oleh Tim Inovasi Desa | 21 Mar 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ranjeng di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mengintegrasikan delapan unit usaha dalam satu manajemen koperasi sejak dibentuk menjelang peluncuran nasional 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025 [1]. Di bawah kepemimpinan Ketua Cahyadi, KDMP Ranjeng terpilih sebagai satu-satunya koperasi percontohan mewakili Provinsi Banten dalam peluncuran nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dari Klaten [2]. Koperasi ini menggandeng PT Pertamina Patra Niaga, Bulog, dan PT Pupuk Indonesia untuk distribusi kebutuhan pokok dan sarana pertanian, serta menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan Pemerintah Jepang untuk menyalurkan hingga 2.000 tenaga kerja sektor pertanian [4]. Dampak utama inovasi ini mencakup pembukaan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan akses permodalan bagi UMKM lokal, dengan omzet mencapai sekitar Rp150 juta per bulan pada 2026 [4]. Pada Februari 2026, tiga menteri kabinet mengunjungi KDMP Ranjeng untuk mendorong integrasi 84.000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Serang ke dalam koperasi desa [6].
Latar Belakang
Desa Ranjeng berada di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang cukup besar, namun akses pasar dan permodalan bagi pelaku usaha kecil masih terbatas. Warung-warung kecil kesulitan bersaing dengan ritel modern karena rantai pasok yang panjang dan harga beli yang tidak kompetitif, sementara warga menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi yang membebani pengeluaran rumah tangga setiap harinya.
Potensi tenaga kerja muda desa juga belum terserap optimal karena minimnya informasi tentang peluang kerja formal, termasuk peluang bekerja ke luar negeri. Kebutuhan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan mudah dijangkau turut menjadi isu yang belum sepenuhnya terlayani fasilitas yang ada, sehingga desa memerlukan satu wadah ekonomi yang mampu merangkum berbagai kebutuhan tersebut menjadi solusi nyata bagi warga.
Peluang mengonsolidasikan kekuatan ekonomi warga muncul seiring program nasional pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 dan menjangkau lebih dari 80.000 unit se-Indonesia, termasuk 326 koperasi di seluruh desa Kabupaten Serang [1]. Dari seluruh koperasi di Provinsi Banten, KDMP Ranjeng terpilih menjadi satu-satunya koperasi yang mewakili Banten sebagai lokasi percontohan dalam peluncuran nasional tersebut, disaksikan Bupati Serang dan Gubernur Banten secara langsung [2].
Tantangan terbesar KDMP Ranjeng sejak awal adalah membangun kepercayaan masyarakat bahwa koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, melainkan entitas bisnis yang mampu menyejahterakan anggotanya secara konkret. Kepercayaan ini penting mengingat dari 326 KDMP yang berdiri di Kabupaten Serang, hanya sebagian kecil yang benar-benar mampu beroperasi penuh akibat kendala lahan dan permodalan, menjadikan keberhasilan Ranjeng pengecualian yang perlu dipahami faktor pendorongnya [5].
Inovasi yang Diterapkan
Di bawah kepemimpinan Cahyadi, KDMP Ranjeng menerapkan model koperasi serba usaha terintegrasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan ekonomi warga. Inovasi ini bekerja dengan mendirikan unit-unit usaha yang saling menopang: gerai sembako, konveksi, pangkalan gas LPG, klinik desa, apotek, layanan pos dan logistik, gerai sarana pertanian, serta budidaya ikan nila di sepuluh empang milik desa [4]. Koperasi tidak menyaingi warung kecil, melainkan menjadi mitra grosir yang menyediakan pasokan barang dengan harga lebih bersaing bagi mereka.
Inovasi kemitraan strategis dilakukan dengan menggandeng PT Pertamina Patra Niaga untuk distribusi energi, Bulog untuk pasokan beras dan sembako, serta PT Pupuk Indonesia untuk kebutuhan pertanian, sehingga rantai distribusi yang panjang dapat dipangkas dan harga di tingkat warga ditekan [4]. Inovasi ketenagakerjaan turut dihadirkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang untuk menyalurkan hingga 2.000 tenaga kerja sektor pertanian, membuka peluang kerja formal ke luar negeri bagi pemuda desa yang sebelumnya sulit diakses [4].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan koperasi dimulai dengan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat untuk menanamkan pemahaman bahwa KDMP adalah milik dan tanggung jawab bersama warga, bukan sekadar program pemerintah. Pengurus menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan unit usaha dikembangkan bertahap, dimulai dari kebutuhan paling mendesak seperti sembako dan energi, sebelum merambah sektor yang lebih kompleks seperti konveksi dan budidaya ikan [4].
Sejak awal beroperasi, pengurus menghadapi kenyataan bahwa sebagian pelaku usaha lokal di sekitar Ranjeng masih enggan berkolaborasi dengan koperasi, khawatir kehadiran KDMP akan menjadi pesaing alih-alih mitra [5]. Alih-alih memaksakan kerja sama, pengurus mengoreksi pendekatannya dengan memposisikan koperasi sebagai penyedia pasokan grosir bagi warung kecil, bukan pesaing eceran langsung, penyesuaian yang secara bertahap mengurangi kekhawatiran pelaku usaha lokal dan membuka ruang kolaborasi lebih luas — pembelajaran penting bagi koperasi desa lain bahwa positioning terhadap pelaku usaha yang sudah ada perlu dipikirkan sejak awal, bukan setelah resistensi muncul.
Koperasi membangun gedung sendiri sebagai pusat bisnis desa, investasi fisik yang memperkuat kepercayaan anggota terhadap keseriusan pengelola. Kolaborasi dengan Bank BJB dan PT Pos Indonesia diperluas untuk menjangkau layanan jasa keuangan dan logistik bagi anggota, sementara pendekatan jemput bola dilakukan untuk mendata potensi usaha jasa warga dan menghubungkannya dengan pelanggan potensial [4].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling nyata muncul pada Mei 2026, ketika Kepala Bidang Usaha KDMP Ranjeng, Agus Sumiarsa, resmi mengundurkan diri. Ia menyampaikan bahwa posisi pengurus koperasi pada tahap awal pembentukan bersifat sukarela tanpa gaji, sementara sebagai kepala keluarga ia harus mengutamakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan harian [5]. Kejadian ini menjadi sinyal bahwa model kepengurusan berbasis kesukarelaan murni berisiko kehilangan tenaga kompeten di tengah jalan, mendorong kebutuhan merumuskan skema insentif bagi pengurus aktif agar keberlanjutan kepemimpinan tidak bergantung pada pengorbanan pribadi semata.
Tantangan eksternal berupa keengganan sebagian pelaku usaha lokal berkolaborasi dengan koperasi turut diakui langsung oleh mantan Kabid Usaha, yang menyerukan pemerintah desa mendorong keterlibatan warga secara lebih aktif agar perputaran ekonomi benar-benar terjadi di dalam desa [5]. Pengurus memitigasi kendala ini dengan memposisikan koperasi sebagai mitra pemasok grosir, bukan pesaing eceran, sehingga warung dan pelaku usaha kecil tetap dapat beroperasi sambil menikmati harga pasokan yang lebih murah.
Tantangan struktural lain terlihat dari konteks Kabupaten Serang secara keseluruhan, di mana dari 326 KDMP yang berdiri, hanya sebagian kecil yang benar-benar mampu beroperasi penuh akibat keterbatasan lahan dan permodalan awal. KDMP Ranjeng relatif lebih beruntung karena telah memiliki gedung sendiri sejak tahap awal, namun replikasi keberhasilan serupa ke ratusan KDMP lain di kabupaten yang sama tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Serang.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan KDMP Ranjeng adalah kepemimpinan Cahyadi yang aktif dan konsisten membangun jaringan kemitraan strategis melampaui batas desa, sebagaimana diakui langsung pejabat Dinas Koperasi Kabupaten Serang, Adang Rahmat: “Ketua koperasi aktif dan rela berkorban, anggotanya aktif, program jalan” [4]. Komitmen pengurus terhadap musyawarah menciptakan iklim kepercayaan di antara lebih dari 600 anggota aktif hingga pertengahan 2026.
Faktor kedua adalah sistem simpanan yang terjangkau, yakni simpanan pokok Rp10.000 dan simpanan wajib Rp5.000, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi tanpa hambatan finansial berarti [4]. Dukungan Bupati Serang dan Dinas Koperasi yang aktif memfasilitasi akses ke BUMN dan pemerintah Jepang menjadi akselerator pertumbuhan yang krusial, sementara semangat gotong royong yang dijaga lewat motto “Ranjeng Bercahaya” menjadi perekat sosial partisipasi warga.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum koperasi berdiri, warga Desa Ranjeng tidak memiliki wadah ekonomi kolektif yang menghubungkan kebutuhan sembako, energi, kesehatan, dan permodalan usaha dalam satu tempat. Sejak beroperasi, jumlah anggota KDMP Ranjeng telah mencapai lebih dari 600 orang dengan target 10.000 anggota pada 2026, sementara omzet koperasi mencapai sekitar Rp150 juta per bulan pada 2026, naik dari perkiraan awal sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per hari [4].
Keberadaan gerai sembako dan pangkalan gas LPG memberikan penghematan nyata pada pengeluaran harian warga, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah. Pelaku UMKM yang bekerja sama dengan koperasi kini memiliki etalase penjualan yang pasti dan akses modal dengan syarat lebih mudah dijangkau, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun menjadi insentif ekonomi bagi anggota. Program budidaya ikan nila di sepuluh empang desa turut memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus membuka sumber pendapatan tambahan [4].
Pengakuan sebagai percontohan dalam peluncuran 80.000 KDMP oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 memperkuat legitimasi KDMP Ranjeng di mata pemerintah pusat [1]. Dampak yang meluas terlihat pada Februari 2026, ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengunjungi KDMP Ranjeng untuk mendorong integrasi 84.000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial se-Kabupaten Serang ke dalam koperasi desa, dengan Desa Ranjeng sendiri menyumbang 86 keluarga penerima manfaat dalam kegiatan tersebut [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal KDMP Ranjeng bersumber dari simpanan anggota — simpanan pokok Rp10.000, simpanan wajib Rp5.000 per bulan, dan simpanan sukarela dengan jumlah fleksibel — dilengkapi pembangunan gedung koperasi sebagai pusat bisnis desa [4]. Model pembiayaan berbiaya rendah ini dirancang agar seluruh warga, termasuk keluarga penerima manfaat bantuan sosial, dapat bergabung tanpa hambatan finansial berarti.
Model bisnis koperasi bertumpu pada diversifikasi delapan unit usaha yang saling menopang: gerai sembako, konveksi, pangkalan LPG, klinik dan apotek desa, layanan pos dan logistik, gerai sarana pertanian, budidaya ikan nila, serta unit simpan pinjam, dengan omzet gabungan mencapai sekitar Rp150 juta per bulan pada 2026 [4]. Kemitraan dengan Pertamina, Bulog, dan Pupuk Indonesia memastikan margin usaha tetap sehat karena koperasi membeli langsung dari distributor besar tanpa perantara, sementara SHU tahunan dikembalikan kepada anggota sebagai insentif partisipasi.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman KDMP Ranjeng menunjukkan bahwa keputusan mengembangkan unit usaha secara bertahap — dimulai dari kebutuhan paling mendesak seperti sembako dan energi sebelum merambah sektor lebih kompleks — adalah keputusan kunci yang tepat, karena memberi waktu bagi pengurus membangun kapasitas manajerial sebelum beban operasional bertambah. Keputusan memposisikan koperasi sebagai mitra grosir bagi warung kecil, bukan pesaing eceran langsung, juga terbukti efektif meredam potensi resistensi pelaku usaha lokal.
Jika memulai dari awal, skema insentif bagi pengurus aktif idealnya sudah dirancang sejak tahap pembentukan, bukan menyusul setelah pengurus kunci seperti Kepala Bidang Usaha mengundurkan diri karena beban kerja sukarela tanpa gaji. Pembelajaran ini menegaskan bahwa antusiasme awal saja tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan kepengurusan koperasi berbasis kesukarelaan dalam jangka panjang.
Bagi KDMP atau koperasi desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktis terpenting adalah memulai dari unit usaha kebutuhan dasar yang paling mendesak, merancang skema insentif minimal bagi pengurus aktif sejak awal untuk mencegah kekosongan kepemimpinan, serta secara aktif menjalin kemitraan dengan BUMN dan lembaga pemerintah untuk memperkuat akses distribusi dan permodalan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Ranjeng difokuskan pada ekspansi keanggotaan menuju target 10.000 anggota pada 2026 untuk memperkuat basis modal internal. Pengurus berencana membangun stadion mini sebagai fasilitas olahraga sekaligus venue penyewaan yang mendatangkan pendapatan baru, sementara unit konveksi diarahkan menerima pesanan seragam skala besar dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian khusus setelah pengunduran diri Kepala Bidang Usaha pada Mei 2026, mendorong pengurus mempertimbangkan skema insentif dan kaderisasi pengurus muda yang kompeten agar posisi strategis koperasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan tanpa imbalan [5]. Kerja sama ketenagakerjaan dengan Pemerintah Jepang akan terus dikawal agar transfer keterampilan dan etos kerja dapat dibawa pulang oleh tenaga kerja yang kembali ke desa setelah masa kontrak selesai.
Sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijajaki sebagai pasar potensial bagi produk pangan desa, termasuk hasil budidaya ikan nila, sekaligus memperluas dampak sosial koperasi tanpa menambah beban subsidi pemerintah. Diversifikasi delapan unit usaha yang sudah berjalan, ditambah rencana stadion mini dan perluasan konveksi, menjadi strategi agar koperasi tidak bergantung pada satu sumber pendapatan maupun pada dana hibah pemerintah semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi koperasi multi-usaha terintegrasi KDMP Ranjeng berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Integrasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial ke dalam koperasi memastikan bantuan pemerintah dikelola secara kolektif dan berkelanjutan, bukan habis sekali pakai. |
86 KPM Desa Ranjeng terintegrasi dari total 84.000 KPM se-Kabupaten Serang |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Gerai sembako, kemitraan dengan Bulog, dan budidaya ikan nila di sepuluh empang desa memperkuat ketersediaan pangan terjangkau dan bergizi bagi warga. |
10 empang budidaya ikan nila aktif sebagai sumber pangan dan pendapatan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Delapan unit usaha koperasi menciptakan lapangan kerja lokal, sementara kerja sama dengan Pemerintah Jepang membuka peluang kerja formal luar negeri bagi pemuda desa. |
Kuota hingga 2.000 tenaga kerja pertanian ke Jepang; omzet ~Rp150 juta/bulan |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Model koperasi multi-usaha terintegrasi dengan gedung sendiri membuktikan desa mampu membangun infrastruktur ekonomi mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dana hibah. |
8 unit usaha terintegrasi beroperasi dalam satu manajemen koperasi |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi dengan Pertamina, Bulog, Pupuk Indonesia, Bank BJB, PT Pos Indonesia, dan Pemerintah Jepang menunjukkan model kemitraan multipihak lintas sektor dan lintas negara. |
6 mitra strategis aktif (Pertamina, Bulog, Pupuk Indonesia, BJB, Pos Indonesia, Jepang) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model koperasi multi-usaha terintegrasi dengan kemitraan BUMN ini berpotensi direplikasi oleh 326 KDMP lain di seluruh Kabupaten Serang, meski data terbaru menunjukkan baru sebagian kecil yang benar-benar beroperasi penuh akibat kendala lahan dan permodalan [5]. KDMP Desa Ranjeng siap menjadi rujukan bagi koperasi desa baru yang ingin mempelajari manajemen kemitraan, diversifikasi usaha bertahap, dan strategi membangun kepercayaan anggota, dengan prasyarat minimum berupa ketersediaan lahan atau gedung awal, kepengurusan yang aktif, dan kesediaan menjalin kemitraan dengan distributor besar.
Strategi scale up dilakukan dengan memperluas area layanan sembako dan gas LPG ke desa tetangga yang belum memiliki fasilitas serupa, serta merancang digitalisasi layanan koperasi melalui aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi simpan pinjam dan belanja anggota dari mana saja. Program integrasi 84.000 keluarga penerima manfaat bansos se-Kabupaten Serang ke dalam KDMP, yang diarahkan langsung tiga menteri kabinet pada Februari 2026, membuka jalur scale up berskala kabupaten yang jauh melampaui kapasitas satu desa [6].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Kabupaten Serang, “Peluncuran 80 Ribu KDMP, Desa Ranjeng, Kabupaten Serang Jadi Percontohan Tingkat Nasional,” serangkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://serangkab.go.id/berita/peluncuran-80-ribu-kdmp-desa-ranjeng-kabupaten-serang-jadi-percontohan-tingkat-nasional
[2] Biem.co, “Peluncuran 80 Ribu KDMP, Desa Ranjeng, Kabupaten Serang Jadi Percontohan Tingkat Nasional,” biem.co, 23 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.biem.co/read/2025/07/23/109314/kdmp-ranjeng-serang-percontohan-nasional/
[3] Tribun Banten, “Cerita Ketua Kopdes Merah Putih Ranjeng, Punya Banyak Program Hingga Jadi Percontohan Nasional,” banten.tribunnews.com, 18 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://banten.tribunnews.com/2025/07/18/cerita-ketua-kopdes-merah-putih-ranjeng-punya-banyak-program-hingga-jadi-percontohan-nasional
[4] Polten, “Koperasi Desa Merah Putih Ranjeng, Perkuat Ekonomi Desa untuk Masyarakat Sejahtera,” polten.co.id. [Online]. Tersedia: https://polten.co.id/koperasi-desa-merah-putih-ranjeng-perkuat-ekonomi-desa-untuk-masyarakat-sejahtera/
[5] Menara Today, “Kabid Usaha KDMP Desa Ranjeng Ciruas Mengundurkan Diri,” menaratoday.com, Mei 2026. [Online]. Tersedia: https://www.menaratoday.com/2026/05/kabid-usaha-kdmp-desa-ranjeng-ciruas.html
[6] Antara News Banten, “Perkuat Ekonomi Serang, Mensos Arahkan 84 Ribu KPM Gabung Koperasi,” banten.antaranews.com, 24 Feb. 2026. [Online]. Tersedia: https://banten.antaranews.com/berita/373430/perkuat-ekonomi-serang-mensos-arahkan-84-ribu-kpm-gabung-koperasi
[7] Sekretariat Presiden Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” presidenri.go.id, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmikan-kelembagaan-80-081-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih/
oleh Tim Inovasi Desa | 20 Mar 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Metuk di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, resmi berdiri pada 14 Oktober 2025 dengan mengintegrasikan berbagai unit usaha — gerai sembako, apotek, klinik desa, toko pertanian, gudang logistik, toko kantor, hingga produksi air mineral lokal — dalam satu manajemen koperasi [1]. Di bawah kepemimpinan Manajer Sumono dan dukungan Kepala Desa Wukir Santoso, koperasi ini dibangun dengan modal swadaya anggota sebesar Rp4,9 miliar, bukan dari pinjaman bank maupun Dana Desa [2]. Inisiatif ini bertujuan menekan biaya hidup warga melalui penyediaan barang murah sekaligus membuka akses pasar bagi produk UMKM lokal, termasuk obat herbal ekstrak Calung, yang selama ini kesulitan bersaing dengan produk pabrikan [1]. Hanya dua belas hari sejak berdiri, KDMP Metuk mencatat omzet sekitar Rp125 juta dengan laba sekitar Rp21 juta, dan terus tumbuh hingga sekitar Rp191 juta per bulan pada Januari 2026 [3]. Pada 26 Oktober 2025, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengunjungi dan mengapresiasi KDMP Metuk sebagai koperasi yang dapat menjadi percontohan bagi koperasi desa lain [2].
Latar Belakang
Desa Metuk di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, memiliki potensi pertanian dan UMKM yang cukup besar, namun kerap terkendala akses pasar dan dominasi produk pabrikan di pasaran. Warga desa juga dihadapkan pada fluktuasi harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gas LPG yang kerap melampaui harga eceran tertinggi, sehingga biaya hidup masyarakat pedesaan cenderung meningkat sementara pendapatan pelaku usaha kecil relatif stagnan.
Kebutuhan akan wadah ekonomi yang mampu memangkas rantai distribusi panjang dan berpihak pada warga desa menjadi mendesak. Pelaku UMKM lokal, termasuk produsen obat herbal ekstrak Calung dan produk keripik, membutuhkan etalase yang strategis untuk memasarkan produk mereka tanpa harus bersaing langsung dengan pemain ritel besar. Ancaman jeratan pinjaman daring dan rentenir turut mengharuskan hadirnya lembaga keuangan mikro yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Peluang mengonsolidasikan kekuatan belanja warga dan potensi produksi desa muncul seiring program nasional pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. KDMP Metuk resmi berdiri pada 14 Oktober 2025, dan hanya dua belas hari kemudian, pada 26 Oktober 2025, dikunjungi langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Bupati Boyolali Agus Irawan dan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah [2]. Tantangan utamanya adalah membangun kepercayaan masyarakat agar mau menanamkan modal sendiri dan berbelanja di toko milik mereka sendiri demi kemajuan bersama.
