oleh Tim Inovasi Desa | 31 Agu 2017 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengembangkan website desa dermaji.desa.id sebagai sarana transparansi anggaran, partisipasi warga, dan pemasaran produk lokal sejak dirintis dalam bentuk blog pada 2008 [2]. Inovasi ini digagas Kepala Desa Bayu Setyo Nugroho, yang memimpin Dermaji selama tiga periode berturut-turut dari 2005 hingga September 2023 [4]. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah keterisolasian geografis desa yang dikepung perbukitan dan hutan, serta kebutuhan menjangkau warga perantau yang tersebar di berbagai kota besar hingga luar negeri seperti Korea dan Taiwan, dengan laporan dana desa yang selama ini hanya berupa neraca yang sulit dipahami awam [1]. Atas komitmennya memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan, Desa Dermaji meraih predikat Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016 untuk kategori Desa Melek Teknologi Informasi [1]. Dampaknya, warga kini dapat memantau anggaran, mengusulkan program lewat menu rembuk desa, dan memasarkan produk olahan lokal lewat fitur e-commerce, sebagaimana dialami penjual lanting Priyanto yang order produknya melonjak hingga kewalahan melayani permintaan.
Latar Belakang
Desa Dermaji berada di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.302 hektare dan penduduk sekitar 5.763 jiwa dalam 1.452 kepala keluarga, terbagi dalam dua dusun yang dipisahkan perbukitan sejauh sekitar 4 kilometer [6]. Secara geografis desa ini dikepung perbukitan dan hutan pinus, dengan permukiman warga yang tersebar di sejumlah grumbul (kelompok pemukiman) yang saling berjauhan, sehingga jarak dan minimnya infrastruktur sempat menghambat pelayanan publik dan penyebaran informasi [1], [2]. Menurut penelusuran sejarah lisan warga, nama desa ini berasal dari sosok leluhur Mbah Darmokusumo, gabungan kata “derma” (memberi) dan “aji” (sesuatu yang berharga), sementara jejak linguistik Sunda—seperti nama tempat Cireang, Cipancur, dan Cipeundeuy—menunjukkan desa ini pernah berada dalam pengaruh budaya Kerajaan Galuh [3].
Sebelum inovasi ini hadir, warga Dermaji kesulitan memantau program dan penggunaan anggaran desa karena laporan keuangan hanya disajikan dalam bentuk neraca yang sulit dipahami masyarakat awam. Kondisi ini semakin terasa berat bagi warga perantau yang bekerja di Jakarta maupun luar negeri seperti Korea dan Taiwan, yang tidak memiliki akses memadai untuk mengikuti perkembangan desanya dari jauh [1]. Jarak antar-grumbul yang jauh dan infrastruktur desa yang belum memadai turut menghambat penyebaran informasi program pembangunan kepada seluruh warga secara merata [2].
Momentum penerapan inovasi muncul ketika Bayu Setyo Nugroho, lulusan magister Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman, menjabat Kepala Desa Dermaji sejak 2005 dan menginisiasi blog desa pertama pada 2008 sebagai respons atas keterisolasian informasi tersebut [2], [3]. Tujuan awalnya sederhana: membangun transparansi program dan pemanfaatan anggaran desa agar dapat diakses siapa pun, di mana pun warga Dermaji berada.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan website desa sebagai kanal transparansi anggaran, partisipasi warga, dan pemasaran produk lokal, yang berkembang dari blog sederhana menjadi portal desa dengan berbagai fitur terintegrasi. Idenya lahir dari kebutuhan Kepala Desa Bayu Setyo Nugroho membangun keterbukaan informasi bagi warga yang tersebar jauh dari desa, alih-alih mengandalkan laporan keuangan konvensional berbentuk neraca yang sulit dipahami [1], [2].
Mekanismenya, laporan dana desa disajikan dalam wujud berita yang mudah dibaca, bukan sekadar angka neraca, sehingga warga di mana pun bisa memantau kegiatan desa lewat gadget mereka [1]. Fitur rembuk desa memungkinkan warga mengusulkan program pembangunan fisik, pendidikan, hingga keluarga untuk tahun anggaran berikutnya, sementara fitur e-commerce yang ditambahkan pada 2016 mendorong produk lokal dijual dalam bentuk olahan, bukan bahan mentah [1], [2]. Elemen pembeda inovasi ini dari sekadar website informasi desa pada umumnya adalah integrasinya dengan partisipasi warga rantau, museum desa, dan pemasaran produk UMKM dalam satu platform yang terus dikembangkan bertahun-tahun.
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan website Dermaji berjalan melalui proses koreksi bertahap selama bertahun-tahun, bukan sekali jadi. Pada 2008, Bayu Setyo Nugroho meluncurkan blog pertama di alamat pemdesdermaji.blog.com, namun platform ini dinilai terlalu sederhana untuk menjangkau kebutuhan informasi warga secara memadai [2]. Setahun kemudian, pada 2009, desa mengoreksi pendekatan tersebut dengan membangun situs baru beralamat dermaji.net yang tampilannya lebih baik, sebelum pada 2011 domain kembali diubah menjadi dermaji.or.id untuk menegaskan identitas kelembagaan desa, disertai sosialisasi manfaat website kepada berbagai kelompok warga [2].
Koreksi besar berikutnya terjadi pada 2013, ketika Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memperkenalkan ekstensi domain resmi “.desa.id”; Pemerintah Desa Dermaji segera memindahkan situsnya ke alamat dermaji.desa.id yang digunakan hingga kini [2]. Pada tahun yang sama, Museum Naladipa dibuka untuk menyimpan koleksi alat pertanian dan perlengkapan rumah tangga tradisional, dilengkapi kode QR yang menautkan setiap koleksi ke deskripsi di website [2]. Pembelajaran penting bagi replikator adalah pentingnya bersedia mengevaluasi dan mengganti platform digital desa seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi, alih-alih mempertahankan platform awal yang sudah tidak memadai.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan pemahaman warga terhadap manfaat website desa pada tahap awal, mengingat teknologi informasi belum menjadi kebiasaan umum masyarakat desa pada 2008-2011. Pemerintah Desa Dermaji mengatasinya dengan menggelar sosialisasi kepada berbagai kelompok warga serta bekerja sama dengan pegiat teknologi informasi lokal dari Relawan TIK dan Gedhe Foundation untuk mendampingi pengembangan digitalisasi desa [2], [5].
Tantangan eksternal berupa kondisi geografis desa yang dikepung perbukitan dan hutan, dengan jarak antar-dusun mencapai sekitar 4 kilometer, membuat distribusi informasi konvensional sulit menjangkau seluruh warga secara merata [6]. Mitigasinya ditempuh lewat platform digital yang dapat diakses dari mana saja, sehingga jarak fisik antar-grumbul tidak lagi menjadi penghalang utama penyebaran informasi desa, sekitar 30 persen warga tercatat memanfaatkan gadget untuk memantau perkembangan desa lewat internet [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah konsistensi kepemimpinan Bayu Setyo Nugroho yang mengawal pengembangan website desa selama hampir dua dekade, dari perintisan blog pada 2008 hingga penambahan fitur e-commerce pada 2016 dan seterusnya, sebelum ia mengakhiri masa jabatan pada September 2023 [2], [4]. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Relawan TIK, Gedhe Foundation, dan Universitas Jenderal Soedirman turut memperkuat kapasitas teknis maupun akademik pengembangan inovasi ini [5].
