Ringkasan Inovasi
Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan menerapkan inovasi “Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang” yang mengerahkan tim medis lengkap terdiri dari dokter, perawat, dan bidan melalui jalur udara menuju distrik-distrik yang tidak terjangkau jalur darat, dengan cakupan layanan meliputi pengobatan umum, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan balita, imunisasi, penyuluhan gizi, serta pencegahan stunting [1][5]. Inovasi ini digerakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik, S.Sos dan Wakil Bupati Yotam Wonda, S.H., M.Si, dengan Kepala Dinas Kesehatan Elius Enembe, S.Kep., M.Kes dan Kabid Layanan Kesehatan Legion E. Yikwa, SKM sebagai penggerak utama, untuk mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan bagi 251.000 jiwa penduduk yang tersebar di 73 distrik pada topografi pegunungan terjal dengan ketinggian 1.400 hingga 3.300 mdpl dan prevalensi stunting 40% — tertinggi di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, jangkauan program meningkat dari 2 fasilitas kesehatan menjadi 5 puskesmas dan selanjutnya berkembang menjadi Bimbingan Teknis UKBM yang mencakup 16 puskesmas pada Juli 2026, sementara prevalensi stunting Papua Pegunungan menunjukkan tren penurunan dari 40% menjadi 37,5% pada pertengahan 2025 [6][3].
Latar Belakang
Kabupaten Tolikara terletak di kawasan pegunungan tengah Pulau Papua pada ketinggian 1.400 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 14.564 kilometer persegi [1]. Topografi yang didominasi pegunungan terjal, perbukitan, dan lembah curam dengan kemiringan lahan di atas 40 persen menjadikan sebagian besar distrik sangat sulit dijangkau melalui jalur darat [2]. Kondisi geografis yang ekstrem ini menciptakan kesenjangan akses layanan kesehatan yang serius antara wilayah perkotaan Karubaga dan kampung-kampung terpencil di distrik pedalaman.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat prevalensi stunting di Provinsi Papua Pegunungan berada di angka 40 persen, tertinggi di seluruh Indonesia [3]. Angka tersebut jauh melampaui target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Tingginya prevalensi stunting dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar, rendahnya tingkat pendidikan ibu, serta minimnya pengetahuan mengenai gizi dan pola asuh anak [4].
Sebelum inovasi ini diterapkan, masyarakat di distrik-distrik terpencil seperti Wari, Douw, dan Egiam harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari melalui jalur setapak pegunungan untuk mencapai puskesmas terdekat. Banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan rutin dan balita yang tidak menerima imunisasi lengkap karena hambatan geografis tersebut. Kebutuhan mendesak akan terobosan pelayanan kesehatan yang mampu menembus isolasi geografis menjadi pendorong lahirnya program Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang [5].
Inovasi yang Diterapkan
Program Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang lahir dari gagasan kolaboratif antara Kepala Dinas Kesehatan Tolikara, Elius Enembe, S.Kep., M.Kes, bersama Kepala Bidang Layanan Kesehatan, Legion E. Yikwa, SKM, yang menyadari bahwa pendekatan konvensional tidak mampu menjawab tantangan geografis Tolikara [1][5]. Inovasi ini mengadopsi konsep “jemput bola” dengan menerbangkan tim medis lengkap langsung ke kampung-kampung terpencil menggunakan transportasi udara. Konsep ini mengubah paradigma pelayanan dari menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan menjadi mengantarkan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga.
Secara teknis, program ini mengoperasikan dua tim medis yang bertugas secara simultan di distrik-distrik berbeda. Setiap tim terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan terlatih yang memberikan pelayanan dengan pendekatan humanis dan profesional [5]. Cakupan layanan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan kehamilan, penimbangan dan pengukuran antropometri balita, penyuluhan gizi dan pencegahan stunting, serta pembagian obat-obatan dasar. Selain memberikan layanan medis, tim juga mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi program ke depan.