Inovasi yang Diterapkan
Di bawah kepemimpinan Sumono dan dukungan Kepala Desa Wukir Santoso, KDMP Metuk menerapkan model koperasi terintegrasi yang menyediakan layanan menyeluruh bagi kebutuhan warga. Inovasi ini diterjemahkan dari semangat gotong royong ke dalam manajemen bisnis yang lebih terstruktur, di mana koperasi tidak hanya sekadar simpan pinjam, tetapi memiliki unit usaha riil seperti gerai sembako, apotek, klinik kesehatan, toko pertanian, dan produksi air mineral lokal [1]. Koperasi bertindak sebagai off-taker yang membeli hasil pertanian langsung dari petani Metuk dan menjualnya kembali ke warga dengan harga lebih terjangkau.
Penerapan inovasi dilakukan dengan membangun infrastruktur fisik di jalur strategis Mojosongo–Tlatar untuk menarik minat konsumen dari dalam maupun luar desa. Gerai koperasi didesain menyerupai minimarket modern, dengan rak khusus yang memprioritaskan produk UMKM lokal seperti keripik singkong dan obat herbal ekstrak Calung. Sistem pembayaran digital QRIS diterapkan untuk memudahkan transaksi dan menjangkau konsumen yang lebih muda.
Inovasi ini bekerja dengan memangkas sebagian jalur distribusi barang melalui kerja sama dengan distributor besar, sehingga harga jual ke anggota bisa lebih murah dibandingkan pasar konvensional. Keuntungan usaha dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha dan peningkatan layanan kesehatan di klinik desa, menjadikan KDMP Metuk sebagai model ekosistem ekonomi lokal di mana uang warga berputar kembali untuk kepentingan warga.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembentukan koperasi dimulai dengan sosialisasi intensif secara door-to-door dan pertemuan tingkat RT untuk membangun kepercayaan masyarakat yang sempat skeptis terhadap model koperasi lama. Tim pengelola bersama pemerintah desa meyakinkan warga bahwa modal yang dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib khusus, dan penyertaan modal anggota akan dikelola secara transparan, hingga terkumpul modal swadaya sebesar Rp4,9 miliar tanpa melibatkan pinjaman bank maupun Dana Desa [2].
Pengelola menetapkan harga gas LPG dan sembako di bawah harga pasar sejak awal operasional untuk menarik kunjungan warga. Respons pasar yang tinggi membuat sebagian stok barang cepat habis pada minggu-minggu awal, sehingga manajemen harus mempercepat siklus pengadaan dan restock barang dari perkiraan awal. Pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi pengelola bahwa strategi harga murah untuk menarik trafik awal perlu diimbangi perencanaan rantai pasok yang lebih matang sejak hari pertama, agar kekosongan stok tidak mengecewakan pelanggan yang baru saja membangun kepercayaan pada koperasi.
Tantangan regulasi dan perizinan yang sempat menjadi hambatan diatasi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah hingga mendapatkan legalitas penuh. Produk UMKM lokal yang masuk ke gerai dikurasi dengan standar tertentu, seperti obat herbal yang wajib memiliki izin edar, untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dijual koperasi.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah membangun kepercayaan warga yang sempat skeptis terhadap koperasi, mengingat pengalaman buruk sebagian masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam konvensional di masa lalu. Pengurus memitigasinya melalui sosialisasi door-to-door dan pertemuan tingkat RT yang intensif, serta transparansi pengelolaan modal sejak tahap penghimpunan dana [2].
Tantangan operasional berupa lonjakan permintaan yang melebihi ekspektasi awal sempat membuat stok barang cepat habis, sebagaimana disebutkan pada bagian Proses Penerapan Inovasi. Pengelola mengatasinya dengan mempercepat siklus pengadaan barang, meski hal ini menunjukkan bahwa perencanaan rantai pasok masih perlu terus disempurnakan seiring pertumbuhan permintaan.
Tantangan struktural yang lebih luas terlihat dari konteks Kabupaten Boyolali secara keseluruhan, di mana dari target pembentukan KDMP di seluruh desa, sekitar 250 KDMP telah terbangun sementara 17 desa lain masih terkendala status lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang membatasi pembangunan gedung koperasi [4]. KDMP Metuk relatif lebih beruntung karena berhasil membangun infrastruktur fisik representatif sejak awal, namun tantangan lahan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan Metuk belum tentu mudah direplikasi seluruh desa dengan kondisi lahan yang sama.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Sumono sebagai Manajer yang menekankan prinsip kemandirian warga, sebagaimana ia sampaikan sendiri: “Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Bagi kita tantangan bukanlah halangan melainkan sesuatu yang harus kita hadapi dan selesaikan” [1]. Dukungan penuh Kepala Desa Wukir Santoso, yang telah menjabat sejak 2013, turut memperkuat legitimasi kelembagaan koperasi di mata warga.
Faktor kedua adalah modal sosial berupa kesediaan warga menghimpun dana sendiri hingga Rp4,9 miliar tanpa bergantung pada bank atau Dana Desa, menunjukkan tingkat kepercayaan kolektif yang tinggi sejak tahap awal [2]. Dukungan Bupati Boyolali Agus Irawan yang memberikan subsidi operasional Rp1 juta per KDMP yang beroperasi, serta apresiasi langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebut koperasi desa “kembali menjadi soko guru perekonomian”, turut memperkuat momentum dan legitimasi eksternal KDMP Metuk [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum koperasi berdiri, warga Desa Metuk menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses pasar bagi produk UMKM lokal tanpa wadah ekonomi kolektif yang terorganisir. Setelah KDMP Metuk beroperasi sejak 14 Oktober 2025, omzet mencapai sekitar Rp125 juta dengan laba sekitar Rp21 juta hanya dalam dua belas hari pertama, dan terus bertumbuh hingga sekitar Rp191 juta per bulan pada Januari 2026, dengan jumlah anggota lebih dari 700 orang [1], [3].
Secara kualitatif, UMKM lokal seperti produsen obat herbal ekstrak Calung dan keripik singkong kini memiliki etalase penjualan yang lebih pasti melalui gerai koperasi. Keberadaan koperasi ini juga menumbuhkan rasa memiliki warga Desa Metuk terhadap pusat perbelanjaan dan layanan kesehatan yang mereka bangun sendiri.
Pengakuan datang dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengapresiasi KDMP Metuk sebagai contoh nyata koperasi desa yang berjalan sehat [2]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah diresmikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Metuk pada Januari 2026, fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis yang turut membuka lapangan kerja dan peluang bagi UMKM lokal, momentum yang tidak lepas dari geliat ekonomi yang telah dibangun KDMP Metuk sebelumnya [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal KDMP Metuk sebesar Rp4,9 miliar sepenuhnya bersumber dari swadaya anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib khusus, dan penyertaan modal, tanpa melibatkan pinjaman bank maupun Dana Desa [2]. Pemerintah Kabupaten Boyolali di bawah Bupati Agus Irawan melengkapi dukungan ini dengan subsidi operasional sebesar Rp1 juta per KDMP yang telah beroperasi.
Model bisnis koperasi bertumpu pada diversifikasi unit usaha yang saling menopang — gerai sembako, apotek, klinik desa, toko pertanian, gudang logistik, toko kantor, dan produksi air mineral lokal — dengan omzet yang tumbuh dari sekitar Rp125 juta pada dua belas hari pertama menjadi sekitar Rp191 juta per bulan dalam beberapa bulan operasional [3]. Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan dikembalikan kepada anggota, sementara margin dari penjualan sembako dan layanan lain menjadi sumber pendapatan utama yang menopang keberlanjutan operasional tanpa bergantung pada subsidi pemerintah semata.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman KDMP Metuk menunjukkan bahwa keputusan menghimpun modal murni dari swadaya anggota, alih-alih mengandalkan pinjaman bank atau Dana Desa, adalah keputusan kunci yang tepat untuk membangun rasa kepemilikan kolektif warga sejak tahap paling awal. Keputusan menetapkan harga di bawah pasar sejak hari pertama juga efektif menarik trafik kunjungan awal, meski konsekuensinya perlu diantisipasi dengan perencanaan stok yang lebih matang.
Jika memulai dari awal, sistem pengadaan dan restock barang idealnya sudah dirancang dengan skenario permintaan tinggi sejak hari pertama, bukan menyusul setelah stok cepat habis di minggu-minggu awal operasional. Perencanaan rantai pasok yang matang sejak awal dapat mengurangi risiko kekecewaan pelanggan baru yang datang namun tidak menemukan barang yang dicari.
Bagi KDMP atau koperasi desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktis terpenting adalah membangun kepercayaan warga melalui sosialisasi langsung dan transparansi pengelolaan modal sejak tahap penghimpunan dana, mengurasi produk UMKM lokal yang masuk gerai dengan standar kualitas yang jelas, dan menyiapkan rantai pasok yang cukup tangguh menghadapi lonjakan permintaan pada masa awal operasional.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Metuk difokuskan pada penguatan kemitraan dengan distributor besar untuk menjamin ketersediaan barang dengan harga bersaing bagi anggota. Pengelola berencana mengembangkan aplikasi digital khusus yang memungkinkan anggota memesan barang secara daring untuk meningkatkan kenyamanan belanja, sekaligus mendukung koordinasi dengan program Makan Bergizi Gratis yang kini juga hadir di Desa Metuk melalui SPPG [5].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada struktur pengelolaan formal di bawah Manajer Sumono yang bekerja bersama Pemerintah Desa, sehingga keberlanjutan koperasi tidak bergantung pada satu figur semata. Pelatihan rutin bagi pengurus dan karyawan direncanakan agar manajemen mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis ritel yang terus berubah.
Rencana pendapatan mandiri diarahkan pada diversifikasi unit usaha ke sektor jasa keuangan dan logistik, dengan sebagian keuntungan usaha disisihkan untuk dana cadangan dan pengembangan fasilitas sosial desa. Koperasi berkomitmen menjaga harga yang kompetitif sebagai nilai tawar utama dalam menghadapi persaingan dengan ritel modern berjejaring, tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi Pemkab Boyolali untuk keberlangsungan jangka panjang.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi koperasi terintegrasi KDMP Metuk berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Harga sembako dan LPG di bawah pasar serta akses permodalan mikro meringankan beban pengeluaran warga berpenghasilan rendah. |
Lebih dari 700 anggota terlayani; omzet tumbuh dari Rp125 juta menjadi Rp191 juta/bulan |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Gerai sembako, toko pertanian, dan koordinasi dengan SPPG program Makan Bergizi Gratis memperkuat akses pangan bergizi bagi warga desa. |
SPPG Desa Metuk beroperasi sejak Januari 2026 mendukung program MBG |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Unit klinik dan apotek desa yang dikelola koperasi memperluas akses layanan kesehatan dasar yang terjangkau bagi warga. |
Klinik dan apotek desa beroperasi sebagai unit usaha KDMP |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Diversifikasi unit usaha koperasi membuka lapangan kerja lokal dan memperluas akses pasar bagi UMKM seperti obat herbal Calung dan keripik singkong. |
Produk UMKM lokal terpajang di etalase koperasi dengan kurasi standar kualitas |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara warga, Pemerintah Desa Metuk, Pemkab Boyolali, dan Kementerian Koperasi menunjukkan model kemitraan multipihak dalam membangun ekonomi desa. |
Subsidi operasional Rp1 juta/KDMP dari Pemkab Boyolali; kunjungan apresiasi Menkop |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model bisnis KDMP Metuk yang mengintegrasikan layanan sembako, kesehatan, dan pertanian ini berpotensi direplikasi oleh koperasi desa lain di Kabupaten Boyolali, meski konteks regional menunjukkan tantangan nyata: dari target pembentukan KDMP di seluruh desa Boyolali, sekitar 250 KDMP telah terbangun sementara 17 desa lain masih terkendala status lahan LSD dan LP2B [4]. Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi meliputi ketersediaan lahan atau gedung awal, kesediaan warga menghimpun modal swadaya, dan pengurus yang mampu membangun kepercayaan warga sejak tahap sosialisasi.
Strategi scale up dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pasar produk lokal Metuk ke jaringan koperasi desa lain di Boyolali, serta meningkatkan kapasitas gudang logistik untuk menampung stok barang dalam jumlah lebih besar guna mendapatkan harga pembelian yang lebih kompetitif dari distributor. Pemerintah daerah dapat mempercepat replikasi dengan terus memberikan subsidi operasional dan menyelesaikan kendala status lahan yang masih menghambat pembangunan gedung KDMP di puluhan desa lain.
Daftar Pustaka
[1] IDN Times Jateng, “Dua Minggu Berdiri, Omset Kopdes Merah Putih Metuk Tembus Rp125 Juta,” jateng.idntimes.com. [Online]. Tersedia: https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/dua-minggu-berdiri-omset-kopdes-merah-putih-metuk-tembus-rp125-juta-00-sjhm7-4636vz
[2] Fokus Jateng, “Menkop Mengapresiasi KDMP Metuk Boyolali, Wujud Nyata Lahirnya Ekonomi Berdikari,” fokusjateng.com, 26 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.fokusjateng.com/2025/10/26/menkop-mengapresiasi-kdmp-metuk-boyolali-wujud-nyata-lahirnya-ekonomi-berdikari/
[3] Investor.id, “Koperasi Desa Merah Putih Boyolali Raup Omzet Rp191 Juta/Bulan,” investor.id. [Online]. Tersedia: https://investor.id/multimedia/429783/koperasi-desa-merah-putih-boyolali-raup-omzet-rp191-jutabulan
[4] Espos.id, “250 KDMP di Boyolali Terbangun, 17 Desa Terkendala Lahan,” solopos.espos.id. [Online]. Tersedia: https://solopos.espos.id/250-kdmp-di-boyolali-terbangun-17-desa-terkendala-lahan-2197663
[5] Tribrata News Boyolali, “Kapolsek Mojosongo Hadiri Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Metuk,” tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id, Feb. 2026. [Online]. Tersedia: https://tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id/2026/02/09/kapolsek-mojosongo-hadiri-peresmian-satuan-pelayanan-pemenuhan-gizi-sppg-metuk/
oleh Tim Inovasi Desa | 7 Mar 2026 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, menghadirkan inovasi pembangunan gedung serba guna sebagai strategi memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) [1]. Inovasi ini memanfaatkan Tanah Kas Desa seluas 1,1 hektare di pinggir jalan raya agar tidak hanya menjadi aset diam, tetapi berubah menjadi ruang ekonomi yang produktif. Gagasan ini digagas Kepala Desa Dodik Suprayogi, yang meyakini pembangunan fisik desa perlu terhubung langsung dengan strategi peningkatan pendapatan, bukan sekadar fasilitas tanpa nilai ekonomi [2]. Gedung satu lantai berukuran 16×35 meter ini dirancang untuk melayani olahraga bulu tangkis, acara pernikahan, dan berbagai kegiatan sosial, dengan pembangunan dimulai lewat peletakan batu pertama pada 8 Mei 2023 setelah gagasan ini sempat tertunda tiga tahun akibat pandemi Covid-19 [1]. Melalui skema sewa yang dikelola BUMDes, desa menyiapkan sumber pemasukan baru yang berkelanjutan sekaligus menghadirkan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, dengan total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar dan ditargetkan rampung pada 2025 [3].
Latar Belakang
Desa Kepatihan berada di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 3,71 kilometer persegi dan jumlah penduduk 7.872 jiwa yang terdiri atas 4.026 laki-laki dan 3.846 perempuan [5]. Sebagai desa penyangga kawasan perkotaan yang terus berkembang mengikuti dinamika sekitar Surabaya, pertumbuhan kegiatan warga memunculkan kebutuhan ruang bersama yang layak, luas, dan mudah dijangkau untuk berbagai kepentingan sosial maupun ekonomi.
Sebelum inovasi ini dijalankan, desa belum memiliki gedung serba guna yang dapat menampung aktivitas masyarakat secara terpusat. Warga masih mengandalkan tempat terbatas, meminjam lokasi lain, atau menggunakan ruang yang kurang memadai untuk acara bersama.
Di sisi lain, pemerintah desa melihat peluang besar dari keberadaan Tanah Kas Desa seluas 1,1 hektare di pinggir jalan raya, tepat di area lapangan sepak bola Desa Kepatihan. Lokasi yang strategis itu memberi keyakinan bahwa aset desa dapat dikembangkan menjadi fasilitas yang bermanfaat sekaligus menghasilkan pendapatan desa secara berkelanjutan. Gagasan itu sebenarnya sudah masuk dalam APBDes dan RPJMDes pada 2020, namun pandemi Covid-19 menahan langkah desa, sehingga rencana yang sudah disusun harus menunggu waktu yang lebih aman dan realistis untuk dijalankan [1], [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembangunan gedung serba guna di atas lahan desa yang sebelumnya belum dioptimalkan sebagai sumber PADes. Pemerintah Desa Kepatihan tidak berhenti pada gagasan fisik bangunan, tetapi merancangnya sebagai unit layanan ekonomi desa [3], [4].
Gedung dibangun satu lantai dengan lebar 16 meter dan panjang 35 meter. Fungsinya disiapkan untuk lapangan badminton, sarana wedding, dan kegiatan umum lain yang bisa disewakan kepada masyarakat desa maupun pengguna dari luar wilayah. Cara kerjanya sederhana, tetapi strategis: pemerintah desa membangun asetnya secara bertahap, lalu menyerahkan pengelolaan operasional kepada BUMDes agar pemanfaatannya lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada pemasukan desa [1]. Yang membedakan pendekatan ini dari pembangunan fasilitas umum konvensional adalah gedung tidak hanya hadir sebagai bangunan baru, melainkan diposisikan sebagai simpul kegiatan warga, tempat bertemunya layanan publik dan aktivitas ekonomi dalam satu ruang yang dapat terus berputar memberi manfaat.
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan inovasi ini dimulai dari pembacaan kebutuhan desa dan pemetaan potensi aset yang tersedia. Pemerintah desa melihat bahwa pembangunan fasilitas umum akan lebih bermakna jika sejak awal dihubungkan dengan strategi peningkatan PADes. Gagasan ini masuk dalam dokumen perencanaan desa pada 2020, mencakup APBDes dan RPJMDes tahun tersebut [2].
Realisasi belum bisa dilakukan karena pandemi Covid-19 yang melanda tak lama setelah rencana ini disusun. Masa penundaan selama sekitar tiga tahun itu justru menjadi ruang evaluasi, sehingga desa dapat menata kembali prioritas, tahapan anggaran, dan arah pemanfaatan gedung sebelum benar-benar merealisasikannya — sebuah koreksi penting dari rencana awal yang sempat dirancang untuk dieksekusi lebih cepat pada 2020, namun ternyata baru bisa dimulai tiga tahun kemudian setelah kondisi memungkinkan.
Saat kondisi memungkinkan, pembangunan dimulai secara bertahap lewat peletakan batu pertama pada 8 Mei 2023, dengan dukungan anggaran desa tahun tersebut sebesar Rp162 juta untuk fondasi dan pilar [1], [2]. Tahap awal ini menjadi penanda bahwa desa memilih melangkah realistis, bukan menunggu anggaran besar tersedia sekaligus. Metode bertahap dipilih agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan desa secara mendadak, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan desain, menghitung kebutuhan lanjutan, dan menjaga dukungan masyarakat selama proses berlangsung.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah menjaga konsistensi rencana setelah sempat tertunda selama tiga tahun akibat pandemi Covid-19, mengingat rencana yang tertunda terlalu lama berisiko kehilangan momentum dukungan anggaran maupun dukungan warga. Pemerintah desa mengatasinya dengan memanfaatkan masa penundaan sebagai ruang evaluasi, menata ulang prioritas dan tahapan anggaran sebelum benar-benar memulai konstruksi pada 2023.
Tantangan eksternal berupa kebutuhan investasi besar senilai Rp2,2 miliar yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus dari anggaran desa tahunan turut menjadi kendala. Pemerintah desa memitigasi hal ini dengan menerapkan sistem anggaran multiyears, membangun gedung secara bertahap mulai dari fondasi dan pilar senilai Rp162 juta pada 2023, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan desa secara mendadak [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh keberanian pemerintah desa dalam mengubah cara pandang terhadap aset desa. Tanah Kas Desa tidak lagi dilihat sebatas cadangan ruang, tetapi sebagai modal ekonomi yang bisa dikelola untuk kepentingan publik.
Faktor penting lainnya adalah dukungan kolektif dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan masyarakat [3]. Dukungan itu menjaga legitimasi program, memudahkan proses pembangunan, dan memperkuat rasa memiliki terhadap gedung yang sedang dibangun. Peran Pemerintah Kecamatan Menganti di bawah Camat Gunawan Purna Atmaja juga memberi dorongan moral dan administratif bagi desa, yang menyebut inovasi ini berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain [3]. Ketika dukungan lintas unsur hadir, inovasi tidak berjalan sebagai proyek kepala desa semata, melainkan sebagai agenda bersama untuk masa depan desa. BUMDes menjadi faktor kunci berikutnya karena diproyeksikan mengelola gedung secara operasional, agar bangunan tidak berhenti sebagai aset fisik, tetapi hidup sebagai unit usaha desa yang mampu menghasilkan nilai tambah.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini dijalankan, Tanah Kas Desa seluas 1,1 hektare di pinggir jalan raya hanya berfungsi sebagai lapangan sepak bola tanpa nilai ekonomi tambahan bagi desa. Setelah pembangunan dimulai pada 2023, lahan yang sama kini dikembangkan menjadi gedung serba guna satu lantai berukuran 16×35 meter, dengan tahap awal senilai Rp162 juta untuk fondasi dan pilar [1].
