Ringkasan Inovasi
Di ujung timur Nusantara, sebuah kelurahan di Kabupaten Nabire menuliskan babak baru kemandirian ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat gotong royong. Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Bumi Wonorejo hadir sebagai proyek percontohan Provinsi Papua Tengah yang membuktikan bahwa kekuatan kolektif masyarakat mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat kelurahan. Pada 21 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Bupati Nabire Mesak Magai meresmikan KKMP ini di area Pasar Pagi Bumi Wonorejo sebagai bagian dari program nasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto [1][2].
KKMP Bumi Wonorejo mengusung model penguatan ekonomi kerakyatan berbasis tiga pilar usaha: gerai sembako yang menstabilkan harga kebutuhan pokok, unit simpan pinjam yang memberikan akses pembiayaan aman bagi anggota, dan unit Kredit Canda Kula (KCK) yang melindungi pedagang kecil dari jeratan rentenir. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun beroperasi, koperasi ini telah merangkul 382 anggota aktif dan meraih keuntungan operasional lebih dari Rp4,70 juta [3][4]. Kisah transformasi Bumi Wonorejo menjadi bukti nyata bahwa koperasi berbasis gotong royong mampu menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Latar Belakang
Kelurahan Bumi Wonorejo terletak di Distrik Nabire, sebuah wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah. Meskipun berada di lokasi strategis yang berdekatan dengan Pasar Pagi Nabire, masyarakat kelurahan ini menghadapi tantangan klasik ekonomi daerah terpencil berupa harga kebutuhan pokok yang tinggi dan akses pembiayaan yang sangat terbatas. Pedagang kecil dan pelaku usaha ultra mikro di sekitar pasar kerap terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir karena tidak memiliki alternatif sumber modal yang layak [3][5].
Persoalan struktural ini diperparah oleh lambatnya perputaran ekonomi di tingkat kelurahan dan ketergantungan masyarakat pada transfer fiskal pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama. Infrastruktur digital yang belum stabil dan keterbatasan jaringan internet di wilayah Papua Tengah menyulitkan penerapan sistem manajemen modern pada unit-unit usaha lokal. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa hadirnya kelembagaan ekonomi yang inklusif dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat [1][6].
Di tengah situasi yang menantang tersebut, program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hadir sebagai peluang transformatif. Bumi Wonorejo yang telah memiliki fondasi kelembagaan berupa Koperasi Unit Desa (KUD) Gotong Royong dipilih sebagai pusat peluncuran dan percontohan untuk seluruh wilayah Papua Tengah. Keputusan Bupati Mesak Magai menjadikan koperasi ini sebagai model membuktikan kepercayaan pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi gotong royong di kelurahan tersebut [2][7].
Inovasi yang Diterapkan
KKMP Bumi Wonorejo menerapkan model koperasi tiga pilar yang mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar, akses pembiayaan, dan perlindungan pelaku usaha mikro dalam satu kelembagaan. Pilar pertama berupa Unit Toko atau Gerai Sembako yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan stabil bagi seluruh warga kelurahan. Inovasi ini lahir dari transformasi KUD Gotong Royong yang sebelumnya sudah beroperasi di area Pasar Pagi Bumi Wonorejo, kemudian diperkuat dengan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih [7][3].
Pilar kedua berupa Unit Simpan Pinjam yang memberikan fasilitas penyimpanan dana dan akses pembiayaan aman bagi 382 anggota koperasi. Pilar ketiga yang menjadi pembeda utama adalah Unit Kredit Canda Kula (KCK) yang menyediakan pinjaman modal kerja berskala mikro khusus menyasar para pedagang kecil di sekitar Pasar Pagi Wonorejo. Skema KCK dirancang untuk memutus ketergantungan pelaku usaha ultra mikro dari jeratan rentenir dan pinjaman daring berbunga tinggi yang selama ini menggerus keuntungan mereka [4][5].