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan inovasi dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Tahap pertama dimulai pada Agustus 2025 dengan menyasar dua fasilitas kesehatan, yakni Pustu Dow dan Puskesmas Wari [1]. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan yang mendesak dan keterisolasian geografis yang paling ekstrem. Pada tahap ini, tim melakukan pemetaan kebutuhan kesehatan masyarakat, identifikasi kelompok rentan, serta membangun koordinasi dengan tokoh adat dan kepala kampung setempat.
Tahap kedua dilaksanakan dengan memperluas jangkauan ke tiga puskesmas tambahan, yaitu Egiam, Wina, dan Dundu. Pelaksanaan layanan kesehatan bergerak pada tahap ini berlangsung selama lima hari, mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2025, dengan pembagian tim yang lebih sistematis [5]. Tim pertama bertugas di Distrik Wari di bawah pemantauan Kabid Yankes Legion E. Yikwa dan Kabid Kesmas Penier Mugob, S.KM, sedangkan tim kedua melayani masyarakat di Distrik Douw dan Egiam di bawah pimpinan langsung Kadinkes Elius Enembe didampingi Kasubag Keuangan Karmel Kogoya, S.KM.
Pada Juli 2026, program ini berkembang menjadi kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang berlangsung selama tiga hari dan mencakup 16 puskesmas di tiga wilayah kerja [6]. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Karmel Kogoya, SKM, dengan fokus pada penguatan kapasitas kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat. Perluasan ini menunjukkan bahwa inovasi awal telah berevolusi dari layanan langsung menjadi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah tingginya biaya operasional transportasi udara yang membatasi frekuensi dan durasi kunjungan tim medis ke setiap distrik. Kondisi cuaca pegunungan yang tidak menentu, terutama kabut tebal dan hujan deras, kerap menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan sehingga jadwal pelayanan terganggu [2]. Mitigasi yang ditempuh adalah mengintegrasikan program layanan kesehatan bergerak ke dalam RPJMD sehingga mendapatkan jaminan alokasi anggaran rutin, serta menyusun jadwal penerbangan yang fleksibel dengan jendela cadangan waktu untuk mengantisipasi gangguan cuaca. Pemerintah daerah juga mengadvokasi peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan dengan afirmasi khusus bagi daerah terpencil kepada pemerintah pusat [5].
Kendala sosial-budaya dalam masyarakat adat pegunungan tidak kalah kompleks. Sebagian warga masih memegang teguh kepercayaan tradisional terkait pengobatan dan enggan menerima intervensi medis modern, terutama untuk imunisasi dan pemeriksaan kehamilan [4]. Mitigasi dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan tokoh adat dan kepala kampung sebagai jembatan budaya — tim kesehatan membangun dialog terbuka dengan warga melalui musyawarah kampung sebelum memberikan layanan medis, sehingga intervensi kesehatan modern diterima sebagai pelengkap, bukan pengganti, praktik tradisional yang positif [5][6].
Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terlatih yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil menjadi kendala struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti lapangan terbang perintis yang layak, fasilitas penyimpanan vaksin berpendingin, dan jaringan komunikasi juga menambah kerumitan operasional [2]. Mitigasi dilakukan melalui transformasi pendekatan dari layanan langsung menjadi program UKBM yang melatih dan memberdayakan kader kesehatan lokal sebagai ujung tombak pelayanan di antara kunjungan tim bergerak — memastikan kesinambungan upaya kesehatan meskipun tim medis tidak sedang berkunjung [6].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan program ditopang oleh komitmen kuat kepemimpinan daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat distrik. Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Yotam Wonda secara konsisten menempatkan pemerataan layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, yang diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk transportasi udara dan operasional tim medis [5]. Kehadiran langsung pejabat eselon tinggi seperti Kadinkes Elius Enembe dalam setiap pelaksanaan di lapangan memberikan legitimasi dan semangat bagi seluruh tim kesehatan.
