oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, menghadirkan inovasi agro-industri berbasis potensi lokal yang lahir dari inisiatif Karang Taruna kampung: mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) “Bangun Ansanyar” pada 21 Juli 2016 dan membangun pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka yang diresmikan pada 27 Februari 2020 [1]. Inovasi ini mengintegrasikan budidaya singkong di lahan tidur milik warga dengan fasilitas pengolahan kampung, sebuah langkah yang digagas murni oleh pemuda kampung bersama Pemerintah Kampung Udapi Hilir [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mengubah lahan-lahan kosong yang tidak produktif menjadi aset ekonomi aktif kampung, sekaligus memotong ketergantungan warga pada sektor perkebunan sawit yang pernah terpuruk akibat pergantian kepemilikan dan serangan hama pada 2005 [1]. Dampak utamanya terlihat pada berdirinya fasilitas pengolahan pangan pertama milik kampung transmigran ini, capaian yang turut mengantarkan Udapi Hilir memperoleh dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT sebagai kampung dengan Indeks Pembangunan Desa terbaik di Papua Barat [2].
Latar Belakang
Kampung Udapi Hilir adalah kampung transmigran yang berdiri sejak penempatan pertama pada 1982, sebuah komunitas yang tumbuh dari nol di tanah Papua Barat dan membangun kehidupan ekonominya secara bertahap melalui usaha pertanian tanaman kebun dan sayuran [1]. Kehidupan ekonomi warga sempat menjanjikan pada dekade 1990-an saat masuknya industri perkebunan sawit PTPN dan pembiayaan Asian Development Bank pada 1996 membawa geliat ekonomi ke kawasan Prafi. Namun pada 2005, pelepasan aset PTPN kepada perusahaan lain dan serangan hama penggerek yang masif menghantam produksi perkebunan secara bersamaan, membuat perekonomian warga kampung terpuruk ke titik paling berat sejak era transmigran pertama [1].
Di tengah keterpurukan pasca-2005 itu, satu aset besar kampung tetap diam dan terabaikan: hamparan lahan kosong yang belum digarap secara optimal oleh warga. Tanah di kawasan Prafi, Manokwari, memiliki kondisi agroklimat yang mendukung budidaya singkong, komoditas yang adaptif, tidak membutuhkan input produksi mahal, dan memiliki rantai nilai industri yang panjang mulai dari pakan ternak hingga tepung tapioka. Namun tanpa infrastruktur pengolahan yang memadai, singkong yang ditanam warga hanya terjual sebagai komoditas mentah dengan harga yang dikendalikan pedagang luar [4].
Kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi adalah hadirnya fasilitas pengolahan lokal yang mampu mengangkat nilai jual singkong dari komoditas curah menjadi produk bernilai tambah. Tanpa pabrik, sebesar apapun produksi singkong warga, keuntungan terbesar tetap akan dinikmati pedagang dan industri pengolah di luar kampung. Kesadaran inilah yang mendorong para pemuda Karang Taruna mengambil inisiatif mengorganisir gagasan pendirian pabrik tepung tapioka sebagai solusi atas masalah ekonomi kampung yang sudah berlangsung selama satu dekade [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Kampung Udapi Hilir adalah membangun rantai nilai singkong yang menghubungkan lahan tidur yang dibudidayakan warga dengan fasilitas pengolahan kampung dalam satu ekosistem ekonomi yang dikelola BUMKam “Bangun Ansanyar” [1]. BUMKam berfungsi sebagai poros kelembagaan yang mengorganisir petani singkong, mengelola operasional pabrik, dan berupaya memastikan ketersediaan bahan baku yang kontinu. Secara fisik, pabrik berukuran 15×12 meter ini dilengkapi bak penampung air perasan singkong, ruang oven pengering, ruang pengemasan, kamar karyawan, dan ruang pencucian, mengikuti alur produksi pengolahan tapioka skala kecil-menengah [1].
Inovasi teknis yang menonjol adalah keberhasilan pemuda Karang Taruna memodifikasi sendiri sebagian mesin parut singkong dengan memanfaatkan komponen mesin pencetak batako yang sudah dimiliki kampung, sebuah kreativitas rekayasa lokal yang menghemat biaya investasi [1]. Menurut Direktur BUMKam saat peresmian, Sukatno, sebagian besar peralatan pabrik memang dirakit dari bahan dan mesin bekas yang tersedia di kampung, dengan target kapasitas olah hingga 2 ton singkong segar per jam begitu seluruh lini produksi lengkap [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses lahirnya inovasi ini dimulai dari forum diskusi berkala Karang Taruna kampung yang perlahan berubah menjadi ruang perencanaan ekonomi kampung, diperkuat oleh pendampingan program KKN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari yang membantu pemuda memetakan potensi ekonomi kampung secara lebih terstruktur [1]. Puncaknya terjadi pada Musyawarah Kampung 2016, ketika Karang Taruna membawa gagasan pendirian BUMKam ke hadapan warga dan Pemerintah Kampung; pada 21 Juli 2016, BUMKam “Bangun Ansanyar” resmi berdiri [1].
Pendanaan pembangunan pabrik dilakukan bertahap melalui Dana Desa: Rp50 juta pada 2016 dan Rp50 juta pada 2017 disisihkan sebagai tabungan pembangunan, ditambah Rp100 juta pada 2018 sehingga konstruksi fisik pabrik baru dapat dimulai pada Februari 2018. Pada 2019, kampung menambahkan Rp90 juta dari Dana Desa serta menerima Rp150 juta dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT atas capaian Udapi Hilir sebagai kampung dengan Indeks Pembangunan Desa terbaik di Papua Barat, sebelum pabrik akhirnya diresmikan pada 27 Februari 2020 [2].
Uji coba produksi pertama yang dilakukan bertepatan dengan peresmian menjadi pembelajaran paling berharga sekaligus koreksi penting bagi pengelola: dari satu ton singkong segar yang diolah, pabrik baru menghasilkan sekitar 250 kilogram produk olahan, dan hasil tersebut ternyata belum berupa tepung tapioka yang benar-benar halus dan siap jual. Direktur Sukatno mengakui secara terbuka bahwa BUMKam masih memerlukan mesin penggiling tambahan dan gudang penyimpanan agar produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi, sebuah koreksi rencana yang mengajarkan bahwa peresmian sebuah pabrik tidak selalu berarti rantai produksinya sudah lengkap [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar yang terungkap tepat pada momentum peresmian adalah belum lengkapnya rantai pengolahan pabrik: ketiadaan mesin penggiling akhir dan gudang penyimpanan membuat hasil olahan awal masih berupa produk setengah jadi yang dijual ke industri rumahan kerupuk dan kacang seharga Rp12.000 per kilogram, bukan tepung tapioka premium dengan harga jual lebih tinggi [2]. Mitigasi yang ditempuh pengelola adalah menjadikan pengadaan mesin penggiling dan gudang sebagai prioritas investasi lanjutan, sembari tetap menjual produk setengah jadi ke pasar industri rumahan agar arus kas pabrik tetap berjalan selama masa transisi [2].
Tantangan lain adalah menjamin kontinuitas pasokan bahan baku singkong dari petani kampung dalam jumlah dan kualitas yang konsisten, mengingat budidaya harus dikoordinasikan agar panen antarpetani tidak terjadi bersamaan atau justru terlalu jarang [3]. Tantangan teknis dan manajerial turut muncul dari terbatasnya tenaga terampil kampung yang mampu mengoperasikan dan merawat mesin pengolahan secara profesional. Kedua kendala ini dimitigasi melalui rencana penyusunan jadwal tanam bersama antarpetani anggota BUMKam serta pelatihan operator mesin lokal agar kampung tidak bergantung pada tenaga ahli dari luar setiap kali terjadi kerusakan [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah inisiatif bottom-up yang autentik dari Karang Taruna, bukan program yang diperintahkan dari atas ke bawah, melainkan kehendak kolektif anak muda kampung yang memahami langsung kondisi ekonomi desanya pasca-2005 [1]. Penelitian tentang pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal mengonfirmasi bahwa inovasi yang lahir dari musyawarah partisipatif dengan keterlibatan aktif masyarakat memiliki tingkat keberlangsungan yang lebih tinggi dibanding inovasi yang diimpor dari luar konteks komunitas [3].
Faktor kedua adalah kedisiplinan Pemerintah Kampung mengalokasikan Dana Desa secara bertahap dan konsisten selama empat tahun berturut-turut (2016-2019) alih-alih memaksakan pembangunan sekaligus tanpa dana yang memadai, sehingga pengeluaran tetap terkendali meski pembangunan menjadi lebih panjang [2]. Pengakuan Kementerian Desa PDTT melalui dana apresiasi Indeks Pembangunan Desa terbaik Papua Barat pada 2019 turut menjadi validasi eksternal yang memperkuat kepercayaan diri kampung untuk menuntaskan pembangunan pabrik hingga tahap peresmian [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling terukur dari inovasi ini adalah berdirinya fasilitas pengolahan singkong pertama milik Kampung Udapi Hilir setelah proses pendanaan bertahap sejak 2016, dari kondisi awal lahan tidur yang sama sekali tidak menghasilkan pendapatan menjadi kawasan budidaya yang memasok bahan baku pabrik [1]. Setiap pohon singkong menghasilkan rata-rata 5 kilogram umbi, dan dalam satu hektare dengan jarak tanam 2×2 meter petani dapat menanam 2.200-2.300 pohon; pada panen raya, satu hektare menghasilkan sekitar 11,2 ton singkong segar yang bila dijual seharga Rp70.000 per karung berisi sekitar 65 kilogram dapat menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp12 juta per hektare per siklus panen [1].
Secara sosial, inovasi ini membuktikan bahwa kampung transmigran di pedalaman Papua Barat mampu membangun fasilitas pengolahan pangan lokal melalui inisiatif anak mudanya sendiri, meski capaian tersebut masih berupa produk setengah jadi pada tahun pertama operasional [2]. Keberadaan pabrik menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi warga kampung sebagai penanam bahan baku, pengelola pabrik, dan mitra industri rumahan pembeli produk olahan, sebuah pergeseran dari sekadar penjual singkong mentah menjadi bagian dari rantai pengolahan [2].
Dampak jangka panjang yang paling strategis adalah mulai terputusnya ketergantungan ekonomi kampung pada satu sektor tunggal, yakni perkebunan sawit yang terbukti rentan terhadap perubahan kepemilikan korporat dan serangan hama yang tidak dapat dikendalikan petani. Dengan membangun kapasitas pengolahan singkong sendiri secara bertahap, warga Udapi Hilir berupaya mengendalikan rantai nilai dari hulu ke hilir, meski penguatan penuh rantai tersebut masih memerlukan penyelesaian tahap penggilingan akhir yang menjadi agenda lanjutan pengelola [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Seluruh pembangunan pabrik tapioka Udapi Hilir dibiayai dari Dana Desa yang dialokasikan bertahap: Rp50 juta (2016), Rp50 juta (2017), Rp100 juta (2018), dan Rp90 juta (2019), ditambah Rp150 juta dana apresiasi dari Kementerian Desa PDTT atas prestasi Indeks Pembangunan Desa terbaik Papua Barat, sehingga total dukungan yang terdokumentasi secara independen mencapai sekitar Rp440 juta sepanjang 2016-2019 [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak mengonfirmasi adanya sumber pembiayaan tambahan di luar Dana Desa dan dana apresiasi kementerian tersebut pada tahap pembangunan awal ini.
Model pendapatan BUMKam saat ini bertumpu pada penjualan produk olahan singkong setengah jadi kepada industri rumahan kerupuk dan kacang seharga Rp12.000 per kilogram. Begitu mesin penggiling tambahan tersedia, pengelola memproyeksikan produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi dan dijual sekitar Rp14.000 per kilogram, masih di bawah harga tepung tapioka komersial umum sebesar Rp16.000 per kilogram, sebuah strategi harga bersaing yang dirancang untuk merebut pasar dari pemasok luar kampung [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah mendanai pembangunan pabrik secara bertahap melalui Dana Desa selama empat tahun berturut-turut alih-alih menunda proyek sampai tersedia dana besar sekaligus, sehingga kampung tetap bisa membangun kapasitas riil tanpa terjebak utang di luar kemampuan. Keterlibatan pendampingan akademis dari KKN STIH Manokwari sejak tahap perencanaan juga terbukti membantu pemuda menyusun gagasan secara lebih terstruktur.
Jika memulai dari awal, hal yang idealnya dilakukan berbeda adalah menuntaskan pengadaan mesin penggiling dan gudang penyimpanan sebelum peresmian publik, agar pabrik tidak memulai debutnya dengan produk yang masih setengah jadi. Bagi desa lain yang ingin menerapkan model serupa, saran praktisnya adalah memastikan seluruh mata rantai produksi, dari bahan baku hingga produk akhir, benar-benar siap sebelum mengumumkan pabrik beroperasi penuh, serta menghitung secara realistis skema pendanaan bertahap yang sesuai kemampuan Dana Desa tanpa bergantung pada janji pembiayaan eksternal yang belum pasti.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan pabrik tapioka Udapi Hilir bertumpu pada dua pilar: penuntasan rantai produksi melalui pengadaan mesin penggiling dan gudang, serta jaminan pasokan bahan baku dari petani anggota. Untuk pilar pertama, BUMKam perlu mengalokasikan sisa pendapatan penjualan produk setengah jadi maupun Dana Desa tahun berjalan untuk melengkapi peralatan yang masih kurang, sehingga produk dapat naik kelas menjadi tepung tapioka jadi [2].
Untuk pilar kedua, BUMKam perlu membangun sistem kontrak tanam atau penjadwalan panen bersama antara pabrik dan petani anggota, sebuah skema yang memberi kepastian harga beli kepada petani sekaligus kepastian pasokan kepada pabrik. Ke depan, penjajakan kemitraan dengan lembaga keuangan atau program pembinaan UMKM milik pemerintah dapat menjadi jalan untuk mempercepat pengadaan mesin penggiling tanpa membebani Dana Desa secara berlebihan, meski hingga dokumentasi ini ditulis kemitraan semacam itu belum terkonfirmasi terjadi [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pabrik pengolahan singkong BUMKam Udapi Hilir berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, menjadikannya model pembangunan ekonomi pedesaan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan terpencil timur Indonesia.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pabrik memberikan pasar bagi singkong yang ditanam warga di lahan tidur, memotong ketergantungan petani pada pedagang perantara yang selama ini mendikte harga beli komoditas mentah. |
Potensi pendapatan kotor sekitar Rp12 juta per hektare per siklus panen bagi petani singkong anggota BUMKam. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Produksi olahan singkong lokal meningkatkan ketersediaan bahan pangan substitusi bagi masyarakat Papua Barat dan memperkuat diversifikasi komoditas pertanian kampung sepanjang tahun. |
Aktivasi lahan tidur seluas ratusan hektare untuk budidaya singkong sebagai komoditas pangan alternatif. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pabrik BUMKam membuka aktivitas ekonomi baru bagi warga kampung transmigran yang ekonominya sempat terpuruk akibat pelepasan aset PTPN dan serangan hama pada 2005. |
Penjualan produk olahan singkong setengah jadi seharga Rp12.000/kg kepada industri rumahan sejak peresmian pabrik pada 2020. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan pabrik pengolahan singkong di kampung transmigran terpencil Papua Barat, termasuk modifikasi mandiri mesin parut dari komponen mesin batako, menunjukkan kapasitas inovasi teknologi adaptif lokal. |
Fasilitas pabrik seluas 15×12 meter berdiri dan beroperasi sejak diresmikan 27 Februari 2020, dengan rencana penambahan mesin penggiling akhir. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi BUMKam Udapi Hilir relevan untuk direplikasi di kampung-kampung transmigran lain di Papua Barat, Papua, dan kawasan timur Indonesia yang memiliki lahan subur belum optimal serta populasi petani yang butuh kepastian pasar komoditas [3]. Kunci replikasinya terletak pada tiga komponen: forum diskusi pemuda sebagai inkubator gagasan, pendampingan akademis untuk menyusun rencana bisnis yang realistis, dan pendanaan bertahap melalui Dana Desa yang tidak memaksakan pembangunan sekaligus melampaui kemampuan anggaran kampung [5].
Strategi scale up Udapi Hilir sendiri mengarah pada penuntasan lini produksi menjadi tepung tapioka jadi melalui pengadaan mesin penggiling dan gudang, diikuti diversifikasi produk turunan singkong seperti keripik atau pati termodifikasi yang bernilai jual lebih tinggi, serta perluasan jaringan distribusi ke pasar-pasar kota di Papua Barat begitu kapasitas produksi penuh tercapai [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00556: Olah Potensi Singkong, Kampung Udapi Hilir Dirikan Pabrik Tepung Tapioka,” inovasi.web.id. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/id-00556/
[2] Papua Kini, “Bumdes Bangun Ansanyar Sukses Bangun Pabrik Tepung Tapioka,” papuakini.co, 27 Feb. 2020. [Online]. Available: https://papuakini.co/2020/02/27/bumdes-bangun-ansanyar-sukses-bangun-pabrik-tepung-tapioka/
[3] H. Prabowo dan A. Wahyudin, “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, vol. 5, no. 2, 2019. [Online]. Available: https://journal.trunojoyo.ac.id/bep
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, “Statistik Daerah Distrik Prafi 2022,” manokwarikab.bps.go.id, 2022. [Online]. Available: https://manokwarikab.bps.go.id
[5] Kementerian Desa PDTT, “Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa,” kemendesa.go.id, 2015. [Online]. Available: https://kemendesa.go.id
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Sebamban Lama di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengembangkan model bisnis yang cerdas: alih-alih bersaing langsung dengan perusahaan tambang batu bara yang membutuhkan modal raksasa, desa mendirikan BUMDesa sebagai manajer kolektif yang menegosiasikan kontrak jasa angkutan batu bara dengan pihak ketiga dan membuka pintu bagi warga untuk menyertakan kendaraan angkutannya ke dalam armada bersama [1]. Sebamban Lama menjadi bagian dari konsorsium lima desa, bersama Sebamban Baru, Trimartani, Mangkalapi, dan Bunati, yang membentuk badan usaha bersama CV Panca Bina Benua (PBB) untuk mengelola 34 unit truk angkutan sepuluh roda berkapasitas 20-30 ton bagi PT Tunas Inti Abadi (TIA) sejak 2014, mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah memberikan akses ekonomi yang adil kepada masyarakat desa atas aktivitas pertambangan batu bara yang berlangsung di wilayah mereka. Dampak utamanya terlihat pada pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan bagi setiap desa anggota konsorsium, bertumbuhnya Pendapatan Asli Desa (PADes), serta terbentuknya kelembagaan BUMDesa yang cukup kuat untuk bernegosiasi dan bermitra setara dengan perusahaan tambang berskala besar [2].
Latar Belakang
Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Selatan, dan Desa Sebamban Lama di Kecamatan Sungai Loban berada di kawasan yang kaya deposit mineral [4]. Namun seperti yang terjadi di banyak desa tambang di Indonesia, kekayaan alam yang tersemat di bawah tanah desa tidak otomatis berarti kesejahteraan bagi warga yang tinggal di atasnya, karena kegiatan pertambangan selama ini dikelola perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang mendatangkan modal, alat, dan sistem manajemen dari luar desa [1].
Hambatan masuk bagi warga ke sektor pertambangan bukan sekadar soal modal yang besar. Pertambangan batu bara adalah industri yang sangat terregulasi, membutuhkan izin khusus, teknologi berat, dan sistem manajemen yang kompleks, semua prasyarat yang secara praktis menutup pintu bagi individu maupun komunitas desa untuk terlibat langsung [2].
