Ringkasan Inovasi
Desa Bobong di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, menerapkan inovasi “Internet Komunitas Berbasis BUMDes” yang mentransformasi keterisolasian digital menjadi kemandirian konektivitas melalui pembangunan infrastruktur internet mandiri yang dikelola oleh BUMDes Sejahtera Mandiri Bobong bekerja sama dengan PT Dewata Solusi Teknologi (DewataNet), didukung pendanaan Dana Desa sebesar Rp254 juta dan pendampingan dari Common Room Networks Foundation [1][2]. Inovasi ini digerakkan oleh Kepala Desa Nasrun Mustafa bersama BUMDes Sejahtera Mandiri Bobong, untuk mengatasi kondisi blank spot kronis di mana 3.486 jiwa penduduk desa mengalami kesulitan akut dalam berkomunikasi dan mengakses informasi akibat ketidakandalan jaringan Telkomsel sebagai satu-satunya operator seluler di kawasan tersebut. Inovasi ini mengintegrasikan tiga komponen utama — pembangunan infrastruktur internet melalui kemitraan BUMDes dengan ISP regional, pemberdayaan pemuda melalui Sekolah Internet Komunitas (SIK), dan penguatan tata kelola digital melalui regulatory sandbox — menjadikan Desa Bobong sebagai percontohan nasional pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur internet yang didukung oleh Kementerian Desa dan BAKTI Komdigi [3][6].
Latar Belakang
Desa Bobong terletak di Kecamatan Taliabu Barat, yang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Desa dengan luas wilayah 69,32 kilometer persegi ini dihuni oleh 3.486 jiwa penduduk yang didominasi oleh Suku Buton, berdampingan dengan Suku Makassar, Bugis, Sula, Bajo, Jawa, Menui, dan Siboyo [4]. Meski berstatus ibu kota kabupaten, Bobong menghadapi paradoks infrastruktur digital yang menjadi ironi pembangunan di wilayah kepulauan terpencil.
Sebelum inovasi diterapkan, masyarakat Desa Bobong mengalami kesulitan akut dalam mengakses layanan telekomunikasi dan internet. Jaringan Telkomsel sebagai satu-satunya operator seluler di kawasan ini kerap mengalami gangguan berhari-hari, memaksa warga berbondong-bondong mencari sinyal di kantor kecamatan, kantor desa, dan sekitar pantai hanya untuk melakukan panggilan telepon [5]. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pulau Taliabu, Gafarudin, mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui pasti penyebab gangguan dan bahkan upaya konfirmasi kepada pihak Telkom tidak mendapat tanggapan yang memadai.
Kondisi blank spot yang kronis ini menghambat aktivitas komunikasi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari panggilan suara, layanan pesan singkat (SMS), hingga akses data internet. Dampaknya sangat luas, mulai dari terhambatnya arus informasi publik, terbatasnya akses pendidikan daring bagi anak-anak sekolah, hingga stagnannya pertumbuhan usaha kecil yang membutuhkan konektivitas digital [5][6]. Ketidakberdayaan menghadapi monopoli operator dan ketiadaan alternatif konektivitas inilah yang mendorong pemerintah desa untuk mengambil langkah radikal membangun infrastruktur internet secara mandiri.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi Internet Komunitas Berbasis BUMDes Desa Bobong lahir dari tekad Kepala Desa Nasrun Mustafa untuk mengubah ketergantungan masyarakat pada operator seluler yang tidak responsif menjadi kemandirian digital melalui infrastruktur jaringan mandiri. Gagasan ini mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu pembangunan infrastruktur internet melalui kemitraan BUMDes dengan ISP regional, pemberdayaan pemuda melalui Sekolah Internet Komunitas (SIK), dan penguatan tata kelola digital melalui formalisasi peran pemerintah desa dalam regulatory sandbox [1][3]. Pendekatan ini menjadikan internet bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan fondasi transformasi digital bermakna bagi layanan publik, ekonomi lokal, dan tata kelola desa.