Modal sosial berupa tradisi kebersamaan antarwarga, termasuk mereka yang merantau ke Jakarta, Korea, dan Taiwan, menjadi pengikat partisipasi yang kuat, karena warga rantau tetap aktif memantau kemajuan desanya lewat website meski jarang pulang [1]. Reputasi Dermaji sebagai rujukan gerakan digitalisasi desa turut diperkuat ketika naskah Bayu Setyo Nugroho tentang perencanaan pelayanan publik desa menjadi salah satu rujukan Gerakan Desa Membangun (GDM), gerakan kolektif desa-desa se-Indonesia yang dideklarasikan di Desa Melung, Banyumas, pada 24 Desember 2011 [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum website ini ada, laporan dana desa hanya tersaji dalam bentuk neraca yang sulit dipahami, dan warga perantau nyaris tidak punya akses memantau perkembangan desanya. Setelah website berkembang dari blog sederhana 2008 menjadi portal dermaji.desa.id dengan fitur transparansi anggaran, rembuk desa, dan e-commerce, sekitar 30 persen warga tercatat aktif memanfaatkan gadget untuk memantau kegiatan desa dari mana pun mereka berada [1].
Dampak ekonomi terlihat dari kisah Priyanto, warga Dermaji yang mempromosikan cemilan khas Banyumas bernama lanting lewat website dan fitur e-commerce, hingga order yang diterimanya melonjak dan ia kewalahan melayani seluruh pesanan [1]. Petani lokal turut merasakan manfaat promosi produk desa di dunia maya, termasuk bantuan bibit, obat, dan pelatihan dari Universitas Jenderal Soedirman bagi petani yang memanfaatkan media promosi situs desa [1]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah pengakuan institusional yang terus bertambah: pada 2018 Dermaji menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai desa dengan situs informatif, serta penghargaan Destika Desa ID Award dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Festival DesTIKa keempat di Jayapura, Papua [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan awal pengembangan website Dermaji relatif ringan karena dimulai dari platform blog gratis pada 2008, sebelum bertahap ditingkatkan menjadi situs mandiri dengan domain berbayar seiring perkembangan kebutuhan desa. Dukungan nonfinansial dari Relawan TIK dan Gedhe Foundation turut menekan biaya pengembangan teknis, sementara anggaran operasional situs menjadi bagian dari APBDes Dermaji sebagaimana lazimnya pengelolaan aset informasi desa [2], [5].
Model keberlanjutannya tidak berorientasi pada pendapatan langsung dari situs itu sendiri, melainkan pada nilai tidak langsung berupa promosi produk UMKM warga lewat fitur e-commerce, yang membuka peluang pendapatan tambahan bagi pelaku usaha seperti Priyanto dan petani lokal tanpa membebani anggaran desa untuk subsidi produk.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan terus mengevaluasi dan mengganti platform website sesuai perkembangan kebutuhan—dari blog 2008, situs mandiri 2009 dan 2011, hingga domain resmi .desa.id pada 2013—terbukti menjadi keputusan kunci yang tepat, karena setiap iterasi memperbaiki kelemahan platform sebelumnya. Jika memulai dari awal, keterlibatan mitra teknis seperti Relawan TIK dan Gedhe Foundation idealnya dijalin sejak tahap perintisan, bukan menunggu situs berkembang lebih dulu.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memulai dari platform sederhana dan gratis terlebih dahulu untuk menguji minat warga, secara bertahap meningkatkan fitur transparansi anggaran dan partisipasi warga, serta menambahkan fitur pemasaran produk lokal setelah fondasi informasi dasar terbangun kokoh, alih-alih membangun seluruh fitur sekaligus di awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan pengelolaan website menghadapi ujian nyata pada September 2023, ketika Bayu Setyo Nugroho mengakhiri masa jabatan tiga periodenya dan estafet kepemimpinan Desa Dermaji beralih ke Penjabat Kepala Desa Mujiono, S.H., menjelang pemilihan kepala desa definitif berikutnya [4]. Mekanisme regenerasi ini menjadi momen krusial untuk membuktikan apakah budaya transparansi digital yang dibangun hampir dua dekade dapat bertahan lintas kepemimpinan, mengingat sebagian besar inisiatif sebelumnya sangat melekat pada visi personal Bayu Setyo Nugroho.
Rencana pendapatan mandiri ke depan dapat diperkuat lewat pengembangan lanjutan fitur e-commerce dan promosi UMKM, sebagaimana telah dirintis lewat kisah pemasaran lanting dan produk pertanian olahan, sehingga desa memiliki basis ekonomi digital yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran desa maupun sosok kepala desa tertentu. Kelembagaan pengelola informasi desa yang sudah terbentuk, termasuk Museum Naladipa dan jejaring dengan Relawan TIK serta Gedhe Foundation, diharapkan menjadi bantalan institusional yang menjaga keberlanjutan inovasi ini di luar figur kepemimpinan yang berganti.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi website Desa Dermaji berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait transparansi tata kelola, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan infrastruktur informasi, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Transparansi anggaran desa lewat website membantu warga memantau alokasi dana desa yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. |
Laporan dana desa tersaji dalam format berita yang mudah diakses seluruh warga |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Fitur e-commerce membuka peluang pemasaran produk olahan lokal, meningkatkan permintaan bagi pelaku UMKM desa. |
Order produk lanting Priyanto meningkat hingga melampaui kapasitas produksi |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pengembangan bertahap website desa dari blog sederhana menjadi portal terintegrasi menunjukkan inovasi infrastruktur informasi pedesaan. |
4 iterasi platform (2008, 2009, 2011, 2013) hingga mencapai domain resmi dermaji.desa.id |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Website menjembatani keterisolasian geografis antar-grumbul desa yang terpisah perbukitan, memperkuat konektivitas warga. |
Sekitar 30% warga aktif memantau desa lewat gadget meski tinggal berjauhan |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Fitur rembuk desa memungkinkan partisipasi warga, termasuk perantau, dalam mengusulkan program pembangunan secara terbuka. |
Warga di Jakarta, Korea, dan Taiwan dapat mengusulkan program lewat menu rembuk desa |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi inovasi ini meliputi kepemimpinan desa yang berkomitmen jangka panjang terhadap transparansi digital, akses jaringan internet dasar bagi sebagian warga, serta kesediaan menjalin kemitraan dengan pegiat teknologi informasi lokal seperti Relawan TIK atau lembaga pendamping desa digital.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau pada tahap awal karena dapat dimulai dari platform blog gratis, dengan peningkatan bertahap ke domain resmi .desa.id seiring kebutuhan, sebagaimana dialami Dermaji yang membutuhkan waktu sekitar lima tahun (2008-2013) untuk menemukan format platform yang stabil. Model adaptasi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan spesifik desa masing-masing, misalnya desa dengan populasi perantau besar dapat memprioritaskan fitur pemantauan jarak jauh, sementara desa dengan potensi UMKM tinggi dapat lebih dini mengembangkan fitur e-commerce. Strategi perluasan manfaat dapat ditempuh lewat jejaring semacam Gerakan Desa Membangun, yang memungkinkan desa saling belajar dari pengalaman digitalisasi desa lain se-Indonesia.
