Desa Ponggok Klaten Integrasikan Klinik Gratis dan Hilirisasi Pertanian melalui Koperasi Desa Merah Putih untuk Ketangguhan Ekonomi Warga

Ringkasan Inovasi

Di tengah hiruk-pikuk Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ponggok — salah satu dari 108 koperasi percontohan nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 — menjelma menjadi pusat layanan ekonomi terintegrasi yang mengubah wajah kehidupan warga. Inovasi ini diinisiasi oleh pemerintah desa bersama pengurus koperasi di bawah kepemimpinan Muhammad Habib selaku Ketua KDMP, dengan dukungan Kepala Desa Junaedhi Mulyono serta sinergi BUMDes Tirta Mandiri. Permasalahan utama yang dijawab oleh KDMP Ponggok adalah dominasi tengkulak yang menekan harga hasil panen petani dan nelayan, rantai distribusi yang panjang, serta terbatasnya akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Dengan membuka enam gerai usaha sekaligus dan menghadirkan klinik desa gratis, KDMP Ponggok berhasil mendekatkan akses kesehatan kepada 166 anggota koperasi beserta warga sekitar, sekaligus menyerap hasil pertanian dan perikanan langsung dari petani untuk diolah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Koperasi yang modalnya bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ini mulai beroperasi efektif sejak pertengahan 2025 dan kini menjadi salah satu dari hanya dua KDMP yang telah aktif beroperasi di antara 401 KDMP berbadan hukum di Kabupaten Klaten [1].

Latar Belakang

Desa Ponggok terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah — sebuah kawasan dataran rendah yang diberkahi sumber mata air melimpah. Kekayaan air ini menjadikan Ponggok dikenal sebagai desa wisata air yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri, salah satu BUMDes tersukses di Indonesia. Sebagian warga menggeluti usaha perikanan yang memanfaatkan sumber mata air alami, sementara sebagian lainnya bertumpu pada pertanian padi [2].

Namun di balik panorama kolam jernih dan hamparan sawah hijau, ada ketidakadilan ekonomi sistemik yang menggerogoti kesejahteraan warga dari generasi ke generasi. Petani padi terpaksa menjual gabah dengan harga Rp5.000 per kilogram kepada tengkulak, padahal harga acuan pemerintah mencapai Rp6.500 — selisih Rp1.500 per kilogram yang terkuras habis ke kantong perantara. Pembudidaya ikan menghadapi jerat serupa: harga pakan yang sangat mahal memaksa mereka meminjam modal ke rentenir dengan bunga mencekik, sementara hasil panen dijual mentah tanpa pengolahan karena tak ada akses pasar yang adil. Di sisi kesehatan, masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengakses Puskesmas Polanharjo, menjadikan pemantauan stunting dan kesehatan ibu hamil serta bayi balita tidak optimal.

Momentum perubahan hadir ketika pemerintah pusat meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi akar rumput. Ponggok terpilih sebagai salah satu dari 108 koperasi percontohan nasional berkat rekam jejak BUMDes Tirta Mandiri yang sudah mengakar kuat. Penunjukan ini menjadi panggilan bagi warga Ponggok untuk bersatu membangun senjata kolektif melawan ketidakadilan ekonomi yang selama ini mereka tanggung sendirian — bagaimana menyatukan seluruh potensi desa dalam satu gerakan kolektif yang benar-benar memangkas dominasi tengkulak, membebaskan warga dari jeratan rentenir, dan mendekatkan layanan dasar kepada setiap keluarga [2].

Inovasi yang Diterapkan

KDMP Ponggok lahir sebagai gerakan kolektif dari, oleh, dan untuk warga, bukan sebagai proyek birokrasi yang dititipkan dari atas. Gagasan ini mengkristalisasi dari serangkaian musyawarah desa khusus (musdessus) yang mempertemukan pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan perwakilan warga untuk merumuskan pembagian peran yang jelas. Dari musyawarah itulah terbentuk kesepakatan: BUMDes fokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif, sedangkan KDMP hadir sebagai intervensi sosial di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan kebutuhan pokok — sektor-sektor yang selama ini dikuasai tengkulak.

