oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, mentransformasi keindahan pesisir Laut Arafuru, warisan budaya tenun ikat Tanimbar, dan keunikan Monumen Kristus Raja menjadi destinasi desa wisata terpadu yang terdaftar dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf [1][2]. Inovasi ini digerakkan oleh Bernardus MetanTomeate bersama masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengintegrasikan tiga pilar — wisata bahari, wisata religius, dan wisata budaya-kriya — dalam satu ekosistem pariwisata berbasis masyarakat. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah potensi wisata yang terpencar tanpa pengelolaan terpadu, sehingga manfaat ekonomi belum mengalir ke masyarakat lokal. Sebagai desa terluar Indonesia yang berjarak 400 kilometer dari Darwin, Olilit membuktikan bahwa wilayah perbatasan layak menjadi beranda terdepan Nusantara yang membanggakan [3][4].
Latar Belakang
Kepulauan Tanimbar membentang di ujung selatan Provinsi Maluku, tepat di pertemuan Laut Banda dan Laut Arafuru, menjadikannya salah satu gugusan pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan Australia [4][5]. Desa Olilit terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan dengan posisi strategis yang dekat dengan pusat Kota Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah perairan Tanimbar berada dalam sabuk “segitiga emas” terumbu karang dunia (Coral Triangle), menyimpan kekayaan hayati laut yang luar biasa termasuk jalur migrasi penyu, dugong, pari manta, dan paus [6]. Penduduk desa sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, dengan pendapatan rata-rata yang masih tergolong rendah dan sangat bergantung pada fluktuasi hasil tangkapan laut.
Sebelum inovasi desa wisata diterapkan secara terpadu, masyarakat Olilit menghadapi paradoks klasik wilayah perbatasan: kaya potensi tetapi miskin pengelolaan. Pantai-pantai berpasir putih membentang tanpa penataan, Monumen Kristus Raja berdiri megah tetapi belum terkelola sebagai destinasi wisata profesional, dan kerajinan tenun ikat Tanimbar hanya beredar di lingkup adat tanpa menjangkau pasar wisatawan [7]. Wisatawan yang datang secara sporadis tidak menemukan infrastruktur pendukung memadai berupa penginapan, pemandu, maupun informasi destinasi yang terkoordinasi. Potensi ekonomi wisata terbuang sia-sia sementara masyarakat terus bergantung pada penghasilan konvensional dari sektor perikanan dan pertanian yang tidak menentu.
Momentum transformasi muncul ketika Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi Pasar Olilit pada 2 September 2022 — kunjungan presiden pertama sejak Presiden Soekarno pada tahun 1958 [3][4]. Kunjungan bersejarah ini membawa perhatian nasional terhadap Kepulauan Tanimbar dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Bersamaan dengan itu, pendaftaran Desa Olilit dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf menandai dimulainya era pengelolaan wisata yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Wisata Terpadu Olilit lahir dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa tiga aset utama desa — pesona pesisir, warisan religius, dan budaya tenun — harus dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem wisata yang saling memperkuat. Gagasan ini dipelopori oleh Bernardus MetanTomeate bersama tokoh masyarakat adat yang mengamati bahwa wisatawan domestik dan mancanegara sudah datang mengunjungi Monumen Kristus Raja dan Pantai Weluan secara mandiri, tetapi tidak menemukan pengalaman wisata yang terintegrasi [1][7]. Dari pengamatan tersebut, lahirlah konsep mengemas pilar pertama — wisata bahari meliputi Pantai Weluan dengan pasir putih dan terumbu karang untuk diving serta snorkeling, Pantai Sife yang asri, dan formasi Batu Yadin di Olilit Lama. Pilar kedua — wisata religius berpusat pada Monumen Kristus Raja di Olilit Timur dengan tiga patung Yesus setinggi 10 hingga 25 meter di atas lahan empat hektar yang menghadap Laut Arafuru [8][9]. Pilar ketiga — wisata budaya-kriya menampilkan proses pembuatan tenun ikat Tanimbar dengan motif Lelemuke, Sair, dan Tunis yang kaya simbolisme adat [10][11].
Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada posisi geostrategisnya sebagai desa wisata perbatasan negara. Berbeda dengan desa wisata pada umumnya, Olilit mengusung narasi kebanggaan nasional — mengunjungi Olilit bukan sekadar berwisata, melainkan menyaksikan beranda terdepan Indonesia yang berdiri tegak menghadap Australia. Pendekatan Community Based Tourism (CBT) diterapkan dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pengelola langsung setiap pilar wisata, mulai dari pemandu wisata bahari hingga ibu-ibu penenun yang membuka workshop interaktif bagi pengunjung [12]. Wisatawan tidak sekadar menjadi penonton pasif, melainkan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat pesisir Tanimbar — belajar menenun motif tradisional, menyaksikan ritual pembuatan perahu tradisional, dan menikmati kuliner laut segar khas perairan Arafuru.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap rintisan dimulai dengan pemetaan partisipatif seluruh potensi wisata di wilayah Desa Olilit dan sekitarnya. Masyarakat bersama pengelola desa wisata mengidentifikasi setidaknya lima destinasi unggulan: Pantai Weluan, Batu Yadin di Olilit Lama, Pantai Sife, Monumen Kristus Raja di Olilit Timur, dan sentra tenun ikat tradisional di perkampungan masyarakat [1][6]. Pendaftaran ke platform Jadesta Kemenparekraf berhasil dilakukan dan Desa Wisata Olilit tercatat dengan ID #78873, membuka akses promosi nasional yang sebelumnya tidak dimiliki.
Tahap penguatan fondasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan fasilitas pendukung wisata. Pelatihan pemandu wisata lokal untuk diving dan snorkeling di perairan Pantai Weluan menjadi prioritas, mengingat potensi bawah laut Tanimbar yang berada dalam kawasan Coral Triangle [6]. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa gazebo, area parkir, dan kios suvenir di titik-titik wisata utama mulai direalisasikan. Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum membangun Pasar Rakyat Olilit yang menjadi pusat ekonomi lokal dan etalase produk tenun bagi wisatawan [13].
Pada percobaan awal pengembangan paket wisata terintegrasi, pengelola menghadapi kegagalan koordinasi antarpilar yang menjadi pembelajaran berharga. Wisatawan yang sudah memesan paket wisata bahari dan budaya secara bersamaan kerap mengalami tumpang tindih jadwal karena pemandu di setiap pilar beroperasi secara independen tanpa sistem penjadwalan terpusat. Beberapa wisatawan memberikan umpan balik negatif karena waktu kunjungan yang tidak efisien dan pengulangan informasi antar pemandu. Kegagalan ini mendorong pengelola untuk menyusun sistem koordinasi terpusat dengan jadwal kunjungan terstruktur dan membentuk satu titik kontak (single point of contact) bagi setiap rombongan wisatawan. Tahap percepatan terjadi pasca-kunjungan Presiden Jokowi yang membawa dampak signifikan pada arus perhatian nasional, alokasi anggaran infrastruktur, dan peningkatan konektivitas udara serta laut ke Saumlaki [14][15].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terberat adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen pariwisata dan literasi digital. Mayoritas penduduk Olilit berprofesi sebagai nelayan dan petani yang belum memiliki pengalaman profesional melayani wisatawan, sehingga standar pelayanan akomodasi dan pemanduan wisata masih perlu ditingkatkan [1]. Kapasitas produksi tenun ikat yang masih bersifat individual dan manual juga membatasi kemampuan memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Mitigasi yang ditempuh adalah penyelenggaraan pelatihan berjenjang yang mencakup sertifikasi pemandu wisata bahari, pelatihan manajemen homestay, dan literasi pemasaran digital agar masyarakat mampu memasarkan destinasi secara mandiri melalui platform daring dan media sosial.
Tantangan eksternal yang paling krusial adalah aksesibilitas dan keterjangkauan wilayah. Meskipun Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki melayani penerbangan komersial, frekuensi dan kapasitas penerbangan masih terbatas dengan harga tiket yang relatif tinggi dibandingkan destinasi wisata lain di Indonesia Timur [14]. Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan internet di beberapa titik wisata mengurangi kemampuan promosi digital dan kenyamanan wisatawan. Mitigasi dilakukan melalui advokasi kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas udara dan laut ke Saumlaki, serta memanfaatkan momentum proyek strategis nasional Gas Abadi di Blok Masela yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan Tanimbar [17].
Sebagai kawasan yang memiliki hutan lindung dan ekosistem terumbu karang yang sensitif, pengembangan infrastruktur wisata juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak keseimbangan ekosistem yang justru menjadi daya tarik utama [6]. Pengelola menerapkan prinsip carrying capacity (daya dukung lingkungan) yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan per hari pada titik-titik sensitif seperti spot diving terumbu karang. Koordinasi antarpilar wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat berbeda juga telah diperkuat melalui pembentukan sistem penjadwalan terpusat dan forum koordinasi rutin antar pengelola.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keunikan geostrategis sebagai desa wisata perbatasan negara menjadi faktor penentu utama yang tidak dimiliki oleh desa wisata manapun di Indonesia. Narasi “beranda terdepan Nusantara” memberikan daya tarik emosional yang kuat bagi wisatawan domestik yang ingin menyaksikan langsung titik terdekat Indonesia dengan Australia. Posisi ini diperkuat oleh keberadaan Monumen Kristus Raja yang menjadi landmark spiritual menghadap Laut Arafuru — menggabungkan dimensi rohani dan kebangsaan dalam satu pengalaman wisata [7][2]. Kunjungan Presiden Jokowi pada 2022 menambahkan legitimasi politik yang mempercepat aliran investasi infrastruktur ke wilayah ini.
Kekayaan budaya tenun ikat Tanimbar yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda menjadi magnet budaya yang membedakan Olilit dari destinasi pesisir lainnya di Indonesia Timur. Modal sosial berupa kearifan lokal dan tradisi gotong royong masyarakat adat Tanimbar menjadi pengikat partisipasi yang kuat, karena warga memandang pengelolaan wisata sebagai tanggung jawab kolektif untuk melestarikan warisan leluhur sekaligus meningkatkan kesejahteraan [10][12]. Bernardus MetanTomeate sebagai penggerak di tingkat akar rumput berhasil membangun jembatan antara aspirasi masyarakat adat dan kerangka kebijakan pemerintah, memastikan pengembangan wisata tetap menghormati nilai-nilai tradisional setempat. Kolaborasi multipihak antara pengelola desa wisata, masyarakat adat, pemerintah kabupaten, dan Kemenparekraf menciptakan sinergi yang mempercepat pengembangan secara berkelanjutan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi desa wisata diterapkan, potensi wisata Olilit terpencar tanpa pengelolaan terpadu dan wisatawan yang datang secara sporadis tidak menemukan infrastruktur pendukung memadai. Masyarakat sepenuhnya bergantung pada penghasilan konvensional dari sektor perikanan dan pertanian yang fluktuatif. Setelah ekosistem desa wisata terpadu berjalan, jumlah kunjungan wisatawan ke Monumen Kristus Raja dan destinasi lainnya meningkat signifikan setelah mendapat eksposur nasional melalui kunjungan presiden dan pendaftaran di platform Jadesta [7]. Pendapatan masyarakat yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata — pemilik homestay, pemandu wisata bahari, pedagang tenun ikat, serta penyedia jasa transportasi lokal — mengalami peningkatan yang menjadi sumber ekonomi tambahan di luar pendapatan konvensional.
Dampak kualitatif yang paling mencolok adalah perubahan persepsi masyarakat terhadap identitas wilayah perbatasan mereka. Jika sebelumnya status sebagai desa terluar identik dengan keterbelakangan dan keterisolasian, kini masyarakat Olilit memandang posisi geostrategis mereka sebagai keunggulan kompetitif yang unik. Generasi muda mulai tertarik mempelajari kembali seni menenun motif tradisional Lelemuke, Sair, dan Tunis — keterampilan yang sempat terancam punah karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern [11][16]. Interaksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan kelestarian terumbu karang.
Pendaftaran di Jadesta Kemenparekraf membawa efek berganda (multiplier effect) yang melampaui sektor pariwisata. Produk tenun ikat Tanimbar kini mendapat perhatian pasar fesyen nasional, dengan permintaan syal, kain sarung, dan produk turunan tenun yang meningkat dari kolektor dan pencinta budaya Nusantara. Pasar Rakyat Olilit yang dibangun dengan dukungan pemerintah pusat kini berfungsi ganda sebagai pusat perdagangan harian dan etalase produk kerajinan bagi wisatawan [13]. Kehadiran infrastruktur baru pasca-kunjungan presiden — seperti jalan beraspal, layanan perbankan, dan konektivitas transportasi — tidak hanya melayani wisatawan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa [12].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pengembangan Desa Wisata Olilit berasal dari kombinasi swadaya masyarakat, fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan alokasi anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan Pasar Rakyat Olilit [13]. Percepatan pembangunan infrastruktur pasca-kunjungan Presiden Jokowi membawa alokasi anggaran nasional untuk peningkatan jalan akses, kapasitas Bandara Mathilda Batlayeri, dan fasilitas pelabuhan Saumlaki yang turut menopang konektivitas wisata [14]. Pendaftaran di platform Jadesta juga memberikan akses pendampingan teknis dan promosi nasional secara cuma-cuma yang setara dengan biaya pemasaran yang sangat besar jika dilakukan secara mandiri.
Model bisnis Desa Wisata Olilit beroperasi melalui pendapatan yang tersebar di berbagai lini rantai nilai pariwisata. Sumber pendapatan utama meliputi biaya pemanduan wisata bahari (diving dan snorkeling), tarif penginapan di homestay milik warga, penjualan produk tenun ikat dan suvenir kerajinan, serta jasa kuliner dan transportasi lokal. Mekanisme distribusi manfaat dirancang agar pendapatan wisata mengalir langsung ke masyarakat pelaku, bukan terkonsentrasi pada satu pengelola. Keberadaan Pasar Rakyat Olilit sebagai etalase produk kerajinan dan kuliner memungkinkan warga yang tidak terlibat langsung dalam pemanduan wisata tetap memperoleh manfaat ekonomi dari arus kunjungan wisatawan.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil pengelola Desa Wisata Olilit adalah mengintegrasikan tiga pilar wisata sejak awal, bukan mengembangkannya secara terpisah. Integrasi wisata bahari, religius, dan budaya-kriya dalam satu ekosistem menciptakan pengalaman wisata yang lebih kaya dan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan, sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat lokal berlipat ganda. Keputusan kunci lainnya adalah memanfaatkan narasi geostrategis “beranda terdepan Nusantara” sebagai identitas pembeda yang membedakan Olilit dari ribuan desa wisata lain di Indonesia [3].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa sistem koordinasi antarpilar wisata seharusnya dibangun sebelum paket wisata terintegrasi diluncurkan kepada wisatawan. Pengalaman tumpang tindih jadwal dan ketidakefisienan kunjungan pada percobaan awal bisa dihindari jika mekanisme penjadwalan terpusat dan titik kontak tunggal sudah disiapkan sebelum operasional dimulai. Selain itu, standar pelayanan minimum untuk pemandu dan pengelola homestay idealnya disusun lebih awal agar ekspektasi wisatawan dapat dipenuhi secara konsisten sejak kunjungan pertama.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi dan integrasikan minimal dua pilar potensi wisata yang saling memperkuat — tidak harus kombinasi bahari-religius-budaya, bisa berupa kombinasi alam, sejarah, dan kuliner yang khas. Kedua, daftarkan desa wisata di platform Jadesta Kemenparekraf sedini mungkin untuk mendapatkan akses promosi nasional, pendampingan teknis, dan jejaring mitra strategis tanpa biaya besar. Ketiga, bangun narasi identitas wisata yang unik dan otentik berdasarkan potensi yang benar-benar dimiliki desa, karena wisatawan masa kini mencari pengalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang dirancang melalui tiga pendekatan simultan. Pertama, penguatan kapasitas masyarakat sebagai pengelola mandiri melalui pelatihan berjenjang yang mencakup sertifikasi pemandu wisata bahari, manajemen homestay, dan literasi pemasaran digital. Kedua, diversifikasi produk wisata yang memanfaatkan kalender budaya dan alam setempat — seperti paket wisata rohani bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja setiap 24 November, festival tenun ikat Tanimbar, dan musim diving optimal pada periode Maret–April serta September–Desember [9][7].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan aktif generasi muda Olilit dalam kepengurusan desa wisata. Pemuda yang telah mengikuti pelatihan pemanduan wisata dan manajemen pariwisata disiapkan sebagai calon pengelola berikutnya, sehingga pergantian pengurus tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional. Dokumentasi prosedur operasional standar dan sistem koordinasi antarpilar yang sudah terbentuk memungkinkan pengelolaan tetap berjalan konsisten meskipun figur penggerak utama berganti. Kearifan lokal dan tradisi gotong royong masyarakat adat menjadi fondasi keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan ketergantungan pada satu individu.
Penguatan sinergi dengan program pembangunan nasional di kawasan perbatasan menjadi strategi pendapatan mandiri jangka panjang. Kehadiran Proyek Gas Raksasa Abadi di Blok Masela berpotensi membawa gelombang pekerja dan investasi yang menjadi pasar wisatawan baru bagi Desa Olilit [17][15]. Kemitraan dengan operator wisata nasional dan kolaborasi dengan komunitas diving internasional yang tertarik mengeksplorasi perairan Coral Triangle akan memperluas jangkauan pasar tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Penerapan prinsip carrying capacity memastikan bahwa peningkatan kunjungan tidak melampaui ambang batas kemampuan ekosistem pesisir dan terumbu karang untuk memulihkan diri.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Terpadu Olilit berkontribusi langsung pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang diemban Indonesia hingga 2030. Dengan membangun ekosistem pariwisata berbasis masyarakat di kawasan perbatasan, desa wisata ini menciptakan dampak multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sekaligus. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan desa wisata terpadu menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat nelayan dan petani melalui usaha homestay, pemanduan wisata bahari, penjualan produk tenun ikat, dan jasa kuliner lokal. Diversifikasi ekonomi ini mengurangi kerentanan rumah tangga di wilayah perbatasan terhadap fluktuasi hasil tangkapan laut. |
Bertambahnya sumber pendapatan alternatif di luar perikanan dan pertanian; meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekosistem wisata terpadu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, termasuk pemandu diving dan snorkeling, pengelola homestay, instruktur tenun ikat, pedagang suvenir, dan penyedia transportasi lokal. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh belanja wisatawan dan peningkatan permintaan produk khas Tanimbar. |
Terciptanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata; peningkatan omzet Pasar Rakyat Olilit dan pedagang tenun ikat |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pembangunan infrastruktur wisata berupa jalan akses, gazebo, dan fasilitas sanitasi meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Desa Olilit. Penataan kawasan wisata berjalan selaras dengan pelestarian arsitektur tradisional dan karakteristik unik perkampungan pesisir Tanimbar. |
Peningkatan kualitas jalan akses dan fasilitas umum; terjaganya arsitektur tradisional perkampungan pesisir |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Pengembangan wisata bahari berbasis Community Based Tourism di perairan Coral Triangle secara langsung mendukung pelestarian ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan jalur migrasi penyu, dugong, serta pari manta. Masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari wisata bahari memiliki insentif kuat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. |
Penerapan batas carrying capacity pada spot diving; terjaganya kondisi terumbu karang di perairan Pantai Weluan |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Keberadaan hutan lindung di wilayah Desa Olilit yang dijaga keseimbangan ekosistemnya mendapat penguatan melalui kesadaran wisata berkelanjutan. Pengelolaan wisata yang menghormati kearifan lokal dan regulasi konservasi memastikan aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem daratan. |
Terjaganya luas hutan lindung; tidak ada pelanggaran konservasi terkait aktivitas wisata |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara masyarakat Desa Olilit, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kemenparekraf melalui Jadesta, Kementerian PUPR, serta media nasional menjadi model kemitraan efektif dalam pengembangan destinasi wisata perbatasan. Kunjungan Presiden Jokowi pada 2022 memperkuat jejaring dukungan politik dan anggaran. |
Terdaftar di platform Jadesta Kemenparekraf; terjalin kemitraan lintas kementerian dan pemerintah daerah |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model Desa Wisata Terpadu Olilit mencakup tiga hal utama. Pertama, keberadaan minimal dua potensi wisata yang dapat diintegrasikan dalam pilar-pilar yang saling memperkuat — tidak harus kombinasi bahari-religius-budaya, tetapi bisa berupa kombinasi potensi alam, sejarah, dan kuliner khas daerah. Kedua, komitmen kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mengelola wisata secara partisipatif dengan menghormati kearifan lokal. Ketiga, kesiapan mendaftarkan desa wisata pada platform Jadesta Kemenparekraf untuk mendapatkan akses promosi nasional dan pendampingan teknis [1]. Estimasi biaya replikasi untuk skala desa pemula bergantung pada kondisi infrastruktur dasar yang sudah ada, dengan durasi persiapan dari pemetaan potensi hingga operasional perdana diperkirakan sekitar enam hingga dua belas bulan.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah. Desa pesisir yang tidak memiliki monumen religius bisa mengganti pilar tersebut dengan wisata sejarah atau wisata kuliner, sementara desa pegunungan dapat mengintegrasikan wisata alam, agrowisata, dan budaya lokal. Kunci replikasi terletak pada kemampuan mengidentifikasi dan mengemas potensi otentik yang benar-benar unik dimiliki desa, bukan sekadar meniru model dari tempat lain.
Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan wisata terintegrasi se-Kepulauan Tanimbar yang menjadikan Olilit sebagai anchor destination. Desa wisata ini dapat terhubung dengan destinasi lain di Tanimbar — seperti Pulau Matakus sebagai pusat diving, gugusan Pulau Angormas dan Pulau Mustabun yang membentuk “segitiga pusat diving” Tanimbar, serta sentra-sentra budaya di pulau-pulau sekitar — dalam satu paket wisata lintas desa yang terkoordinasi. Model integrasi tiga pilar wisata yang berhasil di Olilit juga dapat diadaptasi oleh desa-desa pesisir perbatasan lain di Indonesia Timur, seperti di Kepulauan Aru, Merauke, atau Rote Ndao, yang memiliki potensi serupa namun belum tergarap optimal.
Daftar Pustaka
[1] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Profil Desa Wisata Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[2] Kompas, “Monumen Kristus Raja di Saumlaki: Wisata Rohani di Ujung Selatan Maluku,” kompas.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://kompas.com
[3] Sekretariat Presiden RI, “Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Olilit di Kepulauan Tanimbar, Maluku,” presidenri.go.id, Sep. 2022. [Online]. Tersedia: https://presidenri.go.id
[4] Antara News, “Kunjungan Presiden ke Tanimbar yang Pertama Sejak Soekarno 1958,” antaranews.com, Sep. 2022. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[5] Liputan6, “Kepulauan Tanimbar: Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia di Ujung Selatan Maluku,” liputan6.com, 2022. [Online]. Tersedia: https://liputan6.com
[6] Pemerintah Provinsi Maluku, “Batu Yadin dan Potensi Wisata Pesisir Kepulauan Tanimbar,” malukuprov.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://malukuprov.go.id
[7] Radio Republik Indonesia, “Monumen Kristus Raja Saumlaki: Destinasi Wajib di Kepulauan Tanimbar,” rri.co.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[8] Detik Travel, “Patung Kristus Raja di Tanimbar: Tiga Serangkai Patung Yesus Menghadap Laut,” detik.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://travel.detik.com
[9] Jawaban.com, “Monumen Kristus Raja Saumlaki: Wisata Rohani dan Ziarah di Maluku,” jawaban.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://jawaban.com
[10] Wikipedia, “Tenun Ikat Tanimbar: Warisan Budaya Takbenda dari Kepulauan Tanimbar,” wikipedia.org, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org
[11] Pariwisata Indonesia, “Motif dan Filosofi Tenun Ikat Tanimbar: Lelemuke, Sair, dan Tunis,” pariwisataindonesia.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://pariwisataindonesia.id
[12] Wonderful Indonesia, “Tenun Ikat Tanimbar: Kerajinan Tradisional Khas Maluku,” indonesia.travel, 2024. [Online]. Tersedia: https://indonesia.travel
[13] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Pembangunan Pasar Rakyat Olilit di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” pu.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://pu.go.id
[14] Jawa Pos, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Tanimbar sebagai Kawasan Perbatasan,” jawapos.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://jawapos.com
[15] Prima Rakyat, “Blok Masela dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Tanimbar,” primarakyat.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://primarakyat.com
[16] Toko Tenun, “Tenun Tanimbar: Makna Motif, Teknik Pembuatan, dan Peran dalam Budaya Maluku,” tokotenun.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://tokotenun.com
[17] Top Business, “Proyek LNG Abadi Blok Masela dan Potensi Pengembangan Wilayah Tanimbar,” topbusiness.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://topbusiness.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Di puncak kilometer 259 jalur Trans Papua Barat, tersembunyi sebuah keajaiban alam bernama Gunung Petik Bintang. Masyarakat Kampung Konja, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, bersama penggiat wisata Fransiskus Xaverius Tenau mengembangkan titik tertinggi Trans Papua Barat ini menjadi destinasi wisata “Negeri Diatas Awan” yang menakjubkan. Inovasi ini mengubah spot persinggahan pelancong menjadi desa wisata terstruktur yang memadukan keindahan panorama awan 360 derajat, kekayaan budaya Suku Maybrat, dan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pada ketinggian 1.012 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat “memetik bintang” di malam hari dan menyaksikan lautan awan membelah pegunungan di pagi hari. Berkat upaya kolektif ini, Desa Wisata Negeri Diatas Awan berhasil menembus 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Inovasi ini dimulai sejak tahun 2020 dan terus berkembang hingga kini, membawa harapan baru bagi perekonomian masyarakat pegunungan Maybrat [1][2].
Latar Belakang
Kabupaten Maybrat terletak di jantung Kepala Burung Pulau Papua, diapit oleh pegunungan Tamrau dan lembah-lembah hijau yang masih perawan. Kabupaten ini berpenduduk sekitar 46.000 jiwa yang mayoritas merupakan Suku Maybrat dengan sub-suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Kampung Konja sendiri berada di Distrik Aifat Utara, sebuah wilayah pegunungan yang menjadi lintasan utama jalan Trans Papua Barat segmen Sorong–Manokwari sepanjang 594,81 kilometer. Di sinilah Gunung Petik Bintang berdiri kokoh pada ketinggian 1.012 mdpl, menjadikannya titik tertinggi di seluruh ruas jalan Trans Papua Barat [3][4].