Daftar Pustaka
[1] Tempo.co, “Desa Unggulan 2016, Kemajuan Dermaji Memanfaatkan Teknologi,” 29 Nov. 2016. [Online]. Tersedia: https://www.tempo.co/politik/desa-unggulan-2016-kemajuan-dermaji-memanfaatkan-teknologi-1320034
[2] Website Desa Dermaji, “Website Desa Dermaji dan Sejarahnya.” [Online]. Tersedia: https://www.dermaji.desa.id/website-desa-dermaji-dan-sejarahnya/
[3] Website Desa Dermaji, “Sejarah.” [Online]. Tersedia: https://www.dermaji.desa.id/sejarah/
[4] Bawaslu Kabupaten Banyumas, “Panwaslu Lumbir dan PKD Dermaji Awasi Serah Terima Jabatan Kepala Desa,” 27 Sep. 2023. [Online]. Tersedia: https://banyumas.bawaslu.go.id/index.php/berita/panwaslu-lumbir-dan-pkd-dermaji-awasi-serah-terima-jabatan-kepala-desa
[5] Gedhe Nusantara, “Gerakan Desa Membangun.” [Online]. Tersedia: https://www.gedhe.or.id/gdm/
[6] Kontributor Wikipedia, “Dermaji, Lumbir, Banyumas,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Dermaji,_Lumbir,_Banyumas
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Agu 2017 | Infrastruktur
Ringkasan Inovasi
Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, mengelola limbah lumpur tinja rumah tangga melalui Bank Limbah Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang berdiri sejak 2007 di Embung Tanjung Krajan [1]. Inovasi ini digagas dan dikelola Pemerintah Desa Tanjung di bawah kepemimpinan Kepala Desa Dwikora Suharianto, SH, yang menjabat sejak periode yang sama [2]. Sebelum Bank LLTT berdiri, warga desa dan sekitarnya tidak memiliki tempat pembuangan lumpur tinja yang terkelola secara terjadwal, sehingga limbah rumah tangga berisiko mencemari lingkungan permukiman. Bank LLTT Embung Tanjung Krajan kini menjadi fasilitas pengumpulan LLTT terbesar di Jawa Timur, menampung hingga 50 truk tangki limbah tinja per hari dari 82 anggota pengusaha dengan 154 armada truk tangki. Kehadirannya tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga desa, mulai dari pengemudi truk tangki hingga karyawan tetap pengelola fasilitas, sekaligus membuka peluang produksi pupuk organik sebagai sumber ekonomi tambahan.
Latar Belakang
Desa Tanjung terletak di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 6,76 kilometer persegi dan jumlah penduduk 4.102 jiwa yang terdiri atas 2.092 laki-laki dan 2.010 perempuan berdasarkan data kecamatan 2025 [3]. Sebagian warga desa bekerja sebagai petani dan pegiat usaha kecil, dengan kepadatan penduduk yang relatif padat untuk wilayah perdesaan sehingga pengelolaan sanitasi lingkungan menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Desa Tanjung.
Sebelum tahun 2007, wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya belum memiliki sistem pengelolaan lumpur tinja rumah tangga yang terjadwal dan terpusat, sehingga limbah septic tank warga berisiko mencemari sumber air dan lingkungan permukiman jika tidak dikuras dan diolah dengan benar. Desa Tanjung sendiri memiliki embung atau kolam tampungan air yang saat itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung fungsi sanitasi lingkungan sekitar.
Momentum pemanfaatan Embung Tanjung Krajan sebagai fasilitas pengelolaan limbah lumpur tinja terjadwal datang pada 2007, bertepatan dengan awal masa jabatan Dwikora Suharianto sebagai Kepala Desa Tanjung [2]. Pemerintah Desa Tanjung menangkap peluang mengubah embung yang semula hanya kolam tampungan air menjadi fasilitas Bank LLTT, sekaligus membuka ruang usaha baru bagi warga yang ingin terjun ke bisnis pengangkutan dan pengelolaan limbah tinja.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi ini lahir dari gagasan memanfaatkan embung yang sudah ada di Desa Tanjung sebagai fasilitas penampungan dan pengolahan limbah lumpur tinja terjadwal, alih-alih membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) baru dari nol yang membutuhkan investasi jauh lebih besar [1]. Bank LLTT Embung Tanjung Krajan dilengkapi mesin generator, mesin kompresor, instalasi pembuangan dan pengeringan tinja, embung penampungan, kendaraan tangki pengangkut, serta rumah generator sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan.
Mekanismenya melibatkan 82 anggota pengusaha pemilik truk tangki yang mendaftar sebagai anggota Bank LLTT, kemudian mengangkut limbah lumpur tinja dari rumah tangga warga untuk dibuang dan diolah di Embung Tanjung Krajan, dengan kapasitas tampung hingga 50 truk tangki per hari. Yang membedakan pendekatan ini dari pengelolaan limbah tinja konvensional adalah statusnya sebagai badan usaha berbasis keanggotaan yang dikelola bersama warga, bukan sekadar fasilitas pembuangan pasif milik pemerintah, sehingga turut menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi 154 pemilik dan pengemudi armada truk tangki.
Proses Penerapan Inovasi
Sejak berdiri pada 2007, Bank LLTT Embung Tanjung Krajan tumbuh bertahap menjadi fasilitas pengumpulan LLTT terbesar di Jawa Timur, dengan keanggotaan berkembang hingga 82 pengusaha pemilik truk tangki dan total 154 armada yang terdaftar [1]. Pertumbuhan ini didukung penyerapan 6 karyawan tetap bergaji layak untuk mengelola operasional harian fasilitas, di luar ratusan pengemudi truk tangki anggota.
Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Gresik sempat berencana menetapkan Bank Tinja Embung Tanjung Krajan sebagai lokasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kedua di wilayah Gresik Selatan, setelah melalui peninjauan lokasi dan sosialisasi bersama dinas terkait [1]. Namun rencana tersebut tampaknya tidak terealisasi persis seperti yang dirancang semula — data lebih baru menunjukkan Pemerintah Kabupaten Gresik justru merealisasikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berkapasitas 200 meter kubik di Desa Belahanrejo, juga di Kecamatan Kedamean, sebagai fasilitas pengolahan terpadu wilayah Gresik Selatan, alih-alih memformalkan status IPAL di lokasi Embung Tanjung Krajan yang sudah ada [4]. Pembelajaran bagi replikator: rencana kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk formalisasi status infrastruktur tidak selalu berjalan sesuai linimasa awal, sehingga fasilitas berbasis swadaya masyarakat seperti Bank LLTT ini perlu tetap mampu beroperasi mandiri tanpa bergantung penuh pada realisasi rencana pemerintah yang lebih besar.
Guna memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha, Pemerintah Desa Tanjung bersama Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merintis kerja sama dengan sejumlah dinas terkait, termasuk Badan Lingkungan Hidup (BLH), Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah (UPT PAL) Dinas Pekerjaan Umum Gresik, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk merancang pengelolaan limbah tinja terpadu yang nantinya diarahkan dikelola BUMDes [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi meliputi kebutuhan mengorganisasi puluhan pengusaha pemilik truk tangki independen agar tergabung dalam satu sistem keanggotaan yang tertib dan terjadwal, mengingat sebelumnya pengangkutan limbah tinja di wilayah tersebut berjalan tanpa koordinasi terpusat. Pemerintah Desa Tanjung mengatasinya dengan membentuk skema keanggotaan resmi Bank LLTT yang mewajibkan pendaftaran truk tangki, sehingga pengelolaan menjadi lebih terkontrol dan setiap anggota memperoleh kepastian akses ke fasilitas Embung Tanjung Krajan.
Tantangan eksternal muncul dari sisi status kelembagaan, karena rencana Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan fasilitas ini sebagai IPAL resmi kedua di Gresik Selatan pada 2017 belum terealisasi sesuai rencana awal, sementara pemerintah kabupaten kemudian membangun fasilitas IPLT terpisah di Belahanrejo [4]. Pemerintah Desa Tanjung memitigasi ketidakpastian ini dengan tetap menjalankan Bank LLTT secara mandiri berbasis swadaya warga, sembari terus merintis kerja sama dengan BLH, UPT PAL, dan Bappeda agar pengelolaan limbah tinja terpadu ini suatu saat dapat dialihkan ke BUMDes [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kepemimpinan Kepala Desa Dwikora Suharianto yang konsisten mendukung pengelolaan Bank LLTT sejak awal masa jabatannya pada 2007 hingga terpilih kembali untuk periode ketiga 2019-2025 [2]. Kontinuitas kepemimpinan ini memberi ruang bagi program untuk tumbuh bertahap tanpa terganggu pergantian kebijakan yang drastis.