Inovasi spesifik yang menjawab permasalahan tengkulak adalah program pembelian hasil panen oleh koperasi dengan harga wajar sesuai ketentuan pemerintah. KDMP Ponggok dibangun di depan kantor desa dengan enam gerai usaha yang beroperasi secara simultan: UMKM Pawone Ponggok, pusat oleh-oleh, cold storage, Klinik Desa, apotek, dan kantor administrasi KDMP. Koperasi berfungsi sebagai off-taker — penyerap langsung hasil panen warga yang selama ini hanya bisa dijual murah ke tengkulak. Gabah diserap dan diolah di penggilingan padi milik koperasi, hasil panen ikan dikembangkan menjadi produk turunan seperti fillet dan frozen fish, sementara penyediaan pupuk dan pakan ikan dengan harga terjangkau membebaskan petani dan nelayan dari jeratan pinjaman berbunga tinggi [2].

Yang membedakan KDMP Ponggok dari koperasi konvensional adalah posisinya sebagai social enterprise — bukan sekadar badan usaha, melainkan lembaga pemberdayaan yang mengintegrasikan layanan kesehatan dasar gratis di dalam kompleks koperasi. Klinik Desa KDMP Ponggok yang telah menjalin MoU dengan Kementerian Kesehatan menyediakan pelayanan pengobatan, konseling, pemeriksaan kesehatan, skrining, laboratorium sederhana (cek gula darah, asam urat, kolesterol), hingga pelayanan KB — seluruhnya tanpa biaya. Model ini menegaskan bahwa koperasi hadir bukan untuk mengejar keuntungan semata, melainkan untuk menjamin kesehatan warga sebagai fondasi produktivitas, sekaligus membangun ekosistem closed loop economy yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.

Proses Penerapan Inovasi

Penerapan inovasi KDMP Ponggok dimulai dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk merumuskan bisnis model yang disepakati bersama antara BUMDes dan koperasi. Langkah ini krusial karena Ponggok sudah memiliki BUMDes Tirta Mandiri yang sangat maju, sehingga risiko tumpang tindih usaha harus diantisipasi sejak awal. Setelah kesepakatan tercapai, pemerintah desa mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi dan berhasil mendapatkan status sebagai salah satu mockup KDMP dengan dukungan modal dari LPDB. Pembangunan fisik gerai koperasi dilakukan di lahan strategis di depan kantor desa agar mudah diakses warga dan kendaraan logistik [1].

Namun tantangan terberat bukan membangun gedung — melainkan membangun kepercayaan. Selama puluhan tahun, warga Ponggok sudah terbiasa dengan sistem tengkulak yang meskipun merugikan, terasa mudah dan instan. Pengurus KDMP bersama tokoh desa melakukan edukasi dari rumah ke rumah, menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan di koperasi akan kembali kepada mereka dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Klinik desa sengaja dijadikan unit pertama yang beroperasi penuh karena layanan kesehatan gratis langsung dirasakan manfaatnya — strategi ini terbukti ampuh mematahkan keraguan warga terhadap lembaga baru ini. Sementara itu, upaya awal menyerap hasil perikanan menghadapi hambatan karena pembudidaya ikan masih terikat kebiasaan menjual ke tengkulak yang memberikan pembayaran tunai instan.

Transparansi sejak awal menjadi senjata utama untuk membangun kepercayaan yang lebih kokoh. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan pelatihan pembukuan digital dan keamanan siber kepada pengurus KDMP, sehingga setiap transaksi tercatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Sistem tata kelola keuangan yang terbuka ini menjadi cara ampuh untuk mematahkan trauma masyarakat terhadap lembaga keuangan desa yang di masa lalu kerap tidak transparan. Koperasi juga menjalin kolaborasi dengan Bulog dan ID Food untuk menjamin ketersediaan stok kebutuhan pokok dengan harga kompetitif, membuktikan secara nyata kepada warga bahwa belanja di koperasi lebih menguntungkan daripada di tengkulak [2].

