Ringkasan Inovasi
Desa Karangguli di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengembangkan destinasi wisata bernama Agroekowisata Ursia Guli yang mengintegrasikan konservasi hutan mangrove dengan potensi agrowisata lokal [1]. Inovasi ini digagas oleh Pemerintah Desa Karangguli di bawah kepemimpinan Kepala Desa Frets Selitaniny bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangguli sejak tahun 2019. Dukungan diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi). Sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Desa Karangguli menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi APBN sebesar Rp1,1 miliar, Desa Karangguli berhasil membangun dermaga, jembatan mangrove, restoran, dan jalur ekowisata, serta masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 [5].
Latar Belakang
Desa Karangguli terletak di Pulau Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Wilayah ini merupakan gugusan kepulauan di ujung timur Indonesia yang dikelilingi perairan Laut Arafura dan Laut Banda. Secara geografis, Desa Karangguli hanya dapat dijangkau melalui perjalanan laut menggunakan speedboat dari Kota Dobo dengan durasi sekitar 10–20 menit. Masyarakat desa bermata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani subsisten dengan potensi alam yang melimpah berupa hamparan hutan mangrove, hutan bambu, dan sumber air alami [2]. Sejarah panjang Negeri Karangguli dimulai dari Negeri Loham sebelum masehi, berpindah ke Kampung Marfanua, lalu ke Kampung Lama pada tahun 1973, hingga akhirnya menetap di lokasi sekarang.
Sebagai daerah yang masuk kategori 3T, Desa Karangguli menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses terhadap pasar, dan minimnya lapangan kerja nonpertanian menjadi tantangan utama. Data Kemendes PDTT menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Kepulauan Aru termasuk dalam wilayah tertinggal dengan indeks pembangunan yang rendah. Sebelum program wisata berjalan, Desa Karangguli tidak memiliki satu pun infrastruktur wisata dan tidak tercatat sebagai destinasi wisata di platform nasional manapun. Potensi alam berupa ekosistem mangrove seluas puluhan hektare, bekas pabrik Jepang peninggalan Perang Dunia II, mata air pesisir, serta batu karang penyimpan air tawar belum dikelola sebagai sumber ekonomi alternatif [2].
Momentum perubahan hadir ketika Kemendes PDTT menargetkan pengembangan destinasi wisata di daerah 3T sebagai strategi percepatan pembangunan ekonomi. Pada tahun 2019, Desa Karangguli terpilih sebagai penerima program dengan alokasi APBN sebesar Rp1,1 miliar. Peluang ini menjadi titik balik bagi masyarakat Karangguli yang selama ini hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian skala kecil. Kepala Desa Frets Selitaniny menyatakan, “Sebagai Pemerintah Desa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kemendes PDTT yang telah melihat kami di wilayah Timur Indonesia” [1]. Pernyataan ini mencerminkan betapa masyarakat di wilayah perbatasan mendambakan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan Agroekowisata Ursia Guli lahir dari kesadaran bahwa kekayaan alam Desa Karangguli selama ini hanya dinikmati penduduk lokal tanpa menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Hutan mangrove yang membentang di pesisir desa, hutan bambu yang rimbun, dan sumber air alami di tengah hutan menyimpan daya tarik wisata yang luar biasa. Inspirasi untuk mengemas potensi ini menjadi destinasi wisata terintegrasi muncul dari sinergi kearifan lokal masyarakat dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong desa wisata di daerah 3T.
Agroekowisata Ursia Guli menggabungkan dua komponen utama, yaitu ekowisata mangrove dan agrowisata. Komponen ekowisata menawarkan pengalaman menyusuri jalur jembatan kayu (boardwalk) di tengah hutan mangrove dan berpartisipasi dalam penanaman mangrove sebagai edukasi konservasi. Komponen agrowisata menghadirkan kebun buah lokal, hutan bambu, serta pengalaman menyusuri sungai hingga menemukan sumber Air Batang yang menjadi sumber kehidupan masyarakat [3]. Wisatawan juga dapat mengeksplorasi situs sejarah bekas pabrik Jepang peninggalan Perang Dunia II serta fenomena batu karang penyimpan air tawar.
Kebaruan inovasi terletak pada pendekatan community-based tourism yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pengelolaan wisata. Berbeda dari model wisata konvensional yang dikelola investor luar, seluruh operasional dikelola langsung oleh BUMDes Karangguli. Pendekatan ini memastikan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata mengalir langsung kepada masyarakat desa. Konsep integrasi konservasi mangrove dan agrowisata membedakan destinasi ini dari wisata pantai biasa yang umumnya bersifat konsumtif terhadap lingkungan [2].
