Ringkasan Inovasi
BUMDes Bersinar Desaku mengelola Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME), sistem kelistrikan komunal berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Muara Enggelam, desa terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang [3]. Desa ini termasuk wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan inovasi ini mengubah keterbatasan akses listrik warga menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan. Sejak beroperasi awal 2015 dengan kapasitas 30 kWp yang kemudian diperluas menjadi 42 kWp, rasio elektrifikasi desa naik dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen [4]. Tarif listrik pun turun dari Rp30.000 per hari untuk genset diesel enam jam menjadi sekitar Rp3.000 per hari untuk listrik 24 jam [4]. Inovasi ini meraih pengakuan sebagai role model PLTS komunal nasional dan tampil dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 [4].
Latar Belakang
Desa Muara Enggelam merupakan permukiman terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang, hanya dapat dijangkau sekitar dua jam melalui jalur darat dari ibu kota kabupaten dilanjutkan satu jam perjalanan sungai [3]. Desa ini dihuni sekitar 700 jiwa yang tergabung dalam 174 kepala keluarga, mayoritas berasal dari etnis Kutai [3]. Selama bertahun-tahun, warga di desa ini hanya mengandalkan generator berbahan bakar solar yang menyala terbatas sekitar enam jam per malam dengan biaya sekitar Rp30.000 per hari [3].
Keterbatasan pasokan listrik ini menghambat produktivitas ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada perikanan air tawar, termasuk pengolahan ikan asin yang menjadi komoditas ekspor [3]. Kapasitas daya generator yang minim membatasi penggunaan pendingin untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan sebelum dijual ke luar desa. Kondisi geografis desa yang bebas dari halangan pepohonan di atas air justru membuatnya berpotensi besar memanen energi surya secara optimal.
Pada 2014, pemerintah mengumumkan rencana pemasangan 150 unit panel surya di Muara Enggelam melalui pendanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai sekitar Rp4 miliar [4]. Rencana ini kemudian menjadi cikal bakal PLTS komunal yang beroperasi awal 2015 [4]. Momentum ini sejalan dengan program nasional “Terang Kampungku” yang menyasar elektrifikasi daerah terpencil di seluruh Indonesia [3].
Inovasi yang Diterapkan
KLIK ME adalah sistem tata kelola kelistrikan komunal yang memadukan infrastruktur PLTS bantuan pemerintah dengan manajemen layanan pelanggan ala perusahaan utilitas, dikelola penuh oleh BUMDes Bersinar Desaku [4]. Sistem ini semula mendistribusikan daya dari kapasitas 30 kWp untuk 160 rumah tangga pelanggan [3]. Kapasitas ini kemudian diperluas menjadi 42 kWp untuk turut menerangi fasilitas umum seperti masjid, penerangan jalan, puskesmas, dan sekolah [3].
Warga membayar iuran harian sekitar Rp3.000, jauh lebih murah dibanding biaya genset sebelumnya [4]. Aturan pemakaian yang disepakati bersama menjaga agar distribusi daya tetap adil bagi seluruh 174 kepala keluarga pelanggan. Skema iuran harian ini dipilih karena lebih mudah dipahami dan diawasi warga dibandingkan skema tarif bulanan berjenjang.
Proses Penerapan Inovasi
Perintisan operasional dimulai dengan musyawarah warga untuk menyepakati skema tarif dan aturan pemakaian listrik komunal, proses partisipatif yang penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas aset PLTS bantuan pemerintah [6]. BUMDes Bersinar Desaku sendiri telah berdiri sejak 2015 di bawah kepemimpinan Direktur pertama Ramsyah, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Aliansyah [3]. Kepengurusan awal ini langsung dihadapkan pada tugas mengoperasikan aset infrastruktur bernilai miliaran rupiah tanpa pengalaman sebelumnya mengelola utilitas publik.