Titik balik datang ketika PT Tunas Inti Abadi, anak usaha ABM Investama yang dikenal aktif memberdayakan desa-desa di sekitar lokasi tambangnya, menginisiasi kebijakan melibatkan masyarakat sekitar tambang sebagai mitra pengangkutan batu bara dari lokasi penambangan ke pelabuhan, alih-alih hanya menggunakan armada perusahaan jasa angkutan dari luar daerah [3], [5]. Jasa angkutan adalah segmen rantai operasional tambang yang tidak membutuhkan izin pertambangan khusus dan bisa dimasuki warga desa yang memiliki kendaraan angkutan berat, sehingga jika diorganisasikan secara kolektif melalui BUMDesa, desa dapat memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk bernegosiasi kontrak jasa yang layak [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah model bisnis agregasi armada angkutan warga di bawah manajemen BUMDesa, skema yang memposisikan BUMDes sebagai perantara formal antara pemilik kendaraan angkutan individual dengan pihak ketiga (perusahaan pertambangan) yang membutuhkan layanan angkutan dalam volume dan kualitas tertentu [1]. Lima desa, termasuk Sebamban Lama, mengonsolidasikan kepemilikan dan pengelolaan armada ke dalam satu badan usaha bersama, CV Panca Bina Benua, yang mengoperasikan 34 unit truk sepuluh roda berkapasitas 20-30 ton secara profesional dan berizin lengkap, mencakup Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), izin usaha, izin operasional, serta jaminan BPJS bagi 118 tenaga kerjanya [2].
Cara kerja inovasi ini bertumpu pada dokumen kelembagaan yang disusun seksama: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa yang mengatur ketentuan keikutsertaan pemilik kendaraan, standar layanan angkutan, dan formula pembagian keuntungan antara pemilik kendaraan, BUMDes, dan desa, serta peraturan kerja sama yang disusun dalam Musyawarah Desa untuk mengatur hubungan hukum dengan perusahaan pertambangan sebagai pihak ketiga [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dari negosiasi antara pemerintah desa dengan PT Tunas Inti Abadi yang beroperasi di wilayah desa. Negosiasi ini bukan perkara mudah, karena perusahaan tambang memiliki tim legal dan pengalaman kontrak yang panjang dibanding pemerintah desa yang baru pertama kali berhadapan dengan dunia bisnis pertambangan. Namun argumen bahwa kerja sama jasa angkutan dengan warga lokal juga menguntungkan perusahaan karena mengurangi resistensi sosial akhirnya membuka pintu negosiasi yang produktif, dan sejak 2014 kerja sama ini berjalan melalui konsorsium lima desa [2].
Setelah kesepakatan prinsip dengan perusahaan tercapai, Musyawarah Desa digelar untuk menyusun peraturan kerja sama dan AD/ART BUMDes yang menjadi landasan hukum skema bisnis. Warga desa, termasuk para pemilik kendaraan angkutan yang berminat bergabung, dilibatkan dalam merancang ketentuan yang mengatur standar kendaraan, mekanisme alokasi rute, dan formula pembagian keuntungan [6].
Setelah armada terhimpun dalam konsorsium CV Panca Bina Benua, dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan, administrasi kontrak, dan pengoperasian armada, bekal yang dibutuhkan agar BUMDes bisa mengelola bisnis jasa angkutan secara efektif dan akuntabel. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis spesifik yang dikoreksi selama proses ini; tantangan yang lebih menonjol justru bersifat kelembagaan, yakni membangun kapasitas manajerial desa dari titik nol menjadi mitra bisnis yang setara dengan perusahaan tambang [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan kelembagaan terbesar yang dihadapi BUMDes Sebamban Lama adalah keterbatasan kapasitas SDM pengelola dalam menangani kompleksitas manajemen bisnis jasa angkutan berskala besar yang melibatkan puluhan unit kendaraan, kontrak dengan perusahaan tambang, dan administrasi pembagian keuntungan kepada banyak anggota secara bersamaan [1]. Kendala ini dimitigasi melalui peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan dan administrasi kontrak, serta pendampingan dari mitra perusahaan tambang untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya.
Tantangan kedua yang bersifat struktural adalah ketergantungan model bisnis pada satu sektor, pertambangan batu bara, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan kebijakan lingkungan hidup [2]. Jika harga batu bara turun drastis dan perusahaan tambang memangkas operasional, volume angkutan yang dikelola konsorsium akan ikut menyusut. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui diversifikasi usaha BUMDes ke bidang-bidang yang tidak bergantung pada pertambangan, kebutuhan strategis jangka panjang yang disadari pengelola sendiri.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah pemilihan segmen bisnis yang tepat dalam rantai nilai industri pertambangan. Jasa angkutan adalah segmen yang secara teknis dapat dimasuki warga desa karena tidak membutuhkan izin usaha pertambangan khusus, menggunakan aset yang sudah dimiliki sebagian warga, dan menghasilkan arus kas yang lebih terprediksi dibanding bisnis pertambangan hulu [2].
Faktor kedua adalah fungsi BUMDes sebagai agregator yang memberi kekuatan kolektif kepada warga yang secara individual tidak memiliki posisi tawar. Konsorsium lima desa yang merepresentasikan 34 unit armada dengan standar layanan terjamin dan landasan hukum yang kuat, lengkap dengan IUJP dan sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP), menjadi mitra yang layak dipertimbangkan perusahaan tambang [2], [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi langsung yang paling terukur adalah pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan yang mengalir ke masing-masing dari lima desa anggota konsorsium CV Panca Bina Benua, termasuk Sebamban Lama, sejak kerja sama ini berjalan sejak 2014 [2]. Setiap pemilik kendaraan menerima bagian keuntungan sesuai formula yang disepakati dalam AD/ART BUMDes, sementara BUMDes menyisihkan sebagian pendapatan sebagai Pendapatan Asli Desa.
Dampak kelembagaan yang sama pentingnya adalah terbentuknya kapasitas negosiasi dan manajemen bisnis di tingkat desa yang sebelumnya tidak ada. Pemerintah Desa Sebamban Lama kini memiliki pengalaman konkret dalam bernegosiasi dengan perusahaan swasta berskala besar, menyusun dokumen kontrak dan AD/ART yang sah secara hukum [1]. CV Panca Bina Benua sendiri mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja dan telah memenuhi standar perizinan lengkap termasuk IUJP dan jaminan BPJS bagi karyawannya, menunjukkan tata kelola yang relatif tertata dibanding usaha jasa angkutan informal pada umumnya [2].
Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah berkurangnya potensi konflik antara masyarakat desa dengan perusahaan pertambangan. Ketika warga memiliki bagian dalam rantai ekonomi tambang melalui BUMDes, mereka memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan operasional pertambangan yang berjalan tertib [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran modal awal yang dialokasikan Pemerintah Desa Sebamban Lama untuk mendirikan unit usaha jasa angkutan BUMDesa secara spesifik; modal utama yang dikonsolidasikan justru berupa kendaraan angkutan milik warga yang disertakan ke dalam armada bersama [1]. Konsorsium CV Panca Bina Benua yang menaungi lima desa turut menjadi kendaraan hukum bersama yang mengurangi kebutuhan modal investasi baru dari nol.
Model pendapatan bertumpu pada kontrak jasa angkutan batu bara 24 jam dari lokasi tambang ke pelabuhan bagi PT Tunas Inti Abadi, menghasilkan pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan bagi setiap desa anggota konsorsium. Pendapatan ini dibagi antara pemilik kendaraan sesuai formula AD/ART, biaya operasional armada, dan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa masing-masing desa anggota [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan bergabung dalam konsorsium lintas desa, alih-alih setiap desa bernegosiasi sendiri-sendiri dengan perusahaan tambang, terbukti memberi posisi tawar yang jauh lebih kuat karena skala armada gabungan lebih diperhitungkan perusahaan dibanding armada satu desa saja [2]. Melengkapi izin usaha secara resmi (IUJP, BPJS, SMKP) sejak awal juga terbukti menjadi kunci kepercayaan perusahaan tambang terhadap kapasitas profesional konsorsium desa.
Jika memulai dari awal, penguatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes dalam akuntansi dan manajemen kontrak idealnya disiapkan sebelum armada terhimpun dalam skala besar, bukan menyusul kemudian. Desa lain yang memiliki potensi serupa disarankan menjajaki kemungkinan konsorsium dengan desa tetangga yang menghadapi perusahaan tambang yang sama, memastikan kelengkapan izin usaha jasa pertambangan sejak awal, dan tidak bergantung pada satu mitra perusahaan tambang tunggal dalam jangka panjang.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan jangka pendek dijaga melalui penegakan AD/ART BUMDes dan standar operasional yang mengatur standar kendaraan, jadwal perawatan armada, dan mekanisme evaluasi kinerja pengelola secara periodik [6]. Dana yang disisihkan dari keuntungan jasa angkutan digunakan membiayai peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pengelola BUMDes, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan administrasi kontrak.
Strategi keberlanjutan jangka panjang bertumpu pada diversifikasi usaha BUMDes ke bidang-bidang yang memanfaatkan kemampuan manajerial dan jaringan bisnis yang sudah dibangun, tetapi tidak bergantung sepenuhnya pada pertambangan batu bara, misalnya usaha bengkel dan perawatan kendaraan yang memanfaatkan armada yang sudah ada [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi kerja sama jasa angkutan BUMDes Sebamban Lama berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pemilik kendaraan angkutan yang bergabung ke armada BUMDes mendapatkan sumber penghasilan tetap dari sektor yang sebelumnya tertutup bagi mereka. |
Setiap desa anggota konsorsium menerima pendapatan sekitar Rp80 juta per bulan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes menciptakan lapangan kerja formal dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam AD/ART, lengkap dengan jaminan BPJS bagi tenaga kerja. |
CV Panca Bina Benua mempekerjakan sekitar 118 tenaga kerja dengan jaminan BPJS. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembentukan konsorsium jasa angkutan lintas desa dengan perizinan lengkap menunjukkan inovasi kelembagaan infrastruktur logistik pertambangan berbasis komunitas. |
Armada 34 unit truk sepuluh roda beroperasi dengan izin IUJP dan sistem SMKP resmi. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Model agregasi armada melalui BUMDes mengurangi kesenjangan akses antara perusahaan tambang besar dan warga desa yang hanya memiliki kendaraan dan kemauan bekerja. |
Konsorsium lima desa memberi posisi tawar setara dalam negosiasi dengan PT Tunas Inti Abadi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kerja sama BUMDes dengan perusahaan pertambangan adalah model kemitraan sektor publik-swasta di tingkat desa yang dapat menjadi acuan bagi desa tambang lain di Indonesia. |
Lima desa (Sebamban Baru, Sebamban Lama, Trimartani, Mangkalapi, Bunati) bermitra dalam satu konsorsium sejak 2014. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Sebamban Lama relevan direplikasi oleh desa-desa tambang lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan wilayah penghasil batu bara lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa. Kunci replikasi model ini adalah kesadaran bahwa desa tidak harus bersaing di segmen hulu pertambangan yang membutuhkan modal dan izin khusus, melainkan cukup mengidentifikasi segmen jasa pendukung dalam rantai operasional tambang, seperti angkutan, katering, bengkel, dan keamanan [2].
Untuk scale up, model konsorsium lintas desa seperti CV Panca Bina Benua dapat direplikasi di kawasan tambang lain agar desa-desa yang belum memiliki armada cukup besar untuk bernegosiasi sendiri bisa bergabung dalam konsorsium yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi forum berbagi pengetahuan antar-BUMDes tambang dan mendorong perusahaan tambang untuk memprioritaskan kemitraan jasa dengan BUMDes lokal sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00622: BUMDes Sebamban Lama Kelola Usaha Jasa Angkutan Batu Bara,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bumdes-sebamban-lama-kelola-usaha-jasa-angkutan-batu-bara/.
[2] Dunia Energi, “Menggerakan Ekonomi Desa Melalui Jasa Angkutan Batu Bara,” dunia-energi.com. [Daring]. Tersedia: https://www.dunia-energi.com/menggerakan-ekonomi-desa-melalui-jasa-angkutan-batu-bara/.
[3] Liputan6, “Anak Usaha ABM Investama Berdayakan Desa Sekitar Lokasi Tambang Batubara,” liputan6.com, 4 Jul. 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653211/anak-usaha-abm-investama-berdayakan-desa-sekitar-lokasi-tambang-batubara.
[4] Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, “Kecamatan Sungai Loban,” sungailoban.tanahbumbukab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/.
[5] PT Batulicin Nusantara Maritim, “Jasa Pengangkutan Batubara,” batulicinnusantaramaritim.com. [Daring]. Tersedia: https://batulicinnusantaramaritim.com/en/jasa-pengangkutan-batubara/.
[6] Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, “Panduan Penyusunan AD/ART BUMDesa,” Ditjen PPMD Kemendesa PDTT, 2019. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/panduan-adart.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Bulusari di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meluncurkan Bank Tani, lembaga simpan pinjam berbasis kebutuhan pertanian yang dikelola BUMDesa dan diresmikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020 [1], [2]. Inovasi ini tidak bekerja seperti bank pada umumnya karena layanan utamanya bukan pinjaman uang tunai, melainkan pinjaman dalam bentuk produk kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, sprayer, dan traktor, sehingga pinjaman yang diberikan benar-benar sampai ke lahan dan tidak bergeser ke kebutuhan lain. Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan petani memperoleh akses sarana produksi yang tepat sasaran, terlindungi dari dominasi tengkulak, dan mendapatkan kepastian harga saat menjual hasil panen. Dampak utamanya terlihat pada tersedianya sistem simpan pinjam berbasis produk dengan mekanisme pengembalian menggunakan hasil pertanian, berkembangnya fungsi desa sebagai penampung panen sesuai harga pasar, dan terbukanya akses kerja bagi petani tanpa lahan melalui pengolahan tanah kas desa seluas 3,7 hektar [2].
Latar Belakang
Desa Bulusari berdiri di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut di wilayah Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, desa yang terdiri dari tiga dusun (Bulupayung, Kopensere, dan Plampang) dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Desa ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi di Kecamatan Kalipuro, namun potensi pertanian yang besar itu belum terhubung dengan sistem distribusi dan layanan produksi yang memadai di tingkat desa [3].
Masalah paling mendasar yang dihadapi petani Desa Bulusari bukan sekadar soal hasil panen, tetapi soal seluruh rantai usaha tani yang lemah dari hulu ke hilir. Di hulu, petani kesulitan memperoleh sarana produksi yang tepat waktu dan terjangkau; pinjaman uang dari lembaga keuangan konvensional sering kali tidak digunakan sesuai tujuan pertanian karena tergeser oleh kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Di hilir, ketiadaan pasar desa yang memadai membuat hasil panen bergantung sepenuhnya pada tengkulak yang menentukan harga secara sepihak, posisi yang merugikan petani terutama saat panen raya [1].
Kepala Desa Bulusari Mukhlis bersama Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan Kalipuro, Eko Mulyanto, membaca persoalan ini sebagai celah kelembagaan yang bisa diisi pemerintah desa. Jika desa bisa menjadi penyedia sarana produksi sekaligus penampung hasil panen, dua titik lemah paling kritis dalam rantai usaha tani petani Bulusari bisa dipangkas sekaligus, dan dari pembacaan itulah gagasan Bank Tani lahir [4].
Inovasi yang Diterapkan
Bank Tani adalah lembaga simpan pinjam berbasis produk pertanian yang dikembangkan Pemerintah Desa Bulusari melalui BUMDesa. Prinsip kerjanya kontekstual: ketika petani mengajukan pinjaman pupuk, yang cair adalah pupuk, bukan uang. Camat Kalipuro Hendry Suhartono menggambarkan prinsip ini: “Simpan pinjam yang dilakukan di Bank Tani ini bukan simpan pinjam uang sebagaimana bank pada umumnya, melainkan menjamin pinjaman petani digunakan sesuai kebutuhan, tidak untuk kebutuhan lainnya” [1].
Yang membuat Bank Tani lebih dari sekadar koperasi tani konvensional adalah dua fungsi tambahannya. Pertama, pendampingan budidaya oleh pengelola Bank Tani yang aktif memberi saran komoditas: jika seorang petani meminta bibit jagung padahal prospek jagung sedang tidak bagus, pengelola menawarkan alternatif seperti pisang atau komoditas lain yang lebih menjanjikan. Kedua, mekanisme pengembalian berbasis barter yang memungkinkan petani membayar pinjaman dengan hasil pertanian, padi, kelapa, sayur-mayur, bahkan ayam dari ternak, sehingga pola pengembalian menyesuaikan diri dengan ritme ekonomi petani [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan Bank Tani dimulai dari pemetaan lapangan yang dilakukan Pemerintah Desa Bulusari untuk mengenali jenis kesulitan yang dihadapi petani di setiap tahap siklus usaha tani. Dari hasil pemetaan itu, pemerintah desa melalui BUMDesa menyiapkan dana penyertaan modal sebagai fondasi awal yang memungkinkan Bank Tani menyediakan stok barang kebutuhan pertanian yang siap disalurkan kepada petani [4].
Pengelola tidak hanya mempersiapkan stok barang, tetapi juga merancang alur layanan dan sistem pendampingan yang membedakan Bank Tani dari sekadar warung saprotan desa. Eko Mulyanto merancang sistem konsultasi komoditas yang menempatkan pengelola Bank Tani sebagai mitra strategis petani dalam memilih tanaman yang paling prospektif sesuai kondisi pasar [1].
Pengembangan lahan pertanian juga menjadi bagian integral dari proses implementasi. Tanah kas desa seluas 3,7 hektar disiapkan sebagai areal produksi yang dapat digarap petani yang tidak memiliki lahan sendiri, kelompok warga yang paling rentan terpinggirkan dalam program pemberdayaan pertanian konvensional [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya eksperimen atau uji coba awal yang gagal secara spesifik pada tahap perancangan Bank Tani; tantangan yang lebih nyata justru diperkirakan sejak awal dan disiapkan mitigasinya, yaitu ketepatan prediksi stok dan pembangunan kepercayaan petani terhadap mekanisme barter yang belum lazim di kalangan mereka.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional terbesar yang dihadapi Bank Tani adalah manajemen stok yang harus presisi mengikuti siklus musim tanam yang berbeda-beda untuk setiap komoditas. Jika pengelola salah memprediksi jenis atau volume kebutuhan petani di suatu musim, Bank Tani bisa menghadapi situasi kekurangan maupun kelebihan stok yang tidak terserap [4]. Kendala ini dimitigasi melalui pembaruan data kebutuhan petani secara berkala sebelum setiap musim tanam agar jenis dan volume stok yang disiapkan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan.
Tantangan kedua adalah membangun kepercayaan petani terhadap mekanisme pengembalian barter yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bagi petani yang terbiasa dengan sistem hutang-piutang tunai, menyerahkan hasil panen sebagai pembayaran pinjaman memerlukan penyesuaian cara berpikir yang tidak terjadi dalam satu atau dua musim tanam [5]. Kendala ini dimitigasi dengan pengelola Bank Tani secara konsisten menunjukkan bahwa nilai tukar barter yang ditetapkan adil dan menguntungkan dibandingkan menjual ke tengkulak, agar kepercayaan yang telah dibangun tidak runtuh akibat satu transaksi yang dirasa merugikan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu pertama adalah kejernihan konsep yang membedakan Bank Tani dari lembaga keuangan desa yang sudah ada sebelumnya. Keputusan untuk tidak memberikan pinjaman uang tunai memastikan tidak ada kebocoran produktivitas akibat penyalahgunaan pinjaman, kejernihan prinsip yang membuat Bank Tani dipercaya petani yang sudah berkali-kali kecewa dengan lembaga pinjaman lain [4], [8].
