Ringkasan Inovasi
Desa Purwodadi di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berhasil mengubah infrastruktur embung irigasi menjadi kawasan wisata dan olahraga multifungsi yang dikenal sebagai Embung Suro Manggi. Inovasi ini lahir dari keberanian pemerintah desa melampaui fungsi tunggal embung sebagai penampung air, lalu mengintegrasikannya dengan wahana olahraga air, arena motorcross, jogging track, agrowisata kebun jeruk, dan taman bunga [1][2]. Pengelolaan kawasan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwodadi yang berkolaborasi dengan Karang Taruna, memastikan manfaat ekonomi tersebar langsung ke lapisan masyarakat desa. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan kotor dari sektor wisata ini mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun, menjadi bukti konkret bahwa inovasi berbasis infrastruktur desa mampu menggerakkan roda ekonomi pedesaan secara mandiri dan berkelanjutan [3].
Latar Belakang
Desa Purwodadi terletak di kaki Bukit Kaba pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, dengan mayoritas penduduk bergantung pada komoditas kopi dan palawija. Setiap musim kemarau tiba, para petani menghadapi ancaman gagal panen akibat minimnya sumber air irigasi yang tersedia. Kondisi ini menekan penghasilan keluarga tani secara drastis dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun [1][2].
Keterbatasan air bukan hanya soal gagal panen sesaat, melainkan masalah struktural yang menghambat kemajuan desa selama bertahun-tahun. Petani tidak mampu merencanakan pola tanam yang intensif karena tidak ada jaminan ketersediaan air di luar musim hujan. Kondisi ini mendorong sebagian warga muda meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di kota, mengancam kelangsungan sektor pertanian lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Sebelum embung dibangun, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sektor non-pertanian nyaris nol, dan desa sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal pemerintah pusat [3].
Melihat situasi tersebut, pemerintah Desa Purwodadi mengajak seluruh warga duduk bersama dalam musyawarah desa untuk mencari solusi permanen. Forum musyawarah ini menghasilkan kesepakatan bulat untuk membangun embung desa sebagai infrastruktur penampung air yang mampu mengamankan kebutuhan irigasi sepanjang tahun. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam RPJM Desa Periode 2016–2022 dan dianggarkan melalui APBDes 2017, selaras dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa [9][1].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah pengintegrasian fungsi tunggal embung irigasi menjadi kawasan multifungsi yang menggabungkan pengelolaan air, olahraga, pariwisata, dan agrowisata dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Gagasan ini tidak lahir sekaligus, melainkan tumbuh secara organik ketika pemerintah desa melihat potensi besar kawasan embung seluas 2 hektare yang dikelilingi panorama indah kaki Bukit Kaba untuk menarik pengunjung dari luar desa [1][5].
Pada tahun 2018, pemerintah desa membangun jogging track dan arena motorcross di sekeliling embung, sementara badan air dioptimalkan sebagai arena olahraga air dengan wahana perahu dayung berbentuk angsa, perahu bebek, dan perahu mesin. Kawasan juga dipercantik dengan taman bunga, dilengkapi penyewaan ATV, dan dikembangkan kebun jeruk sebagai atraksi agrowisata yang menarik wisatawan keluarga [5][6]. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau sekitar Rp 5.000 per orang, kawasan ini menjadi destinasi rekreasi yang inklusif bagi semua kalangan.