Faktor kedua adalah partisipasi aktif 82 anggota pengusaha pemilik truk tangki yang menjadikan Bank LLTT bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan usaha kolektif warga yang memberi manfaat ekonomi langsung. Modal sosial berupa kepercayaan warga terhadap sistem keanggotaan bersama inilah yang memungkinkan fasilitas ini berkembang menjadi yang terbesar di Jawa Timur tanpa dukungan investasi besar dari luar.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum Bank LLTT berdiri pada 2007, Desa Tanjung dan sekitarnya tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah lumpur tinja terjadwal, sehingga pengangkutan dan pembuangan tinja berjalan tanpa koordinasi dan berisiko mencemari lingkungan. Setelah beroperasi, Bank LLTT Embung Tanjung Krajan kini menampung hingga 50 truk tangki limbah tinja per hari dari 82 anggota pengusaha dengan 154 armada truk tangki, menjadikannya fasilitas pengumpulan LLTT terbesar di Jawa Timur [1].
Kehadiran Bank LLTT membuka lapangan kerja bagi 6 karyawan tetap bergaji layak dan ratusan pengemudi truk tangki anggota, sebagian besar berasal dari kalangan petani dan pegiat usaha desa setempat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sektor usaha pengelolaan limbah. Kerja pengelola Bank LLTT dalam mengelola limbah lumpur tinja juga tercatat mendapat apresiasi dari tingkat nasional, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [1].
Dampak spillover yang berkembang dari inovasi ini adalah terbukanya peluang produksi pupuk organik dari hasil pengolahan limbah tinja, yang berpotensi menjadi sumber ekonomi tambahan bagi warga desa, meski pemanfaatannya secara komersial belum terdokumentasi secara rinci hingga saat ini. Fasilitas ini juga mendorong Pemerintah Desa Tanjung merintis kerja sama lintas dinas untuk mengarah pada pengelolaan limbah tinja terpadu tingkat kabupaten.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Bank LLTT Embung Tanjung Krajan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung dengan memanfaatkan aset embung desa yang sudah ada, sehingga menekan kebutuhan investasi infrastruktur baru dibanding membangun IPAL dari nol [1]. Model bisnisnya berbasis biaya jasa pengangkutan dan pembuangan yang dibayarkan pemilik truk tangki anggota, yang kemudian menjadi sumber pendapatan operasional fasilitas serta gaji 6 karyawan tetap.
Strategi keberlanjutan pembiayaan ke depan diarahkan melalui rencana pengalihan pengelolaan kepada BUMDes, sebagaimana tengah dirintis Pemerintah Desa Tanjung bersama Pendamping Desa P3MD dan dinas terkait, sehingga pendapatan dari jasa pengelolaan limbah tinja dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang mendukung operasional jangka panjang [1].
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Desa Tanjung menunjukkan bahwa keputusan memanfaatkan aset desa yang sudah ada, yaitu embung, menjadi fasilitas Bank LLTT adalah keputusan kunci yang tepat karena menekan biaya investasi awal secara signifikan dibanding membangun IPAL baru. Skema keanggotaan berbasis pengusaha lokal juga terbukti efektif menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap fasilitas ini.
Jika memulai dari awal, formalisasi status kelembagaan Bank LLTT — termasuk kejelasan pengalihan pengelolaan ke BUMDes — idealnya sudah dirintis lebih awal, mengingat rencana penetapan sebagai IPAL resmi kabupaten pada 2017 ternyata membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan dan belum sepenuhnya terealisasi di lokasi yang sama hingga kini.
Bagi desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah memetakan lebih dulu aset desa yang bisa dikonversi fungsi, seperti embung atau lahan kosong, sebelum memutuskan membangun infrastruktur baru, serta membangun skema keanggotaan yang jelas agar pelaku usaha lokal turut memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan fasilitas.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Bank LLTT Embung Tanjung Krajan ditopang pendapatan rutin dari jasa pengangkutan dan pembuangan limbah tinja yang dibayarkan anggota, sehingga operasional fasilitas tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran desa maupun hibah pemerintah kabupaten [1].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan telah teruji ketika Dwikora Suharianto terpilih kembali untuk periode ketiga sebagai Kepala Desa Tanjung pada 2019-2025, menjaga kesinambungan kebijakan pengelolaan Bank LLTT [2]. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tahun 2025 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa purna tugas hingga pemilihan kepala desa serentak berikutnya digelar pada 2027, kepala desa purna tugas di Kabupaten Gresik berpotensi tetap menjabat pada masa transisi ini, sehingga kontinuitas program pengelolaan Bank LLTT tetap terjaga [5].
Rencana pendapatan mandiri jangka panjang diarahkan melalui pengalihan status pengelolaan ke BUMDes serta potensi hilirisasi produk pupuk organik dari hasil olahan limbah tinja, sehingga Bank LLTT tidak hanya bertumpu pada biaya jasa pengangkutan semata, tetapi juga dapat membuka sumber pendapatan baru bagi desa.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Bank LLTT Embung Tanjung Krajan berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Bank LLTT menyediakan layanan pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja terjadwal, mencegah pencemaran sumber air dan lingkungan permukiman dari limbah septic tank rumah tangga. |
50 truk tangki limbah tinja diolah per hari |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Fasilitas ini menyerap tenaga kerja tetap dan membuka usaha jasa pengangkutan limbah bagi warga desa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sektor ini. |
6 karyawan tetap dan 154 pengemudi armada truk tangki terserap |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pemanfaatan embung desa menjadi fasilitas pengolahan limbah tinja terjadwal merupakan inovasi infrastruktur sanitasi skala desa yang efisien biaya. |
1 fasilitas Bank LLTT terbesar di Jawa Timur beroperasi sejak 2007 |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengelolaan limbah tinja terjadwal turut menjaga kualitas lingkungan permukiman Desa Tanjung dan wilayah sekitarnya dari risiko pencemaran limbah domestik. |
82 anggota pengusaha teregistrasi dalam sistem pengangkutan terjadwal |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Hasil olahan limbah tinja berpotensi dimanfaatkan menjadi pupuk organik, mendukung prinsip ekonomi sirkular pada pengelolaan limbah rumah tangga. |
Potensi hilirisasi pupuk organik dari fasilitas pengeringan tinja |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Bank LLTT berbasis pemanfaatan embung desa ini berpotensi direplikasi oleh desa lain di Kabupaten Gresik maupun daerah lain yang memiliki aset serupa namun belum dimanfaatkan optimal untuk sanitasi lingkungan. Prasyarat minimum meliputi ketersediaan lahan atau embung yang bisa dikonversi fungsi, dukungan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi skema keanggotaan pengusaha truk tangki, serta kesediaan dinas terkait seperti BLH dan UPT PAL mendampingi aspek teknis dan perizinan.