Selama tahap awal distribusi, sejumlah warga mencuri arus listrik komunal secara ilegal tanpa melalui prosedur sambungan resmi, masalah yang tidak sepenuhnya diantisipasi pengurus BUMDes pada rancangan awal sistem [7]. Temuan ini mendorong BUMDes mengoreksi tata kelola dengan menerapkan sanksi sosial tegas bagi pelaku pencurian arus, demi menjaga keadilan distribusi daya bagi seluruh pelanggan yang membayar. Pengelolaan jaringan distribusi di atas air juga memerlukan penjadwalan pemeliharaan yang disiplin, mengingat medan perairan yang rawan cuaca ekstrem [3]. Pembelajaran ini menegaskan bahwa sistem kelistrikan komunal memerlukan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan teknis sekaligus, bukan hanya infrastruktur yang andal.
Sejak 2015, BUMDes Bersinar Desaku memperluas usahanya melampaui listrik komunal, kini mengelola enam unit usaha sekaligus: PLTS komunal, air minum isi ulang, televisi kabel berlangganan, Pamsimas, budidaya sarang walet, dan pasar desa [5]. Keenam unit usaha ini bersama-sama menyerap 11 tenaga kerja lokal, sebagaimana juga didokumentasikan dalam liputan media desa mengenai bisnis setrum terbarukan ini [1]. Ekspansi ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak berhenti pada pengelolaan infrastruktur bantuan semata, melainkan terus mengembangkan portofolio usaha secara mandiri.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan eksternal utama adalah risiko kerusakan infrastruktur distribusi akibat cuaca ekstrem di perairan terbuka, mengingat lokasi desa yang sepenuhnya berada di atas danau [3]. Gelombang dan angin kencang sewaktu-waktu dapat merusak kabel distribusi maupun struktur penyangga panel surya. Mitigasinya dilakukan melalui penjadwalan pemeliharaan rutin dan kesiapsiagaan teknisi lokal terhadap gangguan cuaca.
Tantangan internal berupa perawatan baterai penyimpan daya yang menua, yang memerlukan kedisiplinan teknis tinggi dari pengelola BUMDes [3]. Keterbatasan kapasitas awal sempat membatasi penggunaan pendingin untuk pengolahan ikan bernilai ekspor, sehingga menghambat potensi ekonomi warga. Kendala ini dimitigasi melalui perluasan kapasitas dari 30 kWp menjadi 42 kWp serta rencana pembaruan baterai, panel, dan inverter senilai sekitar Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara [5].
Kesulitan penagihan iuran pada masa awal turut menjadi kendala kelembagaan, mengingat BUMDes belum memiliki pengalaman mengelola pelanggan dalam skala ratusan rumah tangga [3]. Sejumlah warga sempat menunggak pembayaran tanpa mekanisme penindakan yang jelas. Kendala ini dimitigasi melalui pencatatan transparan dan aturan disiplin pembayaran yang disepakati bersama warga sebagai bagian dari tata kelola BUMDes.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan BUMDes Bersinar Desaku yang konsisten sejak dirintis Direktur Ramsyah pada 2015 hingga dilanjutkan Aliansyah menjadi faktor penentu utama keberlangsungan program [3]. Dukungan Kepala Desa Madi turut memastikan legitimasi lokal bagi pengelolaan aset PLTS oleh BUMDes. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah Bupati Edi Damansyah turut memastikan program mendapat perhatian dan pendanaan lanjutan.
Kedisiplinan warga membayar iuran harian serta kesediaan mematuhi aturan pemakaian bersama menjadi kunci keberlanjutan operasional PLTS komunal ini [3]. Modal sosial berupa rasa kepemilikan kolektif atas aset PLTS mempermudah penegakan aturan tanpa memerlukan sanksi formal yang berat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Hadi Mulyadi terhadap capaian desa ini turut memperkuat eksposur dan dukungan lintas tingkat pemerintahan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Rasio elektrifikasi Desa Muara Enggelam meningkat dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen setelah KLIK ME beroperasi [4]. Biaya listrik warga turun signifikan dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp3.000 per hari, penghematan lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan era genset diesel. Penghematan ini melonggarkan pengeluaran rumah tangga nelayan untuk kebutuhan lain seperti gizi dan pendidikan anak.