Secara perencanaan, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar dan ditargetkan selesai pada 2025, menunjukkan bahwa desa menyiapkan investasi jangka panjang, bukan proyek sesaat yang berhenti pada pekerjaan awal [3].
Secara kualitatif, dampak inovasi ini sudah terasa dalam bentuk optimisme dan kepercayaan warga terhadap arah pembangunan desa, karena masyarakat melihat pemerintah desa berupaya menghadirkan fasilitas yang berguna langsung bagi kehidupan sosial sehari-hari. Jika operasional berjalan sesuai rencana, gedung ini akan memberi manfaat ganda: warga memperoleh ruang kegiatan yang layak, sementara desa memperoleh peluang pemasukan baru dari sewa kegiatan olahraga, hajatan, dan acara umum lainnya. Inovasi ini juga memperlihatkan efisiensi pemanfaatan aset desa, karena daripada membiarkan lahan strategis tetap pasif secara ekonomi, desa mengolahnya menjadi infrastruktur sosial-ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian fiskal desa pada masa depan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pembangunan gedung serba guna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan sistem multiyears, di mana tahap pertama pada 2023 senilai Rp162 juta dialokasikan khusus untuk fondasi dan pilar, sementara total kebutuhan anggaran hingga selesai diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar hingga 2025 [1], [3]. Skema bertahap ini memungkinkan desa membiayai proyek besar tanpa membebani APBDes tahunan secara sekaligus.
Model bisnisnya berbasis skema sewa yang dikelola BUMDes setelah gedung rampung, mencakup penyewaan lapangan badminton, ruang untuk acara pernikahan, dan kegiatan umum lain kepada warga desa maupun pengguna dari luar wilayah. Pendapatan sewa ini diproyeksikan menjadi sumber PADes baru yang berkelanjutan, sekaligus menutup biaya perawatan gedung ke depan.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Desa Kepatihan menunjukkan bahwa keputusan menghubungkan pembangunan fasilitas fisik dengan strategi peningkatan PADes sejak tahap perencanaan awal, alih-alih membangun gedung sekadar sebagai fasilitas sosial tanpa nilai ekonomi, adalah keputusan kunci yang tepat karena memastikan aset desa memberi manfaat ganda.
Jika memulai dari awal, desa dapat mempertimbangkan skema anggaran multiyears sejak tahap perencanaan 2020, bukan menunggu situasi pandemi mereda terlebih dahulu, meski dalam konteks pandemi Covid-19 penundaan tersebut memang tidak terhindarkan. Pembelajaran penting dari pengalaman ini adalah inovasi desa memerlukan daya tahan kelembagaan, bukan hanya ide yang baik, karena rencana yang baik sekalipun bisa tertunda bertahun-tahun oleh keadaan di luar kendali desa.
Bagi desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah memetakan aset tanah kas desa yang strategis namun belum produktif, merancang skema anggaran bertahap agar pembangunan tidak membebani APBDes tahunan, serta menyiapkan BUMDes sejak awal sebagai pengelola operasional agar gedung tidak berhenti sebagai aset fisik semata.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini bergantung pada dua hal utama, yaitu penyelesaian pembangunan sesuai tahapan dan pengelolaan profesional setelah gedung beroperasi. Karena itu, desa perlu menjaga disiplin perencanaan anggaran dan kualitas konstruksi hingga target selesai pada 2025 tercapai.
Setelah bangunan siap, BUMDes harus menyusun tata kelola yang jelas, termasuk jadwal sewa, tarif layanan, biaya perawatan, dan sistem pemesanan. Langkah ini penting agar gedung tetap terawat, ramai digunakan, dan benar-benar menghasilkan PADes. Mekanisme regenerasi kepengurusan BUMDes turut penting agar pengelolaan gedung tidak bergantung pada satu kepala desa atau satu periode kepengurusan tertentu, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang berjalan lintas periode.
Strategi keberlanjutan juga perlu memasukkan promosi layanan kepada warga dan komunitas sekitar. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan gedung, semakin besar peluang desa menjaga arus pemasukan dan memperpanjang manfaat sosial bangunan tersebut.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pembangunan gedung serba guna di Desa Kepatihan berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Fasilitas lapangan badminton dalam gedung serba guna mendukung akses warga terhadap sarana olahraga dan kebugaran. |
1 lapangan badminton tersedia dalam gedung serba guna |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan gedung oleh BUMDes menciptakan unit usaha desa baru yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa dari skema sewa. |
Target PADes baru dari sewa gedung serba guna |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan gedung serba guna dengan skema anggaran multiyears menjadi inovasi infrastruktur sosial-ekonomi desa. |
Gedung 16×35 meter dibangun bertahap hingga 2025 |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Ketersediaan ruang publik terpusat mendukung kebutuhan sosial warga di kawasan penyangga perkotaan yang terus berkembang. |
1 ruang publik terpadu untuk olahraga, hajatan, dan kegiatan sosial |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Dukungan kolektif perangkat desa, BPD, LPMD, masyarakat, dan Pemerintah Kecamatan Menganti memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. |
4 unsur (Pemdes, BPD, LPMD, kecamatan) mendukung aktif |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Kepatihan dapat direplikasi oleh desa lain yang memiliki aset tanah strategis tetapi belum produktif. Kuncinya bukan pada besarnya anggaran awal, melainkan pada keberanian menyusun fungsi ekonomi aset sejak tahap perencanaan.
Scale up dapat dilakukan dengan mengembangkan gedung serba guna sebagai pusat kegiatan terpadu desa. Selain olahraga dan hajatan, desa lain dapat menambahkan pelatihan kerja, pameran UMKM, layanan komunitas, dan agenda kepemudaan sesuai kebutuhan lokal. Pengalaman Kepatihan menunjukkan bahwa inovasi desa tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi. Terobosan yang kuat justru bisa lahir dari kemampuan mengelola aset yang sudah ada menjadi mesin manfaat ekonomi dan sosial bagi warga, sebagaimana diakui Camat Menganti yang menilai inovasi ini berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya [3].
Daftar Pustaka
[1] SurabayaPost, “Pemdes Kepatihan Bangun Gedung Serbaguna Dengan Sistem Anggaran Multiyears,” surabayapost.id. [Online]. Tersedia: https://surabayapost.id/pemdes-kepatihan-bangun-gwdung-serbaguna-dengan-sistem-anggaran-multiyears/
[2] Kabar Jawa Timur, “Tingkatkan PADes, Pemdes Kepatihan Menganti Bangun Gedung Serbaguna,” kabarjawatimur.com. [Online]. Tersedia: https://kabarjawatimur.com/tingkatkan-pades-pemdes-kepatihan-menganti-bangun-gedung-serbaguna/
[3] Cahaya Pena, “Inovasi Pemdes Kepatihan Melalui Pembangunan Gedung Sarana Olahraga,” cahayapena.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.cahayapena.co.id/metro-jatim/inovasi-pemdes-kepatihan-melalui-pembangunan-gedung-sarana-olahraga.html
[4] Cakrawala, “Gali Peningkatan PADes, Desa Kepatihan Gresik Bangun Gedung Serbaguna,” cakrawala.co. [Online]. Tersedia: https://www.cakrawala.co/peristiwa/7758713469/gali-peningkatan-pades-desa-kepatihan-gresik-bangun-gedung-serbaguna
[5] Kontributor Wikipedia, “Kepatihan, Menganti, Gresik,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatihan,_Menganti,_Gresik
oleh Tim Inovasi Desa | 6 Mar 2026 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, meluncurkan Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan atau Pecel Tempe Mendoan sejak awal 2022 [1]. Program ini digagas Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan, perempuan pertama yang menjabat Kepala Desa Senggreng sejak terpilih lewat Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada Maret 2022 [5]. Inovasi ini menjawab persoalan warga desa yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang dengan jadwal padat, sehingga sulit meluangkan waktu mengurus dokumen kependudukan ke kantor desa maupun kecamatan [3]. Melalui skema jemput bola, petugas desa mendatangi rumah warga untuk mengambil berkas dan mengantarkan dokumen yang sudah selesai, mencakup akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak, hingga surat pindah [3]. Warga cukup menghubungi petugas lewat WhatsApp atau Ketua RT tanpa dipungut biaya sepeser pun [1]. Inovasi ini mendapat apresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan hadiah sepeda motor dari Bupati Malang untuk mendukung mobilitas petugas [2], [4].
Latar Belakang
Desa Senggreng terletak di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang yang memiliki jadwal aktivitas padat sejak pagi hingga petang [3]. Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan menjabat sejak Maret 2022 melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, menjadikannya kepala desa perempuan pertama sekaligus salah satu yang termuda di Kabupaten Malang saat itu [5].
Warga yang harus meninggalkan pekerjaan selama berjam-jam untuk mengurus dokumen kependudukan di kantor kecamatan berisiko kehilangan penghasilan harian yang penting bagi kebutuhan keluarga mereka. Keterbatasan waktu ini, ditambah kurangnya pemahaman warga mengenai prosedur dan persyaratan berkas, membuat sebagian warga enggan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran [3]. Persoalan ini berisiko menciptakan celah pendataan penduduk yang akurat, sekaligus menghambat akses warga terhadap berbagai program bantuan sosial pemerintah yang mensyaratkan dokumen kependudukan lengkap.
Momentum lahirnya inovasi muncul tak lama setelah Rendyta Witrayani Setyawan menjabat Kepala Desa Senggreng pada 2022, ketika ia menyadari banyak warga kesulitan mengurus dokumen karena benturan waktu kerja. Ia kemudian menginisiasi layanan jemput bola bernama Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan, disingkat Pecel Tempe Mendoan, agar warga tetap bisa bekerja sambil mengurus administrasi kependudukan [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah layanan jemput bola administrasi kependudukan bernama Pelayanan Cepat tanpa Meninggalkan Kerjoan, disingkat Pecel Tempe Mendoan [1]. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mendekatkan layanan kependudukan kepada warga yang tidak memiliki waktu luang mendatangi kantor desa maupun kecamatan. Layanan ini menempatkan petugas desa sebagai kurir sekaligus fasilitator dokumen, mendatangi rumah warga menggunakan sepeda motor operasional untuk mengambil dan mengantarkan berkas.
Warga cukup menghubungi petugas melalui WhatsApp atau menginformasikan kebutuhannya kepada Ketua RT setempat, lalu Kepala Desa atau petugas akan mendatangi rumah warga untuk memeriksa kelengkapan berkas [3]. Layanan ini mencakup pengurusan akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak, surat pindah, dan pencatatan sipil lainnya, dengan sebagian dokumen seperti surat pindah dapat selesai hanya dalam satu hari [3]. Seluruh layanan ini diberikan tanpa dipungut biaya.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penempatan kepala desa sendiri sebagai salah satu petugas lapangan yang turun langsung mendatangi rumah warga, bukan sekadar mendelegasikan tugas kepada staf. Pendekatan personal semacam ini membedakan Pecel Tempe Mendoan dari layanan jemput bola konvensional yang biasanya hanya dijalankan staf administrasi tanpa keterlibatan langsung pimpinan desa.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan menjadwalkan layanan jemput bola khusus pada hari Jumat, mendirikan pos layanan di sekolah-sekolah atau mengunjungi langsung rumah warga [1]. Warga tinggal mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi berkas persyaratan, dengan bantuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Malang yang turut dilibatkan dalam pelaksanaan layanan [1].
Jadwal layanan yang semula hanya tersedia setiap hari Jumat ternyata tidak mencukupi permintaan warga yang terus meningkat seiring meluasnya informasi tentang layanan ini. Pemerintah Desa Senggreng mengoreksi keterbatasan jadwal ini dengan memperluas layanan jemput bola menjadi tersedia setiap hari kerja, alih-alih membatasi hanya pada satu hari dalam seminggu [3]. Perluasan jadwal ini menjadi pembelajaran penting bahwa desain awal layanan publik perlu dievaluasi dan disesuaikan begitu permintaan riil warga melebihi kapasitas yang direncanakan.
Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, petugas membawanya untuk diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dengan waktu penyelesaian bervariasi tergantung jenis dokumen. Begitu dokumen selesai dicetak, petugas kembali mendatangi rumah warga untuk mengantarkan hasilnya, sehingga warga benar-benar tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka sama sekali [3].
Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya merancang jadwal layanan yang fleksibel sejak awal, atau setidaknya siap mengevaluasi dan memperluas jadwal begitu permintaan warga melampaui kapasitas awal. Replikator juga dapat mempertimbangkan pelibatan mahasiswa KKN sebagai tenaga tambahan pada masa-masa awal perintisan layanan, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan jadwal layanan yang semula hanya tersedia hari Jumat, sementara kebutuhan warga muncul kapan saja sepanjang minggu. Pemerintah Desa Senggreng memitigasi tantangan ini dengan memperluas jadwal layanan jemput bola menjadi setiap hari kerja [3].
Tantangan lain adalah keterbatasan armada dan tenaga petugas untuk menjangkau seluruh warga yang tersebar di berbagai penjuru desa dengan cepat. Dukungan sepeda motor operasional tambahan dari Bupati Malang turut memitigasi keterbatasan ini, memberikan sarana mobilitas yang lebih memadai bagi petugas untuk menjangkau rumah warga [4].
Tantangan eksternal berupa proses administrasi di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah desa tetap menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan penyelesaian dokumen. Petugas desa memitigasi hal ini dengan menjalin koordinasi rutin bersama dinas terkait agar permohonan warga dapat diproses tepat waktu.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah keteladanan Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan yang turun langsung mendatangi rumah warga sebagai petugas lapangan, bukan hanya memberi instruksi dari balai desa [3]. Keteladanan kepemimpinan semacam ini mendorong seluruh perangkat desa turut bekerja dengan semangat pelayanan yang sama.
Faktor kedua adalah dukungan lintas pihak, mulai dari mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang yang membantu pelaksanaan lapangan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang mempercepat proses administrasi [1]. Apresiasi dan bantuan sarana mobilitas dari Bupati Malang turut melengkapi dukungan lintas pihak ini [4]. Pengakuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut memperkuat legitimasi dan motivasi perangkat desa untuk terus mempertahankan kualitas layanan [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, warga harus meluangkan waktu kerja mereka untuk datang langsung ke kantor kecamatan, berisiko kehilangan penghasilan harian demi mengurus satu dokumen kependudukan. Setelah Pecel Tempe Mendoan berjalan, warga cukup menghubungi petugas lewat WhatsApp atau Ketua RT, dengan sebagian dokumen seperti surat pindah selesai hanya dalam satu hari tanpa warga perlu meninggalkan pekerjaan [3].
Pengakuan atas inovasi ini datang dari berbagai tingkatan, mulai dari hadiah sepeda motor operasional dari Bupati Malang pada September 2022 untuk mendukung mobilitas petugas [4]. Apresiasi terbuka juga datang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui unggahan media sosial resminya [2]. Program ini juga menjadi projek percontohan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang [1].
Momentum positif ini turut berlanjut ke capaian lain Desa Senggreng, termasuk status desa mandiri yang diraih kurang dari setahun sejak Rendyta menjabat. Kampung KB Jaya Manunggal di Desa Senggreng bahkan meraih gelar Kampung Keluarga Berkualitas terbaik tingkat nasional pada 2024 [6]. Rangkaian pencapaian ini menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola desa secara lebih luas.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Layanan Pecel Tempe Mendoan diberikan gratis kepada warga, dengan biaya operasional petugas dan armada ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senggreng [3]. Dukungan sepeda motor operasional tambahan dari Bupati Malang turut meringankan kebutuhan investasi awal untuk sarana mobilitas petugas [4].
Model layanan ini tidak dirancang menghasilkan pendapatan, melainkan berfungsi sebagai layanan publik dasar yang dibiayai penuh dari anggaran desa. Keberlanjutan pembiayaan ke depan bergantung pada konsistensi alokasi anggaran desa untuk pemeliharaan armada dan operasional petugas setiap tahun, sejalan dengan rencana Pemerintah Desa Senggreng menyiapkan skema anggaran khusus untuk pemeliharaan rutin layanan ini.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan kepala desa sendiri sebagai petugas lapangan yang turun langsung ke rumah warga, alih-alih hanya mendelegasikan kepada staf, terbukti menjadi keputusan kunci yang membangun kepercayaan dan antusiasme warga terhadap layanan ini. Keputusan memperluas jadwal dari hari Jumat saja menjadi setiap hari kerja juga terbukti penting untuk memenuhi permintaan warga yang terus bertambah.
Jika memulai dari awal, Pemerintah Desa Senggreng dapat mempertimbangkan langsung merancang jadwal layanan harian sejak tahap perintisan, bukan memulai dari jadwal terbatas satu hari dalam seminggu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar memperkirakan skala permintaan riil warga sebelum menetapkan jadwal layanan awal.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan menjalin kemitraan dengan mahasiswa KKN perguruan tinggi terdekat untuk mendukung tenaga lapangan pada tahap awal, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang. Membangun koordinasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sejak awal juga disarankan agar proses penerbitan dokumen tidak menjadi hambatan di luar kendali desa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Pecel Tempe Mendoan dijaga melalui skema anggaran khusus yang disiapkan Pemerintah Desa Senggreng untuk pemeliharaan rutin armada serta pelatihan berkala bagi petugas pelayanan. Sosialisasi rutin melalui pertemuan tingkat RT dan RW turut memastikan informasi layanan ini tetap merata ke seluruh warga dari waktu ke waktu.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada pelembagaan layanan jemput bola sebagai program resmi Pemerintah Desa Senggreng, bukan inisiatif pribadi Kepala Desa Rendyta Witrayani Setyawan semata. Layanan ini berpeluang tetap berjalan meski kepemimpinan desa berganti di masa depan, karena keterlibatan petugas dan staf desa lain dalam pelaksanaan sehari-hari memastikan program tidak bergantung pada satu individu saja.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem pelaporan mandiri yang mengintegrasikan kebutuhan warga dengan basis data internal desa secara otomatis. Kesadaran masyarakat yang terus tumbuh akan pentingnya dokumen kependudukan menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan program ini tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dorongan pemerintah desa semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pecel Tempe Mendoan Desa Senggreng berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kelembagaan yang tangguh hingga kesetaraan gender. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pemerataan akses layanan kependudukan bagi warga Desa Senggreng sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
Layanan jemput bola memastikan warga memiliki dokumen kependudukan lengkap, memperkuat basis data kependudukan yang akurat bagi pemerintah desa. |
Dokumen seperti surat pindah dapat selesai dalam satu hari tanpa warga harus datang ke kantor kecamatan. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Kepemimpinan Rendyta Witrayani Setyawan sebagai kepala desa perempuan pertama di Senggreng membuktikan perempuan dapat memimpin inovasi pelayanan publik yang berdampak luas. |
Program ini digagas dan dipimpin langsung oleh kepala desa perempuan sejak menjabat pada 2022. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Senggreng dengan mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan model kemitraan multipihak. |
Bupati Malang memberikan sepeda motor operasional dan Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi terbuka atas program ini. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, ketersediaan petugas atau kepala desa yang bersedia turun langsung ke rumah warga. Kedua, koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Ketiga, kanal komunikasi sederhana seperti WhatsApp atau jaringan Ketua RT untuk menerima permintaan layanan warga.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau, karena model ini hanya memerlukan sepeda motor operasional dan tenaga petugas, tanpa investasi infrastruktur digital yang mahal. Kemitraan dengan mahasiswa KKN perguruan tinggi terdekat, sebagaimana dilakukan Desa Senggreng bersama Universitas Negeri Malang, dapat menekan kebutuhan tenaga tambahan pada tahap awal perintisan.
Model jemput bola ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jadwal dan cakupan wilayah layanan pada kondisi geografis serta kepadatan penduduk setempat, termasuk desa-desa di wilayah terpencil yang menghadapi kendala geografis lebih berat. Pemerintah Kabupaten Malang telah menjadikan Desa Senggreng sebagai projek percontohan pelayanan administrasi kependudukan, membuka peluang replikasi ke desa-desa lain di wilayah kabupaten [1].
