Ringkasan Inovasi
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, melahirkan inovasi intervensi gizi terpadu untuk penurunan stunting yang menggabungkan mobilisasi dana kampung, program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASYAT), kolaborasi lintas sektor, dan transformasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di tingkat puskesmas. Inovasi ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), TP PKK, serta didukung oleh 328 pemerintah kampung dan 40 distrik di seluruh wilayah kabupaten [1]. Permasalahan utama yang hendak diselesaikan adalah tingginya prevalensi stunting yang mencapai 29 persen pada akhir 2023—angka yang jauh di atas target nasional 14 persen—akibat keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya tenaga kesehatan, serta rendahnya pemanfaatan dana kampung untuk intervensi gizi [2]. Melalui intervensi terpadu yang dimulai secara masif sejak akhir 2023, prevalensi stunting di Jayawijaya berhasil ditekan menjadi 7 persen pada awal 2025—penurunan 22 poin persentase yang melampaui target nasional [3]. Program ini terus dikembangkan hingga 2026 dengan penerapan ILP di dua puskesmas percontohan sebagai langkah memperkuat fondasi layanan kesehatan primer di dataran tinggi Papua.
Latar Belakang
Kabupaten Jayawijaya terletak di jantung Pegunungan Tengah Papua pada ketinggian 1.500–2.000 meter di atas permukaan laut. Lembah Baliem yang legendaris menjadi hamparan utama kehidupan sekitar 275.000 jiwa yang tersebar di 40 distrik, 4 kelurahan, dan 328 kampung. Dikelilingi rangkaian Pegunungan Jayawijaya dengan puncak-puncak bersalju abadi seperti Trikora (4.750 m) dan Mandala (4.700 m), wilayah ini menyimpan keindahan alam sekaligus tantangan akses yang luar biasa berat. Medan terjal, lembah sempit, dan cuaca pegunungan dengan suhu 14,5–24,5 derajat Celsius menjadikan mobilitas tenaga kesehatan dan distribusi logistik sebagai perjuangan harian yang tak pernah ringan [4].
Di balik keagungan alam tersebut, Jayawijaya menyimpan luka gizi yang mengkhawatirkan. Pada akhir 2023, prevalensi stunting di kabupaten ini tercatat 29 persen—hampir dua kali lipat dari target nasional 14 persen dan jauh di atas rata-rata nasional 21,5 persen [2]. Angka ini berarti hampir satu dari tiga anak balita di Jayawijaya tumbuh dengan tinggi badan di bawah standar akibat kekurangan gizi kronis. Penyebabnya bersifat struktural: jumlah tenaga kesehatan yang sangat terbatas untuk melayani wilayah seluas 7.030 km persegi, hanya 17 puskesmas dan sejumlah pustu yang harus menjangkau ratusan kampung di lereng-lereng pegunungan, serta rendahnya pemanfaatan dana kampung untuk program gizi. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana stunting sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), pelaksanaannya di tingkat kampung nyaris nihil [1].
Momentum pemicu tiba ketika pemerintah pusat menetapkan target agresif penurunan stunting ke angka 14 persen pada 2024 sebagai bagian dari visi Generasi Emas 2045. Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, menangkap urgensi ini sebagai panggilan untuk bertindak. Pada 29 November 2023, beliau secara langsung meluncurkan dan mensosialisasikan program penggunaan dana desa untuk penanganan stunting di Wamena, menghadirkan 328 kepala kampung, seluruh kepala distrik, dan 17 kepala puskesmas dalam satu forum besar [1]. Pesan Bupati tegas dan tanpa kompromi: setiap kampung wajib menganggarkan minimal 8 persen dana kampung untuk stunting, dan kegagalan melaksanakannya akan berakibat pada pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi penurunan stunting di Jayawijaya lahir dari kesadaran bahwa pendekatan konvensional—sekadar mengirim makanan tambahan dari puskesmas—tidak akan pernah cukup menjangkau ratusan kampung di dataran tinggi Papua. Diperlukan sistem yang menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga kampung secara simultan. Dinas Kesehatan Jayawijaya di bawah kepemimpinan dr. Willy E. Mambieuw merancang arsitektur intervensi gizi terpadu yang memadukan tiga pilar: intervensi spesifik melalui pemberian makanan tambahan (PMT) dan suplementasi gizi bagi bayi, balita, dan ibu hamil; intervensi sensitif melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS); serta mobilisasi pendanaan dari dana kampung yang selama ini tidak terserap untuk program gizi [2].