Tantangan, Kendala, dan Mitigasi

Tantangan internal terbesar adalah membangun kepercayaan petani dan pembudidaya ikan untuk beralih dari tengkulak ke koperasi. Selama puluhan tahun, warga terbiasa dengan sistem tengkulak yang meskipun merugikan dari sisi harga, menawarkan kemudahan pembayaran tunai langsung di lokasi. KDMP memitigasi tantangan ini dengan membangun sistem pembayaran yang kompetitif dan mengedepankan transparansi harga sesuai ketentuan pemerintah. Ketua KDMP Muhammad Habib secara aktif mendekati kelompok tani dan pembudidaya ikan untuk mendemonstrasikan keuntungan menjual melalui koperasi, termasuk akses terhadap pakan ikan dan pupuk dengan harga terjangkau sebagai insentif keanggotaan.

Tantangan eksternal datang dari kompleksitas koordinasi antarlembaga. Koperasi harus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi untuk status badan hukum, Kementerian Kesehatan untuk MoU klinik desa, Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pelatihan digitalisasi, Bulog dan ID Food untuk pasokan kebutuhan pokok, serta Dinas Kesehatan untuk penugasan tenaga medis. Klinik Desa KDMP Ponggok, misalnya, hanya bisa beroperasi penuh setelah seluruh prosedur kerja sama dengan Puskesmas Polanharjo dan penugasan bidan desa terselesaikan. Mitigasi yang dilakukan adalah menunjuk Kepala Desa Junaedhi Mulyono sebagai koordinator utama yang menjembatani seluruh hubungan kelembagaan, sementara pengurus koperasi fokus pada operasional harian [1].

Di sisi manajerial, pengurus koperasi menghadapi tantangan kompetensi dalam pengelolaan bisnis modern. Sebagian besar pengurus berasal dari kalangan petani dan warga desa yang belum terbiasa dengan pembukuan digital, manajemen stok, dan pelaporan keuangan terstandar. Mitigasinya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan digitalisasi koperasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, mencakup pembukuan digital untuk efisiensi pencatatan transaksi serta keamanan siber untuk melindungi data pribadi masyarakat yang tersimpan di sistem koperasi [2].

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor utama keberhasilan KDMP Ponggok adalah tumbuhnya rasa kepemilikan komunal (sense of belonging) di kalangan anggota. Ketika warga menyadari bahwa koperasi ini benar-benar milik mereka — bukan milik pemerintah, bukan milik investor luar — partisipasi aktif mengalir dengan sendirinya. Anggota mulai secara sukarela menabung, meminjam, dan berbelanja di koperasi mereka sendiri karena memahami bahwa setiap transaksi memperkuat modal bersama dan keuntungannya kembali dalam bentuk SHU. Kepala Desa Junaedhi Mulyono memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran ini melalui musyawarah desa khusus yang memastikan setiap warga memiliki suara dalam menentukan arah koperasi.

Sinergi kelembagaan menjadi pilar keberhasilan kedua yang sama pentingnya. BUMDes Tirta Mandiri yang sudah mapan dalam pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi mitra strategis — bukan pesaing — yang membantu kolaborasi pengelolaan toko desa dengan dukungan Bulog dan ID Food. Dukungan multipihak dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah memperkuat fondasi kelembagaan: Kementerian Koperasi memberikan status mockup nasional dan modal LPDB, Kementerian Kesehatan menyediakan kerangka kerja sama klinik desa, Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung digitalisasi pengelolaan, sementara Puskesmas Polanharjo menugaskan tenaga medis secara rutin. Modal sosial masyarakat Ponggok yang sudah terbangun melalui keberhasilan BUMDes juga menjadi perekat — warga sudah membuktikan sendiri bahwa kelembagaan ekonomi desa yang dikelola baik dan transparan dapat menghasilkan kesejahteraan bersama [1].