Sebelum pembangunan Trans Papua, kawasan pegunungan Aifat Utara nyaris terisolasi dari dunia luar. Masyarakat Kampung Konja bergantung sepenuhnya pada pertanian subsisten dan perburuan tradisional dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp500.000 per bulan per keluarga. Akses menuju kota terdekat memerlukan perjalanan berhari-hari melintasi hutan belantara. Ketika proyek Trans Papua Barat mulai membelah pegunungan pada era 2010-an, kehidupan masyarakat pelan-pelan berubah. Namun, jalan baru ini hanya menjadikan Kampung Konja sebagai titik lewat semata — bukan tujuan. Kendaraan melaju tanpa berhenti, dan masyarakat setempat tidak mendapat manfaat ekonomi dari lalu lintas yang meningkat [2][5].
Momentum perubahan datang ketika beberapa pelancong dan vlogger mulai mengunggah foto dan video panorama lautan awan di puncak Petik Bintang ke media sosial sekitar tahun 2019–2020. Konten viral tersebut mengundang perhatian publik dan pemerintah daerah. Fransiskus Xaverius Tenau, seorang putra daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan wisata lokal, menyadari bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebelum hilang. Ia bersama tokoh masyarakat dan pemuda Kampung Konja sepakat bahwa keindahan alam yang selama ini terbuang percuma harus dikelola menjadi sumber penghidupan baru [6][7].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan spot wisata alam terbuka di puncak Gunung Petik Bintang menjadi desa wisata terstruktur yang mengintegrasikan tiga elemen utama: wisata panorama alam pegunungan, wisata budaya Suku Maybrat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Gagasan ini lahir dari pengamatan bahwa ribuan kendaraan melintasi Petik Bintang setiap bulan tanpa berhenti, padahal pemandangan di titik ini merupakan salah satu yang paling spektakuler di seluruh Papua. Fransiskus Xaverius Tenau dan tim pengelola kemudian mendesain konsep “wisata persinggahan bermakna” yang mengubah titik transit menjadi destinasi [1][8].
Produk wisata utama adalah pengalaman menyaksikan sunrise di atas lautan awan pada pukul 06.00–09.00 WIT, di mana pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat ke seluruh penjuru lembah dan pegunungan. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan tebing batu warna-warni yang tercipta akibat penggalian jalan Trans Papua, berkemah di ketinggian sambil “memetik bintang” di malam hari, serta mengenal budaya dan kuliner tradisional Suku Maybrat. Yang membedakan inovasi ini dari pendekatan konvensional adalah posisinya yang unik — destinasi wisata ini berada tepat di badan jalan utama Trans Papua, bukan di lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Keunikan ini menjadikan Petik Bintang sebagai perhentian ikonik yang secara alami menarik perhatian setiap pelancong yang melintas [3][7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada tahun 2020 ketika Fransiskus Xaverius Tenau bersama pemuda Kampung Konja melakukan survei awal untuk mengidentifikasi titik-titik panorama terbaik di kawasan Petik Bintang. Tim menemukan bahwa area puncak yang terbelah oleh jalan Trans Papua menciptakan “amfiteater alam” dengan dinding tebing batu di kedua sisi dan pandangan terbuka ke lembah di depan. Langkah pertama adalah membersihkan area, menata jalur pejalan kaki sederhana, dan memasang penanda lokasi agar pelancong tahu bahwa mereka telah tiba di titik tertinggi Trans Papua Barat [2].
Pada tahun 2021, pengelola mendaftarkan Gunung Petik Bintang ke platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) milik Kemenparekraf dan membangun kehadiran digital melalui Google Business Site. Upaya promosi dilakukan secara organik melalui media sosial dan kolaborasi dengan para travel vlogger yang melintasi Trans Papua. Tidak semua upaya berjalan mulus — percobaan pertama membangun warung sederhana di puncak gagal karena struktur bangunan tidak mampu menahan angin kencang di ketinggian 1.012 mdpl. Tim kemudian belajar dari kegagalan ini dan mengadopsi desain honai (rumah tradisional Papua berbentuk bulat) yang lebih aerodinamis dan tahan cuaca ekstrem pegunungan. Wawasan ini menjadi pembelajaran berharga: solusi lokal seringkali lebih efektif dibandingkan pendekatan modern yang tidak mempertimbangkan kondisi alam setempat [1][9].
Puncak pencapaian terjadi pada tahun 2022 ketika Desa Wisata Negeri Diatas Awan Gunung Petik Bintang berhasil masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Pengakuan ini menjadi katalisator bagi pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mengalokasikan dukungan anggaran dan kebijakan. Pj Bupati Maybrat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai memasukkan pengembangan Petik Bintang dalam rencana strategis pariwisata daerah, bersama destinasi unggulan lainnya seperti Danau Uter dan Danau Ayamaru [10][11].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata profesional. Masyarakat Kampung Konja yang selama beberapa generasi hidup dari pertanian subsisten belum memiliki pengalaman dalam hospitality, pemasaran digital, dan manajemen destinasi. Resistensi sebagian warga juga muncul karena kekhawatiran bahwa wisatawan akan mengganggu kehidupan adat mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Fransiskus Xaverius Tenau mengadakan musyawarah rutin dengan tokoh adat dan tetua kampung, menjelaskan bahwa wisata justru menjadi alat pelestarian budaya — bukan ancaman. Pelatihan dasar pelayanan wisata dan kebersihan lingkungan juga diberikan kepada pemuda kampung secara bertahap [1][11].
Tantangan eksternal yang paling kritis adalah ketiadaan fasilitas homestay dan rumah singgah di sekitar lokasi wisata. Hingga saat ini, pengunjung hanya mampu singgah beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan karena tidak ada penginapan yang tersedia. Kondisi cuaca ekstrem di ketinggian — hujan deras, kabut tebal, dan angin kencang — juga menjadi hambatan bagi wisatawan yang tidak mempersiapkan diri. Untuk memitigasi masalah ini, pengelola mulai menyediakan area camping ground sederhana dan gazebo berteduh bagi wisatawan yang ingin menginap. Pemerintah Kabupaten Maybrat juga merencanakan pembangunan honai-honai wisata yang terintegrasi dengan kearifan arsitektur lokal untuk memberikan fasilitas akomodasi tanpa merusak estetika lanskap pegunungan [9][10].
Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan akibat galian jalan Trans Papua yang terus berlangsung menjadi perhatian serius. Tim teknis Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan agar sisa galian tidak dibuang sembarangan ke jurang untuk menjaga kelestarian ekosistem dan mencegah erosi, meskipun kebijakan ini meningkatkan biaya konstruksi. Pengelola desa wisata aktif mengadvokasi agar pembangunan infrastruktur jalan tetap memperhatikan kelestarian panorama alam yang menjadi aset utama wisata [3][5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah keindahan alam Gunung Petik Bintang yang luar biasa dan posisinya yang strategis di jalur utama Trans Papua Barat. Berbeda dengan destinasi wisata alam pada umumnya yang memerlukan perjalanan ekstra ke lokasi terpencil, Petik Bintang berada tepat di badan jalan utama yang dilintasi kendaraan setiap hari. Panorama lautan awan, tebing batu warna-warni, hamparan bintang di malam hari, dan sunrise menawan di ketinggian 1.012 mdpl menjadikan destinasi ini memiliki daya tarik alami yang sangat kuat tanpa perlu investasi besar untuk membangun atraksi buatan [7][6].
Faktor kedua adalah peran kunci Fransiskus Xaverius Tenau sebagai inisiator dan penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan dunia luar. Sebagai putra daerah yang memahami dinamika adat dan sekaligus melek digital, ia mampu menjembatani kepentingan pelestarian budaya dengan kebutuhan promosi wisata modern. Pemerintah Kampung Konja memberikan dukungan kelembagaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Maybrat menyediakan payung kebijakan dan penganggaran, sementara masyarakat adat memberikan legitimasi budaya atas pengembangan wisata. Modal sosial berupa semangat gotong royong dan kearifan lokal Suku Maybrat — seperti tradisi Koba-Koba (penyambutan tamu dengan payung anyaman daun pandan) — menjadi daya tarik budaya yang memperkaya pengalaman wisatawan [1][11].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak kuantitatif yang paling signifikan adalah peningkatan jumlah pengunjung dari rata-rata 10–15 orang per bulan pada tahun 2019 (sebelum inovasi) menjadi sekitar 150–200 pengunjung per bulan pada tahun 2024. Pencapaian masuk 500 besar ADWI 2022 meningkatkan visibilitas Petik Bintang di platform Jadesta Kemenparekraf dan berbagai media nasional. Pendapatan masyarakat dari sektor wisata — melalui penjualan makanan, minuman, suvenir, dan jasa pemandu — meningkat rata-rata Rp300.000–Rp500.000 per keluarga per bulan dari sebelumnya yang nyaris nol. Meskipun angka ini masih moderat, peningkatan ini sangat berarti bagi masyarakat pegunungan yang sebelumnya hanya bergantung pada pertanian subsisten dengan penghasilan di bawah Rp500.000 per bulan [1][8].
Dampak kualitatif yang paling menonjol adalah bangkitnya rasa kebanggaan dan identitas lokal di kalangan masyarakat Kampung Konja. Pemuda kampung yang sebelumnya bermigrasi ke kota kini mulai tertarik kembali ke kampung halaman untuk terlibat dalam pengelolaan wisata. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam meningkat drastis karena masyarakat menyadari bahwa panorama alam adalah aset ekonomi yang harus dilindungi. Mama Yulia, seorang ibu rumah tangga yang kini berjualan kopi dan ubi bakar di area wisata, menyampaikan bahwa kehadiran wisatawan yang berhenti dan membeli dagangan membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya — sebuah perubahan yang sebelumnya tidak terbayangkan [1].
Dampak multiplier juga muncul secara tidak terencana: popularitas Petik Bintang mendorong peningkatan kunjungan ke destinasi wisata lain di Maybrat seperti Danau Uter, Danau Ayamaru, dan Kali Kaca yang terletak di sepanjang rute yang sama. Efek rambatan ini memperkuat posisi Kabupaten Maybrat sebagai destinasi wisata terpadu di wilayah Papua Barat Daya [10][7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat dan inisiatif pribadi Fransiskus Xaverius Tenau beserta pemuda Kampung Konja. Investasi awal diperkirakan sekitar Rp15–25 juta yang digunakan untuk pembersihan area, pembuatan penanda lokasi, dan pembangunan gazebo sederhana dari bahan lokal. Biaya operasional bulanan relatif rendah, berkisar Rp1–2 juta, karena pengelolaan dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dengan memanfaatkan material alam yang tersedia [1].
Model pendapatan saat ini bersifat hybrid: pendapatan langsung diperoleh dari penjualan makanan dan minuman, jasa dokumentasi foto, serta retribusi parkir sukarela. Pemerintah Kabupaten Maybrat mulai mengalokasikan anggaran APBD untuk pengembangan infrastruktur wisata di kawasan Petik Bintang, termasuk rencana pembangunan honai wisata dan toilet umum. Strategi pendanaan berkelanjutan mencakup kemitraan dengan operator wisata, penyedia jasa transportasi udara (Susi Air), dan potensi CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya. Ke depan, model bisnis akan diperkuat melalui paket wisata terpadu Maybrat yang mengemas Petik Bintang bersama Danau Uter, Danau Ayamaru, dan destinasi lainnya [10][11].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh tim pengelola adalah memanfaatkan momentum konten viral dari vlogger yang melintas untuk segera membangun kehadiran digital dan mendaftarkan destinasi ke platform Jadesta Kemenparekraf — langkah yang mengubah perhatian sesaat menjadi pengakuan nasional berupa masuknya Petik Bintang ke 500 besar ADWI 2022. Pelibatan tokoh adat dan tetua kampung sejak awal terbukti sangat krusial untuk mendapatkan restu dan menghindari konflik sosial yang dapat menghancurkan inisiatif wisata. Keputusan mengadopsi desain honai tradisional setelah warung modern gagal menahan angin mengajarkan bahwa solusi lokal seringkali lebih efektif dibandingkan pendekatan modern yang tidak mempertimbangkan kondisi alam setempat [1][9].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa kemitraan formal dengan operator wisata dan maskapai penerbangan perintis seharusnya dibangun lebih awal untuk memastikan akses pengunjung yang lebih teratur. Fasilitas akomodasi berupa honai wisata idealnya disiapkan sebelum promosi besar-besaran dilakukan, karena ketiadaan penginapan menjadi hambatan utama yang menyebabkan wisatawan hanya singgah beberapa jam tanpa menginap — padahal pengalaman menginap di malam hari untuk “memetik bintang” justru merupakan daya tarik utama destinasi ini.
Saran praktis bagi desa atau kampung lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi aset alam atau budaya yang benar-benar unik dan tidak dimiliki destinasi lain — keunikan inilah yang akan menarik perhatian wisatawan di tengah persaingan destinasi yang semakin ketat. Kedua, bangun kehadiran digital sejak awal melalui platform gratis seperti Google Business Site dan media sosial, karena promosi organik dari vlogger dan wisatawan yang puas jauh lebih efektif dibandingkan iklan berbayar untuk destinasi di kawasan terpencil. Ketiga, libatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah adat agar program memiliki legitimasi budaya dan dukungan komunal yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang [8][11].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan bertumpu pada penguatan kelembagaan Pokdarwis Petik Bintang sebagai pengelola utama destinasi. Organisasi ini dirancang agar tidak bergantung pada satu figur saja, melainkan melibatkan regenerasi kepemimpinan melalui pelibatan aktif pemuda kampung. Jika kepala kampung atau inovator utama berganti, struktur Pokdarwis yang sudah terlatih akan memastikan kontinuitas pengelolaan. Pelatihan berkala dalam bidang hospitality, kebersihan lingkungan, dan pemasaran digital menjadi program rutin untuk meningkatkan kapasitas anggota [1][11].
Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada pengembangan paket wisata terpadu yang menggabungkan Petik Bintang dengan destinasi lain di Maybrat sehingga wisatawan menghabiskan waktu lebih lama dan berbelanja lebih banyak di kawasan ini. Pembangunan homestay berbasis honai direncanakan dapat menghasilkan pendapatan sewa harian yang stabil. Diversifikasi produk wisata — termasuk wisata budaya Suku Maybrat, trekking pegunungan, dan kuliner lokal — akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis atraksi semata [10][8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Negeri Diatas Awan Gunung Petik Bintang menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam di kawasan terpencil dan perbatasan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Integrasi wisata panorama alam, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur (Trans Papua) dan pelestarian alam dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut [1][4].
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan desa wisata membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kampung Konja sebagai pedagang, pemandu wisata, pengelola camping ground, dan penyedia jasa transportasi lokal. Pendapatan tambahan dari sektor pariwisata mengurangi ketergantungan pada pertanian subsisten. |
Pendapatan tambahan per keluarga dari wisata naik Rp300.000–Rp500.000/bulan dari sebelumnya Rp0 |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Desa wisata menciptakan lapangan kerja lokal di sektor jasa pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan. Pemuda yang sebelumnya bermigrasi ke kota kini memiliki alternatif mata pencaharian di kampung halaman. |
Jumlah pengunjung naik dari 10–15 menjadi 150–200 orang/bulan; terciptanya 15+ peluang usaha lokal |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan jalan Trans Papua Barat yang melewati Petik Bintang menjadi infrastruktur penggerak utama konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pegunungan Papua Barat Daya. Inovasi wisata memanfaatkan infrastruktur ini sebagai multiplier ekonomi. |
Jalan Trans Papua segmen Sorong–Manokwari 594,81 km tersambung; waktu tempuh turun dari berhari-hari menjadi 4–5 jam |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengembangan desa wisata mendorong penataan kawasan permukiman di sekitar Petik Bintang agar lebih tertata, bersih, dan ramah wisatawan. Pendekatan honai wisata mempertahankan arsitektur tradisional sambil meningkatkan kualitas hunian. |
Rencana pembangunan honai wisata berbasis arsitektur lokal; area wisata tertata dengan camping ground dan gazebo |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Pengelola desa wisata menerapkan prinsip wisata bertanggung jawab dengan meminimalkan sampah plastik, menggunakan material lokal untuk fasilitas wisata, dan memanfaatkan produk pertanian setempat untuk kebutuhan kuliner wisatawan. |
Penggunaan 80% material lokal untuk infrastruktur wisata; produk kuliner 100% berbasis hasil bumi setempat |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem pegunungan meningkat karena panorama alam menjadi aset ekonomi utama. Kebijakan Kementerian PUPR untuk tidak membuang galian ke jurang saat pembangunan jalan melindungi ekosistem lembah di bawah Petik Bintang. |
Penerapan kebijakan pengelolaan galian ramah lingkungan; peningkatan kesadaran pelestarian hutan pegunungan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara pengelola lokal (Fransiskus Xaverius Tenau), masyarakat adat, Pokdarwis, Pemerintah Kabupaten Maybrat, Kemenparekraf (melalui Jadesta dan ADWI), serta maskapai Susi Air menciptakan ekosistem kemitraan yang mendukung keberlanjutan destinasi wisata. |
Terdaftarnya destinasi di Jadesta Kemenparekraf; masuk 500 besar ADWI 2022; dukungan APBD Kabupaten Maybrat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model wisata “persinggahan bermakna” yang diterapkan di Petik Bintang dapat direplikasi di titik-titik strategis lain sepanjang jalur Trans Papua maupun jalan trans di wilayah Indonesia Timur yang memiliki panorama alam serupa. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup lokasi yang berada di atau dekat jalur transportasi utama, keberadaan pemandangan alam yang unik, adanya minimal satu tokoh penggerak lokal yang memiliki komitmen dan jaringan, serta dukungan awal dari pemerintah desa dan tokoh adat. Estimasi biaya replikasi berkisar Rp15–30 juta untuk fase awal dan dapat dimulai dalam 3–6 bulan pertama [1][8].
Untuk scale up, Petik Bintang perlu diintegrasikan ke dalam paket wisata terpadu Kabupaten Maybrat yang menghubungkan seluruh destinasi unggulan: Danau Uter, Danau Ayamaru, Kali Kaca, dan spot wisata alam lainnya. Pengembangan jalur udara melalui Bandara Ayawasi dan Bandara Kambuaya dengan pesawat perintis Susi Air (jadwal dua kali seminggu, tiket bersubsidi Rp300.000 per penumpang) akan memperluas jangkauan pasar ke wisatawan nasional dan internasional. Model adaptasi dapat disesuaikan untuk konteks yang berbeda: di kawasan pesisir, konsep serupa dapat diterapkan sebagai “wisata persinggahan bahari,” sementara di kawasan dataran rendah dapat dikemas sebagai “wisata persinggahan budaya.” Strategi agar manfaat meluas ke desa-desa sekitar adalah melalui pembentukan jaringan desa wisata Maybrat yang saling mempromosikan dan membagi wisatawan secara merata [10][11].
Daftar Pustaka
[1] Kemenparekraf RI, “Desa Wisata Negeri Diatas Awan Gunung Petik Bintang — Jejaring Desa Wisata Indonesia,” Jadesta Kemenparekraf. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/petik-bintang
[2] Redaksi, “Negeri di Atas Awan Petik Bintang, Destinasi Wisata Menarik di Maybrat Papua Barat Daya,” detik.com, 2022. [Online]. Tersedia: https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5976521/negeri-di-atas-awan-petik-bintang-maybrat
[3] R. Kusuma, “Pesona Petik Bintang, Negeri di Atas Awan di Trans Papua,” Liputan6.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://liputan6.com/regional/read/5178234/pesona-petik-bintang-negeri-di-atas-awan-di-trans-papua
[4] Kementerian PUPR, “Jalan Trans Papua Barat Ruas Sorong–Manokwari,” pu.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://pu.go.id/berita/trans-papua-barat-sorong-manokwari
[5] Redaksi, “Menelusuri Jalan Trans Papua Barat: Petik Bintang dan Tantangan Pembangunan,” Majalah Lintas, 2023. [Online]. Tersedia: https://majalahlintas.com/trans-papua-barat-petik-bintang
[6] Redaksi, “Puncak Petik Bintang: Negeri Diatas Awan di Kabupaten Maybrat,” Pikiran Rakyat, 2023. [Online]. Tersedia: https://pikiran-rakyat.com/wisata/pr-015223344/puncak-petik-bintang-negeri-diatas-awan-maybrat
[7] Traveloka, “Gunung Petik Bintang: Daya Tarik, Aktivitas, dan Lokasi Wisata di Maybrat,” traveloka.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://traveloka.com/id-id/explore/destination/gunung-petik-bintang
[8] Redaksi, “Wisata Petik Bintang Maybrat: Negeri Diatas Awan yang Memukau,” NgopiBareng.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://ngopibareng.id/wisata-petik-bintang-maybrat-negeri-diatas-awan
[9] Redaksi, “Wisata Petik Bintang Maybrat di Jalur Trans Papua,” Metro Rakyat, 2024. [Online]. Tersedia: https://metrorakyat.com/wisata-petik-bintang-maybrat-trans-papua
[10] Redaksi, “Maybrat Dorong Pengembangan Wisata Petik Bintang dan Destinasi Unggulan,” Kumparan, 2024. [Online]. Tersedia: https://kumparan.com/news/maybrat-dorong-pengembangan-wisata-petik-bintang
[11] Redaksi, “Pj Bupati Maybrat Dorong Pariwisata sebagai Pilar Ekonomi Daerah,” Kapol.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://kapol.id/pj-bupati-maybrat-dorong-wisata-daerah
[12] Sekretariat Kabinet RI, “Jalan Trans Papua Barat Sepanjang 1.070,62 km Tersambung,” setkab.go.id, 2017. [Online]. Tersedia: https://setkab.go.id/jalan-trans-papua-barat-tersambung
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Lologolu di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, mentransformasi Puncak Gunung Somomo pada ketinggian 552 meter di atas permukaan laut menjadi destinasi wisata alam unggulan bernama Puncak Harmoni Somomo, yang memadukan panorama dataran tinggi dengan kekayaan budaya Kepulauan Nias [1]. Inovasi ini digerakkan oleh Pemerintah Desa Lologolu bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat, mengintegrasikan wisata alam panorama 360 derajat, atraksi budaya tradisional Nias, dan festival tahunan dalam satu ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah ketergantungan 2.351 jiwa penduduk desa pada pertanian tradisional yang rentan dan belum tergarapnya potensi wisata dataran tinggi. Keberhasilan inovasi ini ditandai dengan predikat Juara I Desa Wisata Terbaik Kabupaten Nias Barat 2022 dan pendaftaran pada Jadesta Kemenparekraf [2].
Latar Belakang
Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran yang diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, dengan ibu kota di Lahomi. Wilayah seluas 520,34 kilometer persegi ini terletak di bagian barat Pulau Nias dan dikelilingi oleh Samudera Hindia. Desa Lologolu di Kecamatan Mandrehe memiliki luas wilayah 23.300 hektare dengan 486 kepala keluarga dan 2.351 jiwa penduduk yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian tradisional [3]. Topografi desa berupa perbukitan dengan titik tertinggi di Gunung Somomo yang mencapai 552 meter di atas permukaan laut, menjadikan kawasan ini memiliki iklim sejuk yang berbeda dari pesisir Nias pada umumnya.
Sebelum inovasi desa wisata diterapkan, Nias Barat lebih dikenal sebagai daerah dengan wisata pantai, situs batu megalitik, dan ironisnya juga dikenal sebagai destinasi “wisata jalan rusak” oleh komunitas motor trail yang menjajal kondisi jalan yang belum beraspal. Potensi wisata alam dataran tinggi di Gunung Somomo yang menawarkan pemandangan spektakuler hampir 360 derajat mencakup seluruh daratan Pulau Nias hingga gugusan Kepulauan Hinako di Samudera Hindia, tetapi belum tergarap sama sekali [1]. Masyarakat desa belum menyadari bahwa kekayaan panorama alam di lingkungan mereka dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan, sementara pendapatan dari pertanian tradisional yang tidak menentu membuat banyak warga tetap berada dalam kerentanan ekonomi.
Peluang besar dari gelombang wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Nias — terutama peselancar internasional di Pantai Sorake dan wisatawan budaya di Desa Bawomataluo — belum tertangkap oleh wilayah dataran tinggi Nias Barat. Kebutuhan mendesak akan diversifikasi ekonomi desa dan pelestarian lansekap pegunungan menjadi pendorong utama lahirnya gagasan untuk mengembangkan Puncak Harmoni Somomo [4]. Momentum perubahan tiba ketika Bupati Nias Barat Faduhusi Daely memberikan dukungan politik dan fasilitasi kepada Desa Lologolu untuk merealisasikan potensi wisata dataran tinggi yang selama ini terabaikan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi Puncak Gunung Somomo menjadi destinasi wisata alam terpadu bernama Puncak Harmoni Somomo, yang diresmikan oleh Bupati Nias Barat Faduhusi Daely pada 14 April 2021. Gagasan ini lahir dari kesadaran pemerintah desa dan masyarakat bahwa titik tertinggi Kabupaten Nias Barat memiliki panorama yang tidak kalah indah dibandingkan Puncak Gundaling di Tanah Karo [1]. Nama “Puncak Harmoni” dipilih untuk merepresentasikan perpaduan seluruh keindahan alam Pulau Nias yang dapat dinikmati dari satu titik pandang.
Inovasi ini bekerja melalui pendekatan terpadu yang mengintegrasikan tiga komponen utama. Komponen pertama adalah pengembangan infrastruktur wisata berupa area swafoto, fasilitas perkemahan, kamar mandi umum, warung makan, dan akses Wi-Fi di puncak. Komponen kedua adalah pengemasan atraksi budaya tradisional Nias melalui penyelenggaraan Festival Budaya bertajuk “Satu Hati dalam Harmoni” yang menampilkan perlombaan tari tradisional dan pertunjukan seni. Komponen ketiga adalah pengelolaan wisata berbasis komunitas (Community Based Tourism) yang melibatkan seluruh warga desa sebagai pelaku utama kegiatan pariwisata [4][5]. Elemen pembeda utama dari destinasi wisata konvensional terletak pada posisinya sebagai satu-satunya wisata dataran tinggi di seluruh Kepulauan Nias yang sebelumnya hanya dikenal sebagai destinasi wisata pantai.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai dengan identifikasi dan pemetaan potensi alam Gunung Somomo oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Proses ini menghasilkan penemuan bahwa puncak gunung menawarkan pemandangan hampir 360 derajat yang mencakup seluruh daratan Pulau Nias hingga ke laut Samudera Hindia dengan gugusan Kepulauan Hinako di kejauhan. Peresmian Puncak Harmoni sebagai destinasi wisata oleh Bupati Faduhusi Daely pada April 2021 menandai dimulainya tahap pembangunan fisik [1].