Secara kelembagaan, BUMDes Bersinar Desaku yang kini mengelola enam unit usaha mencatatkan pendapatan rata-rata sekitar Rp25 juta per bulan pada 2021, jauh meningkat dibanding kondisi sebelum PLTS beroperasi [5]. Pendapatan ini menjadi sumber pendapatan asli desa yang sebelumnya tidak tersedia dari sektor kelistrikan. Statusdesa juga berubah dari kategori sangat tertinggal menjadi desa berkembang pada 2020, capaian yang sejalan dengan membaiknya akses infrastruktur dasar warga [3].
Ketersediaan listrik 24 jam turut mendorong tumbuhnya usaha mikro warga yang sebelumnya terkendala keterbatasan daya [3]. Perubahan ini mencerminkan pergeseran perilaku warga dari sekadar menerima pasokan listrik terbatas menjadi aktif memanfaatkan energi untuk kegiatan produktif. Muara Enggelam pun terangkat sebagai desa role model PLTS komunal yang dikunjungi berbagai daerah lain untuk belajar.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Infrastruktur awal PLTS senilai sekitar Rp4 miliar sepenuhnya berasal dari hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2014-2015, bukan swadaya desa [4]. Skema ini menempatkan BUMDes sebagai pengelola operasional, bukan investor infrastruktur, sehingga risiko finansial pembangunan awal ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turut merencanakan tambahan dana sekitar Rp1,65 miliar untuk pembaruan baterai, panel surya, dan inverter agar sistem tetap prima [5].
Model bisnis operasional bertumpu pada iuran harian pelanggan listrik sekitar Rp3.000 per rumah tangga [5]. Pendapatan ini dikombinasikan dengan pendapatan lima unit usaha lain — air minum, TV kabel, Pamsimas, walet, dan pasar desa — yang bersama-sama menyumbang pendapatan BUMDes rata-rata Rp25 juta per bulan pada 2021. Diversifikasi unit usaha ini memastikan BUMDes tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pengalaman Muara Enggelam menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur bantuan pemerintah sangat bergantung pada kualitas tata kelola operasional di tingkat desa. PLTS bernilai sama dapat gagal di desa lain tanpa BUMDes yang disiplin mengelola iuran, pemeliharaan, dan aturan pemakaian bersama. Keputusan mendiversifikasi ke enam unit usaha, bukan hanya bertumpu pada listrik semata, juga terbukti memperkuat ketahanan finansial BUMDes terhadap fluktuasi satu sektor usaha.
Jika memulai dari awal, BUMDes dapat merancang mekanisme pencatatan iuran dan pengawasan pemakaian sejak hari pertama, alih-alih membangunnya setelah menghadapi kesulitan penagihan dan pencurian arus di lapangan. Perencanaan spesifikasi baterai dan kapasitas cadangan yang lebih besar sejak awal juga akan menghindarkan desa dari kebutuhan perluasan kapasitas mendesak di kemudian hari. Dokumentasi proses pembentukan aturan pemakaian bersama sejak awal pun akan mempermudah desa lain mereplikasi mekanisme serupa tanpa harus mengulang proses coba-coba yang sama.
Desa lain yang ingin mereplikasi model ini perlu menyadari bahwa capaian besar seperti KLIK ME tetap membutuhkan investasi infrastruktur berskala miliaran rupiah dari pemerintah pusat atau daerah [4] [5]. Modal komunitas semata tidak cukup untuk pembangunan PLTS berkapasitas puluhan kWp, sehingga kemitraan lintas tingkat pemerintahan menjadi prasyarat mutlak, bukan sekadar pelengkap. Kedua, siapkan kelembagaan BUMDes yang transparan sejak awal agar infrastruktur bantuan tidak sia-sia akibat tata kelola yang lemah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan KLIK ME dijaga melalui alokasi cadangan dana penyusutan perangkat keras dari pendapatan BUMDes, mengantisipasi masa pakai baterai dan komponen PLTS yang terbatas [5]. Rencana pembaruan baterai, panel surya, dan inverter senilai Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi langkah konkret menjaga keandalan sistem jangka panjang. Pembaruan berkala semacam ini penting agar layanan listrik 24 jam tidak terganggu akibat penurunan performa komponen yang menua.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes telah teruji sejak transisi dari Direktur pertama Ramsyah kepada Aliansyah, menunjukkan bahwa program tidak bergantung pada satu individu semata [3]. Pendokumentasian prosedur operasional dan pencatatan keuangan yang tertib mempermudah direktur baru melanjutkan pengelolaan tanpa harus memulai dari nol. Dukungan Pemerintah Desa di bawah Kepala Desa Madi turut menjaga kesinambungan pengawasan meski terjadi pergantian pengurus BUMDes.