Keunggulan model tiga pilar KKMP Bumi Wonorejo terletak pada integrasinya yang memastikan perputaran uang dan keuntungan berupa sisa hasil usaha kembali dinikmati oleh masyarakat kelurahan itu sendiri. Koperasi bertindak sebagai wadah ekonomi inklusif berbasis gotong royong yang tidak sekadar menjual barang, melainkan juga membangun ekosistem keuangan mikro yang sehat di tingkat kelurahan. Pendekatan holistik ini menjadikan KKMP Bumi Wonorejo bukan sekadar toko kelurahan biasa, melainkan pusat penggerak dan pemerataan ekonomi lokal [3][2].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai dengan peluncuran resmi pada 21 Juli 2025 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire. Penyerahan akta notaris secara simbolis oleh Bupati Mesak Magai kepada pengurus koperasi menandai transformasi kelembagaan dari KUD Gotong Royong menjadi KKMP Bumi Wonorejo. Supadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KUD Gotong Royong Bumiwonorejo, terpilih memimpin koperasi berkat pengalamannya mengelola operasional Pasar Pagi BMW selama bertahun-tahun [7][2].
Tahap operasional dimulai dengan memfungsikan gerai atau gudang koperasi yang dibangun di Jalan Perintis, Bumi Wonorejo, tepat di dekat Pasar Pagi Nabire. Pengurus melakukan penataan tiga unit usaha secara bertahap dimulai dari unit toko sembako, dilanjutkan dengan pembukaan unit simpan pinjam, dan terakhir peluncuran unit Kredit Canda Kula. Tantangan terbesar pada fase awal terletak pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan koperasi yang baru bertransformasi [4][6].
Pembelajaran paling berharga dari proses penerapan adalah pentingnya pendampingan profesional dari Dinas Koperasi Kabupaten Nabire dalam mengawal operasional harian. Pengurus yang awalnya terbiasa dengan pembukuan tradisional harus beradaptasi dengan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan transparan. Pada awal 2026, KKMP Bumi Wonorejo telah berhasil memasuki tahap operasional penuh dengan pembangunan gerai fisik dan pencapaian 382 anggota aktif yang menjadi bukti keberhasilan proses transformasi kelembagaan ini [3][1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat yang dihadapi KKMP Bumi Wonorejo terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai tata kelola manajemen koperasi modern. Pengurus dan anggota yang terbiasa dengan pengelolaan tradisional membutuhkan waktu adaptasi untuk menerapkan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan akuntabel. Keterbatasan literasi keuangan di kalangan sebagian anggota juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pemanfaatan layanan simpan pinjam dan kredit canda kula [3][1].
Infrastruktur digital dan koneksi internet yang belum stabil di wilayah Papua Tengah menyulitkan penerapan digitalisasi sistem kasir dan pencatatan transaksi secara real-time. Tantangan geografis berupa keterbatasan jaringan listrik di beberapa titik operasional memaksa pengurus menerapkan sistem pencatatan hibrida yang mengandalkan pencatatan manual terlebih dahulu sebelum disinkronisasikan ke sistem digital. Kendala infrastruktur ini memperlambat laju modernisasi yang idealnya menjadi pondasi tata kelola koperasi abad ke-21 [6][5].
Risiko kepercayaan dan transparansi keuangan menjadi tantangan laten yang harus terus dijaga. Tingginya permintaan Kredit Canda Kula dari pedagang kecil terkadang tidak sebanding dengan kapasitas likuiditas modal yang dimiliki koperasi. Mitigasi terhadap berbagai tantangan ini dilakukan melalui pendampingan intensif dari Dinas Koperasi Kabupaten Nabire untuk meningkatkan kapasitas manajerial pengurus, penerapan sistem pencatatan hibrida manual-digital untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, serta pemberlakuan sistem pelaporan keuangan terbuka yang dapat diakses seluruh anggota guna menjaga kepercayaan dan mencegah konflik internal [4][7].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan Supadi yang menggabungkan pengalaman lapangan dengan komitmen gotong royong menjadi faktor pembeda utama keberhasilan KKMP Bumi Wonorejo. Sebagai mantan ketua KUD Gotong Royong yang telah membangun jaringan dengan pedagang dan petani di sekitar Pasar Pagi, Supadi memahami kebutuhan riil masyarakat kelurahan secara mendalam. Kepercayaan yang telah terbangun bertahun-tahun dengan warga mempercepat proses perekrutan 382 anggota aktif dalam waktu kurang dari satu tahun [3][7].