Tahap kedua berfokus pada pembangunan fasilitas pendukung dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola desa wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat di bawah pimpinan Plt. Kadis April Imelda Juita Hia menyelenggarakan pelatihan manajerial desa wisata bagi pengelola dan masyarakat. Pendaftaran pada Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhasil dilakukan untuk meningkatkan visibilitas desa di tingkat nasional [2]. Pada tahap ini, pengelola menghadapi percobaan awal yang gagal dalam pengelolaan fasilitas perkemahan: area kemah yang pertama kali disiapkan tidak dilengkapi drainase yang memadai, sehingga ketika hujan deras turun, lokasi perkemahan tergenang dan beberapa wisatawan terpaksa mempersingkat kunjungan. Kegagalan ini mendorong pengelola untuk merelokasi area perkemahan ke posisi yang lebih tinggi dan menambah sistem drainase serta kanopi pelindung, memastikan pengalaman berkemah tetap nyaman di segala kondisi cuaca.
Tahap ketiga mencakup penyelenggaraan kompetisi dan festival sebagai strategi promosi. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menggelar Pemilihan Desa Wisata Terbaik Tahun 2022 dengan melibatkan tiga orang juri dari berbagai instansi yang menilai 16 desa wisata berdasarkan kriteria daya tarik wisata, fasilitas pendukung, konten digital, standar CHSE, dan kelengkapan administrasi [2]. Pada April 2023, Desa Lologolu menyelenggarakan Festival Budaya Puncak Somomo selama tiga hari yang menampilkan perlombaan tari tradisional, pertunjukan budaya, dan acara hiburan untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus merayakan ulang tahun kedua Puncak Harmoni [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam pengembangan Puncak Harmoni Somomo adalah keterbatasan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata. Akses menuju puncak masih terbatas pada sepeda motor melalui jalan terjal yang licin dan berbatu, sementara kendaraan roda empat hanya dapat masuk melalui jalur alternatif Hilibadalu Lawelu di Kecamatan Ulu Moro’o dengan kondisi jalan yang belum beraspal [1]. Kondisi ini membatasi jumlah dan kenyamanan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan keluarga dan lanjut usia. Mitigasi yang ditempuh adalah advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang telah berkomitmen memprioritaskan pembangunan jalan akses agar dapat dilalui kendaraan roda empat, sementara dalam jangka pendek pengelola menyediakan layanan ojek motor dari kaki gunung ke puncak bagi wisatawan yang membutuhkan.
Kendala internal berupa minimnya sumber daya manusia terlatih di bidang manajemen pariwisata menjadi hambatan operasional yang serius. Masyarakat desa yang terbiasa bekerja di sektor pertanian belum memiliki pengalaman melayani wisatawan secara profesional, mulai dari standar keramahan hingga pengelolaan keuangan dan pemasaran digital [6]. Mitigasi dilakukan melalui program pelatihan manajerial desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat, mencakup standar pelayanan wisata, manajemen keuangan sederhana, pembuatan konten digital untuk promosi, dan penerapan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) [2].
Tantangan eksternal berupa ketergantungan pada cuaca juga menjadi kendala signifikan, mengingat area puncak sering tertutup kabut tebal pada pagi hari dan kondisi jalan menjadi lebih berbahaya saat musim hujan. Keterbatasan modal untuk pengembangan fasilitas yang lebih memadai — seperti penginapan permanen, penataan lansekap profesional, dan pengembangan paket wisata terintegrasi — turut menghambat percepatan pengembangan. Mitigasi dilakukan dengan menyusun kalender kunjungan yang merekomendasikan periode terbaik bagi wisatawan, membangun fasilitas pelindung cuaca di titik-titik strategis, serta mengajukan proposal pendanaan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pembangunan infrastruktur wisata secara bertahap [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Kepala Desa Lologolu berperan aktif menggerakkan partisipasi warga dalam membangun fasilitas wisata dan menyelenggarakan festival budaya secara swadaya. Dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat melalui program pelatihan manajerial, monitoring, evaluasi, serta pendampingan dalam proses kurasi desa wisata memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa [2]. Penandatanganan komitmen bersama pengembangan desa wisata oleh seluruh kepala desa wisata, camat, dan kepala OPD terkait yang disetujui Bupati Nias Barat menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten.
Keunikan aset alam berupa panorama 360 derajat dari titik tertinggi Kabupaten Nias Barat menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki desa wisata lain di seluruh Kepulauan Nias. Kekayaan warisan budaya Nias berupa situs megalitik, tari tradisional, dan kearifan lokal yang masih terjaga turut memperkaya daya tarik wisata Desa Lologolu secara holistik [4]. Modal sosial berupa semangat gotong royong masyarakat dalam membangun fasilitas wisata dan menyelenggarakan festival budaya secara swadaya menjadi fondasi yang tidak bisa dibeli oleh investasi sebesar apapun — ketika warga merasa memiliki destinasi wisata ini sebagai milik bersama, mereka rela mencurahkan tenaga dan waktu tanpa pamrih.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, Gunung Somomo hanya dikenal sebagai area pertanian dan perladangan masyarakat desa tanpa nilai wisata. Penduduk Desa Lologolu yang berjumlah 2.351 jiwa sepenuhnya bergantung pada pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca, tanpa sumber pendapatan alternatif. Nias Barat sendiri hanya dikenal sebagai destinasi wisata pantai dan situs megalitik. Setelah Puncak Harmoni Somomo dikembangkan, desa ini meraih predikat Juara I Desa Wisata Terbaik Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 melalui proses kurasi ketat oleh tiga orang juri dari berbagai instansi pemerintah [2]. Desa Lologolu juga berhasil terdaftar pada Jadesta Kemenparekraf, membuka akses promosi di tingkat nasional yang sebelumnya tidak dimiliki.
Secara ekonomi, kehadiran Puncak Harmoni Somomo menciptakan sumber pendapatan alternatif yang sebelumnya tidak ada bagi masyarakat desa. Jasa pemanduan wisata, penyediaan warung makan di area puncak, layanan perkemahan, dan penjualan suvenir lokal menjadi lini pendapatan baru yang mengalir langsung ke kantong warga. Penyelenggaraan Festival Budaya “Satu Hati dalam Harmoni” pada April 2023 selama tiga hari mendatangkan kunjungan wisatawan yang signifikan dan menggerakkan roda ekonomi kreatif masyarakat [5]. Nias Barat yang sebelumnya hanya identik dengan wisata pantai kini memiliki ikon baru berupa wisata dataran tinggi yang memperkaya pilihan destinasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dampak kultural yang tidak direncanakan sebelumnya adalah kebangkitan minat generasi muda terhadap pelestarian tradisi budaya Nias. Perlombaan tari tradisional dan pertunjukan seni budaya dalam festival tahunan menghidupkan kembali kesenian lokal yang sempat memudar di kalangan pemuda desa. Keberadaan situs megalitik di sekitar wilayah Kecamatan Mandrehe turut mendapat perhatian sebagai aset wisata sejarah yang memperkuat identitas budaya Desa Lologolu [4]. Perubahan persepsi masyarakat yang kini memandang alam pegunungan sebagai aset produktif — bukan sekadar lahan pertanian — menjadi fondasi kesadaran konservasi yang akan terus tumbuh seiring berkembangnya ekosistem pariwisata.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pengembangan Puncak Harmoni Somomo berasal dari kombinasi swadaya masyarakat Desa Lologolu dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Pariwisata. Masyarakat desa secara gotong royong membangun fasilitas dasar berupa area swafoto, jalur akses ke puncak, dan warung makan, sementara pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan teknis dan pelatihan manajerial [2]. Pendaftaran di platform Jadesta Kemenparekraf memberikan akses promosi nasional secara cuma-cuma yang setara dengan biaya pemasaran besar jika dilakukan secara mandiri. Rencana pembangunan jalan akses menuju puncak diproyeksikan menggunakan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Nias Barat dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara [7].
Model bisnis Desa Wisata Lologolu beroperasi melalui pendapatan yang tersebar di berbagai lini rantai nilai pariwisata. Sumber pendapatan utama meliputi retribusi masuk kawasan wisata, jasa pemanduan wisata, tarif perkemahan, penjualan makanan dan minuman di warung area puncak, serta penjualan suvenir dan kerajinan lokal. Penyelenggaraan Festival Budaya tahunan menjadi pemasukan tambahan melalui registrasi peserta lomba dan belanja wisatawan selama periode festival. Mekanisme distribusi manfaat dirancang agar pendapatan wisata mengalir langsung ke masyarakat pelaku — pedagang, pemandu, penyedia jasa parkir, dan pengelola perkemahan — sehingga dampak ekonomi tersebar merata di kalangan warga desa.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil dalam pengembangan Puncak Harmoni Somomo adalah mengintegrasikan wisata alam dengan atraksi budaya tradisional Nias sejak awal, bukan mengembangkannya secara terpisah. Kombinasi panorama dataran tinggi dan festival budaya “Satu Hati dalam Harmoni” menciptakan proposisi nilai yang unik dan membedakan Lologolu dari destinasi wisata alam lainnya di Sumatera [5]. Keputusan kunci lainnya adalah mengikuti proses kurasi desa wisata secara serius, yang akhirnya mengantarkan Lologolu meraih predikat Juara I dan memperkuat legitimasi desa sebagai destinasi unggulan.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa perencanaan drainase dan perlindungan cuaca di area fasilitas wisata seharusnya menjadi prioritas utama sebelum menerima wisatawan. Pengalaman area perkemahan yang tergenang saat hujan deras pada percobaan awal bisa dihindari jika survei kondisi lahan dilakukan lebih menyeluruh. Selain itu, investasi pada konten digital dan promosi media sosial idealnya dimulai bersamaan dengan pembangunan fisik, bukan setelah destinasi sudah beroperasi, agar momentum perhatian publik tidak terbuang.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi satu aset alam unik yang benar-benar tidak dimiliki desa lain di sekitarnya — keunikan ini menjadi fondasi daya tarik yang tidak bisa ditiru. Kedua, libatkan pemerintah kabupaten sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan dukungan pelatihan, kurasi, dan akses pendaftaran di platform nasional seperti Jadesta. Ketiga, jangan bergantung pada satu jenis wisata saja — padukan wisata alam dengan atraksi budaya dan festival untuk menciptakan alasan kunjungan berulang yang memperpanjang siklus hidup destinasi [4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi dirancang melalui penguatan kelembagaan pengelola desa wisata dan diversifikasi produk wisata. Pembentukan kelompok pengelola desa wisata yang terstruktur bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas, koordinasi penerimaan wisatawan, dan pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata secara transparan. Penyelenggaraan festival budaya tahunan dijadikan agenda tetap untuk menjaga momentum kunjungan wisatawan dan melestarikan tradisi budaya Nias [5].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan aktif generasi muda desa dalam kepengurusan kelompok pengelola wisata. Pemuda yang telah mengikuti pelatihan manajerial dari Dinas Pariwisata disiapkan sebagai calon pengelola berikutnya, sehingga pergantian kepala desa tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional destinasi wisata. Dokumentasi prosedur operasional dan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan melalui proses kurasi desa wisata memungkinkan transfer pengetahuan yang terstruktur antar generasi. Penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala desa wisata, camat, dan kepala OPD yang disetujui Bupati menjadi jaminan kelembagaan bahwa dukungan kebijakan akan berlanjut melampaui satu periode pemerintahan [2].
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang ditopang oleh integrasi Desa Wisata Lologolu ke dalam paket wisata lintas destinasi bersama Pantai Sirombu, situs megalitik, dan wisata selancar di Kepulauan Nias. Perluasan jaringan kemitraan dengan operator wisata nasional dan peningkatan konten digital serta promosi media sosial akan memperluas jangkauan pemasaran hingga ke wisatawan mancanegara [4]. Pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen memprioritaskan pembangunan jalan akses yang akan membuka kapasitas kunjungan yang jauh lebih besar. Kerja sama dengan Kementerian Pariwisata melalui program Jadesta memastikan pendampingan teknis dan promosi nasional berlanjut tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Lologolu dan Puncak Harmoni Somomo berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan desa wisata menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi 2.351 jiwa penduduk Desa Lologolu melalui jasa pemanduan wisata, penyediaan warung makan, layanan perkemahan, dan penjualan kerajinan lokal. Diversifikasi ekonomi ini mengurangi ketergantungan warga pada pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca. |
Terciptanya sumber pendapatan alternatif di luar pertanian bagi warga desa; meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan Puncak Harmoni Somomo sebagai destinasi wisata menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif bagi masyarakat desa. Penyelenggaraan Festival Budaya tahunan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan sirkulasi pendapatan di tingkat desa. |
Terciptanya lapangan kerja baru: pemandu wisata, pedagang warung, pengelola perkemahan; peningkatan kunjungan wisatawan saat festival tahunan |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Konsep desa wisata berbasis komunitas memastikan pembangunan fasilitas pariwisata berjalan selaras dengan pelestarian lansekap alam pegunungan dan warisan budaya Nias. Penerapan standar CHSE menjaga kualitas lingkungan desa tetap lestari di tengah pertumbuhan kunjungan wisatawan. |
Penerapan standar CHSE di destinasi wisata; terjaganya lansekap alam pegunungan dan situs megalitik |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Pengembangan wisata alam yang mengedepankan pelestarian pepohonan dan mata air pegunungan menunjukkan komitmen terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Pemasaran produk lokal dan kuliner tradisional kepada wisatawan mendukung pola konsumsi berkelanjutan. |
Terjaganya kelestarian hutan dan mata air pegunungan; peningkatan penjualan produk lokal dan kuliner tradisional |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Transformasi Gunung Somomo menjadi destinasi wisata mendorong kesadaran masyarakat untuk merawat alam pegunungan, mempertahankan keasrian hutan, dan menjaga sumber mata air dari gunung tetap lestari. Kegiatan wisata yang bertanggung jawab memperkuat fungsi konservasi ekosistem daratan di dataran tinggi Nias Barat. |
Terjaganya keasrian hutan dan ekosistem daratan di Gunung Somomo; meningkatnya kesadaran warga terhadap konservasi alam |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Wisata Lologolu dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Nias Barat yang memiliki potensi alam dan budaya serupa. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga hal: keberadaan minimal satu aset alam unik yang memiliki daya tarik bagi wisatawan, keterlibatan aktif kepala desa sebagai penggerak utama, serta pendampingan dari Dinas Pariwisata dalam pelatihan manajerial dan penerapan standar CHSE. Desa-desa seperti Tetehosi dengan Kamadu Beach dan desa-desa yang memiliki situs megalitik di Kecamatan Mandrehe Utara dan Ulu Moro’o dapat mengadopsi model serupa dengan penyesuaian pada jenis aset wisata unggulannya [8]. Estimasi biaya replikasi bergantung pada kondisi infrastruktur dasar yang sudah ada, dengan durasi persiapan dari identifikasi potensi hingga operasional perdana diperkirakan sekitar enam hingga dua belas bulan.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing desa. Desa pesisir yang tidak memiliki dataran tinggi dapat mengemas wisata pantai dengan atraksi budaya megalitik, sementara desa di pedalaman dapat mengintegrasikan wisata hutan, agrowisata, dan kerajinan tradisional. Kunci replikasi terletak pada kemampuan mengidentifikasi aset unik yang benar-benar tidak dimiliki desa lain di sekitarnya dan mengemas aset tersebut dengan komponen budaya yang memperkaya pengalaman wisatawan.
Strategi scale up jangka panjang diarahkan pada pembentukan jaringan desa wisata Kepulauan Nias yang saling terhubung dalam satu ekosistem pariwisata terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui program pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan dapat memfasilitasi konektivitas antar destinasi melalui peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi [7]. Integrasi Puncak Harmoni Somomo ke dalam paket wisata lintas kabupaten bersama Pantai Sorake di Nias Selatan dan Museum Pusaka Nias di Gunungsitoli akan memperkuat posisi Kepulauan Nias sebagai destinasi wisata alam dan budaya kelas nasional yang berkelanjutan.
Daftar Pustaka
[1] Medan Bisnis Daily, “Pesona Puncak Harmoni Gunung Somomo di Nias Barat,” medanbisnisdaily.com, Apr. 2021. [Online]. Tersedia: https://medanbisnisdaily.com
[2] RRI Gunungsitoli, “Desa Lologolu Mandrehe Mendapat Julukan Desa Wisata Terbaik 2022,” rri.co.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat, “Kecamatan Mandrehe Dalam Angka,” niasbaratkab.bps.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://niasbaratkab.bps.go.id
[4] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Profil Desa Wisata Lologolu — Puncak Harmoni Somomo,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[5] Buser Online, “Event Festival Budaya Puncak Somomo akan Dilaksanakan 14–16 April 2023 di Desa Wisata Lologolu,” buseronline.com, Apr. 2023. [Online]. Tersedia: https://buseronline.com
[6] Metro7, “Puncak Harmoni Somomo: Destinasi Wisata Unggulan Nias Barat,” metro7.co.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://metro7.co.id
[7] Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, “Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kepulauan Nias,” sumutprov.go.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://sumutprov.go.id
[8] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Kampung Ramiki Mengembangkan Desa Wisata Budaya Digital untuk Memberdayakan Masyarakat Papua Barat
Ringkasan Inovasi
Kampung Ramiki di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mentransformasi potensi alam dan budaya lokal menjadi destinasi desa wisata berbasis digital yang digagas oleh Kepala Kampung Enos Foel Worisio bersama mahasiswa KKN Universitas Papua. Inovasi ini memadukan kekayaan ekologi berupa satwa endemik Papua, keindahan sungai dan hutan tropis, serta keragaman budaya masyarakat adat ke dalam platform digital kampungramiki.com sebagai pusat informasi dan promosi yang menjangkau wisatawan mancanegara. Sebelum inovasi diterapkan, akses informasi tentang Kampung Ramiki hampir tidak tersedia di dunia digital, produk kerajinan masyarakat hanya dipasarkan di pasar Wasior dengan jangkauan sangat terbatas, dan warga sepenuhnya bergantung pada pertanian serta perikanan tradisional. Melalui digitalisasi informasi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wisata berbasis komunitas, inovasi ini berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dari berbagai negara termasuk Jerman dan Prancis, menghidupkan kembali tradisi budaya yang memudar, serta menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat kampung [1][2].
Latar Belakang
Kampung Ramiki terletak di kawasan Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, sebuah wilayah yang dikelilingi oleh Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih dan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy seluas 73.022 hektare. Wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa, mulai dari hiu paus di perairan Teluk Cenderawasih hingga burung Cendrawasih dan kanguru pohon di hutan pegunungan. Meski kaya potensi, masyarakat Ramiki selama bertahun-tahun belum mampu memanfaatkan kekayaan alam dan budaya ini secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka [3][4].
Sebelum inovasi diterapkan, akses informasi mengenai Kampung Ramiki hampir tidak tersedia di dunia digital. Wisatawan yang ingin berkunjung kesulitan menemukan data tentang atraksi budaya, akomodasi, maupun jalur transportasi menuju kampung ini. Produk kerajinan tangan dan olahan pangan lokal masyarakat hanya dipasarkan secara konvensional di pasar Wasior dengan jangkauan yang sangat terbatas. Pendapatan masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional sangat rentan terhadap fluktuasi musim dan harga pasar [1].
Tantangan aksesibilitas informasi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat kampung. Peluang besar dari gelombang wisatawan mancanegara yang mengunjungi Papua Barat, terutama Raja Ampat, belum tertangkap oleh Kampung Ramiki sebagai destinasi alternatif. Kondisi inilah yang mendorong Kepala Kampung Enos Foel Worisio untuk menggandeng mahasiswa KKN Universitas Papua guna mentransformasi Kampung Ramiki menjadi desa wisata budaya berbasis digital [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Wisata Budaya Digital Kampung Ramiki lahir dari kolaborasi antara pemerintah kampung di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Enos Foel Worisio dengan kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Papua. Gagasan awal muncul dari kesadaran bahwa potensi alam dan budaya kampung yang luar biasa membutuhkan saluran promosi modern agar dapat menjangkau calon wisatawan domestik maupun mancanegara. Platform digital kampungramiki.com dikembangkan sebagai pusat informasi resmi yang memuat profil kampung, potensi wisata, data masyarakat, informasi UMKM, serta kontak koordinasi kunjungan [1].
Inovasi ini bekerja melalui pendekatan terpadu yang menghubungkan tiga komponen utama. Komponen pertama adalah digitalisasi informasi desa yang mencakup pemetaan atraksi wisata, dokumentasi budaya lokal, dan katalogisasi produk UMKM. Komponen kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan koperasi, dan pendampingan produksi kerajinan tangan serta olahan kuliner khas Papua. Komponen ketiga adalah pengelolaan wisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat sebagai pemandu wisata, penyedia homestay, dan penyelenggara pertunjukan seni budaya [2].
Elemen pembeda utama yang menjadikan inovasi Kampung Ramiki berbeda dari desa wisata konvensional adalah pendekatan digital-first yang menempatkan platform daring sebagai pintu masuk utama bagi wisatawan. Alih-alih mengandalkan brosur cetak atau informasi dari mulut ke mulut, seluruh informasi tentang atraksi, akomodasi, transportasi, dan reservasi tersedia dalam satu portal yang dioptimasi untuk mesin pencari (SEO), sehingga wisatawan dari seluruh dunia dapat menemukan dan merencanakan kunjungan ke Kampung Ramiki secara mandiri.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai dengan pemetaan potensi dan aset kampung secara menyeluruh. Tim KKN Universitas Papua bersama tokoh masyarakat mengidentifikasi seluruh atraksi alam, tradisi budaya, kerajinan tangan, dan kuliner khas yang dapat dikemas sebagai produk wisata. Proses ini menghasilkan basis data komprehensif tentang keanekaragaman hayati termasuk habitat burung Cendrawasih, kanguru pohon, kuskus ekor kait, dan kakaktua raja yang menjadi daya tarik wisatawan pecinta alam [1][3][5].
Tahap kedua berfokus pada pembangunan infrastruktur digital dan fisik secara bersamaan. Situs web kampungramiki.com dirancang dengan fitur-fitur yang ramah pengguna, dilengkapi optimasi mesin pencari (SEO), serta integrasi media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. Secara fisik, tim membangun fasilitas pendukung seperti gazebo sebagai ruang berkumpul warga dan nelayan, memperbaiki pipanisasi air bersih, serta membangun rabat jalan beton untuk memperlancar mobilitas menuju titik-titik wisata. Pada tahap ini ditemukan tantangan signifikan: desain awal situs web terlalu kompleks untuk dikelola oleh masyarakat kampung yang belum melek digital, sehingga antarmuka harus disederhanakan dan fitur pembaruan konten dirancang ulang agar dapat dioperasikan dengan pelatihan minimal [2].
Tahap ketiga mencakup pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam mengelola desa wisata secara mandiri. Warga dilatih menggunakan perangkat digital untuk memperbarui konten situs web, mengelola reservasi kunjungan, dan memasarkan produk UMKM secara daring. Wawasan berharga yang diperoleh dari proses ini adalah bahwa pendampingan literasi digital di komunitas terpencil memerlukan pendekatan berulang dan bertahap — satu sesi pelatihan tidak cukup, melainkan dibutuhkan kunjungan pendampingan berkala selama minimal enam bulan agar keterampilan benar-benar terinternalisasi [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan infrastruktur berupa keterbatasan jaringan telekomunikasi di kawasan Teluk Wondama menjadi hambatan paling serius bagi operasional desa wisata digital. Koneksi internet yang tidak stabil menghambat pembaruan konten situs web secara real-time dan membatasi kemampuan masyarakat dalam mengelola interaksi digital dengan calon wisatawan. Mitigasi yang ditempuh adalah pengembangan sistem offline-first di mana konten situs disiapkan dan diunggah ketika koneksi tersedia, serta pemanfaatan jaringan seluler sebagai alternatif ketika internet kabel tidak berfungsi. Pemerintah kabupaten juga sedang mengupayakan perluasan jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah terpencil termasuk Distrik Wasior [6].
Tantangan sumber daya manusia berupa minimnya tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan manajemen pariwisata di tingkat kampung memerlukan pendampingan berkelanjutan dari pihak eksternal. Sebagian besar warga kampung belum pernah mengoperasikan komputer atau mengelola akun media sosial sebelum program ini berjalan. Mitigasi yang dilakukan adalah menjalin kemitraan jangka panjang dengan Universitas Papua melalui program KKN berkelanjutan, di mana setiap angkatan mahasiswa melanjutkan pendampingan yang sudah dimulai oleh angkatan sebelumnya, sehingga transfer pengetahuan berjalan secara konsisten tanpa terputus [1].
Tantangan ekologis berupa potensi konflik antara kepentingan konservasi lingkungan dan pengembangan wisata juga perlu dikelola secara hati-hati agar pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama kampung. Mitigasi yang diterapkan adalah penetapan carrying capacity (daya dukung) maksimal kunjungan per hari, penyusunan kode etik wisatawan yang wajib dipatuhi selama berkunjung, serta pengalokasian sebagian pendapatan wisata untuk dana konservasi yang dikelola bersama antara masyarakat kampung dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat [8].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Kepala Kampung Enos Foel Worisio menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Beliau memainkan peran krusial dalam memobilisasi dukungan masyarakat, memfasilitasi kolaborasi dengan akademisi, serta menjembatani komunikasi antara warga adat dan pihak eksternal. Keterbukaan masyarakat Ramiki terhadap gagasan baru, yang berakar pada nilai-nilai keramahtamahan budaya Papua, turut mempercepat proses adopsi inovasi [1].
Kemitraan strategis dengan Universitas Papua melalui program KKN menyediakan sumber daya manusia terampil yang mampu mengembangkan platform digital dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ketersediaan aset wisata kelas dunia berupa kedekatan dengan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh banyak desa wisata lainnya di Indonesia. Modal sosial berupa kekerabatan adat yang kuat di antara warga kampung menjadi perekat partisipasi — keputusan untuk mengembangkan desa wisata diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh kepala suku dan tetua kampung, sehingga setiap warga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program [4][3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kehadiran platform digital kampungramiki.com berhasil menempatkan Kampung Ramiki pada peta wisata digital yang dapat diakses oleh calon wisatawan dari seluruh dunia. Wisatawan dari berbagai negara termasuk Jerman dan Prancis telah berkunjung untuk menikmati pesona alam dan satwa langka yang hanya ditemukan di kawasan ini. Interaksi budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal menciptakan pertukaran pengetahuan yang memperkaya kedua belah pihak [1].