Peran kader kesehatan dan Tim Penggerak PKK melengkapi faktor keberhasilan dari sisi partisipasi akar rumput. Ratnasari Irawati selaku Ketua Tim Penggerak PKK secara konsisten menyelenggarakan pertemuan rutin dengan 15 kader Integritas Layanan Prima (ILP) untuk memantau stunting dan kesehatan ibu hamil. Keaktifan kader-kader ini memastikan Klinik Desa KDMP Ponggok tidak sekadar menjadi fasilitas fisik, melainkan pusat kegiatan kesehatan masyarakat yang hidup dan berdampak nyata.

Hasil dan Dampak Inovasi

Secara kuantitatif, KDMP Ponggok berhasil menghimpun 166 anggota koperasi aktif dan mengoperasikan enam unit usaha secara bersamaan — sebuah pencapaian yang menjadikannya satu dari hanya dua KDMP aktif di antara 401 KDMP berbadan hukum di Kabupaten Klaten. Dampak paling nyata dari kehadiran koperasi adalah terciptanya kemerdekaan finansial desa: petani kini menjual gabah ke koperasi dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah, naik 30 persen dibanding harga tengkulak Rp5.000 yang selama puluhan tahun menekan pendapatan mereka. Pembudidaya ikan memperoleh akses pakan dengan harga terjangkau melalui kios koperasi, sehingga tidak lagi harus meminjam modal ke rentenir dengan bunga mencekik. Klinik Desa KDMP Ponggok yang beroperasi enam hari per minggu melayani kesehatan masyarakat tanpa biaya, mendekatkan akses yang sebelumnya harus ditempuh dengan jarak jauh ke Puskesmas [1].

Dampak kualitatif yang paling mendalam adalah bergesernya mentalitas warga dari ketergantungan pasif menjadi kemandirian kolektif. Petani dan pembudidaya ikan yang dulu pasrah menerima harga tengkulak kini aktif menjual ke koperasi dan turut menentukan harga yang adil melalui musyawarah. Keuntungan koperasi yang dikembalikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota menciptakan siklus kesejahteraan yang berputar di dalam desa — uang warga tidak lagi mengalir ke kantong perantara di luar desa. Di sisi kesehatan, pertemuan bulanan kader ILP dengan petugas Puskesmas di klinik desa menciptakan mekanisme pemantauan stunting yang lebih sistematis [2].

Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah tumbuhnya ekosistem UMKM baru di sekitar koperasi. Kehadiran gerai Pawone Ponggok dan pusat oleh-oleh mendorong ibu-ibu rumah tangga untuk mengembangkan produk makanan olahan yang dipasarkan melalui koperasi, menciptakan aliran pendapatan baru bagi rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pasar. Perubahan ini menandai lahirnya babak baru bagi Ponggok: dari desa yang dikuasai tengkulak menjadi desa yang menguasai nasib ekonominya sendiri.

Sumber Pendanaan dan Model Bisnis

Modal usaha KDMP Ponggok bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, berbeda dari mayoritas KDMP lain yang mendapat permodalan dari Himbara (Himpunan Bank-bank Negara). Skema LPDB memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal tenor dan bunga pinjaman, memungkinkan koperasi untuk mengalokasikan modal ke pembangunan infrastruktur gerai, pengadaan peralatan penggilingan padi, cold storage, serta stok awal kebutuhan pokok. Dukungan tambahan berupa pasokan dari Bulog dan ID Food membantu koperasi menawarkan harga kebutuhan pokok yang kompetitif kepada anggota dan warga [1].

Model pendapatan KDMP Ponggok dibangun dari beberapa aliran sekaligus. Pertama, margin penjualan kebutuhan pokok dan oleh-oleh di gerai toko desa. Kedua, nilai tambah dari pengolahan gabah menjadi beras dan pengembangan produk turunan perikanan seperti fillet dan frozen fish. Ketiga, penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan (pupuk, pakan ikan, elpiji) dengan margin tipis namun volume besar. Model closed loop economy yang diusung — di mana koperasi menyerap hasil produksi, mengolah, memasarkan, sekaligus menyuplai kebutuhan produksi — menciptakan siklus pendapatan yang saling menguatkan dan menjamin keberlanjutan finansial tanpa bergantung sepenuhnya pada dana hibah [2].

Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)

Keputusan paling tepat yang diambil KDMP Ponggok adalah melaksanakan musyawarah desa khusus sebelum koperasi beroperasi untuk menyepakati pembagian peran dengan BUMDes, sehingga mencegah tumpang tindih usaha yang bisa memicu konflik internal desa. Langkah menjadikan klinik desa sebagai unit pertama yang beroperasi penuh terbukti sangat efektif, karena layanan kesehatan gratis langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap koperasi secara keseluruhan. Memposisikan koperasi sebagai off-taker yang bukan hanya membeli tetapi juga mengolah — mengubah gabah menjadi beras dan ikan mentah menjadi produk turunan — memastikan nilai tambah tetap berada di dalam desa. Integrasi pelatihan digital sejak awal operasional, bukan menunggu masalah pembukuan muncul terlebih dahulu, menjadi pondasi tata kelola yang transparan [1][2].

Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa sistem pembayaran tunai langsung untuk pembelian hasil panen seharusnya disiapkan sejak hari pertama operasional, karena keterlambatan sistem ini menjadi hambatan utama dalam merebut kepercayaan petani dari tengkulak. Perekrutan tenaga manajerial profesional atau pemberian pelatihan intensif kepada pengurus sebaiknya dilakukan sebelum koperasi beroperasi, bukan setelahnya. Selain itu, cold storage dengan kapasitas memadai idealnya disiapkan sejak awal untuk menampung hasil perikanan yang bersifat mudah rusak, agar tidak kehilangan momentum penyerapan hasil panen nelayan.

Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memastikan adanya kesepakatan tertulis tentang pembagian peran antara koperasi dan kelembagaan ekonomi desa yang sudah ada. Keberhasilan Ponggok bukan karena mereka memulai dari nol, melainkan karena mereka berhasil menyandingkan KDMP dengan BUMDes yang sudah mapan tanpa saling menggerus. Desa yang belum memiliki BUMDes justru memiliki keuntungan karena tidak perlu melakukan negosiasi pembagian peran, cukup membangun KDMP sebagai satu-satunya kelembagaan ekonomi desa yang komprehensif.

Strategi Keberlanjutan Inovasi

KDMP Ponggok dibangun bukan sebagai proyek yang berhenti ketika dana habis, melainkan sebagai institusi permanen yang menjadi pilar ekonomi desa untuk generasi mendatang. Keberlanjutannya dirancang melalui model closed loop economy yang memastikan sirkulasi ekonomi terus berputar di dalam desa: penyediaan sarana produksi mendorong peningkatan hasil panen, hasil panen diserap dan diolah koperasi untuk meningkatkan nilai jual, keuntungan pengolahan diputar kembali untuk memperkuat modal usaha dan didistribusikan sebagai SHU kepada anggota. Model ini secara struktural mengurangi ketergantungan pada dana hibah dan membuka peluang kemandirian finansial jangka panjang.

Untuk mengantisipasi pergantian kepemimpinan, KDMP Ponggok mengandalkan dua mekanisme penjamin. Pertama, seluruh kesepakatan antara koperasi dan BUMDes didokumentasikan dalam hasil musyawarah desa khusus yang mengikat secara kelembagaan, bukan bergantung pada figur kepala desa tertentu. Kedua, penerapan pembukuan digital dan sistem informasi terstandar memastikan siapa pun yang menggantikan pengurus dapat melanjutkan operasional tanpa kehilangan data dan catatan historis. Pelatihan digital yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan seluruh pengurus KDMP di Indonesia, sehingga kapasitas manajerial tidak berhenti pada satu generasi pengurus saja [2].

Strategi pendapatan mandiri ke depan difokuskan pada pengembangan produk turunan perikanan dan pertanian yang memiliki margin lebih tinggi, serta penguatan kolaborasi pentahelix. Rencana produksi sosis ikan, bakso ikan, dan fillet frozen melalui pemberdayaan UMKM lokal akan membuka pasar baru di luar desa. Konektivitas koperasi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) — di mana KDMP, UMKM, BUMDes, dan usaha dagang desa menjadi penyuplai kebutuhan program — memberikan jaminan pangsa pasar yang stabil [4].