Inovasi ini bekerja melalui model bagi hasil yang transparan antara pemerintah desa, BUMDes, dan warga pemilik lahan. Pendapatan bersih dibagi antara pengelola (40%), pemilik lahan (30%), dan PADes (30%), menciptakan ekosistem ekonomi yang adil bagi semua pihak. BUMDes mengelola seluruh operasional wahana, sementara fungsi utama embung sebagai penampung air irigasi untuk sekitar 20 hektare lahan pertanian di Desa Purwodadi dan Desa Slamet Sudiarjo tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu [3][1]. Elemen pembeda dari pendekatan konvensional terletak pada keberanian memandang infrastruktur irigasi bukan sebagai aset pasif, melainkan sebagai aset produktif multifungsi yang mampu menghasilkan pendapatan baru tanpa mengorbankan fungsi utamanya.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap pertama dimulai dengan pembangunan infrastruktur embung pada 2017. Lokasi embung dibangun di atas lahan milik warga dengan perjanjian bagi hasil: pemerintah desa sebagai pengelola mendapat 75% dan pemilik lahan mendapat 25%. Pengerukan lahan dilakukan secara gotong royong oleh warga, sementara pemilik lahan menyediakan alat berat. Total biaya pembangunan embung mencapai sekitar Rp 150 juta yang bersumber dari Dana Desa, menjadikan proses ini sebagai contoh efisiensi anggaran berbasis partisipasi masyarakat [1][2].
Setelah embung beroperasi dan terbukti mampu mengatasi masalah irigasi, pemerintah desa bereksperimen dengan menambahkan fasilitas olahraga secara bertahap. Uji coba awal dilakukan dengan memanfaatkan embung untuk perlombaan olahraga air pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan RI. Antusiasme warga yang luar biasa pada acara-acara tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kawasan embung memiliki daya tarik wisata yang sesungguhnya, mendorong pemerintah desa mengambil langkah lebih berani untuk membangun arena motorcross dan jogging track [3][6].
BUMDes kemudian mendapat mandat resmi untuk mengintegrasikan pengelolaan infrastruktur dan usaha desa menjadi destinasi wisata yang terorganisasi. Dalam proses awal, BUMDes menghadapi kegagalan berupa belum tersedianya standar operasional pemeliharaan wahana yang menyebabkan beberapa perahu air mengalami kerusakan dan tidak bisa beroperasi selama berminggu-minggu. Kegagalan ini menjadi pembelajaran berharga yang mendorong BUMDes menyusun prosedur operasional standar yang lebih ketat, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin, dan merekrut pengelola muda yang terlatih agar gangguan serupa tidak terulang [3][1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama yang dihadapi sejak awal adalah keterbatasan anggaran yang memaksa pembangunan dilakukan secara bertahap mengikuti termin pencairan Dana Desa. Kondisi ini memperlambat realisasi rencana pengembangan fasilitas wisata secara keseluruhan, sehingga beberapa wahana yang telah direncanakan harus menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya. Mitigasi yang ditempuh adalah menyusun skala prioritas pembangunan wahana berdasarkan potensi pendapatan tertinggi, sehingga wahana yang lebih dulu menghasilkan pemasukan dapat membantu mendanai pembangunan fasilitas selanjutnya secara mandiri [1].
Kendala sumber daya manusia juga muncul pada fase awal operasional, karena para pengurus BUMDes tidak memiliki latar belakang pengelolaan industri pariwisata. Mereka harus belajar secara mandiri tentang manajemen pengunjung, pemeliharaan wahana, dan standar keselamatan. Proses adaptasi ini memakan waktu dan sempat berpengaruh pada kualitas pelayanan, terutama dalam respons terhadap kerusakan wahana dan penanganan keramaian pada hari-hari puncak kunjungan. Mitigasi dilakukan melalui pendampingan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, pelatihan manajemen pengelolaan wisata bagi pengurus BUMDes, serta perekrutan pemuda desa dari Karang Taruna yang memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat terhadap standar pelayanan modern [3][6].
Tantangan ketiga adalah fluktuasi kunjungan yang sangat bergantung pada musim liburan sekolah dan akhir pekan, sehingga pendapatan BUMDes tidak stabil sepanjang tahun. Situasi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang memaksa kawasan wisata tutup sementara, menyebabkan pendapatan bersih turun drastis hingga sekitar Rp 9 juta per tahun pada masa pandemi dari puncaknya sekitar Rp 70 juta per tahun sebelum pandemi. Mitigasi yang dirancang BUMDes mencakup strategi diversifikasi atraksi dan penyelenggaraan event rutin seperti Gasstrack Motorcross dan festival agrowisata untuk menjaga kunjungan tetap stabil sepanjang tahun, serta pengembangan promosi digital melalui media sosial untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas [3].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah kepemimpinan visioner Kepala Desa Riadi yang mampu melihat potensi ekonomi sekunder dari sebuah infrastruktur irigasi. Kepala desa tidak hanya merumuskan visi, tetapi juga mengkomunikasikannya secara partisipatif kepada warga sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami dan mendukung arah transformasi desa. Gaya kepemimpinan yang terbuka dan inklusif ini meruntuhkan keraguan warga dan membangun kepercayaan kolektif terhadap inovasi yang belum pernah dicoba sebelumnya [1][6].
