis air — mulai dari diare, tifus, hingga penyakit kulit — berkurang secara signifikan. Ini adalah manfaat yang tidak selalu terlihat dalam laporan kuantitatif, tetapi sangat terasa dalam kualitas hidup sehari-hari warga. [1]

Secara kelembagaan, pengelolaan sumur bor oleh BUMNag Sidomakmur membuktikan bahwa desa mampu mengelola layanan publik dasar secara mandiri dan akuntabel tanpa ketergantungan terus-menerus pada intervensi pemerintah daerah. Model ini membangun kapasitas kelembagaan desa yang jauh melampaui fungsi sumur bor itu sendiri — karena pengalaman mengelola layanan air bermeteran melatih BUMNag dalam manajemen keuangan, administrasi pelanggan, dan perencanaan pemeliharaan yang dapat diterapkan pada unit usaha nagori lainnya di masa depan. [1]

Tantangan dan Kendala

Tantangan terbesar pada fase awal adalah membangun kepercayaan warga terhadap sistem baru yang mengharuskan mereka membayar untuk sesuatu yang sebelumnya — meskipun dengan susah payah dan kualitas rendah — mereka peroleh secara gratis. Mengubah mentalitas dari “air adalah pemberian alam yang gratis” menjadi “air bersih berkualitas adalah layanan yang memerlukan biaya pengelolaan” membutuhkan sosialisasi yang sabar dan berulang, bukan cukup satu kali pertemuan. [1]

Tantangan teknis jangka panjang yang perlu diantisipasi adalah pemeliharaan mesin pompa dan jaringan pipa yang usianya terus bertambah seiring waktu. Pompa mesin dalam air memerlukan perawatan berkala dan penggantian komponen yang biayanya tidak kecil — dan jika dana pemeliharaan dari iuran warga tidak dikelola dengan disiplin dan transparan oleh BUMNag, sistem bisa mengalami gangguan yang merugikan seluruh 131 KK pelanggan. Ketersediaan teknisi lokal yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan dasar tanpa harus mendatangkan ahli dari luar nagori juga menjadi kerentanan yang perlu ditangani melalui pelatihan kapasitas teknis secara berkelanjutan. [1]

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan sistem air bersih Nagori Sidomulyo bertumpu pada dua fondasi yang harus dijaga bersamaan. Pertama, kesinambungan arus iuran warga yang menjadi sumber pendanaan operasional: BUMNag Sidomakmur perlu menjaga transparansi pengelolaan keuangan, memastikan tagihan dihitung adil berdasarkan meteran, dan secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada warga agar kepercayaan pelanggan terhadap pengelola tetap terjaga. Ketika warga percaya bahwa uang yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk menjaga kualitas air dan kondisi infrastruktur, kesediaan membayar akan tetap kuat dari tahun ke tahun. [1]

Kedua, kesepakatan komunal warga untuk menjaga dan melestarikan sumber air bersih — termasuk menjaga kawasan di sekitar sumur bor dari aktivitas yang dapat mencemari air tanah — harus terus dipelihara sebagai norma sosial nagori. Dalam jangka panjang, nagori juga perlu merencanakan perluasan jaringan pipa untuk menjangkau warga di luar Huta I yang mungkin masih belum terlayani, menggunakan pendapatan BUMNag yang terakumulasi sebagai modal pengembangan cakupan layanan secara bertahap. [1]

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi sumur bor Nagori Sidomulyo berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs PBB 2030. Dengan menjawab kebutuhan paling mendasar manusia — akses air bersih yang layak — inovasi ini menyentuh dimensi kesehatan, kesetaraan akses layanan dasar, pemberdayaan kelembagaan desa, dan kemitraan pemerintahan bertingkat secara bersamaan.