Faktor kedua adalah sinergi antara visi Kepala Desa Mukhlis yang menjadikan BUMDesa sebagai tulang punggung layanan agribisnis, dengan keahlian teknis Eko Mulyanto yang merancang sistem konsultasi komoditas. Apresiasi dan peresmian langsung oleh Bupati Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020 memberikan legitimasi yang memperkuat kepercayaan masyarakat dan membuka pintu bagi dukungan jaringan distribusi yang lebih luas di tingkat kabupaten [2], [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata dari Bank Tani adalah berubahnya struktur akses sarana produksi dan distribusi hasil panen bagi petani Desa Bulusari secara bersamaan. Petani kini memiliki satu titik layanan di tingkat desa yang menyediakan pupuk, bibit, dan peralatan pertanian tanpa harus mengandalkan jaringan distribusi formal yang sebelumnya tidak menjangkau desa, atau membayar harga yang ditetapkan tengkulak tanpa ruang negosiasi [1].
Secara kuantitatif, Bank Tani ditopang dana penyertaan modal BUMDesa dan areal tanah kas desa seluas 3,7 hektar yang disiapkan sebagai lahan produksi bagi petani tanpa lahan. Dua aset ini, modal finansial dan modal lahan, menjadi fondasi kelembagaan yang memberi Bank Tani kapasitas melayani kebutuhan petani secara berkelanjutan [4].
Dampak kualitatif yang paling penting adalah bergesernya posisi tawar petani Desa Bulusari dari pihak yang menerima harga menjadi pihak yang memiliki pilihan. Ketika Bank Tani bersedia menampung hasil panen sesuai harga pasar, petani tidak lagi terpaksa menjual ke tengkulak pada harga berapa pun, dan ketika Bank Tani memberikan konsultasi komoditas, petani mulai membuat keputusan tanam yang lebih terinformasi [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Bank Tani bersumber dari dana penyertaan modal BUMDesa yang digunakan menyiapkan stok barang kebutuhan pertanian, ditambah tanah kas desa seluas 3,7 hektar yang dimanfaatkan sebagai modal non-tunai berupa lahan produksi bagi petani tanpa lahan [4], [2]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran nominal modal penyertaan awal secara spesifik.
Model bisnis Bank Tani bekerja melalui siklus tertutup: barang pertanian dipinjamkan kepada petani, dikembalikan dalam bentuk hasil panen melalui mekanisme barter, hasil panen tersebut dijual atau diproses, dan pendapatannya diputar kembali menjadi stok barang untuk musim tanam berikutnya. Model ini tidak bertumpu pada bunga pinjaman tunai, melainkan pada margin dari penampungan dan penjualan hasil panen petani [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menyalurkan pinjaman dalam bentuk barang pertanian, bukan uang tunai, terbukti menjadi kunci yang membedakan Bank Tani dari lembaga keuangan desa konvensional dan mencegah penyalahgunaan pinjaman untuk kebutuhan di luar pertanian [4]. Menyediakan layanan konsultasi komoditas sebagai nilai tambah, bukan sekadar penyaluran barang, juga terbukti membedakan Bank Tani dari warung saprotan biasa dan membangun kepercayaan petani.
Jika memulai dari awal, sistem prediksi kebutuhan stok berbasis data musim tanam idealnya dibangun sejak tahap perencanaan, mengingat ketepatan membaca kebutuhan musiman tetap menjadi tantangan operasional berkelanjutan. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan BUMDesa memiliki modal kerja yang sehat sejak awal, merancang mekanisme barter yang transparan dan adil sejak hari pertama diluncurkan, dan menyediakan lahan kas desa sebagai akses tambahan bagi petani tanpa lahan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Bank Tani bertumpu pada kesehatan siklus perputaran modalnya: barang yang dipinjamkan kembali sebagai hasil panen, hasil panen dijual atau diproses, dan pendapatannya diputar menjadi stok barang untuk musim berikutnya. Agar siklus ini tidak putus, BUMDesa perlu mengelola administrasi pinjaman dengan disiplin dan memperbarui data kebutuhan petani secara berkala sebelum setiap musim tanam [1].
Dalam jangka panjang, pengembangan lahan kas desa yang sudah dimulai seluas 3,7 hektar perlu diperluas dan dikelola profesional sebagai sumber pendapatan BUMDesa yang memperkuat modal Bank Tani. Jika lahan ini diintegrasikan dengan program agrowisata yang sudah dirintis di Desa Bulusari, termasuk pengembangan kopi Bulupayung yang sudah memiliki pasar dan produk olahan, Bank Tani dapat berkembang dari lembaga simpan pinjam pertanian menjadi tulang punggung ekosistem agribisnis desa [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Bank Tani Desa Bulusari berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Bank Tani melindungi petani dari praktik tengkulak dengan menyediakan layanan penampungan hasil panen sesuai harga pasar. Petani tanpa lahan yang diberdayakan melalui tanah kas desa mendapatkan akses kerja yang sebelumnya tertutup bagi mereka. |
Tanah kas desa seluas 3,7 hektar disiapkan sebagai areal produksi bagi petani tanpa lahan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Akses terhadap bibit berkualitas, pupuk tepat waktu, dan konsultasi komoditas yang diberikan Bank Tani meningkatkan produktivitas usaha tani dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga petani. |
Bank Tani menyalurkan pupuk, bibit, sprayer, dan traktor sesuai kebutuhan riil petani. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Bank Tani mendorong pertumbuhan usaha pertanian yang lebih produktif dengan memastikan setiap pinjaman digunakan untuk produksi, bukan konsumsi. Pengembangan lahan kas desa menciptakan lapangan kerja baru bagi petani tanpa lahan. |
Bank Tani diresmikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 30 November 2020. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Dengan melayani petani tanpa lahan melalui akses ke tanah kas desa dan memberikan pinjaman tanpa mensyaratkan agunan properti, Bank Tani mengurangi ketimpangan akses antara petani berlahan dan tidak berlahan. |
Mekanisme barter memungkinkan petani dengan keterbatasan likuiditas tunai tetap mengakses layanan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara Pemerintah Desa Bulusari, BUMDesa, Kecamatan Kalipuro, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memberi apresiasi dan legitimasi melalui peresmian Bupati mencerminkan kemitraan multipihak yang fungsional. |
Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan Kalipuro terlibat langsung sebagai pencetus konsep Bank Tani. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Bank Tani Bulusari relatif mudah direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki basis ekonomi pertanian karena kekuatannya terletak pada kesederhanaan prinsip, bukan pada teknologi atau modal yang besar. Desa cukup memiliki BUMDesa yang sehat, komitmen kepala desa untuk menyediakan dana penyertaan modal awal, dan satu atau dua orang pengelola yang memahami pola musim tanam dan dinamika harga komoditas lokal [5], [7].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mendorong jaringan Bank Tani antardesa di Kecamatan Kalipuro dan kecamatan lain yang memiliki konsentrasi petani serupa, agar pengadaan sarana produksi dapat dilakukan secara kolektif dengan volume lebih besar dan harga lebih kompetitif. Kajian akademik tentang model bank mikro pertanian menegaskan pendekatan semacam ini relevan sebagai solusi inovatif penguatan petani kecil di kawasan sejenis [2], [8].
Daftar Pustaka
[1] Detik Jatim, “Berinovasi di Bidang Pertanian, Desa di Banyuwangi Kembangkan Bank Tani,” news.detik.com, 30 Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5277475/berinovasi-di-bidang-pertanian-desa-di-banyuwangi-kembangkan-bank-tani.
[2] Antara Jatim, “Desa di Banyuwangi Luncurkan Bank Tani,” jatim.antaranews.com, 30 Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/436352/desa-di-banyuwangi-luncurkan-bank-tani.
[3] Pemerintah Desa Bulusari, “Profil Desa Bulusari, Banyuwangi,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/503492090/PROFIL-DESA.
[4] Kumparan, “Melihat Inovasi Pertanian Melalui Bank Tani di Desa Bulusari, Banyuwangi,” kumparan.com, 1 Des. 2020. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/kumparannews/melihat-inovasi-pertanian-melalui-bank-tani-di-desa-bulusari-banyuwangi-1uhYxcbDq74.
[5] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00662: Permudah Kebutuhan Petani, Desa Bulusari Berinovasi Kembangkan Bank Tani,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/permudah-kebutuhan-petani-desa-bulusari-berinovasi-kembangkan-bank-tani/.
[6] Pemerintah Desa Bulusari, “Proposal Program Hibah Bina Desa Bulusari: Agro-eduwisata,” Scribd. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/444618011/PROPOSAL-PROGRAM-HIBAH-BINA-DESA-BULUSARI-1.
[7] Klik Jatim, “Bank Tani di Banyuwangi Diharapkan Permudah Kebutuhan Petani,” klikjatim.com, 2020. [Daring]. Tersedia: https://klikjatim.com/news-10759-bank-tani-di-banyuwangi-diharapkan-permudah-kebutuhan-petani.
[8] B. Susanto et al., “Bank Mikro Pertanian sebagai Solusi Inovatif Penguatan Petani Kecil di Kabupaten Banyuwangi,” ejournal.stisabuzairi.ac.id. [Daring]. Tersedia: http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/download/81/82.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, mengembangkan jeruk manis (Citrus sinensis L.) sebagai produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi melalui program Nabire Berseri [1]. Inovasi ini memadukan penguatan budidaya, perluasan pasar antardaerah, dan pengelolaan rantai pasok berbasis petani lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Nabire [2]. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi lahan dan iklim Nabire yang cocok untuk jeruk manis agar menghasilkan nilai ekonomi tinggi bagi petani. Dampak utamanya mencakup peningkatan pendapatan petani, terbukanya jalur distribusi ke kabupaten lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia, serta penguatan identitas Nabire sebagai daerah penghasil jeruk yang dikenal di Papua [1], [3].
Latar Belakang
Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis basah yang tidak mengenal musim kering ekstrem, menjadikannya lokasi yang mendukung budidaya jeruk manis sepanjang tahun. Budidaya jeruk manis di Nabire mulai dirintis sejak awal 1990-an, diawali skala pekarangan oleh para transmigran asal Jawa yang mendiami kawasan Satuan Permukiman (SP) 3, sebelum berkembang ke skala hamparan yang lebih luas pada dekade berikutnya [4], [5].
Jeruk manis Nabire memiliki keunikan rasa manis yang khas meski kulit luarnya masih tampak hijau. Keunikan ini membuat jeruk Nabire menjadi oleh-oleh favorit pengunjung daerah ini dan mendorong permintaan pasar dari luar Papua. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal karena tidak ada sistem agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar secara terstruktur [1], [3].
Masalah muncul ketika lahan sentra budidaya di Satuan Permukiman (SP) 3 Nabire mulai berkurang akibat konflik tata ruang. Sebagian kawasan SP 3 yang semula menjadi kebun jeruk diklaim penduduk lokal dengan alasan lahan transmigran yang dianggap telantar. Penyempitan lahan produksi ini mengancam keberlangsungan pasokan jeruk Nabire di tengah permintaan pasar yang terus bertumbuh [1], [5].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan sistem agribisnis jeruk manis Nabire yang terintegrasi, mencakup penguatan budidaya di tingkat petani, pembinaan pascapanen, dan pengembangan jalur distribusi ke pasar luar daerah. Program Nabire Berseri hadir sebagai inisiator yang mengkonsolidasi petani jeruk dalam satu ekosistem bisnis yang saling menopang [1], [2].
Inovasi ini bekerja melalui tiga jalur utama. Pertama, petani dibina meningkatkan produktivitas melalui teknik budi daya yang lebih baik, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemupukan, hingga penanganan hama. Kedua, hasil panen dipasarkan secara tunai dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram menurut dokumentasi program, jauh lebih tinggi dibanding harga jual di tingkat tengkulak yang tercatat sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram pada periode sebelum penguatan program ini [6], meski perbandingan langsung antara kedua titik harga tersebut perlu dibaca hati-hati karena mungkin merujuk pada mata rantai penjualan yang berbeda. Ketiga, distribusi jeruk dijangkarkan pada jaringan pasar antarkabupaten di Papua dan antarprovinsi di Indonesia yang memungkinkan petani menjual dalam volume lebih besar dan konsisten [1], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal penerapan dimulai dari pemetaan sentra-sentra produksi jeruk di wilayah SP 3 Nabire dan kampung-kampung penghasil jeruk di Distrik Nabire Barat, termasuk Kampung Wadio. Program Nabire Berseri kemudian mengidentifikasi petani aktif yang masih konsisten merawat kebun jeruknya di tengah tekanan alih fungsi lahan, sebagai dasar pembentukan jaringan petani yang bisa dihubungkan langsung dengan pembeli dari luar daerah [1], [2].
Pada tahap pembinaan, petani diberi pemahaman tentang pengelolaan usahatani jeruk yang efisien. Kajian akademik tentang usaha jeruk manis di Distrik Nabire Barat mencatat rata-rata pendapatan petani jeruk manis mencapai Rp6.595.793 per bulan, dengan nilai R/C ratio sebesar 3,77 yang jauh di atas angka kelayakan usaha tani. Temuan ini memperkuat keyakinan petani dan pengelola program bahwa budidaya jeruk manis di Nabire menguntungkan dan layak dikembangkan dalam skala lebih besar [4].
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya eksperimen teknis spesifik yang gagal dan kemudian dikoreksi dalam proses budidaya; kendala yang muncul selama penerapan justru bersifat struktural, yakni serangan hama tanaman dan mahalnya harga pupuk yang membebani petani kecil. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian terus berupaya menyediakan pupuk bersubsidi dan pendampingan teknis penyuluh pertanian. Kampung Wiraska yang dikenal sebagai SP A Wanggar bahkan ditetapkan sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis guna menggantikan sebagian fungsi lahan SP 3 yang menyusut [5], [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan struktural terbesar adalah konflik penguasaan lahan di kawasan SP 3 yang menjadi sentra historis kebun jeruk Nabire. Alih fungsi lahan oleh penduduk lokal menyebabkan sebagian kawasan pertanian jeruk berpindah tangan, sehingga kapasitas produksi tertekan dan ketidakpastian status lahan membuat petani enggan berinvestasi pada peremajaan pohon jeruk yang sudah tua [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui penetapan Kampung Wiraska (SP A Wanggar) sebagai sentra pengembangan baru yang menggantikan sebagian fungsi lahan SP 3 yang menyusut.
Kendala operasional lainnya mencakup serangan hama tanaman, harga pupuk yang mahal, dan keterbatasan infrastruktur transportasi untuk mendistribusikan jeruk ke luar Nabire, mengingat kondisi geografis Nabire memerlukan transportasi udara atau laut untuk menjangkau pasar luar Papua sehingga biaya logistik menjadi tinggi [5], [7]. Kendala ini dimitigasi melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan teknis penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Nabire.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan adalah keunggulan iklim dan kesuburan tanah Nabire yang menjadi fondasi biologis tidak tergantikan. Nabire tidak mengenal musim kering ekstrem sehingga pohon jeruk dapat berproduksi sepanjang tahun tanpa bergantung pada curah hujan musiman, keunggulan alami yang membuat jeruk Nabire konsisten secara kualitas dan produksi dibanding daerah lain [3], [5].
Faktor kedua adalah pengetahuan bertani jeruk yang sudah tertanam pada komunitas transmigran di Nabire sejak lebih dari tiga dekade. Para petani di kawasan SP sudah berpengalaman merawat pohon jeruk dari pembibitan hingga panen, pengalaman kolektif yang menjadi modal sosial dan keunggulan kompetitif yang memperkuat posisi Nabire sebagai daerah penghasil jeruk yang diperhitungkan di Papua [3], [4].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi yang paling nyata adalah harga jual jeruk Nabire yang menurut dokumentasi program mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, mendongkrak pendapatan petani dan daya beli keluarga di wilayah sentra produksi [1], [4]. Kajian akademik tentang usaha jeruk manis di Distrik Nabire Barat mencatat usaha ini efisien secara ekonomi dengan R/C ratio 3,77, mengonfirmasi kelayakan usaha tani jeruk manis dibanding usaha tani padi yang sebelumnya ditekuni sebagian warga [4].
Dari sisi pasar, jeruk Nabire kini dipasarkan secara konsisten ke kabupaten-kabupaten lain di Papua dan ke berbagai provinsi di Indonesia. Margin keuntungan yang menarik dari usaha tani jeruk mendorong sebagian warga beralih dari menanam padi ke berkebun jeruk [5], [4].
Jeruk Nabire juga membangun identitas daerah yang kuat sebagai komoditas oleh-oleh khas Papua. ANTARA News menyebut Nabire sebagai “kota pantai penghasil jeruk” yang potensinya layak bersaing dengan jeruk impor di pasar bebas, pengakuan media nasional yang membuka peluang promosi lebih luas dan menempatkan Nabire dalam peta agribisnis buah segar Indonesia [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran khusus yang dialokasikan untuk program Nabire Berseri; dukungan pemerintah kabupaten tampak lebih banyak berupa fasilitasi pupuk bersubsidi, pendampingan penyuluh pertanian, dan penetapan sentra budidaya baru, ketimbang penyertaan modal tunai langsung kepada petani [5], [7].
Model pendapatan bertumpu sepenuhnya pada penjualan tunai hasil panen jeruk manis oleh petani perorangan dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, didistribusikan melalui jaringan pasar antarkabupaten di Papua dan antarprovinsi di Indonesia. R/C ratio 3,77 yang tercatat dalam kajian akademik menunjukkan model usaha tani ini menghasilkan margin keuntungan yang tinggi bagi petani perorangan [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menetapkan Kampung Wiraska sebagai sentra pengembangan baru ketika lahan SP 3 menyusut akibat konflik tata ruang, alih-alih memaksakan mempertahankan produksi di lahan yang statusnya tidak pasti, terbukti menjadi langkah adaptif yang menjaga keberlangsungan pasokan jeruk Nabire [7]. Konsolidasi petani ke dalam satu ekosistem bisnis melalui Nabire Berseri juga menjadi pelajaran bahwa potensi alam saja tidak cukup tanpa kelembagaan yang menghubungkan petani dengan pasar secara terstruktur.
Jika memulai dari awal, penyelesaian status lahan dan sengketa tata ruang idealnya diantisipasi sebelum investasi peremajaan kebun dilakukan secara besar-besaran, mengingat ketidakpastian lahan SP 3 sempat membuat petani enggan berinvestasi. Daerah lain dengan potensi komoditas hortikultura serupa disarankan memastikan kepastian status lahan sentra produksi sejak awal, membangun sistem agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar antardaerah, dan menyiapkan sentra cadangan sebelum tekanan alih fungsi lahan benar-benar terjadi.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penetapan Kampung Wiraska sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis yang menggantikan sebagian fungsi SP 3. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian telah merencanakan perluasan pengembangan komoditas jeruk manis dengan dukungan swadaya masyarakat yang sudah terbukti aktif, disertai peningkatan akses pupuk bersubsidi dan penyuluhan pertanian berkelanjutan sebagai dua pilar utama menjaga produktivitas petani jangka panjang [7].