Dukungan politik yang kuat dari seluruh jenjang pemerintahan memperkuat fondasi keberhasilan koperasi ini. Bupati Nabire Mesak Magai secara eksplisit menjadikan KKMP Bumi Wonorejo sebagai percontohan untuk kabupaten-kabupaten lain di Papua Tengah dan mendorong koperasi baru untuk melakukan studi banding. Sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten serta provinsi, ditambah kemitraan strategis dengan perbankan seperti Himbara, memberikan kepastian hukum dan suntikan likuiditas yang vital bagi kelangsungan operasional [2][1].
Lokasi strategis gerai koperasi di Jalan Perintis yang berdekatan dengan Pasar Pagi Nabire menjadi keunggulan kompetitif yang tak ternilai. Kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi mempercepat perputaran barang kebutuhan pokok dan memudahkan interaksi langsung dengan pedagang mikro yang menjadi sasaran utama unit Kredit Canda Kula. Kesesuaian produk dengan kebutuhan harian warga Wadio (Bumi Wonorejo) memastikan bahwa gerai koperasi benar-benar relevan dengan denyut kehidupan ekonomi masyarakat setempat [4][5].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kehadiran KKMP Bumi Wonorejo memberikan dampak langsung berupa stabilisasi harga kebutuhan pokok di tingkat kelurahan yang sebelumnya sangat fluktuatif. Gerai sembako koperasi berhasil menekan laju inflasi lokal dengan menyediakan barang-barang pokok pada harga yang lebih terjangkau dibandingkan pedagang konvensional. Masyarakat yang sebelumnya terpaksa membeli kebutuhan harian dengan harga berlipat kini memiliki alternatif yang lebih bersahabat dengan daya beli mereka [3][5].
Dampak ekonomi yang paling mendasar terlihat dari penguatan modal usaha mikro melalui skema Kredit Canda Kula yang mempermudah pedagang kecil di sekitar Pasar Pagi mendapatkan suntikan modal produktif tanpa bunga mencekik. Pencapaian keuntungan operasional lebih dari Rp4,70 juta dalam periode awal membuktikan bahwa model bisnis tiga pilar mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Operasional gerai dan manajemen keuangan koperasi juga membuka peluang kerja baru bagi tenaga kerja lokal yang sebelumnya tidak memiliki lapangan pekerjaan tetap [4][6].
Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya rasa kepemilikan kolektif dan kebanggaan warga terhadap kelembagaan ekonomi milik bersama. Koperasi yang bertindak sebagai wadah ekonomi inklusif berhasil memastikan perputaran uang dan sisa hasil usaha kembali dinikmati oleh masyarakat kelurahan sendiri. Pengakuan sebagai proyek percontohan untuk seluruh Papua Tengah menjadi validasi tertinggi bahwa gotong royong bukan sekadar slogan, melainkan kekuatan nyata yang mampu menggerakkan transformasi ekonomi di wilayah timur Indonesia [2][7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan awal KKMP Bumi Wonorejo bersumber dari kombinasi modal transformasi kelembagaan KUD Gotong Royong yang telah beroperasi sebelumnya, simpanan pokok dan simpanan wajib dari 382 anggota aktif, serta dukungan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses transformasi kelembagaan berjalan lancar termasuk penerbitan akta notaris dan perizinan operasional [7][2]. Kemitraan strategis dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuka akses kredit tambahan melalui skema channeling yang memperkuat likuiditas unit simpan pinjam dan Kredit Canda Kula [1].
Model bisnis KKMP Bumi Wonorejo bertumpu pada tiga pilar pendapatan yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah margin keuntungan dari penjualan sembako di gerai koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dari pasar konvensional. Pilar kedua berasal dari pendapatan bunga simpan pinjam anggota yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Pilar ketiga merupakan pendapatan jasa dari unit Kredit Canda Kula yang menyalurkan pinjaman modal kerja mikro kepada pedagang kecil dengan bunga yang jauh lebih rendah dari rentenir. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pada periode awal telah mencapai lebih dari Rp4,70 juta dibagikan secara transparan kepada anggota sesuai proporsi kontribusi masing-masing [3][4].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Dari proses transformasi kelembagaan dan operasionalisasi KKMP Bumi Wonorejo, terdapat sejumlah pelajaran berharga yang patut menjadi refleksi bagi koperasi serupa. Keputusan paling tepat yang diambil adalah memilih jalur transformasi dari KUD yang sudah ada, bukan mendirikan koperasi baru dari nol. Pendekatan ini memungkinkan KKMP mewarisi aset fisik, jaringan pedagang, dan kepercayaan warga yang telah terbangun selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Supadi. Kesinambungan kelembagaan ini terbukti mempercepat pencapaian 382 anggota aktif dalam waktu kurang dari satu tahun [7][3].