No SDGs	Penjelasan
SDGs 1: Tanpa Kemiskinan	Akses air bersih yang terjangkau dan tersedia sepanjang musim mengurangi beban ekonomi warga yang sebelumnya harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh air dari sumber yang jauh. Pengelolaan oleh BUMNag Sidomakmur juga menciptakan unit usaha nagori yang menghasilkan pendapatan dari iuran air, memperkuat kemandirian fiskal nagori di luar transfer anggaran pusat.
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Pergantian sumber air dari parit perkebunan dan air tadah hujan yang tidak terjamin menjadi air tanah dalam yang bersih secara langsung mengurangi risiko penyakit berbasis air seperti diare, tifus, dan penyakit kulit yang sebelumnya mengancam 131 KK di Huta I Sidomulyo. Sosialisasi tentang air sehat yang dilakukan sebelum pembangunan sumur bor juga meningkatkan literasi kesehatan warga dan mendorong perilaku hidup bersih yang lebih baik secara berkelanjutan.
SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Inovasi ini adalah kontribusi paling langsung dan paling literal pada SDGs 6 — menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman bagi seluruh 131 KK di Huta I Sidomulyo yang sebelumnya tidak memiliki akses tersebut. Sistem pipanisasi bermeteran yang dikelola BUMNag Sidomakmur mencerminkan model pengelolaan air berbasis komunitas yang berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan sesuai semangat SDGs 6.b tentang penguatan partisipasi komunitas lokal dalam manajemen air dan sanitasi.
SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan	Warga dataran tinggi Nagori Sidomulyo sebelumnya mengalami ketimpangan akses layanan dasar dibandingkan warga di wilayah datar yang lebih mudah mendapatkan air bersih. Inovasi ini menghapus ketimpangan geografis itu dengan memastikan bahwa letak desa di dataran tinggi bukan lagi penghalang bagi warga untuk menikmati layanan air bersih yang setara dengan standar nasional yang memadai.
SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Kolaborasi antara Pemerintah Nagori Sidomulyo, Dinas Tarukim Kabupaten Simalungun sebagai penyandang dana, dan BUMNag Sidomakmur sebagai operator layanan mencerminkan model kemitraan pemerintahan bertingkat yang fungsional dan efisien. Model ini membuktikan bahwa program infrastruktur dasar paling efektif ketika inisiatif datang dari desa berbasis data kebutuhan, pemerintah daerah mendanai pembangunan awal, dan komunitas mengambil alih operasional jangka panjang secara mandiri.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Nagori Sidomulyo dapat direplikasi oleh nagori dan desa lain di Kabupaten Simalungun dan wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang menghadapi masalah serupa: letak geografis yang membuat akses air bersih sulit dan mahal dijangkau secara individual. Kunci replikasinya bukan pada skala investasi teknologinya — sumur bor bukanlah teknologi baru — melainkan pada urutan proses yang terbukti berhasil: pemetaan kebutuhan terlebih dahulu, sosialisasi untuk membangun kesepakatan warga, pengajuan program berbasis data ke pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dengan dukungan dinas, dan serah terima pengelolaan ke BUMDes atau BUMNag agar operasional berjalan mandiri dan akuntabel. [1]

Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mendokumentasikan model Sidomulyo sebagai panduan teknis dan kelembagaan yang bisa diadaptasi oleh nagori-nagori lain yang belum memiliki akses air bersih memadai. Program air bersih berbasis sumur bor-BUMNag ini juga relevan untuk diintegrasikan dengan program nasional PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dan pendanaan yang mendukung replikasi model serupa di ribuan desa di seluruh Indonesia. [1]

Daftar Pustaka

[1] Inovasi Desa, “Sulit Mengakses Air Bersih, Pemerintah Nagori Sidomulyo Berinovasi Membangun Sumur Bor,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/sulit-mengakses-air-bersih-pemerintah-nagori-sidomulyo-berinovasi-membangun-sumur-bor/

[2] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, “Panduan Teknis PAMSIMAS III: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,” Jakarta: PUPR, 2019. [Online]. Available: https://pamsimas.pu.go.id

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, “Kecamatan Bosar Maligas dalam Angka,” BPS Simalungun, 2023. [Online]. Available: https://simalungunkab.bps.go.id