Elemen pembeda utama inovasi ini dari pendekatan konvensional terletak pada mekanisme mobilisasi sumber daya di tingkat paling bawah. Alih-alih mengandalkan anggaran Dinas Kesehatan semata, pemerintah kabupaten mewajibkan alokasi 8 persen dana kampung untuk penanganan stunting—sebuah kebijakan yang mengubah 328 pemerintah kampung dari sekadar penerima instruksi menjadi pelaku aktif intervensi gizi [1]. Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASYAT) diluncurkan sebagai percontohan di puskesmas, kemudian diperluas ke distrik-distrik untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang menggunakan pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Validasi data dilakukan secara ketat di seluruh 40 distrik untuk memastikan setiap anak yang teridentifikasi stunting mendapatkan penanganan yang tepat sasaran [3]. Kombinasi mobilisasi anggaran kampung, validasi data lapangan, dan program DASYAT berbasis pangan lokal inilah yang menjadikan inovasi Jayawijaya berbeda dari pendekatan top-down yang lazim diterapkan di daerah lain.
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai dengan langkah paling mendasar namun paling sulit: mengubah pola pikir 328 kepala kampung yang selama ini mencantumkan anggaran stunting hanya sebagai formalitas administratif. Pada November 2023, PLT Kepala DPMK Jayawijaya, Lepinus Gombo, menggelar sosialisasi besar yang mempertemukan seluruh aparatur kampung, kepala distrik, dan tenaga kesehatan puskesmas di Wamena. Tujuannya bukan sekadar membagikan petunjuk teknis, melainkan memberikan pemahaman mendalam tentang ciri-ciri penderita stunting dan cara memanfaatkan dana kampung secara tepat untuk pencegahan [1]. Proses ini mengharuskan setiap kepala kampung menandatangani komitmen tertulis untuk mengalokasikan minimal 8 persen dana kampung bagi program stunting.
Tahun 2024 menjadi periode eksekusi intensif. Dinas Kesehatan mengoptimalkan kegiatan spesifik untuk pemulihan dan peningkatan status gizi anak balita di 17 puskesmas, sementara program DASYAT mulai beroperasi sebagai dapur percontohan [2]. Bappeda Jayawijaya di bawah Kepala Bappeda Ludya E. Logo melakukan validasi data yang menemukan 141 anak stunting tersebar di 40 distrik—angka yang jauh lebih presisi dibanding data sebelumnya yang sering berubah-ubah akibat metodologi pencatatan yang belum terstandar [3]. Proses validasi ini menjadi titik koreksi paling berharga: data yang tidak akurat selama bertahun-tahun ternyata menjadi salah satu penyebab utama intervensi tidak tepat sasaran. TP PKK Kabupaten dan Distrik dikerahkan untuk membina sekitar 300 kader di tingkat kampung yang bertugas melakukan penimbangan balita, pengukuran panjang badan, dan pemantauan tumbuh kembang secara rutin.
Memasuki 2026, inovasi memasuki fase transformasi layanan primer. Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Esau Rudianto Aibesa, menetapkan Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Ilekma sebagai pilot project Integrasi Layanan Primer (ILP) bagi 37 puskesmas lainnya [5]. Program ILP mengubah alur pelayanan dari sistem satu pintu menjadi lima klaster berdasarkan kelompok usia, sehingga ibu hamil tidak lagi mengantre bersama lansia dan pelayanan menjadi lebih cepat serta terorganisir. Kementerian Kesehatan bersama tim Global Fund dijadwalkan melakukan kunjungan peninjauan ke lokasi percontohan pada 17–18 Juni 2026.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal terbesar yang dihadapi adalah kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di tingkat kampung. Bupati Jhon Richard Banua secara blak-blakan mengkritik bahwa banyak kepala kampung mencantumkan program stunting dalam APBK tetapi tidak pernah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat [1]. Resistensi ini bukan semata soal ketidakmauan, melainkan keterbatasan kapasitas manajerial aparatur kampung dalam menerjemahkan anggaran menjadi program konkret. Mitigasi ditempuh melalui sosialisasi berjenjang dari kabupaten ke distrik hingga ke kampung, disertai ancaman konsekuensi fiskal: pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat bagi kampung yang tidak melaksanakan program. Pendekatan sanksi dan insentif ini terbukti efektif menggerakkan kampung-kampung yang sebelumnya pasif.