Dalam jangka panjang, inovasi ini membutuhkan pengembangan agroindustri pengolahan jeruk menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, minuman sari buah, dan produk turunan lainnya. Kerja sama antara Dinas Pertanian Nabire dengan Kanwil Kemenkumham Papua untuk mendorong komersialisasi produk unggulan daerah menunjukkan mulai tumbuhnya ekosistem dukungan kelembagaan yang lebih kuat, sementara investasi pada armada pengangkutan dan cold storage di Nabire krusial memastikan jeruk segar bisa menjangkau pasar luar Papua tanpa mengalami kerusakan [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengembangan jeruk manis Nabire memberikan kontribusi pada berbagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Harga jual jeruk Nabire yang mencapai Rp35.000–Rp40.000 per kilogram mendorong peningkatan pendapatan petani. Budidaya jeruk manis terbukti menghasilkan R/C ratio 3,77 yang jauh melampaui batas kelayakan usaha tani. |
Pendapatan petani jeruk manis Distrik Nabire Barat rata-rata Rp6.595.793 per bulan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengembangan jeruk manis memperkuat ketahanan pangan lokal melalui ketersediaan buah bergizi sepanjang tahun, dengan diversifikasi sumber pendapatan petani mengurangi kerentanan pangan keluarga. |
Iklim tropis basah Nabire mendukung produksi jeruk sepanjang tahun tanpa musim kering ekstrem. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan agribisnis jeruk manis menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, distribusi, dan perdagangan buah bagi masyarakat Nabire. |
Jeruk Nabire didistribusikan konsisten ke kabupaten lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pengembangan sistem agribisnis jeruk terintegrasi mendorong tumbuhnya rencana industri pengolahan buah lokal di Nabire melalui produk turunan seperti sirup dan minuman sari buah. |
Kerja sama Dinas Pertanian Nabire dan Kanwil Kemenkumham Papua untuk komersialisasi produk unggulan daerah. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Perluasan lahan perkebunan jeruk di kawasan Wiraska dan SP mendorong pemanfaatan lahan produktif yang berkelanjutan melalui tanaman tahunan yang memberi tutupan lahan permanen. |
Kampung Wiraska (SP A Wanggar) ditetapkan sebagai sentra baru pengembangan jeruk manis. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan jeruk manis Nabire dapat direplikasi di wilayah Papua Tengah lain yang memiliki iklim dan kondisi tanah serupa, seperti Kabupaten Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: ketersediaan bibit unggul, pembinaan petani melalui penyuluhan pertanian berbasis lapangan, dan jaminan pasar melalui kemitraan dengan distributor buah antardaerah [2], [4].
Untuk scale up, Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan memasukkan jeruk manis Nabire ke dalam daftar komoditas hortikultura prioritas dari kawasan timur Indonesia. Pembangunan fasilitas cold storage dan pusat distribusi hortikultura di Nabire akan memungkinkan pengiriman jeruk segar ke pasar Jawa dan Sulawesi secara lebih efisien, sementara sistem sertifikasi dan branding produk yang kuat berpotensi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi jeruk Nabire sebagai produk buah tropis dari Papua [3], [5].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Jeruk Manis Nabire, Produk Unggulan Tanah Papua,” inovasi.web.id, 21 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/jeruk-manis-nabire-produk-unggulan-tanah-papua/.
[2] Papua Pos Nabire, “Wiraska Akan Dikembangkan Sebagai Sentra Jeruk Manis,” papuaposnabire.com. [Daring]. Tersedia: https://www.papuaposnabire.com/article/read/11794-wiraskaakandikembangkansebagaisentrajerukmanis.
[3] ANTARA News, “Nabire Kota Pantai Penghasil Jeruk,” antaranews.com, 26 Jul. 2013. [Daring]. Tersedia: https://bengkulu.antaranews.com/berita/15813/nabire-kota-pantai-penghasil-jeruk.
[4] Jurnal Sosio Agri Papua, “Analisis Efisiensi Usaha Jeruk Manis (Citrus Sinensis) di Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire,” Universitas Papua, vol. 3, no. 1, Jun. 2014. [Daring]. Tersedia: https://journal.faperta.unipa.ac.id/index.php/sap/article/view/13.
[5] Jurnal Agroforestri, “Faktor yang Mempengaruhi Peralihan Usahatani Padi ke Jeruk Manis di Kabupaten Nabire,” Universitas Pattimura, 2013. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=383.
[6] Kompas, “Jeruk Nabire, Manisnya Kalahkan Jeruk Impor,” travel.kompas.com, 3 Jun. 2012. [Daring]. Tersedia: https://travel.kompas.com/read/2012/06/03/08343257/jeruk-nabire-manisnya-kalahkan-jeruk-impor?page=all.
[7] Kanwil Kemenkumham Papua, “Kunjungi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kanwil Kemenkumham Papua Siap Berkolaborasi,” papua.kemenkumham.go.id, 9 Mar. 2023. [Daring]. Tersedia: https://papua.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4788.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melahirkan inovasi seni kriya langka yang menggabungkan keterampilan tradisional karamelisasi gula pasir dengan ekspresi estetika tiga dimensi berbentuk Itik Alabio, maskot budaya Kabupaten HSU yang paling ikonik [1]. Inovasi ini tumbuh selama hampir tiga dekade di tangan Ma Aisyah, perajin berusia 78 tahun yang mewarisi teknik dasar gulali dari orang tuanya lalu mengembangkannya menjadi seni kriya tiga dimensi yang dapat dimakan, dijadikan cinderamata, dan dipamerkan sebagai karya seni [2]. Tujuan utama inovasi ini adalah mempertahankan warisan kerajinan tradisional Banjar yang hampir punah, memberdayakan industri rumahan berbasis kearifan lokal, dan mengangkat identitas budaya Amuntai ke pasar yang lebih luas [2], [7]. Peliputan program TRANS7 Ragam Indonesia pada Mei 2020 membawa Gula Batu Itik ke layar televisi nasional dan meningkatkan permintaan dari berbagai penjuru Indonesia [1].
Latar Belakang
Kabupaten Hulu Sungai Utara menyandang identitas budaya yang kuat sebagai Kota Itik, gelar yang diabadikan dalam bentuk tugu Itik Alabio yang berdiri di tepian Sungai Negara, Amuntai. Itik Alabio adalah ras itik petelur produktif hasil persilangan itik lokal Kalimantan dengan itik Peking yang menjadi kebanggaan dan maskot Kabupaten HSU, diakui sebagai plasma nutfah unggulan nasional [3]. Namun selama bertahun-tahun, kekuatan simbolis Itik Alabio hanya termanifestasi dalam tugu dan produk peternakan, belum pernah diterjemahkan menjadi produk seni kriya khas daerah.
Di dalam rumah-rumah di Desa Kembang Kuning, tersimpan keterampilan langka yang diwariskan turun-temurun: teknik membuat gulali atau “gula batu”, kerajinan berbahan gula pasir yang dipanaskan hingga menjadi karamel lalu dibentuk menjadi aneka rupa [1]. Keterampilan ini perlahan terancam punah karena tidak ada regenerasi pengrajin yang sistematis dan tidak ada pengemasan produk yang menarik untuk memposisikannya di pasar modern [8].
Di sisi peluang, meningkatnya arus wisatawan domestik yang berkunjung ke situs kepurbakalaan Candi Agung Amuntai dan kawasan wisata Itik Alabio menciptakan permintaan nyata akan produk oleh-oleh khas yang autentik [4]. Peluang inilah yang ditangkap Ma Aisyah dari dapur kecilnya di Desa Kembang Kuning, berbekal warisan leluhur dan semangat inovasi, hingga Gula Batu Itik kini dikenal ke seluruh Indonesia [2].
Inovasi yang Diterapkan
Gula Batu Itik merupakan inovasi yang menggabungkan dua keterampilan yang jarang bersanding: teknik kimia karamelisasi gula pasir dan seni pahat tiga dimensi [2]. Ma Aisyah mewarisi teknik dasar membuat gulali dari orang tuanya, lalu mengembangkan trik khusus mengatur suhu dan waktu pemanasan agar gula yang mencair dan berubah menjadi karamel dapat dibekukan pada konsistensi yang tepat. Seluruh proses menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, sehingga produk berfungsi ganda sebagai karya seni sekaligus penganan manis.
Produk Gula Batu Itik hadir dalam dua varian berdasarkan ukuran dan fungsi pasar. Varian mini seharga Rp1.000–Rp5.000 berbentuk itik, bunga, dan ornamen kecil, difungsikan sebagai hiasan permen di meja resepsi perkawinan adat Banjar. Varian besar seharga Rp50.000–Rp100.000 berbentuk kapal phinisi dan parcel ulang tahun berisi ornamen buah-buahan tiga dimensi, diposisikan sebagai hadiah korporat dan cinderamata premium bagi pembeli dari luar daerah seperti Banjarmasin dan Balikpapan [5], [2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembuatan Gula Batu Itik dimulai dari pemanasan gula pasir di atas bara arang atau kayu bakar, pilihan teknis yang disengaja karena distribusi panas kayu bakar lebih merata dan lebih mudah dikendalikan secara intuitif dibanding kompor gas [2]. Gula dipanaskan hingga mencair sempurna menjadi karamel kecoklatan keemasan, lalu pada momen yang tepat ditambahkan pewarna makanan. Kesalahan menentukan “titik karamel yang tepat” berarti seluruh batch harus dibuang atau dilelehkan ulang, risiko yang membentuk kepekaan sensorik Ma Aisyah menjadi instrumen presisi yang menggantikan termometer dapur [1]. Dalam satu hari, Ma Aisyah dan keluarganya dapat menghabiskan hingga 50 kilogram gula untuk produksi [2].
Tahap pembentukan adalah fase paling kritis: perajin hanya memiliki jendela waktu tidak lebih dari beberapa menit saat karamel masih panas dan lentur untuk membentuknya sebelum gula mengeras kembali [1]. Kecepatan tangan dan memori otot yang dibangun selama puluhan tahun menjadi modal utama, keterampilan yang hanya bisa dibangun melalui ribuan jam latihan dan ratusan kali kegagalan [8].
Pengembangan varian produk besar seperti replika kapal phinisi menuntut lompatan teknis yang lebih kompleks: membangun rangka pendukung dari bahan yang tidak bereaksi dengan gula panas agar bentuk tiga dimensi yang rumit dapat dikonstruksi tanpa runtuh sebelum gula mengeras. Eksperimen bertahun-tahun dengan berbagai material rangka, beberapa gagal karena bereaksi dengan panas atau merusak estetika produk akhir, akhirnya menemukan kombinasi yang tepat dan dapat diulang secara konsisten [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang mengancam keberlanjutan Gula Batu Itik adalah krisis regenerasi pengrajin: seni kriya ini hingga kini masih dikerjakan oleh satu keluarga saja, menjadikannya rentan terhadap kepunahan jika tidak ada transfer keterampilan sistematis [1]. Ketergantungan pada satu keluarga menciptakan bottleneck produksi yang membatasi kemampuan memenuhi lonjakan permintaan saat musim lebaran dan musim pernikahan adat Banjar. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui program pelatihan terorganisir bagi muda-mudi Desa Kembang Kuning yang difasilitasi pemerintah desa dan Dinas Perindustrian Kabupaten HSU.
Tantangan kedua datang dari sisi bahan baku dan standar produk. Fluktuasi harga gula pasir sebagai komponen utama langsung memukul margin keuntungan perajin, terutama ketika harga gula melonjak bersamaan dengan permintaan musiman yang tinggi [2]. Kendala ini dimitigasi dengan menyesuaikan volume produksi terhadap fluktuasi harga bahan baku. Keterbatasan pengemasan yang masih konvensional turut membatasi daya saing produk di segmen oleh-oleh premium modern, dan direncanakan dimitigasi melalui dukungan sertifikasi PIRT dan kemasan standar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan Gula Batu Itik adalah dedikasi Ma Aisyah selama hampir tiga dekade, komitmen yang jauh melampaui motif ekonomi semata dan berakar pada kesadaran bahwa dirinya adalah penjaga warisan seni yang akan hilang jika tidak dirawat [1]. Kesadaran ganda sebagai pelaku ekonomi sekaligus penjaga warisan budaya inilah yang menjadikan inovasinya berkelanjutan melampaui siklus tren pasar [8].
Faktor kedua adalah kekuatan identitas budaya lokal yang melekat pada produk ini secara organik [3]. Bentuk Itik Alabio adalah simbol budaya yang diakui luas oleh masyarakat HSU sebagai penanda identitas daerah yang tidak bisa ditiru daerah lain. Kekuatan narasi budaya ini diperkuat oleh peran pendamping desa Elham Sarah yang memfasilitasi promosi produk dan menghubungkan perajin dengan jaringan pembeli dari luar daerah [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari inovasi Gula Batu Itik adalah lonjakan penjualan selama musim lebaran, momen puncak kunjungan wisatawan ke Candi Agung Amuntai yang membawa lebih dari 3.000 pengunjung selama periode libur lebaran [4]. Produk ini kini tersedia di Pasar Induk Amuntai, pertokoan kawasan Candi Agung, dan marketplace digital yang memungkinkan pemesanan dari seluruh Indonesia. Peliputan TRANS7 Ragam Indonesia pada Mei 2020 membawa eksposur media nasional yang meningkatkan volume permintaan dari pembeli di luar Kalimantan [1].
Dari perspektif pelestarian budaya, dampak terpenting adalah terpeliharanya warisan seni kriya tradisional Banjar yang tanpa intervensi kreatif Ma Aisyah berisiko punah tanpa jejak [8]. Gula Batu Itik telah dikenal sebagai produk warisan budaya khas Amuntai dan mendapat perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU, membuka akses ke program pembinaan yang selama ini tidak tersedia bagi industri rumahan tanpa identitas produk yang kuat.
Secara ekonomi kreatif, pesanan khusus dari Banjarmasin dan Balikpapan untuk varian kapal phinisi seharga Rp50.000–Rp100.000 per unit membuktikan adanya pasar korporat berdaya beli tinggi untuk produk ini, jauh melampaui pasar lokal suvenir konvensional yang sebelumnya menjadi satu-satunya orientasi pemasaran [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya suntikan modal formal dari Dana Desa maupun lembaga keuangan untuk pengembangan Gula Batu Itik; inovasi ini tumbuh murni dari modal keluarga dan reinvestasi hasil penjualan produk Ma Aisyah sendiri selama hampir tiga dekade [2]. Peran Pemerintah Desa dan pendamping desa lebih banyak berupa fasilitasi promosi dan penghubung jaringan pembeli, bukan penyertaan modal tunai.
Model pendapatan bertumpu pada dua segmen harga: varian mini Rp1.000–Rp5.000 untuk pasar suvenir pernikahan adat Banjar yang stabil dan terprediksi, serta varian besar Rp50.000–Rp100.000 untuk segmen hadiah korporat dan cinderamata premium yang memberi margin keuntungan lebih tinggi [5], [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan Ma Aisyah memadukan bentuk Itik Alabio, ikon budaya yang sudah dikenal luas warga HSU, dengan keterampilan gulali yang sudah ia kuasai sejak lama, terbukti menjadi kombinasi yang jauh lebih efektif dibanding menciptakan desain baru dari riset pasar formal [2]. Eksperimen bertahun-tahun mencari material rangka yang tidak bereaksi dengan gula panas untuk varian besar juga menjadi pelajaran bahwa inovasi produk kriya bisa lahir dari ketekunan mencoba-coba di dapur sederhana, bukan hanya dari laboratorium riset formal.
Jika memulai dari awal, transfer keterampilan kepada calon pengrajin muda idealnya dimulai sejak produk mulai dikenal luas, bukan menunggu hingga ketergantungan pada satu keluarga menjadi risiko eksistensial bagi keberlangsungan warisan budaya. Desa lain yang memiliki kerajinan tradisional serupa disarankan mengidentifikasi ikon budaya lokal yang paling dikenal warganya untuk dipadukan dengan keterampilan tradisional yang sudah dikuasai komunitas, alih-alih mengimpor desain atau teknik baru dari luar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Gula Batu Itik membutuhkan dua transformasi yang berjalan bersamaan: pertama, mengubah model pewarisan keterampilan dari pola keluarga tertutup menjadi program pelatihan terbuka bagi muda-mudi Desa Kembang Kuning yang difasilitasi pemerintah desa dan Dinas Perindustrian Kabupaten HSU [2]. Kedua, memperkuat ekosistem pemasaran digital melalui konten yang menceritakan narasi budaya dan proses pembuatan, bukan hanya menampilkan produk semata.
Integrasi Gula Batu Itik ke dalam ekosistem pariwisata budaya Candi Agung Amuntai dan Kawasan Wisata Itik Alabio berpotensi menciptakan arus kunjungan yang lebih stabil sepanjang tahun [4]. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten HSU untuk sertifikasi PIRT dan kemasan standar akan membuka pasar yang lebih luas, termasuk jaringan toko oleh-oleh nasional dan platform e-commerce [8].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Gula Batu Itik Desa Kembang Kuning berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Industri rumahan Gula Batu Itik menciptakan penghasilan mandiri bagi keluarga perajin yang tidak bergantung pada pekerjaan sektor formal yang terbatas di pedesaan. |
Lonjakan penjualan tercatat selama musim lebaran dengan lebih dari 3.000 pengunjung Candi Agung. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Ma Aisyah sebagai perajin perempuan menjadi penggerak utama pelestarian warisan budaya sekaligus pelaku ekonomi kreatif yang diakui hingga tingkat nasional. |
Peliputan TRANS7 Ragam Indonesia mengangkat kisah Ma Aisyah sebagai perajin utama Gula Batu Itik. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengembangan Gula Batu Itik sebagai produk ekonomi kreatif membuka peluang pekerjaan berbasis keterampilan tangan bernilai budaya tinggi bagi warga Desa Kembang Kuning. |
Varian premium kapal phinisi terjual Rp50.000–Rp100.000 per unit ke pembeli Banjarmasin dan Balikpapan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Gula Batu Itik memperkuat identitas budaya Amuntai sebagai kota dengan warisan kriya khas yang tidak dimiliki daerah lain, memperkuat daya tarik destinasi budaya berkelanjutan. |
Produk terintegrasi dengan ekosistem wisata Candi Agung Amuntai dan Kawasan Wisata Itik Alabio. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Proses produksi menggunakan bahan baku minimal (gula pasir dan pewarna makanan) tanpa limbah berbahaya, dengan karamel gagal yang dapat dilelehkan ulang dan digunakan kembali. |
Sekitar 50 kilogram gula diolah per hari tanpa menghasilkan limbah berbahaya. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Gula Batu Itik membuka template replikasi bagi daerah lain di Indonesia yang menyimpan tradisi kerajinan gula atau permen tradisional yang terancam punah. Kunci replikasinya adalah formula dua langkah: identifikasi ikon daerah yang paling dikenal masyarakat lokal, seperti Itik Alabio bagi Amuntai, kemudian padukan ikon tersebut dengan bahan dan teknik kerajinan tradisional yang sudah dikuasai komunitas setempat [6].
Strategi scale up yang paling realistis adalah mengembangkan Desa Kembang Kuning menjadi destinasi wisata kriya berbasis pengalaman langsung, di mana wisatawan tidak hanya membeli produk tetapi juga belajar membuat Gula Batu Itik dalam workshop singkat yang dipandu perajin terlatih. Kemitraan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten HSU untuk memasukkan Gula Batu Itik dalam paket wisata budaya Amuntai berpotensi menciptakan aliran pengunjung yang lebih stabil dan terkelola sepanjang tahun [4].
Daftar Pustaka
[1] TRANS7, “GULA BATU ITIK Khas Amuntai Yang Mulai Langka | RAGAM INDONESIA,” YouTube, 5 Mei 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=YU-a25jvEcg.
[2] Tia, “Gulaan Itik: Kuliner Khas HSU,” Radar Banjarmasin – Jawa Pos, 14 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://radarbanjarmasin.jawapos.com/tahulah-pian/1973161827/gulaan-itik-kuliner-khas-hsu.
[3] Pintasan.co, “Itik Alabio: Kelezatan Khas dan Warisan Budaya Kota Amuntai,” pintasan.co, 28 Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://pintasan.co/itik-alabio-kelezatan-khas-dan-warisan-budaya-kota-amuntai/.