[4] A. Sudarmadi dan B. Prasetyo, “Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Perdesaan: Model Sumur Bor dengan Sistem Pipanisasi Bermeteran,” Jurnal Teknik Lingkungan, vol. 14, no. 1, 2018. [Online]. Available: https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL

[5] Kementerian Desa PDTT RI, “Badan Usaha Milik Desa: Pedoman Pengelolaan Unit Usaha Air Bersih,” Jakarta: Kemendes PDTT, 2020. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id

[6] WHO dan UNICEF, “Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2020: Five Years into the SDGs,” Jenewa: WHO/UNICEF, 2021. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030848

[7] Pemerintah Kabupaten Simalungun, “Profil Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas,” simalungunkab.go.id. [Online]. Available: https://www.simalungunkab.go.id

ID 00601: Kurangi Hama Tikus, Desa Cisuru Bangun Rumah Burung Hantu di Area Pertanian

oleh Khalid Barkah | 9 Jun 2019 | Infrastruktur Desa

Desa Cisuru memiliki banyak cara untuk menanggulangi hama tikus yang merugikan petani, salah satunya adalah Rubuha (Rumah Burung Hantu). Inovasi ini menjadi solusi hama tikus yang ramah lingkungan. Rubuha juga mampu melestarikan keberadaan burung hantu atau Tyto Alba yang semakin langka.

Desa Cisuru terletak di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, penanggulangan hama tikus dilakukan dengan berburu binatang pengerat itu. Secara gotong-royong petani membongkar lubang persembunyian tikus dan membunuhnya. Metode ini menimbulkan pencemaran udara dengan bau busuk bangkai tikus yang sangat menyengat.

Nama Inovasi	Rubuha (Rumah Burung Hantu) untuk menanggulangi Hama Tikus
Pengelola	Kelompok Tani Dwi Lestari Desa Cisuru
Alamat	Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Kontak	Kiman Kusdianto (Kepala Desa Cisuru)- 085293673951 Pirno (Ketua Kelompok Tani Dwi Lestari) – 082136191527

Selanjutnya, Kelompok Tani Dwi Lestari mempelopori pendirian Rubuha. Burung hantu memiliki kebiasaan berburu tikus sehingga petani membangunkan rumah bagi spesies ini di tengah sawah. Rubuha menjadi sarang sementara bagi buruh hantu di malam hari.

Inovasi Rubuha sangat menguntungkan bagi para petani karena mampu mengurangi kerusakan tanaman padi akibat hama tikus. Selain itu, metode ini jelas tidak merusak lingkungan, sekaligus mampu mengembangbiakan spesies burung hantu yang mulai langka.

Berkurangnya hama tikus membuat hasil panen petani akan semakin meningkat. Inovasi dari Kelompok Tani Dwi Lestari Desa Cisuru layak mendapat acungan jempol. Praktik serupa bisa dilakukan di desa-desa lainnya untuk mengurangi hama tikus di area pertanian.

Khalid Barkah, Pendamping Desa Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap

Berkat Inovasi Pemetaan Demografi, Desa Sigar Penjalin Prioritaskan Pengembangan Talenta Generasi Muda Desa

oleh Tim Inovasi Desa | 29 Apr 2019 | Infrastruktur Desa

Ringkasan Inovasi

Pemerintah Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menerapkan inovasi pemetaan demografi sebagai dasar ilmiah dalam menyusun prioritas program pembangunan desa, menggantikan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan usulan verbal dari dusun tanpa verifikasi berbasis data kependudukan. ^[1] Inovasi ini menjawab satu pertanyaan mendasar yang sering diabaikan dalam perencanaan desa: siapa sebenarnya mayoritas warga yang harus dilayani, dan apa kebutuhan nyata mereka berdasarkan struktur usia penduduk yang ada? ^[2]