Faktor penentu lainnya adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan tokoh adat. Tim kesehatan tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga membangun dialog terbuka dengan warga melalui musyawarah kampung [5][6]. Pelatihan dan pemberdayaan kader kesehatan lokal menjadi investasi strategis yang memastikan kesinambungan upaya kesehatan di antara kunjungan tim bergerak. Dukungan logistik berupa ketersediaan jalur penerbangan perintis dan kerja sama dengan operator penerbangan lokal juga menjadi fondasi operasional yang krusial.
Hasil dan Dampak Inovasi
Program ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam cakupan layanan kesehatan dasar di distrik-distrik terpencil Kabupaten Tolikara. Masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin kini memperoleh akses terhadap layanan pengobatan, imunisasi, dan pemeriksaan kehamilan secara berkala [5][6]. Penimbangan dan pengukuran antropometri balita yang dilakukan secara sistematis memungkinkan deteksi dini kasus gizi buruk dan stunting, sehingga intervensi dapat diberikan lebih cepat.
Secara kuantitatif, jangkauan program meningkat dari dua fasilitas kesehatan pada tahap pertama menjadi lima puskesmas pada tahap kedua, dan selanjutnya berkembang menjadi 16 puskesmas pada program UKBM di tahun 2026 [1]. Cakupan wilayah yang dilayani meluas dari dua distrik menjadi tiga wilayah pembangunan yang mencakup seluruh distrik di Kabupaten Tolikara. Angka prevalensi stunting Papua Pegunungan menunjukkan tren penurunan dari 40 persen pada SSGI 2024 menjadi 37,5 persen pada pertengahan 2025, yang sebagian berkontribusi dari program intervensi gizi melalui layanan kesehatan bergerak ini [3][7].
Dampak kualitatif yang tak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat adat terhadap layanan kesehatan modern. Pendekatan humanis yang digunakan tim medis berhasil membangun jembatan antara praktik kesehatan tradisional dan kedokteran modern. Masyarakat yang sebelumnya enggan berobat ke puskesmas kini secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan kader lokal [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama program Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara, khususnya alokasi anggaran Dinas Kesehatan untuk program kesehatan masyarakat. Bupati Willem Wandik secara konsisten menempatkan pemerataan layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan dan mewujudkannya melalui alokasi anggaran khusus untuk transportasi udara dan operasional tim medis [5]. Komponen biaya terbesar adalah sewa pesawat untuk jalur penerbangan perintis menuju distrik-distrik terpencil, diikuti oleh biaya operasional tim medis (insentif, logistik, obat-obatan) dan biaya pelatihan kader kesehatan lokal.
Strategi pembiayaan jangka panjang dirancang melalui integrasi program ke dalam RPJMD agar mendapatkan jaminan alokasi anggaran secara rutin, sekaligus mengadvokasi peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan dengan afirmasi khusus bagi daerah terpencil dari pemerintah pusat [1]. Pemerintah daerah juga menjajaki kerja sama dengan lembaga donor internasional dan kementerian terkait untuk memperluas kapasitas dan jangkauan program. Transformasi dari layanan langsung menjadi program UKBM yang memberdayakan kader lokal merupakan strategi efisiensi biaya jangka panjang — karena biaya pelatihan kader jauh lebih rendah daripada biaya penerbangan tim medis secara berulang [6].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil oleh Dinas Kesehatan Tolikara adalah mengadopsi pendekatan bertahap dalam peluncuran program — dimulai dari dua fasilitas kesehatan untuk menguji efektivitas model sebelum memperluas ke lima puskesmas dan kemudian 16 puskesmas. Pendekatan bertahap ini memungkinkan tim untuk belajar dari setiap tahap dan menyempurnakan prosedur operasional sebelum memperluas cakupan [1]. Keputusan untuk melibatkan tokoh adat dan kepala kampung sejak awal proses perencanaan juga terbukti sangat strategis karena legitimasi sosial dari tokoh lokal menjadi kunci penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan modern [5].