Estimasi biaya replikasi bergantung pada kondisi infrastruktur dasar yang sudah dimiliki desa; jika sudah tersedia embung atau kolam tampungan, kebutuhan investasi terbatas pada mesin generator, mesin kompresor, dan instalasi pengeringan tinja. Desa lain dapat mengadaptasi model ini dengan skala lebih kecil sesuai jumlah penduduk dan volume limbah, serta merintis kerja sama lintas dinas sejak awal agar proses formalisasi status kelembagaan tidak memakan waktu selama yang dialami Desa Tanjung.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Bank Tinja, Desa Tanjung Ubah Limbah Tinja Jadi Berkah untuk Desa,” inovasi.web.id, 2017. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/bank-tinja-ubah-limbah-tinja-jadi-berkah-untuk-desa/
[2] Pojokkiri.com, “Sertijab Kepala Desa Tanjung Gresik Berlangsung Haru dan Khidmat,” pojokkiri.com, 17 Sep. 2019. [Online]. Tersedia: https://pojokkiri.com/sertijab-kepala-desa-tanjung-gresik-berlangsung-haru-dan-khidmat/
[3] Kontributor Wikipedia, “Tanjung, Kedamean, Gresik,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung,_Kedamean,_Gresik
[4] JatimTimes, “Capaian Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik Wujudkan Nawa Karsa (Edisi II),” jatimtimes.com, 22 Nov. 2022. [Online]. Tersedia: https://jatimtimes.com/baca/278346/20221122/200900/capaian-bupati-gresik-dan-wakil-bupati-gresik-wujudkan-nawa-karsa-edisi-ii
[5] Kabar Jawa Timur, “Turun SE Mendagri, Belasan Kades Purna Tugas di Gresik Bakal Menjabat Lagi,” kabarjawatimur.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://kabarjawatimur.com/turun-se-mendagri-belasan-kades-purna-tugas-di-gresik-bakal-menjabat-lagi/
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Agu 2017 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bersama lima desa tetangga mengembangkan destinasi wisata alam Negeri Atas Angin, yang berpusat di puncak Bukit Cinta setinggi 853 meter di atas permukaan laut [3]. Inovasi ini digagas sejak awal 2016 oleh Kepala Desa Deling, Didik Prioman, bersama lima kepala desa lain di Kecamatan Sekar — Bareng, Bobol, Klino, Miyono, dan Sekar — untuk mengangkat potensi lahan hutan Perhutani menjadi destinasi wisata unggulan [2]. Keenam desa mengumpulkan dana patungan untuk membangun fasilitas dasar, dengan pengelolaan lapangan dijalankan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Hijau dalam kemitraan dengan Perhutani KPH Bojonegoro [5]. Dari lahan hutan yang sebelumnya tanpa nilai wisata, Negeri Atas Angin kini menarik lebih dari 2.000 pengunjung pada akhir pekan dan 500-600 pengunjung pada hari kerja, menawarkan panorama Bojonegoro, Nganjuk, Saradan, hingga Bengawan Solo dari ketinggian, serta legenda rakyat setempat tentang Putri Sekar Sari [1], [3]. Destinasi ini kini juga menjadi lokasi acara budaya tingkat kabupaten, menandai pengakuan resmi atas keberhasilannya [4].
Latar Belakang
Desa Deling berada di Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, wilayah perbukitan yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan sebagian besar arealnya merupakan kawasan hutan di bawah pengelolaan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, tepatnya Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Deling [5]. Kecamatan Sekar selama ini dikenal sebagai wilayah pinggiran Bojonegoro yang jarang menjadi tujuan wisata, meski memiliki lanskap perbukitan yang memukau.
Sebelum dikembangkan menjadi destinasi wisata, kawasan Bukit Cinta hanya berupa lahan hutan tanpa fasilitas maupun akses yang memadai bagi pengunjung, sehingga potensi panorama alamnya tidak memberi nilai ekonomi bagi warga sekitar. Enam desa di Kecamatan Sekar, yang secara ekonomi tergolong tertinggal dibanding wilayah Bojonegoro lainnya, membutuhkan sumber penghidupan alternatif di luar sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan utama warga.
Momentum pengembangan wisata ini muncul pada awal 2016, ketika Kepala Desa Deling, Didik Prioman, bersama lima kepala desa lain di Kecamatan Sekar — Bareng, Bobol, Klino, Miyono, dan Sekar — berinisiatif mengangkat potensi lanskap perbukitan di wilayah mereka menjadi destinasi wisata bersama, alih-alih membiarkan lahan hutan tersebut tidak dimanfaatkan [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan kawasan hutan Perhutani di puncak Bukit Cinta menjadi destinasi wisata alam bernama Negeri Atas Angin, dengan skema kemitraan antara enam pemerintah desa, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Hijau, dan Perhutani KPH Bojonegoro sebagai pemegang hak kelola kawasan hutan [5]. Skema ini memungkinkan warga desa memanfaatkan lahan hutan negara untuk kegiatan wisata tanpa mengubah status kawasan menjadi milik pribadi.
Mekanismenya melibatkan enam desa yang urunan dana untuk membangun fasilitas dasar seperti gazebo, mushola, toilet, dan sarana air bersih, sementara LMDH Wana Hijau menjalankan operasional harian bersama Kelompok Sadar Wisata Desa Deling. Yang membedakan model ini dari pengelolaan wisata konvensional adalah kolaborasi lintas desa dan lintas instansi — pemerintah desa, LMDH, dan Perhutani — sehingga risiko dan manfaat ekonomi wisata terbagi merata di antara enam desa, bukan hanya dinikmati satu desa saja.
Proses Penerapan Inovasi
Pada awal 2016, keenam kepala desa di Kecamatan Sekar mulai mengumpulkan dana patungan untuk membangun fasilitas dasar di Bukit Cinta, dengan kontribusi awal dari setiap desa digunakan bertahap untuk pembangunan sarana wisata [2]. Salah satu pembangunan awal yang tercatat adalah kolam renang dengan biaya sekitar Rp75 juta, dibiayai dari dana patungan bersama enam desa.
Pada tahap awal pengembangan, fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas, hanya berupa akses jalan dan area pandang sederhana tanpa fasilitas pendukung seperti toilet maupun tempat berteduh, sehingga banyak pengunjung awal mengeluhkan minimnya kenyamanan meski keindahan alamnya sudah menarik perhatian. Pengelola kemudian menyadari bahwa keindahan alam saja tidak cukup mempertahankan minat pengunjung tanpa fasilitas penunjang standar pariwisata, mendorong pembangunan bertahap gazebo, mushola, toilet, dan sarana air bersih menyusul keluhan awal tersebut.
Seiring waktu, pengelolaan Negeri Atas Angin semakin tertata dengan diterapkannya standar Sapta Pesona — aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan — yang menjadi acuan LMDH Wana Hijau dan Perhutani KPH Bojonegoro dalam menjaga kualitas layanan wisata [5]. Pengembangan lanjutan seperti kolam renang tanpa batas, wahana flying fox, dan taman bunga terus direncanakan untuk memperkaya daya tarik destinasi ini.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah menyatukan enam pemerintah desa dengan kapasitas anggaran berbeda-beda dalam satu skema patungan pembangunan wisata, mengingat tidak semua desa memiliki kemampuan kontribusi dana yang sama. Para kepala desa mengatasinya dengan menyepakati skema urunan bersama serta pembagian peran pengelolaan yang melibatkan LMDH Wana Hijau sebagai operator lapangan yang netral bagi keenam desa [2].
Tantangan eksternal berupa status lahan yang berada di bawah kawasan hutan negara memerlukan skema kemitraan resmi dengan Perhutani agar pengelolaan wisata tidak melanggar aturan kehutanan. Kemitraan melalui LMDH Wana Hijau di bawah KPH Bojonegoro menjadi solusi yang memungkinkan warga memanfaatkan kawasan hutan untuk wisata secara legal dan berkelanjutan [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah kolaborasi enam kepala desa di Kecamatan Sekar yang bersedia menanggalkan ego kewilayahan demi mengembangkan destinasi wisata bersama, alih-alih bersaing membangun destinasi terpisah di masing-masing desa [2]. Kekompakan lintas desa ini memperbesar skala investasi dan jangkauan promosi dibanding jika dikembangkan sendiri-sendiri.