Hasilnya konkret dan terukur: berbekal peta demografi yang menunjukkan bahwa 40 persen dari sekitar 10.000 jiwa penduduk Sigar Penjalin adalah warga usia produktif, Musrenbangdes 2017 menetapkan pembangunan gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli sebagai program prioritas dengan anggaran Dana Desa Rp260 juta. ^[1] Apresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupa dana stimulan Rp100 juta menjadi bukti bahwa inovasi berbasis data ini mendapat validasi eksternal yang kuat dari tingkat kabupaten. ^[1]

Latar Belakang

Desa Sigar Penjalin menghadapi tantangan yang umum dirasakan ribuan desa di Indonesia: anggaran terbatas yang harus dialokasikan untuk memenuhi begitu banyak usulan pembangunan dari berbagai dusun yang sama-sama mendesak. ^[1] Tanpa instrumen prioritisasi yang objektif, proses perencanaan desa rentan berakhir dengan kompromi politik antar-dusun yang menghasilkan program tersebar dan tidak berdampak signifikan bagi kelompok warga yang paling membutuhkan. Kelemahan model perencanaan “siapa yang paling vokal, dia yang dapat” ini dirasakan langsung oleh tim perencana desa yang menerima banjir usulan tanpa panduan yang jelas tentang mana yang paling mendesak secara kebutuhan riil. ^[2]

Di sisi lain, Desa Sigar Penjalin menyimpan potensi demografis yang luar biasa namun belum termanfaatkan. Sebanyak 40 persen dari total sekitar 10.000 penduduk desa adalah warga usia produktif yang gemar berolahraga, aktif bergerak, dan membutuhkan saluran ekspresif yang positif. ^[1] Tanpa sarana yang memadai, energi dan bakat generasi muda ini tidak memiliki kanal yang tepat, membuat mereka rentan pada pergaulan negatif, pengangguran tersembunyi, dan stagnasi pengembangan diri yang berkepanjangan. ^[3]

Peluang besar hadir melalui Dana Desa yang kian meningkat setiap tahunnya, namun manfaatnya hanya akan maksimal jika dialokasikan berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat sasaran, bukan semata berdasarkan tekanan aspirasi sesaat. ^[1] Desa Sigar Penjalin menangkap peluang ini dengan mengembangkan metode pemetaan demografi sebagai fondasi perencanaan, menjadikan data kependudukan — yang sebenarnya sudah dimiliki setiap desa — sebagai kompas yang mengarahkan setiap rupiah anggaran ke tempat yang paling dibutuhkan. ^[2]

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan Desa Sigar Penjalin adalah mengintegrasikan analisis peta demografi ke dalam siklus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai basis pengambilan keputusan prioritas program. ^[1] Sebelum Musrenbangdes 2017 digelar, tim penyusun perencanaan desa terlebih dahulu melakukan pemetaan struktur usia penduduk per dusun, mengidentifikasi di mana konsentrasi warga usia produktif terbesar berada, lalu menyilangkan temuan itu dengan peta usulan kegiatan yang masuk dari berbagai dusun. Hasilnya adalah sebuah peta kebutuhan berbasis data yang jauh lebih argumentatif dibandingkan daftar usulan konvensional, dan tim perencanaan membawa temuan ini langsung ke forum Musrenbangdes sebagai dasar penetapan prioritas. ^[2]

Inovasi ini bekerja pada dua lapisan sekaligus: lapisan proses perencanaan dan lapisan penentuan lokasi. ^[1] Pada lapisan proses, peta demografi mengubah Musrenbangdes dari arena tawar-menawar antar-dusun menjadi forum deliberasi berbasis bukti yang lebih adil dan terarah. Pada lapisan lokasi, dusun dengan konsentrasi usia produktif tertinggi mendapat prioritas penempatan gedung olahraga, memastikan investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi jumlah pengguna terbesar. ^[1] Gedung olahraga multifungsi yang dihasilkan mampu mengakomodasi bulu tangkis, basket, futsal, dan voli dalam satu fasilitas, menjadikannya pusat pengembangan talenta olahraga yang inklusif bagi seluruh kalangan pemuda desa. ^[3]