BUMDes Sejahtera Mandiri Bobong menjalin kerja sama dengan PT Dewata Solusi Teknologi (DewataNet) untuk menyediakan layanan internet dengan tiga paket tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Paket 10 Mbps ditawarkan seharga Rp250 ribu per bulan, paket 20 Mbps seharga Rp300 ribu, dan paket 30 Mbps seharga Rp350 ribu [2]. Tarif ini dirancang untuk menjangkau kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, anak-anak sekolah, hingga pelaku usaha kecil di Desa Bobong dan desa tetangga Wayo. Secara bersamaan, pemerintah desa membentuk Sekolah Internet Komunitas sebagai wadah pelatihan yang memberdayakan pemuda dalam mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan secara mandiri.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai pada tahun 2023 dengan inisiasi program Sekolah Internet Komunitas (SIK) oleh Common Room Networks Foundation yang memberikan pelatihan perakitan dan pengelolaan jaringan kepada warga lokal [3]. Program SIK menerapkan prinsip “5L” yaitu low learning curve, low energy, low tech, low maintenance, dan local support yang dirancang khusus untuk konteks masyarakat desa dengan keterbatasan literasi teknologi. Pelatihan intensif ini membekali pemuda desa dengan keterampilan teknis dasar jaringan komputer, instalasi perangkat, dan pemecahan masalah konektivitas.
Tahap kedua berfokus pada formalisasi kelembagaan dan mobilisasi pendanaan. Pemerintah Desa Bobong mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp254 juta untuk pembangunan infrastruktur internet melalui penyertaan modal kepada BUMDes Sejahtera Mandiri [1]. BUMDes kemudian menjalin kemitraan strategis dengan PT Dewata Solusi Teknologi sebagai penyedia layanan internet (ISP) yang memiliki pengalaman operasional di kawasan kepulauan. Pada Jumat, 27 Desember 2024, layanan internet desa resmi diluncurkan dan langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat dengan puluhan pelanggan terdaftar dalam hitungan hari [2].
Tahap ketiga mencakup penguatan ekosistem digital melalui kolaborasi lintas lembaga dan pengembangan fasilitas pendukung. Pada Januari 2026, Tim Penelitian Advokasi Kebijakan dan Pengakuan Internet Komunitas Bermakna melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Bobong untuk mendokumentasikan proses dan pembelajaran yang dapat direplikasi secara nasional [3]. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu turut mendukung melalui pendirian Taliabu Barat DigiCentre di Bobong yang menyediakan co-working space gratis dengan fasilitas WiFi berkecepatan tinggi, pendingin udara, dan ruang presentasi [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar dalam penerapan inovasi ini adalah kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai gugusan kepulauan di Laut Banda yang menyebabkan biaya pengiriman perangkat dan instalasi infrastruktur sangat tinggi. Gangguan pada kabel optik bawah laut ruas Sanana-Namlea yang menjadi tulang punggung konektivitas regional kerap menimbulkan putus jaringan yang berada di luar kendali pengelola lokal [6]. Mitigasi yang ditempuh adalah menjalin kemitraan dengan PT Dewata Solusi Teknologi yang sudah berpengalaman beroperasi di kawasan kepulauan dan memiliki kapasitas teknis untuk mengelola redundansi jaringan, serta mengadvokasi integrasi dengan program BAKTI Komdigi berupa infrastruktur tulang punggung Palapa Ring dan satelit SATRIA-1 sebagai jalur cadangan konektivitas.