Jika memulai dari awal, ada beberapa hal yang akan dilakukan berbeda. Pertama, program UKBM dan pelatihan kader kesehatan lokal seharusnya dimulai bersamaan dengan peluncuran layanan bergerak, bukan dimulai satu tahun kemudian — karena kader lokal yang terlatih sejak awal akan sangat memperkuat dampak setiap kunjungan tim medis. Kedua, pemetaan infrastruktur lapangan terbang perintis dan fasilitas penyimpanan vaksin berpendingin idealnya dilakukan lebih komprehensif sebelum program dimulai untuk mengurangi kendala logistik di lapangan [6][2].
Saran praktis bagi kabupaten pegunungan lainnya yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, mulai dari distrik yang paling terisolasi dan paling membutuhkan — keberhasilan di lokasi paling sulit akan menjadi bukti nyata yang memudahkan perluasan. Kedua, investasikan dalam pemberdayaan kader kesehatan lokal sejak hari pertama, karena keberlanjutan program sangat bergantung pada kapasitas masyarakat untuk menjalankan upaya kesehatan di antara kunjungan tim bergerak. Ketiga, bangun hubungan personal dengan tokoh adat sebagai jembatan budaya — pendekatan humanis yang menghormati kearifan lokal akan jauh lebih efektif daripada pendekatan birokratis yang memaksakan standar pelayanan perkotaan ke wilayah adat [4][5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Kabupaten Tolikara merancang strategi keberlanjutan program melalui tiga pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan diversifikasi sumber pendanaan. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengintegrasikan program layanan kesehatan bergerak ke dalam RPJMD sehingga mendapatkan jaminan alokasi anggaran secara rutin [5]. Transformasi dari layanan langsung menjadi program UKBM yang memberdayakan kader lokal menjamin kesinambungan upaya kesehatan meskipun tim medis tidak sedang berkunjung [6].
Pilar pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui pelatihan intensif bagi kader kesehatan di setiap kampung untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita, memberikan edukasi gizi berbasis pangan lokal, dan melakukan rujukan dini kasus gawat darurat [6]. Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi kerangka kerja jangka panjang yang memastikan setiap ibu hamil dan balita mendapatkan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan.
Diversifikasi sumber pendanaan ditempuh melalui penjajakan kerja sama dengan lembaga donor internasional dan kementerian terkait, advokasi peningkatan DAK bidang kesehatan, serta pemanfaatan program penempatan tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat untuk memperkuat kapasitas daerah [1][7]. Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id memastikan pengalaman Tolikara dapat diakses dan dipelajari oleh kabupaten-kabupaten pegunungan lainnya di Papua.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kontribusi tersebut mencakup dimensi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan masyarakat, kesetaraan akses, dan kemitraan kelembagaan yang saling memperkuat sebagaimana dirinci dalam tabel berikut [1].
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Layanan kesehatan bergerak terbang mengurangi beban pengeluaran kesehatan masyarakat miskin di pedalaman yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan terdekat. Program ini memutus mata rantai kemiskinan akibat penyakit yang tidak tertangani [5]. | Eliminasi biaya transportasi warga ke puskesmas; cakupan layanan gratis bagi 251.000 jiwa di 73 distrik; layanan menjangkau distrik tanpa akses jalan darat |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan | Program pencegahan stunting melalui penyuluhan gizi dan pemanfaatan pangan lokal bergizi mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat pegunungan. Edukasi kepada keluarga untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berkontribusi langsung pada penurunan angka kelaparan tersembunyi [6]. | Prevalensi stunting turun dari 40% ke 37,5%; penyuluhan gizi berbasis pangan lokal di setiap kunjungan; program 1.000 HPK untuk ibu hamil dan balita |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera | Inovasi ini secara langsung meningkatkan akses masyarakat terpencil terhadap layanan kesehatan esensial meliputi imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pengobatan dasar, dan deteksi dini malnutrisi. Cakupan