Daftar Pustaka
[1] TIMES Indonesia, “Program ‘Pecel Tempe Mendoan’ Permudah Pengurusan Aminduk di Desa Senggreng,” timesindonesia.co.id, Jun. 2023. [Online]. Tersedia: https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/459360/program-pecel-tempe-mendoan-permudah-pengurusan-aminduk-di-desa-senggreng
[2] Malang Times, “Inovasi Pecel Tempe Mendoan Diapresiasi Gubernur: Dua Jempol untuk Pemdes Senggreng,” malangtimes.com, 13 Agu. 2022. [Online]. Tersedia: https://malangtimes.com/baca/271310/20220813/050200/inovasi-pecel-tempe-mendoan-diapresiasi-gubernur-dua-jempol-untuk-pemdes-senggreng
[3] Okezone, “Inovasi Kades Cantik di Malang, Datangi Rumah Warga untuk Layani Administrasi Kependudukan,” news.okezone.com, 25 Okt. 2022. [Online]. Tersedia: https://news.okezone.com/read/2022/10/25/519/2693855/inovasi-kades-cantik-di-malang-datangi-rumah-warga-untuk-layani-administrasi-kependudukan
[4] Javasatu.com, “Viral, Kades Cantik Senggreng Dapat Hadiah Motor dari Bupati Malang,” javasatu.com. [Online]. Tersedia: https://javasatu.com/desa-kita/viral-kades-cantik-senggreng-dapat-hadiah-motor-dari-bupati-malang/
[5] Radar Malang, “Rendyta Witrayani Setyawan, Kades Perempuan Termuda yang Inovatif dan Banjir Prestasi,” radarmalang.jawapos.com. [Online]. Tersedia: https://radarmalang.jawapos.com/sosok/815074843/rendyta-witrayani-setyawan-kades-perempuan-termuda-yang-inovatif-dan-banjir-prestasi
[6] Berita Jatim, “Desa Senggreng Malang Jadi Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik se Indonesia,” beritajatim.com. [Online]. Tersedia: https://beritajatim.com/desa-senggreng-malang-jadi-kampung-keluarga-berkualitas-terbaik-se-indonesia
oleh Tim Inovasi Desa | 5 Mar 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Tambaksumur di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mengadopsi teknologi pemantauan banjir berbasis Internet of Things (IoT) melalui pemasangan dua alat utama: Automatic Rainfall Recorder (ARR) sebagai penakar curah hujan otomatis dan Automatic Water Level Recording (AWLR) sebagai pemantau ketinggian muka air saluran drainase secara *real-time*. Inovasi ini lahir dari kolaborasi antara Pemerintah Desa Tambaksumur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melibatkan 10 dosen dan 32 mahasiswa dari tiga fakultas (Fakultas Vokasi, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian/FTSPK, serta Fakultas Sains dan Analitika Data/FSAD). Inovasi ini menjawab masalah banjir berulang yang disebabkan oleh rendahnya elevasi rumah warga, pesatnya pertumbuhan perumahan baru, sedimentasi saluran, dan limbah cair rumah tangga. Data curah hujan, durasi hujan, tinggi genangan, dan muka air saluran kini dapat dipantau warga melalui aplikasi *smartphone* kapan saja dan dari mana saja, sehingga keputusan mitigasi banjir tidak lagi bergantung pada pengamatan manual yang lambat dan tidak akurat [1][2].
Latar Belakang
Desa Tambaksumur merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecamatan Waru sendiri berada di kawasan penyangga utama Kota Surabaya di sisi selatan, menjadikannya salah satu kecamatan dengan laju urbanisasi dan densitas permukiman tertinggi di Sidoarjo. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Surabaya membuat tekanan pembangunan perumahan baru di desa ini sangat masif. Secara historis, desa ini memiliki nilai kultural yang kental, dengan tokoh sentral Mbah Zainal Abidin yang berperan dalam perkembangan spiritual masyarakat setempat [3][4].
Kondisi awal (*baseline*) sebelum inovasi diterapkan sangat memprihatinkan. Banjir dan genangan merupakan masalah laten yang dihadapi warga Tambaksumur secara berulang setiap musim hujan. Penyebabnya bersifat struktural dan saling terkait: elevasi rumah warga yang rendah, pesatnya pertumbuhan perumahan baru yang mengurangi daerah resapan air, saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, limbah cair rumah tangga yang menumpuk, serta adanya bangunan liar yang berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. Sistem drainase di Kecamatan Waru secara umum dinilai kurang optimal—dimensi saluran terlalu kecil untuk menampung debit air hujan yang semakin besar. Dampaknya sangat nyata: genangan air yang berlangsung lama merusak infrastruktur jalan, mengganggu aktivitas ekonomi warga, dan mengancam kesehatan masyarakat [3][4].
Peristiwa pemicu (*trigger event*) lahirnya inovasi ini adalah kesadaran Pemerintah Desa bahwa pendekatan konvensional (sekadar membersihkan saluran dan mengeruk sedimen) tidak cukup untuk mengatasi banjir yang semakin kompleks. Warga membutuhkan kemampuan untuk “membaca” tanda-tanda bahaya sebelum banjir terjadi, bukan hanya bereaksi setelah air sudah menggenangi rumah. Pada saat bersamaan, terbuka peluang kolaborasi dengan ITS Surabaya melalui program KKN yang dirancang sebagai platform transfer teknologi dari kampus ke masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjembatani kebutuhan riil desa dengan kapasitas teknologi perguruan tinggi [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan terdiri dari dua perangkat teknologi IoT yang bekerja secara sinergis. Perangkat pertama adalah Automatic Rainfall Recorder (ARR), sebuah alat penakar curah hujan otomatis yang dipasang di atap rumah warga. ARR bekerja dengan menampung air hujan ke dalam wadah berukuran kecil, lalu sensor di dalamnya secara otomatis mengukur volume air yang masuk dan menghitung intensitas curah hujan per satuan waktu. Data yang dihasilkan meliputi: total curah hujan (mm), durasi hujan (jam), dan estimasi tinggi genangan potensial. Seluruh data ini dikirimkan secara *real-time* melalui jaringan internet ke aplikasi di *smartphone* warga [1][2].
Perangkat kedua adalah Automatic Water Level Recording (AWLR), yang dipasang pada salah satu saluran drainase utama desa. AWLR menggunakan sensor ultrasonik atau sensor tekanan yang terendam di dalam saluran untuk mengukur ketinggian muka air secara kontinu. Ketika muka air mendekati ambang batas kritis, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan (*alert*) ke aplikasi warga. Kombinasi data dari ARR (curah hujan yang turun) dan AWLR (muka air yang naik) memberikan gambaran situasional yang komprehensif: warga tidak hanya tahu berapa banyak hujan yang turun, tetapi juga seberapa cepat saluran drainase mereka merespons curah hujan tersebut [1][2].
Elemen pembeda paling fundamental dari inovasi ini dibandingkan sistem pemantauan konvensional adalah demokratisasi data. Data curah hujan dan muka air yang sebelumnya hanya dimiliki oleh badan meteorologi atau dinas PU kini tersedia langsung di genggaman tangan setiap warga melalui aplikasi *smartphone*. Warga tidak perlu menunggu informasi dari pemerintah atau media; mereka bisa mengambil keputusan mitigasi secara mandiri berdasarkan data yang mereka baca sendiri [1].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan inovasi dimulai dengan tahap koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Desa Tambaksumur dan pihak ITS Surabaya. Tim KKN yang diterjunkan bersifat multidisipliner: Fakultas Vokasi menyumbangkan keahlian teknis perakitan alat, FTSPK menyumbangkan pemahaman tentang hidrologi dan drainase, serta FSAD menyumbangkan kemampuan analisis data. Total 10 dosen pembimbing dan 32 mahasiswa bekerja bahu-membahu dengan perangkat desa dan warga selama periode KKN [1].
Sebelum pemasangan alat, tim melakukan survei lokasi dan pengukuran topografi secara cermat bersama warga. Tahap pemetaan ini krusial karena penempatan alat menentukan akurasi dan relevansi data yang dihasilkan. ARR harus ditempatkan di titik yang tidak terhalang bangunan atau pohon agar curah hujan terukur secara representatif. AWLR harus dipasang di saluran drainase yang paling mewakili kondisi aliran air lingkungan secara keseluruhan. Setelah titik optimal ditemukan, ARR dipasang di atap rumah warga, sementara AWLR dipasang di saluran drainase utama [1][2].
Kegagalan yang menjadi pembelajaran paling berharga terjadi pada fase adaptasi pengguna. Setelah alat terpasang dan aplikasi berjalan, tim menyadari bahwa sebagian besar warga—terutama lansia—tidak memahami cara membaca data numerik di layar *smartphone*. Angka curah hujan “25 mm/jam” atau muka air “78 cm” tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tim kemudian mengoreksi pendekatan dengan menambahkan sistem penanda visual berwarna: hijau (aman), kuning (waspada), dan merah (bahaya/segera evakuasi) pada tampilan aplikasi. Penyederhanaan ini mengubah data teknis menjadi informasi yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh siapa pun, termasuk warga yang tidak melek teknologi. Wawasan bagi replikator: teknologi bukan tentang kecanggihan alat, melainkan tentang kesederhanaan antarmuka pengguna [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi adalah kesenjangan literasi digital antar-generasi di desa. Warga muda relatif cepat mengadopsi aplikasi pemantauan, sementara warga lansia yang justru paling rentan terhadap banjir kesulitan mengoperasikan *smartphone*. Selain itu, keterbatasan bandwidth internet di beberapa titik desa menyebabkan pengiriman data dari sensor ke aplikasi mengalami *delay*, yang berpotensi mengurangi nilai kecepatan peringatan dini [1].
Tantangan eksternal bersumber pada kondisi fisik lingkungan yang terus berubah. Pertumbuhan perumahan baru yang tidak terkendali mengubah pola aliran air secara dinamis, sehingga kalibrasi alat perlu dilakukan secara berkala. Sedimentasi saluran yang cepat juga bisa mengganggu akurasi sensor AWLR jika tidak dibersihkan secara rutin. Dari sisi institusional, keberlanjutan program setelah tim KKN ITS kembali ke kampus menjadi perhatian serius—siapa yang akan memelihara alat dan memperbarui sistem? [1][3].
Mitigasi yang ditempuh bersifat berlapis. Untuk kesenjangan digital, tim KKN melatih kader-kader lingkungan (ketua RT/RW) sebagai “penerjemah data” yang meneruskan informasi dari aplikasi ke warga lansia secara verbal atau melalui pengeras suara musholla. Untuk masalah bandwidth, sensor dirancang menyimpan data secara lokal (*buffer*) dan mengirimnya secara periodik, sehingga tidak bergantung pada koneksi internet yang kontinu. Untuk keberlanjutan pasca-KKN, pemerintah desa menunjuk operator desa yang dilatih langsung oleh tim ITS untuk melakukan perawatan rutin sensor, kalibrasi berkala, dan *troubleshooting* dasar [1][2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah kualitas kolaborasi antara desa dan perguruan tinggi. ITS tidak datang sebagai “pihak luar yang tahu segalanya”, melainkan sebagai mitra yang terlebih dahulu mendengarkan masalah warga, melakukan survei topografi bersama, lalu merancang solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Model KKN multidisipliner (3 fakultas, 10 dosen, 32 mahasiswa) memastikan bahwa setiap aspek masalah—teknis, sosial, dan analitis—ditangani secara simultan [1].
Faktor kedua adalah kesiapan Pemerintah Desa yang tidak hanya pasif menerima teknologi, melainkan aktif menyediakan lokasi pemasangan, mengorganisir warga untuk mengikuti pelatihan, dan menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan alat pasca-KKN. Tanpa komitmen birokrasi lokal ini, alat-alat canggih hanya akan menjadi “pajangan elektronik” yang rusak dalam hitungan bulan. Modal sosial berupa kebiasaan gotong royong dan kerja bakti membersihkan saluran juga menjadi fondasi yang memudahkan adopsi teknologi baru oleh warga [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling segera dari inovasi ini adalah transformasi paradigma mitigasi banjir di Desa Tambaksumur. Merujuk kondisi awal (*baseline*) di mana warga hanya bisa bereaksi setelah air sudah menggenangi rumah, kini mereka memiliki kemampuan membaca tanda-tanda bahaya jauh sebelum banjir terjadi. Warga dapat memantau curah hujan, durasi hujan, tinggi genangan potensial, dan muka air saluran secara *real-time* melalui aplikasi *smartphone* tanpa harus datang langsung ke lokasi. Kecepatan respons mitigasi meningkat secara signifikan: dari “reaktif” (menunggu air naik) menjadi “prediktif” (bertindak berdasarkan data) [1][2].
Perubahan perilaku masyarakat sangat kentara. Warga tidak lagi hanya mengandalkan kerja bakti membersihkan saluran sebagai satu-satunya strategi mitigasi. Mereka mulai terbiasa “membaca data” sebelum hujan deras, mempersiapkan barang-barang berharga, dan bahkan mengkoordinasikan evakuasi mandiri antar-RT berdasarkan peringatan warna di aplikasi. Dampak *spillover* yang tidak direncanakan adalah terbukanya ruang belajar bersama antara warga dan akademisi: desa menjadi laboratorium sosial (*living lab*) yang membuktikan bahwa teknologi IoT perguruan tinggi bisa bekerja di tengah permukiman padat penduduk, bukan hanya di ruang eksperimen kampus [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan inovasi ini bersumber dari tiga komponen. Komponen pertama adalah anggaran program KKN ITS yang mencakup biaya pengadaan sensor ARR dan AWLR, perangkat transmisi data, dan pengembangan aplikasi *smartphone*. Komponen kedua adalah kontribusi Pemerintah Desa Tambaksumur yang menyediakan lokasi pemasangan, dukungan logistik selama proses survei dan instalasi, serta anggaran untuk pemeliharaan alat pasca-KKN. Komponen ketiga adalah partisipasi swadaya warga yang menyediakan atap rumah sebagai lokasi pemasangan ARR dan tenaga gotong royong selama proses konstruksi [1].
Model keberlanjutan keuangan jangka panjang dirancang melalui alokasi anggaran rutin dari APBDes untuk biaya pemeliharaan sensor dan langganan internet. Biaya operasional yang sangat rendah (hanya perawatan sensor dan paket data) membuat inovasi ini tidak memerlukan sumber pendapatan khusus. Jika desa memutuskan untuk meng-*upgrade* sistem di masa depan (misalnya menambah titik sensor di saluran lain), pendanaan dapat diperoleh dari Dana Desa atau melalui proposal kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga donor kebencanaan [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pelajaran terbesar dari Tambaksumur adalah bahwa teknologi terbaik di dunia tidak berguna jika penggunanya tidak bisa membaca data yang dihasilkan. Keputusan paling cerdas yang dilakukan tim adalah menambahkan sistem penanda visual berwarna (hijau/kuning/merah) pada aplikasi setelah menyadari bahwa angka-angka teknis tidak berarti bagi sebagian besar warga. Kesederhanaan antarmuka (*user interface*) adalah penentu adopsi teknologi di pedesaan [2].
Hal yang akan dilakukan berbeda jika memulai dari awal adalah melibatkan warga dalam proses desain antarmuka aplikasi sejak hari pertama, bukan baru mengoreksi setelah alat terpasang. Pendekatan *co-design* (merancang bersama pengguna akhir) akan menghemat waktu dan mencegah frustrasi awal yang bisa merusak kepercayaan warga terhadap teknologi baru.
Saran praktis bagi desa lain: jangan pernah memasang alat pemantauan tanpa terlebih dahulu melatih “kader penerjemah data” di tingkat RT/RW. Investasi dalam pelatihan manusia sama pentingnya dengan investasi dalam perangkat keras. Satu orang kader yang mampu membaca dan mengomunikasikan data banjir ke 50 tetangganya bernilai lebih besar daripada satu sensor seharga puluhan juta rupiah yang datanya tidak dipahami siapa pun.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dijaga melalui tiga mekanisme. Pertama, penunjukan operator desa yang telah dilatih oleh tim ITS untuk melakukan perawatan rutin sensor, kalibrasi berkala, dan *troubleshooting* dasar. Kedua, pemerintah desa mengalokasikan anggaran tahunan dari APBDes untuk biaya langganan internet dan penggantian komponen sensor yang aus. Ketiga, hubungan kelembagaan dengan ITS dijaga agar setiap ada pembaruan teknologi atau kebutuhan *upgrade* sistem, desa dapat mengakses dukungan teknis dari kampus [1].
Regenerasi kepemimpinan tidak menjadi risiko kritis karena sistem ini beroperasi secara otomatis; data mengalir dari sensor ke aplikasi tanpa memerlukan intervensi manual. Yang perlu dijaga adalah kapasitas manusia untuk membaca dan menindaklanjuti data tersebut. Rencana jangka panjang adalah mengintegrasikan data ARR dan AWLR dengan sistem tanggap darurat lokal (Destana/Desa Tangguh Bencana) sehingga peringatan otomatis dari sensor langsung terhubung dengan sirene banjir dan jalur evakuasi yang sudah ditetapkan [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pemantauan banjir berbasis IoT di Desa Tambaksumur berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Menerapkan teknologi IoT untuk membangun infrastruktur pemantauan banjir yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa. |
Jumlah sensor IoT yang terpasang dan beroperasi aktif di jaringan drainase desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Meningkatkan ketangguhan permukiman padat terhadap risiko banjir melalui sistem peringatan dini berbasis data *real-time*. |
Penurunan waktu respons mitigasi warga dari jam ke menit sejak peringatan aplikasi diterima. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim melalui pemantauan data cuaca yang akurat. |
Ketersediaan data curah hujan historis yang dapat digunakan untuk analisis tren dan perencanaan adaptasi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Membangun model kolaborasi desa-perguruan tinggi (ITS) yang dapat direplikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui transfer teknologi. |
Jumlah desa lain yang mereplikasi model kemitraan desa-kampus untuk inovasi kebencanaan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Tambaksumur sangat relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain yang menghadapi banjir berulang, terutama di kawasan peri-urban (pinggiran kota besar) yang mengalami tekanan urbanisasi serupa. Prasyarat minimum untuk replikasi adalah: (1) adanya perguruan tinggi atau lembaga riset yang bersedia bermitra, (2) ketersediaan jaringan internet di lokasi pemasangan sensor, dan (3) komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan pasca-instalasi [1].
Estimasi biaya replikasi untuk pemasangan satu set ARR dan AWLR beserta pengembangan aplikasi berkisar Rp15-30 juta, tergantung pada spesifikasi sensor dan kompleksitas jaringan drainase yang dipantau. Waktu instalasi berkisar 2-4 minggu (termasuk survei topografi, pemasangan, dan pelatihan warga). Model adaptasi untuk desa yang tidak memiliki akses ke perguruan tinggi dapat menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas teknologi serupa. Untuk *scale up* ke tingkat kecamatan atau kabupaten, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data dari seluruh sensor desa ke dalam satu *dashboard* terpusat di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) kebencanaan, menciptakan sistem peringatan dini banjir berskala wilayah [2].
Daftar Pustaka
[1] ITS News, “KKN ITS Kembangkan Teknologi Mitigasi Banjir di Desa Tambaksumur,” Its.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.its.ac.id/news/kkn-its-kembangkan-teknologi-mitigasi-banjir-di-desa-tambaksumur.
[2] JatimNow, “Dosen dan Mahasiswa ITS Pasang Penakar Hujan Otomatis di Desa Tambaksumur Sidoarjo,” Jatimnow.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://jatimnow.com/desa-tambaksumur-arr-awlr-its-surabaya.
[3] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Profil Kecamatan Waru dan Upaya Mitigasi Banjir,” Sidoarjokab.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://sidoarjokab.go.id/.
[4] Kompas, “Masalah Banjir di Kecamatan Waru Sidoarjo: Antara Urbanisasi dan Drainase,” Kompas.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.com/tren/read/2024/sidoarjo-banjir-waru-drainase.
[5] ResearchGate/UPN Jatim, “Evaluasi Sistem Drainase Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” Researchgate.net, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/evaluasi-drainase-waru-sidoarjo.
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Mar 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang menekan daya beli dan mempersempit ruang gerak ekonomi warga, Desa Talok di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, memilih menjawab krisis dengan membangun ekosistem transaksi digital dari desa untuk desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Taloka, pemerintah desa meluncurkan aplikasi TalokGo—sebuah platform berbasis Android yang menghubungkan warga dengan produk UMKM, jasa lokal (servis elektronik, pijat), layanan pengiriman dan transportasi (*ride-hailing*), pembayaran non-tunai melalui TalokPay, pengelolaan sampah, hingga pengurusan administrasi kependudukan. Dikembangkan oleh pemuda-pemudi kreatif desa (antara lain Jody Rachmata dan Evan Helga selaku Direktur BUMDes) atas dukungan Kepala Desa Agus Harianto, TalokGo menganut prinsip “dari warga Talok, oleh warga Talok, untuk warga Talok.” Aplikasi ini telah diunduh ratusan pengguna dan berhasil membuka saluran pemasaran baru bagi puluhan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja bagi pengemudi dan kurir lokal, serta mengantarkan Desa Talok meraih penghargaan sebagai Juara 1, Runner Up 1, dan Desa Favorit pada ajang Desa BRILian 2021 Batch 3 [1][2].
Latar Belakang
Desa Talok terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebuah wilayah pedesaan yang menyimpan potensi UMKM sangat beragam. Desa ini telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan sangkar burung yang diwariskan turun-temurun sejak era 1980-an, dengan puluhan perajin yang memproduksi sangkar untuk burung kenari, murai, dan perkutut yang dipasarkan hingga ke Mojokerto, Tulungagung, Bali, dan Jakarta. Di sisi kuliner, Desa Talok juga menjadi rumah bagi industri rumahan yang memproduksi aneka camilan legendaris seperti Keripik Cap Lumba-lumba (ikon oleh-oleh Kecamatan Turen), kuping gajah, keripik pisang, kerupuk, makaroni, marning, hingga jamu tradisional. Ekosistem UMKM ini hidup di tengah masyarakat, tetapi beroperasi secara terpisah tanpa integrasi pemasaran yang efektif [3].
Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, ekonomi desa mengalami tekanan berat. Aktivitas jual beli menurun drastis karena pembatasan sosial, dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan penjualan tatap muka kehilangan akses ke konsumen. Kondisi awal (*baseline*) menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata kurangnya produk—Desa Talok justru kaya produk—melainkan belum adanya sistem yang mampu menghubungkan penjual, pembeli, dan penyedia jasa secara cepat dan efisien dalam satu ekosistem. Pengemudi ojek konvensional kehilangan penumpang, pedagang makanan kehilangan pembeli, dan perajin sangkar kehilangan jalur distribusi [1].
Peristiwa pemicu (*trigger event*) lahirnya inovasi ini adalah pergeseran pola transaksi masyarakat ke layanan digital selama pandemi. Kepala Desa Agus Harianto menyadari bahwa jika warga kota bisa memesan makanan, transportasi, dan belanjaan melalui aplikasi, mengapa warga desa tidak? Namun, platform besar seperti Gojek atau Grab tidak dirancang untuk melayani kebutuhan spesifik desa—jarak antarrumah terlalu dekat, volume transaksi terlalu kecil, dan produk UMKM lokal tenggelam di tengah katalog raksasa. Dari sini lahir kesadaran bahwa desa harus membangun “super app”-nya sendiri, yang sesuai dengan skala, karakter, dan kebutuhan warganya [1].
Inovasi yang Diterapkan
TalokGo adalah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh BUMDes Mitra Taloka sebagai platform ekonomi kreatif desa. Aplikasi ini bukan dibangun untuk satu layanan tunggal, melainkan dirancang sebagai “pintu masuk” ke seluruh kebutuhan warga dalam satu genggaman. Fitur-fitur utamanya meliputi: *marketplace* UMKM (katalog produk makanan ringan, kerajinan, sayur-mayur, dan jamu), layanan pesan-antar makanan dan barang, layanan transportasi (*ride-hailing*) dengan pengemudi lokal, pembayaran elektronik melalui dompet digital TalokPay, layanan pengambilan sampah, jasa servis elektronik dan pijat, serta dukungan pengurusan dokumen kependudukan dan pertanahan [1][2].
Mekanisme kerjanya menghimpun berbagai unit usaha desa ke dalam satu ekosistem digital yang dikelola oleh BUMDes. Produk UMKM dimasukkan ke katalog oleh pengelola, pesanan dari warga diteruskan kepada penjual, pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui TalokPay, dan pengiriman dibantu oleh pengemudi lokal yang terdaftar sebagai mitra. Setiap transaksi tidak hanya memberi kemudahan bagi konsumen, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi warga dari hulu (produsen) hingga hilir (kurir dan konsumen). BUMDes memperoleh margin kecil dari setiap transaksi sebagai pendapatan operasional [1].
Elemen pembeda paling fundamental dari TalokGo dibandingkan platform digital besar adalah filosofi “ekonomi sirkular komunitas.” Uang yang beredar di dalam ekosistem TalokGo tidak keluar dari desa—pembeli membayar ke penjual sesama warga, pengantaran dilakukan oleh pemuda desa, dan margin masuk ke BUMDes yang keuntungannya kembali ke desa. Ini adalah antitesis dari model Gojek/Grab di mana margin keuntungan tersedot ke korporasi di Jakarta. TalokGo memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan warga berputar di dalam komunitas mereka sendiri [1].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan TalokGo dimulai dari keberanian pemerintah desa dan BUMDes untuk membaca situasi secara jernih ketika pandemi memukul ekonomi warga. BUMDes Mitra Taloka menghimpun anak-anak muda desa yang memiliki minat dan keterampilan di bidang teknologi informasi untuk menjadi motor pengembangan. Mereka menggabungkan semangat kewirausahaan desa dengan pola kerja ala *startup*: merancang prototipe, menguji dengan pengguna sungguhan, lalu memperbaiki berdasarkan umpan balik. Jody Rachmata dan Evan Helga menjadi dua figur kunci yang menerjemahkan kebutuhan warga ke dalam arsitektur aplikasi yang sederhana namun cukup lentur untuk menampung berbagai layanan [1][2].
Uji coba perdana dilakukan melalui momen strategis Pasar Takjil Desa Talok saat bulan Ramadan, ketika beberapa produk kuliner mulai dipesan secara daring dan dikirim melalui pengemudi TalokGo. Pilihan waktu ini cerdas: bulan Ramadan adalah periode di mana transaksi makanan melonjak dan warga sudah terbiasa memesan makanan untuk berbuka puasa. Uji coba ini menjadi ajang pembuktian bahwa sistem pemesanan, pembayaran, dan pengantaran bisa berjalan lancar di lingkungan desa [1].
Kegagalan yang menjadi pembelajaran paling berharga terjadi pada fase awal rekrutmen UMKM ke katalog digital. Banyak pelaku usaha—terutama ibu-ibu pembuat camilan rumahan dan bapak-bapak perajin sangkar—menolak bergabung karena tidak terbiasa memfoto produk, menulis deskripsi, atau menetapkan harga secara transparan. Beberapa juga khawatir bahwa bergabung di aplikasi berarti mereka harus “bersaing” dengan tetangga sendiri. Tim BUMDes mengoreksi pendekatan dengan mendatangi setiap pelaku usaha secara personal, memfoto produk mereka, dan meng-*upload* katalog atas nama mereka. Pendekatan “jemput bola” ini jauh lebih efektif daripada mengadakan pelatihan massal di balai desa. Wawasan bagi replikator: digitalisasi UMKM desa harus dimulai dari tenaga pendamping yang mau “turun tangan,” bukan dari pelatihan PowerPoint [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang paling berat adalah meyakinkan ojek konvensional setempat bahwa TalokGo bukan ancaman yang akan menggusur mereka, melainkan peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. Resistensi awal dari pengemudi ojek pangkalan cukup kuat karena mereka khawatir kehilangan penumpang ke sistem digital. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku UMKM senior (terutama ibu-ibu dan lansia) membuat proses *onboarding* sangat lambat [1].
Tantangan eksternal bersumber pada kompetisi dengan platform digital besar (Gojek, Grab, Shopee) yang memiliki dana promosi tak terbatas dan jangkauan nasional. Meyakinkan warga untuk memilih aplikasi desa yang “lebih kecil” dibandingkan *super app* nasional memerlukan narasi yang kuat. Dari sisi teknis, kestabilan server dan pembaruan aplikasi memerlukan biaya dan keahlian yang tidak selalu tersedia di tingkat desa [1].
Mitigasi yang ditempuh sangat cerdas dan kontekstual. Untuk mengatasi resistensi ojek konvensional, BUMDes justru merekrut mereka sebagai mitra resmi TalokGo, memberikan mereka akses ke pesanan digital tanpa menghapus basis pelanggan lama mereka. Inovasi digital tidak mematikan sistem yang sudah ada, melainkan memberi ruang baru bagi pelaku lama untuk tumbuh bersama. Untuk mengatasi kompetisi dengan platform besar, tim memainkan kartu “kedekatan komunitas”—warga lebih percaya memesan dari tetangga sendiri melalui TalokGo daripada dari penjual anonim di Shopee. Untuk masalah teknis, pemuda desa yang kompeten di bidang IT diberi peran permanen sebagai *maintainer* aplikasi [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan TalokGo adalah keberpihakan total pemerintah desa terhadap pemberdayaan ekonomi digital. Komitmen Kepala Desa Agus Harianto memberikan arah yang jelas bahwa inovasi digital harus digunakan untuk memperkuat UMKM, menciptakan wirausaha baru, dan membantu warga bangkit dari tekanan ekonomi. Tanpa dukungan politik di level desa, BUMDes tidak akan berani mengambil risiko investasi teknologi [1].
Faktor kedua adalah peran pemuda desa dalam tubuh BUMDes Mitra Taloka. Mereka bukan sekadar operator teknologi, melainkan “penerjemah kebutuhan lokal” yang mampu mengubah keluhan warga menjadi fitur aplikasi. Keberadaan Evan Helga sebagai Direktur BUMDes sekaligus pengembang aplikasi menciptakan efisiensi luar biasa: pembuat keputusan bisnis dan pembuat keputusan teknis adalah orang yang sama. Faktor ketiga adalah kekayaan produk UMKM yang sudah ada—sangkar burung, keripik, kuliner, jamu—yang menjadi “konten” siap pakai untuk mengisi katalog aplikasi sejak hari pertama peluncuran [1][2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari TalokGo adalah terbukanya saluran pemasaran digital bagi puluhan pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan tatap muka. Merujuk kondisi awal (*baseline*) di mana pelaku usaha kehilangan akses ke konsumen saat pandemi, kini produk mereka tersedia di katalog aplikasi yang bisa diakses siapa saja. Keripik Cap Lumba-lumba, sangkar burung ukir, dan aneka camilan Desa Talok kini bisa dipesan secara daring dan diantar langsung ke rumah pembeli oleh kurir lokal. Pengemudi ojek konvensional yang semula kehilangan penumpang kini mendapat penghasilan tambahan dari layanan pengantaran TalokGo [1].
Secara kualitatif, TalokGo mengubah cara warga memandang BUMDes dan teknologi. BUMDes tidak lagi sekadar dipahami sebagai lembaga usaha desa yang formal dan birokratis, tetapi sebagai mesin inovasi yang mampu menciptakan layanan baru yang menyentuh kebutuhan harian. Teknologi digital tidak lagi terasa jauh dari kehidupan pedesaan karena hadir langsung dalam rutinitas belanja dan transaksi warga. Dampak *spillover* yang tidak direncanakan adalah lahirnya kebanggaan komunal: ketika Desa Talok meraih tiga penghargaan sekaligus (Juara 1, Runner Up 1, Desa Favorit) di ajang Desa BRILian 2021 Batch 3, seluruh warga merasakan bahwa mereka bukan sekadar “desa pinggiran Malang,” melainkan desa yang mampu berinovasi setara dengan desa-desa terbaik se-Indonesia [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal pengembangan TalokGo bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Desa Talok kepada BUMDes Mitra Taloka melalui mekanisme Musyawarah Desa, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Biaya pengembangan aplikasi ditekan seminimal mungkin karena dikerjakan oleh pemuda desa sendiri (bukan dikontrakkan ke vendor luar), sehingga investasi utama berupa waktu dan tenaga, bukan uang [1].
Model bisnis (*revenue model*) TalokGo dirancang dari beberapa aliran pendapatan: margin kecil dari setiap transaksi di *marketplace* UMKM, biaya layanan (*service fee*) dari pemesanan transportasi dan pengantaran, serta pendapatan dari layanan pembayaran TalokPay. Strategi keberlanjutan keuangan bertumpu pada peningkatan volume transaksi dan diversifikasi layanan. Semakin banyak warga yang bertransaksi melalui aplikasi, semakin besar pendapatan BUMDes yang kemudian dialokasikan kembali untuk pengembangan fitur dan pemeliharaan sistem [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pelajaran terbesar dari Desa Talok adalah bahwa digitalisasi desa tidak harus dimulai dari teknologi yang rumit, melainkan dari kebutuhan yang paling dekat dengan warga. TalokGo tidak dibangun dengan teknologi *artificial intelligence* atau *blockchain* yang canggih; ia dibangun dengan fitur sederhana—katalog produk, tombol pesan, dan sistem antar—yang langsung menjawab kebutuhan harian warga untuk membeli makanan, memesan ojek, dan memasarkan dagangan [1].
Keputusan paling cerdas yang dilakukan tim adalah merekrut ojek konvensional sebagai mitra, bukan memperlakukan mereka sebagai kompetitor. Pendekatan inklusif ini mencegah konflik sosial dan justru memperkuat basis pengguna aplikasi. Hal yang akan dilakukan berbeda jika memulai dari awal adalah menyiapkan tim pendamping “jemput bola” yang mendatangi setiap pelaku UMKM satu per satu sejak hari pertama, bukan menunggu mereka datang sendiri ke pelatihan.
Saran praktis bagi desa lain: jangan mencoba membangun “Gojek versi desa” yang mereplikasi seluruh fitur platform besar sekaligus. Mulailah dari satu layanan yang paling dibutuhkan warga (misalnya pesan-antar makanan), buktikan keberhasilannya, lalu tambahkan layanan lain secara bertahap. Kesederhanaan adalah kekuatan, bukan kelemahan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan TalokGo dijaga melalui tiga pilar. Pertama, keberadaan pemuda desa sebagai pengembang dan pengelola aplikasi memastikan bahwa pembaruan fitur dan perbaikan bug bisa dilakukan secara cepat tanpa bergantung pada vendor luar. Kedua, model bisnis yang menghasilkan pendapatan mandiri (margin transaksi) memungkinkan BUMDes membiayai operasional aplikasi tanpa terus-menerus bergantung pada APBDes. Ketiga, penguatan katalog UMKM yang terus bertambah membuat aplikasi semakin relevan dan menarik bagi pengguna [1].
Regenerasi kepemimpinan tidak menjadi risiko kritis karena TalokGo dikelola oleh tim pemuda, bukan oleh figur tunggal kepala desa. Bahkan jika terjadi pergantian kepala desa, tim BUMDes yang menguasai teknologi tetap bisa mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Rencana jangka panjang adalah mengembangkan TalokGo menjadi platform antardesa yang menghubungkan produk, wisata, dan layanan lokal dari desa-desa tetangga dalam satu jaringan kawasan, sehingga manfaatnya melampaui batas administratif satu desa [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi TalokGo berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Membuka lapangan kerja baru bagi pemuda (pengembang, kurir, pengemudi) dan memperluas akses pasar bagi UMKM desa melalui platform digital. |
Jumlah pelaku UMKM yang terdaftar di katalog dan jumlah pengemudi/kurir mitra aktif. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Membangun infrastruktur ekonomi digital di tingkat desa yang menghubungkan produsen, konsumen, dan penyedia jasa dalam satu ekosistem terintegrasi. |
Jumlah unduhan aplikasi dan volume transaksi harian/mingguan melalui TalokGo. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Mengembalikan perputaran uang ke dalam komunitas desa (ekonomi sirkular) sehingga keuntungan tidak tersedot ke korporasi di kota besar. |
Persentase transaksi ekonomi desa yang dilayani oleh pelaku lokal melalui platform TalokGo. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Mendukung pengelolaan sampah desa melalui fitur layanan pengambilan sampah terintegrasi dalam aplikasi. |
Volume sampah yang terkelola melalui layanan pengambilan sampah TalokGo. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model TalokGo sangat relevan untuk direplikasi oleh desa mana pun yang memiliki ekosistem UMKM, jasa lokal, dan kelompok pemuda yang siap mengelola platform digital. Prasyarat minimum untuk replikasi adalah: (1) keberadaan BUMDes yang aktif dan memiliki legitimasi kelembagaan, (2) minimal 2-3 pemuda yang menguasai pengembangan aplikasi atau pengelolaan platform digital, dan (3) ketersediaan produk UMKM lokal yang cukup untuk mengisi katalog awal [1].
Estimasi biaya pengembangan aplikasi serupa berkisar Rp10-30 juta jika dikerjakan oleh tim internal desa (bukan vendor luar), ditambah biaya hosting server dan pemeliharaan bulanan sekitar Rp500.000-Rp1 juta. Waktu pengembangan berkisar 3-6 bulan dari perencanaan hingga peluncuran versi pertama. Desa yang tidak memiliki pemuda IT bisa menggunakan platform *no-code* atau *low-code* yang semakin terjangkau sebagai alternatif. Untuk *scale up*, TalokGo dapat diperluas menjadi platform antardesa yang menghubungkan produk dan layanan dari beberapa desa dalam satu kecamatan, menciptakan jaringan ekonomi digital kawasan yang lebih kuat daripada satu desa berdiri sendiri [1].
Daftar Pustaka
[1] BUMDes Mitra Taloka, “TalokGo: Platform Ekonomi Kreatif Desa Talok,” Bumdes.desatalok.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://bumdes.desatalok.com/talokgo.
[2] BRI, “Desa Talok Raih Tiga Penghargaan di Ajang Desa BRILian 2021 Batch 3,” Brilian.bri.co.id, 2021. [Online]. Tersedia: https://brilian.bri.co.id/desa-talok-juara.
[3] Kompas, “TalokGo, Super App Buatan Pemuda Desa Talok Malang yang Saingi Gojek dan Grab di Level Desa,” Kompas.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.com/tren/read/2021/talokgo-super-app-desa-talok-malang.
[4] JatimNet, “BUMDes Mitra Taloka Luncurkan TalokGo untuk Gerakkan Ekonomi Desa,” Jatimnet.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://jatimnet.com/bumdes-mitra-taloka-talokgo-inovasi-desa.
[5] Pemerintah Kabupaten Malang, “Desa Talok: Sentra Kerajinan Sangkar Burung dan UMKM Kuliner Kecamatan Turen,” Malangkab.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://malangkab.go.id/desa-talok-sentra-sangkar-burung-umkm.
oleh Tim Inovasi Desa | 31 Jan 2020 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Krejengan yang terletak di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, mengembangkan inovasi energi terbarukan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan biogas dari kotoran sapi dan panel surya (*solar cell*) sebagai sumber energi alternatif pengganti gas elpiji dan listrik bersubsidi. Inovasi ini lahir dari inisiatif swadaya warga peternak sapi yang menolak terus bergantung pada subsidi negara. Secara teknis, kotoran sapi difermentasikan di dalam tandon beton berukuran 3x3x2 meter yang dipendam di tanah untuk menghasilkan gas metana (CH4) bernilai kalor tinggi (4.800-6.700 kkal/m³), yang kemudian disalurkan melalui pipa ke dapur warga untuk memasak dan menyalakan lampu. Dengan sistem komunal di mana satu tandon melayani 5 kepala keluarga (KK), setiap KK mampu menghemat pengeluaran hingga Rp500.000 per bulan. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga menghilangkan polusi bau kotoran sapi yang sebelumnya mencemari lingkungan desa, serta menghasilkan pupuk kompos dari limbah sisa fermentasi (*bio-slurry*). Keberhasilan model ini menjadikan Desa Krejengan sebagai salah satu contoh penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis masyarakat di wilayah Probolinggo [1][2].
Latar Belakang
Desa Krejengan merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di dataran rendah (10-50 mdpl) di bagian timur kabupaten, tepat di sebelah selatan Kecamatan Kraksaan (ibu kota kabupaten), dengan luas wilayah sekitar 34,43 km². Topografi yang landai dan beriklim tropis panas menjadikan kawasan ini cocok untuk pertanian lahan kering, khususnya tembakau yang menjadi komoditas unggulan Probolinggo. Namun, sektor peternakan sapi rakyat justru menjadi ciri khas Desa Krejengan. Hampir setiap rumah tangga memiliki beberapa ekor sapi yang dipelihara sebagai usaha sampingan di samping bertani, menciptakan populasi ternak yang sangat besar di tingkat desa [3][4].
Kondisi awal (*baseline*) sebelum inovasi biogas diterapkan sangat problematis dari dua sisi. Dari sisi ekonomi, setiap kepala keluarga peternak harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli gas elpiji 3 kg bersubsidi dan membayar tagihan listrik PLN yang secara kumulatif menggerogoti pendapatan rumah tangga. Dari sisi lingkungan, volume kotoran sapi yang dihasilkan puluhan kandang setiap hari dibuang secara sembarangan di sekitar permukiman. Bau busuk menyengat mencemari udara kampung, lalat berterbangan, dan aliran air tercemar. Kondisi ini menurunkan kualitas hidup warga secara drastis dan menjadikan lingkungan desa tidak layak huni pada musim hujan ketika kotoran tergenang air [1][2].
Peristiwa pemicu (*trigger event*) lahirnya inovasi ini adalah kesadaran kolektif para peternak bahwa kotoran sapi yang selama ini menjadi beban lingkungan sesungguhnya menyimpan potensi energi yang sangat besar. Gas metana (CH4) yang terkandung dalam kotoran hewan adalah bahan bakar berkalor tinggi yang jika dikelola dengan benar, bisa menggantikan sepenuhnya ketergantungan pada elpiji dan listrik bersubsidi. Semangat ini dipicu oleh paparan informasi tentang teknologi biogas dari program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian dipadukan dengan modal sosial gotong royong khas pedesaan Jawa Timur untuk mewujudkannya secara komunal [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama Desa Krejengan adalah sistem biogas komunal berbasis fermentasi anaerobik kotoran sapi. Secara teknis, proses dimulai dengan mencampurkan kotoran sapi segar dengan air di dalam sebuah tandon beton (*digester*) berukuran 3x3x2 meter (volume 18 meter kubik) yang dipendam dalam tanah di samping kandang sapi. Di dalam tandon tertutup ini, bakteri anaerobik memecah bahan organik dan menghasilkan gas metana (CH4) yang terperangkap di ruang atas tandon. Gas metana yang dihasilkan memiliki nilai kalor tinggi, berkisar antara 4.800 hingga 6.700 kkal per meter kubik, setara dengan kualitas gas elpiji komersial [1][2].