Proses Penerapan Inovasi

Proses inovasi dimulai ketika tim penyusun perencanaan pembangunan Desa Sigar Penjalin menyadari bahwa tumpukan usulan pembangunan sarana olahraga dari berbagai dusun tidak bisa diselesaikan hanya dengan musyawarah biasa tanpa alat bantu yang objektif. ^[1] Tim kemudian mengambil langkah metodologis yang sederhana namun kuat: mengolah data administrasi kependudukan yang sudah dimiliki desa untuk menghasilkan peta sebaran usia produktif per dusun, dilengkapi analisis tentang jenis olahraga yang paling diminati warga muda. ^[2] Pendekatan ini tidak membutuhkan perangkat teknologi mahal — cukup data kependudukan yang akurat, kemampuan analisis dasar, dan keberanian untuk menjadikan data sebagai penentu keputusan di atas pertimbangan politis semata. ^[1]

Pada Musrenbangdes 2017, peta demografi dan rekomendasi tim perencana dipaparkan secara transparan kepada seluruh peserta musyawarah. ^[1] Forum kemudian secara demokratis menyepakati pembangunan gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli sebagai program prioritas, dengan lokasi ditentukan berdasarkan dusun yang memiliki konsentrasi usia produktif tertinggi sesuai peta. Anggaran Rp260 juta dari Dana Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) 2017 sebagai komitmen formal atas keputusan musyawarah. ^[1]

Tahap konstruksi dilaksanakan dengan model swakelola yang melibatkan tukang batu dan tukang kayu lokal secara langsung, menjadikannya wujud nyata program Padat Karya Tunai yang menjadi prioritas Kementerian Desa PDTT. ^[1] Pelibatan warga lokal dalam pembangunan bukan hanya menghemat biaya jasa konstruksi, tetapi juga membangun rasa memiliki warga terhadap fasilitas yang mereka ikut bangun dengan tangan mereka sendiri — modal sosial penting yang menentukan apakah fasilitas akan dirawat dengan baik setelah selesai dibangun. Pengalaman ini mengajarkan bahwa proses pembangunan fisik yang partisipatif sama pentingnya dengan kualitas fisik bangunan yang dihasilkan. ^[3]

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor paling menentukan adalah keberanian tim perencana desa untuk memperkenalkan pendekatan berbasis bukti ke dalam forum musyawarah yang selama ini lebih bersifat deliberasi politis antar-kepentingan dusun. ^[1] Ketika peta demografi ditampilkan sebagai argumen dalam Musrenbangdes, diskusi bergeser dari “dusun mana yang belum dapat” menjadi “kebutuhan warga mana yang paling mendesak secara data” — sebuah pergeseran kualitas deliberasi yang membuat keputusan yang dihasilkan jauh lebih sulit dibantah oleh pihak manapun. Penelitian tentang perencanaan desa berbasis data menunjukkan bahwa legitimasi keputusan meningkat signifikan ketika proses perencanaan menggunakan instrumen analisis yang transparan dan dapat diverifikasi bersama. ^[2]

Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Saiful Bahri yang konsisten mendorong budaya perencanaan berbasis data dalam tata kelola desa, bukan hanya pada satu siklus perencanaan, tetapi sebagai standar baru yang diinternalisasi oleh seluruh aparatur desa. ^[1] Dukungan pendamping desa yang membantu proses swakelola konstruksi juga memainkan peran penting dalam memastikan kualitas teknis pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mengingat pengerjaan dilakukan sepenuhnya oleh tenaga lokal yang membutuhkan supervisi teknis yang andal. ^[3]

Hasil dan Dampak Inovasi

Dampak yang paling langsung terukur adalah tersedianya satu gedung olahraga multifungsi yang mampu mengakomodasi empat cabang olahraga sekaligus — bulu tangkis, basket, futsal, dan voli — sebuah fasilitas yang sebelumnya sama sekali tidak dimiliki oleh sekitar 4.000 warga usia produktif Desa Sigar Penjalin. ^[1] Dilengkapi dengan lapangan voli tambahan yang dibangun menggunakan dana stimulan Rp100 juta dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, total investasi infrastruktur olahraga yang berhasil dimobilisasi mencapai Rp360 juta — lebih dari satu kali lipat anggaran awal Dana Desa. ^[1]