[4] ANTARA News Kalsel, “Perajin Gula Batu Raih Untung Libur Lebaran,” kalsel.antaranews.com, 8 Mei 2022. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/326185/perajin-gula-batu-raih-untung-libur-lebaran.
[5] Sekilas Info Amuntai, “Gula Batu, Produk Khas Amuntai,” Facebook Group Sekilas Info Amuntai, 12 Apr. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/groups/368671254387702/posts/1183212522933567/.
[6] E. Sulastri et al., “Peristilahan Kerajinan Tangan Tradisional Kalimantan,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Universitas Tanjungpura, 2018. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/27762/75676578024.
[7] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00873: Desa Kembang Kuning Amuntai Mengembangkan Seni Kriya Gula Batu Itik dan Mengangkat Ekonomi Pengrajin Lokal,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-kembang-kuning-amuntai-mengembangkan-seni-kriya-gula-batu-itik-dan-mengangkat-ekonomi-pengrajin-lokal/.
[8] Kecamatan Amuntai Tengah, “Kerajinan Tangan Gula Batu Itik Khas Amuntai,” YouTube, 3 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=fX8famxVUeE.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, meluncurkan inovasi unit usaha ternak penggemukan sapi bernama SONETA yang dikelola BUMDes Muji Berkah dengan dukungan penuh Pemerintah Desa Margorejo sejak pembangunan kandang dimulai 5 Januari 2021 [1], [2]. Inovasi ini menggabungkan alokasi anggaran desa sebagai modal produktif, sistem manajemen peternakan berbasis dry lot fattening, dan partisipasi aktif warga dalam satu ekosistem usaha yang terstruktur. Tujuan utama inovasi ini adalah mendukung swasembada pangan sektor peternakan di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memperkuat posisi desa sebagai pelaku ekonomi berbasis potensi lokal yang mandiri [1]. Pada 6 Mei 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengunjungi langsung Desa Margorejo dan mengapresiasi sinergi BUMDes Muji Berkah dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai model penguatan ekonomi desa yang layak direplikasi secara nasional [9].
Latar Belakang
Desa Margorejo adalah desa pesisir di Kabupaten Kendal yang menyimpan potensi sumber daya lokal besar, namun sebelum inovasi SONETA hadir, potensi peternakan sapi di wilayah ini belum terkelola dalam wadah kelembagaan yang produktif [2]. Pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan terpencar membuat skala produksi tidak efisien, sementara ketiadaan kelembagaan usaha yang kuat membuat peluang ekonomi dari sektor peternakan terus berlalu tanpa memberi dampak berarti bagi kas desa [1].
Di sisi kebijakan, pemerintah pusat melalui skema ketahanan pangan mengamanatkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa dengan BUM Desa sebagai pelaksana utamanya [5]. Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan kemudian mempertegas arah kebijakan ini, memberikan landasan regulasi yang kuat bagi model bisnis SONETA untuk berkembang [3].
Kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani yang terjangkau dan ketersediaan daging sapi lokal berkualitas juga menjadi tantangan nyata yang dirasakan warga Margorejo sebelum program ini hadir [1]. Kondisi inilah yang mendorong Kepala Desa Suyoto dan pengurus BUMDes Muji Berkah merancang solusi berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan modal desa, keahlian teknis, dan gotong royong warga.
Inovasi yang Diterapkan
SONETA adalah unit usaha penggemukan sapi potong yang dikelola BUMDes Muji Berkah dengan sistem dry lot fattening, metode penggemukan di dalam kandang dengan pemberian pakan terkonsentrasi secara terkontrol dan terjadwal untuk memaksimalkan pertambahan bobot badan harian sapi dalam periode penggemukan terukur [4]. SONETA merupakan unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah, menyusul unit bank sampah, Pamsimas, lumbung padi, dan penggilingan padi yang telah berjalan lebih dahulu [2].
Program SONETA bekerja melalui empat aspek manajemen yang terintegrasi: pemilihan bibit sapi unggul secara selektif oleh tenaga ahli berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang peternakan, manajemen pakan yang diformulasikan untuk memastikan rasio konversi pakan optimal, pengawasan kesehatan ternak secara intensif melalui vaksinasi dan sanitasi kandang, serta strategi pemasaran hasil ternak ke pasar lokal maupun regional [1], [6].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan SONETA diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan peternak lokal, menghasilkan keputusan alokasi anggaran sebagai penyertaan modal BUMDes Muji Berkah sekaligus membangun legitimasi komunitas bagi keberlanjutan program [5]. Pembangunan kandang ternak dimulai 5 Januari 2021 menggunakan Dana Aspirasi sebagai unit usaha kelima BUMDes, dengan Kepala Desa Suyoto berharap unit ini membuka lapangan kerja bagi warga sekaligus mendukung pengembangan pertanian desa [2].
Pengadaan bibit sapi dilakukan secara selektif oleh tenaga ahli peternakan berpengalaman, yang mengevaluasi setiap calon ternak berdasarkan postur tubuh, kondisi kesehatan, temperamen, dan potensi pertumbuhan bobot badannya [4]. Pada fase awal operasional, program menghadapi tantangan standardisasi prosedur manajemen pakan harian dan konsistensi rutinitas perawatan kandang [6]. Sejumlah kegagalan kecil, seperti penurunan nafsu makan ternak atau pertumbuhan bobot yang di bawah target, sempat terjadi pada siklus-siklus awal. Pengelola mengoreksi pendekatannya dengan mengevaluasi setiap siklus penggemukan secara sistematis untuk memperbaiki rasio pakan, mengoptimalkan jadwal vaksinasi, dan menyempurnakan target bobot panen, sehingga profitabilitas program meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama yang melekat dalam usaha peternakan sapi adalah risiko kesehatan ternak yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, termasuk wabah penyakit yang dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan dalam waktu singkat [7]. Kendala ini dimitigasi melalui sistem deteksi dini penyakit yang terus diperketat dan protokol penanganan darurat, hasil pembelajaran dari pengalaman operasional sejak 2021 yang membuat respons penanganan menjadi lebih cepat dibanding tahun-tahun pertama.
Kendala kedua adalah kompleksitas administratif pertanggungjawaban Dana Desa yang harus mengikuti aturan Permendes, Peraturan Menteri Keuangan, dan juknis ketahanan pangan 20 persen, standar teknis yang cukup tinggi bagi SDM pengelola BUMDes di desa [3]. Kendala ini sempat memperlambat pencairan dan realisasi anggaran pada awal program, dan dimitigasi melalui pelatihan, pendampingan dari Pendamping Desa, serta berbagi pengalaman dengan BUMDes lain yang telah lebih dahulu mengelola program serupa [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan SONETA adalah kehadiran tenaga ahli peternakan berpengalaman lebih dari 25 tahun yang mengelola program secara langsung dan konsisten, memungkinkan pengambilan keputusan tepat dalam pemilihan bibit, formulasi pakan, hingga penanganan dini wabah penyakit [1].
Faktor kedua adalah sinergi kelembagaan antara Pemerintah Desa Margorejo, BUMDes Muji Berkah, dan partisipasi aktif masyarakat yang dibangun di atas fondasi transparansi pengelolaan. Kepala Desa Suyoto secara konsisten mendorong keterlibatan warga dalam mengawasi keberlanjutan usaha desa [7]. Kajian tentang pembiayaan BUMDes kepada peternak di konteks serupa membuktikan skema ini meningkatkan produksi dan pendapatan sekaligus menumbuhkan kesadaran kewirausahaan komunitas [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Program SONETA menghasilkan sapi berkualitas yang siap dipasarkan ke pasar lokal maupun regional melalui perawatan intensif dan terkontrol. Hasil penjualan ternak menjadi sumber Pendapatan Asli Desa yang dikelola kembali BUMDes Muji Berkah untuk membiayai siklus operasional berikutnya, menciptakan ketahanan finansial program yang tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa setiap tahun [1], [10].
Secara ekonomi, program ini membuka lapangan kerja bagi warga desa yang terlibat dalam operasional kandang, pengadaan dan pengolahan pakan, hingga distribusi hasil ternak ke pasar [8]. Riset akademik pada konteks serupa membuktikan usaha penggemukan sapi berbasis BUMDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup warga desa, terutama yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman [1].
Pada 6 Mei 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung potensi usaha Margorejo, termasuk peternakan, perikanan, penggilingan padi, pengolahan sampah, dan hasil laut, sekaligus mengumumkan rencana dukungan pelatihan manajemen bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta bantuan permodalan sekitar Rp5 miliar per koperasi bagi Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia [9]. Kunjungan ini menempatkan Margorejo sebagai model replikasi kemandirian ekonomi desa berskala nasional.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembangunan kandang SONETA dimulai 5 Januari 2021 menggunakan Dana Aspirasi sebagai investasi awal unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah [2]. Skema ketahanan pangan nasional yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa dengan BUM Desa sebagai pelaksana turut menjadi payung kebijakan bagi penguatan modal program ini pada tahun-tahun berikutnya [5], [3].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan sapi hasil penggemukan ke pasar lokal dan regional, dengan hasil penjualan direinvestasikan kembali sebagai modal siklus penggemukan berikutnya alih-alih dibagikan habis, menciptakan perputaran modal yang semakin menguat dari waktu ke waktu tanpa terus bergantung pada suntikan Dana Desa [10].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan tenaga ahli peternakan berpengalaman sebagai pengelola inti sejak awal program, alih-alih mengandalkan pengurus BUMDes yang belum berpengalaman teknis, terbukti menjadi faktor penentu paling kritis bagi keberhasilan SONETA [1]. Mengevaluasi setiap siklus penggemukan secara sistematis setelah kegagalan kecil seperti penurunan nafsu makan ternak juga terbukti mempercepat perbaikan rasio pakan dan jadwal vaksinasi pada siklus berikutnya.
Jika memulai dari awal, pemahaman prosedur administratif pertanggungjawaban Dana Desa untuk ketahanan pangan idealnya dikuasai pengelola BUMDes sebelum program diluncurkan, bukan dipelajari sambil jalan yang sempat memperlambat pencairan anggaran pada tahun-tahun awal. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan ketersediaan tenaga ahli peternakan lokal terlebih dahulu, mengikat komitmen kepala desa mengalokasikan modal secara konsisten, dan membangun sistem tata kelola BUMDes yang transparan sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program SONETA dibangun di atas sistem reinvestasi keuntungan yang disiplin: hasil penjualan sapi dari setiap siklus diputar kembali sebagai modal siklus penggemukan berikutnya, menciptakan pola pembiayaan mandiri tanpa terus mengandalkan suntikan Dana Desa setiap tahun anggaran [10]. Pemdes Margorejo juga berkomitmen memperkuat sistem manajemen BUMDes melalui pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM pengelola [1].
Untuk jangka panjang, integrasi antara BUMDes Muji Berkah dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi pilar keberlanjutan ekonomi desa yang mendapat perhatian nasional, dengan sinergi ini memperkuat jaringan distribusi hasil ternak sekaligus memperluas akses pasar, termasuk potensi pasokan ke program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan sumber protein hewani lokal yang andal [9].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi SONETA BUMDes Muji Berkah Desa Margorejo berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Program SONETA menciptakan lapangan kerja bagi warga desa yang terlibat dalam operasional kandang, pengadaan pakan, dan distribusi hasil ternak, memberi penghasilan lebih stabil dibanding pekerjaan musiman. |
PADes dari penjualan sapi direinvestasikan kembali untuk memperluas skala usaha dan manfaat ekonomi warga. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Ketersediaan daging sapi lokal berkualitas memperkuat ketahanan pangan Desa Margorejo dan sekitarnya, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar desa. |
Sistem dry lot fattening menghasilkan sapi siap jual secara terjadwal ke pasar lokal dan regional. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan unit usaha penggemukan sapi secara profesional oleh BUMDes menciptakan pekerjaan dengan penghasilan stabil bagi warga di rantai nilai peternakan hulu-hilir. |
SONETA menjadi unit usaha kelima BUMDes Muji Berkah sejak pembangunan kandang Januari 2021. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem dry lot fattening mengoptimalkan penggunaan pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi aktual ternak, sementara limbah kandang berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi lahan pertanian sekitar. |
Formulasi pakan disusun untuk memastikan rasio konversi pakan yang optimal per siklus penggemukan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
SONETA membangun kemitraan multilapis antara Pemerintah Desa, BUMDes Muji Berkah, Koperasi Desa Merah Putih, tenaga ahli peternakan, dan Pendamping Desa dalam satu ekosistem ekonomi desa. |
Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau langsung dan mengapresiasi sinergi BUMDes-Kopdes Margorejo pada 6 Mei 2025. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model SONETA berpotensi direplikasi luas karena bertumpu pada kerangka regulasi yang berlaku nasional: kewajiban alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan dengan BUM Desa sebagai pelaksana utamanya [5]. Desa seperti Kersaratu di Lebak, Banten, dan Lalabata Riaja di Sulawesi Selatan juga telah mulai menerapkan program ketahanan pangan berbasis penggemukan sapi melalui BUMDes, mengindikasikan model ini secara teknis dapat diadaptasi di berbagai konteks geografis, meski rincian besaran modal di masing-masing desa perlu diverifikasi langsung ke pemerintah desa bersangkutan [10], [11].
Kunci replikasi yang sukses terletak pada tiga elemen: ketersediaan tenaga ahli peternakan lokal yang kompeten, komitmen kepala desa mengalokasikan modal secara konsisten, serta sistem tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel kepada komunitas [1]. Desa Margorejo dapat berperan sebagai desa pembina bagi desa-desa tetangga di Kecamatan Cepiring yang ingin memulai program serupa, dengan dukungan Pendamping Desa dan Dinas Peternakan Kabupaten Kendal sebagai penggerak jaringan replikasi.
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Suara Merdeka Kendal, “Ternak Sapi SONETA Margorejo, Usaha Perkuat Ketahanan Pangan dari Desa,” kendal.suaramerdeka.com, 19 Feb. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kendal.suaramerdeka.com/kendal-raya/103616747486/.
[2] Pemerintah Desa Margorejo, “Pembangunan Kandang Ternak Sapi,” margorejo.kendalkab.go.id, 5 Jan. 2021. [Daring]. Tersedia: https://margorejo.kendalkab.go.id/kabardetail/U1BIbUJaUVdmaVNvek4yekhNUlRFZz09/pembangunan-kandang-ternak-sapi.html.
[3] Admin Desa Puusangi, “Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan,” puusangi.desa.id, 31 Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://puusangi.desa.id/.
[4] M. Yusuf et al., “Teknologi Penggemukan Sapi: Sistem Dry Lot Fattening,” Jurnal Pengamas, vol. 5, no. 2, Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pengamas/article/download/3972/pdf.
[5] Redaksi BUMDes.id, “Skema 20% Ketahanan Pangan Melalui BUM Desa atau BUM Desa Bersama,” bumdes.id, 8 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/skema-20-ketahanan-pangan-melalui-bum-desa-bum-desa-bersama.
[6] N. Widyawati et al., “Pemberdayaan Peternak dalam Usaha Penggemukan Sapi Potong,” Agrihealth Journal, Universitas Sebelas Maret, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.uns.ac.id/agrihealth/article/download/44736/pdf.
[7] Sulastri et al., “Dampak Pembiayaan BUMDes kepada Peternak Melalui Akad Mudharabah,” Jurnal Ilmu Bisnis dan Fiqh, STAIN Madina, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2614.
[8] Sulfiadi, “Pengaruh Penggemukan Sapi terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Duampanuae,” Skripsi, Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2022. [Daring]. Tersedia: https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/838/.
[9] Redaksi Lensa Medan, “Sinergi BUMDes dan Kopdes di Kendal Jadi Model Nasional,” lensamedan.co.id, 5 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.lensamedan.co.id/2025/05/sinergi-bumdes-dan-kopdes-di-kendal.html.
[10] Admin Desa Kersaratu, “Program Ketahanan Pangan Desa Kersaratu BUMDes Kelola Penggemukan Sapi,” kersaratu.digitaldesa.id, 7 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kersaratu.digitaldesa.id/.
[11] Admin Desa Lalabata Riaja, “Launching Program Ketahanan Pangan BUMDes Berkah Desa Lalabata Riaja,” lalabatariaja.desa.id, 28 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://lalabatariaja.desa.id/launching-program-ketahanan-pangan-bumdes-berkah-desa-lalabata-riaja/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Klampar di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membangun masa depannya dengan merawat warisan yang sudah hidup ratusan tahun: batik tulis khas Madura yang dikerjakan hampir seluruh perempuan desa selain bertani. Komunitas pengrajin bersama Yayasan Pendidikan Sosial (YPS) Al Hasani mengembangkan Wisata Kampung Batik Madura sejak sekitar 2017, sebuah konsep yang mengubah sentra produksi rumahan menjadi kawasan wisata terpadu yang tidak hanya menjual kain batik, tetapi juga pengalaman budaya dan proses kreatif membatik [1]. Inovasi ini bertujuan memperkuat ekonomi warga dengan menjadikan kerajinan batik sebagai pusat pertumbuhan desa sekaligus magnet kunjungan wisata budaya. Dampaknya terlihat pada terbukanya peluang pasar yang lebih luas bagi sekitar 300 pengrajin aktif, meningkatnya aksesibilitas fisik menuju sentra batik melalui perbaikan jalan lingkungan, dan diresmikannya sentra batik oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022 [2], [5].
Latar Belakang
Desa Klampar berdiri sekitar tujuh kilometer di utara Kota Pamekasan, menempati posisi paling timur Kecamatan Proppo dan dapat diakses melalui dua jalur utama melewati Desa Nyalabu Laok dan Desa Nyalabu Daya. Di balik letaknya yang relatif dekat dengan pusat kota, desa ini menyimpan kekuatan yang tumbuh dari dalam rumah-rumah warganya: batik tulis khas Pamekasan yang sudah dikerjakan sejak masa penjajahan Belanda dan terus bertahan sebagai usaha rumahan lintas generasi [3].
Hampir seluruh perempuan di Desa Klampar, selain bertani, berprofesi sebagai pengrajin batik tulis, sebuah fakta yang menjadikan membatik bukan sekadar pekerjaan sampingan, melainkan nadi kehidupan desa. Sekitar 300 pengrajin aktif menjalankan usaha keluarga dari empat dusun utama: Batu Baja, Banyumas, Sumber Papan, dan Mor Songai. Keterampilan ini membantu banyak keluarga membiayai pendidikan anak, memperbaiki rumah, bahkan menunaikan ibadah haji, menjadikan batik bukan hanya simbol budaya, tetapi penyangga kesejahteraan yang nyata sejak industri ini mulai berkembang pesat di Klampar pada rentang 2009 hingga 2017 [2], [10].
Namun kekuatan budaya itu lama tumbuh dalam pola yang tersebar dan belum terhubung dalam konsep pengembangan kawasan yang terpadu. Akses jalan lingkungan yang sempit dan belum memadai membuat Klampar belum optimal sebagai destinasi wisata batik yang dapat menerima arus pengunjung dalam skala lebih besar. Kebutuhan yang belum terpenuhi bukan hanya soal promosi, melainkan soal konektivitas fisik yang memungkinkan pengunjung datang lebih mudah dan pengrajin berinteraksi lebih luas dengan pasar [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Wisata Kampung Batik Madura di Desa Klampar, sebuah konsep yang diakui Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui penetapan resmi Desa Klampar sebagai Kampung Wisata Batik di Madura, dan diperkuat dengan peresmian sentra batik oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa batik tulis Klampar, yang membawa Pamekasan masuk Rekor MURI pada 2009 melalui pembuatan kain batik tulis sepanjang 1.530 meter oleh 600 pengrajin secara beramai-ramai, memiliki nilai ekonomi, budaya, dan sejarah yang terlalu kuat untuk dibiarkan tumbuh hanya sebagai industri rumahan tanpa ekosistem wisata yang mendukungnya [3].