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama dimulai pada Oktober 2019 ketika Kemendes PDTT mengucurkan dana tahap awal sebesar 40% dari total alokasi Rp1,1 miliar. Dana ini segera digunakan untuk membangun infrastruktur dasar wisata mangrove berupa dermaga penyeberangan dan jembatan kayu yang melintasi hutan mangrove. Pembangunan dermaga menjadi prioritas utama mengingat akses ke lokasi wisata hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Pemerintah Desa dan BUMDes Karangguli mulai menjalin kerja sama operasional dengan Asidewi untuk pendampingan teknis pengelolaan wisata berbasis komunitas [1].
Tahap kedua berfokus pada pengembangan fasilitas agrowisata menggunakan dana tahap kedua. Fokus utama diarahkan pada konstruksi restoran sebagai pusat kuliner yang menyajikan hidangan khas lokal berbahan baku hasil laut dan pertanian desa. Pada tahap ini, tim menghadapi tantangan dalam menentukan desain jalur wisata yang optimal. Percobaan awal merencanakan jalur trekking hutan yang terlalu panjang dan sulit diakses wisatawan umum, sehingga harus dikoreksi menjadi rute yang lebih pendek namun tetap menyuguhkan seluruh daya tarik utama. Pembelajaran dari koreksi ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi fisik wisatawan dalam merancang jalur ekowisata tropis.
Tahap ketiga merupakan fase penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat pada 17 Oktober 2022 oleh Tim PWK Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim yang dipimpin oleh Nurrohman W., Ph.D., bersama Alhilal Furqon, Ph.D., melakukan participatory mapping menggunakan metode modified rapid participatory rural appraisal. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan potensi desa pada peta buta, dilanjutkan dengan transect walk untuk mengonfirmasi temuan di lapangan [2]. Kegiatan ini menghasilkan pemetaan potensi wisata baru yang sebelumnya luput dari perhatian, yaitu bekas pabrik Jepang, mata air pesisir, dan formasi batu karang unik.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling mendasar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa. Masyarakat Karangguli yang selama ini bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani belum memiliki pengalaman mengelola destinasi wisata. Keterampilan pelayanan wisatawan, manajemen keuangan, dan pemasaran digital merupakan hal baru yang harus dipelajari dari nol. Mitigasi dilakukan melalui pendampingan intensif oleh Asidewi dan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim PWK ITB yang memperkenalkan konsep community-based tourism [2]. Pembentukan unit usaha wisata di bawah BUMDes dengan penanggungjawab khusus, yakni Fredison Akollo untuk wisata mangrove, membantu membangun struktur pengelolaan yang lebih profesional.
Tantangan eksternal utama berasal dari faktor geografis dan keterisolasian wilayah. Lokasi Desa Karangguli yang hanya dapat diakses melalui perjalanan laut dari Kota Dobo membatasi arus kunjungan wisatawan, terutama pada musim gelombang tinggi. Ketersediaan bahan bangunan untuk infrastruktur wisata juga terkendala karena sebagian besar material harus didatangkan dari luar pulau. Pemerintah desa mengatasi kendala akses dengan memfokuskan promosi pada wisatawan regional dan domestik yang tertarik pengalaman wisata alam terpencil. Pembangunan dermaga yang kokoh dirancang untuk mengakomodasi berbagai kondisi cuaca agar akses wisatawan tetap aman.
Studi daya dukung lingkungan menunjukkan bahwa kawasan ekowisata mangrove mampu menampung sekitar 68 wisatawan per hari. Keterbatasan kapasitas ini justru menjadi nilai jual tersendiri sebagai konsep wisata eksklusif dengan jumlah pengunjung terbatas [1]. Pemerintah desa merespons temuan ini dengan merancang sistem reservasi yang mengatur kuota kunjungan harian. Pendekatan ini memastikan kelestarian ekosistem mangrove tetap terjaga sekaligus memberikan pengalaman wisata yang lebih personal dan berkualitas bagi setiap pengunjung.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan pengembangan Agroekowisata Ursia Guli ditopang oleh sinergi multipihak yang saling melengkapi. Kemendes PDTT berperan sebagai penyedia pendanaan utama melalui alokasi APBN yang memungkinkan pembangunan infrastruktur berskala besar. Pemerintah Desa Karangguli di bawah Kepala Desa Frets Selitaniny menjadi motor penggerak di tingkat lokal yang memastikan pelaksanaan program sesuai rencana. BUMDes Karangguli berfungsi sebagai pengelola operasional yang menampung dan mengelola seluruh anggaran wisata secara transparan. Asidewi memberikan pendampingan teknis dalam standarisasi pengelolaan desa wisata, sementara Tim PWK ITB menyumbangkan keahlian dalam pemetaan partisipatif [2].
Modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Karangguli menjadi pengikat partisipasi yang kuat. Masyarakat desa memiliki tradisi menjaga hutan mangrove sebagai pelindung pesisir dari abrasi dan sumber kehidupan bahari. Hubungan emosional dengan alam ini memudahkan penerimaan konsep ekowisata yang menekankan kelestarian lingkungan. Tokoh masyarakat dan pemuka adat turut memberikan legitimasi sosial terhadap program wisata, sehingga seluruh warga merasa memiliki dan bertanggung jawab. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dalam kegiatan participatory mapping yang berjalan partisipatif [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum program wisata berjalan, Desa Karangguli tidak memiliki satu pun infrastruktur wisata dan tidak tercatat sebagai destinasi wisata di platform nasional manapun. Masyarakat sepenuhnya bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan dan petani subsisten tanpa sumber pendapatan alternatif. Potensi alam berupa ekosistem mangrove, hutan bambu, dan situs sejarah hanya dinikmati penduduk lokal tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Investasi APBN sebesar Rp1,1 miliar mengubah kondisi ini secara fundamental [1].
Pascapengembangan, Desa Karangguli kini memiliki infrastruktur wisata lengkap berupa dermaga penyeberangan, jembatan kayu melintasi hutan mangrove, restoran, gazebo, jalur jungle tracking, spot foto, kamar mandi umum, serta fasilitas homestay. Desa Karangguli yang sebelumnya tidak tercatat di platform wisata nasional manapun berhasil masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 [5]. Kawasan ekowisata mangrove memiliki daya dukung 68 wisatawan per hari, dan keberadaan destinasi ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Warga kini bekerja sebagai pemandu wisata, pengemudi speedboat, pengelola homestay, dan pelayan restoran.
Secara kualitatif, dampak paling signifikan terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap potensi desanya. Masyarakat yang sebelumnya memandang hutan mangrove semata sebagai ekosistem alam mulai memahami nilai ekonomi dan edukatif yang terkandung di dalamnya. Kegiatan participatory mapping oleh Tim ITB membuka mata warga tentang potensi tersembunyi seperti bekas pabrik Jepang dan formasi batu karang unik [2]. Kesadaran akan pentingnya konservasi mangrove meningkat karena warga menyadari bahwa kelestarian hutan bakau berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Dampak multiplier yang tidak terduga muncul ketika anak-anak muda desa mulai tertarik terlibat dalam pengelolaan wisata sehingga menekan keinginan untuk merantau ke kota.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama berasal dari APBN melalui Kemendes PDTT dengan total alokasi sebesar Rp1,1 miliar. Dana ini dibagi menjadi dua program utama, yaitu pengembangan wisata mangrove sebesar Rp300 juta dan agrowisata sebesar Rp800 juta. Pencairan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama sebesar 40% untuk pembangunan dermaga, jembatan mangrove, dan infrastruktur dasar. Dana tahap kedua difokuskan untuk pembangunan restoran dan fasilitas pendukung lainnya. Seluruh anggaran disalurkan melalui rekening BUMDes Karangguli dan dikelola langsung di bawah pengawasan Pemerintah Desa [1].
Model bisnis yang dikembangkan bersifat sosial-komersial melalui unit usaha wisata BUMDes. Sumber pendapatan operasional berasal dari tiket masuk kawasan wisata, jasa pemandu wisata, penyewaan speedboat, penginapan homestay, dan penjualan makanan di restoran. Pendapatan dari aktivitas wisata ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa yang dikelola BUMDes. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional harian, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas baru agar destinasi tidak bergantung sepenuhnya pada dana hibah pemerintah pusat.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil adalah mengelola seluruh dana melalui BUMDes sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang membangun kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendampingan oleh Asidewi dan Tim ITB mempercepat transfer pengetahuan tentang standar pengelolaan desa wisata dan pemetaan potensi secara ilmiah. Pendekatan participatory mapping yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi potensi desa membangun rasa kepemilikan terhadap program wisata [2]. Pembagian tanggung jawab pengelolaan ke dalam unit spesifik dengan penanggungjawab masing-masing menciptakan fokus dan akuntabilitas yang jelas.