Dampak sosial inovasi ini terasa kuat di tingkat komunitas pemuda. Geliat turnamen dan kompetisi olahraga yang kini rutin diselenggarakan pemerintah desa menciptakan ruang kebersamaan positif bagi generasi muda, membangun solidaritas sosial melalui kepanitian acara dan kebanggaan terhadap fasilitas milik desa sendiri. ^[1] Perubahan ini relevan dengan penelitian tentang peran fasilitas olahraga desa dalam mereduksi kenakalan remaja, yang menunjukkan bahwa tersedianya ruang aktivitas fisik yang positif berkorelasi dengan penurunan keterlibatan pemuda dalam pergaulan negatif dan aktivitas berisiko. ^[3]

Dampak jangka panjang yang paling strategis adalah lahirnya standar baru perencanaan desa berbasis data di Sigar Penjalin. ^[2] Keberhasilan inovasi pemetaan demografi dalam menghasilkan program yang tepat sasaran, mendapat apresiasi kabupaten, dan dinikmati manfaatnya langsung oleh ribuan warga muda memberikan preseden kuat bahwa perencanaan berbasis bukti menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada musyawarah tanpa alat analisis. Preseden ini memperbesar kemungkinan bahwa siklus perencanaan berikutnya juga akan menggunakan peta demografi sebagai alat bantu yang sudah terbukti efektif. ^[1]

Tantangan dan Kendala

Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah resistensi awal dari dusun-dusun yang tidak mendapatkan prioritas pembangunan meskipun juga mengajukan usulan yang dianggap mendesak oleh warganya masing-masing. ^[1] Ketika peta demografi menunjukkan bahwa satu dusun memiliki konsentrasi usia produktif yang lebih rendah dibanding dusun lain, warga dusun tersebut harus menerima kenyataan bahwa usulan mereka tidak menjadi prioritas tahun itu — sebuah situasi yang potensial memicu ketidakpuasan jika tidak dikelola dengan komunikasi yang transparan dan empatik. ^[2]

Kendala teknis juga muncul dari keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan secara visual dan argumentatif untuk kepentingan forum musyawarah. ^[1] Tidak semua desa memiliki staf yang terbiasa bekerja dengan analisis data demografis, sehingga inovasi ini membutuhkan upaya peningkatan kapasitas yang cukup signifikan sebelum dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan. Ketergantungan pada kapasitas individu perencanaan tertentu menjadi risiko yang perlu diantisipasi agar inovasi tidak berhenti saat personel kunci tersebut diganti atau pindah. ^[2]

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Strategi keberlanjutan inovasi pemetaan demografi Sigar Penjalin harus bertumpu pada institusionalisasi: menjadikan analisis demografi bukan sekadar inisiatif satu periode kepemimpinan, melainkan standar baku prosedur perencanaan desa yang tercantum dalam peraturan desa atau tata tertib Musrenbangdes. ^[2] Ketika proses ini menjadi aturan tertulis, keberlanjutannya tidak lagi bergantung pada komitmen individu kepala desa, melainkan menjadi kewajiban kelembagaan yang harus dipatuhi oleh siapapun yang memimpin desa di masa mendatang. ^[1]

Untuk fasilitas olahraga yang sudah terbangun, keberlanjutan ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pemanfaatannya. ^[3] Pemerintah Desa Sigar Penjalin perlu membentuk unit pengelola gedung olahraga yang mandiri — idealnya melibatkan karang taruna dan organisasi pemuda desa — yang bertanggung jawab atas perawatan rutin, penjadwalan penggunaan, dan penyelenggaraan program olahraga berkala. Pendapatan dari retribusi penggunaan fasilitas dapat dialokasikan untuk biaya operasional dan perawatan, sehingga gedung dapat beroperasi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran rutin desa. ^[1]