Gas metana kemudian disalurkan melalui jaringan pipa kecil (pipa PVC) yang terhubung langsung ke dapur-dapur warga di sekitar lokasi tandon. Semakin banyak campuran kotoran dan air yang dimasukkan ke dalam *digester*, semakin besar volume biogas yang dihasilkan. Biogas ini digunakan untuk dua fungsi utama: memasak (menggantikan kompor elpiji) dan membangkitkan listrik skala rumah tangga untuk menyalakan lampu serta peralatan elektronik sederhana. Elemen kebaruan yang paling krusial adalah penerapan “sistem komunal”, di mana satu unit tandon *digester* tidak digunakan oleh satu rumah tangga saja, melainkan dibagi untuk melayani 5 kepala keluarga sekaligus. Pendekatan ini memaksimalkan efisiensi investasi dan memperkuat solidaritas sosial antar-tetangga [1][2].
Selain biogas, Desa Krejengan juga menerapkan inovasi pelengkap berupa pemasangan panel surya (*solar cell*) untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Energi listrik dari panel surya ini difungsikan sebagai penerangan jalan desa (*street lighting*), menggantikan lampu jalan konvensional yang sebelumnya membebani anggaran desa. Kombinasi biogas (untuk kebutuhan rumah tangga) dan panel surya (untuk fasilitas publik) menciptakan ekosistem energi terbarukan yang saling melengkapi dan menjadikan Desa Krejengan menuju status “desa mandiri energi” [1].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama dalam penerapan inovasi ini adalah identifikasi lokasi kandang sapi yang berdekatan dengan klaster rumah warga, agar jarak distribusi pipa biogas tidak terlalu panjang dan efisien. Para peternak yang kandangnya memenuhi syarat kemudian diajak bermusyawarah untuk membentuk kelompok komunal beranggotakan 5 KK per unit *digester*. Setiap kelompok secara swadaya mengumpulkan dana dan tenaga untuk pembangunan tandon beton. Konstruksi tandon dikerjakan secara gotong royong oleh warga sendiri, dengan bimbingan teknis dari fasilitator yang memahami desain *digester* biogas sederhana [1].
Pada fase awal operasional, kegagalan yang menjadi pembelajaran terjadi pada proses pengisian *digester*. Beberapa kelompok terlalu bersemangat dan memasukkan kotoran sapi kering tanpa pencampuran air yang proporsional. Akibatnya, proses fermentasi tidak berjalan optimal karena bakteri anaerobik membutuhkan kadar kelembaban tertentu untuk bekerja. Volume biogas yang dihasilkan sangat minim dan nyala api di kompor lemah. Kesalahan ini dikoreksi dengan menetapkan rasio pencampuran standar (kotoran sapi : air = 1:1) dan menjadwalkan pengisian harian secara rutin agar fermentasi berlangsung kontinu. Setelah rasio diperbaiki, produksi gas metana melonjak dan nyala api kompor biogas menjadi stabil dan kuat [2].
Wawasan berharga bagi replikator: biogas bukan teknologi “pasang dan lupakan”. Diperlukan disiplin harian dalam pengisian bahan baku dan perawatan pipa distribusi. Kelompok komunal yang paling berhasil adalah yang menunjuk satu orang “operator *digester*” bergilir setiap minggu untuk memastikan pengisian, pembersihan, dan pengecekan kebocoran pipa dilakukan secara konsisten.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang paling berat adalah resistensi awal dari sebagian warga yang menganggap kotoran sapi “menjijikkan” dan tidak mungkin menghasilkan energi bersih. Prasangka ini membuat beberapa keluarga enggan bergabung di kelompok komunal pada awalnya. Selain itu, biaya pembangunan tandon beton (meskipun relatif murah) tetap menjadi hambatan bagi keluarga paling miskin yang tidak memiliki tabungan untuk iuran [1].
Tantangan eksternal datang dari musim kemarau panjang yang kerap melanda Probolinggo. Pada musim kemarau, ketersediaan air untuk pencampuran kotoran sapi berkurang drastis, menyebabkan produksi biogas menurun. Selain itu, jika populasi sapi menurun akibat penyakit (seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku/PMK yang pernah melanda Jawa Timur), pasokan bahan baku *digester* juga ikut terganggu [4].
Mitigasi yang ditempuh untuk mengatasi resistensi warga adalah strategi “demonstrasi langsung”. Kelompok komunal pertama yang berhasil mengoperasikan biogas mengundang tetangga-tetangga yang skeptis untuk melihat sendiri nyala api kompor biogas dan mencium sendiri bahwa lingkungan di sekitar kandang sudah tidak bau lagi. Bukti visual dan sensorik ini jauh lebih meyakinkan daripada sosialisasi verbal. Untuk mengatasi kendala air di musim kemarau, warga membangun bak penampungan air hujan (*rainwater harvesting*) sederhana di dekat lokasi *digester* sebagai cadangan. Untuk keluarga yang tidak mampu iuran, biaya ditanggung secara subsidi silang oleh anggota kelompok yang lebih mampu [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi biogas komunal di Krejengan adalah tingginya populasi sapi per rumah tangga yang menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Tanpa sapi, tidak ada kotoran; tanpa kotoran, tidak ada biogas. Kedua, tradisi gotong royong yang sangat kuat di masyarakat pedesaan Jawa Timur membuat model “komunal 5 KK per tandon” bisa berjalan tanpa konflik kepentingan yang berarti. Setiap keluarga merasa memiliki tandon bersama dan bertanggung jawab atas perawatannya [1].
Faktor ketiga adalah dukungan Pemerintah Desa Krejengan yang tidak hanya memberikan izin, tetapi juga mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pendukung (seperti panel surya untuk penerangan jalan). Sinergi antara inisiatif swadaya warga (biogas) dan investasi publik (panel surya) menciptakan ekosistem energi terbarukan yang komprehensif. Keberadaan program Kampung Iklim dari pemerintah pusat juga memberikan kerangka kerja dan insentif tambahan bagi desa yang menerapkan praktik ramah lingkungan [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi yang paling terukur adalah penghematan pengeluaran rumah tangga. Merujuk kondisi awal (*baseline*) di mana setiap keluarga harus membeli 3-4 tabung gas elpiji per bulan dan membayar tagihan listrik, kini setiap KK yang terhubung dengan sistem biogas komunal menghemat hingga Rp500.000 per bulan. Jika dikalkulasikan dalam setahun, penghematan mencapai Rp6.000.000 per keluarga, jumlah yang sangat signifikan bagi rumah tangga petani dan peternak berpendapatan rendah. Dengan 5 KK per tandon dan saat ini setidaknya dua dusun yang sudah menerapkan, puluhan keluarga telah merasakan manfaat langsung [1][2].
Dampak lingkungan tidak kalah revolusioner. Bau kotoran sapi yang sebelumnya menjadi polusi utama di kampung kini telah hilang sepenuhnya karena seluruh kotoran masuk ke dalam *digester* tertutup. Lalat berkurang drastis, aliran air tidak lagi tercemar, dan sisa fermentasi (*bio-slurry*) justru dimanfaatkan sebagai pupuk kompos organik berkualitas tinggi untuk tanaman pertanian warga. Perubahan perilaku masyarakat juga sangat kentara: warga yang dulunya membuang kotoran sapi sembarangan kini justru memperebutkannya sebagai “emas cokelat” karena sadar akan nilai ekonomisnya. Dampak *spillover* yang tidak direncanakan adalah lahirnya kesadaran kolektif tentang potensi energi terbarukan lainnya, yang mendorong pemasangan panel surya sebagai langkah berikutnya menuju kemandirian energi total [1][2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan inovasi biogas komunal di Krejengan bertumpu pada prinsip swadaya murni. Modal pembangunan setiap unit tandon *digester* berasal dari iuran bersama 5 KK anggota kelompok komunal, dengan estimasi biaya konstruksi tandon beton berukuran 3x3x2 meter berkisar Rp5-8 juta (termasuk bahan bangunan dan pipa distribusi). Biaya ini relatif murah karena tenaga kerja konstruksi ditanggung secara gotong royong. Untuk infrastruktur panel surya penerangan jalan, pendanaan berasal dari alokasi Dana Desa dan program pemerintah terkait energi terbarukan [1].
Model bisnis inovasi ini unik karena bukan menghasilkan pendapatan (*revenue*), melainkan menghasilkan penghematan (*cost saving*). Setiap keluarga “mendapatkan” Rp500.000 per bulan bukan dalam bentuk pemasukan tunai, melainkan dalam bentuk biaya yang tidak perlu dikeluarkan untuk elpiji dan listrik. Keberlanjutan finansial dijamin oleh ketersediaan bahan baku gratis (kotoran sapi milik sendiri) dan biaya operasional yang nyaris nol setelah tandon dibangun. Satu-satunya biaya rutin adalah perawatan minor pipa dan katup gas. Pupuk kompos (*bio-slurry*) yang dihasilkan juga bisa dijual atau digunakan sendiri, menambah nilai ekonomi dari siklus produksi yang sepenuhnya sirkular [2].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pelajaran terbesar dari Krejengan adalah bahwa solusi terbaik sering kali sudah ada di depan mata—secara harfiah di belakang kandang sapi. Keputusan kunci yang paling tepat adalah menerapkan sistem komunal (5 KK per tandon) alih-alih individual (1 KK per tandon). Model komunal tidak hanya menghemat biaya investasi, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan kolektif; jika satu keluarga malas mengisi bahan baku, empat keluarga lainnya akan mengingatkan karena mereka juga bergantung pada gas yang sama [1].
Hal yang akan dilakukan berbeda jika memulai dari awal adalah menetapkan rasio pencampuran standar (kotoran:air = 1:1) dan menjadwalkan rotasi operator *digester* sejak hari pertama, bukan menunggu sampai terjadi kegagalan fermentasi. Dokumentasi prosedur operasional standar (SOP) dalam bentuk poster bergambar yang ditempel di dekat tandon juga sangat penting agar operator pengganti bisa langsung memahami langkah-langkah tanpa harus dilatih ulang.
Saran praktis bagi desa lain: jangan memulai dengan membangun tandon untuk seluruh desa sekaligus. Bangun satu unit percontohan terlebih dahulu di klaster rumah yang paling dekat dengan kandang sapi, buktikan hasilnya selama 2-3 bulan, lalu gunakan bukti nyata tersebut untuk merekrut kelompok komunal berikutnya. Efek bola salju dari “bukti nyata” jauh lebih kuat daripada seribu kali sosialisasi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi biogas di Krejengan dijamin oleh faktor struktural yang sangat kuat: selama warga masih memelihara sapi, bahan baku biogas akan selalu tersedia tanpa biaya. Regenerasi kepemimpinan tidak menjadi masalah kritis karena sistem ini terdesentralisasi; setiap kelompok komunal beroperasi secara mandiri dan tidak bergantung pada satu figur tunggal. Jika satu kelompok kehilangan anggota aktif, kelompok lainnya tetap beroperasi normal [1].
Rencana pengembangan jangka panjang diarahkan pada dua target. Pertama, memperluas cakupan dari dua dusun yang saat ini sudah menerapkan menjadi seluruh wilayah desa. Kedua, mengeksplorasi pemanfaatan biogas tidak hanya untuk memasak dan penerangan, tetapi juga untuk menggerakkan mesin penggiling pakan ternak, sehingga siklus ekonomi peternakan menjadi sepenuhnya sirkular: sapi menghasilkan kotoran → kotoran menghasilkan biogas → biogas menggerakkan mesin penggiling pakan → pakan menyehatkan sapi. Kompos *bio-slurry* juga direncanakan untuk dikemas dan dipasarkan sebagai pupuk organik premium ke petani tembakau di wilayah Krejengan dan sekitarnya [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi biogas komunal dan panel surya di Desa Krejengan berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp500.000/bulan (Rp6 juta/tahun) yang setara dengan peningkatan pendapatan riil bagi keluarga miskin. |
Jumlah KK yang menghemat biaya energi ≥Rp500.000/bulan melalui biogas komunal. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
Menggantikan ketergantungan pada gas elpiji bersubsidi dan listrik PLN dengan sumber energi terbarukan berbasis limbah peternakan dan sinar matahari. |
Jumlah unit *digester* biogas dan panel surya yang beroperasi aktif di desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Menghilangkan polusi bau kotoran sapi dan pencemaran air di lingkungan permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara tertutup. |
Hilangnya keluhan warga terkait bau dan pencemaran lingkungan dari kotoran ternak. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Mengurangi emisi gas metana ke atmosfer dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar, mendukung program Kampung Iklim nasional. |
Estimasi volume gas metana (ton CO2-eq) yang berhasil ditangkap dan dimanfaatkan per tahun. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model biogas komunal Desa Krejengan sangat mudah direplikasi oleh desa mana pun yang memiliki populasi ternak sapi, kerbau, atau kambing dalam jumlah memadai. Prasyarat minimum untuk replikasi adalah: (1) ketersediaan minimal 5 ekor sapi di klaster rumah yang berdekatan, (2) akses air untuk pencampuran, dan (3) kesediaan 5 KK untuk bergotong royong membangun dan merawat tandon bersama. Tidak diperlukan keahlian teknis tinggi; konstruksi tandon beton bisa dikerjakan oleh tukang bangunan desa biasa [1].
Estimasi biaya replikasi per unit *digester* adalah Rp5-8 juta (atau Rp1-1,6 juta per KK jika dibagi 5), jumlah yang sangat terjangkau. Waktu konstruksi berkisar 2-3 minggu untuk pembangunan fisik tandon, ditambah 2-4 minggu masa tunggu (*start-up period*) hingga fermentasi pertama menghasilkan gas yang cukup untuk memasak. Model adaptasi untuk daerah yang tidak memiliki sapi bisa menggantikan bahan baku dengan kotoran kambing, kerbau, atau bahkan limbah organik dapur dan pasar. Untuk *scale up* ke tingkat kecamatan, strategi paling efektif adalah membentuk “klaster biogas” di setiap dusun dan menghubungkannya dengan program Kampung Iklim pemerintah untuk mendapatkan insentif dan pendampingan teknis [2][3].
Daftar Pustaka
[1] JatimNet, “Desa Krejengan Manfaatkan Teknologi Biogas untuk Hemat Gas dan Listrik,” Jatimnet.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://jatimnet.com/desa-krejengan-manfaatkan-biogas-kotoran-sapi.
[2] Warta Bromo, “Biogas Komunal di Krejengan: Satu Tandon untuk Lima Keluarga,” Wartabromo.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://wartabromo.com/desa-krejengan-biogas-komunal-probolinggo.
[3] Kumparan, “Peternak Sapi di Krejengan Sulap Kotoran Jadi Energi Bersih,” Kumparan.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://kumparan.com/probolinggo/peternakan-sapi-desa-krejengan-biogas.
[4] BPS Kabupaten Probolinggo, “Kecamatan Krejengan Dalam Angka,” Probolinggokab.bps.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://probolinggokab.bps.go.id/.
[5] ResearchGate, “Penerapan Energi Baru Terbarukan Berbasis Masyarakat di Wilayah Probolinggo,” Researchgate.net, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/biogas-probolinggo-ebt.
oleh Tim Inovasi Desa | 21 Mei 2019 | Pelayanan Publik
Ringkasan Inovasi
Desa Caruy, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, mengelola Posyandu Khusus Lansia yang telah berdiri sejak 2009 sebagai bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia [2]. Posyandu ini lahir dari transformasi Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada sebelumnya, digagas Pemerintah Desa Caruy bersama kader kesehatan yang dipimpin Siti Ngatifah selaku Ketua Kelompok [2]. Inovasi ini menjawab kebutuhan warga lanjut usia akan layanan kesehatan rutin yang terjangkau dan mudah dijangkau, tanpa harus menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan kabupaten [4]. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi dan berat badan, pengukuran tensi darah, senam lansia, penyuluhan kesehatan, serta Pemberian Makanan Tambahan [2]. Dampak yang mulai terlihat adalah konsistennya 45 hingga 60 lansia yang aktif mengikuti kegiatan posyandu setiap kali diselenggarakan [1], [2]. Konsistensi ini turut memunculkan pengakuan bahwa Posyandu Lansia Desa Caruy berpotensi menjadi contoh bagi posyandu lansia di tingkat nasional.
Latar Belakang
Desa Caruy berada di ujung utara Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kecamatan Cimanggu di sebelah utara dan Kecamatan Karangpucung di sebelah timur [3]. Desa dengan luas wilayah sekitar 30 kilometer persegi ini dihuni sekitar 2.000 jiwa penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak [5]. Nama Caruy sendiri diambil dari pohon bayur yang dalam bahasa Jawa setempat disebut pohon caruy, yang dahulu tumbuh melimpah di wilayah ini [3].
Sebelum 2009, layanan kesehatan rutin di Desa Caruy terpusat pada Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur, sementara warga lanjut usia belum memiliki wadah pemeriksaan kesehatan berkala yang khusus melayani kebutuhan mereka. Kondisi geografis desa yang berada di pinggiran kecamatan membuat akses warga lanjut usia menuju puskesmas kabupaten tidak selalu mudah ditempuh, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas [4]. Kesenjangan layanan inilah yang membuat sebagian lansia Desa Caruy jarang memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala, sehingga potensi penyakit degeneratif sulit terdeteksi sejak dini.
Momentum perubahan muncul ketika Pemerintah Desa Caruy dan kader kesehatan menyadari bahwa Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah berjalan dapat dikembangkan untuk melayani segmen usia lanjut. Kebutuhan mendesak akan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh warga, tanpa memandang usia dan status sosial, mendorong Pemerintah Desa Caruy segera membentuk Posyandu Khusus Lansia pada 2009 [2]. Desa tidak ingin menunggu lebih lama sementara warga lanjut usia terus kehilangan akses pemeriksaan kesehatan rutin yang seharusnya mereka dapatkan sejak lama.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pembentukan Posyandu Khusus Lansia sebagai pengembangan dari Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada, dikelola penuh oleh kader kesehatan desa di bawah koordinasi Ketua Kelompok Siti Ngatifah [2]. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa pelayanan kesehatan desa perlu menjangkau seluruh kelompok usia secara merata, tidak hanya ibu dan anak yang selama ini menjadi fokus utama layanan posyandu konvensional. Pendekatan ini dipilih karena memanfaatkan kelembagaan posyandu yang sudah dikenal warga, sehingga tidak perlu membangun sistem pelayanan baru dari nol.
Posyandu ini menghadirkan lima layanan utama bagi warga lanjut usia, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pengukuran tensi darah [2]. Dua layanan pelengkap lain adalah senam lansia dengan instruktur yang berkompeten dan penyuluhan kesehatan disertai program Pemberian Makanan Tambahan. Mekanisme kerjanya melibatkan kader kesehatan yang secara aktif menjemput partisipasi warga, bukan hanya menunggu lansia datang secara sukarela ke lokasi posyandu. Elemen pembeda inovasi ini terletak pada konsistensi penyelenggaraan yang telah berjalan lebih dari satu dekade tanpa henti, berbeda dari banyak posyandu lansia lain yang kerap vakum setelah program pemicu awal berakhir [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan diawali diskusi antara Pemerintah Desa Caruy dan kader kesehatan Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur untuk memperluas cakupan layanan kepada warga lanjut usia. Kader kesehatan yang sudah berpengalaman menangani ibu dan anak kemudian dilatih ulang agar memahami kebutuhan pemeriksaan kesehatan khusus lansia, seperti pengukuran tensi darah dan deteksi dini penyakit degeneratif [2]. Tahap pelatihan ulang ini menjadi kunci agar kader yang sama dapat melayani dua segmen usia sekaligus tanpa mengurangi kualitas layanan.
Pada tahap awal penyelenggaraan, jumlah lansia yang bersedia datang ke posyandu masih terbatas karena sebagian warga usia lanjut merasa kegiatan posyandu identik dengan layanan ibu dan anak, bukan untuk mereka. Kader kesehatan mengoreksi persepsi ini dengan mengubah pendekatan dari menunggu pasif menjadi menjemput bola, yaitu mengunjungi rumah warga lansia secara langsung untuk mengajak mereka datang ke posyandu [2]. Perbaikan pendekatan inilah yang secara bertahap meningkatkan partisipasi lansia hingga mencapai 45 sampai 60 orang setiap kegiatan. Pembelajaran pentingnya adalah promosi aktif dari pintu ke pintu jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pengumuman di balai desa.
Setelah pola partisipasi mulai stabil, Pemerintah Desa Caruy menambahkan komponen senam lansia dengan instruktur yang berkompeten dan program Pemberian Makanan Tambahan untuk memperkuat daya tarik kegiatan. Kombinasi layanan pemeriksaan kesehatan dan aktivitas sosial semacam ini terbukti membuat lansia lebih antusias hadir secara rutin, karena posyandu tidak lagi terasa sebagai kewajiban medis semata, melainkan juga ruang bersosialisasi bagi warga lanjut usia. Perubahan suasana kegiatan inilah yang menjaga tingkat kehadiran lansia tetap stabil dari tahun ke tahun.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama pada tahap awal adalah rendahnya minat warga lanjut usia untuk datang ke posyandu, karena kegiatan ini sebelumnya identik dengan layanan ibu dan anak. Kader kesehatan memitigasi tantangan ini dengan mengubah pendekatan promosi menjadi kunjungan langsung dari rumah ke rumah, sebagaimana dijelaskan pada tahap koreksi proses penerapan, sehingga lansia merasa benar-benar diundang secara personal [2]. Pendekatan personal ini terbukti lebih efektif dibandingkan sekadar mengumumkan jadwal kegiatan secara umum.