Faktor kedua adalah kuatnya modal sosial masyarakat Purwodadi yang tercermin dari kesediaan warga pemilik lahan untuk bekerja sama dalam skema bagi hasil yang saling menguntungkan. Tanpa kesediaan pemilik lahan menyerahkan area untuk dibangun embung, seluruh gagasan inovasi ini tidak akan pernah terwujud. Semangat gotong royong dalam proses pengerukan embung juga memangkas biaya pembangunan secara signifikan, membuktikan bahwa modal sosial adalah aset desa yang tak ternilai secara finansial [3][2].
Faktor ketiga adalah peran aktif BUMDes dan Karang Taruna sebagai motor penggerak pengelolaan wisata yang profesional dan berorientasi bisnis. Kehadiran BUMDes memastikan pengelolaan kawasan tidak semata mengandalkan anggaran pemerintah desa, melainkan bergerak mandiri dengan mekanisme bisnis yang akuntabel. Keterlibatan pemuda desa melalui Karang Taruna membawa energi kreatif, kemampuan promosi digital, dan kepekaan terhadap tren wisata yang terus berkembang [5][6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak paling terukur dari inovasi ini adalah peningkatan signifikan Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata. Sebelum embung dibangun, PADes dari sektor non-pertanian nyaris nol dan desa sepenuhnya bergantung pada transfer fiskal pemerintah pusat. Setelah kawasan wisata Embung Suro Manggi beroperasi, pendapatan kotor mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun sebelum pandemi COVID-19, bersumber dari tiket masuk seharga Rp 5.000 per orang dewasa, biaya parkir kendaraan, dan sewa wahana air maupun ATV [3]. Puncaknya, Embung Suro Manggi meraih Juara 2 Nasional dalam kategori embung desa terbaik yang diselenggarakan Kementerian Desa pada tahun 2019, membuktikan pengakuan atas keunggulan inovasi ini di tingkat nasional [6].
Dari sisi ketahanan pangan dan pertanian, embung yang mampu mengairi sekitar 20 hektare lahan di dua desa mengubah pola tanam petani dari yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Petani kopi dan palawija kini memiliki jaminan ketersediaan air selama musim kemarau, sehingga produktivitas panen menjadi lebih stabil dan terencana sepanjang tahun. Kestabilan hasil panen ini secara langsung meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian ekonomi [1][2].
Dampak ekonomi sekunder berupa tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan juga sangat nyata dirasakan masyarakat. Warga kini membuka warung makan, menyediakan jasa parkir, dan menjual hasil pertanian serta kerajinan lokal kepada pengunjung. Perubahan perilaku masyarakat dari yang semula apatis terhadap potensi wisata desa kini berubah menjadi aktif berinovasi dalam menawarkan produk dan jasa bagi pengunjung. Efek pengganda ekonomi ini memastikan bahwa manfaat wisata tidak hanya dinikmati BUMDes semata, tetapi menetes ke seluruh lapisan masyarakat desa termasuk kelompok perempuan dan warga lanjut usia yang memanfaatkan peluang usaha di sekitar embung [5][3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan utama pembangunan Embung Suro Manggi berasal dari Dana Desa yang dialokasikan melalui APBDes 2017, dengan total biaya pembangunan embung mencapai sekitar Rp 150 juta. Efisiensi anggaran tercapai berkat partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam proses pengerukan lahan, sementara pemilik lahan turut berkontribusi melalui penyediaan alat berat. Pembangunan fasilitas wisata tambahan seperti jogging track, arena motorcross, taman bunga, dan wahana air dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa tahunan [1][2].