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi Desa Sigar Penjalin berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs sekaligus karena menyentuh aspek pembangunan manusia, tata kelola, dan infrastruktur yang inklusif dalam satu paket yang saling berkaitan. ^[1] Kontribusi tersebut dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

No SDGs	Penjelasan
SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Tersedianya gedung olahraga multifungsi dan lapangan voli mendorong budaya hidup aktif dan sehat di kalangan 4.000 warga usia produktif Desa Sigar Penjalin yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas olahraga memadai. Aktivitas fisik rutin yang difasilitasi fasilitas ini berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa secara jangka panjang. ^[3]
SDGs 4: Pendidikan Berkualitas	Gedung olahraga desa membuka akses generasi muda pada pengembangan bakat dan talenta olahraga yang sebelumnya tidak tersedia di tingkat desa, mendukung terwujudnya pendidikan non-formal yang holistik dan berbasis potensi individu. Tersedianya ruang pengembangan talenta lokal mengurangi kebutuhan pemuda untuk mencari fasilitas di luar desa, sekaligus meminimalisasi putus sekolah akibat tekanan pergaulan negatif. ^[1]
SDGs 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur olahraga yang lokasinya ditentukan berdasarkan analisis peta demografi adalah contoh nyata perencanaan ruang berbasis data yang inklusif dan tepat sasaran. Pendekatan ini menghasilkan fasilitas publik yang benar-benar digunakan oleh komunitas terbesar yang membutuhkannya, bukan sekadar tersebar merata secara politis tanpa mempertimbangkan pola penggunaan aktual. ^[2]
SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh	Integrasi peta demografi ke dalam Musrenbangdes memperkuat kualitas tata kelola desa yang transparan, berbasis bukti, dan akuntabel. Inovasi proses perencanaan ini berkontribusi pada penguatan kelembagaan desa yang mampu mengambil keputusan prioritas secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. ^[2]

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model pemetaan demografi Sigar Penjalin adalah inovasi yang sangat replikatif karena tidak membutuhkan investasi teknologi tinggi — setiap desa di Indonesia sudah memiliki data kependudukan yang menjadi bahan baku utama inovasi ini. ^[2] Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: tersedianya aparatur desa yang mampu mengolah data sederhana, keberanian kepala desa untuk menjadikan data sebagai otoritas tertinggi dalam musyawarah prioritas, dan keterbukaan forum musyawarah untuk menerima argumen berbasis bukti sebagai pengganti negosiasi politik antar-dusun. ^[1] Jika tiga komponen ini hadir, inovasi ini dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan pendanaan tambahan di luar anggaran operasional desa yang sudah ada. ^[2]

Strategi scale up yang paling efektif adalah mendorong pemerintah kabupaten untuk menjadikan pemetaan demografi sebagai syarat administratif dalam proses Musrenbangdes di seluruh desa, seperti yang telah dimulai oleh Kabupaten Lombok Utara dengan memberikan apresiasi insentif dana stimulan kepada Sigar Penjalin. ^[1] Insentif semacam ini menciptakan efek demonstrasi yang kuat kepada desa-desa lain: bahwa investasi dalam perencanaan berbasis data bukan hanya menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, tetapi juga membuka peluang mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari kabupaten yang mengapresiasi kualitas perencanaan. Dengan mengintegrasikan inovasi ini ke dalam kurikulum pelatihan aparatur desa dan program pendampingan desa nasional, manfaatnya dapat menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia. ^[2]

Daftar Pustaka

[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00571: Berkat Inovasi Pemetaan Demografi, Desa Sigar Penjalin Prioritaskan Pengembangan Talenta Generasi Muda Desa,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/

[2] A. Setiawan dan R. Kusuma, “Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data Kependudukan: Studi Kasus Musrenbangdes di Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa, vol. 4, no. 1, 2019. [Online]. Available: https://journal.trunojoyo.ac.id/bep