Tantangan lain berupa keterbatasan mobilitas sebagian warga lanjut usia yang membuat mereka kesulitan menjangkau lokasi posyandu secara mandiri. Kader kesehatan memitigasi kendala ini dengan melibatkan keluarga dan tetangga terdekat untuk membantu mengantar lansia yang membutuhkan pendampingan fisik ke lokasi kegiatan. Kolaborasi informal antarwarga semacam ini menjadi solusi praktis tanpa memerlukan anggaran tambahan untuk transportasi khusus.
Tantangan eksternal berupa keterbatasan jangkauan fasilitas kesehatan kabupaten bagi warga desa yang berada di pinggiran kecamatan tetap menjadi persoalan struktural yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan di tingkat desa [4]. Pemerintah Desa Caruy memitigasi risiko ini dengan menjadikan posyandu sebagai lini pertama deteksi dini kesehatan lansia, sehingga kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke puskesmas sebelum kondisinya memburuk. Peran posyandu sebagai penyaring awal ini mengurangi beban puskesmas kabupaten yang jaraknya relatif jauh dari desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah konsistensi kepemimpinan Ketua Kelompok Siti Ngatifah bersama kader kesehatan yang terus menjalankan kegiatan posyandu tanpa henti sejak 2009 [2]. Dedikasi kader dalam mengajak lansia secara personal dari rumah ke rumah menjadi modal sosial utama yang membuat partisipasi warga tetap tinggi dari tahun ke tahun. Kepercayaan yang terbangun antara kader dan warga lanjut usia inilah yang menjaga keberlangsungan program meski tanpa insentif finansial besar bagi para kader.
Dukungan penuh Pemerintah Desa Caruy melalui komitmen penganggaran rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga menjadi faktor krusial keberhasilan program ini [2]. Komitmen anggaran yang konsisten ini menegaskan visi desa yang inklusif, yaitu desa yang melayani seluruh warganya tanpa memandang usia maupun status sosial. Sinergi antara kepemimpinan desa dan kader kesehatan di lapangan inilah yang menjaga Posyandu Lansia Caruy tetap berjalan selama lebih dari satu dekade.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum 2009, warga lanjut usia Desa Caruy tidak memiliki wadah pemeriksaan kesehatan berkala yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka, sehingga banyak yang jarang memeriksakan kondisi kesehatannya. Setelah Posyandu Khusus Lansia berjalan, kegiatan ini secara konsisten diikuti 45 hingga 60 lansia aktif setiap penyelenggaraan, sebuah pencapaian partisipasi yang jarang ditemukan pada posyandu lansia di desa lain [2]. Perubahan dari ketiadaan layanan menuju partisipasi rutin puluhan lansia ini menjadi indikator paling nyata keberhasilan inovasi ini.
Perubahan perilaku warga menjadi dampak yang tidak kalah penting. Lansia yang sebelumnya jarang memeriksakan kesehatan kini terbiasa mengikuti pemeriksaan tensi, penimbangan berat badan, dan senam lansia secara rutin, membentuk kebiasaan hidup sehat baru di usia lanjut. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah tumbuhnya ikatan sosial antarlansia, karena posyandu menjadi ruang pertemuan rutin yang mengurangi rasa terisolasi warga usia lanjut di desa.
Konsistensi penyelenggaraan selama lebih dari satu dekade membuat Posyandu Lansia Desa Caruy mendapat pengakuan sebagai contoh yang berpotensi direplikasi di tingkat posyandu lansia nasional [2]. Dokumentasi program tidak merinci angka pasti penurunan kasus penyakit degeneratif maupun kenaikan usia harapan hidup warga secara agregat, sehingga capaian kesehatan ini masih bersifat kualitatif. Pengakuan atas konsistensi program tetap menjadi bukti kuat bahwa desa dengan sumber daya terbatas dapat menghadirkan layanan kesehatan lansia yang berkelanjutan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Operasional Posyandu Khusus Lansia Desa Caruy dibiayai penuh melalui alokasi rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang secara konsisten dianggarkan Pemerintah Desa Caruy setiap tahun sejak 2009 [2]. Anggaran ini digunakan untuk mendukung honor kader kesehatan, pengadaan bahan Pemberian Makanan Tambahan, serta biaya instruktur senam lansia. Skema pembiayaan berbasis anggaran desa ini dipilih karena layanan kesehatan dasar bagi lansia dipandang sebagai kewajiban dasar pemerintah desa, bukan program insidental yang bergantung pada bantuan luar.
Model penyelenggaraan posyandu ini tidak berorientasi mencari keuntungan finansial, melainkan berfokus pada nilai layanan publik yang dapat diakses seluruh warga lanjut usia tanpa biaya. Dokumentasi program tidak merinci besaran anggaran tahunan secara spesifik, sehingga total investasi Pemerintah Desa Caruy untuk program ini masih bersifat estimatif berdasarkan pola pembiayaan posyandu serupa di desa lain. Ketiadaan tarif layanan ini justru menjadi daya tarik utama bagi warga lanjut usia dengan keterbatasan ekonomi.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan mengembangkan Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur yang sudah ada, alih-alih membangun kelembagaan baru dari nol, terbukti menjadi keputusan kunci yang mempercepat penerimaan warga terhadap Posyandu Khusus Lansia. Keputusan mengubah pendekatan promosi dari menunggu pasif menjadi menjemput bola dari rumah ke rumah juga terbukti menjadi faktor penentu tingginya partisipasi lansia yang bertahan hingga lebih dari satu dekade. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa memanfaatkan kelembagaan lama secara kreatif kerap lebih efektif daripada membangun program baru dari nol.
Jika memulai dari awal, kader kesehatan mengakui idealnya pendekatan personal door to door sudah diterapkan sejak hari pertama penyelenggaraan, bukan setelah menyadari rendahnya partisipasi pada tahap awal. Penundaan ini sempat membuat sebagian lansia terlambat merasakan manfaat layanan kesehatan yang seharusnya dapat mereka akses lebih dini. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa lain agar merancang strategi promosi personal sejak awal, bukan menunggu partisipasi rendah terlebih dahulu.
Desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan memulai dari kelembagaan posyandu yang sudah ada dan dipercaya warga, ketimbang membangun sistem baru yang asing bagi masyarakat. Melibatkan kader kesehatan yang sudah berpengalaman menangani segmen usia lain, seperti ibu dan anak, juga disarankan agar transisi pelayanan ke segmen lansia dapat berjalan lebih cepat. Menyediakan komitmen anggaran desa yang konsisten sejak awal, sebagaimana dilakukan Desa Caruy, turut disarankan agar keberlanjutan program tidak bergantung pada bantuan eksternal yang sifatnya sementara.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Posyandu Khusus Lansia dijaga melalui komitmen Pemerintah Desa Caruy menganggarkan program ini secara rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun, tanpa bergantung pada program bantuan yang sifatnya sementara [2]. Pelembagaan anggaran rutin ini menjadi jaminan bahwa layanan kesehatan lansia tetap tersedia meski tidak ada program pemicu khusus dari luar desa. Kepastian anggaran tahunan ini membedakan Posyandu Lansia Caruy dari program serupa yang kerap berhenti begitu dana stimulan awal habis.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan kelompok kader kesehatan yang berjalan independen dari jabatan kepala desa, sehingga program tetap berlangsung meski kepemimpinan desa telah berganti sejak Posyandu ini pertama kali dibentuk. Pelembagaan Posyandu Lansia sebagai bagian permanen dari struktur layanan kesehatan desa, bukan sekadar inisiatif personal satu kepala desa, memastikan program tetap berjalan di bawah kepemimpinan desa yang baru. Independensi kelembagaan kader dari jabatan politis inilah yang menjaga program tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penguatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan berkala mengikuti perkembangan pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan [4]. Strategi ini diharapkan menjaga kualitas layanan tetap relevan dengan standar nasional, sekaligus mempersiapkan kader baru yang dapat meneruskan program ketika kader senior tidak lagi aktif. Penguatan kapasitas berkelanjutan semacam ini menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan layanan kesehatan lansia desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Posyandu Khusus Lansia Desa Caruy berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari kehidupan sehat dan sejahtera hingga pengurangan ketimpangan. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik pelayanan kesehatan lansia di Desa Caruy sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Posyandu menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, senam, dan Pemberian Makanan Tambahan bagi warga lanjut usia sebagai upaya deteksi dini penyakit degeneratif. |
45 hingga 60 lansia aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan setiap kegiatan posyandu. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Layanan kesehatan gratis bagi lansia mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara warga usia lanjut dan kelompok usia lain di desa. |
Seluruh warga lanjut usia Desa Caruy dapat mengakses posyandu tanpa biaya sejak 2009. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Penyediaan ruang pertemuan rutin bagi lansia memperkuat inklusivitas desa yang ramah bagi seluruh kelompok usia dan status sosial warga. |
Kegiatan posyandu lansia terselenggara rutin dan didukung anggaran desa berkelanjutan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan kelembagaan posyandu yang sudah dipercaya warga, seperti Posyandu Keluarga Berencana dan Wanita Usia Subur, yang dapat dikembangkan cakupannya. Kedua, kesediaan kader kesehatan menjalani pelatihan tambahan untuk memahami kebutuhan spesifik lansia. Ketiga, komitmen pemerintah desa mengalokasikan anggaran rutin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bukan hanya mengandalkan bantuan program sementara.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya maupun durasi pasti pembentukan Posyandu Lansia Desa Caruy, sehingga calon replikator dapat mengacu pada pola pembiayaan posyandu lansia serupa yang umumnya bertumpu pada anggaran desa dan swadaya kader [4]. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan menyesuaikan jenis layanan sesuai kebutuhan kesehatan lansia setempat, selama prinsip pendekatan personal dan dukungan anggaran rutin tetap dipertahankan. Estimasi waktu replikasi relatif singkat, sekitar beberapa bulan, karena desa cukup memperluas kelembagaan posyandu yang sudah berjalan tanpa membangun sistem baru.
Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun Kementerian Kesehatan berpeluang menjadikan model Posyandu Lansia Desa Caruy sebagai rujukan replikasi ke desa-desa lain, sejalan dengan petunjuk teknis pelaksanaan posyandu lanjut usia yang telah diterbitkan secara nasional [4]. Perluasan model ini ke tingkat kabupaten maupun provinsi dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan lansia di wilayah perdesaan yang selama ini kurang terjangkau fasilitas kesehatan formal. Dukungan kebijakan lintas tingkat pemerintahan semacam ini akan memperkuat posisi posyandu lansia sebagai pilar layanan kesehatan dasar perdesaan.
Daftar Pustaka
[1] Video Dokumentasi Inovasi Desa, “Posyandu Lansia Desa Caruy,” YouTube. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=JySHQipJcXo
[2] Sindikat Post, “Posyandu Lansia di Desa Caruy Bisa Jadi Contoh Posyandu Lansia Nasional,” sindikatpost.com. [Online]. Tersedia: http://sindikatpost.com/posyandu-lansia-di-desa-caruy-bisa-jadi-contoh-posyandu-lansia-nasional/
[3] Wikipedia Bahasa Indonesia, “Caruy, Cipari, Cilacap,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Caruy,_Cipari,_Cilacap
[4] Kementerian Kesehatan RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM Terintegrasi,” repository.kemkes.go.id, 2021. [Online]. Tersedia: https://repository.kemkes.go.id/book/62
[5] Pemerintah Desa Caruy, “Profil Desa Caruy,” caruy.desa.id. [Online]. Tersedia: https://caruy.desa.id/
oleh Tim Inovasi Desa | 10 Mei 2019 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Bangun, seorang Kader Kesehatan Lingkungan warga Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, menciptakan Clorin Difuser, alat sederhana untuk membersihkan dan membunuh bakteri pada air sumur warga [1]. Inovasi ini lahir dari pengamatan Bangun atas kondisi sumur di wilayah padat penduduk yang letaknya terlalu dekat dengan septic tank, sering kali hanya berjarak 3-5 meter, jauh dari jarak aman minimal 10 meter, sehingga air sumur mudah tercemar bakteri Coliform. Alat ini dibuat dari dua pipa paralon berukuran 2 inci dan 1/2 inci sepanjang 20 sentimeter yang diberi lubang-lubang kecil, dengan pipa kecil berisi kaporit dimasukkan ke pipa besar yang rongganya diisi pasir bersih, lalu direndam ke dalam sumur agar melepaskan klorin secara bertahap. Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, jumlah bakteri Coliform pada sampel air sumur turun dari lebih 2.400 per 100 mililiter menjadi kurang dari 2 per 100 mililiter setelah alat digunakan sekitar 10 hari. Inovasi ini turut mendukung capaian Desa Tritih Wetan yang pernah dinilai tim Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2018 [3].
Latar Belakang
Desa Tritih Wetan berada di Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan ke depan direncanakan masuk dalam perluasan wilayah perkotaan Cilacap sehingga berubah status menjadi kelurahan di bawah Kecamatan Cilacap Timur [2]. Sebagai desa dengan kepadatan permukiman yang terus meningkat, sebagian bangunan rumah warga saling berhimpitan, menciptakan tantangan tersendiri bagi ketersediaan air bersih.
Bangun, selaku Kader Kesehatan Lingkungan, mencermati bahwa air sumur di wilayah padat penduduk umumnya kurang bersih karena letaknya yang terlalu dekat dengan tempat pembuangan kotoran manusia maupun limbah sabun rumah tangga. Idealnya, jarak sumur dengan resapan air limbah septic tank minimal 10 meter, namun akibat pertumbuhan permukiman yang semakin padat, jarak tersebut kerap menyempit hingga hanya 3-5 meter, membuat air sumur mudah tercemar bakteri dan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan bagi warga yang menggunakannya untuk mencuci piring maupun pakaian.
Keprihatinan atas risiko kesehatan dari air sumur tercemar ini mendorong Bangun mencari solusi murah dan mudah diterapkan warga, tanpa harus membangun ulang sumur atau memindahkan septic tank yang membutuhkan biaya besar. Dari situ, ia merancang Clorin Difuser sebagai alat disinfeksi sederhana yang bisa langsung direndam ke dalam sumur yang sudah ada.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah Clorin Difuser, alat disinfeksi air sumur sederhana yang mengadaptasi prinsip chlorine diffuser, teknik pelepasan klorin secara bertahap yang secara ilmiah terbukti efektif menurunkan kadar bakteri Coliform dan E. coli pada air melalui kerusakan komponen sel bakteri oleh senyawa hipoklorit [4]. Bangun menerapkan prinsip ini dalam bentuk alat sederhana berbahan pipa paralon yang bisa dibuat sendiri oleh warga.
Alat ini dibuat dari dua pipa paralon berukuran 2 inci dan 1/2 inci sepanjang sekitar 20 sentimeter yang masing-masing diberi lubang-lubang kecil sebagai pori-pori. Pipa kecil diisi kaporit hingga penuh lalu dimasukkan ke tengah pipa besar yang bagian bawahnya sudah ditutup rapat, kemudian rongga yang tersisa diisi pasir bersih sebelum kedua ujung pipa ditutup dan diikat tali, lalu direndam ke dalam sumur. Yang membedakan Clorin Difuser dari metode klorinasi konvensional adalah pelepasan klorin yang bertahap melalui pori-pori dan saringan pasir, sehingga bau kaporit tidak terlalu menyengat dibanding menaburkan kaporit langsung ke air sumur.
Proses Penerapan Inovasi
Bangun mulai mengembangkan Clorin Difuser berbekal pengamatannya sebagai Kader Kesehatan Lingkungan terhadap kondisi sumur warga di wilayah padat penduduk Desa Tritih Wetan [1]. Ia merancang dan menguji coba alat ini menggunakan bahan yang mudah didapat di toko bangunan, yaitu pipa paralon, kaporit, dan pasir.
Pada uji coba awal, penentuan takaran kaporit dan ketebalan lapisan pasir menjadi tantangan tersendiri, karena terlalu banyak kaporit berisiko menimbulkan bau menyengat dan rasa air yang tidak nyaman, sementara terlalu sedikit kaporit tidak cukup efektif membunuh bakteri dalam sumur berukuran besar. Setelah beberapa kali penyesuaian, Bangun menemukan formulasi yang tepat: kaporit dalam pipa kecil yang dibungkus lapisan pasir di pipa besar mampu melepaskan klorin secara stabil dan bertahap, dengan masa pakai sekitar satu bulan sebelum kaporit perlu diisi ulang.
Hasil uji coba ini kemudian diverifikasi secara ilmiah melalui pemeriksaan sampel air sumur oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, yang mencatat penurunan jumlah bakteri Coliform dari lebih 2.400 per 100 mililiter menjadi kurang dari 2 per 100 mililiter setelah alat digunakan sekitar 10 hari [1]. Verifikasi laboratorium ini menjadi bukti kredibel yang mendorong lebih banyak warga Desa Tritih Wetan mengadopsi Clorin Difuser untuk sumur mereka.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah menentukan takaran kaporit dan pasir yang tepat agar alat efektif membunuh bakteri tanpa menimbulkan bau menyengat atau rasa air yang mengganggu. Bangun mengatasinya melalui uji coba berulang hingga menemukan komposisi yang pas antara volume kaporit, ketebalan pasir, dan ukuran lubang pori-pori pipa.
Tantangan eksternal berupa kondisi permukiman padat yang membuat jarak sumur-septic tank tidak bisa diubah dalam waktu singkat turut menjadi kendala struktural yang sulit diatasi hanya dengan alat disinfeksi semata. Pendekatan Clorin Difuser memitigasi keterbatasan ini dengan menawarkan solusi jangka pendek yang murah dan cepat diterapkan, tanpa perlu menunggu perbaikan tata ruang permukiman yang membutuhkan waktu dan biaya jauh lebih besar.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kejelian Bangun sebagai Kader Kesehatan Lingkungan dalam mengenali akar masalah pencemaran air sumur di wilayahnya, serta kemampuannya menerjemahkan prinsip disinfeksi klorin yang sudah dikenal secara ilmiah menjadi alat sederhana yang bisa dibuat warga sendiri [4].
Faktor kedua adalah dukungan verifikasi ilmiah dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, yang memberi bukti kredibel atas efektivitas alat ini, sehingga warga lebih percaya dan bersedia mengadopsi Clorin Difuser untuk sumur masing-masing.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum menggunakan Clorin Difuser, sampel air sumur di Desa Tritih Wetan tercatat mengandung lebih dari 2.400 bakteri Coliform per 100 mililiter, jauh melampaui ambang batas aman air bersih. Setelah alat digunakan sekitar 10 hari, jumlah bakteri Coliform turun menjadi kurang dari 2 per 100 mililiter, penurunan yang sangat signifikan berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap [1].
Selain menurunkan kadar bakteri, Clorin Difuser turut mengurangi bau air sumur yang sebelumnya kurang sedap, tanpa menimbulkan bau kaporit yang menyengat karena pelepasan klorin berlangsung bertahap melalui saringan pasir. Warga yang menggunakan air sumur untuk mencuci piring dan pakaian kini memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dari paparan bakteri penyebab penyakit.
Dampak spillover dari inovasi ini adalah kontribusinya terhadap capaian Desa Tritih Wetan yang pernah dinilai oleh tim Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2018, menunjukkan bahwa inisiatif kesehatan lingkungan berbasis warga seperti Clorin Difuser turut memperkuat reputasi desa dalam bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat [3]. Inovasi ini juga didokumentasikan dalam Sistem Dokumentasi Inovasi Desa Kementerian Desa, PDTT, sebagai salah satu teknologi tepat guna yang dapat direplikasi desa lain [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pembuatan Clorin Difuser sangat terjangkau karena hanya memerlukan bahan sederhana berupa pipa paralon, kaporit, dan pasir yang mudah didapat di toko bangunan setempat, tanpa memerlukan investasi alat khusus atau tenaga ahli tambahan.
Skema pembiayaannya bersifat swadaya warga, dengan setiap rumah tangga dapat membuat dan merawat alat masing-masing secara mandiri, termasuk mengisi ulang kaporit setiap bulan. Model ini tidak menghasilkan pendapatan langsung, namun memberi nilai tidak langsung berupa penghematan biaya kesehatan akibat penyakit yang bisa dicegah dari air sumur yang lebih bersih.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Bangun menunjukkan bahwa keputusan mengadaptasi prinsip disinfeksi klorin yang sudah dikenal secara ilmiah menjadi alat sederhana berbahan lokal, alih-alih mengandalkan teknologi pengolahan air yang mahal, adalah keputusan kunci yang tepat karena mudah direplikasi oleh warga dengan modal minim.
Jika memulai dari awal, uji coba formulasi takaran kaporit dan pasir idealnya melibatkan lebih banyak variasi ukuran sumur sejak tahap awal, agar rekomendasi penggunaan alat bisa lebih spesifik sesuai volume air sumur warga yang berbeda-beda.
Bagi kader kesehatan lingkungan atau desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah memastikan hasil uji coba diverifikasi melalui pemeriksaan laboratorium resmi seperti yang dilakukan UPTD Labkesda, karena bukti ilmiah semacam ini penting untuk meyakinkan warga agar mau mengadopsi inovasi kesehatan berbasis swadaya.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Clorin Difuser ditopang kesederhanaan alat yang memungkinkan warga merawat dan mengisi ulang kaporit secara mandiri setiap bulan, tanpa bergantung pada kehadiran Bangun maupun kader kesehatan lingkungan lainnya secara terus-menerus.