Dari sisi eksternal, kekurangan sumber daya manusia kesehatan menjadi kendala yang paling sulit diatasi dalam jangka pendek. Idealnya setiap posyandu memiliki lima kader, tetapi keterbatasan anggaran membuat hanya tersedia dua kader per posyandu [5]. Tenaga kesehatan di puskesmas juga belum terlengkapi, baik secara struktural maupun fungsional—sebuah persoalan yang juga menghambat operasionalisasi Rumah Sakit Pratama Asologaima yang telah selesai dibangun pada penghujung 2023 [2]. Mitigasi yang ditempuh adalah pemberdayaan kader posyandu yang ada secara maksimal melalui pelatihan intensif, serta pemanfaatan jaringan TP PKK sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan hingga ke tingkat kampung terpencil. Selain itu, pembangunan tiga puskesmas baru di Distrik Walaik, Wame, dan Trikora diprogramkan untuk mempersempit rasio puskesmas terhadap penduduk.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan penurunan stunting di Jayawijaya bukan terletak pada satu program tunggal, melainkan pada arsitektur kolaborasi lintas sektor yang digerakkan secara simultan. Bappeda berperan sebagai koordinator utama yang memetakan data, memvalidasi angka, dan memastikan konvergensi antar-OPD. Dinas Kesehatan menjalankan intervensi spesifik melalui puskesmas dan program DASYAT. DPMK mengawal pemanfaatan dana kampung agar benar-benar tersalurkan untuk penanganan stunting. TP PKK membina kader di setiap kampung sebagai ujung tombak pemantauan gizi. Sementara pemerintah kampung menjadi pelaksana langsung di tingkat akar rumput yang bersentuhan dengan keluarga-keluarga sasaran setiap hari [3]. Pembagian peran yang jelas ini memastikan tidak ada satu pun institusi yang bekerja sendiri atau tumpang tindih.
Modal sosial berupa kearifan lokal masyarakat pegunungan turut menjadi pengikat partisipasi. Di Lembah Baliem, tradisi gotong royong dan musyawarah kampung masih sangat kuat. Ketika kepala kampung menyampaikan program penanganan stunting dalam forum adat, respons masyarakat jauh lebih kuat dibanding pengumuman formal dari puskesmas. Komitmen politik tertinggi dari Bupati yang hadir langsung dalam launching dan secara terbuka mengkritik kepala kampung yang tidak melaksanakan program memberikan sinyal yang tidak bisa diabaikan [1]. Pj. Bupati berikutnya, Thony M. Mayor, melanjutkan komitmen tersebut dengan menetapkan target nol persen stunting sebagai visi jangka panjang kabupaten [3].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, capaian penurunan stunting di Jayawijaya melampaui ekspektasi. Prevalensi stunting turun dari 29 persen pada akhir 2023 menjadi 7 persen pada awal 2025—penurunan 22 poin persentase dalam waktu kurang dari dua tahun [3]. Angka 7 persen ini tidak hanya melampaui target nasional 14 persen, tetapi juga jauh meninggalkan rata-rata nasional 19,8 persen berdasarkan SSGI 2024 [6]. Validasi data di 40 distrik mengidentifikasi 141 anak yang masih mengalami stunting dan langsung mendapatkan penanganan tertarget. Dari sisi infrastruktur, Rumah Sakit Pratama di Distrik Asologaima telah diresmikan, tiga puskesmas baru (Walaik, Wame, Trikora) diprogramkan untuk dibangun, dan lima puskesmas lain (Tailarek, Bipiri, Kuragi, Wouma, Pisugi) dalam tahap penyelesaian pembangunan [2].