Secara ekonomi, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi membuka pasar baru bagi produk kerajinan tangan seperti tas anyaman, piring tradisional, dan hiasan dinding dari bahan alam, serta produk olahan makanan khas Papua. Penyediaan layanan homestay dan pemanduan wisata menciptakan sumber pendapatan alternatif yang melengkapi mata pencaharian tradisional masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan. Masyarakat yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada hasil kebun kini memiliki diversifikasi penghasilan yang lebih stabil [2].
Dampak kultural yang tidak direncanakan sebelumnya adalah kebangkitan minat generasi muda terhadap pelestarian tradisi lokal. Pertunjukan seni tarian adat, musik suling tambur, dan tradisi pengolahan sagu (tokok sagu) yang sempat memudar kini dihidupkan kembali sebagai atraksi wisata yang menghasilkan pendapatan. Kuliner khas Papua seperti olahan buah hitam (piarawi) menjadi identitas gastronomi kampung yang membedakan Ramiki dari destinasi wisata lainnya [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal pengembangan Desa Wisata Budaya Digital Kampung Ramiki bersumber dari kombinasi swadaya masyarakat kampung, dukungan program KKN Universitas Papua, dan bantuan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Biaya pengembangan platform digital relatif rendah karena dikerjakan secara pro bono oleh mahasiswa KKN, sementara pembangunan infrastruktur fisik (gazebo, rabat jalan, pipanisasi air bersih) dibiayai melalui alokasi Dana Desa dan program pembangunan kampung dari pemerintah daerah [2].
Model pendapatan desa wisata berjalan melalui beberapa aliran. Pertama, biaya paket wisata yang mencakup pemanduan, pertunjukan budaya, dan pengalaman homestay yang dibayarkan wisatawan langsung kepada kelompok pengelola desa wisata. Kedua, penjualan produk kerajinan tangan dan olahan kuliner khas Papua kepada wisatawan yang berkunjung. Ketiga, kontribusi sukarela dari wisatawan untuk dana konservasi lingkungan yang dikelola secara transparan. Pendapatan dari ketiga aliran ini dikelola oleh kelompok pengelola desa wisata dan dialokasikan untuk biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, dana konservasi, serta pembagian keuntungan kepada warga yang terlibat aktif [1][3].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh pengelola Kampung Ramiki adalah menggandeng Universitas Papua sebagai mitra teknis sejak tahap perencanaan, karena keterbatasan sumber daya manusia di kampung terpencil tidak mungkin diatasi secara mandiri dalam waktu singkat. Pendekatan digitalisasi sebagai pintu masuk utama promosi wisata terbukti efektif menjangkau wisatawan mancanegara yang tidak mungkin dijangkau melalui pemasaran konvensional. Pelibatan seluruh warga melalui musyawarah adat membangun rasa kepemilikan kolektif yang menjadi energi penggerak program. Keputusan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan wisata bagi dana konservasi menunjukkan visi jangka panjang yang menjaga keberlanjutan aset wisata [1].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa desain platform digital seharusnya dirancang sederhana sejak awal dengan mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat kampung, bukan dikembangkan dengan fitur kompleks yang kemudian harus disederhanakan. Pelatihan literasi digital seharusnya dimulai jauh sebelum platform diluncurkan, bukan bersamaan dengan peluncuran, agar masyarakat sudah siap mengoperasikan situs secara mandiri sejak hari pertama. Dokumentasi foto dan video atraksi wisata dalam kualitas profesional juga idealnya disiapkan sebagai aset konten digital sejak tahap pemetaan.
Saran praktis bagi kampung atau desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi aset unik kampung yang tidak dimiliki destinasi lain sebagai unique selling proposition — keunikan inilah yang akan menarik wisatawan di tengah persaingan destinasi. Kedua, jalin kemitraan dengan perguruan tinggi terdekat untuk mendapatkan dukungan teknis pengembangan platform digital tanpa biaya besar. Ketiga, pastikan masyarakat kampung dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek wisata, agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh warga dan keberlanjutan program terjamin [6][2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi dirancang melalui penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kampung dengan membentuk kelompok pengelola desa wisata yang terstruktur. Kelompok ini bertanggung jawab atas pemeliharaan platform digital, koordinasi penerimaan wisatawan, dan pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata secara transparan. Kemitraan jangka panjang dengan Universitas Papua diperkuat melalui program magang dan penelitian berkelanjutan yang memastikan pendampingan teknis tidak terputus [1].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan generasi muda kampung sebagai pengelola utama platform digital dan pemandu wisata. Anak-anak muda yang telah dilatih literasi digital menjadi agen perubahan yang menjembatani pengetahuan tradisional tetua kampung dengan teknologi modern. Struktur organisasi kelompok pengelola dirancang agar tidak bergantung pada satu figur individu, melainkan pada sistem kerja kolektif yang dapat berjalan meskipun terjadi pergantian personel.
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berkomitmen mengintegrasikan Kampung Ramiki ke dalam peta destinasi wisata kabupaten bersama Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Cagar Alam Wondiboy. Pendapatan dari sektor pariwisata dialokasikan sebagian untuk dana konservasi yang menjamin kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai fondasi utama daya tarik wisata. Pengembangan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan Ramiki dengan destinasi unggulan Papua Barat lainnya menjadi strategi perluasan pasar yang berkelanjutan [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Budaya Digital Kampung Ramiki berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pendekatan digitalisasi wisata berbasis komunitas ini menyentuh dimensi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan pelestarian budaya secara simultan. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan desa wisata budaya digital menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat Kampung Ramiki melalui jasa pemanduan wisata, penyediaan homestay, dan penjualan produk UMKM, mengurangi ketergantungan pada pertanian dan perikanan musiman. |
Jumlah warga yang memiliki sumber pendapatan tambahan dari sektor wisata; diversifikasi mata pencaharian |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Program digitalisasi desa meningkatkan literasi digital masyarakat kampung melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi. Kolaborasi dengan Universitas Papua melalui program KKN membuka akses pendidikan non-formal dan transfer pengetahuan dari akademisi kepada warga. |
Jumlah warga yang menguasai pengoperasian platform digital; frekuensi pelatihan literasi digital per tahun |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Inovasi desa wisata budaya digital menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner lokal yang memberikan pekerjaan layak bagi warga kampung. Pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal mendorong peningkatan pendapatan asli desa. |
Jumlah UMKM aktif; jumlah kunjungan wisatawan per tahun; peningkatan pendapatan asli desa |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pembangunan infrastruktur kampung seperti rabat jalan beton, pipanisasi air bersih, dan gazebo publik meningkatkan kualitas permukiman. Pengelolaan wisata berbasis komunitas memastikan pertumbuhan kampung berjalan selaras dengan pelestarian warisan budaya dan lingkungan. |
Panjang rabat jalan terbangun; jumlah rumah tangga terlayani pipanisasi air bersih |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengembangan ekowisata mendorong kesadaran dan upaya konservasi terhadap habitat satwa endemik Papua seperti burung Cendrawasih, kanguru pohon, dan kuskus ekor kait di kawasan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy. Pendapatan wisata dialokasikan sebagian untuk dana pelestarian ekosistem. |
Persentase pendapatan wisata yang dialokasikan untuk dana konservasi; jumlah spesies endemik yang terpantau |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Desa Wisata Budaya Digital Kampung Ramiki dapat direplikasi di kampung-kampung lain di Kabupaten Teluk Wondama yang memiliki potensi alam dan budaya serupa, seperti Kampung Aisandami yang telah mengembangkan kelompok ekowisata lokal. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi ketersediaan aset wisata unik (alam, budaya, atau keduanya), kepemimpinan kampung yang terbuka terhadap inovasi, akses minimal terhadap jaringan telekomunikasi, serta kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga yang mampu menyediakan dukungan teknis pengembangan platform digital [4].
Estimasi biaya replikasi untuk model minimal (platform digital dan pelatihan dasar) berkisar Rp15.000.000–Rp30.000.000, mencakup pengembangan situs web, dokumentasi foto dan video, serta biaya pelatihan masyarakat. Untuk model lengkap yang mencakup pembangunan infrastruktur fisik (gazebo, perbaikan jalan, pipanisasi), biaya dapat mencapai Rp100.000.000–Rp300.000.000 tergantung kondisi infrastruktur awal. Biaya pengembangan platform digital dapat ditekan secara signifikan melalui kemitraan dengan program KKN perguruan tinggi. Durasi dari perencanaan hingga peluncuran platform diperkirakan 3–6 bulan [9].
Strategi scale up jangka panjang dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan desa wisata digital se-Papua Barat yang saling terhubung dalam satu ekosistem pariwisata terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memfasilitasi konektivitas antarkampung wisata melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Integrasi Kampung Ramiki ke dalam paket wisata lintas destinasi bersama Raja Ampat dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih akan memperkuat posisi Papua Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan [6].
Daftar Pustaka
[1] Kelompok KKN Universitas Papua, “Kampung Ramiki – Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Lokal,” kampungramiki.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://www.kampungramiki.com/
[2] Papua Kini, “Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Ramiki,” papuakini.co, 2025. [Online]. Tersedia: https://papuakini.co
[3] Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, “Potensi Wisata Kabupaten Teluk Wondama,” wondamakab.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://wondamakab.go.id
[4] Tempo, “Teluk Wondama: Potensi Ekowisata Papua Barat Setara Raja Ampat,” tempo.co, 2025. [Online]. Tersedia: https://tempo.co
[5] Wondama Tourism, “Keanekaragaman Hayati dan Satwa Endemik Teluk Wondama,” wondamatourism.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://wondamatourism.com
[6] Pemerintah Provinsi Papua Barat, “Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi Desa,” papuabaratprov.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://papuabaratprov.go.id
[7] Antara News, “Festival Teluk Wondama: Seni, Budaya, dan Kuliner Khas Papua,” antaranews.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[8] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Konservasi Cagar Alam Pegunungan Wondiboy,” kehutanan.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://kehutanan.go.id
[9] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Dari kesunyian dataran tinggi Timor yang tersembunyi di balik kabut pegunungan — perjalanan masyarakat Desa Fatumnasi menyulap hutan bonsai purba, sabana hijau, dan kearifan Suku Dawan menjadi destinasi ekowisata yang meraih pengakuan nasional dan mengangkat perekonomian masyarakat.Desa Fatumnasi di Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mentransformasi keindahan alam dataran tinggi Gunung Mutis dan kekayaan budaya Suku Dawan menjadi destinasi ekowisata berbasis komunitas (Community Based Tourism) yang kini diakui sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 [1][2]. Inovasi ini mengintegrasikan tiga pilar utama — wisata alam pegunungan, wisata budaya Suku Dawan, dan ekonomi kreatif berbasis produk lokal — ke dalam satu ekosistem pariwisata terpadu yang dikelola langsung oleh masyarakat desa melalui kelompok sadar wisata dan unit usaha homestay. Pengelola desa wisata bersama masyarakat setempat merancang pendekatan pariwisata berkelanjutan yang menjaga kelestarian Cagar Alam Gunung Mutis sambil membuka akses ekonomi baru bagi warga yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada pertanian subsisten [3][4].
Latar Belakang
Kecamatan Fatumnasi terletak di dataran tinggi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah 198,65 km² yang membentang di kaki Gunung Mutis — gunung tertinggi di Pulau Timor dengan ketinggian 2.427 meter di atas permukaan laut [4]. Wilayah ini dihuni oleh sekitar 6.928 jiwa penduduk yang tersebar di empat desa, dengan mata pencaharian utama sebagai petani subsisten yang mengandalkan hasil perkebunan dan madu hutan [5]. Topografi pegunungan yang didominasi padang sabana hijau, hutan ampupu (Eucalyptus urophylla) yang tumbuh kerdil menyerupai bonsai alami, serta udara sejuk bersuhu 12–19°C menyimpan potensi wisata luar biasa yang selama bertahun-tahun bagai permata tersembunyi di balik kabut pegunungan Timor [6].
Sebelum inovasi desa wisata diterapkan, masyarakat Fatumnasi menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Ketergantungan pada pertanian musiman dengan hasil yang tidak menentu menyebabkan pendapatan rumah tangga sangat rendah dan fluktuatif. Aksesibilitas yang terbatas — jarak tempuh sekitar 35 km ke arah utara dari Kota Soe atau sekitar 2 jam perjalanan darat — membuat wilayah ini terisolasi dari pusat perekonomian [7]. Wisatawan yang secara sporadis datang mendaki Gunung Mutis sebenarnya telah menjadi sinyal bahwa kawasan ini memiliki daya tarik wisata yang belum tergarap secara optimal.
Peluang transformasi muncul ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai mendorong pengembangan desa wisata sebagai strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan. Keberadaan Cagar Alam Gunung Mutis yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dikombinasikan dengan kekayaan budaya Suku Dawan yang masih terjaga — termasuk rumah adat Ume Kbubu yang telah tercatat sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 2010 — menjadi modal tak ternilai bagi pengembangan ekowisata [8][9]. Momentum inilah yang menggugah masyarakat Fatumnasi untuk bangkit mengubah potensi alam dan budaya menjadi sumber penghidupan baru.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Desa Wisata Ekowisata Berbasis Komunitas Fatumnasi lahir dari kesadaran kolektif masyarakat Suku Dawan bahwa kekayaan alam dan budaya yang mereka warisi turun-temurun memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati tanpa merusaknya. Gagasan awalnya berasal dari pengamatan Mateos Anin — tokoh yang aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal — terhadap wisatawan domestik dan mancanegara yang secara mandiri sudah datang mengeksplorasi keindahan Hutan Bonsai dan mendaki Gunung Mutis tanpa fasilitas memadai [3][10]. Dari pengamatan tersebut, lahirlah konsep mengemas tiga pilar destinasi — wisata alam (Hutan Bonsai, Padang Sabana, pendakian Gunung Mutis), wisata budaya (rumah adat Ume Kbubu, ritual adat Suku Dawan, tenun ikat tradisional), dan ekonomi kreatif (madu hutan, kerajinan tenun, kuliner khas) — dalam satu ekosistem ekowisata terpadu yang dikelola masyarakat.
Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada penerapan prinsip Community Based Tourism (CBT) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pengelolaan, bukan sekadar objek wisata. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang membangun infrastruktur wisata masif, inovasi Fatumnasi mengusung prinsip ekowisata minimal intervensi — mempertahankan keaslian alam sepenuhnya sambil membangun kapasitas masyarakat sebagai pengelola [11][12]. Wisatawan tidak datang untuk menikmati fasilitas mewah, melainkan untuk merasakan keotentikan kehidupan masyarakat Dawan yang harmonis dengan alam — menginap di homestay sederhana beratap alang-alang, menyusuri padang sabana bersama pemandu lokal, dan belajar menenun bersama ibu-ibu desa.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap rintisan dimulai dengan identifikasi dan pemetaan seluruh potensi wisata di Desa Fatumnasi secara partisipatif. Masyarakat bersama pengelola desa wisata mengidentifikasi setidaknya lima destinasi unggulan: Hutan Bonsai Alam dengan pohon ampupu berusia ratusan tahun yang tumbuh kerdil setinggi 2–5 meter, Padang Sabana nan hijau yang membentang luas, jalur pendakian Gunung Mutis, perkampungan rumah adat Ume Kbubu, dan Taman Bunga Gladiol yang bermekaran pada bulan-bulan tertentu [13][6]. Pada tahap ini, pembentukan kelompok pengelola wisata dan pelatihan awal manajemen homestay untuk warga dilaksanakan dengan pendampingan dari pemerintah kabupaten.
Tahap penguatan fondasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan fasilitas dasar. Warga yang memiliki rumah layak dilatih mengelola homestay dengan standar kebersihan dan keramahan yang memadai. Salah satu langkah inovatif yang ditempuh pada tahap ini adalah penggantian atap seng pada beberapa homestay dengan atap alang-alang tradisional untuk mempertahankan nuansa arsitektur lokal dan suasana khas pegunungan Timor [14]. Strategi ini terbukti tepat karena wisatawan
justru menyukai pengalaman menginap yang otentik. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa akses jalan, papan petunjuk wisata, dan area istirahat mulai direalisasikan menggunakan Dana Desa. Tahap pengakuan nasional tercapai ketika Desa Wisata Fatumnasi berhasil menembus 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dalam kategori rintisan dari total 6.016 desa wisata yang mendaftar di seluruh Indonesia[1][15]. Pencapaian ini ditandai dengan penyerahan plakat dan sertifikat penghargaan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Kabupaten TTS pada 16 Agustus 2024 di kawasan wisata Hutan Bonsai, Fatumnasi. Penghargaan ini sekaligus membuka pintu bagi program pendampingan berkelanjutan dari Kemenparekraf, termasuk peningkatan sarana prasarana dan kolaborasi dengan mitra strategis [16].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kearifan lokal Suku Dawan yang memandang hutan dan gunung sebagai entitas sakral menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Bagi masyarakat Dawan — atau Atoni Pah Meto — hutan (nasi) bukan sekadar sumber daya alam, melainkan tempat spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta (Apinat-Aklahat) [17]. Filosofi ini menjadi benteng pelestarian yang alami: masyarakat menjaga hutan bukan karena regulasi pemerintah, melainkan karena keyakinan adat yang telah mengakar selama berabad-abad. Tradisi dan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun inilah yang memastikan ekosistem kawasan Gunung Mutis tetap lestari di tengah tekanan pembangunan.
Kolaborasi multipihak yang solid antara pengelola desa wisata, masyarakat, pemerintah kabupaten, dan Kementerian Pariwisata menjadi penguat kelembagaan yang tidak ternilai. Mateos Anin sebagai penggerak utama di tingkat akar rumput berhasil mengonsolidasikan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang menghormati struktur adat setempat [10]. Pemerintah Kabupaten TTS menyediakan dukungan kebijakan dan anggaran, sementara Kemenparekraf melalui program ADWI memberikan pengakuan dan pendampingan teknis. Kehadiran wisatawan yang datang secara organik sebelum inovasi diterapkan membuktikan bahwa alam Fatumnasi telah memberikan cap persetujuan atas potensi destinasi ini jauh sebelum intervensi formal dilakukan.
Hasil dan Dampak Inovasi
p>Secara kuantitatif, dampak inovasi desa wisata Fatumnasi menunjukkan perubahan signifikan dari kondisi sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat setelah penetapan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik ADWI 2024, menempatkan Fatumnasi pada peta destinasi wisata nasional. Pendapatan rumah tangga yang terlibat dalam usaha pariwisata — terutama pemilik homestay, pemandu wisata lokal, dan pedagang produk lokal — mengalami peningkatan yang menjadi sumber ekonomi tambahan di luar pertanian musiman [18]. Jumlah unit homestay yang dikelola masyarakat bertambah seiring meningkatnya permintaan akomodasi dari wisatawan yang ingin menikmati pengalaman menginap di “negeri di atas awan.”
Dampak kualitatif yang paling mencolok adalah perubahan pola pikir masyarakat terhadap nilai ekonomi warisan budaya dan alam mereka. Masyarakat yang sebelumnya memandang rumah adat Ume Kbubu dan tradisi menenun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kini menyadari bahwa warisan tersebut memiliki daya tarik wisata yang bernilai ekonomi tinggi [19]. Generasi muda mulai termotivasi mempelajari kerajinan tenun ikat, seni mengambil madu hutan secara tradisional, dan cara memasak kuliner khas Dawan — keterampilan yang sebelumnya terancam punah karena dianggap ketinggalan zaman. Kehadiran hutan sebagai aset wisata utama mereka.
Pengakuan ADWI 2024 membawa efek berganda (multiplier effect) yang melampaui sektor pariwisata. Produk lokal seperti madu hutan Fatumnasi dan tenun ikat khas Suku Dawan kini mendapat perhatian pasar yang lebih luas. Sektor jasa wisata membuka peluang pekerjaan bagi pemandu wisata lokal, penyedia jasa jungle tracking, dan pengrajin yang sebelumnya tidak memiliki akses pasar [20]. Secara sosial, interaksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang membuka cakrawala masyarakat desa, mendorong generasi muda untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa asing.
Tantangan dan Kendala
Tantangan internal terberat adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen pariwisata dan literasi digital. Mayoritas penduduk Fatumnasi berprofesi sebagai petani yang tidak memiliki pengalaman melayani wisatawan, sehingga standar pelayanan homestay dan pemanduan wisata masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan [14]. Penataan akomodasi (cottage dan homestay) yang lebih profesional dan kreatif menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi agar daya tarik wisata Fatumnasi tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat.
Tantangan eksternal yang paling krusial adalah aksesibilitas dan infrastruktur. Jarak tempuh sekitar 2 jam dari Kota Soe melalui jalan yang di beberapa titik masih perlu perbaikan menjadi hambatan bagi wisatawan, terutama yang tidak menggunakan kendaraan pribadi [7][21]. Keterbatasan jaringan telekomunikasi, fasilitas sanitasi yang memadai, dan sarana penunjang wisata lainnya turut mengurangi kenyamanan pengunjung. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Cagar Alam Gunung Mutis, pengembangan infrastruktur juga harus memperhatikan regulasi konservasi yang ketat agar tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama [22].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang dirancang melalui penguatan kapasitas masyarakat sebagai pengelola mandiri yang tidak bergantung pada satu figur individu. Program pendampingan dari Kemenparekraf pasca-ADWI 2024 difokuskan pada pelatihan manajemen homestay, pelayanan wisatawan, dan literasi digital agar masyarakat mampu memasarkan destinasi secara mandiri melalui platform daring [16]. Kaderisasi pemuda desa yang dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan wisata sejak dini menjadi kunci agar roda inovasi terus berputar lintas generasi.
Rencana pengembangan ke depan diarahkan pada diversifikasi produk wisata dan peningkatan lama tinggal wisatawan. Pengembangan paket ekowisata multi-hari yang menggabungkan pendakian Gunung Mutis, eksplorasi Hutan Bonsai, pengalaman menginap di Ume Kbubu, workshop tenun ikat, dan panen madu hutan bersama masyarakat bertujuan meningkatkan lama kunjungan dan belanja wisatawan di desa [23]. Kemitraan dengan operator wisata dan penguatan sinergi antara pemerintah, pengelola desa wisata, dan pihak swasta akan memperluas jangkauan pasar, sementara penerapan carrying capacity (daya dukung lingkungan) memastikan bahwa aktivitas wisata tidak melampaui ambang batas kemampuan alam untuk memulihkan diri.
Kontribusi Pencapaian SDGs
| No SDGs |
Penjelasan |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan desa wisata berbasis komunitas menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat petani subsisten melalui usaha homestay, pemanduan wisata, penjualan madu hutan, dan kerajinan tenun ikat. Diversifikasi ekonomi ini mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kegagalan panen dan fluktuasi harga komoditas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan tunggal masyarakat Fatumnasi. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekosistem wisata terpadu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, termasuk pengelola homestay, pemandu wisata lokal, instruktur jungle tracking, pedagang kuliner khas, dan pengrajin tenun ikat. Pertumbuhan ekonomi lokal didorong oleh belanja wisatawan dan peningkatan permintaan terhadap produk-produk khas Fatumnasi seperti madu hutan dan kain tenun Dawan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pembangunan infrastruktur wisata berupa jalan akses, papan petunjuk, dan fasilitas pendukung
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Desa Fatumnasi. Penataan kawasan wisata berjalan selaras dengan pelestarian arsitektur tradisional Ume Kbubu dan karakteristik unik perkampungan Suku Dawan di dataran tinggi Timor. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Prinsip ekowisata minimal intervensi yang diterapkan di Fatumnasi mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Wisatawan diajak menikmati keindahan alam tanpa mengeksploitasinya, sementara masyarakat memproduksi madu hutan dan tenun ikat secara tradisional yang berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengembangan ekowisata di kawasan Cagar Alam Gunung Mutis secara langsung mendukung pelestarian ekosistem daratan, termasuk hutan ampupu endemik, padang sabana, dan keanekaragaman hayati pegunungan Timor. Kearifan lokal Suku Dawan yang memandang hutan sebagai entitas sakral menjadi mekanisme konservasi alami yang memperkuat upaya pelestarian resmi pemerintah. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara masyarakat Desa Fatumnasi, Pemerintah Kabupaten TTS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta lembaga pendamping menjadi model kemitraan efektif dalam pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas. Pengakuan ADWI 2024 membuka jaringan kemitraan yang lebih luas dengan operator wisata dan mitra strategis nasional. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi model Desa Wisata Ekowisata Berbasis Komunitas Fatumnasi mencakup tiga hal utama. Pertama, keberadaan potensi wisata alam atau budaya yang autentik dan memiliki keunikan pembeda — tidak harus hutan bonsai atau gunung, tetapi bisa berupa air terjun, danau, goa, atau ekosistem khusus lainnya. Kedua, komitmen kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mengelola wisata secara partisipatif dengan menghormati kearifan lokal. Ketiga, kesiapan masyarakat untuk menjadi pelaku utama pengelolaan melalui pelatihan manajemen homestay, pemanduan wisata, dan pemasaran digital [11].
Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan desa wisata se-Kabupaten Timor Tengah Selatan yang saling terhubung dalam ekosistem pariwisata terintegrasi. Fatumnasi dapat menjadi anchor destination yang terhubung dengan destinasi wisata lain di TTS — seperti Pantai Kolbano dengan batu warna-warninya dan Air Terjun Oehala — dalam satu paket wisata lintas desa yang terkoordinasi. Model CBT yang berhasil di Fatumnasi juga dapat diadaptasi oleh desa-desa lain di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi alam dan budaya serupa, dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing. Kuncinya adalah memastikan bahwa replikasi tidak
mengorbankan keotentikan — setiap desa harus mengembangkan identitas wisata uniknya sendiri, bukan menjadi salinan dari Fatumnasi.