Inovasi ini bekerja melalui dua jalur yang saling memperkuat. Pertama, YPS Al Hasani bersama komunitas pengrajin memperkuat kawasan sentra batik di empat dusun utama sebagai satu zona wisata terintegrasi, di mana pengunjung dapat menyaksikan langsung proses mencanting dan mempelajari filosofi motif batik khas Pamekasan dengan dominasi warna merah terang bermotif bunga dan daun. Kedua, perbaikan jalan lingkungan dilaksanakan secara prioritas untuk memastikan aksesibilitas kawasan meningkat, karena tanpa jalan yang layak, seluruh upaya promosi wisata tidak akan berdampak nyata bagi pengrajin yang bekerja di dalam desa [5].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan Wisata Kampung Batik tidak dimulai dari membangun sesuatu yang sama sekali baru, melainkan dari membaca ulang kekuatan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Komunitas pengrajin dan YPS Al Hasani memetakan kebutuhan paling mendesak: keahlian membatik dan tradisi produksi sudah kokoh, namun jalan lingkungan yang menghubungkan empat dusun sentra batik masih berupa jalan lama yang hanya cocok untuk kendaraan kecil, sehingga arus kunjungan dan distribusi produk terhambat secara struktural [1].
Dari pemetaan itulah YPS Al Hasani mengambil inisiatif mendorong perbaikan dan pengerasan jalan lingkungan sebagai intervensi pertama yang paling strategis. Secara bersamaan, sebuah program pengabdian masyarakat yang meneliti sentra batik Kecamatan Proppo menemukan bahwa metode pewarnaan batik yang selama ini digunakan pengrajin berpotensi mencemari lingkungan sekitar dan produk batik lokal belum memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain, karena hanya diproduksi berupa kain polos tanpa diversifikasi [7].
Menyadari kelemahan ini, pendamping bersama pengrajin mengoreksi pendekatan produksi dengan memperkenalkan pewarna yang lebih ramah lingkungan serta merancang motif baru bercirikan kupu-kupu dan jagung sebagai identitas lokal yang membedakan Klampar dari sentra batik lain. Koreksi ini mendapat respons positif dari 82 hingga 89 persen pengrajin dan pedagang yang dilibatkan, yang menilai motif baru berpotensi menjadi produk unggulan kabupaten [7]. Proses ini mengajarkan desa bahwa membuka diri untuk wisata bukan berarti menjadikan aktivitas sehari-hari pengrajin sebagai tontonan semata, melainkan harus membangun kesepahaman bersama tentang cara menata ruang dan alur kunjungan [7], [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan kawasan ini adalah ketegangan antara ritme kerja pengrajin dan kebutuhan wisata. Para pengrajin batik Klampar bekerja dalam pola produksi rumahan yang sudah tertanam kuat selama generasi, sehingga membuka aktivitas itu untuk dikunjungi wisatawan membutuhkan adaptasi ruang dan waktu yang tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba [1]. Kendala ini dimitigasi melalui kesepakatan bersama antarwarga tentang pembagian ruang privat pengrajin dan ruang publik wisata, sehingga kunjungan wisatawan tidak mengganggu konsentrasi kerja maupun kualitas produk.
Kendala lain adalah pemasaran digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan pengrajin Klampar. Penelitian dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menunjukkan pengrajin di Desa Klampar masih memerlukan pendampingan intensif untuk memanfaatkan platform pemasaran berbasis digital guna memperluas pangsa pasar [4]. Kendala ini dimitigasi melalui program pendampingan akademik yang memperkenalkan literasi digital dan strategi pemasaran daring secara bertahap kepada kelompok pengrajin.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu paling utama adalah modal sosial dan budaya yang sudah terbentuk selama ratusan tahun: keahlian membatik yang diwariskan lintas generasi, komunitas pengrajin yang solid, dan identitas desa sebagai Kampung Batik yang sudah dikenal di tingkat regional bahkan nasional [8].
Peran YPS Al Hasani sebagai katalisator pengembangan kawasan menjadi faktor kedua yang tak tergantikan. Lembaga ini tidak hanya hadir sebagai penggagas, tetapi juga sebagai penggerak yang menerjemahkan potensi desa menjadi program nyata, termasuk mendorong perbaikan akses jalan yang manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh pengrajin, tetapi juga oleh petani di tiga dusun lain (Krojah, Tengginah, dan Mor Leke). Dukungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui peresmian sentra batik oleh Bupati pada 2022 dan penunjukan BUMDes sebagai pengelola sentra semakin memperkuat legitimasi kawasan ini [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata dari inovasi ini adalah terbentuknya kawasan Wisata Kampung Batik Klampar sebagai destinasi yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebuah pengakuan yang mengubah status desa dari sekadar sentra produksi menjadi destinasi wisata budaya yang memiliki infrastruktur, pengelola, dan narasi wisata yang terstruktur. Sentra batik yang diresmikan Bupati Baddrut Tamam pada 14 Maret 2022 kini menawarkan tidak hanya kain batik, tetapi juga songkok batik, selendang batik, sarung batik, dan sepatu batik [5].
Secara kuantitatif, Desa Klampar memiliki sekitar 4.300 jiwa di tujuh dusun, dengan sentra batik terkonsentrasi di empat dusun utama yang menampung sekitar 300 pengrajin aktif. Kapasitas produksi industri batik di Klampar mencapai 10 hingga 3.000 lembar kain batik per minggu tergantung skala usaha, kapasitas yang menjadi fondasi ekonomi bagi kawasan wisata yang dibangun di atasnya [4].
Secara kualitatif, inovasi ini memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap warisan batik yang selama ini menjadi penyangga hidup mereka. Batik tidak lagi dipandang hanya sebagai pekerjaan domestik yang berlangsung diam-diam di belakang rumah, melainkan sebagai wajah desa yang layak diperkenalkan kepada publik lebih luas, mendorong semangat kolektif menjaga mutu produksi dan membuka diri terhadap kolaborasi dengan peneliti dan pelaku industri kreatif dari luar desa [9].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran spesifik untuk perbaikan jalan lingkungan maupun pembangunan sentra batik, meskipun proyek infrastruktur semacam ini lazimnya bertumpu pada kombinasi Dana Desa dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan, mengingat peresmian sentra dilakukan langsung oleh Bupati [5]. Pendampingan program pemasaran digital dan pengembangan motif baru difasilitasi melalui program pengabdian masyarakat perguruan tinggi, tanpa membebani anggaran desa [7].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan produk batik yang terdiversifikasi, kain, songkok, selendang, sarung, dan sepatu batik, kepada wisatawan yang berkunjung langsung ke sentra, ditambah potensi penjualan daring seiring penguatan literasi digital pengrajin [5], [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memulai dari perbaikan jalan lingkungan sebelum gencar mempromosikan wisata terbukti tepat, karena aksesibilitas fisik adalah prasyarat dasar yang menentukan apakah promosi wisata dapat berdampak nyata bagi pengrajin [1]. Koreksi metode pewarnaan yang semula berpotensi mencemari lingkungan, serta perancangan motif baru berciri khas lokal, juga menjadi pelajaran bahwa produk budaya perlu terus diperbarui agar tetap relevan sebagai daya tarik wisata, bukan sekadar diwariskan tanpa penyesuaian [7].
Jika memulai dari awal, kesepakatan tentang pembagian ruang privat pengrajin dan ruang publik wisata idealnya dirumuskan sejak tahap perencanaan kawasan, bukan ditemukan sebagai kendala setelah kunjungan wisatawan mulai berlangsung. Desa lain yang memiliki produk budaya unggulan namun terkendala akses fisik disarankan memprioritaskan infrastruktur dasar lebih dahulu, mengevaluasi dampak lingkungan dari proses produksi tradisional, dan menggandeng perguruan tinggi untuk pendampingan literasi digital sejak tahap awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Wisata Kampung Batik Klampar berpijak pada tiga tiang utama yang berjalan bersamaan. Pertama, regenerasi pengrajin: generasi muda Klampar perlu dilibatkan aktif dalam ekosistem produksi batik, baik sebagai pengrajin maupun pengelola wisata dan pemasaran digital, karena tanpa estafet keahlian yang berjalan baik, warisan batik ini akan perlahan melemah seiring usia pengrajin senior. Kedua, penguatan pemasaran digital yang terprogram, termasuk toko daring dan kolaborasi dengan platform e-commerce batik nasional [4].
Ketiga, dan paling strategis, adalah penguatan peran BUMDes sebagai pengelola sentra yang profesional. Bupati Baddrut Tamam secara eksplisit menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak pengelolaan sentra batik Klampar, dengan dukungan penuh Pemkab Pamekasan, sehingga pengelolaan kawasan wisata tidak lagi bergantung pada inisiatif perorangan atau satu lembaga saja [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Wisata Kampung Batik Klampar berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs dengan mengangkat ekonomi kreatif berbasis warisan budaya lokal ke dalam ekosistem wisata yang terkelola, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Sekitar 300 pengrajin aktif memperoleh penghasilan dari produksi batik tulis yang membantu keluarga membiayai pendidikan anak, memperbaiki rumah, dan menunaikan ibadah haji. |
300 pengrajin aktif di empat dusun utama menjalankan usaha batik keluarga. |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender |
Hampir seluruh pengrajin batik di Desa Klampar adalah perempuan yang menjalankan usaha dari dalam rumah. Pengembangan wisata kampung batik meningkatkan status ekonomi dan sosial perempuan desa. |
Karya pengrajin perempuan diakui formal lewat peresmian sentra batik oleh Bupati Pamekasan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kapasitas produksi 10 hingga 3.000 lembar kain batik per minggu mencerminkan skala ekonomi kreatif yang signifikan. Kawasan wisata membuka lapangan kerja baru di luar produksi. |
Produk terdiversifikasi menjadi kain, songkok, selendang, sarung, dan sepatu batik sejak peresmian sentra 2022. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pengembangan kampung batik sebagai kawasan wisata budaya terpadu menjadikan Desa Klampar contoh permukiman desa yang mengelola warisan budaya sebagai aset pembangunan. |
Perbaikan jalan lingkungan meningkatkan aksesibilitas empat dusun sentra batik utama. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Koreksi metode pewarnaan batik yang semula berpotensi mencemari lingkungan menjadi pewarna yang lebih ramah lingkungan mendorong praktik produksi kerajinan yang lebih bertanggung jawab. |
82–89 persen pengrajin dan pedagang merespons positif motif dan metode produksi baru. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi komunitas pengrajin, YPS Al Hasani, BUMDes, dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencerminkan model kemitraan multipihak. Keterlibatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memperkuat jaringan akademik-komunitas. |
Program PKM pemasaran digital dan desain motif melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Klampar dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Pamekasan dan Madura yang memiliki produk budaya unggulan tetapi terkendala akses fisik dan pengelolaan kawasan yang belum terpadu. Pelajaran utama dari Klampar adalah sederhana namun sering diabaikan: sebelum mengundang wisatawan, perbaiki dulu jalannya [1].
Untuk scale up, Wisata Kampung Batik Klampar dapat dikembangkan menjadi poros wisata budaya Madura yang terhubung dengan sentra ekonomi kreatif lain di Pamekasan dan kabupaten tetangga. Dinas Pariwisata dan Pemkab Pamekasan telah menunjukkan komitmen, dan BUMDes kini memegang mandat resmi sebagai pengelola sentra. Dengan promosi terarah, infrastruktur yang terus diperbaiki, dan pemasaran digital yang diperkuat lewat pendampingan akademik, Klampar berpotensi menjadi destinasi wisata batik yang lebih dikenal di Madura [9].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “ID 00666: Komunitas Pengrajin dan YPS Al Hasani Kembangkan Wisata Kampung Batik Klampar untuk Perkuat Ekonomi Kreatif Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/komunitas-pengrajin-dan-yps-al-hasani-kembangkan-wisata-kampung-batik-klampar-untuk-perkuat-ekonomi-kreatif-desa/.
[2] Gerbang Pulau Madura, “Mengunjungi Pengrajin dan Sentra Batik Klampar di Pamekasan,” pulaumadura.com, 31 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.pulaumadura.com/2017/01/mengunjungi-pengrajin-dan-sentra-batik-klampar-pamekasan.html.
[3] Detik Travel, “Batik Tulis Pamekasan di Madura, Pemegang Rekor MURI Lho!” travel.detik.com, 26 Mar. 2014. [Daring]. Tersedia: https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5396893/batik-tulis-pamekasan-di-madura-pemegang-rekor-muri-lho.
[4] I. D. Harini et al., “Pemanfaatan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Pengrajin Batik Desa Klampar, Pamekasan,” Jurnal Mitra, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/mitra/article/download/5149/2795.
[5] Pemerintah Kabupaten Pamekasan, “Bupati Mas Tamam Resmikan Sentra Batik Tulis Pamekasan di Desa Klampar,” pamekasankab.go.id, 14 Mar. 2022. [Daring]. Tersedia: https://pamekasankab.go.id/berita/733/bupati-mas-tamam-resmikan-sentra-batik-tulis-pamekasan-di-desa-klampar.
[6] Mr. Pangalayo, “Menyambangi Kampung Batik Madura di Pamekasan,” misterpangalayo.com, 11 Jun. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.misterpangalayo.com/2017/06/menyambangi-kampung-batik-madura-di.html.
[7] Garuda Kemdiktisaintek, “PKM Kelompok Kerajinan Batik di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan,” garuda.kemdiktisaintek.go.id. [Daring]. Tersedia: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2306278.
[8] Tresna Art, “Batik Tulis Pamekasan,” tresnaart.com, 14 Jul. 2024. [Daring]. Tersedia: https://tresnaart.com/portfolio/batik-pamekasan/.
[9] H. Santoso dan M. Thohir, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Budaya Lokal: Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar,” Wacana, Universitas Brawijaya. [Daring]. Tersedia: https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/370.
[10] Garuda Kemdiktisaintek, “Perkembangan Batik Tulis di Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Tahun 2009–2017,” garuda.kemdiktisaintek.go.id. [Daring]. Tersedia: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1520889.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Margasari Mandiri di Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meluncurkan Pasar Prapatan pada 22 Februari 2020, sebuah pasar rakyat mingguan yang mengubah perempatan desa menjadi ruang ekonomi yang menampung 59 pelaku usaha lokal dari sektor kuliner, sayur-mayur, pakaian, dan permainan anak [2], [3]. Dengan retribusi Rp5.000 per lapak per pekan, pasar ini menarik pengunjung dari dalam dan luar desa, mengalirkan Pendapatan Asli Desa, serta mempersingkat rantai distribusi produk pertanian dan kuliner warga langsung ke konsumen [2]. Inovasi ini lahir dari keputusan Pemerintah Desa Margasari mengubah ruang publik yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai simpang jalan menjadi motor penggerak ekonomi komunitas. Dalam tahun pertama beroperasi, Pasar Prapatan menjadi ruang belajar tata kelola pasar bagi BUMDes, sekaligus ruang sosial-budaya yang mempererat warga melalui pertunjukan seni angklung lokal setiap akhir pekan [4].
Latar Belakang
Desa Margasari adalah desa agraris di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dengan banyak warga bergerak di sektor kuliner, perdagangan kecil, dan pertanian. Ketiadaan ruang pasar yang terjangkau dan mudah diakses membuat pelaku usaha kecil bergantung pada pedagang perantara yang menekan margin keuntungan mereka, sementara produk pertanian dan makanan olahan warga tidak dapat langsung berhadapan dengan konsumen akhir karena belum ada wadah ekonomi yang mengorganisasi mereka [2].
Di sisi lain, perempatan desa adalah titik yang dilintasi banyak warga dan kendaraan setiap harinya, namun selama ini ruang publik strategis itu hanya berfungsi sebagai simpang jalan biasa tanpa nilai ekonomi. Pemerintah Desa Margasari dan BUMDes melihat peluang mengubah ruang yang sudah ramai secara organik menjadi pasar yang terorganisasi dan memberi akses ekonomi yang adil, termasuk bagi pelaku usaha terkecil [2], [3].
Kajian tentang BUMDes yang mengembangkan unit usaha pasar desa menunjukkan bahwa keberadaan pasar berbasis BUMDes berkontribusi positif pada pengelolaan potensi desa, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa secara nyata [5]. Bukti akademik ini memperkuat keyakinan Pemerintah Desa Margasari bahwa Pasar Prapatan bukan sekadar pasar mingguan, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi warga yang berkelanjutan [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Pasar Prapatan mengubah ruang perempatan jalan yang idle menjadi arena ekonomi hidup setiap akhir pekan. BUMDes Margasari Mandiri mengambil peran sebagai pengelola dengan membangun tata kelola yang transparan, mulai dari penataan lapak, pengelolaan retribusi Rp5.000 per lapak, manajemen parkir, hingga penjadwalan kegiatan seni budaya sebagai daya tarik tambahan [2], [4].
Pasar ini dirancang multifungsi: selain tempat jual beli, ia berfungsi sebagai panggung pertunjukan seni angklung dari paguyuban lokal setiap akhir pekan, menciptakan pengalaman berkunjung yang lebih kaya. BUMDes Margasari Mandiri juga mengembangkan unit usaha perdagangan hasil tani sebagai bagian dari ekosistem pasar, sehingga rantai nilai produk pertanian dari sawah dapat diperpendek langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara yang selama ini menekan harga di tingkat petani [4], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2019 ketika Pemerintah Desa Margasari mengalokasikan penyertaan modal Rp50 juta dari Dana Desa untuk memperkuat kapasitas BUMDes. Modal ini digunakan membangun infrastruktur dasar operasional pasar, termasuk pengadaan perlengkapan lapak, sistem retribusi, dan penataan area parkir yang kemudian menjadi sumber pendapatan tambahan BUMDes [7].
Sosialisasi kepada calon pedagang dilakukan melalui pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pendamping desa, membangun kepercayaan bahwa pasar akan dikelola secara adil dan profesional. Peluncuran resmi pada 22 Februari 2020 membuktikan bahwa konsep pasar berbasis bahu jalan dapat beroperasi dengan tertib dan menarik pengunjung dari luar desa sejak hari pertama [2], [3].
Pada pekan-pekan awal, penataan lapak yang belum sepenuhnya sistematis sempat menimbulkan kepadatan di badan jalan dan berpotensi mengganggu arus kendaraan yang melintas di perempatan. BUMDes kemudian mengoreksi tata letak lapak dan menyusun rekayasa lalu lintas bersama aparat keamanan setempat, sehingga keselamatan pengunjung dan kelancaran arus kendaraan dapat terjaga bersamaan. Pengalaman mengoreksi kerumitan awal ini menjadi pembelajaran yang membentuk kapasitas BUMDes dalam mengorganisasi kegiatan ekonomi publik berskala komunitas [2], [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah keterbatasan fisik lokasi pasar yang beroperasi di bahu jalan umum. Kepadatan pengunjung saat akhir pekan memerlukan rekayasa lalu lintas aktif yang dikoordinasikan dengan aparat keamanan setiap pekan, dan keterbatasan ruang ini membatasi jumlah lapak yang dapat disediakan seiring meningkatnya animo pedagang baru. Kendala ini dimitigasi melalui koordinasi rutin dengan aparat kecamatan untuk pengaturan lalu lintas, serta pencatatan daftar tunggu pedagang baru sebagai dasar perencanaan perluasan lapak [2].
Dari sisi kelembagaan, membangun kapasitas pengelolaan BUMDes yang profesional memerlukan waktu dan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus. Kajian tentang BUMDes serupa secara konsisten mengidentifikasi rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sebagai hambatan utama keberlanjutan unit usaha desa [9]. BUMDes Margasari Mandiri menjawab tantangan ini secara bertahap melalui musyawarah desa tahunan dan penyusunan rencana program kerja jangka menengah yang menjadikan pengelolaan pasar sebagai unit bisnis inti dengan standar operasional yang terus disempurnakan [10].