Dampak kualitatif yang tidak kalah signifikan adalah perubahan perilaku dan kesadaran kolektif. Kepala kampung yang sebelumnya memperlakukan anggaran stunting sebagai formalitas kini mulai melaksanakan program secara nyata karena adanya mekanisme pengawasan dan konsekuensi fiskal. Kader posyandu yang sebelumnya bekerja tanpa arah kini memiliki panduan terstandar untuk pemantauan gizi. Program DASYAT mendorong masyarakat memanfaatkan pangan lokal yang melimpah di lingkungan sekitar, mengubah pola konsumsi dari ketergantungan pada makanan olahan menjadi pangan segar bergizi. Dampak multiplier yang tidak direncanakan sebelumnya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)—sebuah pemahaman yang sebelumnya nyaris tidak eksis di kampung-kampung pegunungan. Penerapan ILP pada 2026 diharapkan memperkuat dampak ini dengan membawa pelayanan kesehatan terintegrasi lebih dekat ke masyarakat melalui sistem klaster berbasis usia [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan intervensi gizi terpadu di Jayawijaya bersumber dari beberapa pilar utama. Pertama, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mengalokasikan 20 persen untuk bidang kesehatan—sumber terbesar yang membiayai operasional Dinas Kesehatan, puskesmas, dan program intervensi spesifik. Kedua, dana kampung dengan kewajiban alokasi minimal 8 persen untuk penanganan stunting sebagaimana ditetapkan dalam regulasi nasional yang disosialisasikan langsung oleh Bupati [1]. Ketiga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya yang mendanai pembangunan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas baru dan Rumah Sakit Pratama. Keempat, dukungan Kementerian Kesehatan melalui program nasional percepatan penurunan stunting dan pembiayaan ILP.
Model pembiayaan ini bersifat berkelanjutan karena bersandar pada alokasi anggaran reguler, bukan dana hibah berjangka pendek. Dana Otsus menyediakan fondasi pendanaan jangka panjang, sementara kewajiban 8 persen dana kampung memastikan pendanaan tersebar hingga ke 328 kampung tanpa membebani anggaran kabupaten secara berlebihan. Besaran investasi untuk pembangunan satu puskesmas baru dialokasikan dari APBD dan dana perimbangan pusat-daerah. Biaya operasional program DASYAT dirancang efisien dengan memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga tidak memerlukan biaya pengadaan bahan makanan yang mahal dari luar daerah [2].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Perjalanan Jayawijaya menekan stunting dari 29 persen menjadi 7 persen menyimpan sejumlah pelajaran berharga yang layak dirujuk oleh kabupaten lain, terutama di wilayah pegunungan dan daerah terpencil dengan tantangan akses serupa. Keputusan paling tepat yang diambil adalah melakukan validasi data di seluruh 40 distrik sebagai fondasi intervensi—data yang presisi memungkinkan penanganan tepat sasaran pada 141 anak yang benar-benar membutuhkan. Komitmen politik tertinggi yang diwujudkan melalui kehadiran langsung Bupati dalam launching program dan kritik terbuka terhadap kepala kampung yang tidak melaksanakan program memberikan sinyal serius yang menggerakkan seluruh aparatur. Mobilisasi dana kampung dengan kewajiban 8 persen untuk stunting berhasil mengubah 328 pemerintah kampung dari penerima pasif menjadi pelaku aktif intervensi gizi, sementara pemberdayaan TP PKK dan 300 kader posyandu menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan hingga ke kampung-kampung yang tidak terjangkau puskesmas.
Jika memulai dari awal, satu hal yang akan dilakukan berbeda adalah menerapkan standarisasi data sejak permulaan program, bukan setelah berjalan—masalah data yang berubah-ubah selama bertahun-tahun menunjukkan perlunya sistem pencatatan digital terstandar. Pemenuhan kader posyandu seharusnya menjadi prasyarat, bukan agenda yang berjalan paralel, mengingat rasio dua kader per posyandu tidak ideal dan membebani kader yang ada. Penerapan integrasi layanan primer yang baru dimulai 2026 seharusnya bisa dipercepat agar transformasi pelayanan kesehatan berjalan bersamaan dengan intervensi gizi.
