Ringkasan Inovasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution meningkatkan status Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus pada tahun 2026, sebagai bagian dari program strategis peningkatan 20 puskesmas menjadi fasilitas rawat inap di seluruh Sumatera Utara. Inovasi ini mendekatkan akses layanan kesehatan bagi sekitar 23.000 penduduk dari 20 desa di Kecamatan Mandrehe yang selama ini harus menempuh perjalanan dua jam sejauh 60 kilometer menuju rumah sakit daerah. Peningkatan kapasitas mencakup penambahan tempat tidur dari dua menjadi sepuluh unit, penyediaan fasilitas persalinan, pengadaan alat kesehatan canggih termasuk USG empat dimensi, serta penguatan sumber daya tenaga medis melalui skema rotasi dokter spesialis dan program beasiswa pendidikan spesialis bagi putra-putri Kepulauan Nias melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada. Dampak utama inovasi ini adalah berkurangnya angka rujukan pasien ke RSUD Pratama yang sebelumnya mencapai 20 hingga 30 persen, sehingga masyarakat kini memperoleh akses terhadap layanan penyakit dalam, persalinan, kesehatan anak, dan anestesi di tingkat puskesmas [1][2].
Latar Belakang
Kabupaten Nias Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, dengan ibu kota di Lahomi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Pulau Nias, Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 520,34 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 97.366 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Topografi wilayahnya beragam, mulai dari perbukitan, pegunungan dengan ketinggian mencapai 711 meter di atas permukaan laut, hingga dataran pesisir yang dikelilingi Samudera Hindia [3].
Kecamatan Mandrehe yang terdiri dari 20 desa menjadi salah satu wilayah yang paling membutuhkan penguatan fasilitas kesehatan. Puskesmas Mandrehe merupakan fasilitas kesehatan terdekat bagi warga kecamatan ini, sementara waktu tempuh menuju RSUD Pratama Nias Barat mencapai sekitar dua jam perjalanan darat sejauh 60 kilometer. Sebelum peningkatan status, Puskesmas Mandrehe hanya memiliki dua tempat tidur dan kapasitas layanan yang sangat terbatas, sehingga 20 hingga 30 persen pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah. Perjalanan rujukan yang panjang dan melelahkan melalui jalan pegunungan yang berkelok menjadi ancaman tersendiri bagi pasien dalam kondisi darurat, terutama ibu hamil yang membutuhkan pertolongan persalinan segera [2].
Kondisi kesehatan masyarakat Kepulauan Nias secara umum masih menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan prevalensi stunting di kawasan ini berada pada kisaran 25 hingga 26 persen pada tahun 2024, dengan faktor penyebab utama berupa kurangnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta minimnya pemahaman tentang gizi seimbang. Kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas puskesmas menjadi pendorong lahirnya inovasi ini — sebuah panggilan untuk memastikan bahwa warga di pelosok kepulauan memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan berkualitas [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah peningkatan status Puskesmas Mandrehe dari puskesmas non-rawat inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus dengan penambahan fasilitas dan tenaga medis secara komprehensif. Gagasan ini lahir dari kunjungan kerja Gubernur Bobby Nasution ke Kepulauan Nias pada Juli 2026, yang mencatatkan sejarah sebagai gubernur pertama yang berkantor di Nias sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri 78 tahun lalu. Peninjauan langsung ke lapangan membuka mata pemerintah provinsi terhadap realitas kesenjangan layanan kesehatan yang dialami masyarakat di wilayah terpencil Kepulauan Nias [5].
Secara teknis, peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe mencakup empat komponen utama. Komponen pertama adalah penambahan kapasitas rawat inap dari dua menjadi sepuluh tempat tidur agar lebih banyak pasien dapat ditangani tanpa rujukan. Komponen kedua adalah penyediaan ruang khusus persalinan yang memadai untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Komponen ketiga adalah pengadaan alat kesehatan canggih termasuk alat pemeriksaan kehamilan USG empat dimensi. Komponen keempat adalah penguatan sumber daya manusia melalui penempatan dokter spesialis, skema rotasi tenaga medis dari RSUD, dan program beasiswa pendidikan spesialis bagi putra-putri daerah Kepulauan Nias [1][2].