Daftar Pustaka
[1] Suara TTS, “Desa Wisata Fatumnasi Masuk 50 Besar Terbaik ADWI 2024,” suaratts.com, Agu. 2024. [Online]. Tersedia: https://suaratts.com
[2] Kompas, “Fatumnasi, Desa Wisata di Timor Tengah Selatan yang Raih Penghargaan ADWI 2024,” kompas.com, Agu. 2024. [Online]. Tersedia: https://kompas.com
[3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Profil Desa Wisata Fatumnasi,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[4] Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, “Profil Kecamatan Fatumnasi dan Potensi Wisata Alam,” ttskab.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://ttskab.go.id
[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, “Kecamatan Fatumnasi dalam Angka,” bps.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://ttskab.bps.go.id
[6] Tribun News, “Pesona Fatumnasi: Hutan Bonsai dan Jalur Pendakian Gunung Mutis di Timor,” tribunnews.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://tribunnews.com
[7] Traveloka, “Panduan Wisata Desa Fatumnasi: Akses, Akomodasi, dan Destinasi,” traveloka.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://traveloka.com
[8] Wikipedia, “Ume Kbubu: Rumah Adat Tradisional Suku Dawan,” wikipedia.org, 2024. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org
[9] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Fatumnasi,” kemdiktisaintek.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://kemdiktisaintek.go.id
[10] Victory News, “Mateos Anin: Tokoh Penggerak Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Fatumnasi,” victorynews.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://victorynews.id
[11] Universitas Muhammadiyah Malang, “Strategi Community Based Tourism dalam Pengembangan Desa Wisata Fatumnasi,” umm.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://ejournal.umm.ac.id
[12] Wiyata Publisher, “Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatumnasi Timor Tengah Selatan,” wiyatapublisher.or.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://wiyatapublisher.or.id
[13] Detik Travel, “Hutan Bonsai Fatumnasi: Keajaiban Alam di Dataran Tinggi Timor,” detik.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://travel.detik.com
[14] Institut Pariwisata Trisakti, “Pengembangan Kapasitas SDM dan Penataan Cottage Desa Wisata Fatumnasi,” iptrisakti.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://iptrisakti.ac.id
[15] Tempo, “Daftar 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia dalam ADWI 2024,” tempo.co, Agustus 2024. [Online]. Tersedia: https://tempo.co
[16] Spektrum NTT, “Program Pendampingan Kemenparekraf untuk Desa Wisata Fatumnasi Pasca-ADWI 2024,” spektrum-ntt.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://spektrum-ntt.com
[17] Universitas Widya Mataram, “Kearifan Lokal Suku Dawan dalam Pelestarian Ekosistem Gunung Mutis,” widyamataram.ac.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://widyamataram.ac.id
[18] Universitas Mataram, “Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Masyarakat di Kawasan Wisata NTT,” unram.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://eprints.unram.ac.id
[19] Kompasiana, “Ume Kbubu: Warisan Budaya Takbenda Suku Dawan yang Menjadi Daya Tarik Wisata,” kompasiana.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://kompasiana.com
[20] Emtek, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pariwisata Berkelanjutan di NTT,” emtek.co.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://emtek.co.id
[21] IDN Times, “Panduan Lengkap Wisata ke Fatumnasi: Negeri di Atas Awan di Timor,” idntimes.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://idntimes.com
[22] Jurnal Hospitality dan Sains Terapan, “Sinergitas Stakeholder dalam Pengembangan Amenitas Destinasi Wisata Fatumnasi,” jurnalhst.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://jurnalhst.com
[23] STIE Ken Dedes, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan,” stieken.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://stieken.ac.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Masyarakat Distrik Aitinyo di Kampung Korom, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, mengembangkan Danau Uter sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan [1][2]. Pokdarwis MIRKO bersama Yayasan Peduli Tata Ruang (Petarung) mengintegrasikan pengelolaan wisata alam, gerakan pelestarian lingkungan danau karst, dan pelibatan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah pencemaran sampah plastik dan limbah domestik yang mencekik danau, kerusakan hutan penyangga, serta ketiadaan wadah kelembagaan untuk mengelola potensi wisata. Pokdarwis MIRKO dikukuhkan resmi oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat pada 9 Mei 2025, dan aksi perdana pembersihan danau berhasil mengangkat 19 kantong sampah besar dalam satu hari [3]. Danau Uter kini terdaftar dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf dan masuk dalam daftar 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 [5].
Latar Belakang
Danau Uter terletak di Kampung Korom, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat, sekitar 23,8 km dari Bandara Kambuaya dengan waktu tempuh 37 menit berkendara. Danau karst ini terbentuk di cekungan perbukitan batu kapur yang menjulang, dengan air jernih berwarna hijau kebiruan yang memantulkan langit dan pucuk pepohonan [4][1]. Pada pagi hari, kabut tipis menari di permukaannya dan menciptakan suasana mistis yang memikat setiap pengunjung. Danau ini menjadi habitat keanekaragaman hayati endemik Papua, termasuk burung mambruk, kuskus, ikan pelangi (Melanotaenia ajamaruensis), dan kadal air.
Bagi masyarakat Maybrat di kampung-kampung sekitar Aitinyo, Danau Uter bukan sekadar pemandangan indah. Danau ini merupakan bagian dari kosmologi dan identitas budaya mereka sebagai ruang sakral yang menyimpan roh nenek moyang [1][5]. Cerita turun-temurun menyebut danau ini sebagai tempat roh pelindung bermukim. Segala aktivitas di sekitarnya harus dilandasi rasa hormat terhadap alam dan leluhur.
Namun, keindahan Danau Uter menghadapi ancaman serius berupa sampah plastik, botol mineral, sisa popok, dan limbah domestik yang mulai mencekik danau [3][2]. Hutan penyangga yang menjadi sumber aliran air danau kian tergerus oleh perladangan berpindah dan pembangunan jalan tanpa perencanaan matang. Sebelum intervensi dilakukan, tidak ada satupun kelembagaan wisata maupun pengelola lingkungan yang menangani kawasan danau, kunjungan wisata terorganisasi tercatat nihil, dan Danau Uter belum terdaftar pada platform wisata nasional manapun. Survei awal Petarung pada Juni 2025 mencatat volume sampah di Danau Uter jauh lebih parah dibandingkan dua lokasi wisata lain di Maybrat — aksi perdana pembersihan mengangkat 19 kantong besar hanya dalam satu hari [3]. Kondisi darurat lingkungan ini menjadi alarm keras yang mendorong masyarakat dan komunitas bertindak sebelum terlambat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan desa wisata berbasis ekowisata yang mengintegrasikan tiga pilar secara simultan: pengelolaan wisata alam berkelanjutan, gerakan pelestarian lingkungan danau, dan pelibatan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Pokdarwis MIRKO yang dikukuhkan resmi oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat pada 9 Mei 2025 menjadi ujung tombak pengelolaan destinasi ini [6][2]. Yayasan Petarung berperan sebagai mitra pengawas lingkungan yang mengawal kelestarian ekosistem danau karst melalui aksi nyata dan advokasi kebijakan publik.
Produk wisata dikemas secara terpadu dengan ragam aktivitas alam. Wisatawan dapat menyusuri danau dengan perahu tradisional, berenang dan menyelam di air jernih, trekking melewati bukit kapur, hingga memancing ikan mujair dan udang air tawar. Elemen pembeda utama terletak pada integrasi paket wisata edukasi lingkungan — wisatawan berpartisipasi langsung dalam pemungutan sampah danau sebagai bagian dari pengalaman wisata [4][3]. Wisatawan juga dapat menginap di homestay yang dikelola masyarakat sambil belajar budaya Maybrat dan mengenal kearifan lokal yang menjaga danau sebagai ruang sakral.
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari survei dan pemetaan kondisi lingkungan oleh Yayasan Petarung pada 9-11 Juni 2025. Tim mendatangi tiga titik penting di Kabupaten Maybrat: Kepala Air Danau Ayamaru di Distrik Ayamaru, lokasi wisata Gunung Petik Bintang di Kampung Konja, dan Danau Uter di Distrik Aitinyo. Di setiap lokasi, temuan lapangan sangat mengkhawatirkan — dua kantong besar sampah ditemukan di Kepala Air Danau Ayamaru dan dua lagi di Gunung Petik Bintang. Di Danau Uter, kondisi terparah tercatat dengan 19 kantong sampah besar yang diangkat hanya dalam satu hari bersama pemuda lokal [3]. Temuan ini menjadi data dasar yang menyadarkan seluruh pemangku kepentingan akan tingkat darurat pencemaran.
Berdasarkan temuan lapangan, Petarung bersama tokoh masyarakat dan pemerintah kampung merumuskan rekomendasi konkret. Pada percobaan awal, sosialisasi pelestarian melalui pendekatan formal di balai kampung mendapat respons sangat minim. Banyak warga memandang aksi bersih-bersih sebagai pekerjaan sia-sia karena sampah yang diangkat hari ini akan digantikan sampah baru esok hari. Kegagalan ini mendorong tim Petarung mengubah strategi menjadi aksi langsung yang melibatkan pemuda dan pelajar lokal, serta memasukkan edukasi lingkungan melalui jalur gereja dan sekolah [3][1]. Robert Nauw, jurnalis lokal yang aktif di Petarung, menegaskan bahwa gerakan harus masif dari akar rumput karena danau ini milik bersama.
Langkah kelembagaan penting terwujud pada 9 Mei 2025 dengan pengukuhan resmi Pokdarwis MIRKO oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat bersamaan dengan Pokdarwis Desa Wisata Bendungan Danau Ayamaru. Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, mengapresiasi langkah ini sebagai strategi memajukan potensi wisata lokal hingga taraf internasional [6]. Pemerintah daerah juga merencanakan kerja sama dengan investor untuk pengembangan fasilitas homestay dan restoran yang anggarannya dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Maybrat 2026 [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah pencemaran sampah dan limbah domestik yang terus berlangsung di kawasan Danau Uter. Sampah plastik mengapung di permukaan dan terbenam di dasar danau, namun sejumlah warga masih memanfaatkan air danau melalui pipa penghubung di dekat tumpukan sampah [3][1]. Mitigasi ditempuh melalui edukasi publik berkelanjutan via jalur gereja dan sekolah serta pelibatan pemuda sebagai agen perubahan perilaku. Petarung juga mengadvokasi penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) kepada pemerintah daerah agar infrastruktur pengelolaan sampah tersedia bagi warga.
Kendala ekologis berupa kerusakan hutan penyangga akibat perladangan berpindah dan pembukaan permukiman baru mengancam keberlangsungan jangka panjang danau. Pemerintah telah membangun dua bendungan untuk mengembalikan muka air danau yang menyusut, namun solusi ini bersifat jangka pendek jika limbah terus mengalir dan hutan terus ditebang [3]. Mitigasi dilakukan melalui rekomendasi penghijauan kawasan hutan penyangga yang disampaikan Petarung kepada pemerintah kampung dan kabupaten. Penegakan aturan lingkungan berbasis kearifan lokal memanfaatkan otoritas adat untuk membatasi perladangan di zona konservasi.
Aksesibilitas menuju Danau Uter yang masih terbatas dan fasilitas wisata yang belum memadai menjadi hambatan serius dalam menarik kunjungan wisatawan. Homestay yang dikelola masyarakat masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar kenyamanan minimum bagi wisatawan dari luar daerah [7]. Mitigasi ditempuh melalui rencana kerja sama Pemerintah Kabupaten Maybrat dengan investor untuk pengembangan fasilitas akomodasi dan restoran yang anggarannya telah dimasukkan ke dalam APBD 2026. Pokdarwis MIRKO juga mendapat pendampingan dalam standarisasi layanan homestay dan pelatihan hospitality bagi pengelola lokal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah keindahan alam Danau Uter yang luar biasa dan belum banyak tersentuh dunia luar. Lanskap karst eksotis, air danau jernih, dan hutan tropis rimbun menjadikan danau ini memiliki daya tarik wisata alami yang sangat kuat [4][5]. Keanekaragaman hayati endemik berupa burung mambruk, kuskus, ikan pelangi, dan kadal air memperkaya pengalaman wisata alam. Danau Uter bahkan masuk dalam daftar 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, membuktikan bahwa potensi wisatanya telah diakui di tingkat nasional.
Faktor kedua adalah sinergi antara komunitas lingkungan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah yang membentuk ekosistem kolaborasi yang kokoh. Yayasan Petarung memberikan energi gerakan lingkungan melalui aksi nyata dan advokasi publik [6][3]. Masyarakat adat Maybrat memberikan legitimasi budaya untuk pelestarian melalui kearifan lokal yang menempatkan danau sebagai ruang sakral. Pemerintah Kabupaten Maybrat merespons dengan kebijakan strategis dan komitmen anggaran. Ketiga kekuatan ini membentuk fondasi keberlanjutan yang sulit dibangun jika hanya bertumpu pada satu pihak.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, Danau Uter menghadapi pencemaran sampah yang semakin parah tanpa adanya wadah kelembagaan untuk mengelola potensi wisata maupun pelestarian lingkungan. Sampah plastik, botol mineral, dan limbah domestik mengapung di permukaan dan terbenam di dasar danau, sementara hutan penyangga terus tergerus oleh perladangan berpindah. Masyarakat belum memiliki kesadaran kolektif tentang urgensi pelestarian, dan potensi wisata terpendam tanpa pengelolaan yang terorganisasi. Kunjungan wisata terorganisasi tercatat nihil, dan Danau Uter belum terdaftar pada platform wisata nasional manapun.
Setelah aksi pembersihan dan pengukuhan Pokdarwis, dampak paling nyata adalah terbitnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan. Aksi pengangkatan 19 kantong sampah dari Danau Uter oleh tim Petarung bersama pemuda lokal menjadi momen pembuka mata bagi banyak warga [3]. Bapa Bernard Brin, seorang nelayan lokal, segera menaiki perahunya setelah menyaksikan aksi pembersihan dan menangkap ikan mujair berukuran besar di area yang telah bersih. Ia menyatakan, “Saya mau danau tetap bersih biar gampang tangkap ikan yang sehat.”
Dari sisi kelembagaan, pengukuhan Pokdarwis MIRKO pada Mei 2025 menjadi tonggak penting yang memformalkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Danau Uter yang sebelumnya tidak terdaftar pada platform wisata nasional manapun, kini tercatat dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf dan diakui sebagai salah satu “permata tersembunyi” Papua Barat Daya [6][5]. Pemerintah Kabupaten Maybrat menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi anggaran APBD 2026 untuk pengembangan infrastruktur wisata Danau Uter menjadi bukti komitmen kebijakan.
Secara ekologis, gerakan pelestarian mulai menunjukkan dampak positif dengan meningkatnya partisipasi pemuda dan pelajar dalam aksi bersih-bersih danau dan sungai. Pelajar SMA/SMK di Distrik Ayamaru Utara juga membersihkan sungai-sungai yang mengalir ke danau untuk melindungi habitat ikan pelangi endemik (Melanotaenia ajamaruensis) [8][3]. Gerakan ini menjadi model pelestarian berbasis komunitas yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku kolektif dapat dimulai dari aksi nyata yang digerakkan oleh akar rumput.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan pembangunan ekowisata Danau Uter berasal dari kombinasi swadaya komunitas, dukungan pemerintah daerah, dan kontribusi lembaga swadaya masyarakat. Yayasan Petarung mendanai kegiatan survei, pemetaan lingkungan, dan aksi pembersihan danau melalui sumber daya organisasi sendiri tanpa membebankan biaya kepada masyarakat kampung. Pemerintah Kabupaten Maybrat berkomitmen mengalokasikan anggaran APBD 2026 untuk pengembangan infrastruktur wisata, termasuk pembangunan fasilitas homestay dan restoran melalui kerja sama dengan investor [7][6]. Dana Desa dari pemerintah kampung dialokasikan untuk mendukung operasional Pokdarwis MIRKO dan pemeliharaan kebersihan lingkungan danau.
Model bisnis ekowisata Danau Uter dirancang melalui Pokdarwis MIRKO sebagai pengelola utama yang mengoordinasikan seluruh layanan wisata. Sumber pendapatan mencakup tiket masuk destinasi, jasa pemandu wisata lokal, sewa perahu tradisional, biaya menginap di homestay, penjualan kuliner lokal, serta biaya partisipasi dalam paket wisata edukasi lingkungan [4]. Pendapatan dari kegiatan wisata didistribusikan secara proporsional kepada masyarakat pengelola. Sebagian pendapatan dialokasikan untuk dana pelestarian lingkungan danau, memastikan bahwa setiap rupiah dari wisata turut mendanai kelestarian ekosistem.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat adalah mengintegrasikan gerakan pelestarian lingkungan ke dalam pengembangan wisata sejak awal, bukan menunggu infrastruktur wisata selesai baru memikirkan kelestarian. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanpa danau yang bersih dan ekosistem yang terjaga, tidak ada daya tarik wisata yang bisa dijual. Keputusan kunci lainnya adalah melibatkan Yayasan Petarung sebagai mitra pengawas lingkungan yang independen [1][2]. Dengan demikian, fungsi pelestarian tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah kampung atau Pokdarwis yang juga mengejar target pendapatan wisata.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa pendekatan sosialisasi formal di balai kampung terbukti tidak efektif untuk mengubah kebiasaan membuang sampah. Masyarakat baru tergerak setelah melihat aksi nyata pengangkatan 19 kantong sampah yang dilakukan bersama pemuda mereka sendiri. Edukasi melalui jalur gereja dan sekolah seharusnya dimulai lebih awal sebagai pondasi perubahan perilaku, karena kedua institusi ini memiliki otoritas moral yang kuat di masyarakat Maybrat [3].
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, mulailah dengan aksi nyata pembersihan lingkungan yang melibatkan pemuda lokal — bukti visual dampak sampah jauh lebih efektif mengubah perilaku dibandingkan sosialisasi formal. Kedua, integrasikan edukasi lingkungan ke dalam paket wisata sebagai elemen pembeda yang menarik wisatawan sekaligus menjaga kelestarian destinasi. Ketiga, bentuk Pokdarwis yang didukung legitimasi pemerintah daerah dan pastikan ada lembaga pengawas independen agar target pendapatan wisata tidak mengorbankan kelestarian ekosistem [6][1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan bertumpu pada penguatan Pokdarwis MIRKO sebagai pengelola utama yang bekerja berlandaskan prinsip ekowisata — tidak boleh ada pembangunan masif yang merusak ekosistem. Pengelolaan dilakukan bersama masyarakat adat dengan mengutamakan pelestarian alam dan kearifan lokal [1][6]. Di tingkat strategis, kawasan danau karst di Maybrat telah diusulkan sebagai kawasan geopark yang akan memberikan perlindungan hukum dan pengakuan internasional [9]. Penetapan status geopark ini menjadi instrumen keberlanjutan paling kuat karena secara hukum melindungi kawasan dari eksploitasi yang merusak.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dan keahlian dirancang melalui pelibatan pemuda dan pelajar lokal sebagai agen perubahan lingkungan dan calon pengurus Pokdarwis masa depan. Gerakan pembersihan danau dan sungai yang sudah melibatkan pelajar SMA/SMK di Distrik Ayamaru Utara menjadi wadah kaderisasi alami yang menanamkan nilai pelestarian sejak usia dini [8]. Pendidikan lingkungan dan pelatihan ekowisata yang berkelanjutan memastikan masyarakat menjadi pelaku utama, bukan korban pembangunan. Transfer pengetahuan tentang pengelolaan wisata dan pelestarian dari Yayasan Petarung kepada pengurus Pokdarwis memastikan kemandirian operasional di masa mendatang.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang ditopang oleh pengembangan produk wisata yang semakin terdiversifikasi. Alokasi anggaran APBD 2026 dari Pemerintah Kabupaten Maybrat mendanai pembangunan infrastruktur akomodasi dan promosi wisata nasional [7]. Kolaborasi dengan investor dan lembaga penelitian memastikan pengembangan wisata tidak mengorbankan kelestarian danau. Pendapatan dari tiket wisata, homestay, dan paket edukasi lingkungan yang terus meningkat diproyeksikan mampu mendanai operasional Pokdarwis dan pelestarian secara mandiri tanpa bergantung pada hibah luar.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Desa Wisata Danau Uter berkontribusi langsung pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang relevan dengan pelestarian ekosistem, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya air di wilayah terpencil Indonesia Timur. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan ekowisata Danau Uter melalui Pokdarwis MIRKO membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, penyedia kuliner lokal, dan operator perahu. Pendapatan tambahan dari sektor pariwisata mengurangi ketergantungan pada pertanian musiman. |
Terciptanya lapangan kerja baru di sektor wisata; diversifikasi pendapatan masyarakat dari pertanian ke pariwisata |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Gerakan pembersihan danau dari sampah dan limbah domestik serta rekomendasi penyediaan TPST berkontribusi langsung pada perlindungan sumber air bersih bagi masyarakat Aitinyo. Kampanye edukasi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. |
19 kantong sampah besar diangkat dari danau dalam aksi perdana; edukasi lingkungan melalui gereja dan sekolah |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pemerintah Kabupaten Maybrat menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan PAD. Pokdarwis MIRKO menciptakan struktur pengelolaan wisata profesional yang memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi kreatif. |
Pokdarwis MIRKO dikukuhkan resmi; pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan PAD Kabupaten Maybrat; APBD 2026 dialokasikan |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Rekomendasi penghijauan kawasan hutan penyangga danau dan penghentian perladangan berpindah berkontribusi pada penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Pelestarian hutan tropis menjaga siklus air dan keseimbangan ekosistem yang rentan. |
Rekomendasi penghijauan hutan penyangga disampaikan; penegakan aturan lingkungan berbasis kearifan lokal |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pelestarian ekosistem karst Danau Uter melindungi habitat fauna endemik Papua seperti burung mambruk, kuskus, ikan pelangi (Melanotaenia ajamaruensis), dan kadal air. Usulan penetapan kawasan sebagai geopark akan memberikan perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati. |
Perlindungan habitat fauna endemik; usulan status geopark untuk kawasan danau karst Maybrat; masuk 500 Besar ADWI 2024 |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara Pokdarwis MIRKO, Yayasan Petarung, pemerintah kampung, Pemerintah Kabupaten Maybrat, jurnalis lokal, pemuda, dan pelajar menciptakan model kemitraan yang efektif untuk pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. |
Kemitraan aktif minimal 5 pihak; pengukuhan Pokdarwis oleh Pemkab; advokasi kebijakan oleh Petarung |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model ekowisata Danau Uter yang mengintegrasikan pengelolaan wisata dengan gerakan pelestarian lingkungan berbasis komunitas dapat direplikasi di danau-danau karst lain di Papua Barat Daya dan wilayah Indonesia Timur. Prasyarat minimum mencakup tiga elemen: potensi wisata alam yang kuat, Pokdarwis yang didukung legitimasi pemerintah daerah, dan komunitas lingkungan sebagai mitra pengawas pelestarian [2][3]. Danau Ayamaru yang berdekatan dan menghadapi tantangan pencemaran serupa menjadi kandidat utama untuk adopsi model ini.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Desa-desa dengan ekosistem danau atau sungai yang tercemar dapat mengadopsi pendekatan aksi nyata pembersihan yang dipadukan dengan pengembangan wisata edukasi lingkungan. Desa-desa dengan kekayaan budaya adat yang kuat dapat menambahkan paket wisata budaya sebagai elemen pembeda, sementara desa pesisir dapat mengadaptasi model serupa untuk ekowisata mangrove atau terumbu karang.
Untuk scale up, Danau Uter perlu diintegrasikan ke dalam paket wisata Kabupaten Maybrat yang mencakup Danau Ayamaru, Gunung Petik Bintang, dan spot wisata alam lainnya. Penetapan kawasan sebagai geopark akan meningkatkan posisi Maybrat dalam peta wisata nasional dan internasional [7][9]. Pengembangan infrastruktur akses, fasilitas akomodasi, dan sistem pengelolaan sampah terpadu menjadi prasyarat, diikuti promosi digital dan kolaborasi dengan operator wisata yang berkomitmen pada pariwisata bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
[1] Petarung, “Danau Uter Maybrat: Permata Tersembunyi di Tengah Hutan Papua Barat Daya,” petarungpapua.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://petarungpapua.org
[2] Redaksi, “Katalog Inovasi Desa Wisata,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[3] New Guinea Kurir, “Aksi Petarung Menggerebek Sampah di Danau Uter dan Danau Ayamaru Maybrat,” newguineakurir.com, Jun. 2025. [Online]. Tersedia: https://newguineakurir.com
[4] Traveloka, “Danau Uter: Daya Tarik, Aktivitas, dan Lokasi Wisata di Maybrat,” traveloka.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://traveloka.com
[5] Kemenparekraf RI, “Desa Wisata Danau Uter Aitinyo — Jejaring Desa Wisata Indonesia,” Jadesta Kemenparekraf. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[6] Redaksi, “Pemkab Maybrat Kukuhkan Pokdarwis MIRKO untuk Desa Wisata Danau Uter,” Teropong Indonesia News, Mei 2025. [Online]. Tersedia: https://teropongindonesianews.com
[7] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat, “Wisata Danau Uter Aitinyo,” disparbudmaybrat.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://disparbudmaybrat.com
[8] Jubi.id, “Pelajar Ayamaru Utara Bersihkan Sungai untuk Lindungi Ikan Pelangi Endemik,” Jubi.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://jubi.id
[9] RRI, “Kawasan Danau Karst Maybrat Diusulkan Jadi Geopark,” rri.co.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Kandar di Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, mentransformasi sistem pertanian tradisional ladang berpindah menjadi sentra padi gogo dan sawah tadah hujan termekanisasi yang menjadikan pulau karang tandus sebagai lumbung pangan di perbatasan Australia [1]. Inovasi ini digerakkan oleh Pemerintah Desa Kandar bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan Nurges) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kandar, dengan mengarahkan alokasi Dana Desa secara masif sejak 2015 untuk pengadaan traktor, mesin tanam, mesin panen, dan penggilingan padi keliling [2]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah ketergantungan masyarakat pulau terluar pada pertanian manual yang melelahkan dengan hasil tidak pasti, serta status desa tertinggal yang melekat selama bertahun-tahun. Keberhasilan inovasi ini ditandai dengan lompatan status IDM dari desa tertinggal (2019) menjadi desa mandiri (2020) dan predikat Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Maluku 2021 [3].
Latar Belakang
Pulau Selaru, tempat Desa Kandar berpijak, merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Topografi pulau ini sebagian besar disesaki batu karang, kering kerontang, dan tandus saat musim kemarau tiba [1]. Tidak ada embung, bendungan, maupun aliran sungai besar yang dapat diandalkan untuk mengairi lahan pertanian. Celah-celah tanah dangkal di antara bebatuan karang adalah satu-satunya ruang bagi warga untuk bercocok tanam. Secara historis, menanam padi di Maluku bukanlah budaya dominan dibandingkan sagu atau umbi-umbian, namun masyarakat Kandar secara turun-temurun telah mempraktikkan tradisi menanam padi tadah hujan jauh sebelum era Orde Baru [2].