Bagi kabupaten lain yang ingin mereplikasi keberhasilan ini, tiga saran praktis yang paling krusial adalah: (1) mulai dari validasi data yang jujur dan presisi sebelum merancang intervensi; (2) pastikan komitmen politik kepala daerah diwujudkan dalam kebijakan fiskal yang terukur dan memiliki konsekuensi; dan (3) bangun jaringan kader berbasis komunitas yang beroperasi di tingkat paling dekat dengan keluarga sasaran.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi penurunan stunting di Jayawijaya dirancang agar tidak bergantung pada figur kepala daerah tertentu. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Stunting telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan resmi yang mengikat seluruh OPD, sehingga pergantian bupati tidak akan menghentikan program. Transisi dari Bupati Jhon Richard Banua ke Pj. Bupati Thony M. Mayor membuktikan bahwa mekanisme ini bekerja: komitmen penurunan stunting tidak hanya bertahan tetapi justru ditingkatkan dengan target nol persen [3]. Kelembagaan kolaborasi lintas sektor—Bappeda sebagai koordinator, Dinkes sebagai pelaksana teknis, DPMK sebagai pengawal dana kampung, dan TP PKK sebagai motor penggerak komunitas—dirancang sebagai struktur permanen yang tidak bergantung pada individu tertentu.
Dari sisi pendanaan mandiri, ketergantungan pada Dana Otsus akan dimitigasi melalui penguatan alokasi 8 persen dana kampung yang bersifat reguler dan berkelanjutan. Penerapan ILP pada 2026 menjadi langkah strategis jangka panjang karena mengubah sistem layanan kesehatan primer dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan terintegrasi [5]. Setelah dua puskesmas percontohan beroperasi, sistem ILP akan diperluas ke 37 puskesmas lainnya secara bertahap. Orientasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di tingkat puskesmas maupun posyandu akan memperkuat kapasitas SDM agar program dapat berjalan tanpa pendampingan intensif dari pusat. Target jangka panjang Jayawijaya bukan sekadar mempertahankan angka 7 persen, melainkan mencapai nol persen stunting agar seluruh anak di dataran tinggi Papua mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat dan bergizi.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi intervensi gizi terpadu di Jayawijaya berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebagai program yang menyasar kelompok paling rentan—bayi, balita, dan ibu hamil—di wilayah dengan keterbatasan akses yang ekstrem, inovasi ini menyentuh dimensi kesehatan, pangan, dan pemerataan pembangunan secara simultan. Berikut pemetaan kontribusi beserta indikator terukurnya.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Stunting memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi. Anak stunting berpotensi kehilangan 10 persen pendapatan seumur hidup. Intervensi gizi sejak dini memutus rantai ini dengan memastikan tumbuh kembang optimal yang menjadi modal produktivitas di masa depan. | Penurunan prevalensi stunting dari 29% → 7%; 141 anak teridentifikasi mendapat penanganan langsung; 328 kampung mengalokasikan dana untuk gizi |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan | Program DASYAT dan PMT memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Pemanfaatan pangan lokal meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. | Proporsi balita dan ibu hamil yang mendapat PMT meningkat; program DASYAT beroperasi di puskesmas dan distrik; edukasi gizi seimbang tersampaikan ke 328 kampung |
| SDGs 3: Kesehatan yang Baik | Pembangunan puskesmas baru, penerapan ILP, dan penguatan posyandu meningkatkan akses layanan kesehatan primer. Sistem klaster ILP mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan pasien. | RS Pratama Asologaima diresmikan; 3 puskesmas baru diprogramkan; 2 puskesmas percontohan ILP ditetapkan; 5 puskesmas dalam tahap pembangunan |
| SDGs 5: Kesetaraan Gender | TP PKK dan kader posyandu—yang mayoritas perempuan—menjadi motor penggerak utama program. Pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan gizi di tingkat kampung meningkatkan peran dan kapasitas mereka dalam pembangunan. | 300 kader (mayoritas perempuan) diberdayakan di 328 kampung; TP PKK aktif di 40 distrik sebagai koordinator intervensi gizi sensitif |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Program ini menjembatani kesenjangan akses kesehatan antara wilayah pegunungan terpencil dan perkotaan. Setiap kampung, sekecil dan seterpencil apa pun, mendapatkan alokasi dana dan program intervensi yang setara. | 328 kampung di 40 distrik tercakup dalam program; validasi data menjangkau seluruh wilayah tanpa kecuali; ILP dirancang untuk 37 puskesmas secara merata |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Kolaborasi lintas sektor antara Bappeda, Dinkes, DPMK, TP PKK, pemerintah kampung, Kementerian Kesehatan, dan Global Fund menjadi fondasi keberhasilan program. | Rencana Aksi Daerah (RAD) melibatkan seluruh OPD; kunjungan peninjauan Kemenkes-Global Fund dijadwalkan Juni 2026; mekanisme koordinasi berjenjang operasional |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Keberhasilan Jayawijaya menekan stunting dari 29 persen menjadi 7 persen menyediakan cetak biru yang dapat dirujuk oleh kabupaten lain, terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan wilayah terpencil dengan tantangan geografis serupa. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi: ketersediaan data stunting yang tervalidasi di tingkat distrik/kecamatan, komitmen kepala daerah yang diwujudkan dalam kebijakan fiskal (bukan sekadar pernyataan), alokasi minimal 8 persen dana desa/kampung untuk program gizi, jaringan kader posyandu atau PKK yang aktif di setiap desa, serta minimal satu puskesmas per kecamatan yang menjadi pusat koordinasi intervensi. Kabupaten yang belum memiliki sistem validasi data perlu mengalokasikan 2–3 bulan pertama untuk pendataan dan verifikasi sebelum merancang intervensi.