Model bisnis kawasan wisata Embung Suro Manggi dioperasikan oleh BUMDes Purwodadi dengan skema bagi hasil yang transparan. Sumber pendapatan meliputi tiket masuk (Rp 5.000 per orang), biaya parkir kendaraan, sewa wahana air (perahu angsa, perahu bebek, perahu mesin), penyewaan ATV, dan retribusi pedagang di sekitar kawasan. Pendapatan bersih dibagi antara pengelola BUMDes (40%), pemilik lahan (30%), dan PADes (30%), menciptakan mekanisme yang memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan kotor mencapai sekitar Rp 70 juta per tahun, menjadikan kawasan ini sebagai sumber PADes terbesar di luar transfer fiskal pemerintah pusat [3][6].
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat yang diambil pemerintah Desa Purwodadi adalah memandang embung irigasi bukan sebagai infrastruktur pasif bertujuan tunggal, melainkan sebagai aset produktif multifungsi yang mampu menghasilkan pendapatan baru. Keberanian mengintegrasikan fungsi irigasi, olahraga, dan pariwisata dalam satu kawasan terbukti menciptakan nilai ekonomi berlipat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keputusan kunci lainnya adalah merancang skema bagi hasil yang transparan dan adil dengan pemilik lahan sejak awal, sehingga potensi konflik lahan yang lazim terjadi di proyek serupa dapat dihindari [1].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui bahwa penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan wahana seharusnya dilakukan sebelum wahana beroperasi, bukan setelah kerusakan terjadi. Pelatihan manajemen pariwisata bagi pengurus BUMDes juga idealnya dimulai bersamaan dengan pembangunan fasilitas, bukan dilakukan secara reaktif setelah timbul keluhan pengunjung. Selain itu, strategi promosi digital seharusnya dirancang sejak awal pembukaan kawasan agar momentum daya tarik baru tidak terlewatkan.
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa mencakup tiga hal pokok. Pertama, identifikasi infrastruktur desa yang memiliki potensi fungsi ganda — embung, bendungan, sungai, atau danau alami — karena integrasi fungsi akan menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan tunggal. Kedua, rancang skema bagi hasil dengan pemilik lahan dan pemangku kepentingan lainnya sejak fase perencanaan, bukan setelah pembangunan berjalan, agar kepercayaan dan dukungan masyarakat terbangun sejak awal. Ketiga, libatkan pemuda desa melalui organisasi seperti Karang Taruna sebagai pengelola operasional, karena energi kreatif dan kemampuan digital mereka menjadi modal penting dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata desa [6][5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang berpusat pada peningkatan kapasitas pengelola dan pengurus BUMDes melalui pelatihan manajemen pariwisata, keuangan, dan layanan pengunjung secara berkala. Pemerintah Desa Purwodadi berkomitmen meningkatkan profesionalisme tata kelola kawasan agar standar layanan terus memenuhi ekspektasi wisatawan yang semakin tinggi. Kapasitas pengelola yang kuat menjadi fondasi utama agar kawasan wisata berjalan secara sistemik, tidak bergantung pada sosok individu tertentu [1][6].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan disiapkan melalui pelibatan Karang Taruna sebagai kader pengelola berikutnya. Pemuda desa yang saat ini terlibat aktif dalam operasional harian kawasan wisata disiapkan untuk mengambil alih kepemimpinan BUMDes secara bertahap. Dokumentasi prosedur operasional yang telah disusun memungkinkan keberlangsungan pengelolaan meskipun pergantian kepala desa atau pengurus BUMDes terjadi, sehingga inovasi ini tidak bergantung pada figur inovator tunggal.