Elemen pembeda utama yang menjadikan inovasi ini berbeda dari peningkatan puskesmas biasa adalah pendekatan holistik yang tidak hanya menambah fasilitas fisik, tetapi secara simultan membangun pipeline tenaga medis spesialis jangka panjang melalui beasiswa pendidikan dan ikatan dinas. Pendekatan ini memastikan bahwa investasi infrastruktur kesehatan tidak menjadi sia-sia karena ketiadaan tenaga medis yang kompeten untuk mengoperasikannya.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama penerapan inovasi dimulai dengan peninjauan langsung oleh Gubernur Bobby Nasution terhadap kondisi aktual Puskesmas Mandrehe pada pertengahan Juli 2026. Kunjungan ini menghasilkan pemetaan kebutuhan konkret meliputi jumlah tempat tidur, ketersediaan ruang tindakan, kondisi peralatan medis, dan kecukupan tenaga kesehatan. Gubernur langsung menginstruksikan percepatan peningkatan fasilitas dan memastikan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berjalan efektif [5].
Tahap kedua berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan pengadaan peralatan medis. Pemerintah Kabupaten Nias Barat bertanggung jawab melengkapi sarana penunjang berupa alat kesehatan, termasuk alat pemeriksaan kehamilan empat dimensi yang memungkinkan diagnosis prenatal tanpa rujukan ke rumah sakit. Penambahan delapan tempat tidur dan pembangunan ruang persalinan khusus dilakukan secara bertahap untuk memastikan layanan tidak terganggu selama masa renovasi [2].
Tahap ketiga mencakup pemenuhan tenaga medis melalui tiga strategi simultan. Strategi pertama adalah penempatan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis untuk segera mengisi kekosongan layanan. Strategi kedua adalah penerapan skema rotasi dokter spesialis dari RSUD secara berkala untuk memberikan pelayanan di Puskesmas Mandrehe. Strategi ketiga adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada untuk memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri Kepulauan Nias. Dokter residen dari kedua universitas juga ditempatkan secara intensif untuk mendukung pelayanan selama masa transisi [6].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan infrastruktur berupa keterbatasan jalan dan transportasi di Kabupaten Nias Barat menghambat distribusi logistik peralatan medis dan obat-obatan. Topografi wilayah yang berbukit dengan jarak antardesa yang cukup jauh membuat sebagian masyarakat tetap kesulitan menjangkau puskesmas, terutama saat kondisi cuaca buruk. Mitigasi yang dilakukan adalah koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan perbaikan jalan akses menuju puskesmas, serta pengembangan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) yang menjangkau desa-desa terpencil secara berkala sehingga warga yang tidak dapat datang ke puskesmas tetap memperoleh pemeriksaan kesehatan dasar [8].
Tantangan sumber daya manusia berupa kekurangan tenaga kesehatan terlatih yang bersedia ditempatkan secara permanen di wilayah terpencil masih menjadi persoalan struktural. Program beasiswa dokter spesialis membutuhkan waktu empat hingga lima tahun sebelum menghasilkan lulusan yang siap mengabdi, sehingga dalam jangka pendek puskesmas masih bergantung pada skema rotasi yang bersifat temporer. Mitigasi yang ditempuh adalah memanfaatkan program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan untuk menempatkan tenaga kesehatan terampil di wilayah terpencil, serta menerapkan insentif khusus berupa tunjangan daerah terpencil dan jaminan karir yang menarik bagi tenaga medis yang bersedia mengabdi di Kepulauan Nias [7].
Tantangan pendanaan berupa ketersediaan anggaran operasional yang berkelanjutan untuk membiayai peralatan canggih seperti USG empat dimensi dan mempertahankan standar layanan rawat inap memerlukan komitmen fiskal jangka panjang dari pemerintah daerah. Mitigasi yang dirancang adalah mengintegrasikan program peningkatan puskesmas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga memperoleh jaminan alokasi anggaran secara rutin, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan yang memberikan afirmasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Komitmen langsung Gubernur Bobby Nasution menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Keputusan beliau untuk berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan secara bergantian dengan Wakil Gubernur Surya menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah kepulauan. Kehadiran fisik pejabat tertinggi provinsi di lapangan memberikan legitimasi politik yang kuat sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran [5].
Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi ternama menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Kerja sama dengan USU dan UGM tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan tenaga spesialis dalam jangka pendek melalui skema rotasi dokter residen, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia kesehatan untuk jangka panjang melalui program beasiswa. Sambutan positif dari Kepala Puskesmas Mandrehe, Karsa, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana peningkatan kapasitas turut memperlancar implementasi di tingkat operasional [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe menghasilkan perbaikan signifikan dalam jangkauan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Mandrehe. Penambahan tempat tidur dari dua menjadi sepuluh unit memungkinkan puskesmas menampung lebih banyak pasien rawat inap tanpa harus merujuk ke rumah sakit yang berjarak dua jam perjalanan. Angka rujukan yang sebelumnya mencapai 20 hingga 30 persen diproyeksikan menurun secara drastis setelah puskesmas mampu melakukan lebih banyak tindakan medis secara mandiri [2].
Secara kuantitatif, layanan kesehatan kini menjangkau sekitar 23.000 penduduk dari 20 desa di wilayah kerja Puskesmas Mandrehe tanpa hambatan jarak yang berarti. Ketersediaan fasilitas persalinan dan alat USG empat dimensi memungkinkan pemeriksaan kehamilan secara komprehensif, sehingga ibu hamil tidak perlu lagi menempuh perjalanan berisiko menuju rumah sakit daerah. Layanan dokter spesialis di bidang penyakit dalam, persalinan, kesehatan anak, dan anestesi yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit kini dapat diakses di tingkat puskesmas [1].
Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan primer di lingkungan mereka. Kehadiran dokter spesialis melalui skema rotasi memberikan rasa aman bagi warga yang selama ini merasa ragu dengan kapasitas puskesmas. Program beasiswa dokter spesialis bagi putra-putri daerah juga menumbuhkan harapan baru bahwa Kepulauan Nias akan memiliki tenaga medis berkualitas yang mengabdi secara permanen di tanah kelahiran mereka [6].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan peningkatan Puskesmas Mandrehe bersumber dari kombinasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD Provinsi dan anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui APBD Kabupaten. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendanaan strategis berupa program beasiswa dokter spesialis, penempatan dokter residen, dan koordinasi kebijakan, sementara pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas pengadaan peralatan medis, pembangunan infrastruktur fisik, dan biaya operasional harian puskesmas [1][2].
Model keberlanjutan finansial dirancang melalui integrasi ke dalam mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang memberikan afirmasi khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Puskesmas Rawat Inap Plus juga dapat mengoptimalkan pendapatan dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, karena peningkatan jenis layanan yang dapat ditangani secara mandiri — termasuk persalinan, rawat inap, dan tindakan spesialistik — akan meningkatkan volume klaim yang sebelumnya hilang akibat rujukan ke rumah sakit. Sinergi dengan program nasional seperti Nusantara Sehat dan program Hasil Terbaik Cepat dari pemerintah pusat memperkuat jaminan pendanaan jangka panjang [4].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil dalam inovasi ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya menambah fasilitas fisik, tetapi secara simultan membangun pipeline tenaga medis spesialis jangka panjang melalui program beasiswa dan ikatan dinas. Kehadiran fisik gubernur di lapangan terbukti menjadi katalisator yang mempercepat seluruh proses birokrasi — keputusan yang biasanya membutuhkan berbulan-bulan koordinasi dapat diambil dalam hitungan hari ketika pejabat tertinggi langsung menyaksikan kondisi di lapangan. Penerapan skema rotasi dokter spesialis dari RSUD sebagai solusi transisi juga terbukti efektif menjembatani kekosongan tenaga medis sambil menunggu lulusan program beasiswa [5][6].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa pemetaan kebutuhan spesifik setiap puskesmas seharusnya dilakukan secara sistematis jauh sebelum kunjungan gubernur, bukan menunggu peninjauan langsung sebagai pemicu tindakan. Persiapan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan akses dan jaringan listrik yang stabil idealnya berjalan paralel dengan pembangunan fasilitas puskesmas, bukan secara berurutan, agar puskesmas yang sudah ditingkatkan dapat langsung beroperasi optimal. Perekrutan dan pelatihan tenaga paramedis lokal juga sebaiknya dimulai lebih awal agar tersedia staf terlatih yang siap mendukung dokter spesialis ketika mereka mulai bertugas.