Faktor Penentu Keberhasilan
Fondasi keberhasilan terletak pada dukungan nyata Pemerintah Desa melalui penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp50 juta yang memberi kepastian finansial sejak awal operasi. Kepemimpinan Direktur BUMDes yang aktif menjalin komunikasi dengan pedagang, warga, dan aparat kecamatan turut memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan birokrasi berarti, sementara apresiasi terbuka dari Camat Sidareja yang menyatakan pasar ini terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat memberi legitimasi publik yang memperkuat kepercayaan warga dan pedagang [2], [7].
Faktor kedua adalah posisi geografis yang menguntungkan. Perempatan desa yang dilintasi arus warga dan kendaraan setiap hari menjadi daya tarik organik yang tidak membutuhkan biaya promosi besar. Kajian tentang pasar rakyat berbasis BUMDes mengonfirmasi bahwa ketersediaan lahan strategis dan koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi dua faktor eksternal yang menentukan apakah sebuah pasar desa dapat tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan [8], [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sejak diluncurkan, Pasar Prapatan langsung menampung 59 pelaku usaha aktif yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses pasar terjangkau — perubahan yang cukup berarti dibandingkan kondisi awal ketika perempatan desa sama sekali belum memiliki nilai ekonomi terorganisasi [2], [3]. Retribusi Rp5.000 per lapak per pekan mengalir menjadi Pendapatan Asli Desa yang dicatat dan dilaporkan kepada warga secara berkala, membuktikan bahwa penyertaan modal Rp50 juta yang semula hanya modal awal dapat berputar menjadi pendapatan tetap yang mengalir kembali ke kas desa; pendapatan tambahan dari pengelolaan area parkir semakin memperkuat arus kas operasional BUMDes [2].
Dampak sosial Pasar Prapatan melampaui dimensi ekonomi. Pasar ini menjadi ruang pertemuan antarkomunitas yang mempererat kohesi sosial desa, sementara pertunjukan seni angklung dari paguyuban lokal setiap akhir pekan menjadikan kunjungan ke pasar sebagai pengalaman budaya sekaligus melestarikan seni tradisional desa [4], [5].
Dampak kelembagaan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Pasar Prapatan sebagai ruang belajar tata kelola pasar bagi BUMDes Margasari Mandiri. Kapasitas yang dibangun melalui operasi pasar mingguan ini, dari manajemen lapak, keuangan retribusi, hingga koordinasi keamanan, menjadi modal kelembagaan yang mendukung rencana pembangunan pasar desa permanen yang lebih representatif di masa depan [6], [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal Pasar Prapatan bersumber dari penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp50 juta pada 2019 yang dialokasikan Pemerintah Desa Margasari untuk membangun infrastruktur dasar operasional pasar [7]. Model pendapatan bertumpu pada retribusi lapak Rp5.000 per pedagang per pekan dan biaya parkir kendaraan pengunjung, dengan seluruh penerimaan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa yang dilaporkan berkala kepada warga [2].
Untuk pembiayaan lanjutan, Pemerintah Desa Margasari kembali menyalurkan penyertaan modal BUMDes senilai Rp299.517.000 pada 2025 melalui APBDes, kali ini untuk memperkuat lima unit usaha strategis, yakni peternakan sapi dan kambing, jasa sewa alat berat (molen), simpan pinjam modal usaha, penyediaan alat tulis kantor, dan layanan PPOB termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerja sama dengan Samsat Kabupaten Cilacap, yang bersama unit Pasar Prapatan membentuk model bisnis BUMDes yang terdiversifikasi [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menempatkan Pasar Prapatan di lokasi yang sudah ramai secara organik, alih-alih membangun pasar baru dari nol di lahan yang belum teruji, terbukti menjadi keputusan tepat karena menghemat biaya promosi dan langsung menarik pengunjung sejak hari pertama [2]. Koreksi tata letak lapak dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada pekan-pekan awal juga menjadi pelajaran bahwa perencanaan arus pengunjung harus disiapkan sejak sebelum peluncuran, bukan menunggu masalah muncul di lapangan.
Jika memulai dari awal, kajian kapasitas jalan dan simulasi arus lalu lintas idealnya dilakukan sebelum hari peluncuran, bukan dikoreksi setelah pasar beroperasi. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan mengidentifikasi titik keramaian organik yang sudah ada di wilayahnya, melibatkan aparat keamanan sejak tahap perencanaan, dan menyiapkan rencana ekspansi lapak sebelum daftar tunggu pedagang baru menumpuk.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Margasari Mandiri menyusun Rencana Program Kerja 2025–2030 yang menempatkan pengelolaan Pasar Rakyat sebagai salah satu unit bisnis inti, berdampingan dengan unit peternakan, jasa sewa alat berat, simpan pinjam, dan layanan PPOB. Diversifikasi unit usaha ini memastikan stabilitas pendapatan BUMDes tidak bergantung pada satu sumber saja, sehingga jika satu unit mengalami fluktuasi musiman, unit lain dapat menyangga kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan [10], [7].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes telah teruji: kepemimpinan Direktur BUMDes yang mengelola peluncuran Pasar Prapatan pada 2020 kini diteruskan oleh Muhail Arianto sebagai Direktur BUMDes Margasari Mandiri per 2025, tanpa mengganggu keberlangsungan unit usaha yang telah berjalan [7]. Dalam jangka panjang, Pasar Prapatan diarahkan menjadi batu loncatan menuju pembangunan pasar desa permanen yang lebih representatif, sementara integrasi unit perdagangan hasil tani memperkuat ketahanan pangan desa dan membuka saluran pemasaran langsung bagi petani [7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Pasar Prapatan menunjukkan bahwa inovasi berbasis potensi ruang publik desa mampu menjawab beberapa dimensi SDGs secara bersamaan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pasar Prapatan memberi pelaku usaha kecil akses pasar dengan biaya masuk terjangkau, memangkas rantai perantara yang menekan harga di tingkat pedagang kecil dan petani lokal. |
59 pelaku usaha kecil tertampung dengan retribusi Rp5.000 per lapak per pekan. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Unit usaha perdagangan hasil tani BUMDes memperpendek rantai distribusi produk pertanian dari sawah langsung ke konsumen, memastikan ketersediaan pangan segar dengan harga lebih terjangkau. |
Unit perdagangan hasil tani terintegrasi dalam ekosistem Pasar Prapatan sejak peluncuran. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pasar Prapatan menciptakan peluang usaha bagi puluhan warga desa, menggerakkan Pendapatan Asli Desa melalui retribusi dan parkir yang terkelola transparan. |
Retribusi lapak dan parkir tercatat rutin sebagai Pendapatan Asli Desa yang dilaporkan berkala. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Pemanfaatan ruang perempatan desa yang semula idle menjadi pasar rakyat aktif merupakan contoh optimalisasi ruang publik untuk kepentingan ekonomi dan sosial warga. |
Perempatan desa beralih fungsi dari simpang jalan biasa menjadi pasar rakyat mingguan sejak Februari 2020. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Pengelolaan retribusi yang transparan, pelaporan Pendapatan Asli Desa berkala kepada warga, dan penyusunan rencana program kerja yang terbuka untuk dievaluasi dalam musyawarah desa mencerminkan tata kelola BUMDes yang akuntabel. |
Rencana Program Kerja BUMDes 2025–2030 disusun dan dapat diakses publik. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Margasari, BUMDes Margasari Mandiri, paguyuban seni lokal, aparat kecamatan, dan komunitas pedagang menciptakan model kemitraan multipihak. |
Koordinasi rutin dengan aparat kecamatan dan paguyuban seni angklung berjalan setiap pekan pasar. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pasar Prapatan relatif mudah direplikasi karena modal awalnya terjangkau, tidak memerlukan lahan baru, dan tata kelolanya dapat dibangun oleh BUMDes mana pun yang memiliki pengurus proaktif dan dukungan penyertaan modal desa. Desa-desa lain di Kecamatan Sidareja maupun Kabupaten Cilacap dapat menerapkan model serupa dengan mengidentifikasi titik ramai yang sudah ada, seperti perempatan, depan balai desa, atau lapangan desa, sebagai embrio pasar rakyat mingguan [6], [8].
Untuk scale up, Pasar Prapatan berpeluang berkembang menjadi pasar tematik yang mengedepankan identitas kuliner dan produk lokal Cilacap dengan jadwal event budaya mingguan yang lebih terstruktur, menarik pengunjung dari luar kabupaten sebagaimana model Pasar Jande di Desa Candiwates, Pasuruan, yang berhasil memadukan jajanan tradisional dengan pengalaman berbelanja bernuansa modern [8]. Pengembangan promosi digital melalui media sosial untuk produk pedagang Pasar Prapatan turut direncanakan guna memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis desa [11].
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia, “Margasari, Sidareja, Cilacap,” Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Margasari,_Sidareja,_Cilacap.
[2] Cilacap Kita Bersama, “Pasar Rakyat Margasari Sidareja Akhir Pekan Februari 2020,” Facebook, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/cilacapkitabersama.
[3] Reonkpost, “Pasar Rakyat BUMDes Desa Margasari Sidareja Sajikan Kuliner Kampung,” Facebook, 28 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.facebook.com/reonkpost.
[4] BUMDes Margasari Mandiri, “Profil BUMDes Margasari Mandiri Kecamatan Sidareja Cilacap,” YouTube, 29 Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=X7o5ed5b1Tc.
[5] A. T. Arindhawati dan S. Utami, “Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Perekonomian dan Sosial Masyarakat Desa,” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, vol. 5, no. 1, 2020. [Daring]. Tersedia: https://journal.umy.ac.id/index.php/rab.
[6] D. W. Wijayanti, “Peran Strategis BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa,” Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 9, 2025. [Daring]. Tersedia: https://journal.uii.ac.id/JKEK/article/download/45004/19653.
[7] Pemerintah Desa Margasari, “Penyaluran Penyertaan Modal BUMDes untuk Mendukung Ketahanan Pangan,” Digital Desa Margasari, 2025. [Daring]. Tersedia: https://margasari.digitaldesa.id/berita/penyaluran-penyertaan-modal-bumdes-untuk-mendukung-ketahanan-pangan.
[8] R. Musyayadah, K. R. Adi, dan Idris, “Peran BUMDes Desa Candiwates dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pasar Jande,” Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), vol. 8, no. 2, hlm. 570–578, 2024. [Daring]. Tersedia: https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/2341.
[9] S. B. Hisyam, “Peranan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Desa,” Jurnal Publik: Kajian Kebijakan dan Pemerintahan, vol. 3, no. 1, 2021. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.fisipuniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/120.
[10] BUMDes Margasari Mandiri, “Rencana Program Kerja BUMDes Margasari Mandiri 2025–2030,” Scribd, 2025. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/961413092/PROGRAM-KERJA-BUMDES.
[11] BUMDes Margasari Mandiri, “Paguyuban Seni Angklung Desa Margasari Sidareja Cilacap — Pasar Rakyat BUMDes Margasari,” YouTube. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=U_BKXxSa_jQ.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak 2017 mengubah cara pandang terhadap moke dari minuman tradisional curah menjadi produk desa yang layak kemas dan bernilai tambah. Pemerintah desa memakai Dana Desa untuk memperkuat BUMDes Mitra Usaha agar membeli moke dari petani, menyuling ulang, menstandarkan kadar alkohol, lalu memasarkannya dalam botol higienis berukuran 485 ml [1], [2]. Inovasi ini melahirkan dua produk unggulan desa, yaitu Moke berkadar alkohol 25-30 persen dan Anggur Lontar berkadar sekitar 5-10 persen. Keduanya hadir dengan rasa, warna, dan segmen pasar yang berbeda, sehingga desa tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai membangun identitas produk lokal yang lebih kompetitif dan lebih mudah dilegalkan [2].
Latar Belakang
Watugong berada sekitar 5 kilometer dari Kota Maumere dan dihuni sekitar 2.200 penduduk. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada pohon lontar atau koli, terutama sebagai pengiris lontar dan pemasak nira untuk menghasilkan moke, minuman tradisional yang lekat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sikka [1], [3].
Nama Watugong sudah lama dikenal sebagai sentra moke. Minuman ini hadir tidak hanya dalam ruang ekonomi, tetapi juga budaya, karena moke menjadi simbol persaudaraan, penyambutan tamu, dan bagian ritus adat di Flores. Namun nilai budaya yang kuat itu belum otomatis memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pengrajinnya [4].
Selama bertahun-tahun, pengrajin menjual moke dalam bentuk curah menggunakan botol bekas atau jerigen. Produk tidak memiliki standar rasa, warna, dan kadar alkohol, sementara harga mudah naik turun karena desa hanya menjual cairan mentah tanpa merek, kemasan, dan posisi tawar yang kuat di pasar [1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah hilirisasi moke berbasis desa. Pemerintah Desa Watugong tidak berhenti pada produksi bahan baku, tetapi membangun rantai nilai baru melalui BUMDes Mitra Usaha. BUMDes membeli moke dari petani, mengukur kadar alkohol dengan alkoholmeter, lalu menyuling ulang agar warna, rasa, dan kadar alkohol menjadi lebih seragam [2].
Dari proses itu lahir dua produk. Moke dikemas dalam botol 485 ml dengan kadar alkohol 25-30 persen dan dijual sekitar Rp60.000 per botol. Anggur Lontar dibuat dari bahan baku yang sama, diolah menjadi minuman berwarna kuning kecoklatan dengan kadar alkohol lebih rendah sekitar 5-10 persen, dan dijual sekitar Rp50.000 per botol [1], [2]. Unit produksi ini dikelola di bawah IKM Lontar yang dipimpin Stefanus sebagai direktur.
Proses Penerapan Inovasi
Langkah perubahan dimulai pada 2017 ketika pemerintah desa menetapkan moke sebagai potensi unggulan dalam RPJMDes, menjadikan pengembangan moke bagian dari arah pembangunan resmi desa dengan legitimasi perencanaan dan dukungan anggaran [1], [2].
Pada akhir 2017, pemerintah desa mengalokasikan Rp150 juta kepada BUMDes Mitra Usaha untuk menjalankan proyek ini. Dana tersebut dipakai memperkuat rumah produksi, pengadaan alat ukur alkohol, proses pengemasan, dan pengembangan sistem produksi yang lebih rapi dibanding pola usaha rumah tangga tradisional yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam [2].
Pada tahap awal, tantangan terbesar bukan soal bahan baku, melainkan standarisasi. Moke yang berasal dari banyak perajin memiliki karakter berbeda-beda, sehingga BUMDes harus belajar membangun mutu yang konsisten melalui penyulingan ulang dan pengukuran kadar alkohol berulang. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya batch produksi yang gagal secara spesifik, namun tahap penyeragaman mutu ini sendiri menjadi proses uji coba penting agar produk desa dapat dipercaya pasar dan kelak memenuhi syarat legalisasi resmi [1], [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling besar adalah legalisasi. Produk minuman beralkohol tradisional tidak cukup hanya enak dan diminati pasar, tetapi harus memenuhi syarat izin edar, uji laboratorium, pelabelan, dan tata kelola distribusi yang ketat [1], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan bersama BPOM Ende yang mendorong minuman khas Flores menuju legalitas dan pasar nasional, mengikuti jejak legalisasi Arak Bali sebagai rujukan proses.
Kendala lain adalah ketegangan antara nilai budaya dan aturan hukum: moke merupakan identitas budaya Sikka, namun peredarannya tetap tunduk pada regulasi, dan produk moke yang tidak berizin rentan berhadapan dengan penertiban [8]. Kendala ini dimitigasi dengan mendorong desa bergerak dari ekonomi tradisional menuju tata kelola usaha yang legal, standar, dan bertanggung jawab melalui BUMDes, alih-alih membiarkan produksi tetap berjalan informal tanpa arah legalisasi.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh keberanian pemerintah desa menjadikan komoditas yang selama ini dipandang biasa sebagai produk unggulan desa. Yohanes Kapisrano dan pemerintah desa memainkan peran sebagai pengarah kebijakan, penyedia anggaran, dan penjaga agar inovasi tetap berada dalam jalur perencanaan desa yang sah [1].
Faktor penting lainnya adalah peran BUMDes Mitra Usaha, melalui unit IKM Lontar, sebagai penghubung antara petani, pengrajin, proses produksi, dan pasar. BUMDes tidak hanya membeli produk warga, tetapi juga menambah nilai produk melalui standarisasi, pengemasan, dan penguatan merek, sejalan dengan praktik BUMDes sebagai fasilitator, mediator, dan motor pemasaran UMKM desa [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah lahirnya dua produk unggulan desa dalam kemasan botol 485 ml dengan standar kadar alkohol yang terukur, Moke seharga sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol, menunjukkan Watugong tidak lagi menjual moke sebagai komoditas curah, melainkan produk bernilai tambah dengan identitas dagang yang jelas [1].
Dampak ekonominya terlihat pada naiknya posisi tawar desa dan pengrajin, karena petani kini memiliki saluran pasar yang lebih pasti melalui skema pembelian BUMDes. Pada 2022, laporan pasar lokal mencatat produk moke olahan Watugong semakin diminati dengan pemesanan yang terus meningkat, menandakan fondasi pasar yang mulai berkelanjutan [7].
Dampak non-ekonomi juga penting: inovasi ini membawa moke keluar dari citra minuman curah tanpa identitas menjadi simbol kearifan lokal yang dikelola lebih modern. Pengakuan ini tercermin ketika Desa Watugong meraih Juara II Perencanaan Desa se-NTT 2017 kategori prakarsa dan inovasi [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal pengembangan inovasi ini bersumber dari Dana Desa, dengan Rp150 juta dialokasikan kepada BUMDes Mitra Usaha pada akhir 2017 untuk rumah produksi, alat ukur alkohol, dan sistem pengemasan [2]. Skema ini menjadikan Dana Desa sebagai modal awal yang mengubah usaha rumah tangga informal menjadi unit produksi yang lebih terorganisasi.
Model pendapatan bertumpu pada margin penjualan dua produk kemasan, Moke seharga sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol 485 ml, dengan BUMDes membeli moke curah dari petani sebagai bahan baku sebelum disuling ulang dan dikemas [1]. Keberlanjutan pendapatan ke depan bergantung pada perluasan pasar yang hanya dapat dicapai setelah produk memperoleh izin edar resmi.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah menempatkan pengembangan moke sebagai prioritas resmi dalam RPJMDes 2017, sehingga inovasi ini mendapat legitimasi perencanaan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, bukan sekadar inisiatif personal kepala desa yang mudah terhenti [1], [2]. Membangun BUMDes sebagai agregator yang membeli langsung dari petani juga terbukti memperkuat posisi tawar pengrajin dibanding menjual sendiri-sendiri secara curah.
Jika memulai dari awal, proses menuju legalisasi BPOM idealnya dimulai bersamaan dengan pengembangan produk, bukan setelah produk sudah beredar di pasar lokal, mengingat legalitas produk minuman beralkohol tradisional membutuhkan waktu panjang. Desa lain yang memiliki komoditas lokal serupa disarankan menetapkan komoditas tersebut dalam RPJMDes sejak awal, membangun BUMDes sebagai penghubung produksi dan pasar, dan mulai berkomunikasi dengan BPOM sedini mungkin untuk memetakan jalur legalisasi yang realistis.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi Watugong bergantung pada tiga jalur yang berjalan bersama: kepastian bahan baku lontar, penguatan kelembagaan BUMDes, dan percepatan legalisasi produk. Selama pohon lontar tetap dirawat dan petani tetap dilibatkan sebagai pemasok utama, desa memiliki fondasi produksi yang kuat untuk jangka panjang [4].