Dari sisi pengembangan atraksi, penyelenggaraan event Gasstrack Motorcross yang semula diadakan dua kali setahun direncanakan ditingkatkan menjadi empat kali setahun dengan skala kompetisi yang lebih besar untuk menarik peserta dari tingkat regional Bengkulu. Penambahan jenis perahu dan wahana air baru juga direncanakan untuk memperkaya pengalaman pengunjung dan mencegah kejenuhan destinasi. Aspek legalitas dan perlindungan lingkungan diperkuat melalui Peraturan Desa yang secara tegas melarang aktivitas yang mengancam fungsi utama embung sebagai penampung air irigasi, memastikan bahwa ekspansi wisata tidak pernah mengorbankan kepentingan petani [5][3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Embung Suro Manggi membuktikan bahwa sebuah infrastruktur desa yang sederhana mampu berkontribusi secara simultan pada pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Model integrasi fungsi irigasi dan pariwisata ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan multifungsi dalam pengelolaan aset desa memberikan manfaat berlipat yang menyentuh berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga kemandirian ekonomi lokal [1][2]. Kontribusi tersebut terangkum dalam tabel berikut.
| No SDGs | Penjelasan | Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan | Kawasan wisata Embung Suro Manggi menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada hasil pertanian musiman. Jasa parkir, warung makan, sewa wahana, dan penjualan produk lokal membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas. | PADes dari sektor wisata mencapai Rp 70 juta/tahun (sebelum pandemi); tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan embung |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan | Embung yang mengairi sekitar 20 hektare lahan pertanian di dua desa memastikan ketersediaan air irigasi sepanjang tahun bagi petani kopi dan palawija. Kestabilan pasokan air ini meningkatkan produktivitas panen dan memperkuat ketahanan pangan lokal yang sebelumnya sangat rentan terhadap kekeringan musiman. | Lahan irigasi terlayani: 20 hektare di 2 desa; pola tanam petani berubah dari tadah hujan menjadi terencana sepanjang tahun |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak | Embung Suro Manggi berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air yang menjaga ketersediaan sumber daya air tanah di kawasan perbukitan desa. Kemampuan menampung air hujan dan aliran permukaan membantu memitigasi dampak kekeringan serta menjaga keseimbangan hidrologi ekosistem Bukit Kaba. | Kapasitas tampung embung mengamankan pasokan irigasi selama musim kemarau; berkurangnya ancaman gagal panen akibat kekeringan |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan kawasan wisata oleh BUMDes dan Karang Taruna menciptakan lapangan kerja formal bagi pemuda desa sebagai pengelola wahana, penjaga loket, dan koordinator event. PADes yang meningkat dari sektor pariwisata memberikan fondasi keuangan desa yang tidak bergantung semata-mata pada transfer fiskal pemerintah pusat. | Pendapatan kotor wisata Rp 70 juta/tahun (sebelum pandemi); lapangan kerja baru bagi pemuda desa melalui BUMDes dan Karang Taruna |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan | Kawasan Embung Suro Manggi menjadi ruang publik terbuka yang menyediakan akses rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat desa dengan harga terjangkau. Keberadaan infrastruktur multifungsi ini meningkatkan kualitas hidup dan kohesivitas sosial masyarakat desa, selaras dengan target SDGs 11 tentang permukiman yang inklusif dan berkelanjutan. | Tiket masuk terjangkau Rp 5.000/orang; kawasan rekreasi inklusif bagi semua kalangan masyarakat |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan | Keberadaan embung berperan sebagai kawasan konservasi air yang menjaga kelestarian vegetasi dan ekosistem daratan di sekitar kaki Bukit Kaba. Peraturan Desa yang melarang aktivitas merusak di kawasan embung memastikan fungsi ekologis infrastruktur ini terjaga sejalan dengan pertumbuhan aktivitas wisata. | Peraturan Desa tentang perlindungan kawasan embung; terjaganya fungsi konservasi air dan vegetasi di kaki Bukit Kaba |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | Model kemitraan antara pemerintah desa, BUMDes, pemilik lahan, Karang Taruna, dan warga desa di Purwodadi merupakan contoh nyata kemitraan multipihak yang efektif. Skema bagi hasil yang adil dan transparan membuktikan bahwa kolaborasi lintas aktor menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata manfaatnya. | Skema bagi hasil: pengelola 40%, pemilik lahan 30%, PADes 30%; kolaborasi aktif Pemdes–BUMDes–Karang Taruna–pemilik lahan |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi Embung Suro Manggi sangat layak direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia yang memiliki infrastruktur irigasi idle atau kawasan alam berpotensi wisata yang belum dioptimalkan. Prasyarat minimum untuk replikasi mencakup tiga hal: ketersediaan embung, bendungan, atau badan air yang dapat difungsikan secara multifungsi; kesediaan pemilik lahan untuk bermitra dalam skema bagi hasil; serta keberadaan BUMDes atau lembaga pengelola desa yang siap menjalankan operasional bisnis. Estimasi biaya replikasi diperkirakan berkisar Rp 150–300 juta untuk pembangunan embung dan fasilitas dasar, dengan durasi persiapan dari musyawarah desa hingga pembukaan kawasan wisata sekitar satu hingga dua tahun [1][6].