Mekanisme regenerasi pengetahuan bertumpu pada peran kader kesehatan lingkungan lain yang dapat mempelajari dan menyebarluaskan cara pembuatan Clorin Difuser kepada warga, sehingga inovasi ini tidak bergantung sepenuhnya pada satu individu. Dukungan Pemerintah Desa Tritih Wetan turut penting untuk memastikan program kesehatan lingkungan berbasis warga seperti ini tetap mendapat perhatian meski desa berubah status menjadi kelurahan di masa mendatang [2].
Rencana keberlanjutan jangka panjang dapat diperkuat dengan menjadikan pembuatan dan distribusi Clorin Difuser sebagai salah satu program rutin kader kesehatan lingkungan atau posyandu, sebagaimana kanal komunikasi warga yang sudah tersedia melalui situs resmi desa [5], sehingga edukasi dan penyediaan alat kepada warga baru dapat terus berjalan tanpa bergantung pada inisiatif perorangan semata.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Clorin Difuser di Desa Tritih Wetan berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Penurunan drastis bakteri Coliform pada air sumur mengurangi risiko penyakit akibat air yang tercemar bagi warga desa. |
Bakteri Coliform turun dari lebih 2.400 menjadi kurang dari 2 per 100 ml |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Clorin Difuser menyediakan solusi disinfeksi air sumur yang terjangkau bagi warga di permukiman padat dengan risiko pencemaran tinggi. |
Air sumur warga terverifikasi lebih bersih setelah 10 hari penggunaan alat |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Clorin Difuser merupakan teknologi tepat guna berbiaya rendah yang dapat dibuat dan dirawat sendiri oleh warga tanpa keahlian khusus. |
Alat dibuat dari bahan sederhana (paralon, kaporit, pasir) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Inovasi ini menjadi solusi adaptif bagi permukiman padat penduduk yang jarak sumur-septic tank-nya tidak memenuhi standar jarak aman. |
Solusi diterapkan pada permukiman dengan jarak sumur-septic tank 3-5 meter |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara kader kesehatan lingkungan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap memverifikasi efektivitas inovasi secara ilmiah. |
Hasil uji laboratorium resmi memperkuat kredibilitas alat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Kesederhanaan dan biaya rendah Clorin Difuser membuat inovasi ini sangat berpotensi direplikasi oleh desa lain, khususnya wilayah padat penduduk dengan persoalan jarak sumur-septic tank yang sempit serupa dengan Desa Tritih Wetan. Prasyarat minimum meliputi ketersediaan bahan baku sederhana seperti pipa paralon, kaporit, dan pasir, serta kader kesehatan lingkungan atau warga yang bersedia mempelajari cara pembuatan dan perawatannya.
Estimasi biaya replikasi sangat terjangkau karena seluruh bahan bisa didapat di toko bangunan setempat dengan harga murah, dan proses pembuatannya tidak memerlukan keahlian teknis khusus. Desa lain dapat mengadaptasi model ini dengan menyesuaikan ukuran pipa dan takaran kaporit terhadap volume sumur setempat, serta bekerja sama dengan laboratorium kesehatan daerah untuk memverifikasi efektivitasnya sebagaimana dilakukan Desa Tritih Wetan bersama UPTD Labkesda Dinkes Kabupaten Cilacap [1].
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Clorin Difuser, Inovasi Kader Kesehatan Lingkungan Desa Tritih Wetan,” Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, inovasidesa.kemendesa.go.id, 8 Mei 2019. [Online]. Tersedia: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/category/teknologi-tepat-guna/
[2] Kontributor Wikipedia, “Tritih Wetan, Jeruklegi, Cilacap,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Tritih_Wetan,_Jeruklegi,_Cilacap
[3] Humas Pemkab Cilacap, “Desa Tritih Wetan Jeruklegi, Dinilai Tim PHBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah,” humas.cilacapkab.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: http://humas.cilacapkab.go.id/desa-tritih-wetan-jeruklegi-dinilai-tim-phbs-tingkat-provinsi-jawa-tengah/
[4] Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan, “Penggunaan Klorin Diffuser Mini terhadap Sisa Klor pada Air Bak Bilasan Cucian Terakhir Pedagang Angkringan di Dusun Pajangan, Sumberagung, Moyudan, Sleman,” Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, e-journal.poltekkesjogja.ac.id. [Online]. Tersedia: https://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/Sanitasi/article/view/766
[5] Pemerintah Desa Tritih Wetan, “Website Resmi Desa Tritih Wetan,” tritihwetan.desa.id. [Online]. Tersedia: https://www.tritihwetan.desa.id/
oleh Tim Inovasi Desa | 9 Mei 2019 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan Wisata Edukasi Hutan Mangrove di kawasan Segara Anakan, laguna pemisah Pulau Jawa dan Pulau Nusakambangan [1]. Program ini digagas warga bersama Pemerintah Desa Ujung Alang setelah hutan mangrove seluas lebih dari 1.000 hektare rusak parah akibat dibabat menjadi tambak udang sejak 1997 [2]. Usaha tambak tersebut bangkrut hanya dua tahun kemudian dan menyisakan lahan gundul. Sejak 2000, Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari menggiatkan rehabilitasi mangrove secara swadaya, berhasil menanam kembali lebih dari 200 hektare mangrove dalam dua dekade terakhir [2]. Kawasan Arboretum Mangrove Lempong Pucung kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3], serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil langka [5]. Kawasan ini sekaligus menjadi laboratorium alam bagi peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman dan sejumlah universitas mancanegara seperti Bremen University. Warga memproduksi sekitar 500.000 bibit mangrove per tahun dengan omset ratusan juta rupiah [2]. Wisatawan sendiri dapat menikmati hutan mangrove, trek pejalan kaki, gardu pandang, hingga wisata religi di Goa Masigit Sela dan Goa Maria.
Latar Belakang
Desa Ujung Alang terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Segara Anakan, laguna yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan. Desa ini berpenduduk sekitar 5.500 jiwa, dengan sekitar 80 persen warga bekerja sebagai nelayan karena keterbatasan lahan pertanian produktif [4]. Sekretaris Desa Kustoro menyebut hasil tangkapan ikan warga kini hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh berkurang dibandingkan dua dekade lalu [4].
Desa Ujung Alang sebenarnya memiliki potensi sawah seluas sekitar 900 hektare membentang dari Desa Klaces hingga Ujung Alang. Sekitar 85 persen lahan tersebut rusak akibat intrusi air laut sejak 1998, ketika tanggul tambak udang yang dibangun sebelumnya jebol dan tidak lagi menahan air asin [4]. Hanya sekitar 15 persen lahan pertanian yang masih dapat digarap, memaksa banyak warga kembali menjadi nelayan meski hasil tangkapan tidak lagi memadai. Segara Anakan sendiri mengalami penyusutan luas yang drastis, dari 6.450 hektare pada 1903 menjadi sekitar 800 hektare saat ini akibat sedimentasi tahunan sekitar satu juta meter kubik dari Sungai Citanduy dan Cimeneng [3].
Momentum pemicu lahirnya konservasi mangrove bermula dari kegagalan tambak udang yang dibuka dengan membabat hutan bakau sejak 1997, namun bangkrut hanya dua tahun kemudian pada 1999 akibat penyakit yang menyerang populasi udang [2]. Kegagalan ini meninggalkan ribuan hektare lahan gundul dan terdegradasi. Kegagalan inilah yang mendorong Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya sejak 2000, sebelum akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata edukasi yang dikenal luas [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Edukasi Hutan Mangrove yang memadukan rehabilitasi ekosistem dengan aktivitas pariwisata dan produksi bibit mangrove. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mengubah lahan bekas tambak udang yang terdegradasi menjadi ekosistem produktif kembali, sekaligus menciptakan sumber penghidupan baru bagi warga selain menangkap ikan [2]. Pendekatan menggabungkan konservasi dengan wisata edukasi ini dipilih agar upaya pemulihan lingkungan turut memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga.
Kawasan Arboretum Mangrove Lempong Pucung dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah desa, sektor swasta, dan kelompok masyarakat, kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3] serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil [5]. Warga memproduksi bibit mangrove secara rutin, mencapai sekitar 500.000 bibit per tahun yang dipasarkan hingga ke luar Jawa, termasuk Sumatra, dengan melibatkan 20 hingga 30 tenaga kerja pada masa panen bibit [2]. Wisatawan dapat mengakses kawasan ini melalui perahu compreng dari Pelabuhan Sleko selama sekitar dua jam, menikmati pemandangan mangrove, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis burung di sepanjang perjalanan.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penggabungan tiga fungsi sekaligus dalam satu kawasan, yaitu konservasi ekosistem, edukasi lingkungan bagi pelajar dan peneliti, serta produksi bibit mangrove yang mendatangkan pendapatan ekonomi. Pendekatan ini membedakan Ujung Alang dari sekadar kawasan konservasi murni, karena warga turut menjadi pelaku ekonomi aktif dalam rantai nilai pemulihan mangrove.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai sejak 2000, ketika Thomas Heri Wahyono bersama Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya di lahan bekas tambak udang yang telantar [2]. Setahun kemudian, pada 2001, Desa Ujung Alang secara resmi menggiatkan kegiatan konservasi dengan menanam kembali mangrove secara lebih terorganisasi [1].
Sebelum rehabilitasi ini dimulai, upaya membuka tambak udang pada 1997 dengan membabat hutan mangrove justru berujung kegagalan total, karena usaha tersebut bangkrut hanya dua tahun kemudian pada 1999 akibat serangan penyakit udang. Kegagalan ini meninggalkan lahan gundul yang jauh lebih rusak dibandingkan kondisi awal [2]. Kegagalan tambak udang ini menjadi pembelajaran keras bagi warga bahwa konversi hutan mangrove untuk keuntungan jangka pendek justru merugikan secara jangka panjang, mendorong perubahan haluan total menuju konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.
Rehabilitasi mangrove yang dimulai Kelompok Krida Wana Lestari terus berlanjut selama lebih dari dua dekade, berhasil menanam kembali lebih dari 200 hektare mangrove secara mandiri [2]. Kontribusi organisasi dan pemerintah lain menambah total rehabilitasi hingga mencapai lebih dari 300 hektare. Wawasan berharga bagi replikator adalah pentingnya kepemimpinan individu atau kelompok penggerak yang konsisten dalam jangka panjang, karena pemulihan ekosistem mangrove memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar pulih dan bermanfaat secara ekonomi.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah kerusakan lahan pertanian akibat intrusi air laut yang membuat sekitar 85 persen dari 900 hektare sawah potensial di sekitar Ujung Alang dan Klaces tidak lagi dapat digarap [4]. Warga memitigasi keterbatasan mata pencaharian ini dengan beralih ke produksi bibit mangrove dan wisata edukasi sebagai sumber pendapatan tambahan di luar menangkap ikan dan bertani.
Tantangan eksternal berupa sedimentasi tahunan sekitar satu juta meter kubik dari Sungai Citanduy dan Cimeneng terus mengancam kelestarian Segara Anakan [3]. Sedimentasi ini menyusutkan luas laguna dari 6.450 hektare pada 1903 menjadi sekitar 800 hektare saat ini. Pemerintah bersama masyarakat memitigasi ancaman ini melalui rencana pengerukan sedimen dan penguatan ekosistem mangrove sebagai penahan alami sedimentasi di kawasan pesisir.
Tantangan lain adalah menjaga kawasan mangrove dari ancaman pembalakan liar yang berpotensi mengulang kerusakan seperti pada era tambak udang. Kelompok masyarakat memitigasi risiko ini melalui operasi pencegahan pembalakan liar dan kampanye kesadaran tentang pentingnya fungsi ekologis mangrove bagi keberlanjutan hasil tangkapan ikan warga [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan konsisten Thomas Heri Wahyono dan Kelompok Krida Wana Lestari yang menggerakkan rehabilitasi mangrove secara swadaya selama lebih dari dua dekade tanpa henti [2]. Kolaborasi lintas pihak antara pemerintah desa, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan Arboretum Mangrove Lempong Pucung turut menjadi faktor kunci keberhasilan pemulihan ekosistem [3].
Faktor kedua adalah kemitraan akademik dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang secara rutin mengantarkan peneliti mancanegara, termasuk dari Bremen University Jerman, untuk mempelajari keanekaragaman mangrove Cilacap [5]. Pengakuan ilmiah internasional ini memperkuat reputasi Ujung Alang sebagai laboratorium alam mangrove, sekaligus mendorong minat wisata edukasi dari pelajar SMP dan SMA.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum rehabilitasi dimulai pada 2000, lahan bekas tambak udang di Ujung Alang tergolong gundul dan terdegradasi akibat kegagalan usaha tambak yang hanya bertahan dua tahun. Setelah lebih dari dua dekade rehabilitasi, kawasan ini kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove [3] serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil di Arboretum Lempong Pucung [5].
Produksi bibit mangrove kini mencapai sekitar 500.000 bibit per tahun dengan omset ratusan juta rupiah, melibatkan 20 hingga 30 tenaga kerja warga pada masa panen bibit [2]. Pasar bibit ini menjangkau wilayah pesisir Jawa hingga Sumatra. Wisata edukasi turut menarik kunjungan pelajar, peneliti domestik dari Universitas Jenderal Soedirman, hingga peneliti mancanegara dari Swedia, Jerman, dan Bremen University [1].
Dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah berkembangnya rute wisata lanjutan di sekitar Ujung Alang, seperti Pantai Rancababakan, Goa Masigit Sela, dan Goa Maria, yang menarik wisatawan religi maupun pencari pantai tersembunyi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa investasi pemulihan mangrove memberi efek berganda pada sektor pariwisata desa secara lebih luas, melampaui manfaat ekologis semata.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan rehabilitasi mangrove pada tahap awal bersumber dari swadaya Kelompok Krida Wana Lestari, sebelum kemudian mendapat dukungan tambahan dari organisasi lingkungan dan program pemerintah untuk memperluas cakupan reboisasi hingga lebih dari 300 hektare [2]. Model pendapatan utama warga bertumpu pada penjualan bibit mangrove, dengan omset ratusan juta rupiah per tahun dari produksi sekitar 500.000 bibit.
Wisata edukasi hutan mangrove memberi sumber pendapatan tambahan melalui jasa antar-jemput perahu dari Pelabuhan Sleko, penyewaan perahu kelompok, serta potensi retribusi kawasan wisata seperti Arboretum Lempong Pucung. Diversifikasi sumber pendapatan antara produksi bibit dan jasa wisata ini membuat ekonomi warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan ikan yang terus menurun.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Thomas Heri Wahyono dan Kelompok Krida Wana Lestari memulai rehabilitasi mangrove secara swadaya tanpa menunggu dukungan penuh dari pemerintah terbukti menjadi keputusan kunci yang menyelamatkan ekosistem sebelum kerusakan semakin parah. Keputusan menggabungkan konservasi dengan produksi bibit komersial juga terbukti penting untuk menjaga keberlanjutan finansial upaya rehabilitasi jangka panjang.
Jika memulai dari awal, warga Ujung Alang mengakui idealnya evaluasi dampak lingkungan tambak udang dilakukan lebih ketat sebelum 1997, agar kegagalan yang merusak ribuan hektare mangrove tidak perlu terjadi terlebih dahulu. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi desa pesisir lain agar tidak tergiur keuntungan jangka pendek dari konversi ekosistem mangrove tanpa kajian keberlanjutan yang memadai.
Desa pesisir lain yang ingin menerapkan inovasi serupa disarankan mencari figur atau kelompok penggerak yang bersedia berkomitmen jangka panjang, mengingat pemulihan ekosistem mangrove memerlukan waktu puluhan tahun. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset dan edukasi, sebagaimana dilakukan Ujung Alang bersama Universitas Jenderal Soedirman, juga disarankan agar upaya konservasi mendapat dukungan keilmuan yang kredibel.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Wisata Edukasi Hutan Mangrove dijaga melalui operasi pencegahan pembalakan liar yang terus dilakukan kelompok masyarakat, memastikan hutan mangrove yang sudah dipulihkan tidak kembali rusak seperti era tambak udang [2]. Produksi bibit mangrove yang berkelanjutan turut menjadi jaminan pendapatan warga sekaligus sumber pasokan untuk kegiatan reboisasi lanjutan di kawasan lain.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada kelembagaan Kelompok Krida Wana Lestari yang melibatkan banyak warga, bukan bergantung pada satu figur penggerak semata [2]. Struktur ini membuat upaya konservasi berpeluang tetap berlanjut meski kepemimpinan kelompok berganti di masa depan. Keterlibatan Pemerintah Desa Ujung Alang dalam pengelolaan Arboretum Lempong Pucung turut memastikan kawasan ini tetap terkelola secara kelembagaan, bukan hanya inisiatif individu.
Rencana keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada perluasan pasar bibit mangrove hingga ke luar Jawa serta pengembangan lebih lanjut rute wisata edukasi yang menghubungkan hutan mangrove dengan destinasi religi dan pantai di sekitar Ujung Alang. Strategi ini diharapkan mengurangi ketergantungan warga pada hasil tangkapan ikan yang terus menurun akibat kerusakan lingkungan pesisir.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Edukasi Hutan Mangrove Desa Ujung Alang berkontribusi pada sedikitnya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ekosistem lautan hingga pertumbuhan ekonomi. Tiga tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik konservasi mangrove dan pemberdayaan ekonomi warga Ujung Alang sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Rehabilitasi lebih dari 200 hektare mangrove memulihkan ekosistem pesisir yang sebelumnya rusak akibat konversi tambak udang, melindungi habitat ikan dan biota laut. |
Arboretum Lempong Pucung kini menjadi rumah bagi 35 spesies mangrove serta puluhan jenis burung, mamalia, dan reptil. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Konservasi mangrove turut melindungi keanekaragaman hayati daratan pesisir, termasuk populasi monyet ekor panjang dan berbagai jenis burung yang bergantung pada hutan bakau. |
Kawasan ini menjadi laboratorium alam bagi peneliti domestik dan mancanegara dari Universitas Jenderal Soedirman hingga Bremen University. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Produksi bibit mangrove dan wisata edukasi membuka sumber pendapatan baru bagi warga di luar sektor perikanan yang terus menurun. |
Produksi bibit mencapai 500.000 per tahun dengan omset ratusan juta rupiah, melibatkan 20-30 tenaga kerja warga. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa pesisir lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, keberadaan figur atau kelompok penggerak yang bersedia memulai rehabilitasi secara swadaya tanpa menunggu dukungan penuh pihak luar. Kedua, lahan pesisir terdegradasi yang masih memungkinkan direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove. Ketiga, kesediaan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk dukungan riset dan edukasi.
Estimasi durasi replikasi penuh dapat mengacu pada perjalanan Ujung Alang, yaitu lebih dari dua dekade sejak rehabilitasi dimulai pada 2000 hingga kawasan ini benar-benar mapan sebagai destinasi wisata edukasi dan sentra produksi bibit. Estimasi biaya awal relatif terjangkau karena mengandalkan swadaya kelompok masyarakat, meski investasi lanjutan untuk infrastruktur wisata seperti trek pejalan kaki dan gardu pandang memerlukan dukungan anggaran desa atau pemerintah kabupaten.
Model konservasi mangrove berbasis produksi bibit dan wisata edukasi ini dapat diadaptasi desa pesisir lain dengan menyesuaikan jenis vegetasi mangrove pada kondisi ekologis setempat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Desa PDTT berpeluang menjadikan model Ujung Alang sebagai rujukan replikasi bagi desa-desa pesisir lain yang menghadapi kerusakan ekosistem akibat konversi lahan tambak [1].
Daftar Pustaka
[1] Gedhe Nusantara, “Desa Ujung Alang Kembangkan Wisata Edukasi Hutan Mangrove di Kawasan Segara Anakan,” inovasi.web.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-ujung-alang-kembangkan-wisata-edukasi-hutan-mangrove-di-kawasan-segara-anakan/
[2] LindungiHutan, “Kampung Laut Cilacap – Cerita Konservasi Hutan Mangrove,” lindungihutan.com. [Online]. Tersedia: https://lindungihutan.com/blog/hutan-mangrove-kampung-laut-cilacap/
[3] Mongabay Indonesia, “Penyelamatan Segara Anakan Segera Dimulai,” mongabay.co.id, 26 Jul. 2016. [Online]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id/2016/07/26/penyelamatan-segara-anakan-segera-dimulai/
[4] Banyumas Ekspres, “Potensi Pertanian Ada, Mayoritas Warga Ujung Alang Kampung Laut Cilacap Berprofesi Sebagai Nelayan,” banyumasekspres.id. [Online]. Tersedia: https://banyumasekspres.id/mayoritas-warga-ujung-alang-berprofesi-nelayan/
[5] Jogja Super, “Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Cilacap: Daya Tarik, Lokasi, dan Harga Tiket Masuk,” jogjasuper.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.jogjasuper.co.id/cilacap/wisata/arboretum-mangrove-kolak-sekancil/