Keterbatasan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi informasi merupakan kendala struktural yang memerlukan pendampingan intensif dan berkelanjutan. Meskipun program SIK telah melatih sejumlah pemuda desa, kebutuhan akan tenaga ahli untuk penanganan gangguan teknis yang kompleks masih bergantung pada dukungan eksternal [3]. Mitigasi dilakukan melalui pelaksanaan program SIK secara berkala dan berkelanjutan dengan kurikulum “5L” (low learning curve, low energy, low tech, low maintenance, local support) yang dirancang khusus untuk konteks masyarakat desa, serta penyelenggaraan Rural ICT Camp yang menghubungkan pegiat internet komunitas dari sepuluh lokasi SIK nasional untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman teknis [8].
Resistensi awal dari sebagian masyarakat yang skeptis terhadap kemampuan BUMDes mengelola layanan internet juga menjadi tantangan psikologis. Ketersediaan energi listrik yang belum sepenuhnya stabil di kawasan kepulauan turut mempengaruhi keandalan operasional perangkat jaringan internet [5]. Mitigasi untuk resistensi masyarakat dilakukan melalui pembuktian kualitas layanan secara konsisten — puluhan pelanggan yang terdaftar dalam hitungan hari pertama peluncuran menjadi bukti nyata yang mematahkan keraguan warga lainnya. Sementara itu, kendala kelistrikan dimitigasi melalui penyediaan perangkat cadangan daya (uninterruptible power supply) pada titik-titik kritis infrastruktur jaringan.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Kepala Desa Nasrun Mustafa menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Beliau tidak hanya berani mengambil keputusan strategis mengalokasikan Dana Desa untuk infrastruktur internet, tetapi juga secara aktif membangun jejaring kolaborasi dengan lembaga eksternal yang kompeten [2][1]. Komitmennya untuk melibatkan pemuda desa dalam pengelolaan layanan internet menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang menjamin keberlanjutan program.
Kolaborasi strategis lintas lembaga menjadi pilar kedua keberhasilan program ini. Common Room Networks Foundation menyediakan pendampingan teknis dan pelatihan melalui program SIK, Kementerian Desa memberikan legitimasi kebijakan untuk pemanfaatan Dana Desa, dan BAKTI Komdigi mendukung melalui program infrastruktur telekomunikasi nasional [3]. Keberadaan PT Dewata Solusi Teknologi sebagai mitra ISP yang berpengalaman di kawasan kepulauan memastikan kualitas layanan internet yang stabil dan handal. Dukungan pemerintah kabupaten melalui DigiCentre Diskominfo di Bobong melengkapi ekosistem digital yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, layanan internet BUMDes Desa Bobong berhasil menarik puluhan pelanggan hanya dalam beberapa hari pertama operasinya, dengan permintaan yang terus meningkat. Ketersediaan tiga paket tarif mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per bulan memberikan pilihan yang sesuai kemampuan ekonomi masyarakat desa [2]. Pendapatan dari layanan internet menjadi sumber pemasukan baru bagi BUMDes yang sebelumnya belum memiliki unit usaha berbasis teknologi. Investasi Dana Desa sebesar Rp254 juta menciptakan aset produktif yang menghasilkan arus kas berulang bagi kas desa [1].
Secara kualitatif, dampak transformasi digital terasa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa Bobong. Sundari, salah seorang pelanggan, menyatakan bahwa internet desa memudahkan akses informasi, mendukung proses belajar anak-anak, dan memajukan usaha kecil di sekitar Bobong [2]. Pembentukan Sekolah Internet Komunitas menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda desa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan peluang ekonomi. Keberhasilan Desa Bobong meraih status percontohan nasional menempatkan desa ini sebagai referensi kebijakan internet komunitas yang dipelajari oleh pembuat kebijakan di tingkat nasional.