Faktor kedua adalah kemitraan resmi dengan Perhutani KPH Bojonegoro melalui LMDH Wana Hijau, yang memberi legalitas pengelolaan sekaligus dukungan standar layanan wisata Sapta Pesona, sehingga Negeri Atas Angin dapat berkembang secara tertib dan berkelanjutan di atas lahan hutan negara [5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum dikembangkan, kawasan Bukit Cinta hanya berupa lahan hutan tanpa fasilitas maupun nilai ekonomi wisata bagi warga sekitar. Setelah dikembangkan sejak 2016, Negeri Atas Angin kini menarik lebih dari 2.000 pengunjung pada akhir pekan dan 500-600 pengunjung pada hari kerja, dengan tarif masuk terjangkau mulai Rp3.000 pada hari kerja hingga Rp6.000 pada akhir pekan dan hari libur [1], [3].
Kehadiran wisatawan membuka peluang usaha kuliner, seperti Soto Raja Atas Angin yang menjadi kuliner khas destinasi ini, serta usaha jasa jeep wisata dan penginapan bagi warga enam desa yang terlibat dalam pengelolaan. Perputaran ekonomi ini memberi sumber penghidupan alternatif bagi warga Kecamatan Sekar yang sebelumnya hanya mengandalkan sektor pertanian.
Dampak spillover dari inovasi ini adalah pengakuan Negeri Atas Angin sebagai Geopark Atas Angin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang pada akhir Desember 2025 menjadikannya lokasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya Ketoprak dan Campursari tingkat kabupaten, menandai pengakuan resmi atas keberhasilan enam desa mengembangkan destinasi ini secara mandiri [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pembangunan Negeri Atas Angin berasal dari dana patungan enam pemerintah desa di Kecamatan Sekar, dengan salah satu pembangunan awal berupa kolam renang senilai sekitar Rp75 juta yang dibiayai bersama pada 2016 [2]. Skema urunan ini memungkinkan desa-desa dengan anggaran terbatas tetap dapat berkontribusi membangun fasilitas wisata skala besar secara kolektif.
Model bisnisnya berbasis tarif tiket masuk terjangkau yang berjenjang sesuai hari kunjungan, ditambah pendapatan dari sewa jasa jeep wisata, kuliner, dan penginapan yang dikelola warga sekitar. Pendapatan tiket dan retribusi wisata dikelola bersama LMDH Wana Hijau dan Perhutani KPH Bojonegoro sesuai skema kemitraan pengelolaan hutan, sementara sebagian dialokasikan untuk perawatan fasilitas dan pengembangan lanjutan.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Negeri Atas Angin menunjukkan bahwa keputusan enam kepala desa membangun destinasi wisata bersama secara kolektif, alih-alih masing-masing desa mengembangkan wisata sendiri-sendiri, adalah keputusan kunci yang tepat karena memperbesar skala investasi dan daya tarik promosi. Kemitraan resmi dengan Perhutani melalui LMDH juga terbukti penting untuk memastikan legalitas pengelolaan wisata di atas lahan hutan negara.
Jika memulai dari awal, pembangunan fasilitas dasar seperti toilet dan tempat berteduh idealnya sudah disiapkan sejak tahap pembukaan awal destinasi, bukan menyusul setelah pengunjung mengeluhkan minimnya kenyamanan, agar kepuasan wisatawan sejak kunjungan pertama lebih terjaga.
Bagi kelompok desa lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa, saran praktisnya adalah menjalin kemitraan resmi dengan pemegang hak kelola lahan seperti Perhutani sejak awal, menyepakati skema patungan dan pembagian peran antardesa secara jelas, serta memastikan fasilitas dasar tersedia sebelum promosi besar-besaran dilakukan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Negeri Atas Angin ditopang kemitraan formal dengan Perhutani KPH Bojonegoro melalui LMDH Wana Hijau, yang memastikan pengelolaan kawasan hutan wisata ini berjalan sesuai standar Sapta Pesona dan aturan kehutanan negara secara jangka panjang [5].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan tersebar di antara enam pemerintah desa yang terlibat, sehingga keberlangsungan pengelolaan tidak bergantung pada satu kepala desa tertentu seperti Didik Prioman semata, melainkan pada struktur kemitraan kolektif antar-desa yang telah terbentuk sejak 2016.
Rencana pendapatan mandiri ke depan diperkuat melalui pengembangan fasilitas tambahan seperti kolam renang tanpa batas, wahana flying fox, dan taman bunga, serta status Geopark Atas Angin yang membuka peluang menjadi lokasi acara budaya tingkat kabupaten secara berkala, memperluas sumber pendapatan di luar tiket masuk harian [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi wisata Negeri Atas Angin di Desa Deling berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Wisata Negeri Atas Angin memberi sumber penghidupan alternatif bagi warga enam desa di Kecamatan Sekar yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian. |
Warga 6 desa memperoleh pendapatan dari usaha kuliner, jeep, dan penginapan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pertumbuhan jumlah pengunjung mendorong berkembangnya usaha kuliner, jasa transportasi jeep, dan penginapan di sekitar destinasi. |
2.000+ pengunjung akhir pekan dan 500-600 pengunjung hari kerja |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengembangan wisata turut melestarikan warisan budaya berupa legenda rakyat setempat dan lanskap alam khas Kecamatan Sekar. |
Legenda Bukit Cinta terus diceritakan kepada pengunjung sebagai bagian atraksi wisata |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Kemitraan dengan Perhutani memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata dilakukan tanpa alih fungsi lahan maupun kerusakan ekosistem hutan. |
Status hutan tetap dikelola Perhutani KPH Bojonegoro melalui skema kemitraan LMDH |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi enam pemerintah desa, LMDH Wana Hijau, dan Perhutani KPH Bojonegoro menjadi model kemitraan multipihak dalam pengelolaan wisata berbasis hutan. |
6 desa dan 2 lembaga (LMDH, Perhutani) berkolaborasi aktif |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model kolaborasi lintas desa dalam mengembangkan wisata di kawasan hutan ini berpotensi direplikasi oleh kelompok desa lain di Indonesia yang memiliki lanskap alam potensial namun berada di bawah kawasan hutan negara. Prasyarat minimum meliputi kesediaan beberapa desa bertetangga bekerja sama dalam skema patungan, akses kemitraan resmi dengan pemegang hak kelola lahan seperti Perhutani, serta pembentukan lembaga pengelola bersama seperti LMDH atau Pokdarwis lintas desa.
Estimasi biaya replikasi bervariasi tergantung skala fasilitas yang dibangun, mengacu pada pengalaman Negeri Atas Angin yang memulai dari fasilitas dasar sebelum menambah fasilitas seperti kolam renang senilai Rp75 juta secara bertahap. Kelompok desa lain dapat mengadaptasi model ini dengan menyesuaikan jumlah desa yang berpatungan dan skala investasi terhadap potensi wisata serta jumlah pengunjung yang realistis di wilayah masing-masing.