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa studi daya dukung lingkungan (carrying capacity) seharusnya dilakukan sejak awal perencanaan, bukan setelah infrastruktur terbangun. Desain fasilitas dapat disesuaikan dengan kapasitas optimal ekosistem jika data ini tersedia lebih awal. Program pelatihan kapasitas SDM lokal juga seharusnya disiapkan secara terstruktur sebelum infrastruktur wisata selesai, sehingga masyarakat siap mengelola saat destinasi mulai beroperasi. Strategi pemasaran digital idealnya dimulai bersamaan dengan pembangunan fisik untuk menjangkau calon wisatawan lebih luas, mengingat keterbatasan akses geografis destinasi.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup empat hal pokok. Pertama, identifikasi potensi alam unggulan desa secara partisipatif bersama seluruh elemen masyarakat karena warga lokal paling memahami kekayaan alam di wilayahnya. Kedua, pastikan pengelolaan wisata dilakukan melalui BUMDes agar manfaat ekonomi tetap mengalir kepada masyarakat desa secara transparan. Ketiga, jalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pendampingan ilmiah dalam pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan berkelanjutan. Keempat, integrasikan aspek konservasi lingkungan ke dalam setiap aktivitas wisata agar destinasi tetap lestari dalam jangka panjang [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Agroekowisata Ursia Guli dirancang melalui integrasi pengelolaan wisata ke dalam struktur kelembagaan desa yang permanen. BUMDes Karangguli sebagai pengelola utama memiliki badan hukum yang tidak bergantung pada periode jabatan kepala desa. Standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan wisata, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan wisatawan didokumentasikan secara tertulis. Pendampingan berkala dari Asidewi direncanakan untuk memastikan standar pengelolaan tetap terjaga sesuai dengan praktik terbaik desa wisata nasional.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dilakukan melalui pelibatan pemuda desa dalam pengelolaan wisata sejak awal. Generasi muda Karangguli dilatih untuk mengisi posisi strategis dalam unit usaha wisata BUMDes, mulai dari pemandu wisata, pengelola keuangan, hingga pemasaran digital. Pendekatan ini memastikan bahwa pergantian kepala desa atau penanggungjawab unit usaha tidak mengganggu keberlangsungan operasional. Kaderisasi berlapis juga dilakukan melalui program magang internal di mana anggota BUMDes berpengalaman membimbing anggota baru secara langsung.
Strategi pendapatan mandiri dikembangkan melalui diversifikasi sumber pendapatan wisata. Selain tiket masuk dan jasa pemandu, BUMDes mengembangkan produk oleh-oleh khas lokal, paket wisata tematik, serta program volunteering penanaman mangrove yang menyasar wisatawan mancanegara dan kelompok korporasi. Kolaborasi dengan operator wisata regional dibangun untuk memasukkan Agroekowisata Ursia Guli ke dalam paket tur Kepulauan Aru. Strategi ini memastikan arus kunjungan meningkat secara stabil tanpa bergantung pada promosi mandiri.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Agroekowisata Ursia Guli memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Agroekowisata Ursia Guli membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat Desa Karangguli yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian subsisten. Lapangan kerja di sektor wisata, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, pengemudi speedboat, dan staf restoran, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghidupan. | Tercipta lapangan kerja baru di sektor wisata; diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga dari 1 menjadi minimal 2 sektor |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan di desa. Pengelolaan melalui BUMDes memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan distribusi manfaat yang merata kepada seluruh warga desa. | Investasi infrastruktur wisata sebesar Rp1,1 miliar; Desa Karangguli masuk 500 Besar ADWI 2023; daya dukung wisata 68 pengunjung per hari |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Sebagai daerah 3T, pengembangan wisata di Desa Karangguli merupakan upaya nyata mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Investasi APBN di daerah terpencil ini menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan yang menjangkau hingga pulau-pulau terluar. | Alokasi APBN Rp1,1 miliar untuk desa di daerah 3T; terbukanya akses ekonomi baru bagi masyarakat kepulauan terpencil |