Pada skala yang lebih luas, inovasi ini mengubah paradigma pengelolaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dari ketergantungan pada operator besar menjadi kemandirian berbasis komunitas. Praktik BUMDes Desa Bobong membuktikan bahwa internet bukan sekadar komoditas komersial, melainkan hak dasar yang dapat dikelola secara demokratis oleh masyarakat desa [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama inovasi ini berasal dari Dana Desa sebesar Rp254 juta yang dialokasikan melalui mekanisme penyertaan modal kepada BUMDes Sejahtera Mandiri Bobong. Keputusan strategis ini menjadikan Desa Bobong sebagai percontohan nasional pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur internet dan membuka jalan bagi formalisasi kebijakan serupa melalui regulatory sandbox Internet Komunitas Bermakna [1][2]. Common Room Networks Foundation menyediakan pendampingan teknis dan pelatihan melalui program SIK secara pro bono, sementara PT Dewata Solusi Teknologi menginvestasikan perangkat dan keahlian teknis melalui skema kemitraan bisnis dengan BUMDes.
Model pendapatan BUMDes dari unit usaha internet bertumpu pada tiga aliran tarif berlangganan yang dirancang terjangkau bagi masyarakat desa. Paket 10 Mbps seharga Rp250 ribu per bulan menyasar rumah tangga, paket 20 Mbps seharga Rp300 ribu per bulan menyasar pelaku usaha kecil, dan paket 30 Mbps seharga Rp350 ribu per bulan menyasar institusi dan pelanggan dengan kebutuhan bandwidth tinggi [2]. Pendapatan berulang dari langganan internet diproyeksikan mampu menutup biaya operasional, pemeliharaan perangkat, dan pengembangan jaringan ke wilayah cakupan yang lebih luas. Skema bagi hasil antara BUMDes dan PT Dewata Solusi Teknologi memastikan keberlanjutan kemitraan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa melalui dividen BUMDes [1].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh Kepala Desa Nasrun Mustafa adalah berani mengalokasikan Dana Desa untuk infrastruktur internet pada saat sebagian besar desa lain masih memprioritaskan infrastruktur fisik konvensional. Keputusan untuk mendahulukan pemberdayaan pemuda melalui program SIK sebelum peluncuran layanan komersial juga terbukti sangat strategis — ketika layanan internet resmi beroperasi, desa sudah memiliki tenaga teknis lokal yang mampu mengelola dan memelihara infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada tenaga ahli dari luar [3][1]. Pemilihan mitra ISP yang berpengalaman di kawasan kepulauan (PT Dewata Solusi Teknologi) juga menjadi langkah kunci karena tantangan teknis operasional di wilayah kepulauan sangat berbeda dari daratan.
Jika memulai dari awal, pengurus mengakui bahwa proses sosialisasi kepada masyarakat seharusnya dimulai lebih awal dan lebih intensif untuk mengurangi resistensi awal dari warga yang skeptis terhadap kemampuan BUMDes mengelola layanan internet. Kesiapan perangkat cadangan daya untuk mengantisipasi ketidakstabilan pasokan listrik juga idealnya sudah tersedia sejak hari pertama peluncuran, bukan disiapkan secara reaktif setelah gangguan terjadi [2][6]. Dokumentasi proses transformasi secara sistematis sejak awal akan sangat membantu percepatan replikasi di desa-desa lain — pelajaran ini kemudian dikoreksi dengan hadirnya Tim Penelitian Advokasi Kebijakan pada Januari 2026.