Daftar Pustaka
[1] Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Menikmati Negeri Atas Angin Bojonegoro,” kominfo.jatimprov.go.id. [Online]. Tersedia: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/menikmati-negeri-atas-angin-bojonegoro
[2] ANTARA News Jawa Timur, “Objek Wisata ‘Atas Angin’ Bojonegoro Dikelola Desa,” jatim.antaranews.com, 2016. [Online]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/170475/objek-wisata-atas-angin-bojonegoro-dikelola-desa
[3] Kompas, “Negeri Atas Angin di Bojonegoro: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute,” surabaya.kompas.com, 9 Agu. 2024. [Online]. Tersedia: https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/09/201045678/negeri-atas-angin-di-bojonegoro-daya-tarik-harga-tiket-dan-rute
[4] Pemerintah Kecamatan Sekar, “Website Resmi Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro,” sekar.bojonegorokab.go.id. [Online]. Tersedia: https://sekar.bojonegorokab.go.id/
[5] Perum Perhutani, “Indahnya Wisata Negeri Atas Angin di Bojonegoro,” perhutani.co.id. [Online]. Tersedia: https://www.perhutani.co.id/en/indahnya-wisata-negeri-atas-angin-di-bojonegoro/
oleh Tim Inovasi Desa | 24 Agu 2017 | Pariwisata
Ringkasan Inovasi
Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, mengembangkan Goa Ngesong, gua unik di kaki Gunung Anjasmoro, menjadi destinasi wisata alam desa [1]. Gua ini ditemukan warga secara tidak sengaja saat mencari rumput pakan ternak di perbukitan antara Dusun Pulosari dan Sumbermulyo, kemudian dikembangkan Pemerintah Desa Pulosari bersama relawan lokal di bawah koordinasi Kepala Dusun Pulosari, Widji [3]. Nama Ngesong berasal dari bahasa Jawa berarti tembus, merujuk pada struktur gua yang menembus bukit dengan dua bibir menghadap barat dan timur, di mana sisi barat kini tertutup batu besar sesuai legenda setempat tentang tokoh sakti yang menutup sarang kirik kikik. Gua ini terletak tak jauh dari Candi Arimbi, cagar budaya peninggalan Majapahit yang diyakini sebagai tempat pendharmaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibunda Hayam Wuruk, dan telah didokumentasikan sejak akhir abad ke-19 oleh naturalis Alfred Russel Wallace [4]. Pemerintah Desa Pulosari, di bawah Kepala Desa Nefi Ufus Solikah, kini merancang pengelolaan Goa Ngesong bersama air terjun Grojokan Parang Ondo melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar menjadi sumber Pendapatan Asli Desa [2], [5].
Latar Belakang
Desa Pulosari berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, di kaki Gunung Anjasmoro dengan topografi berbukit pada ketinggian 300-400 meter di atas permukaan laut, terbagi dalam tiga dusun [2]. Nama desa berasal dari pohon polosari yang dulu tumbuh subur di wilayah ini, meski kini jarang ditemukan kecuali satu pohon yang masih dipertahankan di depan kantor desa, sementara asal-usul desa sendiri dikaitkan warga dengan legenda era Kerajaan Majapahit serta pembukaan hutan oleh Kyai Sari dan Mayang Sari yang mendirikan Kampung Pulosari [5].
Sebelum dikembangkan sebagai destinasi wisata, potensi alam Desa Pulosari, termasuk Goa Ngesong, air terjun Grojokan Parang Ondo, dan kawasan Sumber Bengawan, belum dikelola secara terorganisir sehingga tidak memberi nilai ekonomi bagi warga. Padahal desa ini menyimpan kekayaan alam dan sejarah yang berdekatan dengan Candi Arimbi, cagar budaya peninggalan Majapahit yang sudah lebih dulu dikenal wisatawan dan peneliti [4].
Momentum pengembangan wisata ini bermula dari penemuan Goa Ngesong secara tidak sengaja oleh warga yang mencari rumput pakan ternak di perbukitan antara Dusun Pulosari dan Sumbermulyo [3]. Penemuan ini mendorong Pemerintah Desa Pulosari dan relawan lokal, dikoordinasikan Widji selaku Kepala Dusun Pulosari, untuk menggali potensi wisata yang selama ini terpendam di wilayah mereka.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengembangan Goa Ngesong sebagai destinasi wisata alam desa, memadukan keunikan geologis gua yang menembus bukit dengan panorama air terjun, sungai jernih, dan hutan rimbun di sekitarnya [1]. Pemerintah desa memosisikan Goa Ngesong bukan sekadar objek tunggal, melainkan bagian dari paket wisata alam kaki Anjasmoro yang mencakup Grojokan Parang Ondo dan kedekatan dengan Candi Arimbi.
Mekanismenya melibatkan gotong royong warga dan relawan membersihkan area, menata akses jalan, dan mempersiapkan fasilitas dasar bagi pengunjung, sembari mengangkat narasi legenda kirik kikik dan koneksi historis dengan Candi Arimbi sebagai daya tarik naratif situs [3]. Yang membedakan pendekatan ini dari sekadar promosi wisata alam adalah upaya menggabungkan unsur mistis, sejarah Majapahit, dan keindahan geologis dalam satu paket cerita yang memperkaya pengalaman wisatawan.
Proses Penerapan Inovasi
Setelah penemuan Goa Ngesong oleh warga, Pemerintah Desa Pulosari mulai menata akses dan piranti wisata yang dibutuhkan, sebagaimana disampaikan Sekretaris Desa Muchammad Nurul yang menegaskan konsep Pulosari sebagai desa wisata segera direalisasikan [3]. Proses ini melibatkan pembersihan area gua dan penataan jalur akses menuju bibir gua timur yang berjarak sekitar 200 meter dari Balai Desa Pulosari, dilanjutkan jalur menurun sejauh 100 meter.
Pada tahap awal pengembangan, akses menuju Goa Ngesong masih terbatas dan menantang, dengan jalur kendaraan bermotor hanya bisa menjangkau sebagian jalan sebelum pengunjung harus berjalan kaki menuruni jalur curam, sehingga pengelola menyadari perlunya penataan akses bertahap agar destinasi ini lebih ramah bagi wisatawan umum, bukan hanya pendaki berpengalaman. Pembelajaran dari tahap ini mendorong pemerintah desa memprioritaskan penataan infrastruktur akses sebelum promosi wisata besar-besaran dilakukan.
Ketertarikan akademis turut menyertai proses pengembangan ini, dengan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) dan Universitas Darul Ulum (Undar) melakukan penelitian dan studi kelayakan atas potensi wisata Goa Ngesong [3]. Kajian akademis ini membantu Pemerintah Desa Pulosari merancang strategi pengembangan yang lebih terukur sebelum mengelola situs ini secara profesional melalui BUMDesa.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah keterbatasan infrastruktur akses menuju gua yang curam dan menantang, sehingga belum ramah bagi wisatawan umum, terutama keluarga dengan anak-anak atau lansia. Pemerintah desa dan relawan mengatasinya secara bertahap melalui kerja gotong royong menata jalur akses dan fasilitas dasar, sembari menunggu dukungan pendanaan lebih besar untuk penataan permanen.
Tantangan eksternal berupa persaingan dengan destinasi wisata alam dan sejarah lain di Jombang, termasuk Candi Arimbi yang sudah lebih dulu dikenal luas, turut menjadi pertimbangan strategi promosi. Pemerintah desa memitigasi hal ini dengan memosisikan Goa Ngesong sebagai pelengkap paket wisata kawasan, memanfaatkan kedekatan lokasi dengan Candi Arimbi alih-alih bersaing langsung sebagai destinasi tunggal.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor utama keberhasilan inovasi ini adalah semangat gotong royong warga Desa Pulosari dan relawan lokal yang bersedia bekerja bersama membersihkan dan menata Goa Ngesong tanpa menunggu proyek besar dari pemerintah kabupaten [1]. Koordinasi Widji sebagai Kepala Dusun Pulosari turut memastikan inisiatif warga terarah dan berkelanjutan.
Faktor kedua adalah kekayaan narasi situs, yang menggabungkan keunikan geologis, legenda kirik kikik, dan koneksi historis dengan Candi Arimbi, sehingga Goa Ngesong menawarkan pengalaman wisata yang lebih kaya dibanding sekadar keindahan alam semata. Dukungan kajian akademis dari mahasiswa Untag dan Undar turut memperkuat dasar perencanaan pengembangan situs ini [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum dikembangkan, Goa Ngesong dan potensi alam sekitarnya tidak dikenal luas dan tidak memberi nilai ekonomi bagi warga Desa Pulosari. Setelah ditata melalui kerja gotong royong warga dan relawan, Goa Ngesong kini mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam yang dipromosikan melalui situs resmi desa dan liputan media lokal seperti Kabar Jombang [3].