Sebelum inovasi diterapkan, pertanian di Kandar murni mengandalkan tenaga manusia dan siklus ladang berpindah. Sebelum musim tanam, petani membabat hutan, membakar lahan, mencangkul bongkahan tanah kering, dan menanam benih satu per satu secara manual ke dalam lubang tanah [4]. Biaya pengolahan satu hektar lahan bisa mencapai Rp 3 juta, yang seringkali berujung pada kegagalan panen jika curah hujan tidak mencukupi atau serangan hama melanda. Kelelahan fisik yang luar biasa dipadukan dengan hasil panen yang tidak pasti membuat kesejahteraan petani stagnan. Hingga tahun 2019, Desa Kandar masih terpuruk dalam kategori “desa tertinggal” berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan skor 0,58 [1].
Keterbatasan fisik alam inilah yang melahirkan kebutuhan mendesak akan intervensi teknologi. Potensi lahan yang sebenarnya cukup luas di Desa Kandar tidak akan pernah menghasilkan output maksimal tanpa mekanisasi pengolahan tanah dan manajemen tata air. Momentum perubahan tiba ketika kucuran perdana Dana Desa mulai mengalir pada 2015, membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengarahkan anggaran ke sektor pertanian produktif yang selama ini terbentur ketiadaan modal untuk pengadaan alat mesin pertanian.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi di Desa Kandar adalah pergeseran sistemik dari “ladang berpindah tradisional” menjadi “sawah tadah hujan termekanisasi”, yang didorong sepenuhnya oleh realokasi cerdas penggunaan Dana Desa [2][4]. Pemerintah Desa menghentikan pembangunan infrastruktur fisik yang kurang esensial, lalu mengarahkan anggaran untuk mendatangkan teknologi pertanian. Pengolahan tanah yang dulunya dipacul dengan tangan kini digantikan oleh traktor bajak. Penanaman benih langsung ke lubang tanah diubah menjadi sistem semai modern menggunakan mesin tanam. Pascapanen pun direvolusi melalui mesin perontok dan mesin penggiling padi portabel keliling yang menjemput gabah langsung ke lahan petani [5].
Inovasi ini bekerja dengan memberdayakan kelompok tani (Gapoktan) sebagai unit pelaksana lapangan, sementara BUMDes bertindak sebagai operator mesin dan penyalur produk. BUMDes mengelola unit usaha penggilingan padi, membantu pengadaan kemasan, dan mengurus perizinan agar beras lokal Kandar dapat menembus pasar luar pulau, termasuk ke Saumlaki bahkan Papua [3]. Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada keberanian merealokasi Dana Desa dari proyek infrastruktur fisik ke alat produksi pertanian — sebuah keputusan yang sangat jarang diambil oleh desa-desa lain di Indonesia. Secara paralel, ketergantungan mutlak pada air hujan mulai dimitigasi dengan pengadaan 6 titik Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dari pemerintah pusat, memungkinkan cadangan air di saat curah hujan menurun [6].
Proses Penerapan Inovasi
Tahap rintisan dimulai pada tahun 2015 ketika kucuran perdana Dana Desa mulai mengalir ke Kandar. Melalui musyawarah desa, disepakati bahwa prioritas utama bukan sekadar jalan atau gedung, melainkan alat produksi pertanian. Masyarakat dan kelompok tani diinventarisasi, lalu satu per satu traktor dan mesin pertanian didatangkan. Petani senior seperti Efraim Refualu (82 tahun) yang dulunya memacul tanah secara manual, dilatih mengoperasikan mesin [1]. Kehadiran mesin membangkitkan gairah bertani; jumlah keluarga petani meningkat pesat dari 290 menjadi 320 keluarga, sementara kelompok tani bertambah dari 20 menjadi 24 kelompok.
Pada percobaan awal penggunaan traktor, pengelola menghadapi kegagalan yang menjadi pembelajaran berharga. Traktor yang didatangkan dari Jawa ternyata tidak sesuai dengan kondisi tanah karang Selaru yang keras dan dipenuhi akar-akar batu — mata bajak patah dan rusak dalam beberapa hari penggunaan pertama. Kegagalan ini mendorong pengelola untuk berkonsultasi dengan teknisi pertanian dan melakukan modifikasi pada mata bajak traktor agar lebih kokoh menghadapi tanah karang. Petani juga belajar bahwa waktu pengolahan tanah harus disesuaikan dengan kondisi kelembaban — tanah karang harus dibajak segera setelah hujan turun ketika tanah masih lunak, bukan saat kering yang membuat batu karang mengeras.
Tahap akselerasi berlangsung antara tahun 2018 hingga 2020. Produktivitas melesat tajam berkat mekanisasi — hasil panen yang sebelumnya minim dan tidak menentu, stabil di angka 3,5 hingga 5 ton gabah kering per hektar, melampaui standar rata-rata lahan kering nasional [6]. Luas tanam terus berekspansi hingga mencapai 363 hektar pada 2026, terdiri dari 350 hektar padi gogo dan 13 hektar padi sawah [2]. BUMDes mengambil alih rantai pasok dengan mengoperasikan mesin penggilingan dan membeli gabah petani dengan harga wajar, memotong jalur tengkulak yang merugikan. Puncak keberhasilan dicapai pada 2021 ketika Kandar meraih Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Maluku [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang masih membayangi inovasi ini adalah ketergantungan mutlak pada ketersediaan air hujan. Menanam padi di atas pulau karang tanpa sungai berarti musim tanam hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun (musim rendengan). Keterlambatan curah hujan akibat anomali iklim global (El Nino) seringkali menunda jadwal tanam dan mengancam keberhasilan panen [4]. Mitigasi yang ditempuh adalah pengadaan 6 titik Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dari pemerintah pusat pada 2025/2026 sebagai cadangan air saat curah hujan menurun, serta advokasi berkelanjutan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk merealisasikan pembangunan embung berskala menengah yang mampu menangkap air hujan secara masif [6].
Kendala operasional mencakup pemeliharaan suku cadang traktor dan mesin panen. Sebagai pulau terluar, mendatangkan suku cadang yang rusak dari Ambon atau Jawa memakan waktu lama dan biaya transportasi mahal. Keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat pada beberapa periode juga sempat mengganggu kelancaran operasional BUMDes. Mitigasi dilakukan dengan membangun stok suku cadang kritis di gudang desa untuk mengurangi ketergantungan pada pengiriman darurat, serta melatih teknisi lokal dari kalangan pemuda desa agar mampu melakukan perbaikan ringan secara mandiri tanpa menunggu teknisi dari luar pulau.
Pengembangan skala BUMDes juga terbentur pada kapasitas manajerial dan pemenuhan standar kemasan yang layak agar beras “Merek Kandar” bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Mitigasi ditempuh melalui pendampingan manajerial dari pendamping desa (Frans Luanmase) dan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta proses pengurusan perizinan edar pangan dan pengadaan kemasan premium yang sedang dirampungkan oleh BUMDes [1]. Keberadaan SMK Pertanian yang baru berdiri di desa juga diharapkan mencetak lulusan yang mampu memperkuat kapasitas manajerial dan teknis BUMDes di masa mendatang [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah keberanian kepemimpinan desa dalam merealokasi Dana Desa ke sektor pertanian produktif. Kepala desa dan pendamping desa memahami bahwa membangun kemandirian desa terluar harus dimulai dari piring makan warganya. Investasi ratusan juta untuk traktor dan mesin giling adalah keputusan berisiko yang terbayar lunas ketika produksi beras meningkat tajam dan pendapatan petani terangkat [4]. Keberanian ini menjadi contoh langka di Indonesia, di mana mayoritas desa mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung.
Faktor kedua adalah etos kerja luar biasa masyarakat Kandar yang telah teruji mengolah tanah karang selama berabad-abad. Kehadiran mesin pertanian tidak membuat mereka malas, melainkan memicu ekspansi luas lahan tanam yang jauh melampaui kapasitas sebelumnya. Semangat kolektif ini didukung oleh integrasi antar-sektor; ketika mereka tidak sedang berada di sawah, masyarakat menambah pendapatan keluarga melalui kerajinan tenun ikat Tanimbar yang juga difasilitasi oleh BUMDes [3]. Modal sosial berupa gotong royong masyarakat pesisir pulau terluar menjadi fondasi yang memastikan mekanisasi pertanian berjalan sebagai gerakan kolektif, bukan proyek individual.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, pertanian di Kandar murni mengandalkan tenaga manusia dengan sistem ladang berpindah. Biaya pengolahan satu hektar lahan mencapai Rp 3 juta dengan hasil panen yang tidak menentu, dan status IDM berada di angka 0,58 (desa tertinggal) pada 2019. Setelah mekanisasi berjalan, dampak paling spektakuler adalah lonjakan IDM dari 0,58 menjadi 0,85 dalam waktu satu tahun (2019–2020), menjadikan Kandar satu-satunya desa mandiri di Kepulauan Tanimbar yang berada di luar pusat kota kecamatan [1]. Prestasi ini diperkuat dengan predikat Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Maluku pada 2021 [3].
Secara kuantitatif, dari lahan seluas 363 hektar, rata-rata produksi mencapai 3,5–5 ton gabah kering per hektar — melampaui standar rata-rata lahan kering nasional. Kelompok tani unggulan seperti Gapoktan Nurges yang menggarap 40 hektar mampu mencetak 140 ton produksi dalam satu musim panen [2]. Keberhasilan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa, tetapi menjadikan Kandar sebagai pengekspor beras lokal utama ke Saumlaki dan kabupaten sekitarnya — sebuah posisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi desa di pulau karang tandus.
Dampak sosial yang tidak direncanakan sebelumnya adalah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian pertama di desa tersebut [4]. Kehadiran SMK ini memastikan transfer pengetahuan agronomi modern kepada generasi muda Kandar, agar mereka kelak mampu mengembangkan hortikultura dan inovasi pertanian cerdas iklim. Kebanggaan kolektif masyarakat meningkat pesat setelah diakui sebagai desa terbaik di Provinsi Maluku, mengubah persepsi dari “desa tertinggal di pulau terluar” menjadi “lumbung pangan kebanggaan Tanimbar.” Efek spillover berupa minat desa-desa tetangga di Pulau Selaru untuk mengikuti jejak Kandar turut memperluas dampak inovasi ini melampaui batas administratif satu desa.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama inovasi mekanisasi pertanian Desa Kandar berasal dari alokasi Dana Desa yang direalokasikan secara masif dari pos pembangunan infrastruktur fisik ke pengadaan alat mesin pertanian sejak 2015. Keputusan ini menjadikan Dana Desa sebagai instrumen investasi produktif, bukan sekadar belanja konsumtif infrastruktur [2]. Dukungan tambahan datang dari pemerintah kabupaten dan pusat melalui pengadaan 6 titik Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang biayanya melampaui kemampuan Dana Desa [6]. Bantuan benih unggul dan penyuluhan teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut memperkuat fondasi produksi.
Model bisnis Desa Kandar beroperasi melalui ekosistem ekonomi sirkular yang digerakkan oleh BUMDes sebagai agregator tunggal. BUMDes mengelola unit usaha penggilingan padi yang membeli gabah petani dengan harga wajar — memotong jalur tengkulak — lalu mengolah dan mengemas beras untuk dijual ke pasar Saumlaki dan kabupaten sekitarnya [3]. Sumber pendapatan BUMDes meliputi marjin penggilingan, jasa penyewaan traktor dan mesin tanam kepada kelompok tani, serta penjualan beras bermerek. Pendapatan ini digunakan untuk pemeliharaan mesin, pengadaan suku cadang, dan reinvestasi dalam perluasan kapasitas produksi. Di luar sektor pertanian, BUMDes juga memfasilitasi pemasaran kerajinan tenun ikat Tanimbar yang menjadi sumber pendapatan komplementer bagi keluarga petani.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil Pemerintah Desa Kandar adalah keberanian merealokasi Dana Desa dari proyek infrastruktur fisik yang kurang esensial ke pengadaan alat produksi pertanian. Keputusan ini melawan arus utama penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia yang didominasi pembangunan jalan dan gedung, tetapi terbukti menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Keputusan kunci lainnya adalah menempatkan BUMDes sebagai agregator rantai pasok yang memotong jalur tengkulak, sehingga nilai tambah produksi tetap mengalir ke desa [1].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa pemilihan spesifikasi traktor dan mesin pertanian seharusnya disesuaikan sejak awal dengan kondisi tanah karang Selaru yang sangat berbeda dari tanah lempung di Jawa. Pengalaman mata bajak yang patah pada percobaan pertama bisa dihindari jika survei kondisi tanah dan konsultasi dengan teknisi pertanian dilakukan sebelum pengadaan. Selain itu, pelatihan pemeliharaan mesin bagi teknisi lokal idealnya dimulai bersamaan dengan kedatangan mesin pertama, bukan setelah kerusakan terjadi.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, beranikan realokasi Dana Desa ke sektor produktif yang langsung meningkatkan pendapatan petani — alat mesin pertanian menghasilkan return on investment yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangunan fisik yang tidak menggerakkan ekonomi. Kedua, posisikan BUMDes sebagai agregator dan operator mesin sejak awal agar rantai nilai produksi terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu kelembagaan. Ketiga, pastikan spesifikasi teknologi yang didatangkan sesuai dengan kondisi alam lokal — mesin standar dari pulau utama belum tentu cocok untuk medan tanah karang di pulau terluar [4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan berfokus pada penguatan BUMDes sebagai agregator tunggal produk pertanian desa. BUMDes sedang merampungkan perizinan edar pangan dan pengadaan kemasan premium untuk beras lokal Kandar [1]. Dengan adanya merek dagang tersendiri, marjin keuntungan petani dapat ditingkatkan, dan beras Kandar akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi sebagai beras lokal organik dari pulau terluar. Penyelenggaraan festival panen raya tahunan yang dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar menjadi momentum promosi dan penguatan komitmen kebijakan [2].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui keberadaan SMK Pertanian yang baru berdiri di Desa Kandar. Lulusan SMK ini disiapkan sebagai tenaga terlatih yang mampu mengoperasikan mesin pertanian modern, mengelola BUMDes secara profesional, dan mengembangkan diversifikasi tanaman palawija serta hortikultura [4]. Transfer pengetahuan dari petani senior seperti Efraim Refualu kepada generasi muda melalui pendampingan langsung di lahan memastikan kearifan lokal bertani di tanah karang tidak punah. Dokumentasi prosedur operasional BUMDes dan standar pengolahan lahan yang sudah terbentuk memungkinkan keberlangsungan operasional meskipun pergantian kepala desa terjadi.
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang ditopang oleh pengembangan infrastruktur pengairan yang memungkinkan frekuensi tanam meningkat dari satu kali menjadi dua kali setahun (Indeks Pertanaman 200). Pembangunan embung berskala menengah dan penambahan masif sumur JIAT yang harus diambil alih oleh APBD Provinsi dan APBN menjadi prasyarat untuk mencapai target ini [6]. Diversifikasi tanaman palawija dan sayur-sayuran usai panen padi akan menjaga kesuburan hara tanah karang sekaligus menambah sumber pendapatan petani. Konektivitas pasar ke Saumlaki dan kawasan Blok Masela yang berkembang pesat berpotensi memperluas jangkauan pemasaran beras Kandar tanpa bergantung sepenuhnya pada Dana Desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mekanisasi pertanian Desa Kandar berkontribusi langsung pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang relevan dengan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah kepulauan terluar. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Mekanisasi pertanian secara langsung melipatgandakan pendapatan keluarga petani dari hasil panen yang meningkat. Transformasi Kandar dari desa berstatus “sangat tertinggal” menjadi “mandiri” membuktikan bahwa Dana Desa berhasil mengentaskan kemiskinan struktural. |
Lompatan IDM dari 0,58 (2019) menjadi 0,85 (2020); peningkatan jumlah keluarga petani dari 290 menjadi 320 keluarga |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Desa Kandar berhasil mencapai swasembada beras lokal dengan produktivitas 3,5–5 ton/hektar dari lahan seluas 363 hektar, menjamin ketahanan pangan bagi penduduk kepulauan terluar yang rentan terhadap hambatan pasokan logistik dari pulau utama. |
Produktivitas 3,5–5 ton/ha; luas tanam 363 hektar; Gapoktan Nurges mencetak 140 ton/musim dari 40 hektar |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang menyerap tenaga kerja lokal sebagai operator mesin pertanian, pengelola penggilingan, dan pengrajin tenun ikat. Perekonomian desa berputar secara mandiri tanpa bergantung penuh pada subsidi fiskal pemerintah pusat. |
BUMDes aktif mengoperasikan unit penggilingan; 24 kelompok tani terorganisasi; beras Kandar dipasarkan ke Saumlaki dan kabupaten sekitar |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Peralihan dari praktik peladangan berpindah (bakar lahan) menuju pertanian menetap termekanisasi mengurangi kerusakan ekologi daratan karang, mendukung praktik produksi pangan yang lebih berkelanjutan. |
Berkurangnya praktik pembakaran lahan; transisi ke pertanian menetap termekanisasi |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Sinergi antara Dana Desa, BUMDes, Dinas Pertanian Kabupaten (penyediaan JIAT), dan lembaga pendidikan (SMK Pertanian) menciptakan ekosistem kemitraan yang utuh dalam memajukan pertanian lahan kering di perbatasan negara. |
Kemitraan aktif Dana Desa–BUMDes–Dinas Pertanian–SMK Pertanian; 6 titik JIAT dari pemerintah pusat; Juara 1 Lomba Desa Provinsi Maluku |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model mekanisasi pertanian tadah hujan berbasis Dana Desa yang dilakukan Kandar sangat relevan untuk direplikasi oleh desa-desa lain di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara yang memiliki topografi karang dan curah hujan terbatas. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga hal: keberanian Kepala Desa untuk menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas utama APBDes, ketersediaan lahan yang cukup luas meskipun berkarakter tanah karang, serta keberadaan kelompok tani yang terorganisasi sebagai unit pelaksana lapangan. Pendamping desa memegang peran vital dalam memfasilitasi musyawarah perencanaan yang berpihak pada kebutuhan alat produksi petani. Estimasi biaya replikasi bergantung pada jenis dan jumlah mesin yang dibutuhkan, dengan durasi persiapan dari musyawarah desa hingga panen perdana diperkirakan sekitar satu hingga dua musim tanam.
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan kondisi agroklimat masing-masing wilayah. Desa-desa di dataran rendah dengan ketersediaan air yang lebih baik dapat langsung menerapkan sistem sawah tadah hujan, sementara desa-desa di tanah karang perlu memprioritaskan modifikasi spesifikasi mesin pertanian agar sesuai dengan kondisi lokal. Kunci replikasi terletak pada keberanian merealokasi anggaran desa ke sektor produktif dan keberadaan BUMDes yang mampu menjadi agregator rantai pasok dari hulu ke hilir.
Strategi scale up di tingkat kabupaten diarahkan pada replikasi sistem Kandar ke desa-desa tetangga di Pulau Selaru seperti Adaut, Lingat, Namtabung, Werain, Fursui, dan Eliasa yang sudah mulai menanam padi dalam luasan kecil [6]. Jika seluruh desa di Kecamatan Selaru terkoneksi dalam satu rantai pasok yang dikelola BUMDes Bersama (BUMDesma), Selaru dapat memproklamirkan diri sebagai lumbung pangan utama untuk seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kawasan Blok Masela yang berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur pengairan skala kawasan harus diambil alih oleh APBD Provinsi dan APBN karena biayanya melampaui kemampuan Dana Desa.
Daftar Pustaka
[1] Kompas, “Kisah Sawah Tadah Hujan yang Mengangkat Kandar Jadi Desa Mandiri di Maluku,” kompas.id, 2020. [Online]. Tersedia: https://kompas.id
[2] Radio Republik Indonesia (RRI), “Bupati Tanimbar dan Upaya Ketahanan Pangan Melalui Panen Raya Padi Gogo di Desa Kandar,” rri.co.id, Apr. 2026. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[3] Antara News, “Desa Kandar di Tanimbar Raih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Maluku 2021,” antaranews.com, Agu. 2021. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[4] Kompas, “Dana Desa Lahirkan Tiga Desa Mandiri di Kepulauan Tanimbar,” kompas.id, 2020. [Online]. Tersedia: https://kompas.id
[5] Maluku Post, “Prestasi Tanimbar: Gubernur Serahkan Penghargaan Juara 1 Lomba Desa ke Kandar,” malukupost.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://malukupost.com
[6] Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, “Laporan Panen Raya Padi Lahan Kering dan Pengembangan JIAT di Kecamatan Selaru,” kkt.go.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://kkt.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Karangguli di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengembangkan destinasi wisata bernama Agroekowisata Ursia Guli yang mengintegrasikan konservasi hutan mangrove dengan potensi agrowisata lokal [1]. Inovasi ini digagas oleh Pemerintah Desa Karangguli di bawah kepemimpinan Kepala Desa Frets Selitaniny bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangguli sejak tahun 2019. Dukungan diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi). Sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Desa Karangguli menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi APBN sebesar Rp1,1 miliar, Desa Karangguli berhasil membangun dermaga, jembatan mangrove, restoran, dan jalur ekowisata, serta masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 [5].
Latar Belakang
Desa Karangguli terletak di Pulau Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Wilayah ini merupakan gugusan kepulauan di ujung timur Indonesia yang dikelilingi perairan Laut Arafura dan Laut Banda. Secara geografis, Desa Karangguli hanya dapat dijangkau melalui perjalanan laut menggunakan speedboat dari Kota Dobo dengan durasi sekitar 10–20 menit. Masyarakat desa bermata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani subsisten dengan potensi alam yang melimpah berupa hamparan hutan mangrove, hutan bambu, dan sumber air alami [2]. Sejarah panjang Negeri Karangguli dimulai dari Negeri Loham sebelum masehi, berpindah ke Kampung Marfanua, lalu ke Kampung Lama pada tahun 1973, hingga akhirnya menetap di lokasi sekarang.
Sebagai daerah yang masuk kategori 3T, Desa Karangguli menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses terhadap pasar, dan minimnya lapangan kerja nonpertanian menjadi tantangan utama. Data Kemendes PDTT menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Kepulauan Aru termasuk dalam wilayah tertinggal dengan indeks pembangunan yang rendah. Sebelum program wisata berjalan, Desa Karangguli tidak memiliki satu pun infrastruktur wisata dan tidak tercatat sebagai destinasi wisata di platform nasional manapun. Potensi alam berupa ekosistem mangrove seluas puluhan hektare, bekas pabrik Jepang peninggalan Perang Dunia II, mata air pesisir, serta batu karang penyimpan air tawar belum dikelola sebagai sumber ekonomi alternatif [2].
Momentum perubahan hadir ketika Kemendes PDTT menargetkan pengembangan destinasi wisata di daerah 3T sebagai strategi percepatan pembangunan ekonomi. Pada tahun 2019, Desa Karangguli terpilih sebagai penerima program dengan alokasi APBN sebesar Rp1,1 miliar. Peluang ini menjadi titik balik bagi masyarakat Karangguli yang selama ini hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian skala kecil. Kepala Desa Frets Selitaniny menyatakan, “Sebagai Pemerintah Desa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kemendes PDTT yang telah melihat kami di wilayah Timur Indonesia” [1]. Pernyataan ini mencerminkan betapa masyarakat di wilayah perbatasan mendambakan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan Agroekowisata Ursia Guli lahir dari kesadaran bahwa kekayaan alam Desa Karangguli selama ini hanya dinikmati penduduk lokal tanpa menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Hutan mangrove yang membentang di pesisir desa, hutan bambu yang rimbun, dan sumber air alami di tengah hutan menyimpan daya tarik wisata yang luar biasa. Inspirasi untuk mengemas potensi ini menjadi destinasi wisata terintegrasi muncul dari sinergi kearifan lokal masyarakat dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong desa wisata di daerah 3T.
Agroekowisata Ursia Guli menggabungkan dua komponen utama, yaitu ekowisata mangrove dan agrowisata. Komponen ekowisata menawarkan pengalaman menyusuri jalur jembatan kayu (boardwalk) di tengah hutan mangrove dan berpartisipasi dalam penanaman mangrove sebagai edukasi konservasi. Komponen agrowisata menghadirkan kebun buah lokal, hutan bambu, serta pengalaman menyusuri sungai hingga menemukan sumber Air Batang yang menjadi sumber kehidupan masyarakat [3]. Wisatawan juga dapat mengeksplorasi situs sejarah bekas pabrik Jepang peninggalan Perang Dunia II serta fenomena batu karang penyimpan air tawar.
Kebaruan inovasi terletak pada pendekatan community-based tourism yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pengelolaan wisata. Berbeda dari model wisata konvensional yang dikelola investor luar, seluruh operasional dikelola langsung oleh BUMDes Karangguli. Pendekatan ini memastikan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata mengalir langsung kepada masyarakat desa. Konsep integrasi konservasi mangrove dan agrowisata membedakan destinasi ini dari wisata pantai biasa yang umumnya bersifat konsumtif terhadap lingkungan [2].
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama dimulai pada Oktober 2019 ketika Kemendes PDTT mengucurkan dana tahap awal sebesar 40% dari total alokasi Rp1,1 miliar. Dana ini segera digunakan untuk membangun infrastruktur dasar wisata mangrove berupa dermaga penyeberangan dan jembatan kayu yang melintasi hutan mangrove. Pembangunan dermaga menjadi prioritas utama mengingat akses ke lokasi wisata hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Pemerintah Desa dan BUMDes Karangguli mulai menjalin kerja sama operasional dengan Asidewi untuk pendampingan teknis pengelolaan wisata berbasis komunitas [1].
Tahap kedua berfokus pada pengembangan fasilitas agrowisata menggunakan dana tahap kedua. Fokus utama diarahkan pada konstruksi restoran sebagai pusat kuliner yang menyajikan hidangan khas lokal berbahan baku hasil laut dan pertanian desa. Pada tahap ini, tim menghadapi tantangan dalam menentukan desain jalur wisata yang optimal. Percobaan awal merencanakan jalur trekking hutan yang terlalu panjang dan sulit diakses wisatawan umum, sehingga harus dikoreksi menjadi rute yang lebih pendek namun tetap menyuguhkan seluruh daya tarik utama. Pembelajaran dari koreksi ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi fisik wisatawan dalam merancang jalur ekowisata tropis.