Saran praktis bagi desa lain di wilayah 3T yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, investasikan waktu dan sumber daya untuk membangun kapasitas SDM lokal melalui pelatihan teknis sebelum meluncurkan layanan — prinsip “5L” yang diterapkan SIK terbukti efektif untuk konteks masyarakat desa dengan keterbatasan literasi teknologi. Kedua, pilih mitra ISP yang sudah berpengalaman beroperasi di kawasan dengan tantangan geografis serupa, bukan sekadar ISP dengan tarif termurah. Ketiga, manfaatkan mekanisme penyertaan modal BUMDes sebagai jalur legal pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur digital — status regulatory sandbox Desa Bobong telah membuka jalan bagi formalisasi kebijakan ini di tingkat nasional [3][8].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi dirancang melalui penguatan kapasitas BUMDes Sejahtera Mandiri sebagai entitas bisnis yang mampu mengelola layanan internet secara profesional dan mandiri secara finansial. Pendapatan berulang dari langganan internet diproyeksikan mampu menutup biaya operasional, pemeliharaan perangkat, dan pengembangan jaringan ke wilayah cakupan yang lebih luas [3][1]. Program SIK dilanjutkan secara berkala untuk menghasilkan kader-kader teknisi jaringan lokal yang mampu menangani pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur tanpa bergantung pada tenaga ahli dari luar.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin melalui pelibatan pemuda desa yang telah dilatih dalam program SIK untuk secara bertahap mengambil peran pengelolaan operasional BUMDes. Rural ICT Camp yang melibatkan sepuluh lokasi SIK secara nasional menjadi platform berbagi pengalaman dan pengetahuan yang memperkuat kapasitas pengelola di setiap lokasi [8].
Pada jangka panjang, status Desa Bobong sebagai regulatory sandbox Internet Komunitas Bermakna dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan nasional yang mengakomodasi peran BUMDes dalam pengelolaan infrastruktur internet di wilayah 3T. Integrasi dengan program BAKTI Komdigi berupa penyediaan infrastruktur tulang punggung (Palapa Ring dan satelit SATRIA-1) yang dilengkapi dengan jaringan akses terakhir (last mile) yang dikelola BUMDes akan menciptakan ekosistem konektivitas yang berkelanjutan dan merata di seluruh kepulauan Indonesia [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Internet Komunitas Berbasis BUMDes Desa Bobong berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kontribusi tersebut mencakup dimensi ekonomi, pendidikan, infrastruktur digital, kesetaraan akses, dan kemitraan kelembagaan yang saling memperkuat sebagaimana dirinci dalam tabel berikut [1].
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Layanan internet BUMDes menciptakan sumber pendapatan baru bagi kas desa dan membuka peluang ekonomi digital bagi pelaku usaha kecil di Desa Bobong. Pemberdayaan pemuda melalui SIK menghasilkan keterampilan teknis yang meningkatkan daya saing dan peluang kerja di era digital [2]. | Terciptanya unit usaha BUMDes berbasis teknologi; peluang kerja baru bagi pemuda desa sebagai teknisi jaringan; terbukanya akses ekonomi digital bagi pelaku usaha kecil |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas | Ketersediaan internet terjangkau membuka akses pendidikan daring bagi anak-anak sekolah yang sebelumnya terisolasi dari sumber belajar digital. Program SIK menyediakan pendidikan non-formal di bidang teknologi informasi yang meningkatkan literasi digital masyarakat desa [3]. | Akses pendidikan daring bagi siswa di wilayah 3T; program SIK dengan kurikulum “5L” aktif; peningkatan literasi digital masyarakat desa |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan layanan internet oleh BUMDes Sejahtera Mandiri menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda desa sebagai teknisi jaringan, petugas pemasaran, dan administrator layanan pelanggan. Investasi Dana Desa sebesar Rp254 juta menghasilkan aset produktif dengan arus kas berulang [1]. | Investasi Dana Desa Rp254 juta menjadi aset produktif; puluhan pelanggan terdaftar dalam hitungan hari; pendapatan berulang dari 3 paket tarif berlangganan |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur | Pembangunan infrastruktur internet mandiri berbasis BUMDes merupakan inovasi