[3] T. Harmoko dan S. Wibowo, “Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Olahraga terhadap Partisipasi Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Desa,” Jurnal Keolahragaan UNNES, vol. 7, no. 2, 2021. [Online]. Available: https://journal.unnes.ac.id/nju/

[4] Kementerian Desa PDTT, “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa 2017 untuk Sarana Prasarana Desa dan Padat Karya Tunai,” kemendesa.go.id, 2017. [Online]. Available: https://kemendesa.go.id

[5] BPS Lombok Utara, “Kecamatan Tanjung dalam Angka 2022,” lombokutarakab.bps.go.id, 2022. [Online]. Available: https://lombokutarakab.bps.go.id

ID 00538: Taman Raga Desa, Desa Bujung Buring Berinovasi Sulap Lahan Kosong Jadi Sarana Olahraga dan Rekreasi

oleh Tim Inovasi Desa | 12 Mar 2019 | Infrastruktur Desa

Minat warga Desa Bujung Buring pada olahraga cukup besar, baik kalangan anak-anak, remaja, dan lansia. Anak-anak desa banyak bermain di jalanan yang rentan menjadi korban kecelakaan. Lalu, Pemerintah Desa Bujung Buring berinovasi membangun Taman Raga Desa yang berfungsi sebagai sarana olahraga sekaligus taman rekreasi. Inovasi desa ini membuat seluruh masyarakat desa dapat berolahraga dan rekreasi di satu tempat.

Desa Bujung Buring terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Taman Raga Desa menjadi sarana hiburan masyarakat dan tempat menyalurkan bakat bagi para pemuda desa. Selain itu, keramaian dari aktivitas hiburan dan olahraga desa mendorong tumbuhnya pedagang-pedagang kecil di sekitar taman. Dampaknya, perekonomian masyarakat desa terus bergeliat.

Nama Inovasi	Taman Raga Desa
Pengelola	Pemerintah Desa Bujung Buring
Alamat	Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung
Kontak	Agus Sutrimo (Kepala Desa Bujung Buring) – Telepon +62-853-6845-6660 Darno (Sekdes Bujung Buring) – Telepon +62-852-6977-6660 Witanto (Pengurus Taman Raga Desa) – Telepon +62-812-7214-2121

Taman Raga Desa merupakan inovasi dan terobosan baru Desa Bujung Buring untuk mempererat interaksi, silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Fasilitas ini menyalurkan bakat anak-remaja desa di bidang olahraga. Bagi remaja, kegiatan olahraga dapat mencegah potensi kenakalan dan aktivitas negatif lainnya.

Taman raga desa dibangun di tanah desa seluas 5 Ha yang berada di tengah-tengah desa. Selama ini, tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak yang belum dikelola dengan baik. Berkat, fasilitas olahraga yang ada, Pemerintah Bujung Buring rutin mengadakan turnamen sepak bola maupun bola volley setiap tahun.

Langkah Desa Bujung Buring mendapat apresiasi dari banyak pihak. Sarana olahraga desa merupakan program prioritas dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Permendes No 19 Tahun 2017 Mesuji atas inisiatif Pemerintah Desa Bujung Buring dengan membangun Taman Raga Desa.

Proses pembangunan Taman Raga Desa melalui sejumlah tahapan. Pertama, pemerintah desa menjaring usulan dari masyarakat sebagai bahan Musyawarah Desa. Salah keluhan yang masuk adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi masyarakat.

Kedua, usulan itu dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2017. Lokasi yang dipilih adalahan tanah desa seluas 5 Ha yang belum termanfaatkan.

Ketiga, Pemerintah Desa Bujung Buring mengalokasikan pembangunan Taman Raga Desa dari pos Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dtitambah sumbangan swadaya masyarakat.

Untuk perawatan Taman Raga Desa, pengelola berencana untuk menyewakan lapangan dan sarana olahraga bagi warga luar desa. Pengelola aktif mempromosikan ke desa-desa sekitarnya tentang keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat disewakan.

« Entri Lama