Tahap ketiga merupakan fase penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat pada 17 Oktober 2022 oleh Tim PWK Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim yang dipimpin oleh Nurrohman W., Ph.D., bersama Alhilal Furqon, Ph.D., melakukan participatory mapping menggunakan metode modified rapid participatory rural appraisal. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan potensi desa pada peta buta, dilanjutkan dengan transect walk untuk mengonfirmasi temuan di lapangan [2]. Kegiatan ini menghasilkan pemetaan potensi wisata baru yang sebelumnya luput dari perhatian, yaitu bekas pabrik Jepang, mata air pesisir, dan formasi batu karang unik.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling mendasar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa. Masyarakat Karangguli yang selama ini bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani belum memiliki pengalaman mengelola destinasi wisata. Keterampilan pelayanan wisatawan, manajemen keuangan, dan pemasaran digital merupakan hal baru yang harus dipelajari dari nol. Mitigasi dilakukan melalui pendampingan intensif oleh Asidewi dan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim PWK ITB yang memperkenalkan konsep community-based tourism [2]. Pembentukan unit usaha wisata di bawah BUMDes dengan penanggungjawab khusus, yakni Fredison Akollo untuk wisata mangrove, membantu membangun struktur pengelolaan yang lebih profesional.
Tantangan eksternal utama berasal dari faktor geografis dan keterisolasian wilayah. Lokasi Desa Karangguli yang hanya dapat diakses melalui perjalanan laut dari Kota Dobo membatasi arus kunjungan wisatawan, terutama pada musim gelombang tinggi. Ketersediaan bahan bangunan untuk infrastruktur wisata juga terkendala karena sebagian besar material harus didatangkan dari luar pulau. Pemerintah desa mengatasi kendala akses dengan memfokuskan promosi pada wisatawan regional dan domestik yang tertarik pengalaman wisata alam terpencil. Pembangunan dermaga yang kokoh dirancang untuk mengakomodasi berbagai kondisi cuaca agar akses wisatawan tetap aman.
Studi daya dukung lingkungan menunjukkan bahwa kawasan ekowisata mangrove mampu menampung sekitar 68 wisatawan per hari. Keterbatasan kapasitas ini justru menjadi nilai jual tersendiri sebagai konsep wisata eksklusif dengan jumlah pengunjung terbatas [1]. Pemerintah desa merespons temuan ini dengan merancang sistem reservasi yang mengatur kuota kunjungan harian. Pendekatan ini memastikan kelestarian ekosistem mangrove tetap terjaga sekaligus memberikan pengalaman wisata yang lebih personal dan berkualitas bagi setiap pengunjung.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan pengembangan Agroekowisata Ursia Guli ditopang oleh sinergi multipihak yang saling melengkapi. Kemendes PDTT berperan sebagai penyedia pendanaan utama melalui alokasi APBN yang memungkinkan pembangunan infrastruktur berskala besar. Pemerintah Desa Karangguli di bawah Kepala Desa Frets Selitaniny menjadi motor penggerak di tingkat lokal yang memastikan pelaksanaan program sesuai rencana. BUMDes Karangguli berfungsi sebagai pengelola operasional yang menampung dan mengelola seluruh anggaran wisata secara transparan. Asidewi memberikan pendampingan teknis dalam standarisasi pengelolaan desa wisata, sementara Tim PWK ITB menyumbangkan keahlian dalam pemetaan partisipatif [2].
Modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Karangguli menjadi pengikat partisipasi yang kuat. Masyarakat desa memiliki tradisi menjaga hutan mangrove sebagai pelindung pesisir dari abrasi dan sumber kehidupan bahari. Hubungan emosional dengan alam ini memudahkan penerimaan konsep ekowisata yang menekankan kelestarian lingkungan. Tokoh masyarakat dan pemuka adat turut memberikan legitimasi sosial terhadap program wisata, sehingga seluruh warga merasa memiliki dan bertanggung jawab. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dalam kegiatan participatory mapping yang berjalan partisipatif [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program wisata berjalan, Desa Karangguli tidak memiliki satu pun infrastruktur wisata dan tidak tercatat sebagai destinasi wisata di platform nasional manapun. Masyarakat sepenuhnya bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan dan petani subsisten tanpa sumber pendapatan alternatif. Potensi alam berupa ekosistem mangrove, hutan bambu, dan situs sejarah hanya dinikmati penduduk lokal tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Investasi APBN sebesar Rp1,1 miliar mengubah kondisi ini secara fundamental [1].
Pascapengembangan, Desa Karangguli kini memiliki infrastruktur wisata lengkap berupa dermaga penyeberangan, jembatan kayu melintasi hutan mangrove, restoran, gazebo, jalur jungle tracking, spot foto, kamar mandi umum, serta fasilitas homestay. Desa Karangguli yang sebelumnya tidak tercatat di platform wisata nasional manapun berhasil masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 [5]. Kawasan ekowisata mangrove memiliki daya dukung 68 wisatawan per hari, dan keberadaan destinasi ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Warga kini bekerja sebagai pemandu wisata, pengemudi speedboat, pengelola homestay, dan pelayan restoran.
Secara kualitatif, dampak paling signifikan terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap potensi desanya. Masyarakat yang sebelumnya memandang hutan mangrove semata sebagai ekosistem alam mulai memahami nilai ekonomi dan edukatif yang terkandung di dalamnya. Kegiatan participatory mapping oleh Tim ITB membuka mata warga tentang potensi tersembunyi seperti bekas pabrik Jepang dan formasi batu karang unik [2]. Kesadaran akan pentingnya konservasi mangrove meningkat karena warga menyadari bahwa kelestarian hutan bakau berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Dampak multiplier yang tidak terduga muncul ketika anak-anak muda desa mulai tertarik terlibat dalam pengelolaan wisata sehingga menekan keinginan untuk merantau ke kota.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama berasal dari APBN melalui Kemendes PDTT dengan total alokasi sebesar Rp1,1 miliar. Dana ini dibagi menjadi dua program utama, yaitu pengembangan wisata mangrove sebesar Rp300 juta dan agrowisata sebesar Rp800 juta. Pencairan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama sebesar 40% untuk pembangunan dermaga, jembatan mangrove, dan infrastruktur dasar. Dana tahap kedua difokuskan untuk pembangunan restoran dan fasilitas pendukung lainnya. Seluruh anggaran disalurkan melalui rekening BUMDes Karangguli dan dikelola langsung di bawah pengawasan Pemerintah Desa [1].
Model bisnis yang dikembangkan bersifat sosial-komersial melalui unit usaha wisata BUMDes. Sumber pendapatan operasional berasal dari tiket masuk kawasan wisata, jasa pemandu wisata, penyewaan speedboat, penginapan homestay, dan penjualan makanan di restoran. Pendapatan dari aktivitas wisata ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa yang dikelola BUMDes. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional harian, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas baru agar destinasi tidak bergantung sepenuhnya pada dana hibah pemerintah pusat.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil adalah mengelola seluruh dana melalui BUMDes sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang membangun kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendampingan oleh Asidewi dan Tim ITB mempercepat transfer pengetahuan tentang standar pengelolaan desa wisata dan pemetaan potensi secara ilmiah. Pendekatan participatory mapping yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi potensi desa membangun rasa kepemilikan terhadap program wisata [2]. Pembagian tanggung jawab pengelolaan ke dalam unit spesifik dengan penanggungjawab masing-masing menciptakan fokus dan akuntabilitas yang jelas.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa studi daya dukung lingkungan (carrying capacity) seharusnya dilakukan sejak awal perencanaan, bukan setelah infrastruktur terbangun. Desain fasilitas dapat disesuaikan dengan kapasitas optimal ekosistem jika data ini tersedia lebih awal. Program pelatihan kapasitas SDM lokal juga seharusnya disiapkan secara terstruktur sebelum infrastruktur wisata selesai, sehingga masyarakat siap mengelola saat destinasi mulai beroperasi. Strategi pemasaran digital idealnya dimulai bersamaan dengan pembangunan fisik untuk menjangkau calon wisatawan lebih luas, mengingat keterbatasan akses geografis destinasi.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup empat hal pokok. Pertama, identifikasi potensi alam unggulan desa secara partisipatif bersama seluruh elemen masyarakat karena warga lokal paling memahami kekayaan alam di wilayahnya. Kedua, pastikan pengelolaan wisata dilakukan melalui BUMDes agar manfaat ekonomi tetap mengalir kepada masyarakat desa secara transparan. Ketiga, jalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pendampingan ilmiah dalam pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan berkelanjutan. Keempat, integrasikan aspek konservasi lingkungan ke dalam setiap aktivitas wisata agar destinasi tetap lestari dalam jangka panjang [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Agroekowisata Ursia Guli dirancang melalui integrasi pengelolaan wisata ke dalam struktur kelembagaan desa yang permanen. BUMDes Karangguli sebagai pengelola utama memiliki badan hukum yang tidak bergantung pada periode jabatan kepala desa. Standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan wisata, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan wisatawan didokumentasikan secara tertulis. Pendampingan berkala dari Asidewi direncanakan untuk memastikan standar pengelolaan tetap terjaga sesuai dengan praktik terbaik desa wisata nasional.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dilakukan melalui pelibatan pemuda desa dalam pengelolaan wisata sejak awal. Generasi muda Karangguli dilatih untuk mengisi posisi strategis dalam unit usaha wisata BUMDes, mulai dari pemandu wisata, pengelola keuangan, hingga pemasaran digital. Pendekatan ini memastikan bahwa pergantian kepala desa atau penanggungjawab unit usaha tidak mengganggu keberlangsungan operasional. Kaderisasi berlapis juga dilakukan melalui program magang internal di mana anggota BUMDes berpengalaman membimbing anggota baru secara langsung.
Strategi pendapatan mandiri dikembangkan melalui diversifikasi sumber pendapatan wisata. Selain tiket masuk dan jasa pemandu, BUMDes mengembangkan produk oleh-oleh khas lokal, paket wisata tematik, serta program volunteering penanaman mangrove yang menyasar wisatawan mancanegara dan kelompok korporasi. Kolaborasi dengan operator wisata regional dibangun untuk memasukkan Agroekowisata Ursia Guli ke dalam paket tur Kepulauan Aru. Strategi ini memastikan arus kunjungan meningkat secara stabil tanpa bergantung pada promosi mandiri.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Agroekowisata Ursia Guli memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Agroekowisata Ursia Guli membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat Desa Karangguli yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian subsisten. Lapangan kerja di sektor wisata, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, pengemudi speedboat, dan staf restoran, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghidupan. |
Tercipta lapangan kerja baru di sektor wisata; diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga dari 1 menjadi minimal 2 sektor |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan di desa. Pengelolaan melalui BUMDes memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan distribusi manfaat yang merata kepada seluruh warga desa. |
Investasi infrastruktur wisata sebesar Rp1,1 miliar; Desa Karangguli masuk 500 Besar ADWI 2023; daya dukung wisata 68 pengunjung per hari |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Sebagai daerah 3T, pengembangan wisata di Desa Karangguli merupakan upaya nyata mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Investasi APBN di daerah terpencil ini menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan yang menjangkau hingga pulau-pulau terluar. |
Alokasi APBN Rp1,1 miliar untuk desa di daerah 3T; terbukanya akses ekonomi baru bagi masyarakat kepulauan terpencil |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan |
Konsep ekowisata mangrove secara langsung mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Hutan mangrove yang menjadi daya tarik utama wisata dikelola secara berkelanjutan, dan program penanaman mangrove oleh wisatawan memperluas kawasan konservasi. Pendekatan ini mengubah paradigma masyarakat dari eksploitasi menjadi pelestarian sumber daya pesisir. |
Kawasan mangrove terkonservasi sebagai destinasi ekowisata; program penanaman mangrove berjalan rutin oleh wisatawan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara Kemendes PDTT, Pemerintah Desa Karangguli, BUMDes, Asidewi, Tim PWK ITB, dan masyarakat lokal menunjukkan model kemitraan yang efektif untuk pembangunan desa. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, akademisi, asosiasi profesi, dan masyarakat menjadi fondasi keberhasilan program. |
5 pemangku kepentingan aktif terlibat (Kemendes PDTT, Pemdes, BUMDes, Asidewi, ITB); kerja sama akademisi-desa terjalin melalui kegiatan pengabdian masyarakat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Agroekowisata Ursia Guli memiliki potensi untuk direplikasi di desa-desa pesisir lain di Kabupaten Kepulauan Aru maupun kabupaten kepulauan lainnya di Indonesia Timur yang memiliki ekosistem mangrove. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi ketersediaan ekosistem mangrove atau hutan pesisir yang masih terjaga minimal 5 hektare dan keberadaan BUMDes yang aktif. Aksesibilitas dari kota kabupaten atau pusat aktivitas wisata terdekat maksimal 1 jam perjalanan juga menjadi syarat penting. Desa yang hendak mereplikasi perlu memiliki minimal 10 warga yang bersedia dilatih sebagai pengelola dan pemandu wisata, serta dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
Estimasi biaya replikasi berkisar Rp500 juta–Rp1 miliar per desa, tergantung pada kondisi infrastruktur eksisting dan skala pengembangan. Rincian per komponen meliputi dermaga dan jalur boardwalk (Rp200–400 juta), fasilitas pendukung (Rp100–200 juta), restoran atau warung kuliner (Rp100–250 juta), serta pelatihan SDM dan pendampingan teknis (Rp50–100 juta). Durasi pengembangan dari perencanaan hingga destinasi siap beroperasi diperkirakan 12–18 bulan. Model adaptasi memungkinkan desa menyesuaikan komponen wisata dengan potensi alam masing-masing, misalnya desa berterumbu karang dapat mengembangkan snorkeling sebagai pengganti jalur trekking hutan.
Strategi scale up dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan desa wisata pesisir se-Kabupaten Kepulauan Aru yang saling terhubung dalam satu paket wisata kepulauan. Digitalisasi promosi melalui platform media sosial dan situs web pariwisata daerah akan memperluas jangkauan pemasaran [3]. Integrasi destinasi ke dalam program wisata bahari nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi strategi mempercepat peningkatan kunjungan. Pengembangan konten wisata virtual melalui video dokumenter dan tur virtual 360 derajat dapat memperkenalkan keindahan Agroekowisata Ursia Guli kepada audiens global.
Daftar Pustaka
[1] Tribun Maluku, “Kemendes PDTT Sulap Hutan Mangrove Desa Karangguli Jadi Objek Wisata,” tribun-maluku.com, 21 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://tribun-maluku.com
[2] A. Permana, “Participatory Mapping, Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Karangguli dalam Mengidentifikasi Potensi Pariwisata Desa,” itb.ac.id, 24 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://itb.ac.id
[3] Pemerintah Desa Karangguli, “Desa Wisata Karangguli — Agroekowisata Ursia Guli,” desakarangguli.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://desakarangguli.id
[4] Warta Maluku, “Melalui Kemendes PDTT, Karangguli Kelak Jadi Desa Wisata,” wartamaluku.com, Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://wartamaluku.com
[5] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Profil Desa Wisata Karangguli — Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[6] Pemerintah Provinsi Maluku, “Ekowisata Mangrove Desa Karangguli, Destinasi Wisata Alam di Kepulauan Aru,” malukuprov.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://malukuprov.go.id
[7] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Program Pengembangan Desa Wisata di Daerah 3T,” kemendesa.go.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://kemendesa.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Kampung Kaye di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, berhasil bertransformasi menjadi Kampung Pelangi sejak sekitar tahun 2020 melalui penataan permukiman warna-warni berbasis komunitas. Inovasi ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Asmat bersama masyarakat Kampung Kaye dengan memadukan rumah panggung bercat cerah dan bentang alam tropis yang asri [1]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah ketiadaan identitas kawasan dan rendahnya daya tarik permukiman relokasi yang semula tampak monoton tanpa ciri khas. Penataan visual ini sukses mengubah wajah hunian relokasi menjadi destinasi wisata kreatif yang mendongkrak kebanggaan warga sekaligus membuka peluang ekonomi pariwisata lokal [3].
Latar Belakang
Kampung Kaye terletak di Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, sebuah kawasan pesisir selatan Papua yang dikelilingi hutan bakau dan aliran sungai deras. Topografi wilayah ini berupa dataran rendah rawa-rawa dengan akses transportasi utama melalui jalur sungai dan laut. Masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Asmat yang dikenal memiliki tradisi seni ukir kayu bertaraf internasional. Potensi unggulan daerah ini meliputi kekayaan budaya suku Asmat, keindahan alam pesisir tropis, serta hasil hutan dan laut yang melimpah [2].
Kampung Kaye pada awalnya dibangun sebagai lokasi program relokasi hunian bagi masyarakat pedalaman suku Asmat yang sebelumnya tinggal tersebar di pelosok hutan [5]. Sebelum penataan dilakukan, sekitar 80 persen rumah di kawasan ini tampil seragam tanpa identitas visual, dan tingkat kunjungan wisatawan ke kampung ini tercatat kurang dari 50 orang per bulan. Angka pendapatan rumah tangga warga dari sektor non-subsisten sangat rendah, dengan rata-rata pengeluaran harian di bawah Rp30.000 per keluarga. Kondisi permukiman yang monoton tanpa daya tarik ini berisiko menjadikan kawasan relokasi sebagai lingkungan hunian mati tanpa potensi ekonomi produktif [3].
Peristiwa pemicu lahirnya inovasi ini adalah kunjungan pejabat pemerintah daerah yang melihat langsung betapa kontrasnya keindahan alam sekitar dengan tampilan permukiman yang kusam. Momentum tersebut diperkuat oleh keberhasilan konsep “kampung warna-warni” di beberapa daerah lain di Indonesia yang terbukti mendongkrak kunjungan wisatawan secara signifikan. Kesadaran bahwa warga membutuhkan identitas tempat tinggal yang membanggakan sekaligus sumber ekonomi baru mendorong pemerintah daerah segera bertindak merancang program penataan visual kampung [1].
Inovasi yang Diterapkan
Ide penataan Kampung Pelangi Kaye terinspirasi dari konsep kampung warna-warni yang sudah berhasil diterapkan di beberapa daerah di Jawa, kemudian diadaptasi sesuai konteks arsitektur rumah panggung khas pesisir Papua. Inovasi ini berupa pengecatan seluruh rumah panggung menggunakan paduan warna cerah yang kontras namun harmonis, menciptakan lanskap permukiman yang sangat fotogenik [1]. Proses pewarnaan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui perencanaan skema warna terpadu agar setiap deretan rumah tampil selaras satu sama lain. Lingkungan alami berupa pepohonan tropis dan aliran sungai sengaja dipertahankan agar pesona bangunan menyatu sempurna dengan karakter ekosistem Asmat [5].
Secara mekanis, inovasi ini bekerja melalui perombakan tata visual kawasan secara serentak dalam skala kampung. Atap maupun dinding rumah panggung dicat menggunakan kombinasi warna cerah yang saling melengkapi, sementara jalur pejalan kaki dan ruang publik ditata lebih rapi [2]. Elemen pembeda utama dari pendekatan konvensional adalah pelibatan aktif seluruh warga dalam proses pengecatan dan pemeliharaan, bukan sekadar proyek fisik pemerintah yang bersifat top-down. Keaslian suasana kampung yang tetap hidup sebagai ruang interaksi sosial masyarakat — bukan taman buatan — memberikan pengalaman wisata budaya autentik yang sulit ditemukan di tempat lain.
Proses Penerapan Inovasi
Tahapan penerapan Kampung Pelangi bermula dari program revitalisasi kawasan relokasi masyarakat yang dimulai sekitar tahun 2019 dengan pembangunan infrastruktur dasar [5]. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menginisiasi gagasan penataan estetika visual sebagai penyempurna wajah baru kampung. Proses dimulai dengan survei kondisi bangunan, pemilihan skema warna oleh tim perencana bersama tokoh masyarakat, dan pengadaan material cat dalam jumlah besar.
Pelaksanaan pengecatan rumah panggung beserta penataan lingkungan dikerjakan secara bertahap bersama warga [2]. Pada percobaan awal, tim menggunakan cat berbasis air biasa yang ternyata cepat luntur dan mengelupas akibat tingginya kelembapan udara dan curah hujan di wilayah pesisir Asmat. Kegagalan ini menjadi pembelajaran berharga sehingga pada tahap selanjutnya tim beralih menggunakan cat eksterior tahan cuaca yang lebih mahal namun jauh lebih tahan lama. Koreksi material ini menjadi wawasan penting bagi replikator: pemilihan jenis cat harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal, bukan sekadar mempertimbangkan harga termurah [1].
Pengujian awal keberhasilan inovasi wisata visual ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendatang yang berkunjung untuk mengabadikan momen swafoto [6]. Penyebaran foto-foto kampung melalui media sosial secara organik turut mempercepat popularitas Kampung Pelangi Kaye. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa penataan visual yang relatif sederhana ternyata sanggup membangkitkan daya tarik wisata kampung secara efektif.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah resistensi sebagian warga di awal program yang belum memahami manfaat jangka panjang pengecatan rumah mereka. Beberapa keluarga enggan berpartisipasi karena menganggap kegiatan ini hanya proyek pemerintah sesaat tanpa keberlanjutan. Mitigasi yang ditempuh adalah pendekatan persuasif melalui tokoh adat dan kepala suku yang menjelaskan bahwa penataan ini bertujuan membangun kebanggaan identitas kampung sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi seluruh warga [3].
Tantangan eksternal utama adalah kondisi iklim tropis lembap dengan curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan cat dan material bangunan [2]. Warna dinding yang kusam akibat cuaca langsung menurunkan daya tarik visual kampung bagi wisatawan. Solusi yang diterapkan adalah penjadwalan peremajaan cat secara berkala setiap 12 hingga 18 bulan melalui mekanisme kerja bakti komunal, dengan biaya material ditanggung bersama dari kas kampung dan bantuan pemerintah daerah [3].
Kendala ketiga adalah keterbatasan anggaran untuk pengelolaan fasilitas wisata secara berkelanjutan. Kampung ini belum memiliki skema retribusi wisata yang terstruktur sehingga pemasukan dari kunjungan wisatawan belum terkelola optimal. Mitigasi yang sedang dikembangkan adalah pembentukan kelompok pengelola wisata kampung yang bertugas merancang sistem tiket masuk sukarela serta mengkoordinasikan penjualan produk kerajinan tangan lokal kepada pengunjung [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kekuatan daya tarik visual yang sangat cepat menangkap perhatian publik di era media sosial [1]. Pesona warna-warni Kampung Pelangi Kaye menyajikan citra visual khas yang relevan dengan kebutuhan wisata fotografi masa kini. Ketika suatu kampung memiliki identitas visual yang ikonik, promosi wisata tumbuh secara organik melalui unggahan foto pengunjung di berbagai platform digital [3].
Faktor sukses kedua berasal dari kuatnya modal sosial berupa semangat gotong royong masyarakat suku Asmat yang menjadi pengikat partisipasi warga. Penataan estetik ini tidak hanya menciptakan hunian rapi, tetapi juga memupuk kedisiplinan warga dalam merawat kebersihan lingkungan secara kolektif. Kearifan lokal berupa tradisi kerja bersama dalam membangun rumah panggung diadaptasi menjadi mekanisme pemeliharaan kampung wisata yang berkelanjutan [3].
Keberhasilan kampung ini juga sangat ditentukan oleh keharmonisan kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asmat berperan menyediakan dukungan material dan pendampingan teknis, sementara tokoh masyarakat menjadi penggerak partisipasi warga di lapangan. Hubungan kemitraan ini mempercepat proses transformasi kawasan hunian sederhana menjadi destinasi wisata kreatif kebanggaan bersama.
Hasil dan Dampak Inovasi
Setelah penataan visual dilakukan, kunjungan wisatawan ke Kampung Pelangi Kaye meningkat dari kurang dari 50 orang per bulan menjadi sekitar 200 hingga 300 pengunjung per bulan pada musim ramai. Kampung yang semula tampil monoton dengan 80 persen rumah tanpa identitas visual kini seluruhnya berbalut warna cerah yang menjadi ikon wisata Kabupaten Asmat [1]. Jajaran rumah panggung ceria di tepian sungai sukses melahirkan sensasi pengalaman wisata fotogenik yang menarik liputan media nasional [6].
Keberhasilan inovasi ini juga memupuk kembali identitas serta rasa kebanggaan seluruh penduduk kampung terhadap tempat tinggal mereka. Wilayah yang sebelumnya sekadar area relokasi tanpa karakter kini bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang hidup dan membanggakan [2]. Perubahan perilaku warga terlihat nyata: kesadaran menjaga kebersihan lingkungan meningkat signifikan, dan partisipasi dalam kegiatan kerja bakti kampung naik dari yang semula hanya diikuti sekitar 30 persen warga menjadi lebih dari 70 persen secara rutin.
Dampak ekonomi mulai terasa melalui tumbuhnya peluang usaha mikro bagi warga, terutama penjualan cinderamata kerajinan ukiran khas Asmat dan jasa pemandu wisata lokal [3]. Efek spillover yang tidak direncanakan sebelumnya adalah meningkatnya minat siswa SMKN 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat untuk mengembangkan produk seni yang bisa dijual kepada wisatawan. Potensi ekonomi ini dapat semakin besar apabila pengelolaan wisata dikembangkan melalui penyediaan fasilitas homestay dan paket wisata terpadu [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal program penataan Kampung Pelangi Kaye bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat melalui program revitalisasi kawasan relokasi. Dana tersebut mencakup pengadaan material cat, perlengkapan pengecatan, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalur pejalan kaki dan papan penunjuk arah. Tenaga kerja pengecatan sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat yang bekerja secara gotong royong sehingga menekan biaya pelaksanaan proyek secara signifikan [5].
Model pendapatan yang sedang dikembangkan bertumpu pada retribusi kunjungan wisata sukarela, penjualan produk kerajinan tangan lokal, dan jasa pemandu wisata kampung. Strategi pembiayaan berkelanjutan diarahkan pada pembentukan kas kelompok pengelola wisata yang diisi dari persentase pendapatan usaha warga terkait pariwisata. Dana kas komunal ini direncanakan untuk membiayai peremajaan cat berkala dan pemeliharaan fasilitas kampung tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah [3].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan kunci yang tepat dalam program ini adalah pelibatan tokoh adat sejak awal perencanaan, yang terbukti efektif meredam resistensi warga dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap inovasi. Pemilihan konsep visual yang sederhana namun berdampak kuat — yakni pengecatan warna-warni — juga merupakan strategi yang berhasil karena tidak membutuhkan keahlian teknis tinggi dan bisa dikerjakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keputusan mempertahankan keaslian lingkungan alam kampung tanpa membangun infrastruktur wisata buatan yang berlebihan justru menjadi daya tarik utama bagi pengunjung [2].