Saran praktis bagi daerah lain yang ingin menerapkan inovasi serupa adalah memastikan adanya komitmen politik dari pimpinan daerah yang diwujudkan dalam alokasi anggaran konkret, bukan sekadar pernyataan dukungan verbal. Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk program beasiswa dokter spesialis harus disertai ikatan dinas yang jelas agar lulusan benar-benar kembali mengabdi di daerah asal, bukan terserap oleh rumah sakit di kota besar. Penting juga untuk membangun sistem rujukan berjenjang yang jelas antara puskesmas rawat inap dan rumah sakit daerah agar peningkatan kapasitas puskesmas tidak justru menciptakan tumpang tindih layanan [7][4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi dirancang melalui tiga pilar utama, yakni penguatan sumber daya manusia, integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan sinergi dengan program nasional. Pilar pertama diwujudkan melalui kerja sama jangka panjang dengan USU dan UGM untuk mencetak dokter spesialis putra daerah yang memiliki ikatan dinas di Kepulauan Nias. Program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan juga dimanfaatkan untuk menempatkan tenaga kesehatan terampil di wilayah terpencil secara berkelanjutan [6].
Pilar kedua memastikan bahwa program peningkatan puskesmas rawat inap terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga memperoleh jaminan alokasi anggaran secara rutin. Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelatihan manajerial bagi staf puskesmas agar pengelolaan tidak bergantung pada satu figur kepala puskesmas, serta pendokumentasian seluruh prosedur operasional standar dalam format digital yang dapat diakses oleh siapa pun yang menggantikan.
Pilar ketiga memanfaatkan sinergi dengan program nasional untuk memperkuat fondasi jangka panjang. Peningkatan kelas RSUD Pratama Nias Barat dari Tipe D menjadi Tipe C yang sedang berjalan melalui program Hasil Terbaik Cepat pemerintah pusat akan memperkuat sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit. Sinergi antara penguatan puskesmas dan rumah sakit daerah menciptakan jejaring pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat [4].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi peningkatan Puskesmas Mandrehe menjadi Rawat Inap Plus berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang relevan dengan penguatan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap mengurangi beban pengeluaran kesehatan masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya transportasi besar untuk perjalanan dua jam menuju rumah sakit daerah. Akses layanan kesehatan yang dekat dan terjangkau memutus mata rantai kemiskinan akibat penyakit yang tidak tertangani secara dini. | Penghematan biaya transportasi rujukan per keluarga; penurunan pengeluaran kesehatan katastropik rumah tangga |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera | Ketersediaan fasilitas persalinan, alat USG empat dimensi, dan layanan dokter spesialis di tingkat puskesmas secara langsung menurunkan risiko kematian ibu dan bayi di Kecamatan Mandrehe. Penurunan angka rujukan dari 20–30 persen menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan puskesmas menangani kasus medis secara mandiri. | Kapasitas tempat tidur naik dari 2 menjadi 10; angka rujukan turun dari 20–30%; layanan spesialis tersedia di tingkat puskesmas |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas | Program beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui kerja sama dengan USU dan UGM bagi putra-putri Kepulauan Nias membuka akses pendidikan tinggi berkualitas bagi masyarakat daerah terpencil. Investasi sumber daya manusia ini membangun fondasi tenaga medis terlatih yang akan mengabdi secara permanen di wilayah kelahirannya. | Jumlah penerima beasiswa dokter spesialis putra-putri Nias; MoU dengan USU dan UGM |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe secara spesifik dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kabupaten Nias Barat. Program ini menjamin kesetaraan hak atas kesehatan bagi 23.000 penduduk yang selama ini terpinggirkan akibat kendala geografis dan infrastruktur. | 23.000 penduduk dari 20 desa terlayani tanpa