Kontribusi Pencapaian SDGs

Inovasi KDMP Ponggok berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) melalui pendekatan pemerataan ekonomi yang menyentuh dimensi kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan akses. Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan ini secara alamiah menjadi instrumen redistribusi kekayaan — keuntungan tidak menumpuk di tangan segelintir orang, melainkan kembali kepada seluruh anggota melalui mekanisme SHU dan layanan bersubsidi. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi ketersediaan kelembagaan desa yang solid (pemerintah desa, BPD, dan kelembagaan ekonomi yang sudah ada) sebagai fondasi koordinasi, potensi pertanian, perikanan, atau komoditas unggulan yang cukup signifikan untuk menjustifikasi peran koperasi sebagai off-taker, kesiapan minimal tiga orang pengurus yang bersedia mengikuti pelatihan pembukuan digital dan manajemen koperasi, serta akses terhadap tenaga kesehatan yang bisa ditugaskan di klinik desa melalui koordinasi dengan Puskesmas setempat [1].

Estimasi biaya replikasi bergantung pada skala yang diinginkan. Untuk unit minimal (toko desa dan klinik), dibutuhkan investasi awal sekitar Rp200–500 juta yang mencakup renovasi gerai, pengadaan stok awal, dan peralatan klinik sederhana. Untuk model lengkap enam gerai seperti Ponggok, investasi bisa mencapai Rp1–3 miliar mencakup cold storage, penggilingan padi, dan apotek. Sumber pendanaan bisa diakses melalui LPDB Kementerian Koperasi atau skema Himbara sesuai jalur yang tersedia di masing-masing daerah, dengan durasi persiapan dari musyawarah desa hingga operasional awal diperkirakan enam hingga dua belas bulan.

Strategi scale up diarahkan pada pembentukan jaringan KDMP wilayah dan nasional yang saling terhubung dan saling memasok. Desa pertanian bisa memprioritaskan penggilingan padi dan kios pupuk, desa pesisir bisa fokus pada cold storage dan pengolahan hasil laut, sementara desa wisata bisa menambahkan pusat oleh-oleh dan UMKM — keragaman ini justru memperkuat jaringan ketika KDMP saling bertukar produk unggulan. Visi jangka panjangnya adalah KDMP menjadi penyuplai utama kebutuhan program Makan Bergizi Gratis melalui closed loop economy yang terintegrasi dari hulu hingga hilir [4].

Daftar Pustaka

[1] Redaksi Koran Bernas, “Koperasi Desa Merah Putih Ponggok Buka Enam Gerai Usaha,” KoranBernas.id, Jul. 2025. [Online]. Tersedia: https://koranbernas.id

[2] Redaksi Solopos, “Cara KDMP Ponggok Membangun Ketangguhan Desa Melalui Klinik Gratis dan Jaminan Panen,” Solopos.com, Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.solopos.com/cara-kdmp-ponggok-membangun-ketangguhan-desa-melalui-klinik-gratis-dan-jaminan-panen-2029963

[3] Redaksi Antara, “Menkomdigi: Pembukuan Digital Kurangi Kerumitan Pencatatan Transaksi KDMP,” Antaranews.com, Agt. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com

[4] Redaksi Antara, “Zulhas: Koperasi Desa Merah Putih Harus Jadi Solusi Pertanian dan Peternakan,” Antaranews.com, Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/4515070/zulhas-koperasi-desa-merah-putih-harus-jadi-solusi-pertanian-peternakan

[5] Redaksi Bisnis Indonesia, “Zulhas Dorong Closed Loop Economy di Koperasi Desa Merah Putih,” Bisnis.com, Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.bisnis.com

[6] Redaksi Espos, “KDMP Ponggok Siapkan Off-Taker untuk Petani dan Perikanan,” Espos (Solopos Group), Des. 2025. [Online]. Tersedia: https://www.solopos.com