Model adaptasi dapat disesuaikan dengan potensi dan karakter geografis masing-masing desa. Desa-desa di dataran tinggi dapat mengintegrasikan embung dengan agrowisata dan olahraga alam, sementara desa-desa di dataran rendah dapat memanfaatkan sungai atau danau alami sebagai wahana air. Kunci replikasi terletak pada pendekatan partisipatif dalam perencanaan, skema bagi hasil yang transparan dengan pemilik lahan, dan pelibatan BUMDes sebagai lembaga pengelola bisnis yang akuntabel [3].
Untuk scale up, Embung Suro Manggi perlu diintegrasikan ke dalam peta wisata Kabupaten Rejang Lebong yang juga memiliki daya tarik Bukit Kaba dan kawasan perkebunan teh serta kopi. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk memasukkan Embung Suro Manggi dalam kalender wisata resmi daerah akan memperkuat posisi kawasan ini sebagai destinasi yang diakui dan dipromosikan secara kelembagaan. Prestasi Juara 2 Nasional kategori embung desa dari Kementerian Desa pada 2019 menjadi modal reputasi yang sangat berharga untuk diseminasi melalui forum pertemuan kepala desa, pendamping desa, dan program sister village yang difasilitasi Kementerian Desa [2][5].
Daftar Pustaka
[1] Redaksi Inovasi, “Integrasi Embung Desa dan Sarana Olahraga Desa sebagai Destinasi Wisata Desa — Desa Purwodadi, Rejang Lebong,” inovasi.web.id. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id/tag/desa-wisata/
[2] Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “Embung Suro Manggi Desa Purwodadi Bermani Ulu,” rejanglebongkab.go.id. [Online]. Tersedia: https://rejanglebongkab.go.id
[3] ANTARA Bengkulu, “Embung Suro Manggi, Wisata Air di Kaki Bukit Kaba yang Juga Jadi Sumber PADes Purwodadi,” antaranews.com, 2021. [Online]. Tersedia: https://antaranews.com
[4] K. Sari dan T. Wibowo, “Manajemen BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Infrastruktur Lokal,” Jurnal Inovasi Pemerintahan, vol. 5, no. 1, pp. 22–34, 2021. [Online]. Tersedia: https://jurnal-id.com
[5] Tim Atourin, “Danau Suro Manggi: Harga Tiket, Wahana, dan Rute Menuju Lokasi,” atourin.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://atourin.com
[6] Redaksi Bens Indonesia, “Embung Suro Manggi, Wisata Alam Sejuk di Rejang Lebong yang Raih Juara 2 Nasional,” bensindonesia.id, 2019. [Online]. Tersedia: https://bensindonesia.id
[7] A. Rahmawati dan S. Nugroho, “Kontribusi BUMDes Pariwisata terhadap Pencapaian SDGs Desa di Perdesaan Sumatera,” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol. 18, no. 2, pp. 145–160, 2022. [Online]. Tersedia: https://athallahpublishing.com
[8] Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, “Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Embung Desa,” pu.go.id, 2018. [Online]. Tersedia: https://pu.go.id
[9] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Desa PDTT, 2017. [Online]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id