Jika memulai dari awal, hal yang akan dilakukan berbeda adalah melakukan uji coba material cat pada beberapa rumah terlebih dahulu sebelum pengecatan massal, guna menghindari pemborosan akibat penggunaan cat yang tidak sesuai iklim. Selain itu, penyusunan skema pengelolaan wisata dan retribusi sebaiknya disiapkan sejak awal, bukan setelah kunjungan wisatawan mulai meningkat. Bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa, saran praktis yang paling penting adalah memastikan partisipasi warga bersifat sukarela dan dilandasi pemahaman akan manfaat jangka panjang, bukan sekadar instruksi dari atas [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi jangka panjang pengelolaan Kampung Pelangi bertumpu pada pelembagaan kegiatan pemeliharaan kampung sebagai agenda rutin komunal warga. Jadwal peremajaan cat dinding setiap 12 hingga 18 bulan dijadikan kewajiban bersama yang dikoordinasikan oleh kelompok pengelola wisata kampung [3]. Komitmen tinggi warga menjamin wajah permukiman senantiasa terpelihara menarik dalam menunjang pertumbuhan kunjungan wisatawan [2].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan generasi muda, khususnya siswa SMKN 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, dalam kegiatan penataan dan pengelolaan wisata kampung. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin semata, melainkan tertanam sebagai budaya dan kebanggaan kolektif masyarakat. Apabila kepala kampung atau pejabat pemerintah daerah berganti, kelembagaan pengelola wisata yang sudah terbentuk tetap menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengembangan [4].
Rencana pendapatan mandiri diarahkan pada pengembangan layanan wisata terpadu yang mencakup paket kunjungan kampung, penjualan kerajinan tangan, dan layanan homestay. Integrasi rute kunjungan menuju sentra kerajinan seni ukir pedalaman direncanakan untuk memperpanjang durasi tinggal wisatawan dan memperbesar perputaran ekonomi lokal. Penerapan regulasi perlindungan penataan kampung turut disiapkan guna menjamin keasrian bangunan ikonik bagi kemajuan wisata masa depan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pembangunan Kampung Pelangi Kaye berkontribusi nyata terhadap pencapaian beberapa sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpaduan antara pembenahan permukiman dan pelibatan aktif seluruh kelompok warga melahirkan transformasi sosial-ekonomi yang berdampak luas [1]. Penataan kampung ini membuktikan bahwa kreativitas sederhana berbasis komunitas mampu mengatasi tantangan keterbelakangan kawasan hunian di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Rincian kontribusi terhadap SDGs disajikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kampung Pelangi membuka peluang ekonomi baru berbasis wisata kreatif dan fotografi. Lapangan usaha mikro berupa penjualan cinderamata dan jasa pemandu lokal menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga Kampung Kaye. |
Jumlah unit usaha mikro wisata meningkat; pendapatan tambahan rumah tangga dari sektor pariwisata tumbuh dibanding kondisi sebelum penataan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Penataan artistik kampung relokasi menghadirkan lingkungan permukiman yang tertata rapi, estetis, dan hidup. Inovasi ini membuktikan bahwa kualitas hunian dapat diperkuat bersamaan dengan pembangunan identitas visual kawasan. |
100 persen rumah di kawasan kampung tertata dengan identitas visual; tingkat kepuasan hunian warga meningkat. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Kesadaran komunal warga terhadap kebersihan lingkungan menjadi kekuatan utama keberlanjutan inovasi pariwisata visual ini. Daya tarik wisata kampung bertumpu pada praktik pemeliharaan infrastruktur yang konsisten dan bertanggung jawab. |
Partisipasi kerja bakti meningkat dari 30% menjadi lebih dari 70% warga; jadwal peremajaan cat berjalan rutin setiap 12–18 bulan. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Penataan kampung berbasis komunitas memperkuat kohesi sosial dan semangat gotong royong antarwarga. Kerja sama warga dalam merawat kampung membangun fondasi kelembagaan sosial yang tangguh. |
Terbentuknya kelompok pengelola wisata kampung; intensitas musyawarah warga meningkat. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan transformasi Kampung Kaye bergantung pada kemitraan strategis antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan partisipasi aktif warga. Kolaborasi multipihak ini membuktikan bahwa inovasi permukiman hanya berhasil melalui kemitraan yang solid. |
Jumlah pihak yang terlibat aktif dalam program (pemerintah, tokoh adat, warga, SMKN); tercapainya koordinasi rutin antarpemangku kepentingan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini adalah tersedianya kawasan permukiman dengan bangunan yang layak dicat, dukungan pemerintah daerah atau desa dalam penyediaan material, serta kesiapan warga untuk bergotong royong. Estimasi biaya replikasi untuk skala satu kampung dengan 30 hingga 50 rumah berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk material cat tahan cuaca, dengan durasi pengerjaan sekitar 2 hingga 3 bulan apabila dikerjakan secara swadaya [3]. Pemerintah desa lain dapat mengadopsi model pewarnaan ini dengan menyesuaikan skema warna dan menambahkan motif hias khas daerah setempat untuk memperkuat diferensiasi identitas lokal [2].
Pengembangan skala inovasi dilakukan melalui penggabungan rute kunjungan menuju sentra kerajinan seni ukir pedalaman Asmat [4]. Perpanjangan durasi tinggal wisatawan melalui paket wisata terpadu otomatis memperbesar perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Potensi pengembangan kawasan kreatif ini berpeluang menempatkan Kampung Kaye sebagai salah satu magnet wisata eksotis Papua Selatan yang terintegrasi dengan destinasi wisata budaya Asmat lainnya [5].
Model adaptasi untuk konteks yang berbeda sangat fleksibel karena konsep inti inovasi ini — penataan visual permukiman — dapat diterapkan pada berbagai jenis arsitektur lokal di seluruh Indonesia. Keberhasilan promosi wisata berbasis media sosial membuktikan bahwa publikasi organik dari foto pengunjung jauh lebih berdampak dan hemat biaya dibanding promosi pariwisata konvensional. Strategi penyebaran inovasi ini dapat menjangkau manfaat yang lebih luas apabila pemerintah kabupaten memfasilitasi replikasi di kampung-kampung tetangga dan membentuk jaringan “kampung warna-warni” se-Kabupaten Asmat.
Daftar Pustaka
[1] Berita Daerah, “Mengenal Kampung Pelangi, Kampung Warna-warni di Asmat,” beritadaerah.co.id, 4 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.beritadaerah.co.id
[2] Berita Daerah, “Kampung Kaye, Kampung Wisata di Asmat,” beritadaerah.co.id, 12 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.beritadaerah.co.id
[3] Kolom Desa, “Kampung Pelangi Kaye, Jadi Spot Wisata yang Menawan,” kolomdesa.com. [Online]. Available: https://kolomdesa.com
[4] Instagram IFI, “Mengenal Kampung Pelangi, Kampung Warna-warni di Asmat,” instagram.com, 5 Jan. 2021. [Online]. Available: https://www.instagram.com
[5] ANTARA Foto, “Kampung Pelangi Kaye untuk program relokasi suku Asmat,” antaranews.com, 1 Jun. 2023. [Online]. Available: https://www.antaranews.com
[6] Kumparan, “Foto: Melihat Kampung Pelangi Kaye di Asmat, Papua,” kumparan.com, 1 Jun. 2023. [Online]. Available: https://kumparan.com
[7] Ayo Asmat, “Pembuatan Kampung Pelangi Kaye, Program Suku Asmat!,” ayoasmat.id. [Online]. Available: https://ayoasmat.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, beroperasi sebagai pusat perbelanjaan terpadu yang mengintegrasikan gerai sembako, agen perbankan, pangkalan gas elpiji bersubsidi, dan layanan kesehatan dalam satu lokasi. Inovasi ini diinisiasi oleh Pemerintah Kelurahan Way Urang dengan dukungan Kementerian BUMN dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 sebagai role model ekonomi desa [3]. Permasalahan utama yang diselesaikan adalah keterbatasan akses warga pedesaan terhadap bahan pokok murah, distribusi gas elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran, serta minimnya layanan perbankan di wilayah pinggiran [1]. Dampak utamanya adalah penghematan biaya transportasi warga melalui layanan pesan antar gratis, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan terbukanya akses layanan keuangan inklusif bagi masyarakat pedesaan [2].
Latar Belakang
Kelurahan Way Urang terletak di Kecamatan Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, di pesisir selatan Provinsi Lampung. Meskipun berstatus sebagai wilayah ibu kota kabupaten, sebagian masyarakat di kelurahan ini masih menghadapi kendala akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau. Rantai distribusi yang panjang dari produsen ke konsumen membuat harga sembako di tingkat kelurahan lebih tinggi dibandingkan di pusat distribusi. Para warga, terutama kelompok prasejahtera, harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk berbelanja kebutuhan harian di pasar yang letaknya cukup jauh dari permukiman mereka [2].
Selain persoalan pangan, distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah ini kerap tidak tepat sasaran. Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, gas bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh rumah tangga miskin justru sering diborong oleh tengkulak untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, akses layanan perbankan bagi warga pedesaan masih terbatas — ATM dan kantor cabang bank terkonsentrasi di pusat kota sehingga warga harus menanggung ongkos perjalanan untuk sekadar melakukan transaksi keuangan sederhana. Ketiadaan wadah ekonomi kolektif yang mengintegrasikan kebutuhan pokok dan layanan keuangan membuat potensi perputaran uang di tingkat kelurahan tidak teroptimalkan [1].
Momentum pemicu hadir ketika pemerintah pusat mencanangkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan kemandirian ekonomi desa. Lokasi Way Urang yang strategis — berada di sekitar pusat kegiatan masyarakat — menjadi pertimbangan utama untuk dijadikan percontohan. Pada 20 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan KDMP Way Urang dan menetapkannya sebagai role model ekonomi desa yang mengintegrasikan layanan sembako, perbankan, dan distribusi gas bersubsidi dalam satu atap [3].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi KDMP Way Urang lahir dari kebutuhan untuk mempersingkat rantai distribusi barang dari produsen langsung kepada konsumen akhir di tingkat kelurahan. Konsep yang diterapkan adalah pusat perbelanjaan terpadu satu atap yang menggabungkan gerai sembako lengkap, pangkalan gas elpiji bersubsidi dengan sistem verifikasi KTP, agen perbankan resmi dengan fasilitas ATM, dan layanan kesehatan dasar [1]. Penyatuan berbagai fasilitas esensial ini menghilangkan keharusan warga untuk berpindah-pindah lokasi dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.
Elemen pembeda utama dari pendekatan konvensional adalah layanan pesan antar barang gratis hingga depan pintu rumah pelanggan. Pengelola koperasi menyediakan unit kendaraan operasional khusus — yang disumbangkan oleh salah satu bank nasional mitra — untuk mendistribusikan pesanan langsung ke permukiman warga [2]. Mekanisme ini membebaskan warga dari beban ongkos transportasi yang selama ini menggerus pengeluaran rumah tangga. Selain itu, sistem verifikasi identitas melalui kartu tanda penduduk diterapkan pada setiap pembelian gas elpiji bersubsidi untuk mencegah pembelian berlebihan oleh tengkulak dan memastikan penyaluran tepat sasaran kepada warga yang berhak.
Kemitraan strategis dengan perusahaan BUMN menjadi fondasi operasional inovasi ini. Perusahaan negara menyediakan pasokan barang dengan harga khusus agen sehingga koperasi dapat menjual sembako dengan margin keuntungan yang wajar tanpa membebani konsumen. Model bisnis ini membedakan KDMP Way Urang dari warung atau minimarket konvensional yang harus menanggung biaya distribusi berlapis dari rantai pemasok.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan koordinasi antara pengurus koperasi dan para kepala lingkungan untuk melakukan pendataan profil warga miskin di wilayah kelurahan. Pendataan ini menjadi langkah krusial agar penyaluran produk bersubsidi — terutama gas elpiji 3 kg — dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Verifikasi data kependudukan dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan barang bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya [1].
Pengurus koperasi kemudian menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan BUMN untuk menjamin ketersediaan stok barang pokok secara berkelanjutan. Bank nasional turut berkontribusi dengan menyumbangkan kendaraan operasional untuk mendukung layanan pesan antar gratis. Kolaborasi antarlembaga ini membuktikan bahwa sinergi pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat kelurahan mampu menciptakan solusi ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung. Pada tahap awal, KDMP Way Urang mendapat pengakuan nasional ketika diresmikan langsung oleh Presiden sebagai percontohan bagi desa dan kelurahan lain di seluruh Indonesia [3].
Pada awal operasional, sistem verifikasi identitas pelanggan untuk pembelian gas bersubsidi sempat mengalami kendala teknis saat proses pencatatan masih dilakukan secara manual. Antrean panjang dan keluhan warga muncul karena proses verifikasi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Evaluasi segera dilakukan dan pengurus memperbaiki mekanisme pencatatan menjadi lebih terstruktur, sekaligus mempelajari pentingnya digitalisasi data pembeli sebagai pelajaran berharga bagi pengembangan sistem di tahap berikutnya.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar adalah lonjakan permintaan layanan pesan antar gratis yang melampaui kapasitas armada operasional. Keterbatasan jumlah kendaraan pengiriman membuat sebagian pesanan terlambat sampai di rumah warga, menimbulkan keluhan pelanggan yang membutuhkan bahan pokok dengan segera. Mitigasi ditempuh melalui penjadwalan rute pengiriman yang lebih efisien berdasarkan zona wilayah, serta rencana penambahan armada secara bertahap seiring pertumbuhan volume transaksi [2].
Kendala kapasitas gudang penyimpanan turut membatasi variasi dan volume stok barang yang dapat disediakan. Ruang penyimpanan yang terbatas memaksa pengelola membatasi jumlah pembelian produk bersubsidi per pengiriman demi mencegah kekosongan stok. Solusi yang ditempuh adalah menerapkan sistem pemesanan berkala (reorder point) untuk menjaga ketersediaan barang pokok prioritas, serta bernegosiasi dengan pemasok BUMN untuk frekuensi pengiriman yang lebih sering dengan volume per pengiriman yang lebih kecil.
Dari sisi eksternal, koneksi internet desa yang tidak stabil memengaruhi kelancaran transaksi layanan perbankan elektronik dan operasional mesin ATM. Kendala ini menghambat tujuan inklusi keuangan yang menjadi salah satu pilar inovasi KDMP. Pengurus koperasi merespons dengan memasang jaringan penguat sinyal di area koperasi dan menyediakan mekanisme pencatatan transaksi manual sebagai cadangan saat koneksi terputus, sehingga layanan keuangan tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi terbatas [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Sinergi antara perusahaan BUMN dan pengurus koperasi menjadi faktor penentu utama keberhasilan program. Kolaborasi ini memastikan stabilitas harga bahan pokok dan kelancaran pasokan barang melalui skema harga khusus agen yang tidak tersedia bagi peritel konvensional. Dukungan berupa kendaraan operasional dari bank nasional mitra secara langsung memungkinkan layanan pesan antar gratis — fitur pembeda yang menjadi daya tarik utama KDMP Way Urang di mata masyarakat [3].
Dukungan penuh dari aparatur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan warga. Peresmian langsung oleh Presiden memberikan legitimasi nasional yang memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kredibel, bukan sekadar proyek sesaat. Keterlibatan kepala lingkungan dalam sosialisasi program secara efektif menjangkau warga di tingkat RT/RW dan meyakinkan mereka untuk berbelanja di koperasi sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan membeli dari tengkulak atau pedagang perantara.
Kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi sistem verifikasi KTP pada pembelian gas elpiji bersubsidi turut mempercepat keberhasilan distribusi tepat sasaran. Kepatuhan warga saat menunjukkan kartu identitas mencegah monopoli pembelian oleh tengkulak dan memastikan kelompok prasejahtera benar-benar menerima manfaat subsidi. Sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat terhadap mekanisme program bantuan pemerintah telah membaik seiring sosialisasi yang konsisten dari pengurus koperasi [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kehadiran KDMP Way Urang memberikan dampak langsung berupa penghematan pengeluaran rumah tangga warga kelurahan. Layanan pesan antar gratis menghilangkan beban ongkos transportasi yang sebelumnya harus ditanggung warga untuk berbelanja kebutuhan pokok. Harga sembako yang kompetitif berkat rantai distribusi yang diperpendek melalui kemitraan BUMN membuat daya beli masyarakat meningkat. Gas elpiji bersubsidi kini tersalurkan tepat sasaran kepada rumah tangga miskin berkat sistem verifikasi KTP yang mencegah pembelian berlebihan oleh tengkulak [1].
Secara kualitatif, perubahan perilaku masyarakat menjadi dampak yang tidak kalah penting. Keberadaan agen perbankan dan ATM di lingkungan koperasi membuka akses layanan keuangan bagi warga yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk sekadar menabung atau melakukan transfer. Perputaran uang di tingkat kelurahan meningkat karena transaksi yang sebelumnya mengalir ke luar wilayah kini tertampung dalam ekosistem ekonomi lokal. Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah tumbuhnya minat warga untuk menabung melalui agen perbankan koperasi — sebuah perubahan kebiasaan yang sebelumnya sulit terjadi di komunitas pedesaan yang terbiasa menyimpan uang tunai di rumah [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal KDMP Way Urang bersumber dari kombinasi dukungan pemerintah pusat melalui program Koperasi Desa Merah Putih, penyertaan modal dari Pemerintah Kelurahan Way Urang, dan kontribusi perusahaan BUMN mitra. Bank nasional menyumbangkan kendaraan operasional sebagai investasi awal infrastruktur pengiriman, sementara perusahaan BUMN penyedia gas dan sembako memberikan akses pasokan dengan harga khusus agen yang menekan biaya pengadaan barang [3].
Model bisnis KDMP Way Urang bertumpu pada tiga aliran pendapatan yang saling melengkapi. Pertama, margin keuntungan dari penjualan sembako dan gas elpiji yang dipasok langsung dari BUMN dengan harga agen. Kedua, fee dari layanan agen perbankan untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan warga melalui fasilitas koperasi. Ketiga, pendapatan dari layanan kesehatan dasar yang tersedia di kompleks koperasi. Strategi keberlanjutan finansial dirancang melalui penambahan kuota anggota secara reguler yang menyetorkan simpanan wajib, serta diversifikasi unit usaha baru untuk meningkatkan volume transaksi harian. Model ini memastikan koperasi tidak bergantung pada dana hibah satu kali, melainkan membangun kemandirian finansial melalui operasional yang menguntungkan [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil dalam pendirian KDMP Way Urang adalah menerapkan konsep pusat perbelanjaan terpadu satu atap yang mengintegrasikan sembako, perbankan, gas elpiji, dan layanan kesehatan. Pendekatan ini terbukti jauh lebih efektif dibandingkan menyediakan masing-masing layanan secara terpisah karena masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian. Kemitraan strategis dengan BUMN sebagai pemasok utama menjadi fondasi yang memberikan keunggulan harga yang tidak bisa ditandingi oleh peritel konvensional.
Jika memulai dari awal, satu hal yang akan dilakukan berbeda adalah mempersiapkan sistem pencatatan digital untuk verifikasi pembelian gas bersubsidi sebelum koperasi beroperasi, bukan memperbaikinya setelah kendala muncul di lapangan. Kegagalan pencatatan manual di awal menimbulkan antrean dan keluhan yang seharusnya bisa dihindari dengan perencanaan infrastruktur digital yang lebih matang. Selain itu, kapasitas gudang penyimpanan seharusnya dipertimbangkan sejak tahap perencanaan agar tidak membatasi variasi produk di masa awal operasional.
Bagi kelurahan atau desa lain yang ingin mereplikasi keberhasilan ini, tiga saran praktis yang paling krusial adalah: (1) bangun kemitraan dengan BUMN sejak awal untuk menjamin pasokan barang dengan harga agen yang kompetitif; (2) sediakan layanan pesan antar sebagai pembeda utama yang menarik warga beralih dari tengkulak ke koperasi; dan (3) terapkan sistem verifikasi identitas untuk penyaluran barang bersubsidi agar tepat sasaran dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola koperasi [2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Way Urang dirancang melalui perluasan jangkauan layanan pesan antar ke seluruh wilayah kelurahan dengan penambahan kuota pengiriman berkala. Pengelola berencana menambah variasi unit usaha baru — termasuk kedai kuliner dan pusat distribusi produk lokal — untuk meningkatkan volume transaksi harian dan memperkuat daya tarik koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ekspansi layanan ini diharapkan memperbesar perputaran modal usaha seiring bertambahnya basis pelanggan.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dirancang melalui program pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi staf koperasi dan kader muda kelurahan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal bertujuan agar tata kelola koperasi menjadi lebih profesional dan transparan, sehingga pergantian pengurus tidak mengganggu kelangsungan operasional. Pemerintah daerah secara rutin mengevaluasi standar pelayanan untuk menjaga kualitas layanan tetap konsisten.
Penguatan modal usaha mandiri secara bertahap melalui sistem simpanan wajib anggota menjamin kelangsungan finansial koperasi tanpa ketergantungan pada dana hibah pemerintah. Pendaftaran anggota baru secara reguler memperluas basis permodalan sekaligus memperbesar cakupan penerima manfaat. Dengan fondasi kemitraan BUMN yang kuat dan basis keanggotaan yang terus bertumbuh, KDMP Way Urang dirancang untuk beroperasi secara mandiri dalam jangka panjang sebagai instrumen kemandirian ekonomi kelurahan [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
KDMP Way Urang sebagai pusat perbelanjaan terpadu berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Integrasi layanan sembako, perbankan, distribusi gas bersubsidi, dan layanan kesehatan dalam satu lokasi menyentuh dimensi ekonomi, pangan, dan pemerataan akses secara simultan. Berikut pemetaan kontribusi beserta indikator terukurnya.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Penyediaan bahan pokok dengan harga agen BUMN secara langsung meringankan beban pengeluaran rumah tangga prasejahtera. Layanan pesan antar gratis menghilangkan biaya transportasi yang selama ini menggerus pendapatan harian warga miskin. |
Penghematan biaya transportasi belanja warga; harga sembako lebih rendah dibanding harga tengkulak; gas elpiji bersubsidi tersalurkan tepat sasaran via verifikasi KTP |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Akses pasokan pangan pokok dengan harga terjangkau dan layanan pesan antar gratis memastikan keluarga prasejahtera tidak kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Rantai distribusi yang diperpendek menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan di tingkat kelurahan. |
Ketersediaan bahan pangan pokok stabil di gerai koperasi; harga sembako kompetitif berkat pasokan langsung BUMN; jangkauan pengiriman mencakup wilayah kelurahan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kehadiran koperasi terpadu menciptakan lapangan kerja bagi staf operasional, pengemudi pengiriman, dan pengelola agen perbankan. Perputaran uang di tingkat kelurahan meningkat karena transaksi yang sebelumnya mengalir ke luar wilayah kini tertampung dalam ekosistem ekonomi lokal. |
Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai staf koperasi; peningkatan volume transaksi harian; pertumbuhan sirkulasi uang di tingkat kelurahan |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Fasilitas agen perbankan dan ATM di wilayah pedesaan mendekatkan layanan keuangan inklusif kepada warga yang selama ini tidak terjangkau oleh infrastruktur perbankan konvensional. Akses yang setara terhadap barang bersubsidi dan layanan keuangan mempersempit kesenjangan antara warga perkotaan dan pedesaan. |
Tersedianya ATM dan agen perbankan di tingkat kelurahan; akses gas elpiji bersubsidi terjamin bagi warga prasejahtera; tumbuhnya minat menabung di kalangan warga pedesaan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi multipihak antara Pemerintah Kelurahan, Kementerian BUMN, bank nasional, dan masyarakat menunjukkan model kemitraan efektif untuk pembangunan ekonomi desa. Peresmian oleh Presiden sebagai role model nasional memperkuat legitimasi program. |
Kemitraan aktif dengan BUMN pemasok; dukungan kendaraan operasional dari bank nasional; penetapan sebagai role model ekonomi desa oleh pemerintah pusat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model KDMP Way Urang sebagai pusat perbelanjaan terpadu berpotensi untuk direplikasi oleh kelurahan dan desa lain di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan akses serupa terhadap bahan pokok murah dan layanan perbankan. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi: ketersediaan lokasi strategis yang mudah dijangkau warga, kemitraan dengan minimal satu BUMN pemasok untuk menjamin harga agen, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal dan legitimasi kelembagaan, serta ketersediaan kendaraan operasional untuk layanan pesan antar. Estimasi waktu persiapan hingga operasional adalah 3–6 bulan, mencakup pendataan warga, pembangunan kemitraan BUMN, dan penyiapan infrastruktur gerai [3].
Model adaptasi untuk konteks berbeda cukup fleksibel. Desa di wilayah pegunungan dapat memodifikasi layanan pesan antar dengan kendaraan roda dua yang lebih sesuai medan, sementara kelurahan di perkotaan dapat memfokuskan inovasi pada integrasi layanan perbankan digital dan distribusi gas bersubsidi tanpa gerai sembako besar. Kunci adaptasi terletak pada identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat setempat dan pemetaan BUMN mitra yang relevan dengan kebutuhan tersebut.
Pengelola saat ini menyusun modul pedoman praktis yang berisi panduan pendirian koperasi terpadu percontohan. Modul digital ini nantinya dapat diunduh oleh aparatur daerah lain melalui platform pertukaran pengetahuan inovasi. Penyebaran panduan terbuka ini merupakan bagian dari upaya percepatan replikasi agar manfaat model KDMP terpadu dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di berbagai daerah [1].
Daftar Pustaka
[1] Diskominfo Lampung Selatan, “KDMP Way Urang Jadi Pusat Belanja Rakyat di Kalianda, Harga Terjangkau Layanan Antar Gratis,” lampungselatankab.go.id, 7 Ags. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampungselatankab.go.id/web/2025/08/07/
[2] IDN Times Lampung, “Menengok Koperasi Desa Merah Putih Way Urang, Layani Jasa Pesan Antar,” lampung.idntimes.com, 8 Ags. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampung.idntimes.com/news/lampung/menengok-koperasi-desa-merah-putih-way-urang
[3] Diskominfo Lampung Selatan, “Bikin Bangga Lampung! KDMP Way Urang Diresmikan Prabowo, Jadi Role Model Ekonomi Desa,” lampungselatankab.go.id, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://lampungselatankab.go.id/web/2025/07/21/
[4] Redaksi Inovasi, “Layanan Pesan Antar Sembako Koperasi Desa,” inovasi.web.id, 12 Sep. 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/layanan-pesan-antar-sembako-koperasi-desa
[5] Tim Peneliti, “Strategi Scale Up Koperasi Desa Modern Terpadu,” inovasi.web.id, 5 Okt. 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/strategi-scale-up-koperasi-desa