Watugong dapat belajar dari jejak legalisasi Arak Bali dan perkembangan moke legal di Sikka yang telah masuk pasar nasional dengan izin resmi. Pelajaran terpentingnya adalah legalitas tidak lahir dari nilai budaya saja, tetapi dari standar mutu, dukungan pemerintah, pengujian produk, dan tata kelola distribusi yang jelas [9], [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Moke dan Anggur Lontar berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Mitra Usaha menciptakan saluran pasar yang lebih pasti bagi petani dan pengrajin moke, sehingga pendapatan warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penjualan curah dengan harga yang mudah turun. |
Petani memiliki saluran penjualan tetap ke BUMDes, alih-alih menjual curah kepada pembeli yang tidak menentu. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengolahan moke dan anggur lontar dalam kemasan menciptakan aktivitas ekonomi baru, dari pembelian bahan baku, penyulingan ulang, pengemasan, hingga pemasaran produk unggulan desa. |
Moke terjual sekitar Rp60.000 dan Anggur Lontar sekitar Rp50.000 per botol 485 ml. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Watugong membangun inovasi hilirisasi berbasis komoditas lokal dengan alkoholmeter, standarisasi kadar alkohol, dan kemasan botol higienis, mengubah produk tradisional curah menjadi produk desa yang lebih modern. |
Rp150 juta Dana Desa dialokasikan untuk rumah produksi dan alat ukur alkohol pada akhir 2017. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Standarisasi kadar alkohol dan dorongan legalisasi menunjukkan upaya desa menuju produksi yang lebih aman, terukur, dan bertanggung jawab dibanding praktik penjualan curah tanpa pengawasan mutu. |
Kadar alkohol Moke terukur 25-30 persen dan Anggur Lontar 5-10 persen menggunakan alkoholmeter. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Inovasi ini membutuhkan kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, pengrajin lontar, pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga pengawas seperti BPOM agar produk lokal dapat bergerak ke pasar legal yang lebih luas. |
BPOM Ende mendampingi upaya legalisasi minuman khas Flores termasuk moke menuju pasar nasional. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Pengalaman Watugong relevan bagi desa lain di Flores dan NTT yang memiliki lontar, tetapi masih menjual produk turunannya secara mentah. Model replikasinya jelas: tetapkan komoditas lokal sebagai prioritas RPJMDes, bentuk atau kuatkan BUMDes sebagai agregator, sediakan alat ukur mutu, lalu bangun kemasan dan merek yang konsisten [1], [6].
Untuk scale up, desa tidak cukup berhenti pada pengemasan. Tahap berikutnya adalah sertifikasi, izin edar, penguatan jaringan distribusi, dan promosi sebagai produk budaya yang legal dan aman. Bila strategi ini dijalankan konsisten, Moke dan Anggur Lontar Watugong berpotensi berdiri sejajar dengan Arak Bali dan produk moke legal lain dari Sikka yang sudah menembus pasar nasional [9], [10].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00589: Desa Watugong Kembangkan Moke dan Anggur Lontar Jadi Produk Unggulan Desa,” inovasi.web.id, 17 Mei 2019. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/desa-watugong-kembangkan-moke-dan-anggur-lontar-jadi-produk-unggulan-desa/.
[2] Florespedia, “Moke dan Anggur Lontar Dalam Kemasan, Inovasi dari Watugong,” Kumparan, 17 Mei 2019. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/florespedia/moke-dan-anggur-lontar-dalam-kemasan-inovasi-dari-watugong-sikka-1r6MtMKFFai.
[3] Jurnal Pertanian Unggul, “Kajian Minuman Tradisional Moke sebagai Objek Gastronomi pada Masyarakat Sikka,” ejournal.stiperfb.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.stiperfb.ac.id/index.php/jurnalpertanianunggul/article/download/72/48.
[4] Traveloka, “Mengenal 5 Minuman Khas Nusa Tenggara Timur,” traveloka.com, 26 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.traveloka.com/id-id/explore/activities/minuman-khas-nusa-tenggara-timur-ta/579620.
[5] BPOM Ende, “Moke, Upaya Bersama Pendampingan Minuman Khas Flores untuk Legal dan Tembus Pasar Nasional,” ende.pom.go.id. [Daring]. Tersedia: https://ende.pom.go.id/berita/moke-upaya-bersama-pendampingan-minuman-khas-flores-untuk-legal-dan-tembus-pasar-nasional.
[6] Universitas Brawijaya, “Peran Badan Usaha Milik Desa pada Pengembangan UMKM,” repository.ub.ac.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/224620/.
[7] Florespedia, “Moke Rasa Wine dari Sikka Laris Manis di Pasar Lokal NTT,” Kumparan, 19 Apr. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/florespedia/moke-rasa-wine-dari-sikka-laris-manis-di-pasar-lokal-ntt-1xv651pbDHB.
[8] Garda Flores, “Operasi Moke di Sikka: Polisi Klarifikasi, Pertanyaan Publik soal Batas Budaya dan Hukum,” gardaflores.com, 12 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://gardaflores.com/hukrim/operasi-moke-di-sikka-polisi-klarifikasi-pertanyaan-publik-soal-batas-budaya-dan-hukum/.
[9] Duta Bali News, “Kepala BPOM RI: Bali Provinsi Pertama yang Berhasil Menjadikan Arak Bali Minuman Tradisional Berizin,” dutabalinews.com, 5 Mar. 2020. [Daring]. Tersedia: http://dutabalinews.com/2020/03/05/kepala-bpom-ri-bali-provinsi-pertama-yang-berhasil-menjadikan-minuman-tradisional-arak-bali-m.
[10] Liputan6, “Moke Simbol Kearifan Lokal, Minuman Tradisional Sikka Kini Masuk Pasar Nasional,” liputan6.com, 18 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.liputan6.com/regional/read/6135576/moke-simbol-kearifan-lokal-minuman-tradisional-sikka-kini-masuk-pasar-nasional.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Produk Unggulan
Ringkasan Inovasi
BUMDes Palugon di Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sejak 2020 mengubah kotoran ternak yang selama ini dibuang begitu saja menjadi produk pupuk organik komersial untuk memulihkan kesuburan lahan pertanian hortikultura desa [1]. Inovasi ini digagas Pemerintah Desa Palugon bersama BUMDes untuk menjawab penurunan kualitas tanah akibat pupuk kimia berlebihan, sekaligus memanfaatkan limbah kandang yang selama ini mencemari saluran air dan permukiman [6]. BUMDes Palugon mencukupi kebutuhan pupuk petani hortikultura lokal dan mendistribusikan kelebihan produksi ke desa-desa sekitar. Inovasi ini turut mendorong Pemerintah Desa Palugon menetapkan cabai sebagai komoditas unggulan, dibuktikan lewat Panen Raya Cabai Desa Palugon pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap Hj. Teti Rohatiningsih, S.Sos. [3].
Latar Belakang
Desa Palugon berdiri di kawasan pegunungan Kecamatan Wanareja pada ketinggian antara 800 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, kondisi geografis yang ideal untuk budidaya cabai dan komoditas hortikultura lain [1].
Ketergantungan petani pada pupuk kimia sintetis selama bertahun-tahun secara perlahan menguras kesuburan biologis tanah: populasi mikroorganisme menurun, struktur tanah memburuk, dan kualitas cabai yang dihasilkan merosot, sementara biaya produksi meningkat karena harga pupuk kimia yang tidak stabil [4], [5].
Di sisi lain, sebagian besar warga Palugon memelihara ternak ruminansia dan unggas sebagai penghasilan sampingan. Kotoran ternak yang dihasilkan setiap hari dibuang tanpa pemanfaatan, mencemari saluran air dan lingkungan permukiman warga. BUMDes Palugon membaca kondisi ini sebagai peluang: bahan baku pupuk organik tersedia melimpah secara gratis di desa, sementara petani mengeluarkan uang untuk membeli pupuk kimia dari luar [1], [6].
Inovasi yang Diterapkan
Desa Palugon melalui BUMDes-nya membangun unit usaha produksi pupuk organik berbahan kotoran ternak lokal yang mulai beroperasi pada 2020, membentuk rantai nilai sirkular: peternak warga menyetor kotoran ternak ke unit produksi BUMDes, kemudian diolah melalui pengomposan aerobik menjadi pupuk organik padat siap pakai bagi petani hortikultura [1], [6].
Distribusi pupuk dirancang dengan prioritas jelas: kebutuhan petani hortikultura Desa Palugon dipenuhi lebih dulu dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pupuk kimia komersial, kemudian kelebihan produksi didistribusikan ke desa-desa tetangga di Kecamatan Wanareja, menjadikan BUMDes tidak hanya produsen tetapi juga distributor yang memperluas jangkauan manfaat ke luar batas desa [6], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses dimulai dari forum diskusi internal antara pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, dan kelompok tani yang mengidentifikasi akar masalah: tanah yang rusak akibat kimia, bahan baku organik yang terbuang percuma, dan tidak adanya alternatif pupuk terjangkau secara lokal. Kesepakatan ini menghasilkan peta jalan sederhana: memulai dari skala kecil dengan dana desa dan modal awal BUMDes untuk membangun unit produksi pilot [1].
BUMDes memilih teknologi pengomposan aerobik yang relatif sederhana dan dapat dioperasikan tenaga lokal tanpa keahlian teknis khusus. Pada fase uji coba awal, beberapa batch pupuk mengalami ketidakseragaman kualitas akibat variasi rasio campuran bahan organik dan ketidaktepatan kondisi kelembaban selama fermentasi. Kegagalan teknis pada tahap ini mendorong BUMDes menyusun Prosedur Standar Operasional (SOP) produksi secara tertulis agar konsistensi kualitas terjaga di setiap siklus produksi berikutnya [7], [8].
Setelah SOP tersusun dan kualitas pupuk stabil, BUMDes mendistribusikan pupuk organik sebagai program percontohan di beberapa lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba. Dalam dua hingga tiga siklus tanam pertama, petani pada lahan percontohan merasakan perbaikan struktur tanah dan kualitas cabai yang berangsur meningkat, yang mengubah skeptisisme petani lain menjadi kesediaan bergabung secara sukarela [4], [5].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan dan kepercayaan petani yang bertahun-tahun bergantung pada pupuk kimia dan meragukan efektivitas pupuk organik dalam jangka pendek [4], [5]. Kendala ini dimitigasi melalui program percontohan pada lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba, sehingga hasil nyata dapat disaksikan langsung sebelum petani lain diajak bergabung.
Kendala teknis berupa ketidakstabilan kualitas produk pada fase awal, akibat variasi kandungan nutrisi dari jenis ternak yang berbeda, sempat mengikis kepercayaan awal kelompok tani [7], [8]. Kendala ini dimitigasi melalui penyusunan SOP produksi tertulis dan respons konsisten pengurus BUMDes terhadap setiap keluhan petani dengan perbaikan proses yang terukur, sehingga kepercayaan dapat dibangun kembali secara bertahap melalui bukti kualitas yang konsisten.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keunggulan paling mendasar inovasi ini adalah kelimpahan bahan baku yang bersifat gratis dan tersedia sepanjang tahun, karena mayoritas warga Palugon memelihara ternak ruminansia dan unggas, sehingga pasokan kotoran ternak tidak bergantung pada musim [1].
Faktor kedua adalah kepemimpinan Kepala Desa Tasja Suryana yang mendorong visi bersama mengembalikan cabai sebagai komoditas unggulan desa, menciptakan arah yang jelas bagi ekosistem inovasi ini, dari pendirian unit produksi pupuk, pelatihan kelompok tani, hingga sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam Panen Raya Cabai yang dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap [3], [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling langsung adalah transformasi limbah ternak menjadi produk pertanian komersial yang mengalir ke lahan petani hortikultura Desa Palugon, dengan BUMDes mencukupi kebutuhan pupuk lokal dan mendistribusikan kelebihan produksi ke desa-desa sekitar [1].
Petani cabai yang mengadopsi pupuk organik BUMDes melaporkan pemulihan kondisi fisik tanah setelah beberapa siklus tanam, dengan biaya produksi yang turun karena harga pupuk organik BUMDes lebih terjangkau dibanding pupuk kimia subsidi yang ketersediaannya sering tidak menentu di tingkat kecamatan [4]. Pemulihan ini menjadi fondasi bagi Panen Raya Cabai Desa Palugon pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap Hj. Teti Rohatiningsih, S.Sos., yang menyampaikan apresiasi atas kekompakan kelompok tani setempat [3].
Dari sisi lingkungan, inovasi ini mengurangi pencemaran limbah kandang yang sebelumnya mencemari saluran air dan permukiman warga. Peternak yang menyetor kotoran ternak ke BUMDes memperoleh manfaat ganda: berkurangnya beban limbah sekaligus akses pupuk dengan harga terjangkau [6], [8].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal unit produksi pupuk organik bersumber dari kombinasi dana desa dan modal awal BUMDes untuk membangun fasilitas pilot berskala kecil [1]. Dokumentasi yang tersedia, termasuk portal resmi Desa Palugon, tidak merinci besaran investasi awal secara spesifik [2].
Model pendapatan bertumpu pada penjualan pupuk organik kepada petani hortikultura Desa Palugon dengan harga lebih terjangkau dibanding pupuk kimia komersial, serta distribusi kelebihan produksi ke desa-desa tetangga di Kecamatan Wanareja [6]. Keberlanjutan modal kerja bertumpu pada reinvestasi bertahap dari keuntungan penjualan pupuk, bukan bergantung pada suntikan dana desa tahunan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari program percontohan pada lahan petani yang bersedia menjadi mitra uji coba, sehingga hasil nyata dapat meyakinkan petani lain sebelum program diperluas, alih-alih memaksakan adopsi massal sejak awal [4]. Menyusun SOP tertulis setelah menemukan ketidakseragaman kualitas produk juga terbukti menjadi langkah kunci menjaga konsistensi produksi ke depannya [7].
Jika memulai dari awal, standardisasi proses pengomposan berdasarkan jenis ternak yang berbeda idealnya disiapkan sejak tahap perencanaan, bukan ditemukan sebagai kendala setelah kepercayaan petani sempat terganggu oleh ketidakstabilan kualitas. Desa lain yang memiliki populasi ternak namun belum memanfaatkan kotorannya disarankan memulai dari uji coba skala kecil dengan kelompok tani yang bersedia menjadi mitra, menyusun SOP produksi sejak awal, dan memprioritaskan kebutuhan petani lokal sebelum memperluas distribusi ke luar desa.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
BUMDes Palugon memastikan keberlanjutan melalui reinvestasi bertahap: sebagian keuntungan dari penjualan pupuk organik diarahkan kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbarui peralatan pengomposan, sehingga pertumbuhan unit usaha mengikuti arus kas yang nyata [9].
Integrasi antara unit produksi pupuk dan agenda revitalisasi cabai sebagai komoditas unggulan desa menciptakan ekosistem yang saling menopang. Kolaborasi dengan Kelompok Tani Karya Mekar dan dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memberi landasan kelembagaan bagi kelangsungan inovasi melewati pergantian kepemimpinan desa [3], [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Palugon berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit produksi pupuk organik BUMDes menciptakan lapangan kerja bagi pengelola unit produksi dan saluran distribusi desa. |
BUMDes mempekerjakan tenaga lokal untuk mengelola unit produksi pupuk sejak 2020. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pemulihan kesuburan lahan melalui pupuk organik meningkatkan produktivitas cabai dan komoditas hortikultura lain di Desa Palugon. |
Panen Raya Cabai Desa Palugon terselenggara pada 29 Mei 2024 bersama Kelompok Tani Karya Mekar. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Operasional unit produksi dan distribusi pupuk mendorong pendapatan asli desa melalui BUMDes. |
Kelebihan produksi pupuk didistribusikan ke desa-desa sekitar di Kecamatan Wanareja. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Konversi kotoran ternak dari limbah menjadi produk bernilai ekonomi mewujudkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat desa. |
Peternak menyetor kotoran ternak ke BUMDes sebagai bahan baku pupuk, mengurangi limbah kandang. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Adopsi pupuk organik memulihkan keseimbangan biologis tanah yang rusak akibat paparan kimia jangka panjang. |
Petani percontohan melaporkan pemulihan struktur tanah setelah dua hingga tiga siklus tanam. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi BUMDes Palugon, Pemerintah Desa, Kelompok Tani Karya Mekar, dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap menciptakan model kemitraan multipihak. |
Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap hadir langsung dalam Panen Raya Cabai 29 Mei 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Palugon relevan direplikasi oleh desa agraris lain yang memiliki populasi ternak besar namun belum mengoptimalkan kotoran ternak sebagai sumber daya produktif. Inti replikasinya membutuhkan tiga elemen: bahan baku kotoran ternak yang melimpah, komitmen BUMDes mengelola unit produksi, dan kelompok tani yang siap beralih ke pertanian organik secara bertahap [1], [10].
BUMDes Palugon berpotensi menjadi lokasi studi tiru bagi desa-desa di Kecamatan Wanareja maupun Kabupaten Cilacap yang ingin memulai unit usaha serupa. Dengan fasilitasi Dinas Pertanian Cilacap, modul pelatihan pengomposan dan tata kelola unit usaha pupuk organik BUMDes dapat disebarluaskan sebagai bagian dari upaya pengurangan ketergantungan pupuk kimia di tingkat desa [9], [10].
Daftar Pustaka
[1] K. Narkah, “BUMDes Palugon Kembangkan Unit Usaha Produksi Pupuk Organik,” Gatra.com, Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.gatra.com/news-467945.
[2] Pemerintah Desa Palugon, “Portal Resmi Desa Palugon Kecamatan Wanareja,” palugon-wanareja.desa.id, 2024. [Daring]. Tersedia: https://palugon-wanareja.desa.id.
[3] Pemerintah Desa Palugon, “Panen Raya Cabai Desa Palugon Kecamatan Wanareja,” palugon-wanareja.desa.id, 29 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://palugon-wanareja.desa.id/detail/panen-raya-cabai.
[4] Redaksi Cyber88, “Rintihan Petani Cabai di Desa Palugon Wanareja,” cyber88.co.id, 21 Agu. 2020. [Daring]. Tersedia: https://www.cyber88.co.id/berita/13301.
[5] F. Cahyono dkk., “Dampak Penggunaan Pupuk Kimia Jangka Panjang terhadap Kesuburan Tanah Pertanian Hortikultura,” Jurnal Tanah dan Iklim, vol. 44, no. 1, hal. 45-56, 2020.
[6] Kanaldesa.com, “Inovasi BUMDes Palugon Mengolah Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik,” kanaldesa.com, 16 Des. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kanaldesa.com/artikel/inovasi-bumdes-palugon-mengolah-limbah-ternak-menjadi-pupuk-organik.
[7] Tim LPM UNISBA, “Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Organik sebagai Pupuk dan Pakan Ternak di Masyarakat Desa,” Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Bandung, 2021. [Daring]. Tersedia: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos.
[8] S. Atmaja dan I. Wardhana, “Standar Operasional Prosedur Produksi Kompos Berbahan Kotoran Ternak untuk Unit Usaha Skala Desa,” Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, vol. 22, no. 2, hal. 88-97, 2022.
[9] Bumdes.id, “Mendorong Inovasi dalam Industri Kecil dan Kerajinan melalui Badan Usaha Milik Desa,” bumdes.id, 2025. [Daring]. Tersedia: https://bumdes.id/artikel/mendorong-inovasi.
[10] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, “Panduan Pengembangan BUMDes Berbasis Potensi Lokal,” Kemendesa PDTT, Jakarta, 2022.