pelayanan yang meluas dari 2 menjadi 16 puskesmas menunjukkan komitmen untuk memastikan kehidupan sehat bagi seluruh warga [1]. | Cakupan meningkat dari 2 → 5 → 16 puskesmas; 2 tim medis beroperasi simultan; layanan imunisasi, ANC, dan deteksi dini stunting |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan | Pelayanan kesehatan bergerak terbang secara spesifik dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman pegunungan. Program ini menjamin kesetaraan hak atas kesehatan bagi masyarakat adat di distrik terisolasi [5]. | Layanan menjangkau 3 wilayah pembangunan seluruh Kabupaten Tolikara; pendekatan humanis menghormati budaya masyarakat adat; pemerataan imunisasi dan ANC di distrik terisolasi |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Program ini dibangun melalui kemitraan multipihak antara pemerintah kabupaten, puskesmas, kader kesehatan, tokoh adat, operator penerbangan lokal, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif menjadi fondasi keberhasilan [6]. | Kemitraan Dinkes, puskesmas, tokoh adat, operator penerbangan lokal; program UKBM melatih kader di 16 puskesmas; model untuk replikasi di kabupaten pegunungan lain |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Pelayanan Kesehatan Bergerak Terbang memiliki potensi besar untuk direplikasi di kabupaten-kabupaten pegunungan lainnya di Papua Pegunungan yang menghadapi tantangan geografis serupa, seperti Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah. Kunci replikasi terletak pada adaptasi terhadap konteks lokal masing-masing kabupaten, terutama dalam hal pemetaan jalur penerbangan perintis, identifikasi distrik prioritas, dan pelibatan tokoh adat sebagai jembatan budaya [5]. Prasyarat minimum mencakup komitmen kepemimpinan daerah untuk mengalokasikan anggaran transportasi udara, ketersediaan tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah terpencil, serta akses terhadap jalur penerbangan perintis.
Strategi scale up jangka panjang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program ini ke dalam sistem kesehatan nasional melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang memberikan afirmasi khusus bagi daerah terpencil [1][7]. Pengembangan infrastruktur lapangan terbang perintis dan penempatan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat akan memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan program secara mandiri. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan kerangka kebijakan dan koordinasi lintas kabupaten.
Dokumentasi praktik baik dan berbagi pengalaman melalui forum Musrenbang serta platform inovasi.web.id menjadi sarana strategis untuk memperluas dampak program ke seluruh wilayah Indonesia timur [8]. Model bertahap yang diterapkan Tolikara — dari 2 fasilitas → 5 puskesmas → 16 puskesmas → program UKBM — menjadi panduan replikasi yang terukur dan realistis bagi kabupaten dengan keterbatasan anggaran.
Daftar Pustaka
[1] Antara News, “Tolikara Perkuat Kesehatan Bergerak di Lima Puskesmas,” megapolitan.antaranews.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://megapolitan.antaranews.com/berita/434429/tolikara-perkuat-kesehatan-bergerak-di-lima-puskesmas
[2] Papuani.com, “Kabupaten Tolikara,” papuani.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://papuani.com
[3] Goodstats, “Prevalensi Stunting SSGI 2024: Papua Pegunungan Tertinggi,” goodstats.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://goodstats.id
[4] Universitas Airlangga, “Faktor Penyebab Stunting di Papua Pegunungan,” unair.ac.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://unair.ac.id
[5] Papuani.com, “Dinkes Tolikara Hadirkan Layanan Kesehatan Bergerak ke Wilayah Terpencil,” papuani.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://papuani.com/dinkes-tolikara-hadirkan-layanan-kesehatan-bergerak-ke-wilayah-terpencil/
[6] Cepos Online, “Dinas Kesehatan Tolikara Bergerak Tingkatkan Peran Kader Kesehatan dan Cegah Stunting,” ceposonline.com, 2026. [Online]. Tersedia: https://www.ceposonline.com/tolikara/2607210029/dinas-kesehatan-tolikara-bergerak-tingkatkan-peran-kader-kesehatan-dan-cegah-stunting
[7] Antara News, “Penanganan Stunting Papua Pegunungan,” antaranews.com, 2025. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[8] Inovasi Desa, “Inovasi Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id