Jika memulai dari awal, satu hal yang akan dilakukan berbeda adalah mempersiapkan infrastruktur digital dan sistem pembukuan terkomputerisasi sebelum koperasi diresmikan. Ketergantungan pada pencatatan manual di tahap awal menimbulkan risiko transparansi yang sempat menggerus kepercayaan sebagian calon anggota. Pelatihan intensif manajemen keuangan dan literasi digital bagi pengurus juga idealnya dilakukan lebih dini, bukan secara paralel dengan operasional harian [6][5]. Bagi kelurahan atau desa lain yang ingin mereplikasi, disarankan untuk memanfaatkan fondasi kelembagaan koperasi yang sudah ada dan memastikan pendampingan profesional dari dinas terkait sejak hari pertama operasional [4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KKMP Bumi Wonorejo difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial pengurus melalui program pendampingan intensif dan pemantauan berkala dari Dinas Koperasi Kabupaten Nabire. Pengurus diwajibkan mengikuti pelatihan sertifikasi manajemen koperasi untuk memastikan operasional berjalan secara profesional dan akuntabel. Pembangunan sistem pelaporan keuangan digital yang transparan dan mudah diakses seluruh anggota menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik [3][1].
Permodalan jangka panjang dijamin melalui kerja sama formal dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan daerah yang dapat menyalurkan kredit tambahan melalui skema channeling ke unit bisnis KKMP. Penguatan infrastruktur digital dilakukan melalui kemitraan strategis dengan BUMN seperti PLN dan Telkomsel untuk menstabilkan pasokan listrik dan koneksi internet. Evaluasi berbasis kebutuhan komunitas lokal dilaksanakan secara berkala untuk memastikan jenis komoditas di gerai sembako tetap sesuai dengan kebutuhan riil dan daya beli warga [2][5].
Ketua KKMP Supadi menyatakan kesiapan koperasi untuk menerima koperasi lain yang ingin magang atau berbagi ilmu, baik dari Kabupaten Nabire maupun kabupaten-kabupaten lain di Papua Tengah. Komitmen ini memperkuat posisi KKMP Bumi Wonorejo sebagai pusat pembelajaran dan rujukan bagi pengembangan koperasi gotong royong di seluruh provinsi. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif 382 anggota menjadi jaminan bahwa koperasi ini akan terus tumbuh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan [4][7].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi yang diterapkan KKMP Bumi Wonorejo berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kontribusi tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial, ketahanan pangan, dan kelembagaan yang saling terkait erat. Tabel berikut merincikan keterkaitan antara inovasi koperasi gotong royong tiga pilar dengan tujuan-tujuan SDGs yang relevan.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | KKMP Bumi Wonorejo menciptakan lapangan kerja tetap bagi pengelola gerai, petugas unit simpan pinjam, dan koordinator Kredit Canda Kula. Stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui gerai sembako memperkuat daya beli rumah tangga sehingga siklus kemiskinan mulai terputus secara bertahap. | Penurunan harga kebutuhan pokok di kelurahan; peningkatan daya beli riil rumah tangga anggota |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan | Gerai sembako koperasi memastikan ketersediaan bahan pangan pokok berkualitas bagi warga Bumi Wonorejo dan sekitarnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pedagang konvensional. Penyediaan kebutuhan pokok yang stabil memperkuat ketahanan pangan masyarakat kelurahan. | Ketersediaan stok pangan pokok stabil di gerai koperasi; jumlah komoditas pangan yang didistribusikan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan koperasi dengan 382 anggota aktif dan tiga unit usaha menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi warga kelurahan. Perputaran ekonomi lokal dari transaksi harian gerai, simpan pinjam, dan KCK mendorong pertumbuhan ekonomi kelurahan secara organik. | Jumlah anggota aktif 382 orang; keuntungan operasional lebih dari Rp4,70 juta pada periode awal |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Penyediaan akses pembiayaan super mikro melalui unit Kredit Canda Kula bagi pedagang kecil dan