kelembagaan yang mengubah paradigma penyediaan konektivitas di wilayah 3T. Status regulatory sandbox memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan infrastruktur digital nasional yang inklusif [6]. | Infrastruktur internet mandiri dengan 3 paket (10/20/30 Mbps); status regulatory sandbox nasional; DigiCentre dengan WiFi dan co-working space gratis |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Penyediaan layanan internet dengan tarif terjangkau mulai Rp250 ribu per bulan menjembatani kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan kepulauan terpencil. Akses informasi yang merata memungkinkan masyarakat Bobong berpartisipasi dalam ekonomi dan layanan publik digital [2]. | Tarif internet mulai Rp250 ribu/bulan untuk 3.486 jiwa penduduk; cakupan layanan mencapai Desa Bobong dan desa tetangga Wayo; integrasi dengan Starlink di 85 titik pendidikan |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah desa, BUMDes, Common Room Networks Foundation, PT Dewata Solusi Teknologi, Kementerian Desa, dan BAKTI Komdigi menjadi model kemitraan multipihak yang efektif untuk transformasi digital di wilayah terpencil [3]. | Kemitraan aktif dengan 6+ lembaga lintas sektor; status percontohan nasional; Rural ICT Camp menghubungkan 10 lokasi SIK nasional |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Internet Komunitas Berbasis BUMDes Desa Bobong dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Pulau Taliabu dan wilayah 3T lainnya yang menghadapi tantangan konektivitas serupa. Kunci keberhasilan replikasi terletak pada ketersediaan kepala desa yang visioner, kesiapan BUMDes sebagai pengelola layanan, serta akses terhadap pendampingan teknis dari organisasi seperti Common Room [3]. Prasyarat minimum mencakup alokasi Dana Desa melalui mekanisme penyertaan modal BUMDes, ketersediaan pemuda desa yang bersedia mengikuti pelatihan teknis jaringan, dan jangkauan ISP regional yang dapat dijadikan mitra kemitraan bisnis.
Rural ICT Camp yang melibatkan sepuluh lokasi SIK secara nasional menjadi platform berbagi pengalaman antarperintis internet komunitas dari berbagai daerah [8]. Estimasi biaya replikasi bergantung pada skala cakupan dan kondisi geografis, namun model Desa Bobong membuktikan bahwa investasi Rp254 juta dari Dana Desa mampu menciptakan aset produktif dengan arus kas berulang yang berkelanjutan.
Strategi scale up jangka panjang dapat diwujudkan melalui formalisasi hasil regulatory sandbox menjadi kebijakan nasional yang mengatur peran BUMDes sebagai pengelola infrastruktur internet di wilayah 3T. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dapat mengintegrasikan model ini ke dalam skema prioritas penggunaan Dana Desa untuk transformasi digital desa. Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id [7] memastikan pengalaman Desa Bobong dapat diakses dan dipelajari oleh ribuan desa lainnya di seluruh Indonesia.
Daftar Pustaka
[1] Association for Progressive Communications, “Community Internet and BUMDes: Bobong Village’s Journey to Digital Independence in Taliabu Island,” apc.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://apc.org
[2] Publiknesia, “BUMDes Sejahtera Mandiri Bobong Luncurkan Layanan Internet Kerja Sama dengan PT Dewata Solusi Teknologi,” publiknesia.com, Des. 2024. [Online]. Tersedia: https://publiknesia.com
[3] Common Room Networks Foundation, “Sekolah Internet Komunitas dan Rural ICT Camp: Membangun Kemandirian Digital Desa,” commonroom.info, 2025. [Online]. Tersedia: https://commonroom.info
[4] Wikipedia, “Bobong, Taliabu Barat, Pulau Taliabu,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Bobong,_Taliabu_Barat,_Pulau_Taliabu
[5] NewsKPK, “Warga Bobong Keluhkan Gangguan Jaringan Telkomsel di Kabupaten Pulau Taliabu,” newskpk.com, Jul. 2019. [Online]. Tersedia: https://newskpk.com
[6] Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, “Taliabu Barat DigiCentre dan Pengembangan Infrastruktur Digital,” taliabukab.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://taliabukab.go.id
[7] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[8] Radio Republik Indonesia, “Rural ICT Camp: Ruang Temu Pegiat Internet Komunitas dari 10 Lokasi SIK Nasional,” rri.co.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id