| SDGs 14: Ekosistem Lautan | Konsep ekowisata mangrove secara langsung mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Hutan mangrove yang menjadi daya tarik utama wisata dikelola secara berkelanjutan, dan program penanaman mangrove oleh wisatawan memperluas kawasan konservasi. Pendekatan ini mengubah paradigma masyarakat dari eksploitasi menjadi pelestarian sumber daya pesisir. | Kawasan mangrove terkonservasi sebagai destinasi ekowisata; program penanaman mangrove berjalan rutin oleh wisatawan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Kolaborasi multipihak antara Kemendes PDTT, Pemerintah Desa Karangguli, BUMDes, Asidewi, Tim PWK ITB, dan masyarakat lokal menunjukkan model kemitraan yang efektif untuk pembangunan desa. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, akademisi, asosiasi profesi, dan masyarakat menjadi fondasi keberhasilan program. | 5 pemangku kepentingan aktif terlibat (Kemendes PDTT, Pemdes, BUMDes, Asidewi, ITB); kerja sama akademisi-desa terjalin melalui kegiatan pengabdian masyarakat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Agroekowisata Ursia Guli memiliki potensi untuk direplikasi di desa-desa pesisir lain di Kabupaten Kepulauan Aru maupun kabupaten kepulauan lainnya di Indonesia Timur yang memiliki ekosistem mangrove. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi ketersediaan ekosistem mangrove atau hutan pesisir yang masih terjaga minimal 5 hektare dan keberadaan BUMDes yang aktif. Aksesibilitas dari kota kabupaten atau pusat aktivitas wisata terdekat maksimal 1 jam perjalanan juga menjadi syarat penting. Desa yang hendak mereplikasi perlu memiliki minimal 10 warga yang bersedia dilatih sebagai pengelola dan pemandu wisata, serta dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
Estimasi biaya replikasi berkisar Rp500 juta–Rp1 miliar per desa, tergantung pada kondisi infrastruktur eksisting dan skala pengembangan. Rincian per komponen meliputi dermaga dan jalur boardwalk (Rp200–400 juta), fasilitas pendukung (Rp100–200 juta), restoran atau warung kuliner (Rp100–250 juta), serta pelatihan SDM dan pendampingan teknis (Rp50–100 juta). Durasi pengembangan dari perencanaan hingga destinasi siap beroperasi diperkirakan 12–18 bulan. Model adaptasi memungkinkan desa menyesuaikan komponen wisata dengan potensi alam masing-masing, misalnya desa berterumbu karang dapat mengembangkan snorkeling sebagai pengganti jalur trekking hutan.
Strategi scale up dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan desa wisata pesisir se-Kabupaten Kepulauan Aru yang saling terhubung dalam satu paket wisata kepulauan. Digitalisasi promosi melalui platform media sosial dan situs web pariwisata daerah akan memperluas jangkauan pemasaran [3]. Integrasi destinasi ke dalam program wisata bahari nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi strategi mempercepat peningkatan kunjungan. Pengembangan konten wisata virtual melalui video dokumenter dan tur virtual 360 derajat dapat memperkenalkan keindahan Agroekowisata Ursia Guli kepada audiens global.
Daftar Pustaka
[1] Tribun Maluku, “Kemendes PDTT Sulap Hutan Mangrove Desa Karangguli Jadi Objek Wisata,” tribun-maluku.com, 21 Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://tribun-maluku.com
[2] A. Permana, “Participatory Mapping, Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Karangguli dalam Mengidentifikasi Potensi Pariwisata Desa,” itb.ac.id, 24 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://itb.ac.id
[3] Pemerintah Desa Karangguli, “Desa Wisata Karangguli — Agroekowisata Ursia Guli,” desakarangguli.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://desakarangguli.id
[4] Warta Maluku, “Melalui Kemendes PDTT, Karangguli Kelak Jadi Desa Wisata,” wartamaluku.com, Okt. 2019. [Online]. Tersedia: https://wartamaluku.com
[5] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Profil Desa Wisata Karangguli — Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023,” jadesta.kemenparekraf.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://jadesta.kemenparekraf.go.id
[6] Pemerintah Provinsi Maluku, “Ekowisata Mangrove Desa Karangguli, Destinasi Wisata Alam di Kepulauan Aru,” malukuprov.go.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://malukuprov.go.id
[7] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Program Pengembangan Desa Wisata di Daerah 3T,” kemendesa.go.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://kemendesa.go.id