Estimasi waktu replikasi untuk kabupaten pemula adalah 3–4 bulan untuk fase sosialisasi dan penguatan kelembagaan kolaborasi, 2–3 bulan untuk validasi data dan penetapan sasaran, serta 6–12 bulan untuk pelaksanaan intervensi intensif sebelum hasil penurunan dapat terukur. Biaya replikasi sangat bergantung pada kondisi geografis dan jumlah desa, namun mekanisme 8 persen dana desa memastikan bahwa pembiayaan tersebar secara proporsional tanpa membebani APBD secara berlebihan. Model adaptasi memungkinkan penyesuaian: kabupaten di dataran rendah pesisir dapat mengganti pangan lokal pegunungan dengan sumber protein laut, sementara kabupaten perkotaan dapat memfokuskan intervensi pada kelompok urban miskin. Kunci adaptasi terletak pada identifikasi penyebab spesifik stunting di setiap wilayah—apakah akses pangan, akses layanan kesehatan, perilaku asuh, atau sanitasi—dan mendesain intervensi yang langsung menjawab akar masalah tersebut.
Strategi scale up di tingkat provinsi Papua Pegunungan dapat dimulai dengan menjadikan Jayawijaya sebagai kabupaten mentor yang berbagi pengalaman, data, dan metodologi validasi kepada kabupaten-kabupaten tetangga. Pembentukan forum koordinasi antarkabupaten di bawah koordinasi Bappeda Provinsi akan mempercepat transfer pengetahuan. Penerapan ILP yang telah dimulai di Jayawijaya juga memberikan peta jalan bagi kabupaten lain yang ingin mentransformasi layanan primer secara bersamaan dengan intervensi gizi [5].
Daftar Pustaka
[1] RRI Wamena, “Penurunan Stunting Menjadi Prioritas Pemda Jayawijaya,” rri.co.id, 29 Nov. 2023. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id/wamena/kesehatan/462413
[2] Jubi.id, “Dinas Kesehatan Jayawijaya Fokus Program Prioritas Nasional dan Daerah,” jubi.id, 17 Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://jubi.id/penkes/2024
[3] RRI Wamena, “Bappeda Jayawijaya: Prevalensi Stunting Turun dari 29 Persen Menjadi 7 Persen pada Awal 2025,” rri.co.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://rri.co.id/wamena
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, “Kabupaten Jayawijaya dalam Angka 2024,” jayawijayakab.bps.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://jayawijayakab.bps.go.id
[5] Jubi.id, “Dinkes Jayawijaya Siapkan Dua Puskesmas untuk Pilot Project Integrasi Layanan Primer,” jubi.id, 11 Jun. 2026. [Online]. Tersedia: https://jubi.id
[6] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024: Prevalensi Stunting Nasional 19,8 Persen,” kemkes.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://kemkes.go.id
[7] Kabarpapua.co, “Angka Stunting Jayawijaya Masih di Kisaran 28-29 Persen pada 2023,” kabarpapua.co, 2023. [Online]. Tersedia: https://kabarpapua.co