BUMDes juga terus mengembangkan diversifikasi lima unit usaha lain di luar listrik untuk memperkuat fondasi finansial dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan [3]. Rencana pendapatan mandiri ini mencakup perluasan usaha air minum isi ulang, TV kabel, Pamsimas, budidaya walet, dan pasar desa. BUMDes sembari menjaga komunikasi rutin dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi agar dukungan teknis dan pendanaan tetap berkelanjutan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
KLIK ME memberikan kontribusi nyata pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa terpencil.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau | PLTS komunal memastikan 174 kepala keluarga mengakses listrik bersih 24 jam dengan tarif terjangkau, menggantikan genset diesel yang mahal dan terbatas. | Rasio elektrifikasi naik dari 60% menjadi 100%; tarif turun dari Rp30.000 menjadi Rp3.000/hari |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Diversifikasi enam unit usaha BUMDes menciptakan lapangan kerja lokal dan sumber pendapatan asli desa yang stabil di luar sektor perikanan. | 11 tenaga kerja lokal terserap; pendapatan BUMDes ±Rp25 juta/bulan (2021) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan | Panel surya menciptakan permukiman terapung yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil generator. | Status desa naik dari sangat tertinggal menjadi berkembang (2020) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi fondasi pendanaan dan keberlanjutan infrastruktur. |
Hibah awal ±Rp4 miliar (ESDM) dan tambahan ±Rp1,65 miliar (Pemkab Kukar) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model tata kelola KLIK ME berpotensi direplikasi di desa terpencil lain yang telah menerima bantuan infrastruktur PLTS namun kesulitan mengelolanya secara berkelanjutan [4]. Prasyarat utamanya adalah BUMDes yang disiplin mengelola iuran dan pemeliharaan, bukan sekadar menerima bantuan perangkat keras semata. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan Muara Enggelam sebagai lokasi kunjungan belajar bagi desa-desa lain yang ingin mempelajari model pengelolaan serupa.
Rencana pengembangan ke depan mencakup pemanfaatan kelebihan daya untuk mendukung sektor pariwisata desa terapung [3]. Kelebihan kapasitas ini juga direncanakan untuk memperluas kapasitas pendingin ikan agar nelayan dapat mengakses pasar ekspor secara lebih kompetitif. Rencana ini sejalan dengan liputan yang mendokumentasikan kemandirian energi desa tanpa daratan ini sebagai model transisi energi berkeadilan [2].
Daftar Pustaka
[1] Kanal Desa, “Bisnis Setrum Terbarukan BUMDes Bersinar Desaku,” kanaldesa.com, Des. 2022. [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com
[2] M. Clysia, “Muara Enggelam, Mandiri Energi Desa Tanpa Daratan dari PLTS Komunal,” Transisi Energi Berkeadilan, Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://transisienergiberkeadilan.id
[3] Yovanda, “Muara Enggelam, Desa ‘Role Model’ PLTS Komunal di Kalimantan Timur,” Mongabay Indonesia, 16 Ags. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id
[4] Kementerian PANRB, “Klik Me, Solusi Layanan Listrik untuk Daerah Terpencil di Kutai Kartanegara,” menpan.go.id, 3 Ags. 2020. [Online]. Tersedia: https://menpan.go.id
[5] Kutai Raya, “BUMDes Bersinar Desaku Terus Berinovasi, Kini Miliki 6 Unit Usaha,” kutairaya.com, 24 Okt. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.kutairaya.com
[6] Y. Hendri, “Keberlanjutan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melalui BUM Desa Bersinar Desaku Muara Enggelam,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023. [Online]. Tersedia: https://etd.repository.ugm.ac.id
[7] A. N. Barsei and J. Sabtohadi, “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Muara Enggelam,” INOVASI: Jurnal Politik dan zebijakan, vol. 20, no. 1, pp. 41-54, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/372221935