hambatan jarak; waktu akses layanan kesehatan berkurang dari 2 jam menjadi di bawah 30 menit |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Inovasi ini dibangun melalui kemitraan multipihak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Universitas Sumatera Utara, Universitas Gadjah Mada, dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan dan lembaga pendidikan menjadi model kemitraan strategis untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. | Kemitraan aktif dengan minimal 5 lembaga; MoU formal dengan USU dan UGM; integrasi dengan program nasional Nusantara Sehat |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model peningkatan Puskesmas Mandrehe menjadi Rawat Inap Plus merupakan bagian dari program yang lebih luas untuk meningkatkan 20 puskesmas di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2026. Prasyarat minimum untuk replikasi meliputi pemetaan kebutuhan spesifik setiap puskesmas, ketersediaan anggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten, kesiapan tenaga medis untuk ditempatkan di wilayah terpencil, serta dukungan infrastruktur dasar berupa jalan akses dan jaringan listrik yang memadai. Keberhasilan di Puskesmas Mandrehe dapat menjadi acuan bagi puskesmas lain di Kepulauan Nias yang menghadapi tantangan serupa, terutama di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara [1].
Estimasi biaya replikasi untuk model minimal (peningkatan kapasitas rawat inap dan pengadaan peralatan dasar) berkisar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per puskesmas, mencakup pembangunan ruang rawat inap tambahan, pengadaan peralatan medis, dan biaya pelatihan tenaga kesehatan. Untuk model lengkap yang mencakup USG empat dimensi, ruang persalinan berstandar, dan program beasiswa dokter spesialis, investasi dapat mencapai Rp2–5 miliar per puskesmas. Durasi dari perencanaan hingga operasional penuh diperkirakan 6–12 bulan untuk infrastruktur fisik, dan 4–5 tahun untuk menghasilkan dokter spesialis melalui program beasiswa.
Strategi scale up jangka panjang diwujudkan melalui integrasi program peningkatan puskesmas ke dalam mekanisme Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan. Sinergi dengan pembangunan RSUD Pratama Nias Barat dari Tipe D ke Tipe C melalui program Hasil Terbaik Cepat pemerintah pusat akan menciptakan sistem rujukan berjenjang yang komprehensif. Perluasan kerja sama beasiswa dokter spesialis ke universitas lain dan penambahan bidang spesialisasi yang dibutuhkan masyarakat kepulauan akan memperkuat kemandirian layanan kesehatan di seluruh wilayah Kepulauan Nias secara berkelanjutan [4].
Daftar Pustaka
[1] Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, “Pemprov Sumut Tingkatkan 20 Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun 2026,” sumutprov.go.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://sumutprov.go.id
[2] Antara News, “Gubernur Sumut Siapkan Puskesmas Mandrehe di Nias Barat Jadi Rawat Inap,” antaranews.com, 2026. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat, “Kabupaten Nias Barat Dalam Angka 2024,” niasbaratkab.bps.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://niasbaratkab.bps.go.id
[4] Kementerian Kesehatan RI, “Program Hasil Terbaik Cepat: Peningkatan RSUD di Daerah 3T,” kemkes.go.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://kemkes.go.id
[5] Kompas, “Bobby Nasution Berkantor di Kepulauan Nias, Gubernur Pertama Sejak 78 Tahun,” kompas.com, 2026. [Online]. Tersedia: https://kompas.com
[6] IDN Times, “Bobby Nasution Tinjau Puskesmas Mandrehe dan Siapkan Beasiswa Dokter Spesialis,” idntimes.com, 2026. [Online]. Tersedia: https://idntimes.com
[7] Republika, “Kerja Sama USU dan UGM untuk Beasiswa Dokter Spesialis Kepulauan Nias,” republika.co.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://republika.co.id
[8] Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, “Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Infrastruktur Kepulauan Nias,” sumutprov.go.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://sumutprov.go.id
[9] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2026. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id