Warga Desa Pulosari kini memiliki kebanggaan baru atas kekayaan alam dan sejarah desanya, yang sebelumnya kurang dikenal dibanding Candi Arimbi. Ketertarikan mahasiswa dan media lokal turut mengangkat profil Desa Pulosari sebagai kawasan wisata potensial di kaki Gunung Anjasmoro.
Dampak spillover dari inovasi ini adalah rencana pengelolaan terpadu Goa Ngesong bersama Grojokan Parang Ondo dan potensi wisata lain di Desa Pulosari melalui BUMDesa, yang jika terealisasi dapat memperluas manfaat ekonomi ke seluruh warga desa, tidak hanya di sekitar lokasi gua [2]. Desa Pulosari, yang dikenal dengan julukan “Panyongone Anjasmoro,” juga berpotensi menggabungkan promosi wisata alam dengan produk unggulan keripik singkong sebagai oleh-oleh khas wisatawan [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pengembangan Goa Ngesong berasal dari swadaya warga dan relawan lokal dalam bentuk tenaga kerja gotong royong untuk membersihkan dan menata area wisata, tanpa investasi besar dari anggaran pemerintah desa. Dukungan Dana Desa dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah (PDRD) turut menjadi sumber pembiayaan program pengembangan ekonomi desa secara umum, termasuk potensi sektor wisata [2].
Model bisnis ke depan diarahkan melalui pengelolaan profesional oleh BUMDesa, yang direncanakan mengelola tiket masuk, jasa pemandu wisata, dan produk oleh-oleh seperti keripik singkong, sehingga pendapatan dari wisata Goa Ngesong dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang berkelanjutan.
Pelajaran yang Dipetik
Pengalaman Desa Pulosari menunjukkan bahwa keputusan memulai pengembangan wisata dari kerja gotong royong warga dan relawan, alih-alih menunggu investasi besar dari luar, adalah keputusan kunci yang tepat karena memungkinkan destinasi mulai dikenal tanpa modal besar di tahap awal. Melibatkan kajian akademis mahasiswa sejak dini juga membantu merancang strategi pengembangan yang lebih terarah.
Jika memulai dari awal, penataan infrastruktur akses menuju gua idealnya sudah direncanakan lebih matang sejak tahap awal, mengingat medan yang curam dan menantang berpotensi membatasi segmen wisatawan yang bisa berkunjung, terutama keluarga dan lansia.
Bagi desa lain yang memiliki potensi wisata alam serupa namun belum tergali, saran praktisnya adalah memanfaatkan narasi lokal seperti legenda dan koneksi sejarah untuk memperkaya daya tarik situs, menggandeng perguruan tinggi setempat untuk studi kelayakan, serta memulai penataan dari kerja gotong royong warga sebelum mengajukan pendanaan lebih besar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan pengembangan Goa Ngesong direncanakan melalui pengelolaan profesional di bawah BUMDesa, sehingga tata kelola wisata tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kerja swadaya dan gotong royong warga semata.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan bertumpu pada struktur pemerintahan desa formal, dengan Kepala Desa Pulosari saat ini, Nefi Ufus Solikah, meneruskan visi pengembangan wisata yang dirintis bersama koordinasi Widji di tingkat dusun [5]. Keterlibatan relawan lokal dan mahasiswa turut memastikan pengetahuan pengelolaan situs tidak bergantung pada satu individu semata.
Rencana pendapatan mandiri desa ke depan diperkuat dengan menggabungkan potensi wisata Goa Ngesong, Grojokan Parang Ondo, dan produk unggulan keripik singkong dalam satu paket wisata terpadu di bawah BUMDesa, sehingga desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang saling melengkapi, tidak bergantung pada satu objek wisata saja.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi pengembangan wisata Goa Ngesong di Desa Pulosari berkontribusi pada lima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saling berkaitan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pengembangan wisata membuka alternatif sumber penghidupan bagi warga di luar sektor pertanian dan produk keripik singkong. |
Rencana pengelolaan wisata dan oleh-oleh melalui BUMDesa |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan wisata melalui BUMDesa berpotensi membuka lapangan kerja baru dan pendapatan asli desa dari sektor pariwisata. |
Rencana pembentukan unit usaha wisata di bawah BUMDesa |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengembangan wisata turut melestarikan narasi budaya dan sejarah lokal, termasuk koneksi dengan Candi Arimbi peninggalan Majapahit. |
Legenda dan sejarah situs terus diceritakan kepada pengunjung |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengembangan wisata alam mendorong pelestarian kawasan hutan, sungai, dan perbukitan di sekitar Goa Ngesong dan Sumber Bengawan. |
Kawasan hutan dan aliran Sumber Bengawan tetap terjaga sebagai daya tarik wisata |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa, relawan lokal, dan mahasiswa Untag serta Undar memperkuat kajian dan perencanaan pengembangan wisata. |
2 perguruan tinggi terlibat dalam studi kelayakan wisata |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model pengembangan wisata berbasis penemuan warga dan kerja gotong royong ini berpotensi direplikasi oleh desa lain yang memiliki potensi alam serupa namun belum tergali, khususnya desa yang berdekatan dengan situs sejarah atau cagar budaya yang sudah lebih dulu dikenal. Prasyarat minimum meliputi keberadaan potensi alam atau situs yang bisa dinarasikan secara menarik, kesediaan warga bergotong royong menata akses awal, serta dukungan perguruan tinggi setempat untuk studi kelayakan.
Estimasi biaya replikasi relatif terjangkau pada tahap awal karena mengandalkan swadaya warga untuk penataan dasar, sebelum memerlukan investasi lebih besar untuk infrastruktur permanen dan pengelolaan profesional melalui BUMDesa. Desa lain dapat mengadaptasi model ini dengan memetakan narasi lokal seperti legenda dan koneksi sejarah yang dimiliki wilayahnya, sebagaimana Desa Pulosari memanfaatkan kedekatan dengan Candi Arimbi untuk memperkaya daya tarik Goa Ngesong.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Mutiara Tersembunyi di Kaki Anjasmoro: Menyingkap Pesona Mistis Goa Ngesong Jombang,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/id-00008-mutiara-tersembunyi-di-kaki-anjasmoro-menyingkap-pesona-mistis-goa-ngesong-jombang/
[2] Pemerintah Desa Pulosari, “Selayang Pandang Desa Pulosari,” pulosari-bareng.jombangkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://pulosari-bareng.jombangkab.go.id/desa/selayang
[3] Kabar Jombang, “Keelokan Tersembunyi Goa Ngesong di Desa Pulosari,” kabarjombang.com. [Online]. Tersedia: https://kabarjombang.com/travel-kuliner/keelokan-tersembunyi-goa-ngesong-di-desa-pulosari/
[4] Kontributor Wikipedia, “Candi Rimbi,” id.wikipedia.org. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Rimbi
[5] Desa Kita, “Asal-usul Desa Pulosari Kecamatan Bareng Jombang: Dulunya Terdapat Banyak Tanaman Polosari, Ada Sejak Era Kerajaan Majapahit,” desakita.co. [Online]. Tersedia: https://desakita.co/pemerintahan/5634/asal-usul-desa-pulosari-kecamatan-bareng-jombang-dulunya-terdapat-banyak-tanaman-polosari-ada-sejak-era-kerajaan-majapahit/