pelaku usaha ultra mikro mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat kelurahan. Koperasi menjadi mekanisme redistribusi yang memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan. | Jumlah pedagang kecil yang mengakses KCK; penurunan ketergantungan pada rentenir |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab | Gerai sembako koperasi yang mengutamakan penyerapan komoditas lokal memotong rantai pasok panjang dan menekan biaya logistik. Distribusi langsung dari produsen lokal ke konsumen kelurahan meminimalkan pemborosan bahan pangan dalam rantai distribusi. | Proporsi komoditas lokal yang diserap koperasi; pengurangan rantai distribusi perantara |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | KKMP Bumi Wonorejo membangun kemitraan strategis multipihak yang melibatkan Pemerintah Kelurahan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kementerian Koperasi RI, Dinas Koperasi dan UKM, serta perbankan melalui Himbara. | Jumlah mitra strategis aktif; status percontohan untuk seluruh Papua Tengah |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model koperasi gotong royong tiga pilar dari KKMP Bumi Wonorejo sangat layak direplikasi oleh kelurahan dan desa lain di Papua Tengah maupun wilayah Indonesia bagian timur. Kunci keberhasilannya terletak pada tiga elemen utama: transformasi kelembagaan koperasi yang sudah ada menjadi KKMP berbadan hukum, integrasi tiga unit usaha yang saling melengkapi dalam satu kelembagaan, dan penempatan gerai di lokasi strategis yang berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat [5][3]. Bupati Nabire telah menetapkan 81 koperasi merah putih yang tersebar di 72 kampung dan 9 kelurahan di Kabupaten Nabire sebagai langkah konkret memperluas jangkauan model ini.
Strategi peningkatan skala difokuskan pada penguatan kemitraan antarwilayah di mana KKMP Bumi Wonorejo membuka diri sebagai pusat magang dan transfer pengetahuan bagi koperasi baru. Supadi secara terbuka mengundang koperasi dari kabupaten-kabupaten lain di Papua Tengah untuk belajar langsung dari pengalaman operasional Bumi Wonorejo. Dukungan pendampingan dari Dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi menjadi katalis yang mempercepat proses replikasi di wilayah-wilayah baru [7][2].
Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id [8] memastikan pengalaman KKMP Bumi Wonorejo dapat diakses ribuan desa dan kelurahan lainnya di seluruh Indonesia. Dukungan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi payung regulasi yang kuat bagi replikasi di tingkat nasional. Dengan strategi ini, Bumi Wonorejo bukan sekadar percontohan seremonial, melainkan inspirasi hidup bagi kelurahan dan desa terkecil di seluruh Papua untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan Indonesia.
Daftar Pustaka
[1] Papua Pos Nabire, “Koperasi Merah Putih Bumiwonorejo Nabire Jadi Percontohan Papua Tengah,” papuaposnabire.com, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://papuaposnabire.com
[2] Kabar Papua Tengah, “Gubernur dan Bupati Nabire Resmikan KKMP Bumi Wonorejo sebagai Percontohan,” kabarpapuatengah.id, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://kabarpapuatengah.id
[3] RRI Nabire, “KKMP Bumiwonorejo Nabire Berkembang Signifikan, Miliki 382 Anggota dan Tiga Unit Usaha,” rri.co.id, 29 Apr. 2026. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[4] RRI Nabire, “Ketua KKMP Supadi: Koperasi Bumi Wonorejo Siap Jadi Pusat Magang Koperasi Papua Tengah,” rri.co.id, Mar. 2026. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id
[5] Inovasi Desa, “KKMP Bumi Wonorejo: Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi Gotong Royong Tiga Pilar di Papua Tengah,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[6] Nabire Net, “Peluncuran 81 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nabire,” nabire.net, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://nabire.net
[7] Papua Pos Nabire, “KKMP Bumiwonorejo Berubah dari KUD Gotong Royong, Supadi: Siap Dukung Koperasi Se-Papua Tengah,” papuaposnabire.com, 21 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://papuaposnabire.com
[8] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id